peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 2005 ...

Pasal 12Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerahyang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapatpertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan LelangNegara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerjaGubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.Bagian KetigaPersyaratanPasal 13Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuandilaksanakan dengan ketentuan :a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapanPenghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; danb. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untukmenyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangandari Aparat/Pejabat yang berwenang.BAB IVPIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSANPINJAMAN LUAR NEGERI/REKENING DANA INVESTASI/REKENING PEMBANGUNAN DAERAHBagian PertamaPersyaratanPasal 14Piutang Negara yang bersumber dari penerusan Pinjaman LuarNegeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah, dapat