undang-undang republik indonesia nomor 15 tahun 2003 - KontraS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2003TENTANGPENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2002TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,MENJADI UNDANG-UNDANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimanadimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaknimelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadidan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukumdan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayahNegara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnyanyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutanmasyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehinggamenimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial,ekonomi, politik, dan hubungan internasional;c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara,terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehinggamengancam perdamaian dan keamanan nasional maupuninternasional;d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, danaman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dankepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yangmendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, makadengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturanperundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme,Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c,dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945Dengan persetujuan bersama antaraDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG.Pasal 1Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.Pasal 2Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundangini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 4 April 2003PRESIDENINDONESIA,REPUBLIKTtd.MEGAWATI SOEKARNOPUTRIDiundangkan di Jakartapada tanggal 4 April 2003SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA,Ttd.BAMBANG KESOWOLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RIKepala Biro PeraturanPerundang-undangan II,ttd.Edy SudibyoPENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 15 TAHUN 2003TENTANG

PENETAPANPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2002TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,MENJADI UNDANG-UNDANGI. UMUMRangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesiatelah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawaserta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkanpada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan duniainternasional.Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telahmenjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintasnegara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyaijaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaknimelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memeliharaketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial,berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifatnasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untukmempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiapbentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlakdiperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu padakonvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganterorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalammengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme,Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme, menjadi Undang-undang.

II.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284