Perbup Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemberian ... - Gunungkidul

BUPATI GUNUNGKIDULPERATURAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR 4 TAHUN 2010TENTANGPEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKANBEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN ANGGARAN 2010DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI GUNUNGKIDUL,Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai perludiberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipilberdasarkan beban kerja atau kelangkaan profesi;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PemberianTambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan KelangkaanProfesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah IstimewaYogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor44);2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang PenetapanMulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14,dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat danDaerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 59);9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4576);10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593);13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2010;16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenGunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2010tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010Nomor 01 Seri A).MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHANPENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DANKELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN ANGGARAN 2010.

BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahdaerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;5. Beban kerja adalah pekerjaan yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil untukmenyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;6. Kelangkaan Profesi adalah pekerjaan yang diembankan kepada Pegawai Negeri Sipil yangmemiliki ketrampilan khusus dan langka.Pasal 2Tambahan penghasilan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan bebankerja dan kelangkaan profesi.Pasal 3(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2diberikan kepada :a. Sekretaris Daerah;b. Asisten Sekretaris Daerah;c. Ajudan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;d. Sopir Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah;e. Petugas Protokol;f. Penyusun sambutan Bupati;g. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati;h. Sopir Bupati dan Wakil Bupati;i. Petugas Sekretariat PKK;j. Kantor Pelayanan Terpadu;k. RSUD;l. Puskesmas.(2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 diberikan kepada :a. Petugas Sandi;b. Aparat Pengawas Inspektorat Daerah.BAB IIBESARNYA TAMBAHAN PENGHASILANPasal 4Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi adalahsebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.BAB IIIPEMBEBANANPasal 5Tambahan penghasilan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenGunungkidul Tahun Anggaran 2010.

BAB IVKETENTUAN PENUTUPPasal 6Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 15 /KPTS / 2010 tentang besarnya Tunjangan Kelangkaan Profesi Aparatur Pengawasan InspektoratDaerah Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 7Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.Diundangkan di Wonosaripada tanggal 27 Februari 2010SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN GUNUNGKIDUL,ttd.MOHAMAD JOKO SASONODitetapkan di Wonosaripada tanggal 27 Februari 2010BUPATI GUNUNGKIDUL,ttd.SUHARTOBERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR 02 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR 4 TAHUN 2010TENTANGPEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKANBEBAN KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN ANGGARAN 2010BESARNYA TUNJANGAN PENGHASILANI. TUNJANGAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJANo Jabatan BesarnyaTunjangan1 2 31. Sekretaris Daerah Rp. 2.000.000,002. Asisten Sekretaris Daerah Rp. 1.500.000,003. Ajudan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Rp. 100.000,004. Sopir Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Rp. 100.000,005. Petugas Protokol Rp. 100.000,006. Penyusun Sambutan Bupati Rp. 100.000,007. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Rp. 100.000,008. Sopir Bupati, dan Wakil Bupati Rp. 100.000,009. Petugas Sekretariat PKK Rp. 100.000,0010. Kantor Pelayanan Terpadua. Kepala Kantor Rp. 500.000,00b. Ka Sub Bag TU dan Kasi Rp. 300.000,00c. Staf Pelaksana dan Pendamping Rp. 200.000,0011. RSUDGolonganI dan IIGolonganIII dan IVa. Direktur - Rp. 480.000,00b. Dokter Spesialist - Rp. 375.000,00c. Dokter Umum / Gigi - Rp. 275.000,00d. Konsulen Gizi Rp. 255.000,00 Rp. 275.000,00e. Apoteker - Rp. 275.000,00f. Perawat/Bidan Rp. 180.000,00 Rp. 240.000,00g. Asisten Apoteker Rp. 180.000,00 Rp. 240.000,00h. Sanitarian Rp. 180.000,00 Rp. 240.000,00i. Paramedis Gizi Rp. 180.000,00 Rp. 240.000,00j. Fisioteraphis Rp. 180.000,00 Rp. 240.000,00k. Teknis Medis Rp. 180.000,00 Rp. 240.000,00l. Kepala Bagian / Kepala. Bidang - Rp. 360.000,00m. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi - Rp. 270.000,00n. Staf Fungsional Umum Rp. 140.000,00 Rp. 175.000,00o.Koordinator Pelaksana Kegiatan /Koordinator Instalasi / KepalaInstalasi / Kepala Ruang / KepalaKomite / PPTK / PPK / BendaharaRp. 30.000,00 Rp. 40.000,00

1 2 312. Puskesmas1) Puskesmas Nglipar I1 Kepala Puskesmas Rp 150.100,002 Kasubbag TU Rp 71.050,003 Medis Rp 99.900,004 Paramedis Perawatan Rp 56.600,005 Paramedis Non Perawatan Rp 50.400,006 Staf PNS Rp 42.100,002) Puskesmas Nglipar II1 Kepala Puskesmas Rp 129.250,002 Kasubbag TU Rp 71.050,003 Medis Rp 95.900,004 Paramedis Perawatan Rp 51.750,005 Paramedis Non Perawatan Rp 45.100,006 Staf PNS Rp 37.600,003) Puskesmas Gedangsari1 Kepala Puskesmas Rp 129.250,002 Kasubbag TU Rp 71.050,003 Medis Rp 95.900,004 Paramedis Perawatan Rp 50.900,005 Paramedis Non Perawatan Rp 45.100,006 Staf PNS Rp 37.600,004) Puskesmas Patuk I1 Kepala Puskesmas Rp 150.100,002 Kasubbag TU Rp 71.050,003 Medis Rp 99.900,004 Paramedis Perawatan Rp 56.600,005 Paramedis Non Perawatan Rp 50.250,006 Staf PNS Rp 41.600,005) Puskesmas Patuk II1 Kepala Puskesmas Rp 129.250,002 Kasubbag TU Rp 71.050,003 Medis Rp 95.900,004 Paramedis Perawatan Rp 53.150,005 Paramedis Non Perawatan Rp 45.900,006 Staf PNS Rp 38.400,006) Puskesmas Rongkop1 Kepala Puskesmas Rp 129.250,002 Kasubbag TU Rp 71.050,003 Medis Rp 95.900,004 Paramedis Perawatan Rp 52.600,005 Paramedis Non Perawatan Rp 45.900,006 Staf PNS Rp 37.900,007) Puskesmas Girisubo1 Kepala Puskesmas Rp 129.250,002 Kasubbag TU Rp 71.050,003 Medis Rp 98.900,004 Paramedis Perawatan Rp 55.900,005 Paramedis Non Perawatan Rp 50.100,006 Staf PNS Rp 41.350,008) Puskesmas Ponjong I1 Kepala Puskesmas Rp 150.250,002 Kasubbag TU Rp 71.050,003 Medis Rp 98.100,004 Paramedis Perawatan Rp 53.750,005 Paramedis Non Perawatan Rp 47.600,006 Staf PNS Rp 39.600,00