Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-43938/PP/M.VI/13/2013 ...

ahwa Banpu Public Company Limited (Thailand) secara tidak langsung merupakan indukperusahaan Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding tidak sepenuhnya memilikiindependensi dan Banpu Public Company Limited (Thailand) dapat menentukan perjanjiandengan Pemohon Banding sesuai dengan kepentingannya;bahwa mengingat biaya yang dibayarkan kepada Banpu Public Limited (Thailand) tidakdapat diketahui korelasi dan subtansinya, dan fakta bahwa dalam perjanjian tersebutkedudukan Pemohon Banding adalah tidak independent, maka Majelis berpendapat bahwatransaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan Banpu Public Limited (Thailand)bukan merupakan transaksi yang wajar, melainkan dipengaruhi oleh hubungan istimewa;bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakanbahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilandan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnyaPenghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa denganWajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha;bahwa mengingat transaksi antara Pemohon Banding dan Banpu Public Limited (Thailand)diyakini merupakan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, maka Terbandingmempunyai wewenang untuk melakukan koreksi atas pembayaran tersebut;bahwa mengingat pembayaran kepada Banpu Public Limited tidak dapat dipandang sebagaipembayaran atas biaya jasa management, maka Majelis dapat menerima koreksi Terbandingyang menyatakan pembayaran kepada Banpu Publikc Limited (Thailand) sebagai deviden(terselubung) atas penyertaan Banpu Public Limited (Thailand) pada perusahaan PemohonBanding, dan karenanya menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 26;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa koreksiTerbanding sudah benar sehingga tetap dipertahankan;Menimbang : bahwa oleh karena itu atas jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayar danyang disengketakan oleh Pemohon Banding seluruhnya tidak dapat dikabulkan oleh Majelis,maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak permohonanbanding Pemohon Banding;Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan-ketentuanperundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP-1491/WPJ.07/2011 tanggal 1 Juli 2011, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 Nomor: 00017/204/08/054/10 tanggal 23 April 2010 atas nama: PTXXX.