peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 2005 ...

More documents

Recommendations

Info

Pasal 22Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanPemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 21 Maret 2005Presiden Republik Indonesiattd.SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 21 Maret 2005MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.Dr. HAMID AWALUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 31
PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2005TENTANGTATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAHI. UMUMPengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, dapatmenimbulkan hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang di dalamnya termasuk PiutangNegara/Daerah. Piutang-piutang tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaankeuangan negara dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangan negara,terutama yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas,dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaianpiutang. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak dimungkinkanlagi, maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengurusan Piutang Negara saat iniadalah Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) berikut peraturan pelaksanaanya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut, diaturbahwa pada prinsipnya Piutang Negara/Daerah diselesaikan terlebih dahulu oleh instansiinstansiPemerintah Pusat/Daerah dan badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnyasebagian atau seluruhnya milik negara. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian tidakdimungkinkan lagi, dan Penanggung Utang kepada Negara/Daerah (untuk selanjutnyadisebut Penanggung Utang) tetap tidak melunasi utang sebagaimana mestinya, makapengurusan piutang tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).Oleh PUPN, Piutang Negara/Daerah yang telah diserahkan pengurusannya tersebut, akan
Page 1 and 2: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDON
Page 3 and 4: apapun.9. PSBDT adalah Piutang Nega
Page 5 and 6: Rakyat Daerah untuk jumlah lebih da
Page 7 and 8: Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga
Page 9 and 10: dilakukan penghapusan secara bersya
Page 11: Pasal 18Dalam hal Penanggung Utang
Page 15 and 16: Cara Penghapusan Piutang Negara/Dae
Page 17 and 18: Pasal 9Ayat (1)Batasan nilai Piutan
Page 19: Sebagai contoh, pelayanan di sektor

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 2005 ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?