Download (PDF, 175KB) - Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

BUPATI PAKPAK BHARATPERATURAN BUPATI PAKPAK BHARATNO[llOR *b TAHUN 2010TENTANGPELAYANAN KELUARGA BERENCANADENGAT'I RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI PAKPAK BHARAT,Menimbang'. a.bahwa dalam rangka peningkatan lwalitas pelayanan programKeluarga Berencana, dan pelayanan pemasangan alat,obatkontrasepsi kepada masyarakat perlu aturan tentang pelayananProgram Keluarga Berencana;bahwa keterlibatan instansi kesehatan diperlukan dalam pelayananalat, obat kontrasepsi KB;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daramhuruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPelayanan Program Keluarga Berencana Kabupaten Pakpak Bharat;"Mengingat: 1.3.4.5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga Seiahtera ( LembaranNegara Republik indonesial Tahun 1992 Nomor 35, tambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3a75);Undang-undang Nomor g Tahun 2003 tentang PembentukanKabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat KabupatenHumbang Hasundutan di Propinsi $umatera Utara (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor a272);Undang-undang Nomor 10 Tahun 2AO4 tentang PernbentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 norrlor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4389);Undang-undang Nomor 32 Tahun ?ACE tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nsmor125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang - Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang PemerintahanDaerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor a844;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 126 Tahun 20a4Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4438);6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentiang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2009 Nomor 161), Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia No.5080).7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang PembagianUrusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahPropinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4737);8. lnpres Nornor 1 Tahun 2A1A tentang Percepatan PrioritasPelaksanaan Pernbangunan Nasional;9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang UrusanPemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenanganPemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah KabupatenPakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran DaerahNomor 56).l0.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 06 Tahun 2008Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis DaerahKabupaten Pakpak Bharat ( Lembaran Daerah Kabupaten PakpakBharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Pakpak Bharat Nomor 59 )MEilIUTUSKAN:MenetapkanPERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANA.N KELUARGABERE[{CANABAB I:- KETENTUAN umumrPasal {Dalam Peraturan Bupatiiniyang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara3.4.5.6.7_Lpemerintah daerah;Bupati adalah Bupati Pakpalt Bharat;WakilKepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang rnendukung tugas Kepala Daerah dalampenyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik;Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;Rumah sakit adalah tempat pelayanan pengobatan medis dan perawatan kesehatanmasyarakat;9. Klinik adalah TempaUlokasi yang secara tetap memberikan pelayanan terhadapmasyarakat10, Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat;

11. Pustu adalah Puskesmas Pembantu;12. Poskesdes adalah Pos Kesehatan Desa;13. KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana;14. KS adalah singkatan dari Keluarga Sejahtera;15. KKB adalah singkatan dari Klinik Keluarga Berencana;16. Alat, obat kontrasepsi disingkat dengart alokon adalah suatu alat atau obat yang dapatmencegah terjadinya konsepsi (pembuahan) dalam rahim;17. PU$ adalah Pasangan Usia Subur.18. AKDR adalah alat kontrasepsidalam rahim19. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhandasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatandan pendidikan.20. Keluarga Sejahtera I adalah Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnyasecara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosialpsikologisnya seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untukinteraksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, dan bisa baca tulis.BAB IIPENGERTIAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANAPasal 2Keluarya Berencana (KB) adalah Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia idealmelahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai denganhak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.Pasal 3Pelayanan KB adalah suatu kegiatan pemasangan atau pemberian alat, obat kontrasepsikepada laki-laki atau perempuan dari pasangan usia subur.BAB IIIPasal 4Pelaksana Pelayanan Keluarga Berencana adalah dokter, Bidan dan Perawat Kesehatanmenurut kewenangan yang dimiliki untuk memasang atau memberikan jenis-jenis alokon KB.Pasal 5Pelaksana Pelayanan kontrasepsi Medis Operasi Wanita (Tubektoms adalah dokter yangtelah dilatih dan bersertifikat untuk pelayanan medis operasiwanita.Pasal 6Pelaksana Pelayanan Kontrasepsi Medis Operasi Pria {Vasektomi) adalah dokter yang telahdilatih dan bersertifikat untuk pelayanan medis operasi pria.

Pasal 7(1) Pelaksana Pelayanan Kontrasepsi Norplant (alat kontrasepsi dibawah kulit) adatahdokter, bidan dan peraaet kesehatian.(2\ Bidan dan Perawat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah yangtelah dilatih dan bersertifikat untuk pelayanan kontrasepsi Norplant.Pasal I(1) Pelaksana Pelayanan'Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah dokter, bidandan perawat lresehatan.(2t Bidan dan Perawat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah yangtelah dilatih dan bersertifikat untuk pelayanan AKDR.Pasal 9Pelaksana pelayanan obat kontraeepsi pil atau suntikan adalah dokter, bidan dan perawat,^. kesehatan.Pasal {0Pelaksana pelayanan pemberian alat kontrasepsikondom adalah dokter, bidan dan perawatkesehatan.BAB IVTEMPAT PELAYANAN KELUARGA BERET{CANAPasal 1{^Tempat Pelayanan Keluarga Berencana adalah Sarana dan Prasarana Swasta atauPemerintah yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk Klinik, Poli Klinik,Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes serta sarana lainnya yangdiintegrasikan dengan program KB.Paealt2Setiap Tempat Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sepertiRumah $akit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes diwajibkan untuk menjaditempat pelayanan KB.BAB VKLINIK KELUARGA BERENCANAPasal'13Klinik Keluarga Berencana yang disingkat dengan KKB adalah tempaUlokasi yang dikelolaoteh Pemerintah atau $wasta yang secara tetap memberikan Pelayanan KB dan kesehatanreproduksi kepada Klien/masyarakaUPU$, dari yang sifat pelayanannya sederhana, seperti

puskesmas/Puskesmas Pembantu_ sampai pada yang sangat canggih pelayanannya(Paripuma) seperti di Rumah Sakit Besar.Pasal 14(1) Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat dan puske$mas yangada di Kabupaten Pakpak Bharat diwajibkan untuk membentuk Klinik Kelu'argaBerencana Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.(2) Pendaftaran tempat pelayanan KB menjadi Klinik Keluarga Berencana didaftarkankepada SKPD Pengelola Program KB Kabupaten Pakpak Bharat dengan persetujuanBupati.Pasal 15Klinik Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dikelola dan dibiayai olehPemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.Pasal 16(1) Petugas Pengelola KKB Pemerintah adalah Dokter, Bidan dan Perawat Kesehatan.(2) Petugas Pengelola KKB pada Rumah Sakit Umum Daerah Salak ditunjuk oleh DirekturRumah $akit umum Daerah salak Kabupaten pakpak Bharat.(3) Petugas Pengelola KKB pada Puskesmas yang ada di Kabupaten Pakpak Bharatditunjuk oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan.(4) Petugas Pengelola KKB dapat diberikan honor/tambahan penghasilan berdasarkanbeban kerja atau sebutan lainnya sesuaidengan kemampuan keuangan daerah.Pasal 17(1) KKB Pemerintah atau Swasta dapat memperoleh fasilitas pelayanan KB serta alat,obat kontrasepsi dari Pernerintah melalui SKPD Pengelola KB Kabupaten PakpakBharat.(2) KKB Puskesmas menyalurkan alat, obat kontrasepsi pemerintah berupa Pil, $untikan,Kondom dan obat vaginal kepada Tempat Pelayanan KB yang ada di wilayah kerjaPuskesmas bersangkutan sesuaiketersediaan alat, obat kontrasepsi Pemerintah.BAB VIFELAKSANAAN DAN PELAPORANPasal 18(1) Dalam melaksanakan pelayanan KB kepada PUS , Petugas Pelayanan KB atau KKBmengisi Registrasi Register (RlR) KB.(2) Petugas Pelayanan KB atau KKB dapat melayani PUS dari luar Daerah KabupatenPakpak Bharat"Pasal 19(1) Pelayanan KB kepada Keluarga Pra Seiahtera dan Keluarga Sejahtera l, pemberianalat, obat kontrasepsitidak dipungut biaya.

(2) D-alam pelayala.n. KB kepada pesertd ASKES, ASKES hanya berlaku untuk pelayananKB setelah kelahiran anak ke-1 (kesatu) dan/atau anak lte-i 6eduay.Pasal 20(1) P-etygas Tempat Pe{ayanan KB wajib rnelaporkan setiap bulan hasil petayanan KB yangdilaksanakan serta jumlah pemakaian dan persediaan alokon repida pimpinan kXAPuskesmas.(2) Pimpinan KKB Puske$mas dan KKB Rumah Sakit Umum Daerah Salak KabupatenPakpak Bharat dan KKB Swasta berkewajiban melaporkan setiap bulan hasilpelayananKB ylng dilaksanakan serta jumlah pemakaian dan percediaan alokon yang diierimadari Pemerintah kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahin Desa,Perempuan dan KB Kabupaten Pakpak Bharat.(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilaporkan setiap awal bulanberikutnya.BAB VIIPEMBINAAN DATTI PENGAWASANBagian KesatuPembinaanPaeal 2{(1) Bupati melakukan pembinaan dan supervisi terhadap Kegiatan Pelayanan KB secaraberjenjang.(2) Pembinaan *an supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan upayauntuk mewuiudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB.Pasal 22(1) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, rneliputi: Pembinaanperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan d an peng awasan.(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Bupatimenugaskan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.tsagian KeduaPengawasanPasal 23(1) Bupati melakukan rengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayananKB(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditujukan untuk menjamin agarpelaksanaan pelayanan KB berialan s€cara efisien, efektif dan profusional.(3) Pengawasan fungsional dan strul(ural dilaksanakan sesuai peraturan dan perundangundangan.

'-Pasel 24Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, bertujuan untuk mengetahuikesiapan, hambatan, peluang, dan tingkat keberhasilan pelaksanain pelayanan KE sertasebagaibahan acuan untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan.BAB VIIIKETEIITUAN PENUTUPPasal 25Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannyaakan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.Paeal 26Peraturan Bupati ini mulai berhku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat.Ditetapkan di $alakPada tanggal z3 Pssarnber 20'r0REMIGO YOLANDO BERUTUDiundangkan disalakpada tanggal 23 Degevnber 201Ai:. --$EKRETARIS DAERAHKABUPATEN PAKPAK BHARAT,[^-"1GANDI WARTHA IIIANIKBERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TA}TUN 20ireNOlllloR 7g