PERDA NO.26 TAHUN 2008.pdf - Sumenep

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEPPERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEPNOMOR : 26 TAHUN 2008TENTANGPENGELOLAAN AIR TANAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI SUMENEPMenimbangMengingat::a. bahwa pengaturan air tanah dimaksudkan untuk memeliharakelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibatpengambilan air tanah yang bertujuan agar keberadaan airtanah sebagai sumber daya air tetap mendukung danmengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yangberkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat.b. bahwa hak air tanah adalah hak guna air yangpengelolaannya didasarkan atas asas fungsi sosial, nilaiekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian,keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandiriantransparansi serta akuntabilitas publik, sedangkan teknispengelolaannya berdasarkan pada wilayah cekungan airtanah.c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan b, perlu mengatur pengelolaan air tanah,dalam suatu Peraturan Daerah.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor09);2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan LembaranNegara Nomor 2831);3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,TambahanLembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor4048).7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahanlembaran Negara Nomor 3699).8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang JasaKonstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833).9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286) ;10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber DayaAir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Nomor 4389);12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Nomor 4844).13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang TataPengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225).16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AnalisisMengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Nomor 3838).18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usahadan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, TambahanLembaran Negara Nomor 3955).

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor4139).20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624).22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentangPengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161).23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4593);24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Nomor 4858);26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang AirTanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Daerah.28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.29. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman PenyelenggaraanTugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah30. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor716K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan AirTanah di Pulau Jawa dan Pulau MaduraDengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SUMENEPdanBUPATI SUMENEPMEMUTUSKANMenetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANGPENGELOLAAN AIR TANAH

BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;3. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang air tanah;4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;5. Bupati adalah Bupati Sumenep;6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah ataubatuan di bawah permukaan tanah;7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapatmenyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukupdan ekonomis;8. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi olehbatas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologisseperti proses pengimbuahan, pengaliran, dan pelepasan airberlangsung;9. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan,melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraankonservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, danpengendalian daya rusak air tanah;10. Eksploitasi air tanah adalah kegiatan pengeboran termasukpenggalian, penurapan dan pengambilan air tanah;11. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan,penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaanair tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna;12. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menetapkanzona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah padacekungan air tanah yang disusun berdasarkan zonakonservasi air tanah;13. Penyediaan air tanah upaya untuk memenuhi kebutuhan airdari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuaidengan kualitas dan kuantitas;14. Penggunaan air tanah adalah pemanfaatan air tanah danprasarana pada cekungan air tanah yang terdiri ataspemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah;15. Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah upayauntuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah gunamemenuhi penyediaan air tanah;16. Pengusahaan air tanah adalah kegiatan penggunaan air tanahbagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahanbaku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha ataubahan pembantu proses produksi;17. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untukmencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakankualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak airtanah;18. Kerusakan air tanah adalah perubahan kondisi air tanahakibat instrusi air asin dan amblesan air tanah;

e. pertambangan;f. pariwisata.(2) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-harimerupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.(3) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikankelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.BAB IIIKETENTUAN PERIZINANBagian PertamaTata Cara Memperoleh IzinPasal 7(1) Pengendalian penggunaan air tanah dapat dilakukan dengancara menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah.(2) Jenis Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :a. Izin Pemakaian Air Tanah ;b. Izin Pengusahaan Air Tanah ;(3) Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (2)huruf a dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha,instansi pemerintah atau badan sosial.(4) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b dapat diberikan kepada perseorangan ataubadan usaha.(5) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izinpengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukanpermohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusankepada Menteri dan Gubernur.(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harusdilampiri informasi :a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian airtanah;c. upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau UpayaPemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis MengenaiDampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.(7) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izinpengusahaan air tanah, pemohon dikenakan retribusiperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.(8) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanahditerbitkan oleh bupati dengan ketentuan :a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintasNegara setelah memperoleh rekomendasi teknis yangberisi persetujuan dari menteri;b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kotasetelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisipersetujuan dari gubernur;c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupatensetelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisipersetujuan dari Kantor ESDM Kabupaten.

(9) Menteri, gubernur atau Kantor ESDM Kabupaten wajibmemberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud padaayat (8) yang berisi persetujuan atau penolakan pemberianizin berdasarkan zona konservasi air tanah.(10) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memuatpaling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencanapengeboran/penggalian, debit pemakaian atau pengusahaanair tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.(11) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tembusannyawajib disampaikan kepada Menteri dan Gubernur.(12) Bupati mengeluarkan izin selambat-lambatnya dalamwaktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanyarekomendasi teknis, atau menolak permohonan izin disertaidengan alasannya sejak diterimanya penjelasan bahwarekomendasi teknis tidak diberikan.(13) Tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.Pasal 8(1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaanair tanah hanya dapat melakukan pengeboran ataupenggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.(2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan olehinstansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yangmemenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukanpengeboran atau penggalian air tanah.(3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboranatau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud padaayat (2) dapat diperoleh melalui :d. sertifikasi instalasi bor air tanah;e. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.(4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasiuntuk melakukan pengeboran dan penggalian air tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur olehperaturan Menteri.Bagian KeduaJangka Waktu dan Perpanjangan IzinPasal 9Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,ditetapkan sebagai berikut :a. Izin Pemakaian Air Tanah berlaku untuk jangka waktu selama3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjangb. Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku untuk jangka waktuselama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

Pasal 10(1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9, harus diajukan secara tertulis kepada Bupati.(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktuizin berakhir.(3) Tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur oleh Bupati.Bagian KetigaPengecualian Izin dan Pelaksanaan IzinPasal 11(1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperolehtanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokoksehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.(2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untukmemenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagaiberikut :a. Penggunaaan air tanah dari sumur bor berdiameterkurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm).b. Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenagamanusia dari sumur gali.c. Penggunaan air tanah kurang dari 100 m3/bulan perkepala keluarga dengan tidak menggunakan distribusiterpusat.(3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untukmemenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :a. Sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh daripemukiman.b. Pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik perkepala keluarga dalam hal air permukaan tidakmencukupi.c. Debit pengambilan air tanah tidak mengganggukebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.Bagian KeempatHak dan Kewajiban Pemegang IzinPasal 12Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaanair tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanahsesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.Pasal 13Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaanair tanah wajib :a. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran ataupenggalian air tanah kepada Bupati;

. Menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan airtanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepadaMenteri atau Gubernur;c. Memasang meteran air pada setiap sumur produksi untukpemakaian atau pengusahaan air tanah;d. Membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan olehBupati;e. Berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;f. Membayar biaya jasa pengelolaan air tanah;g. Melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaanpengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian danpengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapatmembahayakan lingkungan.Pasal 14(1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajibmemberikan air paling sedikit 10 % (sepuluh persen) daribatasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yangditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokoksehari-hari masyarakat setempat.(2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.Bagian KelimaBerakhirnya IzinPasal 15(1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanahberakhir karena :a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukanperpanjangan;b. Izin dikembalikan;c. Izin dicabut.(2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izinpengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untukmemenuhi kewajiban yang belum tertenuhi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan,BAB IVPEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASANBagian KesatuPemberdayaanPasal 16(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakanpemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untukmeningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan,pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.

(3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiiri dapatmelaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentinganmasing-masing.(4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentukkerjasama yang terkoordinasi antara pemerintah,pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.Bagian KeduaPengendalianPasal 17(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukanpengendalian penggunaan air tanah.(2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraanpengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernurdengan tembusan kepada Menteri secara berkala.Bagian KetigaPengawasanPasal 18(1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untukmenjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaanair tanah dengan peraturan perundang-undangan terutamamenyangkut ketentuan administratif dan teknispengelolaan air tanah.(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Bupati dengan mengikutsertakanmasyarakat’Pasal 19(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan ataspenyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutamaberkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian airtanah atau izin pengusahaan air tanah.(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan terhadap :a. Pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah,pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;b. Kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakanlingkungan air tanah;c. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauanlingkungan dan/atau analisis mengenai dampaklingkungan.BAB VNAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSIPasal 20Dengan nama Retribusi Izin Pemakaian Air Tanah dan IzinPengusahaan Air Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran

atas setiap pemberian Izin Pemakaian Air Tanah dan IzinPengusahaan Air Tanah.Pasal 21Obyek Retribusi adalah pemberian Izin meliputi :a. Izin Pemakaian Air Tanah;b. Izin Pengusahaan Air Tanah;Pasal 22Subyek retribusi adalah :(1) Perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah ataubadan sosial untuk Izin Pemakaian Air Tanah;(2) Perseorangan atau badan usaha untuk Izin PengusahaanAir TanahBAB VIGOLONGAN RETRIBUSIPasal 23Retribusi Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan AirTanah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.BAB VIICARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASAPasal 24Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izinpemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah yang telahditerbitkan.BAB VIIIPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPANSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSIPasal 25(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnyatarif didasarkan pada tujuan menarik biaya guna menutupbiaya penyelenggaraan pelayanan perizinan.(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biayaoperasional yang terdiri dari biaya perizinan, biaya surveylapangan, biaya pemberdayaan, pengendalian danpengawasan.BAB IXSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSIPasal 26(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenispemberian pelayanan izin pemakaian air tanah dan izin

pengusahaan air tanah;(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan sebagaimana berikut :a. Izin Pemakaian Air Tanah, sebesar Rp. Rp.450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah).b. Izin Pengusahaan Air Tanah, sebesar Rp. Rp.450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah).(3) Untuk retribusi perpanjangan izin pemakaian dan izinpengusahaan air tanah, ditetapkan sama dengan tarifretribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).BAB XWILAYAH PEMUNGUTANPasal 27Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pemberianizin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah.BAB XITATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSIPasal 28(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan,(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.BAB XIITATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSIPasal 29(1) Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus selambatlambatnyasejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainyang disamakan;(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor padaKas Daerah;(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaranretribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.BAB XIIITATA CARA PENAGIHANPasal 30(1) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yangsejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihanretribusi 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal suratteguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisdisampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yangterhutang;(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenissebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupatiatau Pejabat yang ditunjuk.BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIFPasal 31(1) Bupati mengenakan sanksi administrastif kepada setiappemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 atauPasal 14.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa :a. Peringatan tertulisb. Penghentian sementara seluruh kegiatanc. Pencabutan izin(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) huruf a dikenakan kepadapemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12,Pasal 13 atau Pasal 14.(4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimanadimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga)kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu1 (satu) bulan.(5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannyasetelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketigasebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksipenghentian sementara seluruh kegiatan.(6) Sanksi administratif berupa peringatan sementarasebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dikenakan untukjangka waktu 3 (tiga) bulan.(7) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannyasetelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementaraseluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dikenakan sanksi pencabutan izin.(8) Pemegang izin sebagai wajib retribusi apabila tidakmembayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dariretribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagihdengan menggunakan STRD.BAB XVKETENTUAN PIDANAPasal 32(9) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal18, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataudenda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).(10) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya,sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidanakurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda palingbanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.(11) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) adalah pelanggaran;(12) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), tindak pidana kejahatan berupa pencuriansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan atau yangmenyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup danatau kerusakan kondisi dan lingkungan air bawah tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3 ) diancampidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang irigasi dan ketentuanperaturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.BAB XVIKETENTUAN PENYIDIKANPasal 33(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidikuntuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadapPeraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:d. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan tindak pidana yangdilakukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadilebih lengkap dan jelas.e. meneliti, mencari dan mengumpulkan keteranganmenngenai orang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana pelanggaran Peraturan daerah ini;f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiatau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidangirigasi;g. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumenlain berkenaan tindak pidana di bidang irigasi.h. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumenlain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut;i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi;j. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedangberlangsung dan pemeriksa identitas orang dan ataudokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud padahuruf e;k. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana di bidang irigasi;l. memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;m. menghentikan penyidikan;n. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana di bidang irigasi menurut hukumyang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikanhasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana.BAB XVIIKETENTUAN PERALIHANPasal 34Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telahditerbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masihtetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 35Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangmengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.Pasal 36Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan,pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.Diundangkan di : Sumeneppada tanggal : 30 Desember 2008SEKRETARIS DAERAH KABUPATENSUMENEPttd.Ditetapkan di : Sumeneppada tanggal : 30 Desember 2008BUPATI SUMENEPttd.KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE. MMH.FEN A. EFFENDY SAID. SE.MSi.MMPembina Utama MudaNIP. 510 087 567LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2009 NOMOR 28