Peraturan Kepala BNPB No.15 Tahun 2010

PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANANOMOR 15 TAHUN 2010TENTANGPEDOMANPEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KECACATANBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA(BNPB)

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA(BNPB)PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANANOMOR 15 TAHUN 2010TENTANGPEDOMANPEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KECACATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2)butir b dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan danPengelolaan Bantuan Bencana perlu menetapkanPeraturan Kepala Badan Nasional PenanggulanganBencana tentang Pedoman Pemberian dan BesaranBantuan Santunan Kecacatan;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4723);2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4828);3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentangPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4829);4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentangBadan Nasional Penanggulangan Bencana.MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMANPEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN SANTUNANKECACATANPasal 1Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatansebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakanpelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentangPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana yang tidak terpisahkan dariPeraturan ini.Pasal 2Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi PelaksanaPemberi/Pengelola Bantuan Kecacatan.Pasal 3Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 4Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 September 2010KEPALABADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANADR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

LAMPIRAN :PERATURAN KEPALA BADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANANOMOR : 15 TAHUN 2010TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2010A. Latar BelakangBAB IPENDAHULUANIndonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitaskejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupunbencana sosial. Akibat bencana yang terjadi telah menimbulkankorban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusaksarana dan prasarana publik yang ada, terjadinya pengungsian,ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat sertaterganggunya pelaksanaan pembangunan.Ketika terjadi bencana, masyarakat yang menjadi korban sangatmembutuhkan bantuan dari pihak luar. Namun terkadang keterlibatanpihak luar di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat korbanbencana, dapat menimbulkan masalah baru berupa ketidaksesuaianbantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat ataupunkecemburuan sosial diantara orang-orang yang merasa diperlakukansecara tidak adil. Persoalan lainnya yang sering terjadi yaitu ketikasuatu bencana terjadi, banyak pihak yang terlibat memberikanbantuan tidak terkoordinir dengan baik sehingga menimbulkankekacauan di lapangan.Peraturan Pemerintah Republik Indonesa Nomor 22 Tahun 2008tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana sebagaipenjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan ramburambubahwa bantuan bagi korban bencana antara lain mencakupsantunan kecacatan (pasal 24 ayat 2, butir b). Santunan kecacatandiberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mentaldan/atau fisik (pasal 26 ayat 1).Untuk mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana bantuan santunankecacatan diberikan, dibutuhkan acuan yang jelas bagi pelaksanapemberi bantuan berupa Pedoman Pemberian dan Besaran BantuanSantunan Kecacatan.

B. Maksud dan Tujuan1. MaksudPedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatandimaksudkan sebagai lampiran Peraturan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) yang mengatur pelaksanaanpemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan bagi korbanbencana sebagai penjabaran pasal 26 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan danPengelolaan Bantuan Bencana.2. TujuanTujuan Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan SantunanKecacatan adalah memberikan acuan bagi pelaksana pemberibantuan yang berasal dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah,dan nonpemerintah pada lingkup daerah, nasional maupuninternasional untuk :a. Menentukan korban bencana yang memenuhi kriteria penerimabantuan santunan kecacatan.b. Menentukan kategori santunan bagi korban bencana yangmengalami kecacatan.c. Memberikan santunan yang sesuai prosedur standar yangditentukan di dalam panduan ini.C. Landasan Hukum1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang PenyandangCacat;3. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AzasiManusia;4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNoomor 4286);5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355)

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4723).7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);9. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang KesejahteraanSosial;10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang UpayaPeningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2008Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga AsingNon Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;15. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 TentangBadan Nasional Penanggulangan Bencana;16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentangPedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan PenanggulanganBencana Daerah.

D. Pengertian1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yangmengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupanmasyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktornonalam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkantimbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugianharta benda, dan dampak psikologis bagi manusia.2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwaatau serangkaian peristiwa yang ditimbulkan oleh alam, antaralain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan olehperistiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain berupagagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwaatau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yangmeliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitasmasyarakat, dan teror.5. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yangmenderita (secara fisik/mental) atau meninggal dunia akibatbencana.6. Penyandang cacat korban bencana adalah seseorang atausekelompok orang yang mempunyai kelainan fisik, dan/ataumental akibat bencana yang terjadi, sehingga tidak dapatmelakukan kegiatan secara selayaknya.7. Pelaksana pemberi bantuan adalah pihak yang memberikansantunan kecacatan, baik pemerintah, pemerintah daerah,maupun lembaga non pemerintah pada lingkup daerah, nasionalmaupun internasional.8. Santunan kecacatan adalah bantuan yang diberikan olehpelaksana pemberi bantuan berupa uang kepada korban bencanayang mengalami kecacatan.E. Prinsip-prinsip1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, maksudnyabahwa santunan yang diberikan bertujuan untuk melindungi danmenghormati hak-hak azasi manusia, harkat dan martabat setiapwarga negara.2. Perlakuan adil, maksudnya bahwa santunan yang diberikansemata-mata atas dasar kebutuhan penyandang cacat korban

encana melalui kerangka kerja yang berlandaskan HAM,proporsionalitas, dan tidak mendiskriminasi.3. Cepat dan tepat, maksudnya bahwa pemberian santunan harusdilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutankeadaan.4. Transparansi dan akuntabilitas, maksudnya bahwa pemberiansantunan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.5. Nondiskriminatif, maksudnya bahwa pemberian santunan tidakmembedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politikapapun.6. Nonproletisi, maksudnya adalah bahwa dilarang menyebarkanagama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana,terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan daruratbencana.7. Kehati-hatian, maksudnya bahwa pemberian santunan haruscermat, teliti, aman, dan tertib sehingga sampai kepada sasaran.F. Ruang LingkupPedoman pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatanmengatur beberapa hal penting antara lain, kategori bantuan santunankecacatan, kriteria kecacatan penerima bantuan, organisasi pelaksanadan koordinasi, mekanisme pemberian bantuan mulai persiapan danpelaksanaan, serta ketentuan khusus, dan besaran bantuan santunan.G. SistematikaSistematika Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan SantunanKecacatan mencakup:BAB I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, maksuddan tujuan, landasan hukum, pengertian, prinsip-prinsip,ruang lingkup, dan sistematika;BAB II Kriteria sasaran, kategori dan besaran bantuan santunankecacatan yang memuat tentang kriteria korban bencana,kriteria kecacatan korban bencana, kriteria penerimabantuan santunan kecacatan, kategori bantuan, dan besaranbantuan;BAB III Organisasi pelaksana dan koordinasi yang memuat tentangorganisasi pelaksana dan koordinasi;BAB IV Mekanisme pemberian bantuan yang memuat tentangpersiapan, pelaksanaan, dan ketentuan khusus;

BAB V Penutup.BAB IIKRITERIA SASARAN, KATEGORI DAN BESARANBANTUAN SANTUNAN KECACATANA. Kriteria Sasaran1. Kriteria Korban Bencanaa. Seseorang yang mengalami kecacatan sebagai akibat langsungterjadinya bencana.b. Seseorang yang mengalami kecacatan di pengungsian dantempat lain sebagai akibat bencana pada masa darurat.2. Kriteria Kecacatan Korban Bencanaa. Cacat fisik; yaitu kecacatan secara fisik yang diakibatkan olehbencana, baik bencana alam, nonalam maupun bencana sosial.Kecacatan fisik dapat dikategorikan sebagai berikut :1) Cacat Tubuh, yaitu keadaan cacat dimana korban bencanamengalami kerusakan bentuk tubuh atau hambatan padatulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Ciricirinyaantara lain :a) Kehilangan anggota tubuh seperti lengan, tangan dankaki baik sebelah atau kedua-duanya.b) Kerusakan permukaan kulit akibat luka bakar derajatketiga dan sekurang-kurangnya mengenai 20 % luaspermukaan tubuh.c) Patah tulang.2) Cacat netra, yaitu suatu keadaan cacat penglihatan sebagaiakibat bencana, sehingga menjadi hambatan dalammelakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau wajar.Ciri-cirinya antara lain :a) Buta total, yaitu kedua belah mata tidak dapat melihat.b) Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awasdengan cirinya tidak dapat menghitung jari tangan darijarak satu meter di depannya walaupun memakaikacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.3) Cacat rungu wicara, yaitu suatu keadaan cacat akibatbencana, dimana korban bencana tidak dapat mendengardan berbicara dengan baik sehingga menjadi hambatanFormatted: Font: Footlight MT Light, 12 ptFormatted: Font: Footlight MT Light, 11.5 pt,English (U.S.)

dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar.Ciri-cirinya antara lain :a) Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yangdisampaikan orang lain kepadanya dalam jarak satumeter tanpa alat bantu pendengaran.b) Tidak dapat berbicara sama sekali atau berbicara tidakjelas atau bicaranya tidak dapat dimengerti.c) Mengalami hambatan atau kesulitan dalamberkomunikasi dengan orang lain.b. Gangguan mental yang diakibatkan oleh bencana, baikbencana alam, nonalam maupun bencana sosial, sehinggaorang yang mengalaminya tidak dapat berperilaku sepertiorang normal pada umumnya, dan menjadi hambatan dalammelakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Kondisikorban yang mengalami gangguan mental ditetapkan olehpetugas yang berkompeten di bidangnya.Jenis gangguan mental yang berlangsung dalam jangka waktuyang lama setelah terjadi bencana disebut Post Traumatic StressDisorder (PTSD), dengan ciri-ciri gejalanya adalah :1) Depersonalisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaanyang ganjil, merasa terpisah antara tubuh/badan dan jiwa,atau merasa bahwa peristiwa yang terjadi pada dirinyaharusnya terjadi juga pada orang lain.2) Derealisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaanbahwa apa yang dialami oleh korban terjadi lebih lamadaripada keadaan yang sebenarnya, tidak percaya dengankejadian yang berlangsung atau kejadian yang berlangsungdianggapnya sebagai halusinasi (persepsi yang keliru) ataudelusi (keyakinan/kepercayaan yang keliru).Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) terdiri atas 3 jenis, yaitu:1) PTSD akut, jika simptom (gejala) muncul kurang dari 3bulan.2) PTSD kronis, jika simptom muncul setelah 3 bulan ataulebih.3) PTSD tertunda, jika simptom muncul paling kurang 6 bulansetelah peristiwa bencana.

c. Cacat fisik dan gangguan mental; yaitu kecacatan secara fisikdan gangguan mental yang diakibatkan oleh bencana, baikbencana alam, nonalam maupun bencana sosial.Bencana dapat mengakibatkan seseorang menyandang 2 (dua)macam kecacatan yakni gangguan pada fungsi tubuh, antaralain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuanberbicara, serta mengalami gangguan mental.3. Kriteria Penerima Bantuan Santunan KecacatanPenerima bantuan santunan kecacatan mencakup orang darisegala usia yang mengalami kecacatan akibat bencana, baik yangtermasuk dalam kategori cacat fisik, gangguan mental maupuncacat fisik dan gangguan mental, yang status kecacatannyadinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksanapenanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.Penerima bantuan santunan kecacatan digolongkan ke dalam 3jenis :a. Cacat Ringan, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengankriteria sebagai berikut :1) Kehilangan pendengaran pada sebelah telinga.2) Kehilangan ibu jari tangan kanan.3) Kehilangan ibu jari tangan kiri.4) Kehilangan telunjuk tangan kanan.5) Kehilangan telunjuk tangan kiri.6) Kehilangan salah satu jari lain tangan kanan.7) Kehilangan salah satu jari lain tangan kiri.8) Kehilangan ruas pertama telunjuk kanan.9) Kehilangan ruas pertama telunjuk kiri.10) Kehilangan ruas pertama jari lain tangan kanan.11) Kehilangan ruas pertama jari lain tangan kiri.12) Kehilangan salah satu ibu jari kaki.13) Kehilangan salah satu jari telunjuk kaki.14) Kehilangan salah satu jari kaki lain.15) Kehilangan daun telinga sebelah.16) Kehilangan kedua belah daun telinga.17) Kehilangan sebagian fungsi penglihatan.b. Cacat Sedang, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengankriteria sebagai berikut :1) Kehilangan/lumpuh lengan kanan dari sendi bahu kebawah.

2) Kehilangan/lumpuh lengan kiri dari sendi bahu ke bawah.3) Kehilangan/lumpuh lengan kanan dari atau dari atas sikuke bawah.4) Kehilangan/lumpuh lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah.5) Kehilangan/lumpuh tangan kanan dari atau dari ataspergelangan ke bawah.6) Kehilangan/lumpuh tangan kiri dari atau dari ataspergelangan ke bawah.7) Kehilangan/lumpuh sebelah kaki dari pangkal paha kebawah.8) Kehilangan/lumpuh sebelah kaki dari mata kaki kebawah.9) Kehilangan/kerusakan sebelah mata atau diplopia padapenglihatan dekat.10) Kehilangan pendengaran pada kedua belah telinga.11) Terkelupasnya kulit kepala lebih dari 50%.12) Kehilangan cuping hidung.c. Cacat Berat, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengancriteria sebagai berikut :1) Kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari pangkal pahake bawah.2) Kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari mata kaki kebawah.3) Kehilangan penglihatan kedua belah mata.4) Kehilangan kemampuan kerja mental tetap.5) PTSD akut dan kronis.d. Apabila korban bencana yang mengalami kecacatan tidakdapat berkomunikasi dengan orang lain, misalnya karenamengalami gangguan kejiwaan hilangnya kemampuan kerjamental tetap, PTSD akut dan kronis, maka bantuan dapatdiserahkan kepada pihak keluarga atau kerabat korban atauKetua RT/RW untuk selanjutnya diserahkan kepada korbanyang bersangkutan.B. Kategori dan Besaran Bantuan1. Kategori Bantuana. Bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencanayang mengalami kecacatan ringan, dalam bentuk uang tunaiyang dibayarkan satu kali.

. Bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencanayang mengalami kecacatan sedang, dalam bentuk uang tunaiyang dibayarkan satu kali.c. Bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencanayang mengalami kecacatan berat, dalam bentuk uang tunaiyang dibayarkan satu kali.2. Besaran BantuanBesaran bantuan santunan kecacatan disesuaikan dengan kategorikecacatan, sebagai berikut :a. Besaran bantuan santunan bagi korban bencana yangmengalami cacat ringan maksimal sebesar Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah) per jiwa, yang dibayarkan sekaligus satukali.b. Besaran bantuan santunan bagi korban bencana yangmengalami cacat sedang maksimal sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) per jiwa, yang dibayarkan sekaligus satukali.c. Besaran bantuan santunan bagi korban bencana yangmengalami cacat berat maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Duajuta rupiah) per jiwa, yang dibayarkan sekaligus satu kali.

A. Organisasi PelaksanaBAB IIIORGANISASI PELAKSANA DAN KOORDINASIOrganisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan sesuai ayat(2) pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentangPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, adalahinstansi/lembaga berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atauBPBD sesuai dengan kewenangannya.Kewenangan instansi/lembaga yang berwenang menjadi pelaksanadiperoleh berdasarkan peraturan perundangan-undangan yangmengatur tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga seperti untukinstansi Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah danPeraturan Presiden, untuk instansi Pemerintah Provinsi diatur denganPeraturan Daerah serta Peraturan/Keputusan Gubernur, dan untukinstansi Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah sertaPeraturan Bupati/Walikota.Organisasi pelaksana pemberi bantuan santunan kecacatan meliputi:1. BNPB sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 8Tahun 2008, khususnya unit kerja Deputi Bidang PenangananDarurat melaksanakan bantuan santunan kecacatan korbanbencana.2. BPBD khususnya bidang kedaruratan dan logistik melaksanakanbantuan santunan kecacatan korban bencana.3. Lembaga non pemerintah pada lingkup daerah, nasional maupuninternasional, dapat melaksanakan sebagian atau ketiga kategoribantuan santunan kecacatan sesuai kemampuan denganmemperhatikan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.B. KoordinasiBNPB dan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota sebagai lembagayang memiliki tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana,memiliki fungsi mengkoordinasikan instansi/lembaga dalam lingkupkewenangannya, termasuk didalamnya mengkoordinasikaninstansi/lembaga pemberi bantuan santunan kecacatan sesuaikewenangannya.Koordinasi dilakukan pada beberapa tahap:

1. Tahap penyusunan program; koordinasi pada tahap inidiperlukan agar tidak terjadi duplikasi program dan sasaran antarinstansi/lembaga yang berwenang menangani bantuan.a. Untuk kondisi tingkatan bencana nasional, BNPBmengkoordinasikan instansi/lembaga yang mempunyai fungsimemberikan bantuan kepada korban bencana yang mengalamikecacatan, khususnya Direktorat Jenderal Bantuan danJaminan Sosial Departemen Kementerian Sosial, Rumah SakitUmum Pemerintah, Departemen Kementerian Kesehatan, danlembaga non pemerintah yang memiliki wilayah kerja nasionaldan internasional. Fungsi koordinasi pada tahap ini adalahuntuk memberitahukan program bantunan santunankecacatan yang dilaksanakan oleh BNPB.b. Pada kondisi tingkatan bencana daerah, BPBDmengkoordinasikan instansi/lembaga yang mempunyai fungsimemberikan bantuan kepada korban bencana yang mengalamikecacatan, khususnya Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial,Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan, sertalembaga nonpemerintah. Fungsi koordinasi pada tahap iniadalah untuk memberitahukan program bantunan santunankecacatan yang dilaksanakan oleh BPBD.2. Tahap pelaksanaan program, yakni pada saat tanggap daruratbencana, koordinasi diperlukan untuk menjamin bahwainstansi/lembaga sebagaimana poin 1a dan 1b diatas dapatmelaksanakan tugasnya dan agar para korban bencana yangmengalami kecacatan mendapatkan hak-haknya.Koordinasi dilaksanakan setelah proses pendataan, identifikasi,dan verifikasi dilakukan, sebelum bantuan santunan kecacatandiserahkan.3. Tahap setelah pelaksanaan program bantuan santunan kecacatanuntuk mengetahui hasil-hasil program yang telah dilaksanakan.Koordinasi pada tahap ini tidak hanya melibatkaninstansi/lembaga pelaksana bantuan santunan kecacatan untukkorban bencana, melainkan juga melibatkan lembaga-lembagapelaksana program pelayanan dan rehabilitasi medis, sosial,vokasional dan pendidikan, terutama bila sasaran bantuansantunan kecacatan dirujuk kepada lembaga-lembaga tersebut.Lembaga-lembaga dimaksud mencakup rumah sakit dan ataulembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis, panti

ehabilitasi sosial penyandang cacat, lembaga vokasionalpenyandang cacat, dan sekolah luar biasa.A. Persiapan1. PendataanBAB IVMEKANISME PEMBERIAN BANTUANPendataan adalah kegiatan pengumpulan data yang bertujuanuntuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapatdipertanggungjawabkan mengenai keseluruhan jumlah korbanbencana yang mengalami kecacatan pada suatu wilayah lokasibencana. Pendataan dilakukan pada saat tanggap darurat di lokasibencana, lokasi pengungsian maupun tempat lain.Pendataan dilakukan oleh para petugas dari BNPB/BPBD, dan atauinstansi/lembaga lain yang berwenang dibawah koordinasiBNPB/BPBD, dengan menggunakan format isian (Lampiran 1).2. IdentifikasiIdentifikasi merupakan langkah lanjutan setelah pendataan, yangdimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjutkriteria kecacatan yang dialami korban bencana.Petugas dari BNPB/BPBD dan atau instansi/lembaga lain yangberwenang dibawah koordinasi BNPB/BPBD, mengidentifikasikarakteristik korban (calon penerima bantuan) sebagaikelengkapan data, dengan format identifikasi (Lampiran 2).Jika korban yang mengalami kecacatan tidak dapatberkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal dan tidaklagi mempunyai keluarga, maka petugas mencari kerabat. Apabilatidak ditemukan, maka pengurusan santunan korban dilakukanoleh pemuka masyarakat seperti Ketua RT/RW atau tokoh agama.3. VerifikasiHasil identifikasi sebagaimana butir 2 diatas, selanjutnyadilaporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yangberwenang memberikan bantuan santunan kecacatan. Lembagayang berwenang kemudian memiliki kewajiban melakukanverifikasi terhadap kebenaran laporan petugas identifikasi. Hal ini

dapat dilakukan dengan cara menugaskan bagian/sub bagianteknis atau petugas seksi penyaluran bantuan untukmelaksanakan verifikasi ke lapangan.Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pihak-pihak yangmemiliki hubungan dengan korban bencana calon penerimabantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yangdibuat petugas identifikasi. Petugas verifikasi dapat menghubungilangsung orang-orang yang termasuk keluarga korban, saudara,kerabat atau pemuka masyarakat, mengajukan pertanyaanpertanyaan,mengobservasi, mencatat dan mendokumentasikanbukti-bukti kebenaran data dan informasi tentang korban yangsudah dimiliki sebelumnya.Sebagian dari orang-orang yang dihubungi petugas verifikasidisamping menjadi sumber informasi juga diminta bertindaksebagai saksi atas kebenaran data identifikasi denganmembubuhkan tandatangannya pada lembaran hasil verifikasi,jika ternyata data dan informasi petugas identifikasi benar adanya.Kegiatan persiapan (pendataan, identifikasi, dan verifikasi)dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BNPB dan atau BPBD, danhasilnya dirapatkan untuk mengambil keputusan (bagan alurmekanisme terlampir, lampiran 6).B. PelaksanaanPenyaluran santunan kecacatan dilakukan setelah langkah persiapandilaksanakan dengan baik. Petugas penyaluran santunan dapatmenyerahkan langsung kepada korban bencana yang mengalamikecacatan atau keluarga korban atau kerabat dari korban bencanayang menjadi sasaran bantuan.Proses penyerahan bantuan khususnya untuk jenis bantuan santunankeprihatinan dan santunan kehilangan pekerjaan/penghasilan dapatmengikuti tata cara formal sebagai berikut:1. PembukaanPembukaan dapat dilakukan oleh petugas pemberi bantuan atauoleh pemuka masyarakat.2. Kata SambutanPenyampaian pesan oleh petugas pemberi bantuan dan Sambutanoleh korban bencana atau yang mewakili.3. Penyerahan bantuan

Penyerahan bantuan santunan oleh petugas kepada sasarandilakukan secara terbuka (transparan) dihadapan saksi-saksi yangsebelumnya diminta oleh petugas. Orang-orang yang dimintabertindak sebagai saksi adalah orang-orang yang mengetahui selukbeluk bencana yang dialami oleh korban, yang pada tahapverifikasi memberikan keterangan atas kebenaran data daninformasi yang diverifikasi.4. Penandatanganan berita acaraSerah terima bantuan santunan didokumentasikan dalam bentukberita acara serah terima bantuan yang ditandatangani olehpetugas, korban/keluarga dan saksi-saksi. Format Berita AcaraPenyerahan Bantuan dapat dilihat dalam lampiran 3 dan 4.Selain itu, proses serah terima bantuan santunan bisadidokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan.5. PenutupKata penutup dilakukan oleh pembawa acara dan dapat diakhiridengan pembacaan doa.C. Ketentuan Khusus1. Alokasi Bantuan Santunan Kecacatana. Korban yang mengalami kecacatan akibat bencana sampaidengan 5 (lima) orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota,mendapat santunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.b. Korban yang mengalami kecacatan akibat bencana lebih dari 5(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang per lokasi kejadianpada kabupaten/kota, mendapat santunan dari PemerintahProvinsi setempat. Dalam hal ini pejabat yang berwenang diPemerintah Kabupaten/Kota mengajukan usulan bantuansantunan kecacatan kepada Pemerintah Provinsi.c. Korban yang mengalami kecacatan akibat bencana lebih dari 10(sepuluh) orang per lokasi kejadian pada kabupaten/kota,mendapat santunan dari Pemerintah. Dalam hal ini pejabat yangberwenang di Pemerintah Provinsi mengajukan usulan bantuansantunan kecacatan kepada Pemerintah.2. Dalam situasi dimana keberadaan korban bencana yang memenuhikarakteristik penerima bantuan santunan tidak mendapatkan hakhaknya,maka korban dan atau keluarganya atau kerabatnya dapatmengajukan surat permohonan yang diketahui oleh Kepala

Desa/Lurah setempat untuk mendapatkan bantuan dariinstansi/lembaga yang berwenang memberikan bantuan santunankecacatan. (Contoh formulir lampiran 5).3. Persyaratan Usulan Bantuan Santunan KecacatanUsulan untuk memperoleh bantuan santunan kecacatan kepemerintah Pemerintah dilengkapi dengan persyaratan sebagaiberikut :a. Laporan jenis kejadian bencana oleh BPBD setempat.b. Surat keterangan kecacatan bagi korban bencana dari RT/RWdan Kepala Desa/Lurah setempat/Dokter/Rumah Sakit.c. Surat keterangan keluarga atau kerabat korban dari RT/RW danKepala Desa/Lurah setempat.d. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan atau Kartu Keluarga(KK) milik korban yang mengalami kecacatan atau keluarga ataukerabat korban yang dilegalisir.e. Daftar nama-nama calon penerima bantuan santunan kecacatandari BPBD Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.4. Setelah santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yangmengalami kecacatan, petugas pemberi bantuan dapatmenyarankan atau merujuk korban kepada lembaga pelayanan danrehabilitasi untuk penyandang cacat, seperti lembaga rehabilitasimedis, panti rehabilitasi sosial penyandang cacat, lembagavokasional penyandang cacat, sekolah luar biasa, dan lembagalembagalain yang dapat memberikan bantuan penggantikehilangan pekerjaan/penghasilan bagi penyandang cacat.

BAB VPENUTUPPelaksanaan tugas pemberian bantuan santunan kecacatan kepada korbanbencana yang mengalami kecacatan akan dapat berjalan lancar, tertib danefektif apabila semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah,pemerintah daerah maupun masyarakat memperhatikan dan mengacupada pedoman ini beserta peraturan perundang-undangan terkait yangmasih berlaku.Hal-hal teknis lainnya yang belum tercantum dalam pedoman ini, dapatdilihat dalam panduan yang dijabarkan oleh instansi/lembaga terkaitsesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.KEPALABADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANADR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

Lampiran 1FORMAT PENDATAANNo Nama L/ P UsiaAlamatTempatTinggalKondisi KecacatanKorban Bencana1 2 3 4 5 6dst.....................,...................Petugas Pendataan______________

Petunjuk Pengisian : Kolom 1 berisi nomor urut yang keseluruhannya berfungsi untuk mengetahuijumlah penyandang cacat korban bencana yang dicatat. Kolom 2 berisi nama korban yang diupayakan sebisa mungkin lengkapketerkaitannya dengan nama orangtua. Misalnya A bin B atau C binti D. Kolom 3 berisi keterangan tentang jenis kelamin apakah laki-laki (L) atauperempuan (P). Kolom 4 berisi keterangan tentang usia Kolom 5 berisi keterangan tentang alamat korban yang sebisa mungkin lengkapdengan nama jalan, nomor rumah, RT/RW, Kelurahan/ Desa, Kecamatan danKota/ Kabupaten dan Propinsi. Kolom 6 berisi kondisi kecacatan korban yang memberikan informasi jeniskecacatan yang dialami korban akibat bencana.

Lampiran 2FORMAT IDENTIFIKASI1. Nama korban cacat : .......................................................................2. Jenis Kelamin : .......................................................................3. Umur/ tempat dan tgl. Lahir : .......................................................................4. Agama : .......................................................................5. Alamat : .......................................................................6. Status Korban : Kawin/Belum Kawin/Janda/Duda *)7. Status Kecacatan Korban : Cacat ringan/Cacat sedang/Cacat berat*)8. Pendidikan : .......................................................................9. Pekerjaan : .......................................................................10. Penghasilan per bulan : .......................................................................11. Latar Belakang Keluarga/penerima santunan **) :No Nama L/P UsiaHubunganKeluargaPendidikan Pekerjaan Ket1 2 3 4 5 6 7 8dst12. Riwayat singkat kecacatanPada bagian ini petugas bisa memaparkan secara singkat (1) penyebab kecacatankorban, seperti mengalami cacat karena bencana gempa, banjir, tanah longsor,dan lain-lain; (2) ciri-ciri masalah korban, misalnya korban dalam keadaan cacatringan, sedang atau berat seperti kehilangan sebelah tangan, kaki, hilang ingatan,dan lain-lain; (3) lokasi mengalami kecacatan, misalnya korban cacat di tempatkejadian bencana, cacat di tempat penampungan, cacat setelah diamputasi dirumah sakit, dan lain-lain.13. Rekomendasi petugasPetugas identifikasi dapat merekomendasikan bantuan santunan kecacatan bagikorban atau keluarganya yang paling bertanggungjawab terhadap kelangsungankeluarga korban tersebut.

…………….., ……………… ...…(tempat), (tanggal, bulan, tahun)Petugas Identifikasi,_________________________Nama lengkap dan tanda tangan*) coret yang tidak perlu**) penerima santunan ketika korban tidak dapat berkomunikasi karena mengalamigangguan mental.

Lampiran 3FORMAT BERITA ACARAPenyerahan Bantuan Santunan Kecacatan Bagi Korban BencanaYang Mengalami Kecacatan Ringan/ Sedang *)Pada hari ini ..........., jam…….., tanggal ....., bulan..... tahun......., bertempat di................telah dilaksanakan serah terima bantuan santunan kecacatan dengan jumlah sebesarRp...............................(terbilang : ............................................).Nama petugas :......................................... (L/P *)Instansi : ........................................Alamat : ........................................untuk korban bencana .................di ............Nama :......................................... (L/P *)Umur : ........................................Alamat : ........................................Dengan disaksikan oleh :Nama :......................................... (L/P *)Umur : ........................................Alamat : ........................................Nama :......................................... (L/P *)Umur : ........................................Alamat : ........................................

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan pertanggungjawabansemua pihak yang terlibat dalam serah terima bantuan santunan kecacatan.Penerima SantunanPelaksana Pemberi Santunan................................................................................Saksi-saksi :Saksi 1Saksi 2................................................................................*) coret yang tidak perlu

Lampiran 4FORMAT BERITA ACARAPenyerahan Bantuan Santunan Kecacatan Bagi Korban BencanaYang Mengalami Kecacatan BeratPada hari ini ..........., jam…….., tanggal ....., bulan..... tahun......., bertempat di................telah dilaksanakan serah terima bantuan santunan kecacatan dengan jumlah sebesarRp...............................(terbilang : ............................................)dari:Nama petugas :......................................... (L/P *)Instansi : ........................................Alamat : ........................................untuk korban bencana .................di ............Nama :......................................... (L/P *)Umur : ........................................Alamat : ........................................melalui keluarganya :Nama :......................................... (L/P *)Umur : ........................................Alamat : ........................................Dengan disaksikan oleh :Nama :......................................... (L/P *)

Umur : ........................................Alamat : ........................................Nama :......................................... (L/P *)Umur : ........................................Alamat : ........................................Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan pertanggungjawabansemua pihak yang terlibat dalam serah terima bantuan santunan kecacatan.Penerima SantunanPelaksana Pemberi Santunan................................................................................Saksi-saksi :Saksi 1Saksi 2................................................................................*) coret yang tidak perlu

Lampiran 5FORMAT FORMULIR PERMOHONANMendapatkan Santunan KecacatanA. Yang bertandatangan dibawah ini :1. Nama : .......................................................2. Jenis Kelamin : .......................................................3. Umur/ tempat dan tgl. Lahir : .......................................................4. Agama : .......................................................5. Alamat : .......................................................6. Status : Kawin/Belum Kawin/Janda/Duda *)7. Jenis dan bentuk kecacatan : ………………………………………………8. Status Kecacatan Korban : Cacat ringan/ Cacat sedang/Cacat berat *)9. Pendidikan : ......................................................10. Pekerjaan : ......................................................11. Penghasilan per bulan : Rp……………………B. Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan santunankecacatan sebesar Rp. ........................(Terbilang :………….…………...........................................................................).C. Permohonan bantuan santunan kecacatan ini dilengkapi dengan :1. Surat Keterangan Kecacatan akibat bencana dari petugas medis yangberwenang, atau Lurah/Kepala Desa setempat.2. Salinan/Copy KTP pemohon yang telah memiliki kewajiban memiliki KTP3. Salinan/Copy Kartu Keluarga atau surat keterangan keluarga dariKelurahan/Desa setempatKeterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenarnya. Jika dikemudian hari ternyataterdapat hal yang tidak benar, saya wajib mengembalikan semua uang yang diterima darihak tersebut di atas, serta bersedia dituntut di muka pengadilan.

…………….., …… …..………………… ...…(tempat), (tanggal, bulan, tahun)Petugas Identifikasi,Pemohon,___________________________Nama lengkap dan tanda tangan__________________________Nama lengkap dan tanda tangan*) coret yang tidak perlu

Lampiran 6Bagan Alur Mekanisme Penyaluran Bantuan Santunan Kecacatan danRujukan Korban ke Lembaga Pelayanan dan RehabilitasiPENDATAANIDENTIFIKASIVERIFIKASIBENCANAPenyandangCacat AkibatBencanaRAPATBNPB/BPBD DANINSTANSITERKAITPENYALURANBANTUANSANTUNANKECACATANKATEGORISASIKECACATANCACATRINGANCACATSEDANGCACATBERATBagan Mekanisme Penyaluran Bantuan Santunan Kecacatandalam Konteks Kedaruratan BencanaRujukanLEMBAGA PELAYANAN & REHABILITASIMEDIS SOSIAL VOKASIONALPENDIDIKANPenyandang Cacat akibat bencana& akibat lainnyaBagan Rujukan Korban yang Telah Mendapatkan SantunanKecacatan dalam Konteks Rehabilitasi & Rekonstruksi