PETUNJUK PELAKSANAAN

11. Satuan Kerja (Satker)
Unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi
pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian
negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggungjawab
penggunaan anggaran.
12. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
13. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
Pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan
pengujian atas Surat Perintah Pembayaran dan menerbitkan Surat
Perintah Membayar.
14. Pembukuan
Kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang
atau barang.
15. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), yang berisi permintaan pembayaran tagihan
kepada negara untuk diteruskan kepada Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (PP-SPM).
16. Surat Perintah Membayar (SPM)
Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk
mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen
yang dipersamakan.
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah
7