Iklim Usaha di Provinsi NTT: Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di ...

More documents

Recommendations

Info

Iklim Usaha di Provinsi NTT:Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di Timor BaratABSTRAKUpaya perbaikan iklim usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masihmenghadapi cukup banyak kendala. Padahal, iklim usaha yang sehat diperlukan untukmenciptakan kondisi yang mendukung percepatan pembangunan, peningkatan lapangankerja, dan pertumbuhan pendapatan daerah.Pada Juni-Agustus 2006, SMERU melakukan studi iklim usaha di Provinsi NTT diempat kabupaten dan satu kota di Timor Barat. Studi ini bertujuan untukmengidentifikasi berbagai kebijakan pemerintah baik pusat, propinsi, maupunkabupaten/kota yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap struktur pasar,aliran barang, struktur biaya, serta harga yang diterima produsen dan pedagang produkhasil pertanian. Dalam studi ini juga dikaji dampak berbagai bentuk pungutan produkpertanian terhadap penerimaan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Informasi dan datadikumpulkan dari berbagai responden, meliputi produsen (petani, peternak, nelayan,pengusaha industri rumah tangga); pedagang (pedagang pengumpul sampai eksportir);serta dinas dan instansi terkait.Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa pemda kabupaten/kota di TimorBarat masih berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengenaanberbagai pungutan terhadap perdagangan komoditas hasil pertanian, meskipun jumlahpungutan sudah lebih sedikit dibandingkan pada periode sebelum 1997. Pungutanterbanyak dikenakan terhadap hasil hutan dan ternak besar (terutama sapi). Di sampingitu, ada beberapa temuan lainnya. Pertama, adanya upaya Pemda NTT untuk mengubahbentuk pungutan menjadi sumbangan pihak ketiga atau biaya administrasi, dengantujuan menghindari peraturan Pemerintah Pusat yang membatasi jumlah pungutan.Kedua, bahwa dampak pungutan resmi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) relatif sangat kecil, akan tetapi bisa memicu timbulnya pungutan tidak resmi(pungli). Ketiga, bahwa petani produsen umumnya memiliki skala usaha yang kecildengan posisi tawar yang rendah, harga jual masih ditentukan oleh beberapa pedagangbesar antarpulau sehingga terbentuk struktur pasar monopsoni alamiah.Kata kunci: iklim usaha; pungutan; komoditas; pertanian; pemerintah daerah; iziniiLembaga Penelitian SMERU, Maret 2007
DAFTAR ISIHalamanUCAPAN TERIMA KASIHiABSTRAKiiDAFTAR ISIiiiDAFTAR TABELivDAFTAR GAMBARivDAFTAR KOTAKvDAFTAR LAMPIRANvDAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIMviRINGKASAN EKSEKUTIFviiiI. PENDAHULUAN 1A. Latar Belakang 1B. Tujuan 2C. Metodologi 3D. Struktur Laporan 4II. GAMBARAN UMUM PROVINSI NTT DAN WILAYAHTIMOR BARAT 6A. Administrasi Daerah 6B. Kondisi Alam dan Infrastruktur Perhubungan 7C. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat 8D. Kondisi Perekonomian Daerah 10III. REGULASI PERDAGANGAN HASIL PERTANIAN DANPELAKSANAANNYA 17A. Kebijakan Deregulasi Nasional dan Reaksi Pemerintah Daerah 171. Periode 1997 - 1999 172. Periode 2000 - sekarang 18B. Regulasi Pemasaran Hasil Pertanian di Timor Barat 201. Peraturan Umum terkait Usaha dan Perdagangan 202. Peraturan terkait Perdagangan Produk Pertanian 21a. Komoditas Kehutanan 22b. Komoditas Peternakan 25c. Komoditas Perikanan 30d. Komoditas Perkebunan dan Tanaman Pangan 31e. Industri Pengolahan Hasil Pertanian 32IV. KONDISI PEMASARAN HASIL PERTANIAN 33A. Jalur Tata Niaga dan Peranan Pasar (Market Place) dalamPemasaran Hasil Pertanian 33B. Struktur Pasar dan Pembentukan Harga 37V. DAMPAK PUNGUTAN TERHADAP PENDAPATAN ASLIDAERAH DAN IKLIM USAHA 42A. Dampak terhadap Pendapatan Daerah 42B. Dampak terhadap Iklim Usaha 45VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 49DAFTAR PUSTAKA 52LAMPIRAN 54iiiLembaga Penelitian SMERU, Maret 2007
Page 1 and 2: Laporan PenelitianWidjajanti I. Suh
Page 3 and 4: Tim PenelitiKoordinator:Widjajanti
Page 5: UCAPAN TERIMA KASIHLaporan ini dapa
Page 9 and 10: DAFTAR KOTAKHalamanKotak 1. Kewajib
Page 11 and 12: PuskudretribusiRIARpRPHRTrukoSDMSIB
Page 13 and 14: fasilitas pemasaran dan fasilitas l
Page 15 and 16: (7) Akhir-akhir ini jumlah pelaku u
Page 17 and 18: I. PENDAHULUANA. Latar BelakangKond
Page 19 and 20: iv. Menganalisis kontribusi berbaga
Page 21 and 22: hasil-hasil pertanian di Timor Bara
Page 23 and 24: Wilayah Timor Barat, yang berbatasa
Page 25 and 26: Rendahnya kualitas sumberdaya manus
Page 27 and 28: Walaupun kondisi kesuburan tanah di
Page 29 and 30: Kotak 2. Sentra Industri Gula Merah
Page 31 and 32: Meskipun sektor pertanian masih tet
Page 33 and 34: III. REGULASI PERDAGANGAN HASIL PER
Page 35 and 36: Dasar hukum yang dijadikan acuan pe
Page 37 and 38: Cara Penerbitan Perizinan dan Penda
Page 39 and 40: II/2003 tentang Penatausahaan Hasil
Page 41 and 42: (1) Izin usaha pemanfaatan kayu sam
Page 43 and 44: Tabel 8. Alokasi dan Realisasi Peng
Page 45 and 46: esar di Pulau Timor, pedagang yang
Page 47 and 48: Di sebagian daerah, perahu kecil ya
Page 49 and 50: IV. KONDISI PEMASARAN HASIL PERTANI
Page 51 and 52: untuk meningkatkan pengelolaan fasi
Page 53 and 54: Tabel 12. Pungutan di Perdagangan L
Page 55 and 56: Kotak 9. Mengapa Petani Tidak Menik
Page 57 and 58:
Kotak 10. Sistem Kerja Sama Usaha P
Page 59 and 60:
Kontribusi PAD terhadap APBD provin
Page 61 and 62:
Di Kabupaten Belu, pada periode 200
Page 63 and 64:
Meskipun hasil analisis biaya perda
Page 65 and 66:
VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASIHasil
Page 67 and 68:
e. Untuk memaksimalkan harga yang d
Page 69 and 70:
Usman, Syaikhu, Sulton Mawardi, Nin
Page 71 and 72:
LAMPIRAN 1.Perkembangan PDRB Berdas
Page 73 and 74:
5. Kabupaten BeluLapangan UsahaTahu
Page 75 and 76:
PungutanDaerahRetribusiUU No. 18/19
Page 77 and 78:
LAMPIRAN 4.Jalur Tata Niaga Beberap
Page 79 and 80:
3. Hasil Perikanan:a. Sirip ikan hi
Page 81 and 82:
5. Tanaman Pangan:a. Padi/berasGaba
Page 83 and 84:
g. Pisang dan SayuranPasarPasar lai
Page 85 and 86:
6. Hasil Industri Pengolahan:a. Gul
Page 87 and 88:
No. Komoditas Asal SatuanHarga diTi
Page 89 and 90:
Kota KupangNomorPeraturanPerdaNo. 1
Page 91 and 92:
Kab. TTSNomorPeraturanInstruksi Bup
Page 93 and 94:
Kab. BeluNomorPeraturanPerdaNo. 7,
Page 95 and 96:
Kabupaten TTS 2004 (Realisasi)* 200
Page 97 and 98:
Kabupaten Belu2004(Realisasi) 2005(
Page 99:
LAMPIRAN 8.Persentase Pungutan Resm
show all

Iklim Usaha di Provinsi NTT: Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?