Perkap No 8 tahun 2009

4MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDARHAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGASKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:BAB IKETENTUAN UMUMPasal 11. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yangmelekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YangMaha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demikehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.2. HAM bagi penegak hukum adalah prinsip dan standar HAM yang berlaku secarauniversal bagi semua petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.3. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alatnegara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, danpelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalamnegeri.4. Anggota adalah anggota Polri termasuk pegawai negeri pada Polri.5. Petugas yang selanjutnya disebut Petugas Polri adalah anggota Polri yang sedangmelaksanakan tugas kepolisian.6. Etika Pelayanan adalah nilai-nilai yang mendasari pemberian pelayanan danperlindungan oleh polisi sebagai penegak hukum kepada semua wargamasyarakat.7. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orangtermasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaianyang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/ataumencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undangundang,dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperolehpenyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yangberlaku.8. Ketentuan .....