Perkap No 8 tahun 2009

12k. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan (“TokyoRule”);l. Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 UntukPelaksanaan Peradilan Anak;m. Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan danPenyalahgunaan Kewenangan Tahun 1985;n. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun1993;o. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993;p. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998;q. Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati diLuar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989).r. Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (UnitedNation Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparationfor Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and SeriousViolation of International Humanitarian Law) Tahun 2005; dans. Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang PenggunaanKekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (United Nation BasicPrinciples on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement) Tahun 1980.Pasal 8(1) Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diaturdalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional, baikyang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia.(2) Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polridalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untukmenerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya:a. menghormati martabat dan HAM setiap orang;b. bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;c. berperilaku sopan;d. menghormati norma agama, etika, dan susila; dane. menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum danHAM.Pasal 9 …..