Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-43938/PP/M.VI/13/2013 ...

Putusan : Put-43938/PP/M.VI/13/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak : PPh Pasal 26Tahun Pajak : 2008Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DasarPengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesarRp.306.382.300.546,00;MenurutTerbanding: bahwa sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, management service yangdibayarkan kepada Banpu Public Limited Company (Thailand) dianggap sebagai devidenterselubung karena tidak cukup dokumen yang memadai untuk meyakini transaksi tersebutbenar-benar merupakan biaya atas jasa management service yang secara real dilakukan olehBanpu Thailand;bahwa Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang atas management service yang dianggap sebagaideviden terselubung adalah sebesar:US$ 28.108.467,94 x Rp10.900,00 = Rp. 306.382.300.546,00;PPh Pasal 26 = Rp 306.382.300.546,00 x 20% = Rp. 61.276.460.109,00;MenurutPemohonBandingMenurutMajelis: bahwa Pemohon Banding berpendapat biaya Management Service merupakan biaya yangdibayarkan kepada Banpu Thailand atas jasa management service yang benar-benar diberikanoleh mereka, sehingga bukan merupakan dividen;: bahwa berdasarkan pemeriksaan atas sengketa banding, diketahui bahwa Terbandingmelakukan koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.306.382.300.546,00 atasbiaya Management Servis yang dibayarkan kepada Banpu Thailand;bahwa Terbanding berpendapat pembayaran biaya Management Service sebesar US$ 28,108,467.94 atau setara Rp. 306.382.300.546,00 subtansinya merupakan dividen(terselubung), karena:1. Tidak ada pemberian jasa secara nyata2. Terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan Banpu Thailand sebagaipenerima pembayaran3. Pembayaran dilakukan dalam jumlah yang tetap ( USD 2,000,000 per tiga bulan dan1,5% dari penghasilan bruto), tanpa memperhitungkan dilakukan atau tidakdilakukannya jasa;bahwa Pemohon Banding menyanggah koreksi Terbanding dengan mendalilkan bahwapembayaran kepada Banpu Thailand benar-benar merupakan pembayaran atas jasamanagement yang diberikan oleh Banpu Thailand kepada anak perusahaan PemohonBanding;

ahwa setelah mendengar penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dan memeriksabukti-bukti yang ada, Majelis berpendapat sebagai berikut:bahwa biaya Management Service tersebut dibayarkan kepada Banpu Public Company Ltd(Thailand);bahwa sesuai bagan kepemilikan saham Pemohon Banding sebagaimana telah dijelaskanTerbanding dan Pemohon Banding dalam Surat Uraian Banding dan persidangan, diketahuibahwa Banpu Public Company Limited (Thailand) menguasai 99% saham Banpu MineralsCo, Ltd, selanjutnya Banpu Minerals Co, Ltd menguasai 50% saham Banpu Minerals(Singapore) Pte, Ltd dan 100% saham Banpu Coal Investment Co Limited. Demikian jugaBanpu Coal Investment Co Limited menguasai 50% saham Banpu Minerals (Singapore)Pte, Ltd. Kemudian Banpu Minerals (Singapore) Pte, Ltd menguasai 73,2% sahamPemohon Banding;bahwa dengan demikian secara tidak langsung Banpu Public Company Limited (Thailand)merupakan pemegang saham /induk perusahaan Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding adalah merupakan Holding Company sehingga tidakmembutuhkan jasa Management Service tersebut, sehingga biaya Management Servicetersebut dialokasikan kepada anak-anak perusahaan Pemohon Banding;bahwa berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding dengan Banpu Public CompanyLimited (Thailand) nomor AGT 07/232 tanggal 22 Oktober 2007, Management Service (Jasa Manajement dan Konsultasi) yang diberikan oleh Banpu Public Company Limited(Thailand) terdiri dari General Service dan Marketing and Logistic Advisory Service.General Service mencakup management service dan konsultasi dalam bidang BusinessManagement, Finance & Finalcial Risk, Enterprise Risk, Quality, Safety and Environment,Human Resources, Operations, Corporate Strategic Planning, Corporate Communication,Corporation Compliance & Audit, Corporate System, Procurement dan InformationTechnology;bahwa biaya yang akan dikenakan kepada Pemohon Banding atas jasa-jasa tersebut dihitungberdasarkan fixed fee sebesar USD 2,000,000 per 3 bulan, jadi sebesar USD 8,000,000 pertahun;bahwa Marketing and Logistic Advisory Services termasuk memberikan bantuan dalammengembangkan strategy pemasaran dan negosiasi atas perjanjian pemasokan batu baradengan pelanggan serta memanfaatkan data analisa pasar (market intelligence). Biaya yangakan dikenakan kepada Pemohon Banding atas jasa konsultasi dibidang pemasaran danlogistic ini dihitung berdasarkan variable fee sebesar 1,5% dari penghasilan bruto daripenjualan anak-anak perusahaan Pemohon Banding, bukan dari penghasilan bruto PemohonBanding;bahwa dari isi perjanjian dan dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalampersidangan, menunjukkan bahwa biaya management service tersebut harus dibayar, tidaktergantung ada atau tidak adanya jasa yang diberikan kepada Pemohon Banding, sehinggamanagement fee (biaya management service) yang dibayarkan menjadi tidak jelas korelasidan subtansinya;

ahwa Banpu Public Company Limited (Thailand) secara tidak langsung merupakan indukperusahaan Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding tidak sepenuhnya memilikiindependensi dan Banpu Public Company Limited (Thailand) dapat menentukan perjanjiandengan Pemohon Banding sesuai dengan kepentingannya;bahwa mengingat biaya yang dibayarkan kepada Banpu Public Limited (Thailand) tidakdapat diketahui korelasi dan subtansinya, dan fakta bahwa dalam perjanjian tersebutkedudukan Pemohon Banding adalah tidak independent, maka Majelis berpendapat bahwatransaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan Banpu Public Limited (Thailand)bukan merupakan transaksi yang wajar, melainkan dipengaruhi oleh hubungan istimewa;bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakanbahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilandan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnyaPenghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa denganWajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha;bahwa mengingat transaksi antara Pemohon Banding dan Banpu Public Limited (Thailand)diyakini merupakan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, maka Terbandingmempunyai wewenang untuk melakukan koreksi atas pembayaran tersebut;bahwa mengingat pembayaran kepada Banpu Public Limited tidak dapat dipandang sebagaipembayaran atas biaya jasa management, maka Majelis dapat menerima koreksi Terbandingyang menyatakan pembayaran kepada Banpu Publikc Limited (Thailand) sebagai deviden(terselubung) atas penyertaan Banpu Public Limited (Thailand) pada perusahaan PemohonBanding, dan karenanya menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 26;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa koreksiTerbanding sudah benar sehingga tetap dipertahankan;Menimbang : bahwa oleh karena itu atas jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar danyang disengketakan oleh Pemohon Banding seluruhnya tidak dapat dikabulkan oleh Majelis,maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak permohonanbanding Pemohon Banding;Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan-ketentuanperundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP-1491/WPJ.07/2011 tanggal 1 Juli 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 Nomor: 00017/204/08/054/10 tanggal 23 April 2010 atas nama: PTXXX.