keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor 50 ...

Lembaga TeknisDaerah lainnya. dibentuk sesuai dengan kemampuan, kebutuhan danbeban kerja;(2) Pembentukan organisasi Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1)ditetapkan denganPeraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah;(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkanpembentukan,kedudukan, tugas pokok. fungsi dan struktur organisasi PerangkatDaerah;(4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat(3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;(5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah danKeputusan Kepala Daerahtentang Perangkat Daerah disampaikan kepada Departemen Dalam Negeridan OtonomiDaerah selambat lambatnya 15 lima belas) hari setelah ditetapkan.BAB IIISUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAHBagian PertamaPerangkat Daerah PropinsiPasal 3(1) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasiSekretariat DaerahPropinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.(2) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasiSekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Propinsi sebagaimana tercantum dalamlampiran IIKeputusan ini.(3) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi DinasDaerah dan UnitPelaksana Teknis Dinas Propinsi sebagaimana tercantum dalamLampiran IIIKeputusan ini.(4) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi LembagaTeknis DaerahPropinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.Bagian KeduaPerangkat Daerah Kabupaten/KotaPasal 4(1) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasiSekretariat DaerahKabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusanini.(2) Kedudukan, tugas, fungsi, Kewenangan dan susunan organisasiSekretariat DPRDKabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan

ini.(3) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi DinasDaerah, UnitPelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas Kabupaten/Kota sebagaimanatercantumdalam Lampiran VII Keputusan ini.(4) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi LembagaTeknis DaerahKabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusanini.(5) Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatansebagaimana tercantumdalam lampiran IX Keputusan ini.(6) Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kelurahansebagaimana tercantumdalam Lampiran X Keputusan ini.BAB IVKELOMPOK JABATAN FUNGSIONALPasal 5Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugasPemerintahDaerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.Pasal 6(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsionalyang diaturdan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)dipimpin olehseorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)ditentukan berdasarkankebutuhan dan beban kerja.(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat(1) di atas,diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempumyai tugas sesuai dengan peraturanperundangundanganyang berlaku.BAB VTATA KERJAPasal 7Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompoktenagafungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dansinkronisasi baik dalamlingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di limgkunganPemerintah

Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.Pasal 8Setiap pirnpinan satuan.organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasingdan bilaterjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukansesuai denganperundangan yang berlaku.Pasal 9Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin danmengoordinasikanbawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagipelaksanaan tugasbawahannyaPasal 10Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukdanbertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporanberkala tepatpada waktunya.Pasal 11Setiap laporan yang diterima oleh pimpina satuan organisasi daribawahannya wajibdiolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebihlanjut dan untukmemberikan petunjuk kepada bawahan.Pasal 12Dalam menyampaikan Laporan masing-masing kepada atasan, tembusanlaporan wajibdisampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsionalmempunyaihubungan kerja.Pasal 13Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu olehsatuanorganisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepadabawahan masingmasing,wajib mengadakan rapat berkala.BAB VIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 14(1) Jenis dan jumlah Unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah

ditetapkan olehmasing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhanDaerah dan bebankerja, sesuai hasil analisis organisasi.(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan ataupun pengembanganlembaga/organisasi mempertimbangkan faktor urgensi dan efisiensiberdasarkan potensikewenangan.Pasal 15Pengembangan organisasi Perangkat Daerah dapat dimungkinkan pada DinasPertanian dariDinas Permukiman dan Prasarana Wilayah serta Dinas lain sesuai denganpertumbuhan danperkembangan Daerah yang bersangkutan.Pasal 16(1) Pengembangan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan antara lainterdiri dari:a. Dinas Kehutanan;b. Dinas Tanaman Pangan;c. Dinas Perkebunan dan Hortikultura;d. Dinas Peternakan;(2) Pengembangan organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana WilayahPropinsi, Kabupaten/Kota antara lain terdiri dari:a. Dinas Tata Ruang dan Prasarana Jalan;b. Dinas Perkotaan dan Permukiman;c. Dinas Pengembangan Pengairan.(3) Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai perkembangan sangatpesat/tinggi dapatdimungkinkan pengembangan organisasi Dinas Pemukiman dan PrasaranaWilayahKabupaten/Kota antara lain terdiri dari:a. Dinas Tata Kota dan Tat Bangunanb. Dinas Permukiman;c. Dinas Prasarana Jalan;d. Dinas Pengaiaran;e. Dinas Pertamanan;f. Dinas Sanitasi dan Kebersihan;g. Dinas Kebakaran;h. Dinas Pemakaman.Pasal 17Perubahan Lembaga Teknis Daerah dari Kantor Badan dapat dimungkinkanberdasarkankemampuan, kebutuhan Daerah dan beban kerja sesuai hasil analisisorganisasi.Pasal 18Perubahan Eselon Perangkat Daerah ditetapkan oteh Menteri Dalam Negeridan Otonomi

Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangiPendayagunaanAparatur Negara.Pasal 19Pembentukan Wakil Kepala Dinas didasarkan pada analisis beban kerja.Pasal 20Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melakukan fasilitasi,pemantauan, danevaluasi penyusunan dan pembentukan organisasi Perangkat Daerah.Pasal 21Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkandalam Keputusanini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menata organisasiPerangkat Daerah.Pasal 22Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjutoleh DepartemenDalam Negeri dan Otonomi Daerah.BAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 23Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 Nopember 2000MENTERI DALAM NEGERIDAN OTONOMI DAERAHttdSURJADI SOEDIRDJA