Bisnis Jakarta 26 Juli 2016

More documents

Recommendations

Info

Ek bis Bisnis Jakarta, Selasa 26 Juli 2016 2 INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA INFRASTRUKTUR PERTANIAN PERTAMBANGAN INDUSTRI DASAR KONSUMEN PROPERTI 782.23 12.411 1.6122 2157.7771 -6.2588 -0.2892 3200.926 -9.8091 -0.3055 398.958 0.525 0.1318 0.525 0.1318 3.51 0.3169 200.397 -0.641 -0.3188 SAHAM KENAIKAN DAN PENURUNAN TERBESAR BEI SAHAM TERAKTIF BEI (REGULER) SAHAM KENAIKAN TERBESAR BEI 1.AKKU 235 180 332.500 55 30,56 2. ATPK 154 145 30.500 9 6,21 3.GTBO 129 122 625.500 7 5,74 4. TPIA 4.100 3.900 600.500 200 5,13 5.ASRM 2.625 2.500 13.000 125 5 6. BHIT 220 210 131.378.500 10 4,76 7.BACA-W 92 88 500 4 4,55 8.UNSP-W2 145 139 500 6 4,32 9. DLTA 125.000 120.000 1.500 5.000 4,17 10.JIHD 800 770 180.500 30 3,90 11.FPNI 135 130 46.000 5 3,85 12.INCI 270 260 880.500 10 3,85 13.ACES 3.000 2.900 473.000 100 3,45 14.SMCB 2.250 2.175 12.392.500 75 3,45 15.ENRG-W 67 65 384.066.000 2 3,08 16.ALMI 1.030 1.000 1.359.000 30 3 17.ENRG 194 189 637.859.000 5 2,65 18.BJBR 1.170 1.140 28.060.000 30 2,63 19.COWL 117 114 1.345.000 3 2,63 20.RALS 790 770 7.479.500 20 2,60 21.KIJA 126 123 15.264.500 3 2,44 22.BCIP 215 210 1.441.000 5 2,38 23.PICO 215 210 3.652.500 5 2,38 24.BTEK 880 860 524.500 20 2,33 25.HDFA 230 225 10.136.500 5 2,22 26.SMDM 139 136 56.000 3 2,21 27.SPMA 235 230 204.500 5 2,17 SAHAM BROKER BEI Code Name Value Volume Frequency YP eTrading Securities 350.264.445.612 696.603.000 22.937 PD Indo Premier Securities 238.014.919.500 371.099.500 11.704 CS Credit Suisse Securities Indonesia 476.413.987.500 181.804.500 8.011 YU CIMB-GK Securities Indonesia 576.502.496.000 350.511.500 7.970 DX Bahana Securities 645.096.367.000 357.902.000 7.522 AK UBS Securities Indonesia 253.303.627.500 71.423.500 7.229 ZP Kim Eng Securities 514.037.120.000 316.123.000 7.199 NI BNI Securities 129.588.278.500 195.144.000 6.618 KK Phillip Securities Indonesia 113.067.510.500 162.753.000 5.318 SAHAM PENURUNAN TERBESAR BEI 1.KBRI-W 1 2 62.241.500 -1 -50 2.EKAD 480 570 102.726.000 -90 -15,79 3. ARTI 445 485 1.734.000 -40 -8,25 4. IGAR 405 440 3.927.500 -35 -7,95 5.GSMF 70 76 500 -6 -7,89 6.RAJA 600 650 2.000 -50 -7,69 7.ADMG 455 490 10.867.000 -35 -7,14 8.GPRA 114 122 176.000 -8 -6,56 9.FREN-W 29 31 1.190.000 -2 -6,45 10.LPIN 3.300 3.525 1.491.000 -225 -6,38 11.PBRX-W 105 112 110.000 -7 -6,25 12.RUIS 225 240 619.500 -15 -6,25 13.CSAP 169 180 469.500 -11 -6,11 14.AMRT 3.100 3.300 17.000 -200 -6,06 15.LAMI 188 200 23.500 -12 -6 16.BSDE 820 870 26.897.500 -50 -5,75 17.CFIN 670 710 7.402.500 -40 -5,63 18.MLPL-W 67 71 529.500 -4 -5,63 19.ELSA 255 270 20.619.500 -15 -5,56 20.LPCK 530 560 150.000 -30 -5,36 21.BIPI-W 36 38 1.924.500 -2 -5,26 22.PBRX 450 475 6.152.500 -25 -5,26 23.BULL-W 37 39 10.668.500 -2 -5,13 24.FAST 10.000 10.500 38.500 -500 -4,76 25.BORN 1.410 1.480 94.955.500 -70 -4,73 26.PJAA 810 850 14.000 -40 -4,71 27.JPRS 620 650 3.149.500 -30 -4,62 REKAPITULASI BEI Papan Volume Value Regular 8.651.617.000 8.903.828.581.500 Perdagangan Rights 11,728,000.000 691.901.000 Perdagangan Warrants 994.535.500 48.421.308.500 Total 10.138.969.126 9.361.955.492.276 Asing Beli 559.014.172 1.587.001.849.250 Asing Jual 739.028.268 2.539.477.667.750 Transaksi Asing Netto -180.014.096 -952.475.818.500 1 BUMI 540.569,86 354.413 4.732 3.050 -100 2.528 3.025 3.050 7.633 2 ASII 242.914,93 8.377 1.703 58.300 150 11 58.300 58.400 23 3 BMRI 192.792,61 56.618 2.052 6.800 50 8.932 6.700 6.800 842 4 TLKM 175.562,01 50.638 2.072 6.850 -250 72 6.850 6.900 1.432 5 BBNI 157.735,10 87.560 1.802 3.625 -50 2.672 3.600 3.625 2.218 6 BBRI 156.574,53 50.704 1.917 6.200 50 439 6.150 6.200 122 7 BBCA 141.095,17 39.060 1.106 7.200 100 1.958 7.200 7.250 4.642 8 BORN 135.080,66 189.911 3.419 1.410 -70 9.901 1.400 1.410 5.508 9 ADRO 123.885,98 107.416 1.120 2.275 -75 1.533 2.275 2.300 563 10 ENRG 119.951,47 1.275.718 2.177 194 5 26.635 193 194 24.572 11 UNTR 108.644,48 9.535 834 22.900 250 188 22.800 22.900 287 12 PGAS 107.504,83 54.063 787 4.000 50 68 3.975 4.000 9.174 13 ITMG 92.612,35 4.143 1.267 44.450 -950 6 44.200 44.500 51 14 BRAU 85.767,82 316.836 301 550 10 7.897 540 550 19.423 15 SMGR 79.416,03 16.785 1.006 9.500 -100 661 9.400 9.500 432 16 TINS 70.631,97 59.409 1.625 2.375 -75 3.153 2.350 2.375 1.534 17 INTP 68.291,95 8.138 919 16.900 150 5 16.800 16.900 28 18 SIMP 68.090,14 116.603 979 1.160 -30 55.549 1.150 1.160 1.246 19 GGRM 67.208,52 3.004 651 44.300 -1.350 26 44.300 44.600 9 20 PTBA 66.860,49 6.460 536 20.800 -50 6 20.750 20.800 83 21 GIAA 65.426,84 239.626 156 520 -10 20.976 510 520 4.361 22 HRUM 63.532,79 14.124 822 9.050 -50 260 9.000 9.050 1.061 23 JSMR 63.115,51 36.762 349 3.425 0 615 3.400 3.425 231 24 EKAD 58.261,38 205.452 4.429 480 -90 1.032 475 480 217 25 IDKM 57.235,67 134.659 8 930 0 61.399 930 940 2.449 26 INDY 54.738,01 28.919 803 3.825 -50 470 3.800 3.825 746 27 INCO 54.490,33 24.598 942 4.525 50 224 4.475 4.525 3 28 BDMN 52.955,50 18.164 814 5.850 -50 8.304 5.800 5.850 45 29 ICBP 47.282,66 18.971 287 4.925 -75 626 4.925 4.975 1.019 INDEKS INTERNASIONAL BEI (ASIA PASIFIK) Nama Indeks Simbol Value +/- +/-% Updated Hang Seng Index HSI.X 19.330,6992 -1.159,8711 -5,6605 Juni 2016 Kuala Lumpur Composite Index KLCI 1.472,1400 24,8500 1,7170 Juni 2016 Seoul Composite Index KOSPI 1.801,3500 -68,1000 -3,6428 Juni 2016 Tokyo Nikkei 225 NI225 8.944,4805 -153,0791 -1,6826 Juni 2016 Manila Composite Index PHSC 4.157,0298 -174,2104 -4,0222 Juni 2016 Stock Exchange of Thai SET 1.042,5400 -35,6499 -3,3065 Juni 2016 Tokyo SE Index TOKS 1.725,2400 0,0000 0,0000 Juni 2016 Taipei Weighted Index TWI 7.493,1201 -59,6797 -0,7902 Juni 2016 Australia All Industrial Index XAI 1.226,4900 0,0000 0,0000 Juni 2016 Program Amnesti Pajak Tingkatkan DPK Perbankan Bisnis Jakarta/ist TINGKATKAN DPK - Program amnesti pajak yang dicanangkan pemerintah dinilai bisa meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) di sektor perbankan. JAKARTA - Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan program amnesti pajak yang dicanangkan pemerintah bisa meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) di sektor perbankan. “Dana repatriasi yang berasal dari tax amnesty bisa memberikan tambahan dana untuk pembiayaan pembangunan dari sektor swasta sehingga LDR turun dan DPK naik,” kata Juda saat melakukan pemaparan dalam seminar perkembangan ekonomi terkini di Jakarta, kemarin. Pertumbuhan DPK dalam beberapa tahun terakhir sedang melambat, sehingga sektor perbankan mengalami kesulitan untuk menyalurkan kredit yang dibutuhkan dalam mendorong kinerja perekonomian. Kondisi ini terlihat dari rasio DPK terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir yang stagnan dalam posisi 37 persen atau mirip seperti situasi ketika terjadi krisis finansial pada 1997-1998, yang waktu itu tercatat mencapai 38-39 persen. Namun, dana repatriasi modal milik WNI dari luar negeri yang ikut program amnesti pajak diharapkan bisa meningkatkan kinerja DPK. Menurut perkiraan BI, dana yang berasal dari repatriasi modal bisa mencapai kisaran Rp650 triliun atau sekitar lima persen terhadap PDB, sehingga menambah rasio DPK terhadap PDB mencapai kisaran 42 persen. “DPK masih 37 persen, kebijakan repatriasi diharapkan bisa menambah DPK dan memberikan ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit. Selanjutnya, bagaimana bisa me’maintain’ dana lima persen PDB ini agar tidak keluar kembali,” kata Juda. Perbaikan kinerja DPK yang berjalan seiring dengan pertumbuhan kredit sektor di bidang perdagangan, jasa keuangan serta properti ini diharapkan menjadi momentum perbaikan siklus pertumbuhan kredit secara keseluruhan mulai 2017. Meskipun demikian, Juda mengingatkan program ini berpotensi menimbulkan risiko aset bubble, memberikan pelemahan kurs di akhir masa locking period dan biaya sterilisasi yang besar, apabila tidak disiapkan instrumen pengelolaan dana dengan tepat. “Intinya mengelola dana agar terserap oleh sektor riil dan berdampak dalam jangka panjang, karena kalau tidak, ini hanya menjadi massive capital inflow yang berisiko bubble dan menumpuk di secondary market, serta menambah tekanan kepada nilai tukar dan biaya yang dikeluarkan BI sangat besar,” katanya. Sementara itu, Juda memprediksi dana repatriasi dari program yang diproyeksikan memberikan dampak positif ke penerimaan negara dan mendorong penguatan kurs rupiah ini masuk pada akhir tahun 2016, sehingga berdampak positif ke kinerja perekonomian nasional mulai awal 2017. BI telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk optimalisasi amnesti pajak, yaitu dengan memperkuat strategi pengelolaan cadangan devisa, memperkuat strategi pengelolaan operasi moneter, menambah instrumen lindung nilai, menambah variasi outlet investasi di pasar keuangan dan menyiapkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit serta mengelola agar tidak terjadi bubble. (ant) IHSG Awal Pekan Bertahan di Area Positif JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Senin, ditutup menguat 23,55 poin menyusul aliran dana asing yang kembali masuk. IHSG BEI ditutup naik 23,55 poin atau 0,45 persen menjadi 5.220,80. Sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak menguat 5,51 poin (0,61 persen) menjadi 900,14. “IHSG masih dapat mempertahankan posisinya di area positif menyusul aliran dana asing yang kembali masuk ke pasar saham domestik,” kata Analis Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya di Jakarta, kemarin. Berdasarkan data BEI tercatat, investor asing membukukan beli bersih atau foreign net buy sebesar Rp100,69 miliar pada awal pekan ini (Senin, 25/7). Meski dana asing yang masuk ke pasar saham minim, lanjut dia, namun secara teknikal masih dapat mempertahankan pola tren penguatan indeks BEI dalam jangka pendek. Rilis laporan kinerja emiten periode semester I tahun 2016 ini akan mewarnai pola pergerakan IHSG selanjutnya. Diharapkan, kinerja emiten membukukan hasil positif sehingga mendorong indeks BEI lebih tinggi lagi. Vice President Research and Analysis Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere menambahkan sentimen amnesti pajak masih akan menjadi katalis bagi pasar saham Indonesia ke depan. “Diharapkan realisasi program itu berjalan baik sehingga dapat mendorong pembangunan infrastruktur,” katanya. Sementara itu tercatat, frekuensi perdagangan saham di BEI mencapai 246.941 kali transaksi dengan total jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 5,94 miliar lembar saham senilai Rp5,54 triliun. Terdapat 153 saham naik, 140 saham turun, dan 86 saham tidak bergerak nilainya atau stagnan. Bursa regional, di antaranya indeks Bursa Hang Seng menguat 29,17 poin (0,13 persen) ke level 21.993,44, indeks Nikkei turun 6,96 poin (0,04 persen) ke level 16.620,29, dan Straits Times melemah 15,50 poin (0,53 persen) ke posisi 2.929,85. (ant) Bank Asing Permudah Layanan Amnesti WP JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keterlibatan bank asing dalam menghimpun dana Amnesti Pajak (Tax Amnesty) adalah memudahkan layanan Wajib Pajak (WP) yang mengikutsertakan dirinya dalam program tersebut. “Justru kita ingin memanfaatkan bank asing untuk kepentingan nasional dan untuk pelayanan kepada Wajib Pajak yang sudah terlanjur menyimpan dananya di bank asing sehingga mereka lebih dimudahkan untuk ikut Tax Amnesty,” kata Misbakhun saat ditemui di Gedung DPR MPR Jakarta, keamrin. Publik tidak perlu khawatir bank asing memiliki kepentingan menguasai dana repatriasi Wajib Pajak (WP) yang selama ini dihimpun di luar negeri. Menurut dia, banyak nasabah atau WP yang sebelumnya menghimpun dana di bank asing sehingga untuk memudahkan pengembalian dana dapat dialihkan ke bank serupa yang memiliki cabang di Indonesia dan nasabah dapat tetap mempertahankan investasi mereka. Dengan demikian, dana repatriasi tetap dalam pengelolaan sistem keuangan Negara dan WP merasa terlayani setelah mereka mengikuti Amnesti Pajak. “Bank asing ini hanya sebagai sarana pembayaran saja. Yang memanfaatkan dana itu tetap negara melalui sistem perbankan Indonesia,” ujar politisi asal Partai Golkar tersebut. Kementerian Keuangan menyatakan sebanyak 18 bank setuju menjadi bank persepsi yang menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak. Bank persepsi tersebut, antara lain Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Danamon, Bank Permata, Maybank Indonesia, Bank Pan Indonesia, CIMB Niaga dan Bank UOB Indonesia. Selain itu, Citibank, DBS Indonesia, Standard Chartered, Deutsche Bank, Bank Mega, BPD Jawa Barat dan Banten, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri. Hanya HSBC yang belum memastikan kesediaan untuk menjadi bank persepsi. Dana yang masuk tersebut bisa disalurkan ke berbagai instrumen investasi yang telah disiapkan pemerintah maupun sektor swasta, seperti Surat Berharga Negara (SBN), obligasi BUMN, reksadana, deposito, giro, termasuk sektor riil seperti properti, paling lama selama tiga tahun. (ant)
Ek bis Bisnis Jakarta, Selasa 26 Juli 2016 3 PP Holding BUMN Migas Terbit Agustus JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) pembentukan perusahaan induk (Holding Company) BUMN Migas yang menyatukan Pertamina dan PGN dimana Pertamina menjadi induk usaha induk usaha terealisasi pada Agustus 2016. “PP Holding BUMN Migas diupayakan terbit Agustus 2016. Ini bisa disebut pecah telur soal pembentukan holding BUMN,” kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin. Setelah PP Holding BUMN Migas terbit diharapkan menjadi pemacu terbitnya PP Holding lima sektor lainnya yaitu pertambangan, keuangan, jalan tol, perumahan serta konstruksi dan rekayasa. “PP Holding Migas Agustus, sedangkan PP Holding lainnya ditargetkan bisa terbit sebelum akhir 2016,” ujarnya. Proses penerbitan PP Holding membutuhkan waktu karena harus dituntaskan antar lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM. “Inti dari pembentukan Holding BUMN antara lain tercapainya efisiensi dengan meminimalisasi biaya, memperluas investasi serta menghindari pengurangan karyawan. “Yang paling utama jangan sampai ada double investasi, seperti antara Pertamina dan PGN,” ujarnya. Deputi BUMN bidang Energi, Logistik dan Kawasan Edwin Hidayat mengatakan, draf PP holding BUMN energi sudah ditandatangani oleh Menteri BUMN, selanjutnya oleh Menteri Keuangan untuk kemudian disampaikan ke Sekretaris Negara. “Kami harapkan holding ini mendorong terciptanya efisiensi dan tidak ada lagi duplikasi investaso. Holding juga bisa bersinergi dengan PLN karena terkait dengan bauran energi yang butuh gas untuk menyelesaikan proyek 35.000 MW,” ujar Edwin. Sementara itu, Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Arief Budiman mengatakan dengan realisasi Holding BUMN Energi, maka setelah penggabungan diharapkan investasi hingga 2021 bisa mencapai 1,5 miliar dolar AS. “Infrastruktur gas bisa berkembang lebih cepat, dan optimalisasi penggunaan Fasilitas Floting Storage and Regasification (FSRU) bisa terwujud,” ujarnya. (ant) Bidik Repatriasi, BUMN Terbitkan Obligasi Rp60 Triliun Bisnis Jakarta/ist KOMODITAS STRATEGIS - Komisi IV DPR akan memperjuangkan lahirnya undang-undang yang akan melindungi industri kelapa sawit di Indonesia, karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis. JAKARTA - Komisi IV DPR akan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang yang akan melindungi industri kelapa sawit di Indonesia, karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis. Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo mengatakan, kelapa sawit sangat strategis untuk kepentingan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan di daerah, bahkan untuk konservasi lingkungan. “Kita jangan mau dibohongi negara maju yang mempropagandakan bahwa kelapa sawit merusak lingkungan. Kita lawan kampanye negatif itu, karena sawit adalah masa depan kita,” katanya. Beberapa poin penguatan sektor kelapa sawit akan dicantumkan di dalam RUU Perkelapasawitan yang masuk dalam Prolegnas tahun 2016. Antara lain, Indonesia akan memiliki badan pengatur komoditas sawit yang menangani aspek hulu hingga hilir komoditas strategis ini. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dan nantinya bisa mengakses dana dari APBN untuk kepentingan sawit nasional. “Badan ini hampir sama dengan BP Migas atau sama dengan Malaysia Palm Oil Board (MPOB) di Malaysia,” ujar Firman yang juga Wakil Ketua Baleg (Badan Legislasi) DPR. Dengan badan ini, nantinya semua produksi hingga transaksi tercatat, selain itu regulasi kebijakan soal sawit nanti akan dibuat oleh badan ini, termasuk standardisasi sawit. “Karena selama ini kita selalu dibenturkan dengan masalah standardisasi. Kita ini punya ISPO dan standar keberlanjutan wajib ini akan masuk dalam UU, sehingga posisinya akan lebih kuat. Jadi nantinya buyer harus menyesuaikan standar yang dibuat Indonesia,” katanya. Saat ini RUU tersebut sedang dalam tahap penyempurnaan naskah akademik dan sudah disepakati masuk dalam Prolegnas 2016. Menurut dia, ditargetkan pada Maret-April 2017 RUU tersebut sudah bisa diundangkan. RUU Perkelapasawitan secara formal menyatakan sawit sebagai komoditas strategis nasional, sehingga pemerintah wajib memberikan proteksi atas komoditas perkebunan tersebut. Menurut Firman, hadirnya UU yang khusus mengatur komoditas sawit sudah sangat mendesak di Indonesia, sebab secara realita sawit telah memberikan sumbangan sedikitnya Rp300 triliun pada 2015, naik dari tahun sebelumnya Rp250 triliun, baik berupa devisa ekspor, pajak, maupun kontribusi lainnya. Angka ini jauh lebih tinggi dari sektor migas yang saat ini cadangannya terus menurun, namun telah memiliki regulasi tersendiri. Selain itu, Indonesia merupakan produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar. Namun sawit di pasar internasional menjadi bulanbulanan negara penghasil minyak nabati lainnya dengan terus menerus menggaungkan kampanye hitam atas sawit. (ant) JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno memperkirakan sejumlah perusahaan milik negara siap menerbitkan obligasi sekitar Rp60 triliun untuk menyerap dana repatriasi hasil Program Tax Amnesty (pengampunan pajak). “Obligasi BUMN disiapkan dalam denominasi rupiah hingga Rp6 Rini Soemarno triliun. Selain itu juga obligasi global sebesar Rp1,5 miliar dolar AS,” kata Rini, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin. Menurut Rini, penerbitan obligasi sejumlah BUMN tersebut bagian dari opsi instrumen yang digunakan untuk dapat menyerap dana repatriasi. Obligasi salah satu instrumen lainnya seperti penawaran saham kepada publik (IPO), sekuritisasi aset, “brown field” (pembiayaan proyek-proyek yang sedang dibangun dan penempatan dana di bank BUMN), right issue, investasi langsung maupun investasi pengembangan hortikultura, ujarnya pula. PT Pertamina akan menerbitkan global bond sebesar 1,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp19,8 triliun. Sedangkan BUMN yang akan menerbitkan obligasi rupiah, antara lain PT Bank Tabungan Negara yang akan direalisasikan pada akhir Juli 2016. Sedangkan empat BUMN yang akan menerbitkan saham baru (right issue) meliputi PT Jasa Marga (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero). “Right issue 4 BUMN ini sedang proses mendapat persetujuan dari DPR,” ujarnya. Adapun yang diproyeksikan go public yaitu PT Tugu Pratama anak usaha Pertamina, dan Waskita Beton anak usaha Wakita Karya. Selain itu, ujar Rini, dana repatriasi juga bisa diserap oleh Holding Company PT Perkebunan Nusantara III yang bekerja sama dengan UKM untuk pengembangan sektor hortikultura. “PTPN III bisa menyediakan paket-paket investasi pada lahan seluas 100 hektare, 500 hektare, 1.000 hektare untuk dimanfaatkan mengembangkan tanaman hortikultura berupa sayuran, buah-buahan dengan UMKM,” ujarnya lagi. Khusus investasi langsung ditawarkan ekspansi refinary di Balikpapan dengan imbal hasil 15 persen, serta proyek jalan tol Bali (brown field). Pada sektor perbankan, ia membenarkan, empat bank BUMN telah mempersiapkan berbagai instrumen untuk menyerap dana repatriasi tersebut. “Prinsipnya, investasi itu bersifat jangka panjang, karena itu ditawarkan investasi di berbagai proyek-proyek BUMN,” ujar Rini lagi. (ant) Hasil Amnesti Pajak Belum Bisa Terlihat Amnesti Pajak akan Bantu Tekan LDR JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hasil pelaksanaan program amnesti pajak belum dapat terlihat, karena secara efektif kebijakan pemerintah ini baru berlaku selama satu minggu. “Yang namanya satu minggu masa kamu ukur? Tunggu satu atau dua bulan ini baru kita menarik kesimpulan,” kata Darmin di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan program amnesti pajak yang direncanakan berlangsung selama sembilan bulan atau hingga 31 Maret 2017, belum tentu bisa diprediksi hasilnya dalam dua bulan, karena banyaknya pertimbangan. Salah satu faktor pertimbangan itu, kata dia, adalah kesediaan para wajib pajak untuk menjadi peserta amnesti pajak dalam waktu cepat, karena mereka harus mencari informasi maupun mengikuti prosedur administrasi terlebih dahulu. “Dua bulan bahkan belum cukup waktunya, karena masih banyak orang yang bertanya kiri dan kanan,” ungkap Darmin. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan, deklarasi modal wajib pajak yang ikut program amnesti pajak sudah mencapai Rp400 miliar hingga Jumat (22/ 7). “Sudah Rp400 miliar yang deklarasi hartanya,” kata Mardiasmo. Sementara, Surat Pernyataan Harta (SPH) yang sudah masuk ke Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka program pengampunan pajak, kata Mardiasmo, sudah mencapai lebih dari 20 berkas. “Kemarin kan saya bilang Rp2 miliar uang tebusan itu dari Rp100 miliar, kan 2 persen (pajak). Ini sudah lebih dari tiga kali, lebih dari itu (Rp6 miliar),” kata Mardiasmo yang juga merupakan Ketua DPN IAI kepada wartawan. (ant) Sumut Diminta Dukung Swasembada Pangan Nasional MEDAN - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap mendukung swasembada pangan nasional yang ditargetkan Presiden RI Joko Widodo. “Sumut harus bisa kembali menjadi produsen padi peringkat kelima atau bahkan keempat terbesar naaional,” ujarnya di Medan, kemarin. Ia mengatakan hal itu pada Rapat Koordinasi Pangan Provinsi Sumut serta penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Kesanggupan Luas Tambah Tanam (LTT) dan Kesanggupan Capaian Serapan Gabah. Kesepakatan itu dilakukan antara dinas pertanian kabupaten/kota dan kodim se- Sumut di Kantor Gubernur Sumut. “Saya yakin Sumut akan kembali ke posisi nomor lima atau empat kalau LTT dilaksanakan “ ujar Mentan. Menurut Menteri, dewasa ini, Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan produksi padi di Indonesia dengan mengubah pola masa tanam. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan luas tanam dan panen atau menjadi 1.000.000 hingga 1,2 juta hektare dari sebelumnya yang maaih sekitar 500.000-an hektare. Cara lainnya adalah meningkatkan maksimal produksi di setiap Juli, Agustus, dan September. Pada bulanbulan itu, kata dia, merupakan waktu yang harus dijaga ketat karena merupakan kritikal poin, lintasan kritis untuk masa tanam. “Selama ini, padabulan tersebut jadi masa luas tambah tanamnya defisit sehingga berdampak menjadi bulan paceklik pada bulan Desember, Januari, dan Februari,” ujarnya. (ant) Bisnis Jakarta/ant TEKAN LDR - Dirut BTN Maryono (kedua kanan) didampingi jajaran direksi memberikan keterangan pers tentang kinerja BTN semester 1 tahun 2016 di Jakarta, kemarin. Maryono menilai limpahan dana repatriasi dari amnesti pajak sebesar Rp50 triliun akan menekan rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) perseroan yang mencapai 110 persen. JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meyakini limpahan dana repatriasi dari amnesti pajak sebesar Rp50 triliun akan menekan rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio) perseroan yang mencapai 110 persen. “Memang 110 persen, namun bukan berarti kami kesulitan likuiditas. Itu karena kami mempunyai dana kredit jangka menengah dan panjang,” kata Direktur Utama Bank BTN Maryono di Jakarta, kemarin. Maryono membantah jika tingkat LDR yang ketat di atas 100 persen mengindikasikan BTN kesulitan likuiditas. Menurutnya, jika diperhitungkan dengan indikator lain, tingkat likuiditas BTN lebih baik. “Kalau melihat dari ‘financing to deposit ratio (FDR), kami berada di 97 persen,” ujarnya. Adapun, Bank Indonesia memasang batas atas LDR/LFR sebesar 92 persen,” katanya. Dia meyakini, setelah BTN resmi menjadi bank persepsi amnesti pajak, likuiditas akan terus membaik. Maryono optimistis perseroan akan memperoleh sedikitnya limpahan dana repatriasi sebesar Rp50 triliun. Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko menerangkan, LDR perseroan tinggi, karena BTN memiliki portofolio yang luas untuk kredit jangka panjang. Dia menekankan LDR bukan satu-satunya indikator penentu kesehatan ikuiditas lembaga perbankan. “Kami juga patuhi ketentuan dari OJK mengenai prinsip kehati-hatian. Memang orang sering melihat likuiditas dari LDR, tetapi ini keliru buat kami,” imbuhnya. Untuk amnesti pajak, Iman menerangkan instrumen deposito diharapkan menjadi sarana penampung dana repatriasi yang bisa menekan LDR ke bawah 100 persen. “Mudah-mudahan Rp50 triliun bisa didapat. Instrumen deposito yang bisa menangkap untuk menekan LDR itu,” tegasnya. Instrumen lain untuk amnesti pajak, BTN juga menyiapkan produk Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan EBA-SP yang ditargetkan meneyerap Rp10 triliun. Kemudian obligasi yang direncanakan Rp10 triliun, dan berbagai instrumen pasar keuangan seperti surat utang jangka menengah dan sertifikat deposit. (ant)
Page 1: No. 132 tahun X Selasa, 26 Juli 201
Page 5 and 6: Bisnis Jakarta, Selasa 26 Juli 2016
Page 7 and 8: Cerem nial Pertamina Targetkan Akui

Bisnis Jakarta 26 Juli 2016

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?