Perbup Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tatalaksana ... - Gunungkidul

BUPATI GUNUNGKIDULPERATURAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR 5 TAHUN 2010TENTANGTATALAKSANA PELAYANAN UMUM SATU PINTU DI KECAMATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI GUNUNGKIDUL,Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan agar lebihberdaya guna dan berhasil guna serta menjamin adanya kepastianhukum bagi masyarakat dipandang perlu diatur mekanisme dan alurPelayanan Umum Satu Pintu di Kecamatan;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatalaksana PelayananUmum Satu Pintu di Kecamatan;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah IstimewaYogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor44);2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4674);5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130);7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan MulaiBerlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam LingkunganPropinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah IstimewaYogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor59);8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4736);9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 158, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil;14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2000tentang Retribusi IMB (Lembaran Daerah Kabupaten GunungkidulTahun 2008 Nomor 01 Seri E);

c. Kepastian, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yangtelah ditentukan;d. Keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/statusmasyarakat yang dilayani;e. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastianhukumf. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yangnyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah sehat serta dilengkapi fasilitas pendukungpelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.g. Perilaku Petugas, yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun , ramahserta memberikan pelayanan dengan ikhlas.BAB IIJENIS PELAYANANPasal 4Jenis Pelayanan yang diberikan :a. Pelayanan Kependudukanb. Legalisasic. Dokumen lain/RekomendasiPasal 5Jenis pelayanan, dasar hukum, persyaratan, biaya, dan waktu pemrosesan adalah sebagaimanatersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.BAB IIIPEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 6(1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan jenis-jenis pelayanan dilaksanakanoleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.(2) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan umum satu pintu di kecamatandilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan fungsi dankewenangannya.BAB IVKETENTUAN PENUTUPPasal 7Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor200/KPTS/2001 tentang Penerapan Sistem Pelayanan Umum Satu Pintu di Kecamatan Se-Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.Ditetapkan di Wonosaripada tanggal 27 Februari 2010BUPATI GUNUNGKIDUL,ttd.SUHARTODiundangkan di Wonosaripada tanggal 27 Februari 2010SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN GUNUNGKIDUL,ttd.MOHAMAD JOKO SASONOBERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR 03 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR 5 TAHUN 2010TENTANGTATALAKSANA PELAYANAN UMUM SATU PINTU DI KECAMATANI. PROSEDUR PELAYANANa. Kartu Tanda Penduduk1. Pemohon membawa permohonan yang telah ditandangani pemerintah desa dilengkapipersyaratan yang telah ditentukan2. Petugas Pelayanan Satu Pintu mengkoreksi / memverifikasi kelengkapan berkaspermohonan. Apabila belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untukdilengkapi. Bila permohonan telah benar dan lengkap, kemudian diserahkan kepadaPenanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu *).3. Penanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu *) membubuhkan paraf padapermohonan yang telah benar dan lengkap.4. Camat **) menandatangani formulir permohonan yang telah diparaf PenanggungjawabTeknis Harian Pelayanan Satu Pintu.5. Petugas Pengadministrasi Kependudukan / Operator SIAK Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil memvalidasi permohonan yang telah ditandatangani Camat. Apabilabelum valid, dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dikonfirmasi dan dilengkapipersyaratannya.6. Apabila berkas permohonan sudah valid, Petugas Pengadministrasi Kependudukan /Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman datake Data Base Kependudukan.7. Petugas Pengadministrasi Kependudukan / Operator SIAK Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil mencetak dan menyetempel dokumen kependudukan, membuat buktipembayaran retribusi, mengekspedisi dan menyerahkan dokumen yang sudah jadikepada pemohon.8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan yang sudah jadi dan membayar retribusikepada Petugas Pelayanan Satu PintuKeterangan :*). Apabila Penanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu berhalangan, dapatdilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk Camat.**). Apabila Camat berhalangan, dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Camat , atauKepala Seksi yang lain.

. Kartu Keluarga1. Pemohon membawa permohonan yang telah ditandangani pemerintah desa dilengkapipersyaratan yang telah ditentukan2. Petugas Pelayanan Satu Pintu mengkoreksi / memverifikasi kelengkapan berkaspermohonan. Apabila belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untukdilengkapi. Bila permohonan telah benar dan lengkap, kemudian diserahkan kepadaPenanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu *).3. Penanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu *) membubuhkan paraf padapermohonan yang telah benar dan lengkap.4. Camat **) menandatangani formulir permohonan yang telah diparaf PenanggungjawabTeknis Harian Pelayanan Satu Pintu.5. Petugas Pengadministrasi Kependudukan / Operator SIAK Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil memvalidasi permohonan yang telah ditandatangani Camat. Apabilabelum valid, dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dikonfirmasi dan dilengkapipersyaratannya.6. Apabila berkas permohonan sudah valid, Petugas Pengadministrasi Kependudukan /Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman datake Data Base Kependudukan.7. Petugas Pengadministrasi Kependudukan / Operator SIAK Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil mencetak dan menyetempel dokumen kependudukan, membuat buktipembayaran retribusi, mengekspedisi dan menyerahkan dokumen yang sudah jadikepada pemohon.8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan yang sudah jadi dan membayar retribusikepada Petugas Pelayanan Satu Pintu.Keterangan :*). Apabila Penanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu berhalangan, dapatdilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk Camat.**). Apabila Camat berhalangan, dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Camat , atauKepala Seksi yang lain.c. Surat Keterangan Pindah Pergi dan Datang1. Pindah pergi dan datang dalam satu desa dalam wilayah Kabupaten Gunungkidula. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dalam satu Desamelapor kepada Kepala Desa dengan memenuhi syarat yang ditentukan untukmendapatkan Surat Keterangan Pindah.b. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:

1). Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah(Blangko F-1.08);2). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan danPeristiwa Penting;3). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;4). Kepala Desa atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmenerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;5). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku MutasiPenduduk.c. Surat Keterangan Pindah Datang tersebut digunakan sebagai dasar untuk :1). proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidakpindah;2). proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;3). perekaman ke dalam database kependudukan.2. Pindah pergi dan datang antar Desa dalam satu Kecamatan dalam wilayah KabupatenGunungkidula. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar desa dalam satukecamatan melapor kepada Kepala Desa dengan memenuhi syarat sebagaimanayang telah ditentukan.b. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa dilakukan dengan tatacara:1). Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah(Blangko F-1.08);2). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan danPeristiwa Penting;3). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;4). Kepala Desa atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmenerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;5). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku MutasiPenduduk;c. Surat Keterangan Pindah tersebut kemudian diserahkan kepada penduduk untukdilaporkan kepada Kepala Desa tujuan.d. Surat Keterangan Pindah tersebut digunakan sebagai dasar :1). proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidakpindah;

2). perekaman ke dalam database kependudukan.e. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar desa dalam satuKecamatan melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa tempat tujuan denganmenunjukkan Surat Keterangan Pindah.f. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa tempat tujuandilakukan dengan tata cara:1). Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datanguntuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;2). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan danPeristiwa Penting;3). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;4). Kepala Desa atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmenerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.g. Surat Keterangan Pindah Datang tersebut dipergunakan sebagai dasar :1). Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru2). Perekaman ke dalam database kependudukan.3. Pindah pergi dan datang antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gunungkidula. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar kecamatandalam wilayah Kabupaten Gunungkidul melapor kepada Kepala Desa denganmemenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukanb. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa dilakukan dengan tata cara:1). Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah(Blangko F-1.08);2). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;3). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan danPeristiwa Penting;4). Kepala Desa mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada SuratPengantar dari RT/RW;5). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku MutasiPenduduk;c. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di kecamatan dilakukan dengantata cara:1). Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;2). Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmenerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;

3). Surat Keterangan Pindah tersebut kemudian diserahkan kepada pendudukuntuk dilaporkan ke daerah tujuan.d. Surat Keterangan Pindah tersebut digunakan sebagai dasar :1). Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidakpindah;2). Perekaman ke dalam database kependudukan.e. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar Kecamatan dalamwilayah Kabupaten Gunungkidul melaporkan kedatangannya kepada KepalaDesa di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.f. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa tempat tujuan dilakukandengan tata cara:1). Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang(Blangko F-1.08);2). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan danPeristiwa Penting;3). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;4). Kepala Desa menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datangg. Pendaftaran penduduk di kecamatan tempat tujuan dilakukan dengan tata cara:1). Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;2). Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmenerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.h. Surat Keterangan Pindah Datang tersebut digunakan sebagai dasar :1). Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;2). Perekaman ke dalam database kependudukan.4. Pindah pergi dan datang antar Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta dan antar provinsi diluar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakartaa. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar Kabupaten ataukota dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau antar Provinsi di luarProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melapor kepada Kepala Desa denganmemenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan.b. Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa dilakukan dengan tatacara:1). Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah(Blangko F-1.08);2). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan danPeristiwa Penting;

3). Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;4). Kepala Desa menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten /Kota atau antar Provinsi;5). Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku MutasiPenduduk;c. Pendaftaran penduduk di Kecamatan dilakukan dengan tata cara:1). Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;2). Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atauantar Provinsid. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan danmenandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada pendudukuntuk dilaporkan ke daerah tujuan.e. Surat Keterangan Pindah tersebut digunakan sebagai dasar :1). proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidakpindah;2). perekaman ke dalam database kependudukan.f. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah antar kabupatenatau kota dalam satu provinsi atau antar provinsi melaporkan kedatangannyakepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan SuratKeterangan Pindah.d. Legalisasi/ Rekomendasi1. Pemohon membawa permohonan yang telah ditandatangani dan dilengkapipersyaratan yang telah ditentukan2. Petugas Pelayanan Satu Pintu mengoreksi / memverifikasi kelengkapan berkaspermohonan. Apabila belum lengkap, dikembalikan kepada pemohon untukdilengkapi. Bila permohonan telah benar dan lengkap, kemudian diserahkan kepadaPenanggungjawab Teknis Harian Pelayanan Satu Pintu untuk diproses lebih lanjutdan dibuatkan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon.3. Untuk surat keterangan / legalisasi / rekomendasi yang lain yang ada biayaretribusinya, pemohon membayar di loket yang tersedia.4. Pemohon datang membawa bukti pembayaran / tanda bukti pengambilan untukmengambil surat keterangan / legalisasi / rekomendasi yang lain yang diperlukan diloket pelayanan.

II. JENIS PELAYANAN, DASAR HUKUM, KETENTUAN/PERSYARATAN, BIAYA, DAN WAKTU.NO JENIS PELAYANAN DASAR HUKUM KETENTUAN/PERSYARATAN BIAYA WAKTU PENYELESAIAN1. Biodata Penduduk 1. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan2. Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2007 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;3. Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratandan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil;1. Ketentuan Umum :a. Bagi penduduk yang belum pernah mencatatkanbiodatanya dan belum masuk data base kependudukansehingga belum mendapatkan Nomor IndukKependudukan (NIK) Nasional, untuk mendapatkanKartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, pendudukyang bersangkutan wajib melapor kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil melalui KepalaDesa dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.b. Pencatatan biodata penduduk dilakukan untukmendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.2. Persyaratan Pencatatan Biodata Penduduk.a. Membawa surat pengantar dari Desa.b. Menunjukkan dokumen kependudukan yang asli ataufotocopy yang telah dilegalisir yang dimiliki, antaralain :1). Kutipan Akta Kelahiran;2). Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;3). KK;4). KTP;5). Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah atauKutipan Akta Perceraian.

2. Kartu Keluarga (KK) 1. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan2. Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2007 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;3. Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratandan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil;4. Peraturan Bupati GunungkidulNomor 9 Tahun 2009 tentangKewenangan PenandatangananKTP dan KK1. Ketentuan Umuma. Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).b. Dalam KK dicantumkan data Kepala Keluarga dananggota keluargac. Anggota keluarga yang tercantum dalam KK adalahmereka yang secara kemasyarakatan menjaditanggungjawab Kepala Keluarga.d. Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahanyang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganyakepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmelalui Kepala Desa dan Camat untuk diadakanperubahan pada KK disertai keterangan mengenai sebabperubahannya.e. Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 yangditandatangani Kepala Keluarga dan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil.f. Masing-masing lembar KK diberikan kepada : KepalaKeluarga, Kepala Desa, Camat dan RT.Sesuai PerdaMaksimal 14 hari2. Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga /KK :a. Penerbitan KK baru bagi penduduk, dilaksanakansetelah memenuhi syarat:1). Membawa Surat Pengantar dari Desa;2). Menunjukkan Kutipan Akta Nikah / Kutipan AktaPerkawinan yang asli atau fotocopy yang telahdilegalisir;3). Menunjukkan keterangan pindah datang bagipenduduk yang pindah dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia;4). Menunjukkan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;5). Menunjukkan Surat Keterangan Datang dari LuarNegeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri yang

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil.b. Perubahan penambahan anggota keluarga dalam KKkarena kelahiran, dilakukan setelah memenuhi syarat :1). Membawa Surat Pengantar dari Desa;2). Menunjukkan KK lama;3). Menunjukkan Kutipan Akta Kelahiran yang asli ataufotocopy yang telah dilegalisir.c. Perubahan penambahan anggota keluarga dalam KKkarena menumpang kedalam KK bagi Penduduk WargaNegara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat :1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;2) Menunjukkan KK yang akan ditumpangi;3) Menunjukkan Surat Keterangan Pindah Datang bagipenduduk yang pindah dalam Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia;4) Menunjukkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeribagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.d. Perubahan penambahan anggota keluarga dalam KK bagiOrang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untukmenumpang kedalam KK Warga Negara Indonesia atauOrang Asing, dilakukan setelah memenuhi syarat :1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;2) Menunjukkan KK yang akan ditumpangi;3) Menunjukkan Paspor atau Visa;4) Menunjukkan Surat Izin Tinggal Tetap;5) Menunjukkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagiOrang Asing Tinggal Tetap.

e. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluargayang menumpang dalam KK bagi penduduk , dilakukansetelah memenuhi syarat :1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;2) Menunjukkan KK lama;3) Menunjukkan Surat Keterangan Kematian, bilaberkurang karena mati;4) Menunjukkan Surat Keterangan Pindah bila berkurangkarena pindah pergi dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.f. Perubahan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk,dilakukan setelah memenuhi syarat :1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;2) Menunjukkan Surat Keterangan Hilang dari KepalaDesa, bagi KK yang hilang;3) Menunjukkan KK yang rusak, bagi KK yang rusak;4) Menunjukkan Dokumen keimigrasi -an bagi OrangAsing.3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan2. Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2007 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;3. Peraturan Presiden Nomor 251. Ketentuan Umuma. Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau yangtelah / pernah menikah wajib memiliki KTP.b. Setiap penduduk hanya memiliki satu KTP.c. KTP ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil berdasarkan Kartu Keluarga.d. Masa berlaku KTP adalah 5 tahun, sepanjang tidak adaperubahan data dalam jangka waktu tersebute. Bagi penduduk WNI yang bertempat tinggal tetap danberusia 60 tahun keatas dan memenuhi persyaratandiberikan KTP dengan masa berlaku seumur hidup.Sesuai PerdaMaksimal 14 hari

Tahun 2008 tentang Persyaratandan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil;4. Peraturan Bupati GunungkidulNomor 9 Tahun 2009 tentangKewenangan PenandatangananKTP dan KKf. KTP dapat diterbitkan karena telah memenuhi syarat,habis masa berlakunya, hilang, rusak, dan akibatterjadinya perubahan nama, alamat, tempat tinggal,agama, status perkawinan, status kewarganegaraan atauhal lain yang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku2. Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)a. Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI, dilakukansetelah memenuhi syarat sebagai berikut :1) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawinatau pernah kawin;2) Surat Permohonan KTP yang ditandatangani KepalaDesa;3) Melampirkan :a) KK yang asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;b) Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan bagipenduduk yang belum genap berusia 17 tahun yangasli atau fotocopy yang telah dilegalisir;c) Kutipan Akta Kelahiran yang asli atau fotocopyyang telah dilegalisir.4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karenapindah.b. Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memilikiIzin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat :1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;2) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawinatau pernah kawin;3) Melampirkan :

a) KK yang asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;b) Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan bagipenduduk yang belum genap berusia 17 tahunyang asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;c) Kutipan Akta Kelahiran yang asli atau fotocopyyang telah dilegalisir;d) Paspor/Visa dan Izin Tinggal Tetap.4). Surat Keterangan Catatan Kepolisian.c. Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagipenduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki IzinTinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat :1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;2) Menunjukkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian,bagi yang hilang;3) Menunjukkan KTP yang rusak, bagi yang rusak;4) Menunjukkan KK asli atau fotocopy yang telahdilegalisir;5) Paspor/Visa dan Izin Tinggal Tetap serta SuratKeterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yangmemiliki Izin Tinggal Tetap.d. Penerbitan KTP karena pindah datang bagi pendudukWNI atau Orang Asing yang memiliki Izin TinggalTetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;2) Surat Keterangan Pindah Datang;3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karenapindah.

e. Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi pendudukWNI atau Orang Asing yang memiliki Izin TinggalTetap, dilakukan setelah menunjukkan :1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;2) KK asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;3) KTP lama;4) Paspor / Visa dan Izin Tinggal Tetap sertaSurat Keterangan Catatan Kepolisian bagi OrangAsing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.f. Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagiPenduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki IzinTinggal Tetap, dilakukan setelah menunjukkan :1) Membawa Surat Pengantar dari Desa;2) KK asli atau fotocopy yang telah dilegalisir;3) KTP lama;4) Surat Keterangan/bukti perubahan.4. Surat Pindah /Datang 1. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan2. Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2007 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan;3. Peraturan Presiden Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratandan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil;1. Ketentuan Umuma. Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalamWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bagimereka yang berdomisili di alamat baru untuk waktu lebihdari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan pendudukyang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu)tahun.b. Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 (tiga puluh)hari kerja.c. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah kepadaPenduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dandimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan SuratKeterangan Pindah.d. Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai pengganti KTPSesuai Perda1 hari

selama KTP baru belum diterbitkan.2. Persyaratan Pindaha. Persyaratan Pindah Pergi Penduduk :1) Surat pengantar dari Pemerintah Desa2) Kartu Keluarga Asli.3) KTP bagi yang sudah memilikib. Persyaratan Pindah Datang Penduduk :1) Surat Keterangan Pindah dari daerah asal yangditandatangani Kepala Desa bagi pindah antaradesa dalam satu kecamatan, Camat bagi pindahantar kecamatan dalam satu kabupaten dan KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagiyang pindah antar kabupaten, antar provinsi danantar negara.2) Mengajukan permohonan KTP dan KK ditempatyang baru.5. Laporan Kelahiran/Kematian - Undang-Undang Nomor 23 Tahun2006 tentang AdministrasiKependudukan;- Perda Kabupaten GunungkidulNomor 18 Tahun 2000 tentangRetribusi Penggantian BiayaUntuk KTP dan Akta CatatanSipil.Persyaratan :1. Surat pengantar dari desa yang berisi keterangan/datakelahiran/kematian.2. KK asli.3. Bila kelahiran/kematian lebih dari 2 bulan (60 hari) perludibuatkan Surat Laporan Kelahiran/Kematian dari Desadiketahui Camat sebagai syarat mencari AktaKelahiran/Kamatian.Sesuai dengan PeraturanDaerah.1 hari6. Dispensasi Nikah Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor18 Tahun 2000 tentang RetribusiPenggantian Biaya Untuk KTP danPersyaratan :1. Pengantar dari desa.2. KTP calon suami-istri.Sesuai denganPeraturan Daerah.2 hari

Akta Catatan Sipil.3. Blanko N1-N5 yang telah diisi (dari KUA).4. Akta Cerai/Kematian bagi yang sudah pernah menikah.7. Surat Wesel - Persyaratan :1. Surat wesel, yang bersangkutan langsung datang keKantor Pos.2. KTP.Tidak dipungut biaya.1 hari8. Taspen - Persyaratan :1. Surat Permohonan diketahui dari Pemerintah Desa danKecamatan.2. KTP.Tidak dipungut biaya.1 hari9. Rekomendasi Izin Keramaian - Persyaratan :1. Surat Pengantar dari desa yang berisi keterangan macamkeramaian/kegiatannya2. Izin Kepolisian Resort untuk tingkat Kabupaten.3. KTP asli Penanggung Jawab Kegiatan/pemohon izin.Diatur dengan PeraturanDaerah.1 hari10. Rekomendasi HO Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor12 Tahun 2000 tentang Retribusi IzinGangguan.Persyaratan :1. Membawa Surat Pernyataan dari Pemerintah Desa dandiketahui oleh Camat.2. KTP.3. Blangko isian dari Dinas Perekonomian yang telah diisi.4. Peta lokasi.Sesuai denganPeraturan Daerah.2 hari11. Rekomendasi IMB (IzinMendirikan Bangunan)- Undang-Undang Nomor 11 Tahun2000 tentang Retribusi IMB;Persyaratan :1. KTP.Sesuai dengan PeraturanDaerah.2 hari

- Keputusan Bupati GunungkidulNomor 167/188.45/92 tentangProsedur dan Syarat PemberianIMB di Wilayah KabupatenGunungkidul.2. Blangko isian dari Dinas Pekerjaan Umum yang telahdiisi.3. Peta lokasi.12. Rekomendasi SuratKeterangan Catatan Kriminal(SKCK)- Persyaratan :1. Blangko dari Pemerintah Desa yang telah diisi dandiketahui Kepala Desa/Pemerintah Desa.2. Menunjukkan KTP.Sesuai dengan PeraturanDaerah.1 hari13. Rekomendasi Keringanan -Biaya Rumah Sakit- Biaya Sekolah- Persyaratan :1. Surat Permohonan.2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa.3. KTP.Tidak dipungut biaya.14. - Pengesahan/LegalisasiUmum (KTP, KK,Pelayanan Kredit Bank,Akta Tanah, LaporanKelahiran/Kematian)- - Surat-surat Keterangan yanglainnyaPersyaratan :1. Berkas/surat yang akan dilegalisir beserta aslinya.Sesuai dengan PeraturanDaerah.1 hari

III. ALUR DAN PROSES PELAYANAN UMUM SATU PINTU DI KECAMATANDitetapkan di Wonosaripada tanggal 27 Februari 2010BUPATI GUNUNGKIDUL,Keterangan :1. Permohonan KK, KTP, Pindah Tempat, Dispensasi Nikah : 1a – 2 – 3 – 4a – 5 – 6a – 7a – 8a2. Legalisasi KTP, KK, Duplikat Kelahiran, Kematian : 1b – 2 – 3 – 4b – 6b – 7b – 8b3. Dokumen lain : 1c – 2 – 3 – 4c – 6b –-7b – -8bttd.SUHARTO