Bisnis Jakarta 3 Agustus 2016

More documents

Recommendations

Info

Ek bis Bisnis Jakarta, Rabu 3 Agustus 2016 2 INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA INFRASTRUKTUR PERTANIAN PERTAMBANGAN INDUSTRI DASAR KONSUMEN PROPERTI 782.23 12.411 1.6122 2157.7771 -6.2588 -0.2892 3200.926 -9.8091 -0.3055 398.958 0.525 0.1318 0.525 0.1318 3.51 0.3169 200.397 -0.641 -0.3188 SAHAM KENAIKAN DAN PENURUNAN TERBESAR BEI SAHAM TERAKTIF BEI (REGULER) SAHAM KENAIKAN TERBESAR BEI 1.AKKU 235 180 332.500 55 30,56 2. ATPK 154 145 30.500 9 6,21 3.GTBO 129 122 625.500 7 5,74 4. TPIA 4.100 3.900 600.500 200 5,13 5.ASRM 2.625 2.500 13.000 125 5 6. BHIT 220 210 131.378.500 10 4,76 7.BACA-W 92 88 500 4 4,55 8.UNSP-W2 145 139 500 6 4,32 9. DLTA 125.000 120.000 1.500 5.000 4,17 10.JIHD 800 770 180.500 30 3,90 11.FPNI 135 130 46.000 5 3,85 12.INCI 270 260 880.500 10 3,85 13.ACES 3.000 2.900 473.000 100 3,45 14.SMCB 2.250 2.175 12.392.500 75 3,45 15.ENRG-W 67 65 384.066.000 2 3,08 16.ALMI 1.030 1.000 1.359.000 30 3 17.ENRG 194 189 637.859.000 5 2,65 18.BJBR 1.170 1.140 28.060.000 30 2,63 19.COWL 117 114 1.345.000 3 2,63 20.RALS 790 770 7.479.500 20 2,60 21.KIJA 126 123 15.264.500 3 2,44 22.BCIP 215 210 1.441.000 5 2,38 23.PICO 215 210 3.652.500 5 2,38 24.BTEK 880 860 524.500 20 2,33 25.HDFA 230 225 10.136.500 5 2,22 26.SMDM 139 136 56.000 3 2,21 27.SPMA 235 230 204.500 5 2,17 SAHAM BROKER BEI Code Name Value Volume Frequency YP eTrading Securities 350.264.445.612 696.603.000 22.937 PD Indo Premier Securities 238.014.919.500 371.099.500 11.704 CS Credit Suisse Securities Indonesia 476.413.987.500 181.804.500 8.011 YU CIMB-GK Securities Indonesia 576.502.496.000 350.511.500 7.970 DX Bahana Securities 645.096.367.000 357.902.000 7.522 AK UBS Securities Indonesia 253.303.627.500 71.423.500 7.229 ZP Kim Eng Securities 514.037.120.000 316.123.000 7.199 NI BNI Securities 129.588.278.500 195.144.000 6.618 KK Phillip Securities Indonesia 113.067.510.500 162.753.000 5.318 SAHAM PENURUNAN TERBESAR BEI 1.KBRI-W 1 2 62.241.500 -1 -50 2.EKAD 480 570 102.726.000 -90 -15,79 3. ARTI 445 485 1.734.000 -40 -8,25 4. IGAR 405 440 3.927.500 -35 -7,95 5.GSMF 70 76 500 -6 -7,89 6.RAJA 600 650 2.000 -50 -7,69 7.ADMG 455 490 10.867.000 -35 -7,14 8.GPRA 114 122 176.000 -8 -6,56 9.FREN-W 29 31 1.190.000 -2 -6,45 10.LPIN 3.300 3.525 1.491.000 -225 -6,38 11.PBRX-W 105 112 110.000 -7 -6,25 12.RUIS 225 240 619.500 -15 -6,25 13.CSAP 169 180 469.500 -11 -6,11 14.AMRT 3.100 3.300 17.000 -200 -6,06 15.LAMI 188 200 23.500 -12 -6 16.BSDE 820 870 26.897.500 -50 -5,75 17.CFIN 670 710 7.402.500 -40 -5,63 18.MLPL-W 67 71 529.500 -4 -5,63 19.ELSA 255 270 20.619.500 -15 -5,56 20.LPCK 530 560 150.000 -30 -5,36 21.BIPI-W 36 38 1.924.500 -2 -5,26 22.PBRX 450 475 6.152.500 -25 -5,26 23.BULL-W 37 39 10.668.500 -2 -5,13 24.FAST 10.000 10.500 38.500 -500 -4,76 25.BORN 1.410 1.480 94.955.500 -70 -4,73 26.PJAA 810 850 14.000 -40 -4,71 27.JPRS 620 650 3.149.500 -30 -4,62 REKAPITULASI BEI Papan Volume Value Regular 8.651.617.000 8.903.828.581.500 Perdagangan Rights 11,728,000.000 691.901.000 Perdagangan Warrants 994.535.500 48.421.308.500 Total 10.138.969.126 9.361.955.492.276 Asing Beli 559.014.172 1.587.001.849.250 Asing Jual 739.028.268 2.539.477.667.750 Transaksi Asing Netto -180.014.096 -952.475.818.500 1 BUMI 540.569,86 354.413 4.732 3.050 -100 2.528 3.025 3.050 7.633 2 ASII 242.914,93 8.377 1.703 58.300 150 11 58.300 58.400 23 3 BMRI 192.792,61 56.618 2.052 6.800 50 8.932 6.700 6.800 842 4 TLKM 175.562,01 50.638 2.072 6.850 -250 72 6.850 6.900 1.432 5 BBNI 157.735,10 87.560 1.802 3.625 -50 2.672 3.600 3.625 2.218 6 BBRI 156.574,53 50.704 1.917 6.200 50 439 6.150 6.200 122 7 BBCA 141.095,17 39.060 1.106 7.200 100 1.958 7.200 7.250 4.642 8 BORN 135.080,66 189.911 3.419 1.410 -70 9.901 1.400 1.410 5.508 9 ADRO 123.885,98 107.416 1.120 2.275 -75 1.533 2.275 2.300 563 10 ENRG 119.951,47 1.275.718 2.177 194 5 26.635 193 194 24.572 11 UNTR 108.644,48 9.535 834 22.900 250 188 22.800 22.900 287 12 PGAS 107.504,83 54.063 787 4.000 50 68 3.975 4.000 9.174 13 ITMG 92.612,35 4.143 1.267 44.450 -950 6 44.200 44.500 51 14 BRAU 85.767,82 316.836 301 550 10 7.897 540 550 19.423 15 SMGR 79.416,03 16.785 1.006 9.500 -100 661 9.400 9.500 432 16 TINS 70.631,97 59.409 1.625 2.375 -75 3.153 2.350 2.375 1.534 17 INTP 68.291,95 8.138 919 16.900 150 5 16.800 16.900 28 18 SIMP 68.090,14 116.603 979 1.160 -30 55.549 1.150 1.160 1.246 19 GGRM 67.208,52 3.004 651 44.300 -1.350 26 44.300 44.600 9 20 PTBA 66.860,49 6.460 536 20.800 -50 6 20.750 20.800 83 21 GIAA 65.426,84 239.626 156 520 -10 20.976 510 520 4.361 22 HRUM 63.532,79 14.124 822 9.050 -50 260 9.000 9.050 1.061 23 JSMR 63.115,51 36.762 349 3.425 0 615 3.400 3.425 231 24 EKAD 58.261,38 205.452 4.429 480 -90 1.032 475 480 217 25 IDKM 57.235,67 134.659 8 930 0 61.399 930 940 2.449 26 INDY 54.738,01 28.919 803 3.825 -50 470 3.800 3.825 746 27 INCO 54.490,33 24.598 942 4.525 50 224 4.475 4.525 3 28 BDMN 52.955,50 18.164 814 5.850 -50 8.304 5.800 5.850 45 29 ICBP 47.282,66 18.971 287 4.925 -75 626 4.925 4.975 1.019 INDEKS INTERNASIONAL BEI (ASIA PASIFIK) Nama Indeks Simbol Value +/- +/-% Updated Hang Seng Index HSI.X 19.330,6992 -1.159,8711 -5,6605 Juni 2016 Kuala Lumpur Composite Index KLCI 1.472,1400 24,8500 1,7170 Juni 2016 Seoul Composite Index KOSPI 1.801,3500 -68,1000 -3,6428 Juni 2016 Tokyo Nikkei 225 NI225 8.944,4805 -153,0791 -1,6826 Juni 2016 Manila Composite Index PHSC 4.157,0298 -174,2104 -4,0222 Juni 2016 Stock Exchange of Thai SET 1.042,5400 -35,6499 -3,3065 Juni 2016 Tokyo SE Index TOKS 1.725,2400 0,0000 0,0000 Juni 2016 Taipei Weighted Index TWI 7.493,1201 -59,6797 -0,7902 Juni 2016 Australia All Industrial Index XAI 1.226,4900 0,0000 0,0000 Juni 2016 Pengembangan Keuangan Syariah Masih Jalan Sendiri-sendiri Bisnis Jakarta/ant JALAN SENDIRI-SENDIRI - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro (kanan) menilai pengembangan keuangan syariah di Indonesia masih jalan sendiri-sendiri alias belum terkoordinasi dengan baik. JAKARTA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menilai pengembangan keuangan syariah di Indonesia masih jalan sendiri-sendiri alias belum terkoordinasi dengan baik. “Sekarang memang belum ada upaya terkoordinasi untuk mengarahkan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia, tidak hanya bicara bank tapi juga secara keseluruhan,” ujar Bambang di sela-sela gelaran World Islamic Economic Forum (WIEF) Ke-12 di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, kemarin. Sejumlah lembaga/badan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ataupun Kementerian Keuangan, memiliki ide, gagasan, serta aksi masingmasing untuk pengembangan keuangan syariah. Upaya tersebut tidaklah buruk, namun menjadi tidak optimal karena tidak dilakukan secara terpadu. Ia mengkhawatirkan arah pengembangan syariah ke depan hanya mengikuti rencana pihak-pihak yang paling gencar berkampanye, sehingga tidak komprehensif. Bambang mencontohkan negeri jiran Malaysia di mana bank sentral negara tersebut Bank Negara Malaysia (BNM) memiliki kepemimpinan (leadership) dan menjadi semacam koordinator untuk membawa industri keuangan syariahnya berkembang cepat. “Kalau ditanya kenapa (market share keuangan syariah) masih di bawah lima persen? Ya karena upayanya sendiri-sendiri. Ya satu bergerak ke sana, satu bergerak ke sana. Ini sekarang dikoordinasikan, lebih sinkron. Kita libatkan juga OJK, BI, dan beberapa kementnerian. Nanti warna Islamiic finance-nya jelas,” kata Bambang. Pemerintah baru saja meluncurkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah di sela-sela gelaran WIEF Ke-12 Senin ini. Ada dua rekomendasi utama dalam masterplan tersebut, Yang pertama yakni peningkatan dan perluasan perbankan, pasar modal, keuangan syariah non bank, dan dana sosial. Sejumlah target yang ingin dicapai oleh Masterplan tersebut antara lain, pembentukan bank investasi syariah, pembentukan perusahaan re-takaful, penempatan anggaran publik di sistem perbankan syariah, peningkatan kualitas ekonomi syariah atau edukasi keuangan di pendidikan tinggi, memperbesar penerbitan sukuk (Indonesia saat ini penerbit sukuk terbesar di dunia). Rekomendasi kedua yakni pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), sebuah lembaga koordinasi untuk memastikan semua pihak yang terkait melaksanakan rencana aksi Masterplan dengan efektif. Komite ini akan diketuai oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai wakilnya. Komite tersebut terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tujuan pembentukan komite tersebut adalah untuk mensinergikan seluruh upaya pengembangan keuangan syariah yang dilakukan oleh berbagai pihak antara lain pemerintah, regulator, dan industri keuangan syariah. (ant) Investor Asing Lanjutkan Aksi Beli Dorong IHSG Menguat JAKARTA - Pemerintah menginginkan ke depan akan lebih banyak Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk untuk pembiayaan proyek (project financing), dibandingkan sukuk untuk pembiayaan anggaran negara (budget financing). “Sukuk untuk project itu mau kita dorong karena karakteristik dari sukuk itu sangat cocok dengan project financing. Nah sekarang ini kan sukuk lebih banyak untuk yang budget financing,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di sela-sela gelaran World Islamic Economic Forum (WIEF) Ke-12 di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, kemarin. Kendati menginginkan lebih banyak sukuk untuk pembiayaan proyek, namun sukuk untuk pembiayaan anggaran negara juga akan tetap berjalan. Oleh karena itu, saat ini yang menjadi fokus pemerintah khususnya Bappenas, adalah penyiapan proyek-proyek tersebut terutama terkait proyek infrastruktur. “Jadi kalau (Kementerian) Keuangan menyiapkan instrumennya, Bappenas nanti menyiapkan proyek apa yang kira-kira bagus untuk masuk sukuk untuk proyek ini,” ujar Bambang. Menurut Bambang, persiapan tersebut diperlukan agar ketika sukuknya mulai jalan, proyeknya pun juga ikut berjalan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ketika sudah ada sukuk untuk membiayai, justru proyeknya tidak berjalan. “Bukan tidak jalan sih, artinya terlambat lah, masalah tanah, masalah izin segala macam. Sehingga akhirnya pembiayaan yang sudah tersedia, sukuk itu jadi tidak terserap,” kata Bambang. Bambang mengharapkan hal tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang, sehingga memang perlu dipersiapkan dengan baik proyek-proyek yang akan menggunakan pembiayaan dari sukuk tersebut. “Jadi kita harus siapkan proyek yang secara karakteristik cocok untuk sukuk dan secara persiapannya sudah memang benarbenar ready untuk pembiayaan,” ujar Bambang. (ant) Pemerintah Ingin Lebih Banyak Sukuk Pembiayaan Proyek JAKARTA - Pemerintah menginginkan ke depan akan lebih banyak Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk untuk pembiayaan proyek (project financing), dibandingkan sukuk untuk pembiayaan anggaran negara (budget financing). “Sukuk untuk project itu mau kita dorong karena karakteristik dari sukuk itu sangat cocok dengan project financing. Nah sekarang ini kan sukuk lebih banyak untuk yang budget financing,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di sela-sela gelaran World Islamic Economic Forum (WIEF) Ke-12 di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, kemarin. Kendati menginginkan lebih banyak sukuk untuk pembiayaan proyek, namun sukuk untuk pembiayaan anggaran negara juga akan tetap berjalan. Oleh karena itu, saat ini yang menjadi fokus pemerintah khususnya Bappenas, adalah penyiapan proyek-proyek tersebut terutama terkait proyek infrastruktur. “Jadi kalau (Kementerian) Keuangan menyiapkan instrumennya, Bappenas nanti menyiapkan proyek apa yang kira-kira bagus untuk masuk sukuk untuk proyek ini,” ujar Bambang. Menurut Bambang, persiapan tersebut diperlukan agar ketika sukuknya mulai jalan, proyeknya pun juga ikut berjalan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ketika sudah ada sukuk untuk membiayai, justru proyeknya tidak berjalan. “Bukan tidak jalan sih, artinya terlambat lah, masalah tanah, masalah izin segala macam. Sehingga akhirnya pembiayaan yang sudah tersedia, sukuk itu jadi tidak terserap,” kata Bambang. Bambang mengharapkan hal tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang, sehingga memang perlu dipersiapkan dengan baik proyek-proyek yang akan menggunakan pembiayaan dari sukuk tersebut. “Jadi kita harus siapkan proyek yang secara karakteristik cocok untuk sukuk dan secara persiapannya sudah memang benar-benar ready untuk pembiayaan,” ujar Bambang. (ant)
Ek bis Bisnis Jakarta, Rabu 3 Agustus 2016 3 Hilirisasi Karet - Sawit perlu Diarahkan Kesejahteraan Petani Bisnis Jakarta/ant HILIRISASI PRODUK - Foto udara perkebunan sawit di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, kemarin. Kebijakan hilirisasi produk karet dan sawit perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. JAKARTA - Kebijakan hilirisasi produk karet dan sawit perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di berbagai daerah guna mendukung pelaksanaan visi perkebunan yang lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi ekonomi bangsa. “Dorong kebijakan hilirisasi dan industrialisasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani karet dan sawit,” kata anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Menurut politisi Partai Golkar tersebut, dorongan tersebut penting untuk dilakukan karena masukan yang diterima dari masyarakat masih mengindikasikan kesejahteraan petani karet dan sawit masih minim. Indonesia, ujar dia, tidak bisa memaksakan bahwa karet produksi di dalam negeri untuk diekspor sehingga memang harus ada gerakan industrialisasi dan hilirisasi yang terencana dengan baik. “Ini persoalan klasik, artinya memang harus ada industrialiasasi dan hilirisasi, kita tak bisa paksakan karet kita di ekspor,” ujarnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Idris menjelaskan bahwa diperlukan klaster-klaster industri yang dibangun pemerintah untuk bisa menaruh produksi petani. Klaster tersebut, lanjutnya, bukan hanya untuk komoditas sawit tetapi juga untuk sawit yang hanya beberapa persen yang diserap ke dalam negeri dan selebihnya diekspor. “Soal minimnya kesejahteraan petani sawit dan karet, saya kira persoalannya sama,” katanya. Dengan mendorong industrialisasi dan hilirisasi setidaknya akan dapat menyerap hingga sekitar 50 persen hasil produksi petani. Sebelumnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan mengusulkan Visi Sawit Indonesia 2045 dalam upaya memberikan sumbangan terbaik berupa industri perkebunan tersebut yang berkesinambungan serta memberi kesejahteraan. “Visi tersebut seharusnya bisa lebih komprehensif dibandingkan dengan visi 2020 dan setidaknya ada sejumlah pilar yang saling terkait satu sama lain yang akan jadi pemandu perjalanan pengembangan sawit Indonesia ke depan,” kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Kementerian Keuangan Bayu Krisnamurthi, Kamis (21/7). Menurut Bayu, pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang adalah periode sawit Indonesia melakukan peremajaan dan umur ekonomis tanaman sawit berkisar 23-30 tahun. Sedangkan tahun 2045 adalah satu siklus produksi tanaman sawit yang akan ditanam pada tahun-tahun ini. Saat ini, meskipun masih ada fluktuasi yang kadang tajam, tapi secara fundamental permintaan minyak nabati dunia masih kuat, dan pasar semakin memahami bahwa sawit sangat diminati dan dibutuhkan konsumen serta tidak bisa tergantikan minyak nabati lain. (ant) Potensi Bisnis UMKM Indonesia Besar JAKARTA - Ketua World Islamic Economic Forum Tun Musa Hitam menilai potensi bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sangat besar untuk dikembangkan menjadi bisnis masa depan. “Di Indonesia, ada 60 juta UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi dan berkontribusi bagi PDB atau produk domestik bruto. Dengan memikirkan hal tersebut, perlu digali cara bisnis dan teknologi yang berfokus pada UMKM,” ujar Tun Musa Hitam saat memberikan sambutan dalam pembukaan World Islamic Economic Forum (WIEF) 2016 di JCC Senayan Jakarta, kemarin. Menurut Tun Musa Hitam, dengan kondisi perekonomian global saat ini, perlu dilakukan desentralisasi pertumbuhan dan mengembangkan bisnis di masa yang akan datang dengan dukungan inovasi teknologi dan informasi. Karena itu, para pemimipin negara diharapkan banyak belajar dari kebijakan yang hanya berpusat pada perkotaan, yang kemudian berdampak pada sangat tertinggalnya wilayah-wilayah pedesaan. “Dalam menjalankan strategi pertumbuhan, banyak negara cenderung berfokus pada pusat kota yang memfasilitasi investasi. Dengan melakukan semacam itu, terjadi implikasi negatif salah satunya imigrasi dari desa dan kota yang menumbuhkan populasi cepat dan berakhir pada konsekuensi infrastruktur di desa semakin tertinggal,” ujar Tun Musa Hitam. UMKM dapat membantu mendorong terciptanya desentralisasi pertumbuhan di mana akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan ekonomi ke depan sehingga perlu diberdayakan. “Pemberdayaan bisnis di masa yang akan datang, sederhananya mengakui baik sektor usaha maupun pemerintah, kecil atau besar, termasuk UMKM,” kata Tun Musa Hitam. (ant) Pemerintah Siapkan PMK Dana Repatriasi ke Riil JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan peraturan menteri keuangan untuk mengatur pengalihan dana wajib pajak secara langsung ke sektor riil, dan memastikan dana tersebut dapat berada di dalam negeri minimal selama tiga tahun. Saat ini baru terdapat dua peraturan dan satu keputusan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak, dan belum ada yang mengatur langsung intrumen penampung dana untuk sektor riil. “Aturan baru nanti khususnya bagaimana memastikan dana tersebut dapat dilock-up (dikunci) selama tiga tahun di sektor riil,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida usai rapat koordinasi lanjutan mengenai instrumen dana repatriasi di Jakarta, kemarin. Nurhaida mengatakan pihaknya dan pemerintah akan meminta kesiapan bank persepsi dan juga manajer investasi untuk melakasnakan pengalihan dana repatriasi tersebut ke sektor riil. Misalnya, bank sebagai lembaga intermediasi dan juga manajer investasi diminta mengawasi agar dana repatriasi tersebut disalurkan ke sektor riil, seperti sektor properti. “Nanti cara mereka untuk mengunci dananya akan kita atur, begitu juga nanti kalau ada perpindahan instrumen,” ujarnya. Pembahasan ini di Kemenko Perekonomian baru tahap awal. Menurutnya, perlu pembahasan beberapa kali lagi untuk bisa merampungkan PMK tersebut. Namun, dia memperkirakan PMK tersebut dapat terbit Agustus 2016 ini. Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu, Loto Srianita Ginting, mengatakan PMK tersebut nantinya juga akan mengatur jenis proyek yang menjadi prioritas penerima aliran dana repatriasi. Kemenko Perekonomian, akan mengatur dan memberikan daftar proyek prioritas untuk menampung dana repatriasi. Kemungkinan besar dana repatriasi tersebut paling banyak diserap proyek infrastrukur. “Pak Menko Perekonomian (Darmin Nasution) yang akan samlpaikan pada kami. Sebentar lagi, kami mau kerja cepat untuk yang non keuangan (sektor riil),” ujar dia. Sejauh ini, dua aturan dan satu keputusan yang telah diterbitkan Kementerian Keuangan adalah PMK 118 tentang Pelaksana Undang-Undang Pengampunan Pajak. Di sana dijelaskan mengenai subjek dan objek pengampunan pajak. Lalu juga menyangkut persyaratannya, dan beberapa topik lainnya. Kemudian PMK Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak. Dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 600/KMK.03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan dalam Rangka pelaksanaan Pengampunan pajak. (ant) Tahapan Perencanaan Tol Probolinggo-Banyuwangi Selesai SURABAYA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono mengatakan tahapan pertama pembangunan tol Probolinggo- Banyuwangi, Jawa Timur berupa perencanaan telah selesai, dan kini memasuki tahap berikutnya adalah tender. “Sudah masuk, dan penyelesaian perencanaan sudah semua, dan kini sudah mulai tender,” kata Basuki ditemui usai menjadi keynote speaker seminar internasional di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Terkait soal lahan, kata Basuki, sudah tidak ada masalah berarti, sebab hanya sekitar separuh lahan yang akan dibebaskan menggunakan mekanisme tender, sisanya adalah lahan milik pemerintah. “Dari total lahan yang akan digunakan untuk jalan tol, sekitar 50 km kalau tidak salah adalah milik PTPN atau Perhutani. Dan itu pasti bisa digunakan terlebih dahulu, sisanya akan menyusul kemudian,” katanya. Sebelumnya pada Juli 2016, Basuki telah melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Sumarno di Jakarta untuk membahas perkembangan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Dalam kesempatan itu, dibahas Tol Trans Jawa, simpang sebidang lahan PT Kereta Api, dan pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi agar menjadi fokus utama untuk diselesaikan guna mengatasi kemacetan, khususnya di Pulau Jawa. Basuki menargetkan proyek jalan Tol Probolinggo- Banyuwangi selesai pada 2019, karena pada Agustus 2016 penyelesaian perencanaan telah selesai, kemudian diikuti tahap prakualifikasi untuk persiapan lelang. Terkait anggaran, Basuki tidak menyebutkannya karena masih dalam persiapan perancangan desain, dan untuk pola pembangunan lintasan sebidang akan dilakukan dengan sistem konstruksi fly over (jalan layang), masing-masing sepanjang sekitar 30 meter setiap bidang. (ant) Tenaga Kerja Asing Ancaman Bagi Indonesia Bisnis Jakarta/ist ANCAMAN - Puluhan tenaga kerja asing asal China di salah satu proyek pembangunan swasta. Tenaga kerja asing yang masuk dinilai menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia karena dapat menghilangkan kesempatan tenaga kerja lokal dalam persaingan di dunia kerja. JAKARTA - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan tenaga kerja asing yang masuk menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia karena dapat menghilangkan kesempatan tenaga kerja lokal dalam persaingan di dunia kerja. “Tenaga kerja asing seperti monster luar biasa yang siap setiap waktu akan menyerang kita,” kata Mirah di Jakarta, kemarin. Menurut Mirah, ancaman itu bukan hanya untuk saat ini saja, melainkan juga dapat mengancam masa depan anak cucu bangsa Indonesia yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dia menjelaskan bahwa perjuangan dan aspirasi serikat pekerja di Indonesia terkait dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia bukan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah saat ini, melainkan bagian dari kritik sosial. “Ada kegelisahan kaum buruh terhadap pekerja asing yang akan datang. Mengusik perasaan dan pikiran kaum buruh tentang keadilan,” ujar Mirah saat memberikan sambutan dalam seminar yang diikuti sekitar seratus peserta itu. Seminar tersebut juga menghadirkan pembicara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Direktur Institut Soekarno-Hatta Muhammad Hatta Taliwang, dan Kasubdit Lingkungan Kerja Bela Negara Kolonel (Inf) Sudi Prihatin. Dalam paparannya, Iqbal berpendapat bahwa ketahanan dan pertahanan negara semakin hari kian mengkhawatirkan. Indonesia memerlukan penanaman modal asing, tetapi harus seimbang dan memperhatikan keadilan sosial. “Indonesia menempati posisi kelima di ASEAN dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, jumlah pengangguran malah naik. Itu berarti yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu hanya kelas menengah ke atas. Kelas bawah hanya menjadi penonton,” tuturnya. Sementara itu, Hatta Taliwang mengatakan seluruh rakyat Indonesia harus menanamkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, selain pemerintah yang harus bertindak mengantisipasi ancaman kedaulatan negara akibat kedatangan tenaga kerja asing. Sudi Prihatin mengimbau masyarakat Indonesia menerapkan bela negara yang merupakan hak dan kewajiban warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contoh bela negara adalah menegur pekerja asing yang tidak mematuhi peraturan dan norma yang ada di Indonesia. “Hal itu sebagai salah satu bentuk bela negara dan benteng masyarakat Indonesia terhadap pekerja asing untuk mengurangi ancaman,” jelas Sudi. (ant)
Page 1: No. 138 tahun X Rabu, 3 Agustus 201
Page 5 and 6: Bisnis Jakarta, Rabu 3 Agustus 2016
Page 7 and 8: Cerem nial Bisnis Jakarta, Rabu 3 A

Bisnis Jakarta 3 Agustus 2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?