Kata Pengantar Bupati Gunungkidul

Laporan Akuntabilitas Kinerja PemerintahKabupaten Gunungkidul Tahun 2012RINGKASAN EKSEKUTIFLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah KabupatenGunungkidul Tahun 2012 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuaidengan urusan wajib yang menjadi kewenangan Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemenkinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.LAKIP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja(performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJM Daerah Tahun 2010 – 2015 yangtelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010.Dari 22 (dua puluh dua) sasaran yang ditetapkan untuk mencapai 7 (tujuh) tujuan, 20 (duapuluh) dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil dan 2 (dua) dengan kategori berhasil.Keberhasilan capaian sasaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil dari upaya-upayaPemerintah Kabupaten Gunungkidul, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponenmasyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dansinergi dalam memenuhi program-program Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012.APBD Tahun 2012 terdiri dari target pendapatan sebesar Rp.1.074.073.599.831,33 realisasipendapatan sebesar Rp.1.076.501.995.407,09 atau 100,23%. Target belanja sebesarRp.1.181.402.067.392,99 realisasi belanja sebesar Rp.1.073.158.313.435,78 atau 90,84%. Sedangkantarget pembiayaan sebesar Rp.107.328.467.561,66 realisasi pembiayaan sebesarRp.107.426.614.760,66 atau 100,09% yang terdiri dari target penerimaan pembiayaanRp.115.606.307.971,66 realisasi Rp.115.388.455.170,66 atau 99,81% dan pengeluaran pembiayaandari target Rp.8.277.840.410,00 realisasi Rp.7.961.840.410,00 atau 96,18%.Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yangada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapahambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yangakan datang.Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi padamasa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agartujuan dapat terlaksana sehingga misi pemerintah dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untukmewujudkan visi yang telah ditetapkan.Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:1. Membangun dan memelihara infrastruktur air bersih dan air baku yang handal.2. Membangun infrastruktur perekonomian yang handal.3. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari4. Membangun infrastruktur pendukung pariwisata yang handal.5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan pariwisata.6. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya.7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, berintegritas, religius, profesional,dan peduli dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang sinergi dengan perguruantinggi, swasta (dunia usaha) dan masyarakat serta responsif gender.8. Membangun infrastruktur pendukung iklim usaha perekonomian yang handal.9. Memanfaatkan sumber daya alam untuk untuk menciptakan peluang UMKM dalam rangkamenggerakkan perekonomian.10. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari KKN sertapemerintahan yang bersih.11. Membangun infrastruktur perekonomian pendukung investasi yang handal.12. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menciptakan peluang investasi dalam rangkamenggerakkan perekonomian.Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalahmeningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDMaparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan bebankerja masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta adanya perilaku kinerja aparaturyang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskanmanajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akanmemantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat padapemerintah daerah.iv