m-132-2015

EDISI 132 TH. XLV, 2015 

PARLEMEN HUNGARIA 

SIAP KERJASAMA 

CAPAI PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 

ANTUSIAS MASYARAKAT 

PELAJARI TUGAS DAN 

FUNGSI DPR CUKUP TINGGI

Pengantar Redaksi 

PENGAWAS UMUM: 

Pimpinan DPR-RI 

PENANGGUNG JAWAB/ 

KETUA PENGARAH: 

Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) 

WAKIL KETUA PENGARAH: 

Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP) 

PIMPINAN PELAKSANA: 

Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) 

PIMPINAN REDAKSI: 

Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan) 

WK. PIMPINAN REDAKSI: 

Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), 

Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan) 

REDAKTUR: 

M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Mastur Prantono 

SEKRETARIS REDAKSI: 

Suciati, S.Sos 

ANGGOTA REDAKSI: 

Nita Juwita, S.Sos, Supriyanto, Agung Sulistiono, SH, 

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi 

REDAKTUR FOTO: 

Eka Hindra 

FOTOGRAFER: 

Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdriansyah 

Yaserto Denus Saptoadji, Andi Muhamad Ilham, Jaka Nugraha 

SEKRETARIAT REDAKSI: 

I Ketut Sumerta, S. IP 

SIRKULASI: 

Abdul Kodir, SH, Bagus Mudji Harjanta 

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: 

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, 

Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, 

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta 

Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 

Fax. (021) 5715536, 

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; 

www.dpr.go.id/berita 

Parlementaria edisi akhir tahun pada Desember 

2015 kali ini diisi dengan kaleidoskop 

berupa kegiatan DPR selama setahun. 

Pada edisi inilah disajikan perjalanan Dewan 

dalam mengisi kegiatan konstitusionalnya 

baik dalam fungsi anggaran, legislasi dan 

pengawasan serta diplomasi. 

Laporan akhir tahun ini pula dimaksudkan 

sebagai sarana evaluasi, koreksi dan introspeksi 

apakah pelaksaaan fungsi-fungsi 

Dewan tersebut telah berjalan dengan baik. 

Secara jujur harus diakui bahwa fungsi anggaran 

dan pengawasan telah berjalan cukup 

efektif, namun dari sisi fungsi legislasi masih 

perlu ditingkatkan lagi. 

Selama tahun 2015 ini perjalanan Dewan 

penuh dinamika, dan perlu dicatat secara 

kelembagaan DPR sedang melaksanakan reformasi 

guna meningkatkan performa dan 

kinerja. Upaya yang dilakukan diantaranya 

membentuk Tim Implementasi Reformasi 

DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri 

Hamzah. 

Tim ini bertugas melakukan akselerasi 

agar pembenahan internal kelembagaan DPR 

dapat segera terlaksana. Sebab reformasi Dewan 

tidak semata-mata hanya ingin mewujudkan 

DPR Modern yang ditandai dengan 

transparansi, penggunaan teknologi informasi 

dan masyarakat dengan mudah dapat 

mengakses semua kegiatan secara on-line, 

tetapi juga terwujudnya fungsi representasi 

di setiap fungsi DPR. Konsep ini sangat ideal, 

bila tercapai akan terbentuk sebuah parlemen 

yang didambakan masyarakat. 

Satu lagi yang disajikan dalam edisi 

terak hir tahun 2015 ini adalah rubrik pernik. 

Ternyata kunjungan delegasi masyarakat ke 

Gedung wakil rakyat termasuk para siswa 

dan mahasiswa serta ormas dan karyawan 

berbagai instansi di daerah, cukup banyak. 

Akibatnya mereka tidak bisa datang secara 

tiba-tiba tetapi harus pesan tempat terlebih 

dahulu. Tidak hanya antre haji sehingga ada 

waiting list, kunjungan ke DPR pun ada daftar 

tunggu. Gedung DPR yang bersejarah, 

kini telah menjadi salah obyek wisata-wisata 

politik dan ketatanegaraan. 

Kini Majalah Dan Buletin 

Parlementaria 

Hadir Lebih Dekat 

Dengan Anda 

Dapatkan di: 

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI 



Loby Gedung Setjen DPR RI 

Ruang Loby Ketua 

Ruang Loby Wakil Ketua 

Ruang Yankes 

Terminal 1 dan 2 

Bandara Soekarno Hatta 

Stasiun Kereta Api Gambir 

2 EDISI 132 TH. XLV, 2015 

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan 

secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. 

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian 

Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian 

Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, 

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 

5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: 

dpr.pemberitaan@gmail.com.

LAPORAN UTAMA 

Kaleidoskop DPR RI 2015 6 

kaleidoskop dpr ri 2015 8 

sumbang saran 

Kinerja DPR dan Tantangannya 34 

38 

setahun dpr di mata 

masyarakat 

foto berita 40 

kiat sehat 

Membangun Negeri Melalui 

Hematopsikiatri 54 

profil 

Jazilul Fawaid 

Sosok Santri di Panggung Politik 56 

kunjungan kerja 60 

liputan khusus 

Intervensi yang Membuka Mata 66 

Parlemen Hungaria Siap Kerjasama 

Capai Pembangunan Berkelanjutan 68 

selebritis 

Hetty Koes Endang 

Dukungan Pemerintah Terhadap 

Seniman Masih Kurang 

70 

PARLEMEN DUNIA 

Parlemen Thailand : 

Kesiapan Menjelang MEA 74 

pojok parle 

Memancing di Air Keruh 78 

PROFIL 56 

liputan khusus 68 




BERKELANJUTAN 

Pada bulan November lalu, Ketua Badan Kerja Sama Antar 

Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf memimpin 

delegasi BKSAP ke Hungaria. Kunjungan ini dalam rangka 

menindaklanjuti komitmen IPU untuk mendorong Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Delegasi BKSAP DPR 

melakukan pertemuan dengan beberapa institusi terkait yang 

berada di dalam badan parlemen maupun eksekutif. 

JAZILUL FAWAID 

Sosok Santri 

di Panggung Politik 


3

ASPIRASI 

SENGKETA LAHAN WARGA BATU LEMAN 

DENGAN PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR 

Kami Komisioner Komnas HAM meminta perhatian DPR khususnya 

Komisi III menindaklanjuti penyelesaian kasus sengketa 

lahan antara warga Desa Batu Leman, dsk dengan PT. Harapan 

Hibrida Kalbar – Timur Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna 

Triputra Persada (PT. HHK) di Kab. Ketapang Prov.Kalbar. 

Kami menyampaikan pengaduan dari Gabriel Goa (Pelayanan 

Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia/ 

PADMA), mewakili masyarakat Suku Dayak Jelak Sekayuk (di 

Desa Batu Sedau, Desa Seguling, dan Desa Suak Burung) terkait 

dugaan perampasan lahan milik masyarakat dan kriminalisasi 

terhadap Kepala Desa Seguling dan 5 warganya yang ditangkap 

oleh aparat Polres Ketapang dengan tuduhan melakukan 

pencurian buah sawit di lahan PT. HHK. Padahal persoalan intinya 

adalah tidak diberikannya hak-hak masyarakat atas tanah 

seluas +1.434 Ha. yang telah diserahkan ke PT. HHK untuk 

dibangunkan kebun kelapa sawit melalui Program Kredit kepada 

Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) Tahap III sejak 

2006/2007. Akibatnya kondisi saat ini belum kondusif karena 

pendekatan hukum yang digunakan Polres Ketapang cenderung 

mengabaikan akar permasalahan konflik, yaitu pemulihan 

hak-hak atas tanah. 

Bahwa Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan dan 

investigasi lapangan serta meminta penjelasan dari Pimpinan 

PT. HHK maupun Staf Ditjen Perkebunan Kementan dengan kesimpulan 

bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM 

khususnya hak atas tanah dan hak atas keadilan antara lain: 

a. Belum diberikannya ganti rugi atas lahan warga oleh 

PT.HHK menyebabkan beberapa warga yang menuntut 

keadilan justru diproses hukum dengan tuduhan pencurian, 

sementara laporan masyarakat ke PT. HHK dengan 

tuduhan penyerobotan lahan belum ditindaklanjuti oleh 

Polres Ketapang. 

b. Adanya indikasi tumpang tindih perizinan dan lahan serta 

perbedaan persepsi antara PT. HHK yang menganggap 

pembangunan kebun kemitraan adalah solusi atas 

tuntutan KKPA III sementara menurut masyarakat bukan 

demikian solusinya. 

c. Harus dilakukan verifikasi faktual terhadap setiap pemilik 

lahan yang telah menyerahkan lahannya untuk diketahui 

letak perbedaan data hasil verifikasi yang telah dilakukan 

oleh Pemkab Ketapang. 

d. Perlu penelusuran pihak-pihak yang terlibat dalam skema 

KKPA untuk dimintai pertanggungjawabannya. 

e. Pemidanaan terhadap Kades dan 5 (lima) warganya dengan 

tuduhan pencurian sawit bukan merupakan kasus 

yang berdiri sendiri tapi berakar dari tidak dipenuhinya 

hak-hak keperdataan warga, lemahnya sosialiasi dan komunikasi 

antara PT. HHK dengan warga sekitar. 

f. Lembaga Penegak hukum hendaknya melihat akar persoalan 

kriminalisasi warga disebabkan oleh persoalan 

lahan warga yang diserahkan ke PT. HHK, maka seharusnya 

diarahkan untuk penyelesaian hak-hak keperdataan 

masyarakat terlebih dahulu. 

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM 

telah menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Perkebunan 

Kementerian Pertanian, Bupati Ketapang, Kapolres Ketapang, 

Ketua PN Ketapang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar, 

dan Padma Indonesia agar rekomendasi tersebut dijalankan 

dan rencana pelaksanaannya disampaikan ke Komnas 

HAM. 

Kami memohon Komisi III DPR RI menindaklanjuti rekomendasi 

Komnas HAM tersebut sebagaimana mestinya. 

Natalius Pigai 

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 

PERMOHONAN GRASI DAN 

USULAN PENCEGAHAN KORUPSI 

Surat dari Sdr. Dr. Janes Johan Karubaba (terpidana dugaan 

korupsi Proyek DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Mamberamo 

APBD Prov Papua T. 2009-2000) yang ditujukan kepada 

Ketua DPR RI, sbb : 

a. Bahwa Pengadu mengajukan permohonan grasi (pengampunan) 

para mantan pejabat Pemda Papua yang 

terjerat perkara korupsi agar mendapat persamaan keadilan 

sebagaimana grasi yang diberikan kepada tahanan 

politik (mantan Anggota Organisasi Papua Merdeka). 

b. Bahwa para mantan pejabat Pemda tersebut memiliki 

hak konstitusional dan HAM yang sama dengan 5 

orang tahanan politik yang telah diberikan grasi, dan 

bahkan menyusul 90 orang tahanan politik yang akan 

mendapatkan grasi. Menurut Pengadu perbuatan makar 

dan berkhianat kepada negara dan Pemerintah RI yang 

dilakukan para Tapol/ anggota OPM jelas lebih merugikan 

bangsa dan negara. 

c. Pengadu mengaku, tindakan korupsi dilakukan karena 

kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundangundangan 

dan juga karena lemahnya sistem pengawasan 

dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Karena itu untuk upaya pencegahan korupsi di seluruh 

Pemda Papua adalah dengan melibatkan Kejaksaan 

menjadi penasehat hukum dalam proses pengadaan barang 

dan jasa Pemda Papua. 

Dr. Janes Johan Karubaba 

DKI Jakarta 

4 EDISI 132 TH. XLV, 2015

PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME 

YANG MASIH BERSENGKETA DI MA RI 

Saya ingin menyampaikan kepada 

Ketua Komisi III DPR RI, perihal permohonan 

keadilan atas tindakan oknum Kepala 

Dinas Pemakaman dan Pertamanan 

Kota Bandung dan oknum Kepala Satuan 

Polisi Pamongpraja Kota Bandung yang 

diduga telah membongkar paksa papan 

reklame yang masih dalam proses sengketa 

di MA-RI. 

Saya adalah Dirut PT. Rajawali Neon 

yang memiliki papan reklame berlokasi 

di Jl. Pajajaran dan Jl. Pasiri Kota Bandung 

yang dibongkar secara paksa. Padahal 

papan reklame yang seharusnya 

dibongkar adalah papan reklame iklan 

rokok yang terletak di Jl. Asia Afrika, Kota 

Bandung dan saya tidak pernah memasang 

reklame berupa iklan rokok. 

Atas pembongkaran papan reklame 

tersebut, saya merasa keberatan karena 

permasalahan papan reklame tersebut 

saat ini masih dalam proses pemeriksaan 

di Mahkamah Agung RI Melalui PN 

Kelas 1A Bandung dengan No. Reg. 16/ 

PDT/KS/2014/PN.BDG. Seharusnya tindak 

pembongkaran baru dapat dilakukan 

setelah proses hukum di pengadilan 

mendapat putusan yang berkekuatan 

hukum tetap (inkracht). 

Selain itu barang bukti besi dan tiang 

pancang reklame hasil pembongkaran 

sudah hancur dan dibawa oleh dua kendaraan 

truk operasional dari Satpol PP 

dan Dinas Pemakaman dan Pertama nan 

Kota Ban dung, 

yang hingga saat 

ini tidak diketahui 

keberadaannya. 

Pengadu berharap agar 

petugas yang membawa barang bukti 

tersebut dapat ditahan oleh petugas 

yang berwajib. 

Saya memohon bantuan Ketua Komisi 

III DPR RI agar permasalahan tersebut 

dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

Demikian untuk menjadi periksa dan 

terima kasih. 

Haji Yana Sunaryana 

Bandung, Jawa Barat 

PERLINDUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI 

ATAS PENYEROBOTAN TANAH ADAT BAHRAINI 

Disampaikan dengan hormat kepada Ketua Komisi III DPR RI 

perihal permohonan perlindungan hukum dan ganti rugi atas 

penyerobotan tanah Adat Bahraini seluas 58.000 m2 oleh Sdr. 

Rudy Resnawan (RR), Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang 

saat itu merupakan Walikota Banjarbaru beserta istri, yaitu 

Sdri. Rosdiawati (R), dimana tanah tersebut akan digunakan 

untuk kepentingan pembangunan Kampus IPDN Prov. Kalsel. 

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat Bahraini dan 

milik sebagian warga masyarakat di Kampung Cempaka, Banjarbaru. 

Sdr. RR dan istrinya, R telah mengambilalih hak atas tanah 

tersebut dengan diterbitkannya SHM No. 3994/3997/3999 

tahun 2004 atas nama ybs, dimana penerbitan SHM tersebut 

diduga cacat hukum karena pada saat pembuatan sertifikat 

tanah dimaksud belum dalam proses dibeli dan status tanah 

masih merupakan tanah milik adat Bahraini sesuai surat No. 

25/1.13.KT/1971, tgl 23 Maret 1971 yang dibuat oleh Kepala 

Kampung Cempaka dan diketahui oleh Camat dan Ketua RT 

Cempaka. 

Kami mendapat informasi bahwa tanah tersebut semula dibeli 

oleh Sdr. Gajali (yang merupakan anak buah Sdr. RR) dari 

Sdr. Ruyani dan A. Hulaini, selaku pemilik tanah tersebut. Namun 

pembelian tanah tersebut ternyata cacat hukum karena 

tidak melalui prosedur yang berlaku. Pengadu menduga BPN 

Banjarbaru telah terlibat dalam pelanggaran tersebut, karena 

ketika pengadu menanyakan kepada BPN Banjarbaru terkait 

legalitas penerbitan SHM No. 3994/3997/39999 tahun 2004 

atas nama Sdr. RR dan R, pihak BPN Banjarbaru tidak berani 

memberikan jawaban yang sebenarnya karena masalah tersebut 

menyangkut pejabat mantan Walikota Banjarbaru. 

Adapun dana yang disediakan untuk pembangunan Kampus 

IPDN tersebut adalah sebesar Rp. 128.000.000.000,-. Oleh 

karenanya pengadu meminta ganti rugi atas tanah miliknya 

yang telah diambilalih tersebut karena masyarakat mengalami 

kerugian yang tidak sedikit sebagai dampaknya. 

Kami memohon agar Komisi III DPR RI dapat membantu menyelesaikan 

permasalahan tersebut,sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

Masalah tersebut terkait dengan persoalan pertanahan 

yang merupakan lingkup bidang kerja Komisi II, kiranya surat 

tersebut juga dapat disampaikan kepada Komisi II untuk 

mendapat tindaklanjut. 

HM. Padlan, SH., MH 

Banjarmasin, Kalsel 


5

laporan utama 

KALEIDOSKOP KETUA DPR RI 

SETYA NOVANTO 

REFORMASI PBB ADALAH 

SUATU KEHARUSAN 

Ketua DPR pidato di Sidang PBB 

Salah satu momen yang patut 

dicatat perjalanan DPR selama 

tahun adalah pada saat Konferensi 

Para Ketua Parlemen Dunia 

ke-4, yang bersamaan dengan 70 tahun 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Ketua DPR Setya Novanto dalam pidatonya 

menekankan, perlu evaluasi sistemik 

melalui reformasi PBB yang konkrit yaitu 

meninjau ulang tata kelola organisasi 

sehingga setiap negara bisa duduk sama 

rendah dan berdiri sama tinggi. 

Menurut Novanto, perdamaian dan 

keamanan masih menjadi impian bagi 

sebagian warga dunia. Pendudukan 

Israel di Palestina, konflik di Suriah, Yaman, 

Irak, Libya, masalah Korea, adalah 

pekerjaan rumah kita yang harus diselesaikan. 

Belum lagi pengungsi Rohingya 

dan ketegangan yang terus hidup di belahan 

bumi lainnya. 

Konflik selalu melahirkan penderitaan 

dan kemiskinan terutama pada 

anak-anak, perempuan dan orang tua. 

Pembangunan tak bisa berjalan tanpa 

perdamaian. Perdamaian tak akan tercapai 

tanpa demokrasi dan keadilan. 

“Peran PBB hanya bisa relevan kalau 

demokrasi juga diterapkan di organisasi 

ini khususnya di Dewan Keamanan PBB. 

Dalam Konferensi Parlemen Asia Afrika 

di Jakarta, Indonesia, April 2015, kami 

sepakat reformasi PBB adalah sebuah 

keharusan,” tekan politisi Golkar. 

Reformasi Perserikatan Bangsabangsa 

(PBB) menjadi salah satu pembahasan 

dalam pertemuan antara DPR 

dengan Presiden Republik Turki, Recep 

Tayyip Erdogan. Dalam pertemuan itu 

Presiden Erdogan meminta dukungan 

dari Indonesia untuk reformasi PBB. 

“Kita akan mendukung reformasi 

PBB yang akan kita rumuskan bersama 

Presi den (Indonesia),” ungkap Ketua 

DPR RI Setya Novanto (F-PG), usai pertemuan 

dengan Presiden Erdogan, di 

Gedung Nusantara III, Jumat (31/07) lalu. 

Presiden Erdogan menyampaikan 

perlu adanya reformasi PBB, yang sekarang 

ini keputusan PBB hanya ditentukan 

oleh lima negara anggota Dewan 

Menerima Presiden Turki 

Keamanan PBB, yang meliputi Amerika 

Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Republik 

Rakyat Tiongkok. 

Di sela-sela kesibukan melaksanakan 

tugas sebagai Ketua DPR, Setya Novanto 

juga menerima sejumlah Dubes 

negara-negara sahabat dan tamu-tamu 

penting lainnya. Diantaranya menerima 

kunjungan 21 Anggota Parlemen Jepang. 

Delegasi Parlemen Jepang itu dipimpin 

oleh Former Minister of Economy, Trade 

and Industry and Chairman of General 

Council of Liberal Democratic Party of 

Japan, Mr Toshihiro Nakai. 

Dalam pertemuan, Novanto menyampaikan, 

bahwa dalam kunjungan 

DPR ke Jepang belum lama ini, Kaisar 

Akihito mengakui pentingnya hubungan 

kedua negara. Kedua negara memiliki 

hubungan yang memiliki nilai historis, 

yang harus didukung oleh Parlemen secara 

lebih aktif di masa depan. 

Pasang surut hubungan Indonesia- 

Australia menjadi perbincangan dengan 

Dubes Australia untuk Indonesia, Paul 

Grigson. Kedekatan yang tidak terpisahkan 

diharapkan Ketua DPR bisa menjadikan 

hubungan bilateral antar kedua 

Pemerintah yang semakin kuat. 

Apalagi, tambah politikus F-PG itu, 

sudah cukup lama Indonesia dengan 

Australia sudah menandatangani Perjanjian 

Lombok atau Lombok Treaty. 

Perjanjian Lombok meliputi kerjasama 

bidang pertahanan, penegakan hukum, 

kontra terorisme, intelijen, keamanan 

maritim, keselamatan pembangunan 

dan keamanan pencegahan senjata pemusnah 

massal. Perjanjian ini juga mencakup 

kerjasama darurat, kerjasama 

dalam organisasi dunia tentang isu-isu 

keamanan dan kerjasama antarmasyarakat. 

“Di dalam perjanjian itu tentunya 

sudah ada detail mengenai pelaksanaan-pelaksanaan 

yang seharusnya dilaksanakan 

oleh Indonesia dengan Australia. 

Jika ini dapat dilakukan dengan 

baik, tentu ini akan menjadi kekuatan 


ersama. Karena Indonesia dan Australia 

ini tidak terpisahkan,” imbuh Novanto. 

Di kesempatan lain, Ketua DPR juga 

mengklarifikasi pertemuannya dengan 

Donald Trump. Pertemuan itu merupakan 

bagian dari diplomasi DPR. Tidak 

ada aturan konstitusi dan UU MD3 yang 

dilanggar. Pertemuan tersebut lebih 

banyak membicarakan peluang investasi 

di Tanah Air untuk membantu program 

pemerintah dalam memulihkan perkonomian. 

Buka puasa bersama anak-anak yatim 

MUNDUR 

16 Desember, perhatian publik terfokus ke ruang 

siang MKD DPR, ketika Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan 

surat pengunduran dirinya. Aduan Menteri 

ESDM Sudirman Said memang telah membuatnya pada 

posisi sulit. Panggilan hatinya kemudian sampai pada 

kesimpulan, demi kebaikan bangsa mundur lebih baik. 

“Sehubungan perkembangan penanganan pengaduan 

dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung 

di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka 

ASPIRASI DAERAH 

Dari tanah air, kegiatan Ketua DPR 

Setya Novanto juga cukup padat. Diantaranya 

berudiensi Masyarakat Buton 

yang dipimpin langsung oleh Gubernur 

Sulawesi Tenggara Nur Alam dan seluruh 

Kepala Daerah tingkat II di Provinsi 

Sulawesi Tenggara, Kamis (27/08/2015). 

Kedatangan Delegasi Masyarakat Buton 

terkait dengan pembentukan daerah 

otonomi baru (DOB) Provinsi Kepulauan 

Buton, yang akan pisah dari induknya 

Provinsi Sultra.Enam daerah yang berada 

dalam regional Kepulauan Buton itu 

antara lain meliputi kabupaten Wakatobi, 

kabupaten Buton, kabupaten Buton 

Utara (Butur), kabupaten Buton Tengah 

(Buteng), kabupaten Buton Selatan (Butsel), 

dan Kota Baubau. 

“Wacana pembentukan Provinsi Buton 

sudah bergulir sejak lama, terutama 

dari wilayah kepulauan Buton dan sekitarnya, 

semata dalam kerangka pemikiran 

pendekatan pelayanan pemerintahan 

serta percepatan pembangunan 

wilayah,” terang Gubernur Sultra Nur 

Alam. 

Menjelang Lebaran 1436 Hijriyah, 

Ketua DPR bersama dengan Pimpinan 

Komisi V DPR, Selasa (7/7) meninjau kesiapan 

angkutan lebaran di pelabuhan 

Tanjung Priok Jakarta Utara. Setibanya 

di lokasi Ketua DPR langsung berdialog 

dengan petugas yang berada di pelabuhan 

tersebut. 

“Kunjungan ini, dalam rangka untuk 

melihat persiapan pelayanan mudik 

lebaran dengan menggunakan angkutan 

laut, dan kami juga mendapatkan laporan 

mengenai situasi eskpor yang mengalami 

penurunan sebesar 30 persen. 

Selain itu kesiapan sarana prasarana 

seperti toilet, mushola, serta ruang 

tunggu para calon penumpang yang 

akan menggunakan transportasi kapal 

laut,” jelas Setya Novanto. 

Didampingi isteri Desti Novanto, 

Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua 

BURT Roem Kono, anggota DPR Robert 

Yoppy Kardinal dan Sekjen DPR 

Winantu ningtyastiti beserta pejabat 

Setjen, Senin (29/6) di Aula Masjid Baiturrahman 

Komplek Parlemen, Senayan 

menggelar acara buka bersama anakanak 

yatim. 

Sekitar 300 anak yatim dari Yayasan 

Sautul Qolbi dan Rumah Asuh Aisyah 

Pondok Labu Jakarta Selatan hadir 

dalam acara ini, selain menerima bingkisan 

juga mendengar ceramah Ramadan 

dari Ustad Aswan Faisal. Hadir pula 

sejumlah wartawan yang sehari-hari 

meliput kegiatan DPR. 

Ketua DPR Setya Novanto me ngatakan, 

momen buka bersama ini merupakan 

kebahagiaan tersendiri. Karena 

kehadiran anak-anak yatim selain menikmati 

bingkisan dan hidangan yang 

disediakan juga pendorong doa bagi DPR 

supaya kepentingan bangsa dan negara 

ke depan semakin maju dan semakin 

baik. 

Berangkat dari kepedulian atas kepentingan 

rakyat, Ketua DPR RI Setya 

Novanto didampingi Wakil Ketua DPR 

Fadli Zon, Anggota Komisi IV Firman 

Soebagyo, Robert Joppy Kardinal, Anggota 

Dewan Pertimbangan Presiden 

(Wantimpres) Suharso dan Dirjen Hortikultura 

Kementerian Pertanian Spudnik 

Sujono melakukan sidak ke Pasar Induk 

Kramat Jati dan Pasar Modern BSD. 

Ketua DPR beserta rombongan setibanya 

di Pasar Induk Kramat Jati dan 

Pasar Modern BSD langsung berinteraksi 

dengan para pedagang dan pembeli 

untuk mengetahui harga dan 

ketersedia an bahan pokok menjelang 

Ramadhan. (MP) FOTO: DENUS, ANDRI, DOK. 

BKSAP/PARLE/HR 

untuk menjaga harkat dan martabat, serta kehormatan 

lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan 

masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran 

diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 2014- 

2019,” demikian bunyi salah satu paragraf dalam surat 

pengunduran dirinya. 

Dalam rapat paripurna DPR (18/12), politisi Partai 

Golkar ini kemudian mengulang kembali pernyataan 

mundurnya. Walaupun berupaya tegar, pada bagian 

akhir ia terbata-bata, ada air mata di pelupuk matanya. 


7

laporan utama 

KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI 

FADLI ZON 

Ketua GOPAC terpilih Fadli Zon 

TERPILIH MENJADI KETUA GOPAC 

Karir Fadli Zon setelah dilantik menjadi 

anggota DPR periode 2014-2019 

pada 1 Oktober 2014 cukup cemerlang. 

Setelah terpilih sebagai Wakil Ketua 

DPR, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra 

ini terpilih menjadi Ketua GOPAC 

(Global Organization for Parliamentarians 

Against Corruption). Terpilihnya 

Fadli Zon ini disetujui secara aklamasi 

dalam penutupan Konferensi GOPAC, 

Kamis (8/10-2015) di Yogyakarta. 

Sebelumnya Fadli Zon merupakan 

kandidat tunggal dari SEAPAC (Southeast 

Asia Parliamentarians Against Corruption) 

yang bersaing dengan kandidat 

dari regional lainnya yaitu John Hyde, 

politisi senior dari Australia dan juga 

Osei Kyei Mensah Bonsu dari Ghana. 

Fadli terpilih sebagai Presiden 

GOPAC menggantikan Ricardo Garcia 

Cervantes dari Meksiko setelah melalui 

sidang board meeting yang dihadiri oleh 

5 perwakilan benua dan regional chapter 

seperti Afrika, Arab, Latin Amerika, 

South Asia, Oceania Karibia, North 

America. 

Saat menyampaikan pidato dalam 

sidang Parlemen Dunia/133 rd Inter- 

Parliamentary Union di Jenewa, Swiss, 

Senin (19/10/2015), Wakil Ketua DPR 

Fadli Zon RI sekaligus Ketua Delegasi 

DPR RI Dalam pidatonya Fadli Zon mengajak 

semua negara untuk mengakhiri 

perang yang masih terjadi di beberapa 

negara. 

Walaupun bukan negara pihak konvensi 

pengungsi, Indonesia telah membuktikan 

komitmennya dalam menangani 

pengungsi. Komisioner PBB untuk 

pengungsi (UNHCR) mencatat per Agustus 

2015, Indonesia menerima 13.110 

pengungsi dan pencari suaka. 

“Sejarah peperangan dan nilai solidaritas 

yang kami miliki mengajarkan 

bahwa kemanusiaan ada tanpa sebab 

apapun. Karena itu, kami menerima dan 

memperlakukan pengungsi dengan baik. 

Di Aceh, kami menyediakan perlindungan 

bagi lebih dari 1.300 warga Rohingya,” 

ungkapnya. 

AWASI PILKADA 

Di dalam negeri, Wakil Ketua DPR 

RI Bidang Korpolkam, Fadli Zon, mendukung 

peran aktif masyarakat dalam 

pelaksanaan Pilkada yang akan digelar 

serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. 

Peran aktif itu bisa ditunjukkan 

melalui perorangan, maupun perkumpulan 

dalam Lembaga Swadaya Masyarakat. 

Usai menerima Pilkada Watch, di 

ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, 

Kamis (15/10/15) ia menyatakan, kelompok 

masyarakat dalam bentuk LSM, 

atau perorangan untuk melakukan pengawasan 

terhadap pilkada serentak, 

itu penting. “Karena Pilkada serentak ini 

merupakan yang terbesar dan pertama 

yang dilakukan serentak di 269 Kabupaten 

dan Kota seluruh Indonesia. Kita 

sambut baik peran serta masyarakat ini,” 

kata Fadli. 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Pimpinan Pilkada Watch 

Ketika menyampaikan sambutan 

pada acara Press Gathering di Lombok 

belum lama ini, Fadli Zon menyatakan, 

media massa mengalami revolusi yang 

sangat pesat. Di masa lalu, media massa 

hanya tersedia pada media elektronik 

dan media cetak. Namun kini, media 

massa merambah ke media online, yang 

melahirkan online news. Sehingga, berita 

sudah dapat tersaji secara real time. 

Sejumlah tamu dari negara sahabat 

juga mengunjungi Wakil Ketua DPR 

Koordinator Polkam ini. Diantaranya 

menerima Vice Chairman of Presidencial 

Committee for Unification Preparation 

(PCUP) of the Republic of Korea YM. 

Dr. Chung Chong Wook di ruang kerjanya 

Gedung DPR, Selasa (13/10). Parlemen 

Republik Indonesia mendukung 

Unifikasi Korea. 

Chung Chong Wook menerangkan 

proses terwujudnya Unifikasi Korea, 

pertama akan membawa suasana perdamaian 

terhadap semenanjung Korea, 

dan akan meciptakan untuk hidup bersama 

dalam kedua negara di Semenanjung 

Korea, setelah itu akan dimulai negosiasi 

tentang Pemerintahan membuat 

satu negara dalam Semenanjung Korea. 

Lithuania membuka kemungkinan 

kerja sama di bidang energi terbarukan, 

terutama energi matahari (solar energy). 

Energi yang satu ini memang belum 

sepenuhnya dikembangkan di Indonesia. 

Hal itu mengemuka dalam pertemuan 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dengan 

Menteri Luar Negeri Lithuania Linas Antanas 

Linkevicius di DPR, Jumat (28/8). 

Usai pertemuan, Fadli menjelaskan, sejauh 

ini Lithuania 

sangat menguasai 

teknologi energi 

yang bersumber 

dari sinar matahari 

tersebut. 

Satu lagi momen 

istimewa 

yang dialami 

Fadli adalah batu 

cincin seberat 70 

kg miliknya dianugerahi 

penghargaan 

MURI 

oleh Jaya Suprana. 

Bahkan, batu cincin tersebut menurut 

Suprana diperkirakan menjadi batu 

cincin terbesar di dunia. (MP) FOTO: ANDI/ 

PARLE/HR 


laporan utama 


FAHRI HAMZAH 

DPR ADALAH MASA DEPAN DEMOKRASI 

INDONESIA 

Saat membeberkan refleksi perjalanan 

1 Tahun DPR RI Periode 2014-2019, Wakil 

Ketua DPR Fahri Hamzah menekankan 

bahwa DPR adalah Masa Depan Demokrasi 

Indonesia. Menurut Pimpinan Dewan 

dari F-PKS ini Demokrasi Indonesia 

merupakan Demokrasi yang masih 

muda.“Perlunya kita memandang DPR 

sebagai harapan bagi keberlangsungan 

proses demokrasi yaitu proses daulat 

rakyat,” kata Fahri Hamzah awal Oktober 

lalu. 

Dia menekankan, dalam satu tahun 

kinerja DPR dapat dilihat dari sistem 

kelembagaan baru yang diatur dalam 

UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang 

MD3, yang memandang bahwa selama 

ini DPR sebagai lembaga pengawas tidak 

memiliki alat yang mumpuni untuk 

mengimbangi sistem kerja Pemerintah 

yang memiliki sistem pendukung birokrasi 

dan berbagai lembaga tinggi negara. 

Sejalan dengan itu, studi awal termasuk 

sayembara penataan komplek parlemen 

harus sukses, karena ini adalah sebagai 

upaya meletakkan blue print (cetak biru) 

menuju masa depan. 

“Ini adalah keberlanjutan dari proses 

kita membangun pilar-pilar bernegara 

dan pilar demokrasi. Di level Pimpinan tidak 

ada keraguan bahwa proses ini harus 

berjalan terus karena tidak mungkin kita 

membiarkan anomali kondisi kita menjadi 

tertawaan orang,” katanya saat memimpin 

Rapat Tim Implementasi Reformasi DPR 

dengan Ikatan Arsitek Indonesia beserta 

tokoh senior IAI di Jakarta, Senin (31/8). 

Menurut Fahri, transformasi yang luar 

biasa terjadi sejak 17 tahun lalu, ada demokrasi 

di Indonesia dan lahirlah 4 kali 

amandemen UUD 45, yang secara jelas 

menyebutkan bahwa kekuasaan Presiden 

itu dirampas oleh rakyat melalui penguatan 

Dewan. “Maka mustahil Dewan tidak 

berubah,” tegasnya. 

Saat memperingati Hari Guru Nasional 

tanggal 25 November, Fahri mengatakan, 

masalah kesejahteraan dan kualitas 

guru masih tetap isu krusial yang perlu 

mendapat perhatian. 

“Di desa itu, guru-guru identik dengan 

penderitaan, dan kesulitan hidup. 

Masih banyak yang belum berkecukupan. 

Sehingga ini menjadi tugas kita untuk 

memuliakan guru. Kalau negara belum 

bisa, paling tidak kita secara pribadi dapat 

membantu guru yang memiliki jasa kepada 

kita,” pesan Fahri. 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima cindera mata 

dari mahasiswa IISIP, Biak Numfor Papua 

Perhatian Wakil Ketua DPR Fahri 

Hamzah kepada nasib buruh juga ditunjukkan 

saat menerima Panitia Nasional 

Kongres ke-IV Serikat Buruh Sejahtera 

Indonesia 1992 di ruang kerjanya Lantai IV 

Gedung Nusantara III Selasa (24/3) Senayan, 

Jakarta. 

Ia mengatakan, aspirasi para buruh 

yang disampaikan ke DPR lebih banyak 

menagih janji-janji pemilu, sebagaimana 

diungkapkan Jokowi-JK di depan buruh 

pada kampenye lalu. 

Guna menjawab kesimpang-siuran 

keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di 

Provinsi Banten, DPR Wakil Ketua Bidang 

Korkesra Fahri Hamzah beserta Anggota 

Komisi IX DPR mengambil inisiatif mendatangi 

langsung perusahaan yang terindikasi 

mempekerjakan TKA yaitu pabrik 

Semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, 

Kabupaten Lebak Banten, Rabu sore 

(9/9/2015). 

“Kami datang untuk mengklarifikasi 

ada laporan di berbagai media bahwa ada 

Tenaga Kerja Asing unskilled(tanpa keahlian) 

asal Tiongkok yang dipekerjakan 

di sini,” sergah Fahri meminta penjelasan 

fokus pada permasalahan tersebut. Menurut 

Fahri, jika praktek tersebut ada maka 

tidak sesuai dengan Undang-Undang 

Tenaga Kerja dan sejumlah peraturan 

Menteri Tenaga Kerja. 

Satu lagi yang patut dicatat adalah kegiatan 

Fahri Hamzah melakukan sidak ke 

Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur Selasa 

(26/10) siang. Menurut Fahri, kedatangan 

Pimpinan DPR dan rombongan adalah 

dalam rangka menggunakan haknya salah 

satunya adalah inspeksi mendadak (sidak). 

Kunjungan ini dilakukan karena Pimpinan 

menerima surat dari masyarakat 

warga binaan yang meminta agar negara 

memberikan perhatian atas hubungan 

mereka dengan anak-anaknya. 

“Melihat kondisi itu, Pimpinan DPR 

meminta agar ditinjau kembali dan 

waktu kunjungan diubah menjadi pukul 

4 sampai pukul 5 sore,” ungkapnya. 

Anak-anak tidak bermasalah, yang 

bermasalah adalah orang tuanya. “Jadi 

anak janganlah dibawa dalam persoalan 

ini, biarlah orang tuanya yang bermasalah, 

tapi anak jangan,” pungkas 

Fachri. 

Pimpinan DPR ini juga memberi perhatian 

khusus pada pembangunan Papua 

dengan mengunjungi Biak. Fahri menegaskan 

Kabupaten Biak di Papua dinilai 

sangat menarik.Namun, bandaranya yang 

luas kini sepi. Lokasinya strategis tapi tak 

dimanfaatkan dengan baik. Dahulu pernah 

difungsikan dengan baik, karena posisi 

bandara ini di Samudra Pasifik dan berlokasi 

di ekuator. Garuda Indonesia pernah 

memasukkan Biak dalam penerbangan Internasional 

ke Amerika Serikat (AS). 

Saya mau menarik perhatian Pemerintah 

Pusat, agar kota Biak kembali menjadi 

kota international dan pusat pengembangan 

di kawasan timur. Ini juga bisa membantu 

kemajuan pengembangan di tanah 

Papua. Demikian disampaikan Wakil Ketua 

DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke 

Biak, Papua, Sabtu (31/10). 

Pengembangan Biak menjadi kota internasional, 

kata Politisi F-PKS ini, harus 

menjadi salah satu agenda dalam perjanjian 

Trans Pasific Partnership yang sedang 

dijajaki pemerintah. Menurut Fahri, 

bila tak ada agenda itu, berarti hanya akan 

menjadi deal dagang yang “kejam”. “Kita 

harus berani memasukkan klausul perjanjian, 

dengan meletakkan pusat kemajuan di 

timur yang merupakan bagian dari desain 

kerja sama perdagangan Internasional,” 

tandasnya. (MP) FOTO: JAKA/PARLE/IW 


9

laporan utama 


AGUS HERMANTO 

MAKSIMALKAN POTENSI ENERGI 

TERBARUKAN 

Selaku Wakil Ketua DPR Bidang Industri 

dan Pembangunan (Inbang), Agus 

Hermanto aktif mencari solusi akan 

kebutuhan energi yang terus melonjak. 

Ditegaskan, Indonesia tidak akan bertahan 

mengandalkan energi fosil. Karena 

persediaan yang semakin menipis, 

sehingga nilai ekspor mineral dan batubara 

menjadi menurun. Bahkan, Indonesia 

telah menjadi importer, salah satunya 

untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). 

“Kita tidak dapat bertahan dengan 

kondisi ini terus, sehingga kita harus 

beralih ke renewable energy, yang belum 

kita garap secara maksimal,” kata Agus 

Hermanto, usai menerima beberapa 

cendekiawian Insititut Teknologi Bandung 

yang tergabung dalam Ametis Institute, 

di Gedung Nusantara III, Selasa 

(17/11/15). 

Dalam pertemuan juga dibahas masalah 

ekspor gelondongan, atau minerba 

yang belum mengalami pemurnian, 

oleh perusahaan tambang asing, seperti 

Freeport dan Newmont. Padahal UU 

Minerba mengamanatkan agar perusahaan 

tambang tidak boleh ekspor bahan 

mentah, tapi harus yang sudah mengalami 

pemurnian. 

“Sehingga ini jika dikaitkan de ngan 

perusahaan tambang asing, yakni Freeport 

dan Newmont, tidak boleh ekspor 

konsentrat lagi, harus mengalami 

pemurnian di smelter. Kedua perusahaan 

dari Amerika itu harus mempunyai 

smelter. Kalau Freeport, sudah mempunyai 

smelter di Gresik, walaupun ini 

skalanya belum memadai. Kami tetap 

mendorong agar Freeport membangun 

smelter di Papua. Sedangkan Newmont 

membangun smelter di NTB,” harap Agus. 

Politikus asal dapil Jawa Tengah itu 

juga menambahkan, bahwa saat ini UU 

Minerba sudah masuk dalam Prolegnas 

2015-2019 untuk segera di revisi. 

Di kesempatan lain, Wakil Ketua DPR 

RI Agus Hermanto menerima aspirasi 

masyarakat Kabupaten Mimika Provinsi 

Papua yang tergabung dalam Komite 

Pencari Kerja Bersatu (KPKB), terkait masalah 

ketidakadilan di bidang ketenagakerjaan, 

kesejahteraan dan hukum. 

Menurut KPKB, masalah tersebut 

belum sesuai dengan dengan tujuan 

pembangunan nasional, yakni menciptakan 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar (UUD) 1945. 

Wayang Kulit HUT DPR 

Masih berkaitan dengan tambang, 

Pimpinan DPR RI mendorong Pemerintah 

Daerah Maluku untuk mendapat 

haknya sebesar sepuluh persen atas 

blok Marsela. Hal tersebut diungkapkan 

Wakil ketua DPR RI kordinator bidang 

industri dan pembangunan Agus 

Hermanto usai menerima Gubernur 

Provinsi Maluku, Said Assagaf di ruang 

kerja Pimpinan DPR RI, Selasa (17/3). 

“Hari ini kami menerima Gubernur 

Maluku membicarakan komitmen 

pemerintah untuk memberikan PI (participating 

interest) sebesar 10 persen 

kepada Pemda Maluku sebagai wakil 

dari masyarakat setempat,” jelas Agus 

Hermanto. 

Sebagai wakil rakyat, diungkapkan 

Agus, pihaknya akan mendorong pemerintah 

(Kementerian ESDM) untuk bisa 

memenuhi tuntutan dari masyarakat 

Maluku. 

PAGELARAN WAYANG KULIT 

Di sela-sela kegiatan rapat-rapat, 

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berkesempatan 

membuka pagelaran wayang 

kulit dalam rangkaian peringatan HUT 

RI dan DPR ke-70. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk kepedulian lembaga 

DPR dalam memelihara, melestarikan 

dan mengembangkan nilai-nilai luhur 

budaya bangsa di tengah-tengah serbuan 

budaya asing dalam kehidupan 

kita. 

Ketika menyampaikan sambutan 

pada pagelaran wayang kulit semalam 

suntuk dibawakan dalang Ki Enthus 

Susmono (Bupati Tegal), dengan lakon 

“Semar Pe’Peling” di DPR Senayan Jakarta, 

Sabtu ( 29/8) malam, Agus menyambut 

baik dan menghargai upaya 

yang telah dilakukan Kesekjenan. 

DENDA INDOSAT 

Pemerintah Qatar lewat Duta Besarnya 

di Jakarta mempertanyakan 

denda yang selama ini dikenakan kepada 

PT. Indosat sebesar Rp1,3 triliun atas 

penyalahgunaan frekuensi 3G Indosat 

di 2,1 GHz. Namun, Qatar juga meminta 

bantuan DPR untuk memudahkan jalan 

investasi Qatar di bidang lainnya, selain 

telekomunikasi. 

Demikian terungkap dalam perbincangan 

menarik saat Wakil Ketua DPR 

Agus Hermanto menerima Dubes Qatar 

untuk Indonesia Mohammed Khater-Al 

Khater di ruang kerjanya, Rabu (18/3). 

Indosat menurut Agus sudah menjadi 

ikon kebanggaan Indonesia. Walau pun 

kini sahamnya dimiliki perusahaan 

Qatar, tapi pihak Indonesia masih bisa 

membicarakan persoalan Indosat dengan 

penuh persaudaraan dan ukuwah 

islamiyah. 

Perhatian kepada karyawan yang 

terkena PHK juga ditunjukkan DPR kepada 

menerima Delegasi Forum Pegawai 

Merpati, di lantai III Gedung Nusantara 

III Senayan, Jakarta, Senin (2/2) siang. 

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto didampingi 

Wakil Ketua Komisi V Muhidin 

M Said dan Wakil Ketua Komisi IX Pius 

Lustrilanang beraudensi terkait nasib 

karyawan PT Merpati yang sekarang 

ini terkatung-katung. Kalau diberhentikan, 

ada pesangonnya, kalau bekerja 

harus ada gajinya. “Ini sudah 14 bulan, 

mereka tidak gajian, sedangkan perusahaannnya 

dalam kondisi kollaps,” kata 

Agus Hermanto seusai pertemuan. (MP) 

FOTO: JAKA/PARLE/IW 


laporan utama 


TAUFIK KURNIAWAN 

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Komisi XI dan Pimpinan Banggar menerima Direktur 

Pelaksana IMF Christine Lagarde di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 

KRITISI PENYUSUNAN DAN 

PELAKSANAAN APBN 

Topik ekonomi dan keuangan menjadi 

konsentrasi Wakil Ketua DPR RI, Taufik 

Kurniawan. Pembahasan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

tentunya tak lepas dari pantauan Taufik. 

Bahkan, ia selalu memastikan memimpin 

Rapat Paripurna, jika beragendakan tentang 

pengesahan APBN. 

Mengawali tahun 2015, Taufik memimpin 

Paripurna untuk mengesahkan 

APBN-Perubahan 2015. Tak dipungkiri, 

prosesnya memerlukan skorsing yang 

cukup panjang dan lobi yang ketat. Sejumlah 

catatan dari fraksi DPR pun 

menyertai persetujuan itu. Memasuki 

pertengahan tahun 2015, pembahasan 

DPR mengarah kepada RAPBN 2016. 

Usai pemerintah mengajukan kerangka 

ekonomi makro dan kebijakan 

fiskal 2016, seluruh fraksi DPR memberikan 

pandangannya. Masalah pertumbuhan 

ekonomi dan penerimaan negara, 

menjadi sorotan sebagian besar fraksi 

terkait RAPBN 2016. Pemerintah memperkirakan 

nilai pertumbuhan ekonomi 

di kisaran 5,8-6,2 persen pada 2016, cukup 

realistis. 

Walaupun DPR dan Pemerintah 

sedang membahas RAPBN 2016, namun 

laporan pelaksanaan APBN 2014 

juga tetap menjadi perhatian. Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

tahun 2014 telah diperiksa BPK, dan 

mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP). Sepuluh fraksi DPR memberikan 

pandangannya, Taufik meminta, 

aspek hasil audit BPK terkait APBN 2014, 

menjadi bagian tak terpisahkan dari penyusunan 

RAPBN 2016. Seluruh fraksi 

pun menyetujui laporan pertanggungjawaban 

APBN 2014. 

Terkait RAPBN 2016, DPR pun meminta 

penyusunannya lebih realistis. 

Taufik meminta Tim Ekonomi Pemerintahan 

Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk 

lebih keras dalam menyusun Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian 

dan Lembaga (RKAKL) di tahun anggaran 

2016. Koordinasi lintas sektoral juga 

dibutuhkan seluruh Kementerian dan 

Lembaga. 

Menuju pengesahan RAPBN 2016, 

Taufik memastikan, APBN pertama 

Jokowi-JK itu sudah sesuai harapan pasar 

dan sudah realistis dengan kondisi 

mekanisme pasar. Walaupun disertai 

beberapa catatan, seluruh fraksi menyetujui 

RAPBN 2016. Taufik mengatakan, 

sebelum palu pengesahan diketok, sempat 

terjadi ketegangan, dan akhirnya diperlukan 

lobi kepada seluruh fraksi DPR. 

APBN 2016 disepakati pada 30 Oktober 

2015. 

“Dari hasil lobi antara 10 pimpinan 

fraksi, dihasilkan dua kesepakatan. Pertama, 

menyetujui Rancangan APBN 2016 

untuk disahkan menjadi APBN tahun 

2016, dengan catatan, bahwa seluruh 

catatan merupakan bagian yang utuh 

dan tidak terpisahkan dari yang wajib 

dilaksanakan dari pemerintah. Kedua, 

Penanaman Modal Negara (PMN) dikembalikan 

kepada komisi terkait, dan akan 

dibahas kembali dalam pembahasan 

APBN Perubahan 2016 mendatang,” jelas 

Taufik. 

APBN 2016 disepakati pendapatan 

negara sebesar Rp 1.822,5 triliun, dan 

belanja negara sebesar Rp 2.095 triliun. 

Asumsi Makro yang disepakati meliputi 

Pertumbuhan Ekonomi 5,3 persen, Inflasi 

4,7 persen, Kurs Rp13.900/US$, 

Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan 5,5 

persen, ICP (Indonesia Crude Price) US$ 

50/barel, Lifting Minyak 830.000 barel 

per hari, dan Lifting Gas 1.155 ribu barel 

setara minyak per hari. 

Selama kurun waktu 2015, Taufik juga 

aktif dalam kegiatan hubungan internasional. 

Salah satunya, ia menerima kunjungan 

Delegasi Komisi Anggaran Parlemen 

Tiongkok dipimpin Wakil Ketua 

Liu Xiuwen. Delegasi itu ingin bertukar 

pikiran dan berdiskusi terkait situasi 

ekonomi global termasuk pelemahan 

mata uang. Dalam situasi yang penuh 

tantangan global ini, Taufik berharap 

kedua parlemen bisa saling kerja sama 

dan saling mendukung. 

Taufik juga pernah menerima kunjungan 

Managing Director of International 

Monetary Fund (IMF) Christine 

Madeleine Odette Lagarde. Dalam kesempatan 

itu, IMF mengapresiasi apa 

yang dilakukan parlemen dan pemerintah 

Indonesia terhadap situasi global. 

Pertemuan yang sangat bersahabat ini 

sekaligus untuk tukar menukar informasi 

menyangkut perkembangan krisis 

global yang sangat terasa dampaknya di 

negara-negara berkembang. 

Terkait Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA), politisi asal dapil Jawa Tengah ini 

berharap, ada optimisme untuk menghadapi 

pasar bebas Asean yang telah 

berlangsung ini. Dengan atau tanpa 

program MEA, Indonesia tetap harus 

melakukan pergerakan untuk menghadapi 

tanta ngan globalisasi. (SF) FOTO: AN- 

DRI/PARLE/HR 


11

laporan utama 

KALEIDOSKOP KOMISI I DPR RI 

KOMIT PADA INDUSTRI 

PERTAHANAN DALAM NEGERI 

Kenapa harus ngotot. Itu pertanyaan 

yang muncul menanggapi rencana TNI 

AU untuk membeli pesawat helikopter 

buatan Italia-Inggris Agusta Westland 

AW101. Anggota Komisi I DPR Supiadin 

Aries Saputra mengingatkan pentingnya 

mengedepankan industri alutsista 

dalam negeri PT DI sesuai amanat UU 

no.16/2012 tentang Industri Perta hanan. 

Apalagi BUMN ini ternyata sudah menjalin 

bekerja sama dengan Airbus Helicopter 

untuk memproduksi pesawat 

sejenis, termasuk untuk kategori VVIP 

Kepresidenan. “Seharusnya Kasau tidak 

perlu ngotot untuk membeli heli AW101 

dan tidak perlu juga mendiskreditkan 

PT DI. Dana untuk pembelian itukan 

dari APBN, kalau nanti pemerintah memutuskan 

menunda atau membatalkan 

pembelian apakah Kasau juga tetap 

ngotot,” tekannya awal Desember lalu di 

Jakarta. 

Masih dalam kerangka fungsi pengawasan 

anggota Komisi I dari FPDIP 

Tugasus Hasanudin juga tidak kalah 

tegas dalam menyampaikan sikapnya. 

Helikopter Super Puma EC 225 menurutnya 

sudah diproduksi PT DI dan digunakan 

oleh 32 kepala negara di dunia 

termasuk AS dan Jerman, mengapa 

Indonesia kemudian melirik helikopter 

yang diproduksi negara lain dan baru 

digunakan empat kepala negara. Ia juga 

mengingatkan pasal 43 UU 16/2012 yang 

mengharuskan pemerintah mengedepankan 

industri pertahanan dalam 

negeri. Sorotan anggota dewan dan sejumlah 

pihak lainnya membuat Presiden 

Jokowi membuat keputusan akhir tetap 

menggunakan helikopter produksi PT 

DI. 

Keberpihakan Komisi Pertahanan 

DPR kepada industri petahanan dalam 

negeri juga seiring dengan upaya meningkatkan 

kemampuan alutsista TNI. 

Dukungan ini terlihat pada saat melaksanakan 

rapat kerja gabungan menghadirkan 

Menteri Pertahanan, Panglima 

TNI, Menteri Keuangan dan Menteri 

PPN/Kepala Bappenas pertengahan Oktober 

lalu. Wakil Ketua Komisi I Hanafi 

Rais menyebut pertemuan tersebut untuk 

memastikan dukungan pemerintah 

dalam upaya mencapai Minimum Essential 

Force (MEF) bagi kekuatan TNI. 

Sebelumnya ada hal menarik yang 

dilontarkan Menteri Pertahanan yaitu 

Pimpinan Komisi I DPR bersama Panglima TNI 

tentang pentingnya program bela negara. 

Sejumlah anggota dewan merespon 

positif wacana ini namun dengan 

catatan kritis yaitu perlu menetapkan 

payung hukum terlebih dahulu. Pada 

pasal 9 ayat 3 UU no.3/2002 dijelaskan 

ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, 

pelatihan dasar kemiliteran 

secara wajib dan pengabdian sesuai 

dengan profesi perlu diatur dalam 

UU. Masalahnya sampai saat ini legislasi 

terkait belum menjadi agenda pemerintah 

dan dewan. Problem lain adalah 

masalah anggaran untuk menuntaskan 

target melatih 100 juta warga negara, 

apalagi sampai saat ini sarana dan prasarana 

pelatihan yang dimiliki Kemenhan 

masih jauh dari cukup. “Kita dukung 

niat pemerintah tapi sebaiknya undangundangnya 

kita selesaikan dulu,” kata 

Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya. 

Terkait isu Laut Cina Selatan, Komisi 

I menilai ada eskalasi ketegangan di kawasan 

tersebut. Komisi I DPR mendukung 

Kementerian Pertahanan memperkuat 

pangkalan Tentara Nasional 

Indonesia di Pulau Natuna. Ketua Komisi 

I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan eskalasi 

ketegangan di Laut Cina Selatan 

ini juga sangat mungkin dipengaruhi 

oleh pertarungan ekonomi antara Cina 

dengan Amerika. Menurutnya Indonesia 

tidak bisa menutup mata bahwa 

banyak kasus konflik politik dan militer 

juga akan didorong oleh konflik kepentingan 

ekonomi. “Kita menyutujui usulan 

TNI untuk melakukan realokasi atau 

pergeseran anggaran di Kemenhan dan 

TNI sekitar sebesar Rp450 milyar untuk 

kebutuhan penguatan pangkalan TNI di 

Pulau Natuna,” ungkap Mahfudz Siddiq. 

FIT PROPER DAN MITRA BARU 

Sepanjang tahun 2015 Komisi I telah 

melakukan uji kepatutan dan kelayakan 

bagi calon duta besar, Kepala BIN dan 

Panglima TNI. Pertengahan September, 

menindaklanjuti surat presiden, 

33 dubes diuji kemampuannya oleh 47 

orang wakil rakyat. Bagi anggota Komisi 

I Djoko Udjianto kemampuan seorang 

dubes dalam memahami wilayah yang 

ditempatinya sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan tugas. Juni, giliran 

calon Kepala BIN Letjen TNI (Purn) 

Sutiyoso yang diuji. Purnawirawan yang 

sudah menjadi Ketua Umum PKPI ini 

berhasil mendapat dukungan walaupun 

sudah kepala tujuh. Sebagian besar anggota 

komisi menilai Bang Yos memiliki 

kompetensi dan pemikiran yang diperlukan 

dalam dunia intelejen. Seiring dengan 

itu untuk menunjang dan mengawal 

kinerja aparat intelejen, Komisi I 

telah memmbentuk Tim Pengawas Intelejen 

sesuai amanat UU no.17/2011 tentang 

Intelijen Negara. Selanjutnya giliran 

calon Panglima TNI Jenderal Gatot 

Nurmantyo yang mengikuti uji kepatutan 

dan kelayakan di Komisi Perta hanan 

ini. Kepala Staf TNI AD ini berhasil 

mendapat dukungan anggota Komisi I 

sehingga melaju mulus menjadi orang 

tertinggi di angkatan bersenjata RI. 

April lalu, Lembaga Sensor Film 

(LSF) secara resmi menjadi mitra kerja 

Komisi I. Wakil Ketua I Tantowi Yahya 

mengatakan keputusan ini jangan 

diterjemahkan kembalinya era represif. 

“Komisi I ini jangan dilihat dari sisi 

panser, alutsista dan aspek pertahanan 

semata. Kita ingin LSF mendorong film 

sebagai alat propaganda, mengawal 

kedaulatan bangsa. Itu yang dilakukan 

negara lain seperti Korea, Tiongkok, AS 

dalam menjual image bangsanya,” tekan 

dia. (IKY) FOTO: ANDRI/PARLE/HR 


laporan utama 

KALEIDOSKOP KOMISI II DPR RI 

Komisi II DPR Berhasil 

Perjuangkan Aspirasi Rakyat 

Rapat Kerja Komisi II dengan Mendagri 

Selama Periode 2015, Komisi II terus 

menjalankan tugas dan kewajibannya 

menjalankan fungsi pengawasan, fungsi 

anggaran dan fungsi legislasi dalam 

kerangka representasi rakyat. Di awal 

masa kerja Komisi II langsung dihadapkan 

pada tugas besar di bidang legislasi 

yaitu merevisi Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang (Perppu) 

no.1/2014 tentang Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) dan Perppu no.2/2014 

atas perubahan terhadap UU no.23/2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Kepastian untuk merevisi itu disepakati 

dalam Rapat Kerja Komisi II dengan 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Hukum dan HAM, Kamis (15/1/15). Kemudian 

dalam Raker dengan Mendagri 

dan MenkumHAM pada Senin (19/1/15), 

seluruh fraksi di Komisi II DPR ak hirnya 

menyetujui kedua Perppu tersebut 

menjadi Undang-Undang. Pada Rapat 

Paripurna DPR, Selasa (17/2/15) Perppu 

tersebut resmi disetujui untuk disahkan 

menjadi Undang-undang. 

Dalam hal pengawasan selain menggelar 

rapat-rapat dengan mitra kerja, 

Komisi II juga melakukan kunjungan 

kerja ke daerah dalam rangka meninjau 

berbagai permasalahan yang berkaitan 

dengan mitra kerja Komisi II. Dalam 

Kunjungan Komisi II ke Provinsi Aceh 

meninjau Arsip dan Perpustakaan Daerah, 

terkait permasalahan tanah di Aceh 

serta terkait persiapan Pilkada di Aceh. 

Terkait permasalahan tersebut, Komisi 

II juga lakukan kunjungan kerja ke Sumatera 

Barat, Riau serta daerah lainnya. 

Tentu kunjungan itu dalam kerangka 

fungsi pengawasan DPR. 

Kunjungan Kerja Komisi II ke Maluku 

Terkait dengan persiapan Pilkada 

Serentak 2015, Komisi II juga lakukan 

kunjungan kerja di berbagai daerah untuk 

mengecek persiapan pelaksanaannya. 

Sedangkan terkait Calon Daerah 

Otonom Baru (DOB), Komisi II juga 

mengecek kesiapan dan kelayak daerah 

daerah tersebut untuk di mekarkan. 

Dalam hal fungsi Anggaran, Komisi 

II intens membahasnya dengan Mitra 

Kerja Komisi II. Dalam hal ini Komisi II 

berhasil memperjuangkan pengangkatan 

Tenaga Honorer K1 dan K2 menjadi 

CPNS dan dimasukkan dalam RAPBN 

2016. 

Dalam Rapat Kerja Komisi II dengan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi menghasilkan 

6 keputusan yaitu yang pertama, 

Komisi II DPR RI dan KemenPAN- 

RB sepakat untuk mengangkat tenaga 

honorer K2 sejumlah 439.956 orang 

menjadi PNS melalui verifikasi, Selasa 

(15/09/2015). 

“Berkenaan dengan keputusan bersama 

tentang kebijakan pengangkatan 

tenaga honorer kategori I dan II akan 

diagendakan secepat-cepatnya sebelum 

pembicaraan RAPBN 2016,” ungkap 

Rambe. 

Sementara itu, anggota Komisi II Arteria 

Dahlan meminta pemerintah untuk 

melaksanakan enam keputusan atau 

rekomendasi tersebut. “Meski hanya 

merupakan keputusan tapi pemerintah 

harus menjalankan,” tegas Arteria Dahlan. 

Berkaitan dengan lanjutan pembahasan 

pagu anggaran tahun 2016 Kementerian 

PAN/RB, BKN dan KASN 

Komisi II melakukan pembahasan pada 

tanggal 21-22 September 2015. (SKR) FOTO: 

RIZKA, ANDRI/PARLE/HR 


13

laporan utama 

KALEIDOSKOP KOMISI III DPR RI 

RUU KUHP MULAI DIBAHAS 

Inilah RUU yang sejak lama selalu 

menjadi PR besar para Anggota DPR 

RI dari period ke periode. Dan Komisi 

III DPR akhirnya memulai kembali 

pembahasan RUU KUHP pada Juni 

2015. Dalam Prolegnas 2015-2019, RUU 

KUHP sudah dicanangkan bisa rampung 

dalam periode keanggotaan kali 

ini. 

meneguhkan kedaulatan hukumnya. 

PENYERAHAN DIM RUU KUHP 

Oktober 2015 daftar invetaris masalah 

(DIM) RUU KUHP diserahkan saat 

raker perdana dengan Menteri Hukum 

dan HAM yang baru Yasona Laolly. Ada 

2.394 DIM yang berhasil dinventarisir. 

DIM substansi 847, DIM substansi baru 

88, DIM memintapenjelasan 221, DIM 

redaksional 73, dan DIM bersifat catatan 

62. Komisi III membahas DIM ini dengan 

Menkum HAM. 

Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung bahas revisi UU KUHP 

Semua institusi hukum diundang 

Komisi III DPR untuk memberi masukan. 

Komisi III dan pemerintah mencanangkan 

pembaharuan sistem peradilan 

pidana terpadu. Sinkronisai dan harmonisasi 

juga sudah dilakukan. Masih 

banyak materi kontroversial dalam RUU 

warisan Pemerintah Kolonial Belanda 

ini. Seiring pembahasan RUU KUHP, 

Komisi III juga melakukan konsolidasi 

atas hukum pidana materiil, termasuk 

memperbarui kelembagaan penegak 

hukum. 

Pleno Komisi III DPR Tentang Pemilihan Anggota dan Ketua KPK secara voting dipimpin Ketua Komisi 

Azis Syamsudin 

KODIFIKASI PARSIAL KUHP 

Pembahasan RUU KUHP pada September 

2015 terus berlanjut. Kali ini 

isu kodifikasi total (tertutup) dan parsial 

(terbuka) jadi perdebatan antara 

pemerintah dan DPR. Komisi III DPR 

sendiri menginginkan pembahasan 

RUU ini dengan kodifikasi parsial. Bila 

dalam lima tahun ke depan, RUU ini 

belum rampung juga, Komisi III berusaha 

realistis, agar pembahasannya 

dengan kodifikasi parsial. 

Komisi III DPR sempat mengundang 

pakar hukum pidana Romli Atmasasmita 

dan mantan penasihat KPK Abdullah 

Hehamahua untuk membahas hal 

ini. Pihak pemerintah sendiri waktu itu 

menginginkan kodifikasi total. Untuk 

itu, Komisi III perlu mendengar argemumen 

pemerintah tentang filosofi dan 

latar pilihannya pada kodifikasi total 

tersebut. 

Dalam kodifikasi total, semua tindak 

pidana kejahatan khusus dilebur menjadi 

satu dalam KUHP. Contoh kejahatan 

khusus itu adalah tindak pidana korupsi, 

pelanggaran HAM berat, narkotika, pencucian 

uang, dan perdagangan manusia. 

Romli Atmasasmita di hadapan Komisi 

III berpendapat, hendaknya hukum di 

Indonesia tidak terinspirasi pada hukum 

umum (kodifikasi total). Dengan 

kodifikasi parsial, justru Indonesia bisa 

CAPIM KPK 

Setelah melalui seleksi ketat, akhirnya 

para calon pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan 

fit and profer test di Komisi III pada 

Desember 2015. Ada sepuluh calon yang 

melakukan tes. Kesepuluh nama itu 

adalah Saut Situmorang, Surya Chandra, 

Alexander Marwata, Basariah Panjaitan, 

Agus Rahardjo, Sujanarko, Johan 

Budi Sapto Prabowo, Laode Muhammad 

Syarif, Busro Muqoddas, dan Robby Arya 

Brata. 

Yang menarik ada satu calon perempuan 

yang masuk sebagai capim KPK, 

yaitu Basariah Panjaitan. Ia juga satusatunya 

yang berasal dari Polri. Wakil 

Ketua Komisi III Benny K Harman berharap, 

para calon yang mengikuti seleksi 

ini bisa menjadi harapan masyarakat 

agar lembaga antirasuah ini eksis dan 

kuat. (SPY/MH) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW 


laporan utama 

KALEIDOSKOP KOMISI IV DPR RI 

KOMISI IV DAN 

PEMERINTAH BAHU 

MEMBAHU MINIMALISIR 

DAMPAK EL NINO 

Ketua Komisi IV DPR Edy Prabowo bersama Menteri Kehutanan Siti Nurbaya 

Tahun 2015, hampir seluruh wilayah Indonesia terkena 

dampak dari iklim El Nino. El Nino ini berdampak terhadap 

kondisi cuaca Indonesia. 

El Nino pernah menimbulkan kekeringan panjang di Indonesia. 

Curah hujan berkurang dan keadaan bertambah menjadi 

lebih buruk dengan meluasnya kebakaran hutan dan asap 

yang ditimbulkannya. 

Disektor irigasi, hasil kajian menyebutkan bahwa kondisi 

beberapa DAS di Indonesia cukup kritis dan jumlahnya semakin 

banyak, khususnya di Jawa. Berdasrkan analisis terhadap 

data debit minimum dan maksimum dari 52 sungai yang tersebar 

di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke terlihat 

bahwa jumlah sungai yang debit minimumnya berpotensi untuk 

menimbulkan masalah kekeringan meningkat. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa daerah aliran sungai di wilayah Indonesia 

setelah tahun 1990- banyak yang sudah mengalami 

degradasi sehingga adanya penyimpangan iklim dalam bentuk 

penurunan atau peningkatan hujan jauh dari normal akan 

langsung menimbulkan penurunan atau peningkatan yang 

tajam dari debit minimum atau debit maksimum (kekeringan 

hidrologis). 

Komisi IV telah meminta Kementerian Pertanian (Kementan) 

serius mengantisipasi kekurangan produk pangan dalam 

negeri akibat kemarau panjang. 

Dua agenda besar ketahanan pangan mengalami gangguan 

akibat musim kemarau yang berkepanjangan, yakni agenda tanam 

dan panen. Dengan gagalnya dua agenda tersebut, maka 

stok pangan selama dua periode masa tanam bisa terganggu. 

Komisi IV juga memberikan solusi terkait pelimpahan anggaran 

untuk kegiatan antisipasi kekeringan, di antaranya pembelian 

pompa di sejumlah daerah. 

Kementerian Pertanian pun menyampaikan pada Komisi IV, 

akan mengantisipasi dampak El Nino sehingga ada beberapa 

langkah diambil salah satunya mengubah beberapa kegiatan 

anggaran yang penyerapannya tidak optimal dialihkan untuk 

mengantisipasi kekeringan ini. 

Selain pembelian pompa air untuk daerah rawan kering, 

Kementerian Pertanian dan Komisi IV juga telah membuat sumur 

sintesis bagi daerah yang memang sulit akses sungainya 

atau tidak adanya sumber air. 

Pembuatan sumur sintesis itu merupakan solusi jangka 

pendek. Tentunya dalam jangka panjang nanti Komisi IV DPR 

akan meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan 

Kementerian Pekerjaan Umum karena berhubungan dengan 

irigasi dan bendungan air dan Kementerian Kehutanan untuk 

mulai menanami. 

Selain itu, Ancaman kebakaran hutan dan asap pekat terjadi 

di wilayah Sumatera dan Kalimantan berlangsung hingga 

November 2015. Bahkan, hal tersebut bukan hanya mengancam 

kedua wilayah itu melainkan juga kawasan hutan lereng 

Gunung Merbabu, Jawa Tengah; dan Gunung Watangan Puger, 

Kabupaten Jember. 

Adanya titik panas atau hotspot di Sumatera, yang tersebar 

di wilayah Jambi, Sumatera Selatan dan Pekan Baru, Rengat, 

Pelalawan. bisa dibilang parah, dan ini ditambah pengaruh siklon 

tropis selain El Nino. 

Komisi IV berharap pemerintah dapat mengambil pelajaran 

atas musibah kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang 

beberapa waktu lalu terjadi dan menimbulkan masalah besar, 

hingga ke negara lain, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi 

saat musim kemarau di tahun mendatang. 

Patut disayangkan sebagian Peraturan Daerah tidak melarang 

pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan. 

Namun hendaknya hal tersebut harus terlebih dahulu membuat 

batasan area hutan yang akan dibuka untuk lahan baru. 

Dan juga mewajibkan masyarakat dan perusahaan yang ingin 

membuka lahan untuk terlebih dahulu membuat pompa air 

guna memadamkan api jika meluas melebihi batasan wilayah 

hutan yang akan dibuka lahan baru. 

Komisi IV DPR mengapresiasi pemerintah dalam hal penanganan 

kebakaran hutan dan lahan, atas langkah-langkah 

pengendalian kebakaran hutan serta kabut yang ditimbulkannya. 

Bahkan Komisi IV juga meminta pemerintah, dalam hal 

ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak 

tegas pelaku pembakaran. 

Seperti diketahui, sejak terjadinya kebakaran hutan dan 

lahan gambut, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian 

mencapai lebih dari Rp200 trilliun. 

Komisi IV juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan 

anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran 

hutan dan lahan. Selain itu, disarankan juga dalam RAPBN 

2016, pemerintah menganggarkan restorasi kawasan hutan 

dan lahan pasca bencana kebakaran sehingga bencana serupa 

tidak terulang. (AS) FOTO: RIZKA/PARLE/IW 


15

laporan utama 

KALEIDOSKOP KOMISI V DPR RI 

MENUJU ZERO ACCIDENT MELALUI PANJA KESELAMATAN 

TRANSPORTASI DAN PENERBANGAN NASIONAL 

Tim Kunker Komisi V DPR meninjau aktivitas bongkar muat di pelabuhan NTB 

Memasuki akhir tahun 2015, Komisi 

V DPR terus menunjukkan peningkatan 

kinerja yang baik, dalam setahun ini, 

Komisi V DPR sebagai salah satu wujud 

pelaksanaan fungsi representasi politik 

anggota dewan, intens melakukan 

kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke 

daerah-daerah termasuk ke daerah pemilihan 

(dapil) untuk berkomunikasi 

langsung dengan konstituen baik di masa 

reses maupun di luar reses. 

Hal ini dimaksudkan agar para wakil 

rakyat dengan konstituen lebih dekat 

dan menyerap langsung aspirasi, kemudian 

melakukan serangkaian tindakan 

advokasi atas aspirasi tersebut dalam 

bentuk kebijakan. Seperti halnya, di awal 

2015, Komisi V DPR yang memiliki ruang 

lingkup infrastruktur dan perhubu ngan 

itu mendukung dibentuknya Panitia 

Kerja (Panja) keselamatan transportasi 

dan penerbangan nasional yang bertujuan 

melakukan review peraturan terkait 

penerbangan. 

Masih dalam rangka penguatan sektor 

perhubungan, Tim Kunjungan Kerja 

(Kunker) Komisi V DPR yang dipimpin 

Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Francis 

juga meninjau langsung aktivitas di 

Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB. 

Tim ini menyoroti lamanya waktu tunggu 

sandar dan aktivitas bongkar muat 

di pelabuhan yang menjadi penghubung 

Jawa, Bali dan NTT ini. 

Bahkan di tempat yang sama, Tim 

Kunker Komisi V DPR juga meninjau sejumlah 

permasalahan terkait aspek keamanan 

dan kenyamanan yang dianggap 

masih perlu diperbaiki manajemen PT 

Angkasa Pura I yang mengoperasikan 

Bandara Internasional Lombok, NTB. Hal 

ini penting karena bandara ini cukup sibuk 

melayani maskapai dari dalam maupun 

mancanegara. 

Terkait sektor infrastruktur, kinerja 

Komisi V DPR juga patut diapresiasi. 

Komisi V DPR membentuk Tim Kunjungan 

Spesifik untuk meninjau sejumlah 

tanggul besar sungai Cimanuk, Jatibarang, 

Indramayu yang jebol 16 Maret lalu 

yang menyebabkan ribuan rumah, sekolah 

dan masjid kebanjiran. 

Pada April 2015, Tim Kunjungan Spesifik 

Komisi V DPR juga melakukan kunjungan 

kerja ke Pemprov Bali, akademisi 

dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

(LPJK) dalam rangka menyerap 

aspirasi sejumlah pihak di Bali terkait penyempurnaan 

RUU Jasa Konstruksi. 

Di bulan yang sama, Tim kunjungan 

kerja Komisi V DPR juga meninjau langsung 

Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara 

untuk melihat dari dekat fasilitas yang 

ada, proyek yang sedang dikerjakan, dan 

kendala pembangunan apa saja yang ada 

di pelabuhan tersebut. 

Pada bulan Mei di 2015, DPR juga menyatakan 

siap untuk membahas RUU 

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 

Selain RUU Tapera, Komisi V DPR juga 

mendorong RUU Arsitek untuk mengatur 

mengenai profesionalisme dan integritas 

profesi, perlindungan profesi arsitek dan 

ketentuan sanksi pada bidang arsitek ini. 

Sementara itu, dalam rangka melakukan 

Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan, 

Komisi V DPR melakukan Kunjungan 

Kerja Spesifik meninjau persiapan 

infrastruktur dan angkutan lebaran ke 

Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah secara 

marathon melalui jalur darat. 

Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR 

yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR 

Yudi Widiana meninjau Tol Dalam Kota 

arah Cikampek dan terlebih dahulu meninjau 

kesiapan Tol Cikopo – Palimanan 

(Cipali) Provinsi Jawa barat. Beberapa 

titik yang akan menjadi fokus perhatian 

rombongan Komisi V DPR antara lain 

ruas Tol Subang – Palimanan sepanjang 

78 Km dan ruas Tol Palimanan – Kanci 

sepanjang 26 km. 

Banyak catatan kritis Komisi V DPR 

menyangkut penyelenggaraan angkutan 

lebaran 2015. Dari angkutan Udara, laut, 

dan darat terus dipantau Komisi V. Perlu 

ada perbaikan sistem manajemen angkutan 

lebaran yang dilakukan pemerintah 

pusat dan otoritas angkutan umum. 

Sementara di awal September, Komisi 

V DPR menyampaikan keprihatinanya 

atas semakin meluasnya dampak kebakaran 

hutan di sejumlah daerah. Kabut 

asap mulai mengganggu aktivitas bahkan 

negara tetangga seperti Malaysia 

dan Singapura. Pemerintah diminta 

menuntaskan permasalahan kabut asap 

sesegera mungkin. 

Komisi V DPR juga memperjuangkan 

kenaikan pagu anggaran yang diusulkan 

Badan Nasional Pencarian dan 

Pertolong an (Basarnas) dan BMKG 

pada saat pembicaraan pendahuluan 

RAPBN TA 2016 untuk membiayai program-program 

prioritas sesuai dengan 

mekanisme pembahasan anggaran di 

Badan Anggaran DPR. 

Sementara itu, di akhir 2015, Panja 

Keselamatan Penerbangan Nasional 

Komisi V DPR menyampaikan sejumlah 

hasil rekomendasi dari hasil kerja 

Panja kepada pemerintah dan mendesak 

pemerintah melaksanakan seluruh 

rekomendasi yang sudah Panja sampaikan. 

(NT) FOTO: ANDRI/PARLE/HR 


laporan utama 

KALEIDOSKOP KOMISI VI DPR RI 

RAPAT MARATON PMN 

Mengawali tahun 2015, Komisi VI 

DPR RI disibukkan dengan menggelar 

rapat maraton soal Penyertaan Modal 

Negara (PMN). Komisi VI membentuk 

Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan 

pengawasan atas program pemerintah 

menyuntikkan anggaran ke sejumlah 

BUMN. Seperti diketahui, Pemerintahan 

Joko Widodo merilis beberapa program 

unggulan, seperti pembangunan infrastruktur 

dan tol laut. 

Untuk melicinkan program tersebut, 

pemerintah menggelontorkan anggaran 

ke BUMN pilihan. Dan Komisi VI sempat 

membentuk dua tim Panja untuk membahas 

PMN dengan sejumlah BUMN. 

Pada APBN-P 2015 tercatat PMN yang 

diajukan sebesar Rp 72,9 triliun. Ada 35 

BUMN yang mengajukan proposal untuk 

mendapatkan PMN dari pemerintah. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan 

(Dapil Jabar VI) pada akhir Janua ri 

menjelaskan, Panja PMN ini i ngin mengorek 

lebih jauh tentang kinerja korporasi 

dan operasional beberapa BUMN yang 

diundang. “Lalu, kita juga ingin tahu 

bagaimana BUMN tersebut tanpa PMN 

dan setalah mendapat PMN,” ka tanya. 

Dari rapat dengan beberapa BUMN 

tersebut akan terlihat mana yang sehat 

dan mana yang tidak sehat. 

TINJAU DJAKARTA LLOYD 

Tim Komisi VI DPR tinjau PT. Djakarta 

Lloyd (D’Lloyd) di Pelabuhan 

Tanjung Priok, Jakarta. Peninjauan ini 

terkait dengan PMN yang diberikan untuk 

D’Lloyd sebesar Rp 350 miliar. April 

2015, Tim Komisi VI melihat dari dekat 

program perbaikan kapal sekaligus 

pembelian kapal baru oleh D’Lloyd dari 

anggaran PMN yang sudah dikucurkan. 

Kapal-kapal yang sedang diperbaiki 

u mumnya sudah mengalami korosi di 

lambung dan berumur tua. 

Kapal Sam Ratulangi adalah salah 

satu dari program revitalisasi kapal yang 

dilakukan D’Llyod. Kapal ini memiliki 

kapasitas 1.600 kontainer dan dibuat tahun 

2001. Nilai perbaikan kapal mencapai 

Rp 38,1 miliar. Dengan menggunakan 

speed boot, Tim Komisi VI mendekati tiga 

kapal di perairan teluk Jakarta. Dua kapal 

lainnya adalah kapal Jatiwangi yang 

menelan anggaran perbaikan sebesar Rp 

22,6 miliar. Dan kapal Lhoksemawe butuh 

anggaran Rp 19,2 miliar. 

Komisi VI DPR sidak ke Pasar Tebet 

KUNJUNGI PASAR TEBET TIMUR 

Jelang Ramadan pada Juni 2015, 

Komisi VI DPR RI kunjungi Pasar Tebet 

Timur, Jakarta Selatan. Harga-harga kebutuhan 

bahan pokok waktu itu membumbung 

tinggi di tingkat pengecer. 

Selain lonjakan harga, Komisi VI juga 

banyak menemukan produk makanan 

tanpa label. Dipimpin Ketua Komisi VI 

DPR Achmad Hafisz Tohir dan Wakil 

Ketua Heri Gunawan, tim Komisi VI 

menyisir setiap pedagang sembako di 

dalam pasar. 

Dialog dengan para pedagang pasar 

terjadi begitu cairnya. Heri Gunawan 

sempat menanyakan harga beberapa komoditas. 

Tempe, misalnya, ukuran kecil 

dijual Rp 2500, ukuran sedang Rp 5.000, 

dan ukuran besar Rp 6000. Harga beras 

bermerek dijual mulai Rp 18.500/kg 

atau Rp 9.000/liter. Tim Komisi VI juga 

memberi penjelasan kepada para pedagang 

yang menjual produk kue tanpa label. 

Izin pembuatan label tak dipungut 

biaya. Temuan banyaknya jajanan pasar 

tanpa label mengindikasikan lemahnya 

pengawasan oleh pemerintah. 

BENTUK PANJA PELINDO II 

September 2015, Komisi VI membentuk 

Panja Pelindo II untuk menyelidiki 

kontrak konsesi anak perusahaan Pelindo 

II, JICT kepada perusahaan asal 

Pimpinan Komisi VI DPR panggil Dirut Pelindo II 

Hong kong, Hutchison Port Holding 

(HPH). Kasus ini telah mengundang perhatian 

publik dan memenuhi headline 

media massa. Pasalnya, Pelindo II telah 

memperpanjang kontrak tanpa melibatkan 

regulator pelabuhan (Kemenhub). 

Kasus ini juga berawal dari kunjungan 

mendadak Presiden Joko Widodo 

ke Tanjung Priok dan mempersoalkan 

dwelling time. 

Dirut Pelindo II RJ. Lino dinilai 

telah melanggar UU No.17/2008 tentang 

Pelayaran. Tak hanya melanggar 

UU, Lino juga telah mengabaikan tiga 

surat mantan Menteri Perhubungan 

yang melarang perpanjangan konsesi 

kepada HPH. Nilai kontrak juga tak sesuai 

yang diharapkan. Kontrak pertama 

tahun 1999, HPH membayar USD 243 

juta. A nehnya, pada kontrak kedua, HPH 

hanya diwajibkan membayar USD 215 

juta untuk 20 tahun kemudian. 

Semua pihak yang terkait dengan 

persoalan ini dipanggil ke rapat Panja. 

Bahkan, Ketua Komisi VI Achmad Hafisz 

Tohir, menyatakan, Panja bisa saja mengunjungi 

HPH ke Hongkong untuk melihat 

seperti apa profil perusahaan ini. 

Panja menilai, JICT sudah bisa dikelola 

oleh anak bangsa sendiri, tak perlu lagi 

asing ikut mengelola pelabuhan. Bahkan, 

menurut Wakil Ketua Komisi VI Heri 

Gunawan, ada pendapatan ke kas negara 

sebesar USD 160 juta bila JICT dikelola 

mandiri oleh putra putri terbaik bangsa. 

(MH) FOTO: AYU, ANDRI/PARLE/HR 


17

laporan utama 

KALEIDOSKOP KOMISI VII DPR RI 

Dan yang menjadi sorotan adalah 

perusahaan tambang asing raksasa PT. 

Freeport Indonesia yang beroperasi 

di Papua. Panja Smelter mendesak PT. 

Freeport membangun smelter di Papua. 

Komisi VII berkepentingan mengawal 

isu penting ini. Dan dari hasil konsultasi 

Presiden, Wakil Presiden, beserta Pimpinan 

DPR, pembangunan smelter ditempatkan 

di Mimika, Papua. 

Dengan pembangunan smelter ini, 

limbah industri pertambangan bisa 

terkontrol dengan baik. Komisi VII menyerukan 

agar pemerintah dan Freeport 

melakukan pengawasan berkala 

terhadap pembangunan smelter, agar 

masyarakat yang tinggal di lingkungan 

pertambangan tidak terdampak dari buruknya 

pengolahan limbah. 

Suasana rapat Komisi VII dengan Kementerian ESDM 

RENEGOSIASI FREEPORT HARUS 

LIBATKAN PEMPROV PAPUA 

Januari 2015, Komisi VII DPR RI sudah 

mendesak pada Menteri ESDM 

Sudirman Said agar melibatkan Pemerintah 

Provinsi Papua dalam renegosiasi 

kontrak karya PT. Freeport Indonesia. 

Pelibatan Pemprov Papua dalam kontrak 

karya selalu disuarakan Komisi VII kepada 

setiap Menteri ESDM yang sedang 

menjabat. Rapat ketika itu dihadiri pula 

perwakilan SKK Migas, BPH Migas, dan 

Pertamina. 

Pembangunan smelter juga sudah 

disuarakan Komisi VII kepada Freeport 

sesuai amanat UU No.4/2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara 

(Minerba). Wakil Ketua Komisi VII DPR 

Satya Widya Yudha mendesak Menteri 

ESDM meninjau kembali MoU yang ditandatangani 

Dirjen Minerba dengan PT. 

Freeport pada 25 Januari 2015. Sekali lagi 

MoU tersebut harus disesuaikan dengan 

UU Minerba. 

Pada kesempatan itu, Komisi VII DPR 

juga meminta Menteri ESDM menyiapkan 

regulasi untuk memberikan kepastian 

hukum bagi wilayah kerja migas 

yang akan habis masa kontraknya. Regulasi 

kontrak terutama ditujukan bagi perusahaan 

nasional, baik BUMN, BUMD, 

dan swasta nasional. 

BENTUK PANJA SMELTER 

Pembangunan smelter untuk dunia 

pertambangan sudah sangat mendesak. 

Komisi VII DPR memandang penting 

pengawasan terhadap pembangunan 

smelter ini. Pada Februari 2015, Komisi 

VII DPR membentuk Panja Smelter untuk 

menjalankan fungsi pengawasan 

terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan. 

Smelter sendiri merupakan 

fasilitas pengolahan dan pemurnian 

mineral yang harus ada pada semua perusahaan 

pertambangan. 

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudya 

SEPAKATI ANGKA SUBSIDI 

LISTRIK 

Komisi VII DPR menyapakati penetapan 

angka subsidi listrik untuk tahun 

2016, yaitu sebesar Rp 67 triliun hingga 

Rp 71 triliun. Angka tersebut ternyata 

lebih besar dari angka yang diajukan 

pemerintah sebesar Rp 60,14 triliun 

hingga Rp 63,18 triliun. Inilah yang 

mengemuka menjadi butir kesepakatan 

antara Komisi VII dengan Menteri 

ESDM, Juni 2015. 

Pada kesempatan itu, DPR RI menolak 

keinginan pemerintah untuk menaikkan 

tarif listrik dengan alasan masyarakat 

Indonesia belum siap untuk menerima 

kenaikan tarif listrik. “DPR RI mempertimbangkan 

keadaan ekonomi sedang 

tidak baik, maka Komisi VII 

DPR tidak bisa menyetujui 

kenaikan tarif listrik,” jelas 

Tamsil Lindrung, Wakil 

Ketua Komisi VII yang memimpin 

raker. 

DIVESTASI SAHAM 

FREEPORT 

Komisi VII DPR RI pada 

Oktober 2015 mendesak 

Pemerintah segera menyambut 

divestasi saham 

PT.Freeport Indonesia. Divestasi 

merupakan amanat 

UU No.4/2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, yang 

tujuannya agar penguasaan nasional 

atas lahan per tambangan mineral yang 

masih dikuasai perusahaan asing bisa 

semakin besar. Divestasi harus diambil 

Pemerintah. bila Pemerintah tidak 

mampu, ada BUMN pertambangan yang 

bisa ambil alih. (MH) FOTO: ANDRI/PARLE/IW 


laporan utama 

KALEIDOSKOP KOMISI VIII DPR RI 

PERJUANGAN 

KOMISI VIII DI TAHUN 

KAMBING KAYU 

Tahun 2015 telah banyak yang diperjuangkan 

Komisi VIII bagi masyarakat 

Indonesia. Masukan, dorongan dan 

desakan kepada para mitra kerjanya 

seperti Kementerian Sosial, Kementerian 

Agama, Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), Baznas dan beberapa 

badan lainnya tak lain adalah demi kesejahteraan 

rakyat Indonesia. Berikut 

beberapa diantara sekian banyak perjuangan 

Komisi VIII yang berhasil 

dirangkum Parlementaria. 

MENURUNKAN BIAYA 

PERJALANAN IBADAH HAJI 

Setelah berhasil membuat Undang-Undang 

34 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan keuangan haji pada tahun 

2014, di tahun 2015 ini Komisi 

VIII DPR berhasil menurunkan BPIH 

(Biaya Perjalanan Ibadah Haji) 2015. 

Pada tahun 2014 BPIH yang dibebankan 

kepada para calon jemaah 

haji sebesar 3.219 Dolar Amerika. 

Berkat desakan dari Komisi VIII 

BPIH tahun 2015 turun sebesar 502 dolar 

Amerika Serikat, menjadi 2.717 dolar 

Amerika. 

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan 

Daulay mengatakan bahwa penurunan 

BPIH tahun ini adalah penurunan 

yang paling drastis dalam sejarah penyelenggaraan 

haji Indonesia. Sebagai 

perbandingan, pada 2010 besaran BPIH 

adalah USD 3.364. Tahun 2011 turun 

menjadi USD 3.357, tahun 2012 kembali 

naik menjadi USD 3.617, tahun 2013 turun 

menjadi USD 3.527 atau sama dengan 

tahun 2011, pada tahun 2014 turun 

menjadi USD 3.219. Dan yang paling besar 

dan signifikan penurunannya adalah 

2015 dimana ditetapkan menjadi sebesar 

USD 2.717. 

MENDESAK PEMERINTAH 

MEMBANGUN RUMAH KORBAN 

ERUPSI SINABUNG 

Masih di awal tahun 2015, tepatnya 

bulan Mei, Komisi VIII DPR RI berhasil 

mendesak mitra kerjanya, BNPB 

(Badan Nasional Penanggulangan Bencana) 

merelokasi korban erupsi Gunung 

Sinabung Sumatera Utara. Sejatinya 

erupsi Gunung Sinabung ini dimulai 

sejak tahun sebelumnya, namun saat 

itu masyarakat di jarak tertentu masih 

memilih menetap di rumah yang 

telah dihuninya selama puluhan tahun 

itu. Namun awal tahun 2015 gunung 

ini kembali mengeluarkan lahar panas, 

hingga akhirnya masyarakat dievakuasi, 

bahkan beberapa desa terpaksa direlokasi 

guna menghindari jatuhnya korban 

jiwa. Komisi VIII DPR mendesak pemerintah 

untuk segera membangun rumah 

warga yang direlokasi. 

Komisi VIII DPR RI menerima masyarakat penyandang 

disabilitas 

Atas desakan tersebut, Kepala 

BNPB, Syamsul Maarif beserta Ketua 

Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan 

Daulay, Selasa (5/5) menyerahkan 103 

dari 370 unit rumah tahap pertama bagi 

korban erupsi gunung Sinabung yang 

direlokasi dari desa Bakerah di Siosar, 

Kecamatan Merk, Kabupaten Karo Sumatera 

utara. Pembangunan rumah 

akan dilanjutkan kembali mendatang 

dengan total jumlah rumah yang direncanakan 

dibangun adalah 2.053 yang 

secara bertahap akan terus dilanjutkan. 

MENDESAK PENINGKATAN 

ANGGARAN KEMEN PP & PA 

Meningkatnya angka kekerasan terhadap 

anak dan perempuan mendorong 

Komisi VIII DPR RI untuk mendesak mitra 

kerjanya Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan anak 

(Kemen PP & PA) untuk meningkatkan 

kinerjanya. Desakan tersebut didukung 

dengan peningkatan anggaran yang 

diberikan Komisi VIII DPR kepada mitra 

kerjanya tersebut. Pada akhirnya 

pemerintah menyetujui peningkatan 

anggaran yang diberikan Komisi VIII 

kepada Kemen PP & PA, dari sekitar 217 

Miliar pada tahun sebelumnya, menjadi 

sebesar 1,269 triliun untuk Pagu anggaran 

tahun 2016 mendatang. 

“Kami mengapresiasi peningkatan 

anggaran yang diberikan pemerintah 

kepada Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

(PP&PA) sebesar 1,269 triliun untuk 

Pagu anggaran tahun 2016. Ini merupakan 

sejarah tersendiri, dan tentunya 

atas desakan Komisi VIII untuk memberikan 

tambahan anggaran dibanding 

tahun-tahun sebelumnya yang hanya 

sekitar 217 Miliar,”ungkap Saleh usai 

Rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Yohana S Yembise, Senin 

(31/8) di Senayan Jakarta. 

PERJUANGKAN HAK 

PENYANDANG DISABILITAS 

LEWAT RUU PENYANDANG 

DISABILITAS 

Dipenghujung tahun 2015, Komisi 

VIII DPR RI akhirnya resmi mengesahkan 

RUU Penyandang Disabilitas 

menjadi RUU inisiatif DPR dan menjadi 

Prolegnas.RUU ini menggantikan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 

tentang Penyandang Cacat. 

Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa 

Amaliah mengatakan perubahan undang-undang 

itu lebih kepada merubah 

paradigma di masyarakat. Undangundang 

sebelumnya itu lebih menitik 

beratkan pada pelayanan dan belas kasihan 

(charity based). Sementara RUU 

tentang Penyandang Disabilitas ini berparadigma 

lebih kepada pemenuhan hak 

penyandang disabilitas (right based), 

baik hak ekonomi, politik, sosial maupun 

budaya. 

“Munculnya inisiati RUU Disabilitas 

ini karena para penyandang disabilitas 

masih banyak mengalami diskriminasi 

baik secara fisik, mental, intelektual, 

juga sensorik saat berinteraksi di lingkungan 

sosialnya,” jelasnya usai sidang 

paripurna hari Selasa (20/10). (AYU) FOTO: 

NAEFUROJI/PARLE/HR 


19

laporan utama 

KALEIDOSKOP KOMISI IX DPR RI 

KOMISI IX BERPENDAPAT KASUS ANESTESI RS 

SILOAM MUSIBAH 

Di awal tahun 2015 ini, kembali kita dikejutkan dengan 

meninggalnya dua pasien di Rumah Sakit Siloam Karawaci, 

Tangerang. Dua pasien di rumah sakit ini, meninggal dunia 

setelah diberi injeksi Buvanest Spinal produk PT Kalbe Farma. 

Pasien pertama adalah seorang wanita yang menjalani operasi 

caesar dan pasien kedua adalah seorang laki-laki yang 

menjalani operasi urologi. Keduanya langsung dibawa ke ruang 

ICU. Namun, kurang dari 24 jam nyawanya tak tertolong. 

Sementara itu, untuk pasien yang menjalani operasi caesar, 

bayinya selamat. 

Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Kementerian 

Kesehatan, Buvanest Spinal yang diberikan ternyata bukan 

berisi Bupivacaine yang merupakan obat bius, akan tetapi 

berisi asam traneksamat golongan antifibrinolitik yang bekerja 

mengurangi pendarahan. Pihak RS Siloam mengaku sudah 

melakukan tindakan operasi sesuai prosedur. 

Terkait kasus tersebut, Komisi IX DPR RI membentuk Panitia 

Kerja (Panja) dan langsung melakukan investigasi ke rumah 

sakit Siloam Karawaci dan ke PT Kalbe Farma di Bandung. 

Panja dibentuk bukan untuk menentukan siapa yang salah dan 

benar, tetapi untuk mendapatkan rekomendasi kepada pemerintah 

sebagai dasar tindak lanjut masalah ini. 

Selain melakukan investigasi ke RS Siloam Karawaci dan 

PT Kalbe Farma, Panja juga memanggil seluruh pemangku di 

bidang kesehatan, seperti Menteri Kesehatan, Kepala Badan 

POM, Komite Nasioanl Keselamatan Pasien Rumah Sakit, 

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Perhimpunan 

Dokter Anestesi, Ikatan Apoteker Indonesia, Asosiasi Farmasi 

Indonesia (Gabungan Perusahaan/GP Farmasi Indonesia) dan 

International Pharmaethical Manufactories Group. 

Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI menemukan bahwa 

kasus meninggalnya pasien yang diduga karena injeksi obat 

Buvanest Spinal 0,5% Heavy 4 ml/5 (Bupivacaine HCI) produksi 

Industri Farmasi PT. Kalbe Farma, Tbk. hanya terjadi di 

Rumah Sakit Siloam Karawaci. Panja Kasus Anestesi Komisi IX 

DPR RI tidak menemukan kasus serupa terjadi di rumah sakit 

atau fasilitas pelayanan kesehatan lain. 

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan, Panja Kasus 

Anestesi Komisi IX DPR RI merekomendasikan bahwa kejadian 

ini adalah musibah di dalam dunia kesehatan sehingga menjadi 

momentum untuk segera melakukan perbaikan mendasar 

terkait prosedur dan mekanisme penanganan kasus atau kejadian 

serupa baik di Rumah Sakit maupun di Industri Obat. 

Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta PT. Kalbe 

Farma, Tbk, melakukan corrective action preventive action 

(CAPA) sesuai CPOB yang ditentukan oleh BPOM secepatnya. 

Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka Panja Kasus Anestesi 

Komisi IX DPR RI meminta BPOM untuk mencabut segel dan 

mengaktifkan kembali line 6 sehingga dapat berproduksi kembali. 

Panja Kasus Anestesi Komisi IX DPR RI meminta kepada 

Rumah Sakit Siloam Karawaci untuk mematuhi ketentuan 

Kunjungan Komisi IX DPR RI ke RS Siloam Karawaci 

dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit, khususnya pasal 32 terkait hak pasien secara konsisten 

sehingga pasien dapat terlindungi. 

Selain membentuk Panja Anestesi, Komisi IX DPR juga 

membentuk Panja BPJS Kesehatan, Panja Tenaga Kesehatan, 

dan Panja Kesehatan Haji. 

Panja BPJS Kesehatan dibentuk karena banyaknya permasalahan 

yang timbul terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan 

nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan yang 

telah digulirkan pemerintah sejak Januari 2014. 

Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan program 

jaminan kesehatan nasional tersebut. Mulai dari aktivasi keanggotaan, 

e-catalog, pelayanan fasilitas kesehatan dan aneka 

masalah lain kerap dikeluhkan masyarakat maupun pelayanan 

kesehatan. 

Sementara itu, Panja Tenaga Kesehatan Komisi IX dibentuk 

adalah untuk mengawal perekrutan CPNS Tenaga Kesehatan 

di tahun 2016 terutama terhadap 42.000 Bidan PTT. Hal 

tersebut, didasarkan pada Keputusan Presiden Joko Widodo 

yang tidak akan menghentikan perekrutan CPNS, khususnya 

tenaga kesehatan. 

Komisi IX DPR RI berharap perekrutan tersebut harus 

memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangan lamanya 

pengabdian. Tenaga kesehatan khususnya bidan dan perawat 

yang diangkat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi 

Pegawai Tidak Tetap (PTT) telah diusulkan kepada Kemen 

PAN untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Pertimbangannya 

adalah karena PTT ini telah mengabdi cukup lama dan bertugas 

di daerah terpencil. Namun, masalah ini belum disetujui 

karena harus memiliki regulasi sebagai payung hukum. 

Sedangkan untuk memberikan pengawasan kesehatan bagi 

jemaah haji yang akan beribadah di tahun 2015 ini, Komisi 

IX DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Kesehatan Haji. 

Panitia ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap 

persiapan dan juga pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan 

terhadap para jemaah haji, khususnya bagi jemaah 

haji dengan resiko tinggi. 

Dewan berharap bahwa seluruh fasilitas kesehatan haji 

mulai sebelum keberangkatan jemaah haji, kemudian mereka 

masuk ke embarkasi, dan mereka terbang kemudian sampai di 

madinah, ini harus dapat perhatian secara sungguh-sungguh 

dari Kementerian Kesehatan. (SC) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR 


laporan utama 

KALEIDOSKOP KOMISI X DPR RI 

SEPAKAT HAPUS PASAL 

KRETEK PADA RUU 

KEBUDAYAAN 

Penyerahan palu pimpinan kepada Wakil Ketua Komisi X yang baru, Abdul 

Kharis Almasyhari 

Komisi X DPR, atau yang lebih dikenal sebagai Komisi Pendidikan, 

menunjukkan komitmennya dengan memaksimalkan 

tiga fungsi Dewan, kepada mitra kerjanya. Mengawali tahun 

2015, Komisi X sudah melakukan pengawasan terhadap persiapan 

Ujian Nasional (UN) 2015 berbasis komputer (Computer 

Based Test), yang baru pertama kalinya dilaksanakan. UN Online 

dianggap lebih efisien dan mengurangi kecurangan. 

Komisi X mendorong pelaksanaan UN berbasis komputer 

dapat diperluas dan digunakan oleh banyak sekolah. Walaupun, 

program ini dianggap tidak menjamin permasalahan yang 

melingkupi UN itu sendiri, maupun pendidikan Indonesia. 

Mendikbud mengklaim, dengan UN berbasis komputer ini akan 

meminimilisir kecurang an 

selama UN berlangsung. 

Implementasi Kurikulum 

2013 pun menjadi sorotan 

Komisi X. Komisi X menilai 

penghentian sementara 

penerapan K13 membuat 

pihak penyelenggara pendidikan 

menjadi bingung. 

Pemerintah dinilai tidak memiliki 

ketegasan untuk menentukan, 

apakah K13 dapat 

diterapkan atau dihentikan 

sementara. 

Permasalahan Kemenpora 

dengan PSSI pada awal 

2015 pun mendapat sorotan 

dari Komisi X. Komisi X berharap 

Menpora dapat berkomunikasi dengan PSSI, dan mencari 

solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Apalagi, 

semenjak Menpora Imam Nahrawi dilantik belum ada pertemuan 

antara Menpora dengan PSSI. Pembekuaan PSSI oleh 

Kemenpora, pun dianggap salah alamat. 

Akibat kekisruhan yang tak kunjung usai, Komisi X meminta 

Kemenpora untuk melakukan pertemuan dengan PSSI paling 

lambat 23 Juni 2015. Komisi X juga meminta Menpora dan PSSI 

membicarakan langkah-langkah strategis bersama PSSI untuk 

segera mengakhiri sanksi FIFA. 

Prestasi Indonesia di Sea Games 2015 Singapura dinilai 

mengecewakan. Dengan perolehan medali yang didapat, menempatkan 

Indonesia di peringkat ke lima. Padahal, Indonesia 

menargetkan minimal peringkat ke tiga. Hasil ini dinilai masih 

mengecewakan dan tak memenuhi harapan. 

Mengawali September 2015, jabatan Wakil Ketua Komisi X 

DPR Sohibul Iman (F-PKS), kini digantikan oleh Anggota DPR 

Abdul Kharis Almasyhari. Sebelumnya, Kharis bertugas di 

Komisi XI DPR. Sohibul yang terpilih sebagai Presiden Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS), dinilai memiliki tanggung jawab semakin 

luas di partainya. 

Di bidang anggaran, Komisi X DPR dan Mendikbud menyepakati 

pagu alokasi anggaran definitif Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan untuk RAPBN 2016 sebesar Rp 49,232 

triliun. Sementara, penurunan anggaran Badan Ekonomi 

Krea tif tahun 2016 yang telah disetujui Komisi X, diharapkan 

tidak mengganggu target yang telah disepakati. Pagu anggaran 

sementara Bekraf semula sebesar Rp 1,157 triliun, namun 

me ngalami pengurangan sebesar Rp 43 miliar, sehingga menjadi 

Rp 1,113 trilun untuk tahun mendatang. 

Pertengahan Oktober, Komisi X DPR sepakat untuk 

menghapus Pasal Kretek dari Rancangan Undang-Undang 

Kebudaya an yang saat ini sedang dibahas. Mengingat, pasal ini 

cukup menuai kontroversi dan polemik di masyarakat. Keputusan 

ini sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyarakat 

yang menilai, dengan adanya Pasal Kretek ini, seperti i ngin 

membudayakan konsumsi 

kretek kepada anak-anak. 

Memperingati Hari Guru 

Nasional (HGN) pada 25 November 

2015, Komisi X menilai, 

distribusi guru yang tidak 

merata menyebabkan banyak 

sekolah kekurangan guru, 

masih menjadi masalah yang 

perlu mendapatkan perhatian 

dari Pemerintah. 

Akhir November, Tim Panja 

Program Indonesia Pintar 

(PIP) mendatangi Provinsi 

Jawa Timur untuk melihat 

dari dekat problem implementasi 

PIP di daerah. Penyaluran 

dana Program Indonesia Pintar 

(PIP) bagi para siswa miskin harus dipermudah aksesnya. 

Selama ini para siswa miskin di daerah kerap sulit mencairkan 

dana PIP di bank pelaksana. 

Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam mengatakan, ada 

sistem pada PIP yang perlu diperbaiki, sehingga pencairan 

bisa lebih cepat dan tak menemui kendala. 

Awal Desember 2015, Komisi X menurunkan Tim Panja RUU 

Kebudayaan ke Mojokerto, Jawa Timur, untuk mensosialisasikan 

dan menjaring masukan bagi RUU tentang Kebudayaan. 

RUU ini diharapkan mampu membantu pengembangan kebudayaan 

di Indonesia. 

Dalam waktu bersamaan, Tim Panja RUU Sistem Perbukuan, 

berkunjung ke Provinsi DI Yogyakarta untuk menyerap 

aspirasi terkait RUU ini. Dengan adanya RUU, diharapkan masyarakat 

dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan 

buku untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh 

ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/IW 


21

laporan utama 

KALEIDOSKOP KOMISI XI DPR RI 

TARGETKAN RUU JPSK DAN RUU PERBANKAN 

SELESAI TAHUN 2015 

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 yang sudah 

dimulai pada awal Januari, memacu Anggota Dewan untuk 

segera mengerjakan tugasnya di tiga fungsi Dewan, yakni 

legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selama tahun 2015 pun, 

Komisi XI sebagai komisi yang membidangi ekonomi dan perbankan, 

menjalankan ketiga fungsinya dengan maksimal. 

Mengawali tahun 2015, Komisi XI langsung membahas 

RAPBN-P 2015 bersama Pemerintah. Berbagai pandangan 

Anggota Komisi XI yang mewakili fraksinya pun mewarnai 

jalannya pembahasan. Kesepakatan yang didapat, pertumbuhan 

ekonomi sebesar 5,7 persen. Besaran inflasi disepakati 

Komisi XI DPR RI Menyerahkan DIM RUU JPSK kepada Menteri Keuangan 

sebesar 5,0 persen, Suku Bunga SPN 3 Bulan 6,2 persen dan 

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar sebesar Rp 12.500 per 1 

US$. 

Sementara, terkait bidang keuangan, Komisi XI DPR membuat 

sejarah baru bagi bangsa Indonesia yaitu Arsitektur 

Sistem Keuangan Republik Indonesia. Komisi XI sudah membuat 

kerangka berfikir tentang pembangunan ke depan, dimana 

ada target, ada kerangka makro pembangunan mengenai 

pertumbuhan ekonomi, BI, inflasi dan lain-lain. 

Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada beberapa 

bulan waktu yang lalu, pun tak luput dari perhatian Komisi 

XI. Komisi XI langsung mengadakan rapat kerja dengan Kemenkeu, 

BI, OJK, dan LPS. Rapat menghasilkan tujuh kesimpulan, 

yang diharapkan mampu memperbaiki performa rupiah. 

Menghadapi ekonomi yang tidak bersahabat, Komisi IX sempat 

meminta pemerintah untuk membentuk crisis center. 

Terkait kinerja pengawasan, Komisi XI juga melakukan kunjungan 

kerja ke beberapa daerah. Dalam kunker ke DI Yogyakarta 

yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI, Marwan Cik Asan, 

pihaknya meminta Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian 

Keuangan, untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. 

Diharapkan ada kebijakan agar para wajib pajak dapat patuh 

terhadap kewajiban membayar pajak. 

Terkait Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan 

oleh Pemerintah, Marwan menilai kebijakan ini lebih memberikan 

kepastian, sehingga diharapkan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Sementara, Anggota Komisi XI DPR, 

Willgo Zainar berharap, paket kebijakan ini dapat memicu pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, di tengah kondisi perekonomian 

yang kurang bersahabat. 

Komisi XI pun terlibat dengan pemilihan pejabat publik, 

salah satunya Calon Deputi Gubernur BI. Pertengahan April, 

Komisi XI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and 

proper test) kepada tiga calon, yakni Dody Budi Waluyo, Erwin 

Riyanto, dan Hendy Sulistiowati. Usai melalui uji yang ketat, 

Komisi XI menyetujui Erwin Riyanto. 

Target penerimaan pajak pada tahun 2015, Komisi XI memperkirakan 

tidak lebih dari 90 persen dari target. APBN-P 2015 

menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,258 triliun. 

Namun hingga 4 November 2015, penerimaan pajak baru mencapai 

59,84 persen, atau sebesar Rp 774,4 triliun. Akibat tidak 

tercapainya target, Dirjen Pajak pun mengundurkan diri. 

Akhir September 2015, Komisi XI DPR dan Pemerintah 

a k hir nya menyepakati asumsi makro dalam RAPBN tahun 

2016. Asumsi pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,3 

persen. Kesepakatan berikutnya, asumsi inflasi dan SPN 3 

bulan, dipatok masing-masing 4,7 persen dan 5,5 persen. Sedangkan 

untuk asumsi nilai tukar rupiah disepakati Rp13.900 

per dolar AS, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam nota 

keuangan Rp13.400 per dolar AS. 

Fungsi anggaran Komisi XI dijalankan dengan menyetujui 

anggaran empat mitranya untuk tahun anggaran 2016. Untuk 

Kementerian Keuangan, disetujui sebesar Rp 39,278 triliun, 

BPK disepakati sebesar Rp 3,471 triliun, BPS sebesar Rp 5,4 

triliun, dan BPKP sebesar Rp 1,663,4 triliun. 

Penandatanganan kesepakatan Asumsi Makro RAPBN 2016 

Komisi XI DPR menargetkan RUU Jaring Pengaman Sistem 

Keuangan (JPSK) dan RUU Perbankan rampung Tahun 2015. 

Komitmen ini ditunjukkan dengan penyerahan Daftar Inventarisasi 

Masalah (DIM) dari Komisi XI kepada Menkeu pada 

akhir November lalu. Total DIM sebanyak 409 pasal, dengan 

315 pasal masih terdapat masalah substansif, 70 pasal tetap, 

dan 23 pasal redaksional yang berubah. 

Untuk memperkaya draft RUU JPSK, pada awal Oktober 

lalu, Komisi XI meminta dari masukan dari para pakar ekonomi, 

diantaranya, Mantan Wakil Presiden RI Boediono, Hasan 

Bisri, Bambang Subianto, Erman Rajagukguk, Hadi Purnomo, 

dan Miranda Goeltom. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/IW 


laporan utama 

KALEIDOSKOP BANGGAR DPR RI 

BADAN ANGGARAN 

MINTA PEMERINTAH SUSUN 

ANGGARAN LEBIH REALISTIS 

Mengawali tahun 2015, Badan Anggaran 

(Banggar) DPR, membahas Rancangan 

Undang-undang APBN-Perubahan 

2015, dan menyepakati berbagai poin di 

dalamnya. Hasil pembahasan di Banggar, 

kemudian di bawa ke Pembahasan 

Tingkat II di Paripurna DPR. 

Suasana Rapat Banggar DPR RI 

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor 

Supit melaporkan, kesepakatan pada 

asumsi dasar APBN 2015, yaitu pertumbuhan 

ekonomi disepakati di angka 5,7 

persen, inflasi sebesar 5,0 persen, dan 

nilai tukar Rp 12.500 per 1 USD. Kemudian, 

tingkat suku bunga SPN 3 bulan 

disepakati 6,2 persen, dan harga minyak 

mentah 60,0 USD/barel. Lifting minyak 

bumi 825 ribu barel/hari, lifting 

gas bumi 1.221 ribu barel setara minyak 

perhari, sehingga lifting minyak dan gas 

bumi disepakati 2.046 ribu barel per 

hari. 

Dengan asumsi dasar tersebut, disepakati 

pendapatan negara dan hibah 

dalam APBN-P TA 2015 sebesar Rp 1.761 

triliun, dan belanja negara sebesar Rp 

1.984 triliun. Sementara, besaran defisit 

disepakati sebesar Rp 222,5 triliun, atau 

1,9 persen dari PDB. Besaran defisit ini 

lebih rendah dari APBN 2015 sebesar 2,21 

persen dari PDB. 

Dimulainya pembahasan Rancangan 

Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016, 

Banggar meminta Pemerintah agar lebih 

realistis serta berdasarkan kondisi dan 

perkembangan perekonomian saat ini. 

“Untuk itu, perlu Pemerintah melakukan 

penyesuaian Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019, sehingga dapat menjadi acuan 

dalam penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah tahun 2016 dan tahun-tahun 

berikutnya, yang juga akan menjadi 

penyusunan APBN,” jelas Ahmadi. 

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap 

dolar AS, hingga mencapai lebih dari 

Rp 14 ribu lebih, juga menjadi sorotan 

Banggar. Wakil Ketua Badan Anggaran 

DPR Jazilul Fawaid menilai Pemerintah 

kurang serius dalam mengantisipasi hal 

ini. Termasuk dalam menghadapi pelambatan 

pertumbuhan ekonomi global. 

“Pemerintah kurang antisipasi dan 

telat berpikir. Sekarang kurs rupiah terhadap 

dolar AS sudah Rp 14 ribu lebih. Ini 

ibarat sakit sudah sampai leher, kita sudah 

tidak dalam upaya bagaimana mengantisipasi. 

Termasuk dalam menghadapi 

ekonomi dunia. Padahal DPR sudah 

memberikan dorongan,” tegas Jazilul. 

Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN 2014, sebelum disepakati 

di Paripurna, terlebih dahulu di Banggar. 

Sejumlah catatan turut menyertai 

persetujuan ini. Diantaranya, masih 

ada nya permasalahan birokrasi pencairan 

anggaran, dan masih adanya temuan 

BPK yang merupakan pengulangan dari 

temuan BPK tahun-tahun sebelumnya. 

Berkutat dengan keuangan negara, 

Banggar menilai banyak APBN yang 

mubazir setiap tahunnya karena tidak 

terserap dengan optimal oleh Kementerian, 

Lembaga, dan Pemerintah Daerah. 

Banggar melihat, penyebab rendahnya 

peran belanja negara dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi adalah akibat 

buruknya koordinasi lintas kementerian 

atau lembaga (K/L). 

“Kita masih melihat masih lemahnya 

koordinasi antar Kementerian dan Lembaga. 

Misalnya Kementerian Pekerjaan 

Umum, membangun jalan yang diperuntukan 

untuk menunjang pelabuhan, 

tapi pelabuhannya belum dibangun,” 

kata Ahmadi. 

Di tahun 2015 ini pun, Banggar memperkirakan 

Pemerintah tidak akan menyerap 

anggaran secara optimal. Banggar 

pesimis Pemerintah dapat menyerap 

anggaran hingga 100 persen di waktu 

yang tersisa ini. 

Mendekati deadline pengesahan 

RAPBN 2016, DPR mengebut pembahasan. 

Hingga akhirnya, sembilan fraksi 

DPR (F- Gerindra menolak) di Banggar 

menyatakan persetujuannya untuk 

melanjutkan pembahasan RAPBN 2016, 

ke Pembahasan Tingkat II. Di Paripurna 

pun, pembahasan sempat mengalami 

kebuntuan. Hingga akhirnya dilakukan 

lobi, dan didapati dua ke sepakatan. 

Pertama, menyetujui Rancangan 

APBN 2016 untuk disahkan menjadi 

Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 

2016, dengan catatan, bahwa seluruh 

catatan merupakan bagian yang utuh 

dan tidak terpisahkan dari yang wajib 

dilaksanakan dari pemerintah. Kedua, 

Penanaman Modal Negara (PMN) dikembalikan 

kepada komisi terkait, dan akan 

dibahas kembali dalam pembahasan 

APBN Perubahan 2016 mendatang. 

Terkait postur anggaran, pendapatan 

negara disepakati sebesar Rp 1.822,5 

triliun, dan belanja negara sebesar Rp 

2.095 triliun. Sementara Asumsi Makro 

yang disepakati meliputi Pertumbuhan 

ekonomi 5,3 persen, Inflasi 4,7 persen, 

Kurs Rp13.900/US$, Tingkat Suku Bunga 

SPN 3 bulan 5,5 persen, ICP (Indonesia 

Crude Price) US$ 50/barel, Lifting 

Minyak 830.000 barel per hari, dan Lifting 

Gas 1.155 ribu barel setara minyak 

per hari. (SF) FOTO: ANDRI/PARLE/IW 


23

laporan utama 

KALEIDOSKOP BALEG DPR RI 

BADAN LEGISLASI 

BALEG BERHASIL 

PERJUANGKAN UP2DP 

Wacana pembentukan polisi parlemen 

sempat menuai pro kontra, karena 

urgensinya dianggap belum relevan dengan 

kondisi saat ini. Dibentuknya polisi 

parlemen di komplek parlemen senayan 

dinilai akan menjauhkan anggota dewan 

dengan rakyatnya. 

Ketua Badan Legislasi DPR 

RI (Baleg) Sarehwiyono menyatakan 

DPR bukan membentuk 

polisi parlemen tapi membuat 

peraturan mengenai sistem 

pengaman terpadu di komplek 

Gedung Parlemen. Ia mengaku 

banyak yang salah mengartikan 

mengenai hal ini, seolah-olah 

DPR akan membentuk polisi 

parlemen sendiri. 

“Sebetulnya bukan demikian, 

tapi bagaimana sistem pengamanan 

di Gedung Parlemen ini 

tertata dengan baik. Dengan 

demikian kita harus bekerja 

sama dengan pihak kepolisian. 

Tidak mungkin kita akan berdiri 

Ketua Baleg DPR RI Sareh Wiyono 

sendiri,” kata Sareh. 

Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo 

menambahkan yang sedang dibahas 

Baleg adalah Peraturan Tata Tertib DPR 

RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan 

Gedung DPR RI, bukan membahas 

pembentukan polisi parlemen. 

“Peraturan DPR RI ini menjadi hal 

yang penting dan keamanan menjadi 

sesuatu yang mutlak karena komplek 

Parlemen ini adalah merupakan lembaga 

negara, dimana lembaga negara 

ini belum mendapatkan satu perhatian 

khusus,” kata Firman. 

Mengenai pembentukan Peraturan 

DPR RI tentang Sistem Keamanan di 

lingkungan Gedung DPR RI ini mendapat 

dukungan dari Kepolisian 

Republik Indonesia. Kepala 

Badan Pemeliharaan Keamanan 

Mabes Polri Komjen. 

Pol. Putut Eko Bayuseno, S.H. 

menyatakan sangat mendukung 

terhadap rencana pemberdayaan 

tenaga Pamdal (Pengamanan 

Dalam.red) dalam 

rangka peningkatan keamanan 

di lingkungan DPR. Pada 

prinsipnya polri mendukung 

peningkatan keamanan menuju 

kepada yang lebih baik. 

Menurutnya, sistem pengamanan 

di DPR perlu disempurnakan. 

Salah satu solusinya 

yaitu dengan melakukan 

seleksi ulang terhadap tenaga 


Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat peninjauan sistem keamanan di Lingkungan DPR 

pengamanan dalam (pamdal) yang ada 

saat ini untuk kemudian diberikan pendidikan 

dan pelatihan sebagaimana 

petugas keamanan. Karena menurutnya, 

berdasarkan informasi tidak semua 

tenaga pamdal yang ada telah mengikuti 

pendidikan yang bersertifikat. 

Ia juga menyarankan pentingnya 

ke sadaran dan pengertian dari semua 

yang melakukan aktivitas di Gedung Dewan 

termasuk Anggota Dewan sendiri. 

Menurutnya, perlu dibuat suatu peraturan 

yang benar-benar ditaati oleh 

semua penghuni Gedung Rakyat ini. 

Selain membuat Peraturan DPR RI 

tentang Sistem Keamanan di Lingkungan 

Gedung DPR RI yang sampai hari 

ini masih dibahas Baleg, Baleg juga telah 

berhasil menyelesaikan pembahasan 

Peraturan DPR RI tentang Tata Cara 

Pengusulan Program Pembangunan 

Daerah Pemilihan atau lebih dikenal 

dengan “Dana Aspirasi”. 

Peraturan DPR RI tentang Tata Cara 

Pengusulan Program Pembangunan 

Daerah Pemilihan disahkan Rapat 

Paripurna DPR RI tanggal 23 Juni 2015. 

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua 

Panja Dana Aspirasi yang juga Wakil Ketua 

Baleg DPR Totok Daryanto menyampaikan 

usulan program dana aspirasi ini 

telah dibahas dan disepakati dalam beberapa 

tahap di DPR, termasuk dalam 

Panja Baleg DPR. 

Menurutnya, hanya tiga fraksi, yakni 

PDI Perjuangan, Partai NasDem dan 

Partai Hanura, yang menolak adanya 

usulan dana aspirasi dalam Peraturan 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto 

DPR tersebut. “Soal tata cara dalam 

melaksanakan hak anggota untuk mengusulkan 

dan memperjuangkan program 

pembangunan daerah pemilihan, 

anggota menyusun secara tertulis dan 

ditandatangani anggota yang bersangkutan,” 

imbuhnya. “Dengan itu, Pleno 

Badan Legislasi sepakat bulat melanjutkan 

pembahasan UP2DP pada tahap 

berikutnya.” Tambah Totok. 

Di tahun 2015 ini, selain membahas 

dua peraturan DPR RI tentang Sistem 

Keamanan di Lingkungan DPR RI dan 

Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan 

Daerah Pemilihan, Baleg 

DPR telah menyelesaikan harmonisasi 

terhadap delapan Rancangan Undang- 

Undang (RUU) Usul DPR antara lain RUU 

tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penepatan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi UU, RUU 

tentang perubahan kedua atas UU Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, RUU tentang Tabungan 

Perumahan Rakyat, RUU tentang Penjaminan, 

RUU tentang Larangan Minuman 

Beralkohol, RUU tentang Jasa Konstruksi, 

RUU tentang Kebudayaan, RUU 

tentang Sistem Perbukuan. 

Dua RUU yaitu RUU tentang perubahan 

atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penepatan Peraturan Pemerintah 

Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota dan RUU tentang perubahan 

kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah telah 

disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI 

tanggal 20 Januari 2015. (SC) FOTO: NAEFU- 

ROJI, ANDRI/PARLE/IW 


25

laporan utama 

KALEIDOSKOP BKSAP DPR RI 

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN 

Opening Session 

Sidang GOPAC ke-6 di 

Yogyakarta 

ANGGOTA DPR PIMPIN 

ORGANISASI PERLEMEN 

ANTIKORUPSI SE-DUNIA 

Kabar baik ini sepertinya kurang dicatat publik. 

Awal Oktober 2015, Wakil Ketua DPR Fadli Zon terpilih 

menjadi Ketua Organisasi Anggota Parlemen 

Global Antikorupsi (GOPAC). Tidak main-main, organisasi 

ini didukung oleh anggota parlemen yang 

tersebar di 74 negara di dunia. Ia terpilih sebagai 

Presiden GOPAC menggantikan Ricardo Garcia 

Cervantes dari Meksiko setelah melalui sidang 

board meeting yang dihadiri oleh 5 perwakilan 

benua dan regional chapter seperti Afrika, Arab, 

Latin Amerika, South Asia, Oceania Karibia, North 

America. Susunan kepengurusan lainnya adalah, 

Wakil Ketua GOPAC Paula Berto dari Amerika Latin 

dan Osei Kyei-Mensah-Bonsu dari Ghana. Sekretaris 

GOPAC Oceania, John Hyde dari Australia dan 

bendaharanya dari Karibia. 

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, terpilihnya 

sebagai Ketua GOPAC merupakan tugas 

berat. Dia sebagai orang pertama Indonesia yang 

menjabat sebagai Ketua GOPAC. “Saya melihat ini 

adalah kerja berat. Pertama menyangkut reputasi 

internasional GOPAC yang sudah cukup bagus, 

standingnya di dunia internasional dan kesempatan 

pertama bagi orang Indonesia, buat saya ini suatu 

amanah yang berat karena menyangkut nama baik 

dan standing position dalam pemberantasan korupsi 

itu sendiri,” ujar dia. 

Sementara itu Ketua Badan Kerja Sama Antar 

Parlemen Nurhayati Ali Assegaf mendapat kesempatan 

memaparkan konsepnya sebagai panelis 


Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dalam pertemuan di New York 

dalam pertemuan High Level Thematic Debate on Means of 

Implementation for a Transformative Post-2015 Development 

Agenda yang diadakan oleh Majelis Umum PBB di New York, 

Amerika Serikat. Acara ini mengundang negara-negara anggota 

untuk mendiskusikan isu-isu kritis. Dari parlemen dunia, 

hanya Indonesia dan Mexico yang diundang. Acara dibuka 

oleh Presiden Majelis Umum PBB, Sam Kutesa dari Uganda. 

Nurhayati menegaskan, parlemen punya peran strategis di 

setiap negara dalam program MDGs (Millenium Development 

Goals). Dari parlemenlah aturan main berupa UU yang menyangkut 

pembangunan dirumuskan. Parlemen berkepentingan 

menyusun legislasi, anggaran, dan evaluasi undang-undang 

yang terkait dengan agenda pembangunan global. 

April 2015 sejarah kembali ditorehkan DPR karena berhasil 

mengusung hajat besar Konferensi Parlemen Asia A frika 

(KPAA). Kegiatan yang dikomandoi Badan Kerja Sama Antar 

Parlemen — BKSAP DPR ini sebagai 

salah satu bagian dari agenda peringatan 

Konferensi Asia Afrika yang 

dilaksanakan di Indonesia 60 tahun 

lalu. KPAA menghasilkan 24 butir kesepakatan 

diantaranya mengenai butir 

solidaritas untuk Palestina, Perdamaian 

dan Kesejahteraan dan Kerjasama 

Asia Afrika di masa mendatang. Parlemen 

Asia A frika mendukung Palestina 

menjadi negara observer di PBB sebagai 

bentuk pengakuan internasional 

atas keberadaan Palestina dan hak 

kedaulatan terhadap wilayah me reka. 

Terkait persoalan kejahatan transnasional 

terorganisir, seluruh anggota 

parlemen menolak segala bentuk terorisme 

dan manifestasinya. termasuk 

juga perusakan benda bersejarah 

serta penyelundupan benda bersejarah 

tersebut baik langsung maupun tidak 

langsung dari situs arkeologi, museum, 

perpustakaan, arsip, dalam ber bagai 

bentuk dan cara yang dilakukan oleh Al Nusrah Front (ANF) 

Boko Haram dan Daesh Islamic State (IS). Pada butir kesepakatan 

juga mengajak seluruh negara parlemen Asia Afrika untuk 

berjuang bersama dalam memberantas terorisme, ekstremisme 

dan group radikal diantara anggota Parlemen Asia Afrika. 

Pelaksanaan Asian African Parliamentary Conference 

(AAPC) sebagai bagian dari peringatan 60 tahun Konferensi 

Asia Africa dinilai cukup berhasil. Harapan publik agar kegiatan 

ini jangan hanya sekedar seremoni dinilai positif dan 

berhasil mendorong peserta konferensi bekerja optimal. “Kegiatan 

ini tentu ada aspek seremoni, kita harus akui. Namun 

secara umum parlemen dari 30 negara yang hadir telah berhasil 

menyepakati deklarasi yang berisi aksi nyata dalam kerangka 

ingin mewujudkan perdamaian, kesejahteraan dan keadilan 

di dua kawasan ini,” kata anggota BKSAP Hamdani. 

Sepanjang tahun 2015, BKSAP DPR telah mengirimkan sejumlah 

delegasi diantaranya ke Forum Parlemen Asia Pasifik 

di Quito, Ekuador. Ada empat tema besar yang dibahas diantaranya 

Cooperation for advancing freedom, peace, democracy 

and prosperity dan non military cooperation for matters 

regarding peace and regional securities. Awal Desember 

BKSAP juga menghadiri Sidang Umum APA ke-8 di Phnom 

Penh, Kamboja. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dalam pidatonya 

pada sidang ini menyampaikan pentingnya Parlemen 

Asia bersatu menghadapi terorisme. “Teror di Paris dan Beirut 

belum lama ini menunjukkan kepada kita bahwa aksi seperti 

ini tetap menjadi ancaman bagi perdamaian dan stabilitas. 

Perkembangan ini harus kita hadapi bersama, setiap bangsa 

harus bersatu, saling bantu dalam menghadapi ancaman itu,” 

tekan dia. (IKY) FOTO: IWAN ARMANIAS, RIZKA, DOK. BKSAP/PARLE/IW 

Pemukulan gong oleh Presiden RI membuka acara Asian African Parliamentary Conference 


27

laporan utama 

KALEIDOSKOP BURT DPR RI 

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 

PERJUANGAN BURT TINGKATKAN 

SARANA DAN PRASARANA DI DPR 

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 

merupakan salah satu alat kelengkapan 

dewan yang ada di DPR RI. Tugas BURT 

diantaranya adalah menetapkan kebijakan 

kerumahtanggan DPR, melakukan 

pengawasan terhadap Sekretariat 

Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan 

kerumahtanggaan DPR. Tidak sedikit 

tugas yang berhasil dijalankan 

BURT DPR selama setahun terakhir 

ini, diantaranya adalah: 

DESAK MENKEU CABUT 

PEMBLOKIRAN ANGGARAN 

DPR 

Di pembukaan tahun 2015, DPR 

RI “bernasib” yang sama dengan beberapa 

lembaga dan Kementerian 

lainnya yang mendapat pemblokiran 

anggaran dari Kementerian 

Keuangan. Dalam pertemuan Menteri 

Keuangan dengan Pimpinan DPR pada 

Jumat (9/1) terungkap anggaran DPR 

sebesar Rp 783 miliar masih diblokir Kementerian 

Keuangan. 

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga 

(BURT) DPR Roem Kono tidak mengetahui 

secara pasti alasan pemblokiran 

anggaran tersebut. Ia menduga hal itu 

terkait persoalan teknis semata. Olehkarena 

itu Politisi dari Fraksi Partai Golkar 

ini mendesak agar Menteri Keuangan 

segera mencabut pemblokiran 

anggaran tersebut, karena akan mengganggu 

kinerja Dewan dan Sekretariat 

Jenderal DPR. 

“Saya bilang kalau diblokir berarti 

sama saja mengurangi peranan DPR dan 

mengurangi kinerja DPR. saya minta kepada 

Menteri Keuangan untuk dicabut, 

karena itu untuk kepentingan peningkatan 

kinerja anggota dan Kesekjenan 

DPR,” ungkap Roem Kono sesaat sebelum 

mengikuti Rapat Paripurna, Senin 

(12/1). 

PERJUANGKAN PENINGKATAN 

PERALATAN DI BAGIAN 

PEMBERITAAN 

Wakil Ketua BURT DPR Agung Budi 

Santoso akan memperjuangkan peningkatan 

kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana dari TV Parlemen dan Majalah 

Parlementaria yang merupakan sub bagian 

Pemberitaan. Pasalnya sebagai 

unit kerja yang yang mempublikasikan 

seluruh kegiatan anggota DPR kepada 

masyarakat perlu dukungan peralatan 

yang memadai. 

Ketua BURT Roem Kono meninjau Ruang Pemberitaan DPR RI 

“Saya meninjau ruangan TV Parlemen 

kok ruangannya sempit kaya gitu. 

Padahal ini lembaga besar yang kedudukannya 

sama dengan lembaga Kepresidenan,” 

kata politisi Partai Demokrat 

tersebut saat meninjau ruangan kerja 

Bagian Pemberitaan Lantai II, Gedung 

Nusantara III, Rabu (4/3) siang. 

Beberapa sarana dan prasarana yang 

akan diperjuangkannya diantaranya 

adalah penambahan komputer di TV 

Parlemen dan Majalah Parlementaria. 

Peningkatan akses internet yang selama 

ini terlihat sangat lambat terutama ketika 

mengunggah foto dan berita mengalami 

masalah. Ia berharap pejabat di 

Setjen DPR untuk segera mengirim 10 

unit komputer terbaru. 

“Kita ini parlemen yang mengatur 

anggaran negara Indonesia, masak masalah-masalah 

di internal Dewan tidak 

diperhatikan,” ujar Agung. 

PEMBENTUKAN POLISI PARLEMEN 

Ketua BURT, Roem Kono menyetujui 

usulan dibentuknya polisi parlemen. 

Politisi Partai Golkar ini mengatakan 

sangat diperlukan suatu peraturan 

pengamanan yang jelas mengenai peng 

amanan di Gedung DPR. Karena di 

tempat inilah berlangsung pembahasan 

perundang-undangan dan masalah anggaran 

negara lebih dari dua ribu triliun. 

Tidak hanya itu, di Gedung DPR ini juga 

kerap dimanfaatkan untuk menerima 

tamu-tamu negara, serta tempat diadakannya 

event-event internasional. 

Ia menilai selama ini pengamanan 

dalam atau Pamdal DPR telihat 

kurang reaktif, terutama ketika ada 

kejadian-kejadian yang genting. Ia 

mencontohkan saat terjadi Rapat Paripurna 

pengambilan keputusan pemilihan 

Pimpinan DPR beberapa 

waktu lalu, dimana Pamdal tidak 

reaktif dan membiarkan begitu 

saja anggota DPR yang naik-naik ke 

panggung. Oleh karena itu menurutnya 

keberadaan Polisi Parlemen 

sangat diperlukan saat ini. Saat 

ditemui di sela-sela Rapat Paripurna 

Selasa (14/04), ia mengaku belum 

menentukan jumlah personil polisi 

parlemen yang akan didatangkan di 

DPR. 

DUKUNG LARANGAN 

PENGGUNAAN MOBIL DINAS 

UNTUK MUDIK 

Anggota BURT DPR RI Rendy Lamadjido 

mendukung sikap tegas KPK yang 

tetap melarang penggunaan mobil dinas 

untuk mudik pada lebaran yang 

akan datang ini. Pasalnya Menteri PAN 

dan Reformasi Birokrasi Yudy Krisnandi 

ketika itu mengijinkan PNS (Pegawai 

Negeri Sipil) menggunakan mobil dinas 

untuk keperluan mudik lebaran. Hal ini 

sempat menuai polemik di masyarakat. 

“Namanya mobil dinas tidak boleh 

untuk kepentingan pribadi, termasuk 

mudik. Dari dulu ketentuan sudah 

diberlakukan seperti itu,” katanya usai 

mengikuti rapat BURT dengan jajaran 

Setjen DPR di Komplek Parlemen, 

Senayan, Senin (29/6). 

Rendy yang juga anggota Komisi V 

(bidang transportasi dan infrastruktur) 

DPR ini menegaskan, mobil dinas tidak 

diperbolehkan untuk kepentingan mudik. 

Kecuali status mobil sudah dim, itu 

boleh. Apalagi sekarang banyak mobil 

dinas yang sudah didim (pindah kepemilikan), 

itu bisa dilakukan termasuk 

pembayaran pajaknya oleh pribadi PNS 

yang bersangkutan. (AYU) FOTO: IWAN AR- 

MANIAS/PARLE/IW 


laporan utama 

KALEIDOSKOP MKD DPR RI 

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN 

TEROBOSAN MKD UNTUK 

TRANSPARANSI 

MKD atau Mahkamah Kehormatan 

Dewan benar-benar mendapat perhatian 

publik dalam beberapa waktu terakhir. 

Perhatian itu dijawab pula dengan 

melakukan terobosan, membuka sidang 

pemeriksaan kepada publik. Langkah 

pertama dimulai pada saat mende ngar 

keterangan pihak pengadu Menteri 

ESDM Sudirman Said dalam perkara 

dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR 

Setya Novanto. “Iya sidang MKD itu pada 

prinsipnya tertutup tetapi apabila persidangan 

meminta terbuka, bisa saja itu 

dilakukan. Prinsipnya kami mencermati 

kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat 

sehingga ini tentu menjadi pertimbangan,” 

kata anggota MKD Darizal 

Basir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta 

awal Desember 2015. 

Wakil rakyat dari daerah pemilihan 

Sumbar I ini menyebut pihaknya menyadari 

harapan masyarakat sangat 

besar pada penuntasan kasus dugaan 

pencatutan nama Presiden Jokowi dan 

Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR. Ia 

menekankan MKD dalam proses pemeriksaan 

hanya fokus pada apakah ada 

pelanggaran etik. Masalah lain misalnya 

pidana merupakan ruang bagi kepolisian 

dan kejaksaan. 

Pendapat akhir 10 anggota MKD menyatakan 

Setya Novanto bersalah melanggar 

kode etik dengan sanksi ringan 

sedangkan 7 memilih sanksi berat. Persidangan 

ditutup setelah Novanto menyampaikan 

surat pengunduran diri 

sebagai Ketua DPR. 

Mahkamah Kehormatan DPR RI pada 

masa persidangan I tahun 2015-2016 

telah menerima 17 perkara baik dengan 

pengaduan maupun tanpa pengaduan. 

Hal ini disampaikan Pimpinan MKD 

dalam konferensi pers di Gedung DPR, 

Senayan, akhir Oktober lalu. Perkara 

yang telah diputuskan diantaranya dinyatakan 

terbukti melanggar kode etik. 

Perkara tersebut adalah, Kasus Krisna 

Mukti (FPKB) yang terbukti melakukan 

pelanggaran kode etik terkait etika 

keluarga dan pribadi dan dikenakan 

sanksi teguran lisan. Selanjutnya perkara 

Frans Agung Mula Putera (FP Hanura) 

mendapat sanksi teguran tertulis 

demikian pula Zulfadhli (FPG). Sementara 

perkara Muhlisin (FPPP) dinyatakan 

tidak terbukti melakukan pelanggaran 

kode etik. 

Rapat pleno MKD juga memutuskan 

Ketua DPR Setya Novanto dan 

Wakil Ketua Fadli Zon telah melakukan 

pelanggaran kode etik saat melakukan 

pertemuan dengan pengusaha yang 

juga calon kandidat Presiden AS Do nald 

Triumph. Keputusan diambil setelah 

melewati pembahasan dan perdebatan 

Pimpinan MKD menerima palu sidang dari Wakil 

Ketua DPR Fahri Hamzah 

diantara anggota mahkamah, pada akhirnya 

semua sepakat dua pimpinan dewan 

ini melakukan pelanggaran kode 

etik ringan. Selanjutnya sanksi lain juga 

diberikan kepada Wakil Ketua DPR Fahri 

Hamzah yang tersandung etik saat menyatakan 

sebagian anggota dewan rada-rada 

bloon dalam sebuah talk show 

acara televisi. 

Ketua MKD Surahman Hidayat 

menjelaskan dalam melaksanakan tugas 

sejumlah pihak diajak serta diantaranya 

Polri, PPATK, pakar dari perguruan 

tinggi dan media yang membantu mengabarkan 

perkembangan perkara kepada 

masyarakat. “Kita mengharapkan 

dukungan DPR baik secara kelembagaan 

maupun personal,” tutur politisi FPKS 

ini. Tidak kalah penting dukungan masyarakat 

luas untuk bersama memba ngun 

dan memperkuat kelembagaan DPR 

RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. 

MKD HASIL TERBAIK UU MD3 

Mahkamah Kehormatan Dewan - 

MKD DPR RI mengundang Pakar Hukum 

Tata Negara Jimly Assiddiqi untuk 

menggali masukan dalam upaya 

mengoptimalkan peran AKD yang baru 

dibentuk ini. Setelah berubah menjadi 

Mahkamah ada sejumlah penyesuaian 

kalau dibandingkan pendahulunya 

Badan Kehormatan. Prof. Jimly Assiddiqi 

menyebut MKD sebagai hal positif yang 

patut diapresiasi. “Ditengah banyak pertanyaan 

soal materi UU MD3 ada yang 

sangat bagus yaitu dimuatnya ketentuan 

tentang MKD,” paparnya. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 

ini menyebut perkembangan di dunia 

saat ini orang semakin sadar hukum 

pidana tidak bisa lagi diandalkan untuk 

mengatur manusia. Hukum semakin 

rumit, tidak efisien dan persidangan 

di pengadilan bisa memakan waktu 2 

tahun sementara nama baik institusi 

tersandera. “Masalah ini yang dijawab 

dengan peradilan etika, bagaimana 

menyelamatkan nasib institusi karena 

jarang sekali putusan pengadilan bisa 

cepat. Jadi MKD ini proyek pertama DPR 

yang menggunakan istilah pengadilan. 

Saya harap bisa sukses dan mengubah 

wajah DPR,” kata dia. Ia menyebut keberhasilan 

Komite Etik di Senat Amerika 

Serikat. Para senator yang terhormat itu 

sangat segan kepada lima orang anggota 

Komisi Etik yang berhasil menjalankan 

tugasnya menjaga wibawa pejabat publik. 

Saat ini menurutnya di 50 negara bagian 

AS sudah memiliki lembaga etik dan 

terus berkembang. 

Untuk membangun pemahaman yang 

benar diantara anggota dewan MKD 

mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan 

DPR RI tentang Kode Etik dan 

Tata Beracara. Pelaksanaan kegiatan 

dilakukan secara bertahap. Salah satu 

pertanyaan yang mengemuka dalam 

sosialisasi di Fraksi PAN akhir Mei lalu 

ialah tentang sanksi bagi anggota yang 

melanggar kode etik. Sanksi tersebut 

yaitu sanksi ringan berupa teguran lisan 

atau tertulis, sanksi sedang de ngan pemindahan 

keanggotaan pada alat kelengkapan 

DPR atau pemberhentian 

dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan 

AKD. Sedangkan sanksi berat adalah 

pemberhentian sementara paling singkat 

selama tiga bulan atau pemberhentian 

sebagai anggota dewan. (IKY) FOTO: 

IWAN ARMANIAS/PARLE/IW 


29

laporan utama 

KALEIDOSKOP PANSUS DPR RI 

PANITIA KHUSUS 

LINDUNGI HAK KARYA INTELEKTUAL MELALUI 

PATEN DAN MERK 

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki beberapa 

unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat kelengkapan. 

Alat-alat kelengkapan DPR tersebut ada yang bersifat 

tetap dan ada yang sementara. Yang dimaksud dengan tetap 

adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja 

DPR berlangsung, yakni selama lima tahun. 

Keanggotannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, 

kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang sementara bersifat 

sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan 

tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. 

Tim Pansus RUU Merek tinjau Dirjen HAKI Kemenkumhan 

Seperti halnya, Panitia Khusus (Pansus) yang ditetapkan 

oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota 

tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas 

tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Namun demikian, 

rapat paripurna atau bamus dapat memperpanjang atau memperpendek 

jangka waktu penugasan Pansus. 

Dalam tahun 2015, ada beberapa Pansus yang telah ditetapkan. 

Pada pertengahan Juni, Anggota Komisi III DPR John 

Kenedy Azis terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Paten. John 

Azis terpilih berdasarkan kesepakatan rapat tertutup yang 

dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F-PAN), di 

Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6). 

Politisi dari Partai Golkar, yang terpilih sebagai Ketua Pansus 

RUU Paten ini meminta kepada seluruh pimpinan dan anggota 

Pansus untuk sungguh-sungguh, dan saling bekerjasama 

dalam penyusunan RUU Paten. Apalagi, tambahnya, saat ini 

DPR sangat disorot oleh publik terkait kinerjanya yang kurang 

memuaskan. 

“Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa dugaan itu 

tidaklah benar. Karena itu, saya minta dukungan dari seluruh 

Anggota Pansus, apa yang menjadi amanah ini, kita kerjakan 

dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. 

Terkait RUU Paten menurutnya, hak paten itu menunjukkan 

kemajuan peradaban suatu negara, sehingga makin 

banyak hak paten yang didaftarkan berarti negara itu kaya, 

karena hak paten itulah yang akan menggerakkan sektor perekonomian 

masyarakat. Termasuk usaha kecil dan menengah 

(UKM). Hanya saja kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

hak paten tersebut masih rendah. 

“Hak paten itu menunjukkan kemajuan peradaban suatu 

negara. Seperti negara-negara maju yang setiap tahunnya bisa 

ratusan ribu bahkan jutaan hak paten atas hasil karya teknologi 

yang dihasilkan,” tegas John Kenedy Aziz 

Karena itu politisi F-PG itu berharap Indonesia terus 

mengembangkan hak paten, mengingat sudah menjadi indikator, 

peringkat kemajuan suatu negara di dunia. Sekaligus untuk 

melindungi hak karya intelektual masyarakat dan mencegah 

masyarakat lain untuk mengambil keuntungan secara ilegal. 

“Jadi, DPR berkomitmen akan pentingnya hak paten ini untuk 

kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah 

sekitar April – Mei 2016 akan disahkan,” ujarnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari (F- 

PAN) terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Merek. Keputusan ini 

didapatkan setelah rapat tertutup yang dipimpin oleh Wakil 

Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7). 

Ketua Pansus RUU Merek Desy Ratnasari mengatakan, 

dirinya mengharapkan RUU Merek dapat memudahkan pelayanan 

dan pendaftaran merek lokal para pengusaha Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nantinya. 

“Kita mengharapkan RUU ini dapat memberikan pelayanan 

bagi UMKM dalam mendaftarkan mereknya serta dapat muncul 

merek lokal sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

Indonesia,” jelasnya kepada Parlementaria, di Gedung 

DPR, Jakarta, Senin, (31/8). 

Menurutnya, RUU Merek ini akan memangkas waktu 

pendaftaran merek yang tadinya bertele-tele melalui RUU ini 

semakin dipermudah, serta memberikan kepastian terhadap 

merek lokal dan masyarakat dapat semakin mencintai produk 

dalam negeri. “Melalui RUU ini kita semua berharap dapat 

memberikan pelayanan lebih mudah dan muncul pelaku ekonomi 

lokal yang bersaing dikancah internasional,” katanya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Merek Refrizal 

mengatakan, kuatnya arus globalisasi di segala bidang, termasuk 

sektor perdagangan barang dan jasa, yang sudah tidak 

mengenal lagi batas-batas wilayah negara, membuat suatu 

regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk 

merek harus mampu memenuhi perkembangan yang ada serta 

efektif dalam memberikan jaminan hukum bagi merek yang 

telah didaftarkan. 

“Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang 

erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan 

memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

saat ini,” ujar Refrizal selaku Ketua Tim saat kunker RUU Merek 

di Surabaya, Kamis, (17/9). 

Menurutnya, pentingnya suatu merek merupakan konsekuensi 

Indonesia yang telah menjadi anggota Organisasi 

Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 

tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan 

Dunia pada tanggal 2 November 1994, yang memuat Lampiran 

Aggrement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (Perjanjian TRIPs). 

“Tujuan Perjanjian TRIPs adalah memberikan perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual dan prosedur penegakkan hak 

menuju perdagangan yang sehat,” ujarnya. 


Pimpinan Pansus RUU MInol 

Penetapan Pimpinan Pansus Angket Pelindo II 

Pada Oktober 2015, Politisi PPP Mohammad Arwani Tomafi 

terpilih dan disahkan sebagai Ketua Pansus RUU Larangan 

Minuman Beralkohol (Minol) dalam rapat perdana Pansus yang 

dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Kamis (22/10) di 

Gedung DPR, Jakarta. 

Ketua Pansus Arwani Tomafi yang didampingi tiga wakilnya 

mengatakan, pembahasan RUU Minol adalah kerja bersama 

untuk memenuhi target kebutuhan legislasi yang telah diputuskan 

Prolegnas sebagai RUU Prioritas 2015. 

Rapat internal Pansus RUU Minol, Selasa (17/11), memutuskan, 

pembahasan RUU tersebut dilakukan dalam tiga kali 

masa persidangan dan ditargetkan selesai pada Juni 2016. 

Menurut Arwani, selain menyetujui jadwal acara pembahasan 

RUU tersebut, rapat Pansus juga sepakat untuk mengundang 

beberapa pihak yang terkait dengan masalah minuman 

beralkohol, seperti tokoh masyarakat, ormas, tokoh dan 

organisasi keagamaan MUI, PGI, 

KWI dan PHDI, Walubi dan Majelis 

Tinggi Agama Kong Hu Cu (Matakin). 

Pansus menjadwalkan menggelar 

rapat kerja dengan enam kementerian 

yakni Menteri Perdagangan, 

Menteri Perindustrian, 

Menteri Agama, Menteri Kesehatan, 

Menteri Keuangan dan Menteri 

Hukum dan HAM. Pansus juga 

mengagendakan mengundang dan 

mengunjungi beberapa Pemprov yang sebagian telah memiliki 

Perda Larangan Minol. 

Wakil Ketua Pansus RUU Minol Lili Asdjudiredja mengatakan, 

pengaturan minol secara spesifik dalam suatu UU sangat 

penting. Pasalnya tingkat konsumsi minol pada generasi 

muda semakin tinggi, sudah banyak korban jiwa secara masal 

dan dalam waktu bersamaan terutama untuk kategori minuman 

oplosan. 

Anggota Pansus Achmad Mustaqim mengusulkan agar Pansus 

juga mengundang Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut 

Tahrir Indonesia (HTI) serta ormas lain yang akrab dengan 

pemberantasan minuman keras (beralkohol). Mereka bisa diminta 

pandangannya mengenai pemberantasan minol sebab 

terkadang mereka berada di garis paling depan sehingga Pansus 

bisa minta pandangan dan solusi yang ditawarkan. 

Anggota Pansus RUU Larangan Minimal Beralkohol (Minol) 

Mohammad Syafii mengatakan, anggota DPR periode ini memiliki 

kesamaan pandangan bersama pemerintah bahwa RUU 

Minol harus diselesaikan pada Juni 2016. Terkait judul RUU Larangan 

bukan Pengaturan, sebetulnya minol ini tidak punya 

dampak positif apapun. 

“Substansi yang akan dibahas adalah melindungi segenap 

bangsa Indonesia, sebab sudah jadi fakta bahwa kerusuhan, 

kecelakaan dan perkelahian serta tindak kejahatan itu berawal 

dari konsumsi minuman keras. Dunia sepakat minuman keras 

jadi sumber berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum,” 

tandas politikus Gerindra, Rabu (2/11). 

Sementara itu, baru-baru ini, Pansus Angket Pelindo II DPR 

yang diketuai oleh politisi dari F-PDI Perjuangan Rieke Diah 

Pitaloka, mendesak agar Dirut PT Pelindo II, RJ Lino, diberhentikan 

sementara agar tak mengganggu jalannya pemeriksaan 

yang dilakukan Pansus. Desakan pemberhentian sementara 

itu disampaikan Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka kepada 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. 

Pansus Pelindo II DPR terus mendalami beberapa temuantemuan 

berkaitan dengan beberapa kasus di PT. Pelindo II. 

Pansus menemukan potensi kerugian negara dan pelanggaran 

peraturan perundang-undangan. 

Wakil Ketua Pansus Pelindo II Aziz Syamsuddin mengatakan 

fakta dan data menjadi bukti penting dalam penyelidikan dan 

penyidikan atas sebuah skandal. Kesimpulan dan putusan 

yang tepat didasarkan pada fakta dan data yang akurat. Inilah 

yang sedang dilakukan oleh Panitia 

Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI. 

Fakta dan data dari ketiga lembaga 

ini sangat dibutuhkan oleh 

Pansus untuk saling mengkonfrontir 

data mana yang sesungguhnya 

sangat valid atas neraca keuangan 

dan data proyek Pelindo II. Dari 

ketiganya pula akan diketahui penyelewengan 

yang telah dilakukan 

oleh Direksi Pelindo II. 

Anggota Pansus Pelindo II Masinton 

Pasaribu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 

menjelaskan beberapa temuan-temuan berkaitan 

dengan beberapa kasus di Pelindo II, antara lain kasus pertama 

mengenai kasus pengadaan barang dan jasa yaitu 10 unit 

mobil crane dan 3 unit Quay Container Crane (QCC), serta 

pengadaan IT. 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, hak DPR untuk 

mengajukan pemberhentian Dirut Pelindo II. Pimpinan 

DPR juga akan menjaga hak konstitusional DPR itu untuk menyelidiki 

suatu kasus hingga terungkap secara jelas dan tuntas. 

Menurut Fahri, proses penyelidikan yang dilakukan DPR 

kerap kali mendapat tantangan besar dan Pimpinan DPR akan 

ikut membantu mengawal kerja Pansus ini. (NT) FOTO: IWAN AR- 

MANIAS, ANDRI, NAEFUROJI/PARLE/HR 


31

laporan utama 

KALEIDOSKOP SETJEN DPR RI 

TINGKATKAN KINERJA 

SETJEN DUKUNG PARLEMEN 

MODERN 

Pelantikan lima Pimpinan Tinggi Madya Setjen DPR RI 

baru yaitu Badan Keahlian Dewan (BKD) 

guna memperkuat fungsi dan tugas DPR. 

Terkait itu, Sekretaris Jenderal DPR RI 

Winantuningtyastiti melantik 14 pejabat 

baru di lingkungan Sekretariat Jenderal 

terutama untuk mengisi struktur baru 

di BKD, Kamis (19/11/15). 

Dalam sambutan pelantikannya, 

Sekjen menyampaikan, Sekretariat Jenderal 

memang harus fleksibel menyambut 

perubahan struktural yang terjadi, 

agar layanan publik dan kebutuhan para 

anggota bisa segera dipenuhi. Mereka 

yang dilantik ini merupakan pejabat 

ese lon II, III, dan IV yang akan bertugas 

di Badan Keahlian Dewan (BKD). BKD, 

lanjut Win demikian ia biasa dipanggil, 

merupakan badan baru yang menyiapkan 

semua kebutuhan kajian, data akademis, 

dan hasil penelitian. MKD harus 

betul-betul profesional bekerja tanpa 

harus dicampuri kepentingan politik. 

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto 

melantik 5 (lima) Pimpinan Tinggi 

Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal 

DPR RI hari ini, Kamis (17/9/2015) 

di Pustakaloka Gedung DPR RI, Senayan, 

Jakarta. 

Sekjen DPR RI menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 

DPR RI berkomitmen mewujudkan 

Parlemen Modern, dengan terus mendorong 

transformasi dan reformasi 

kelembagaan. Deputi bidang Persidangan 

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR 

RI Damayanti mengatakan reformasi 

kelembagaan ini didasarkan pada prinsip 

terwujudnya transparansi, penggunaan 

teknologi informasi dan reformasi 

reprentasi rakyat. 

Penggunaan teknologi informasi 

dalam rangka mewujudkan DPR RI sebagai 

parlemen modern juga diperlukan 

dalam melakukan aksi kehumasan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi 

yang dikenal dengan sebutan electronic 

publik relation atau e-PR. 

Selain itu, penataan organisasi di 

lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI 

juga dilakukan guna meningkatkan kinerja 

dalam mengemban tugas layanan 

dan dukungan kepada anggota dewan 

terutama dalam mendukung terciptanya 

Parlemen Modern yang selama ini menjadi 

cita-cita DPR RI Periode 2014-2019. 

Guna mendukung hal tersebut, 

Setjen DPR telah membentuk struktur 

Lima pejabat tersebut antara lain 

Winantuningtyastiti sebagai Sekretaris 

Jenderal DPR RI, K. Johnson Rajaguk 


Sekjen DPR RI melantik Pejabat Eselon II, III, IV Badan Keahlian Dewan (BKD) 

BERPERAN AKTIF DALAM 

PERTEMUAN ASGP 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, 

Winantuningtyastiti, telah menghadiri 

Pertemuan Association of Secretaries 

General of Parliaments (ASGP) 

yang berlangsung pada tanggal 18—21 

Oktober 2015 di Jenewa, Swiss. Acara 

ini diselenggarakan bersamaan de ngan 

konfe rensi The 133 th Assembly of the Inter-Parliamentary 

Union (IPU) and Its 

Related Meetings. Sekjen DPR adalah 

anggota Executive Committee ASGP untuk 

periode 2014—2017. 

Dalam sesi-sesi diskusi dalam sidang 

ASGP tersebut Sekjen DPR menyampaikan 

antara lain yang terkait dengan 

Gedung parlemen merupakan salah satu 

bangunan Negara yang harus dapat di 

akses secara mudah bagi masyarakat 

untuk datang dan menyaksikan prosesproses 

kerja DPR, sebagai pusat pembelajaran 

sejarah demokrasi dan keparlemenan 

serta tempat untuk masyarakat 

menyampaikan aspirasinya secara baik. 

Oleh karenanya saat ini Parlemen Indonesia 

sedang merencanakan pembangunan 

fasilitas khusus bagi masyarakat 

yang dinamakan “alun-alun demokrasi, 

museum, pusat riset dan perpustakaan. 

Namun untuk hal ini DPR masih menghadapi 

resistensi dari publik. Maka DPR 

terus berupaya melaksanakan berbagai 

kegiatan untuk mengajak masyarakat 

membangun fasilitas bersama yang akan 

bermanfaat tidak saja bagi DPR tetapi 

juga bagi masyarakat. 

Terkait dengan semangat membentuk 

parlemen modern yaitu dengan 

mendorong terciptanya transparansi 

dan akuntabilitas parlemen melalui peningkatan 

informasi berbasis IT, Sekjen 

guk sebagai Kepala Badan Keahlian, 

Se tyanta Nugraha sebagai Inspektur 

Utama, Achmad Djuned sebagai Deputi 

Administrasi, dan Damayanti sebagai 

Deputi Bidang Persidangan. 

KELEMBAGAAN DPR TERBUKTI 

TRANSPARAN 

Dalam hal transparansi, pengelolaan 

keuangan di lingkungan Setjen DPR 

terbukti transpaan. Hal ini dilihat dari 

penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) atas laporan keuangan 

Kementerian/Lembaga tahun 2014 yang 

diterima Setjen DPR dari BPK RI. Penghargaan 

opini WTP tersebut diterima 

langsung Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti 

Swasanani di gedung 

BPK, Jakarta, Senin (15/6/2015). Selain 

itu, Setjen DPR juga menerima penghargaan 

yang sama yaitu penghargaan Opini 

Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari 

Kementerian Keuangan dalam pengelolaan 

keuangan lembaga Tahun Anggaran 

2014. Penghargaan yang diraih DPR 

tersebut diterima langsung oleh Sekretaris 

Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti 

Swasanani dari Menko Ekuin Darmin 

Nasution didampingi Menteri Keuangan 

Bambang Brodjonegoro di Kementerian 

Keuangan, Jumat (02/09/2015). 

Kedua penghargaan tersebut diraih 

oleh Setjen DPR sudah yang keenam 

kalinya. “Alhamdulillah untuk keenam 

kalinya DPR mendapatkan penghargaan 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 

laporan keuangan dari BPK maupun 

Kementerian Keuangan, hal ini membuktikan 

bahwa pengelolaan keuangan 

DPR dilakukan secara akuntabel dan 

transparan,” ungkap Sekjen DPR. 

Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti 

DPR mengingatkan perlunya membangun 

sistem keamanan fisik maupun 

keamanan informasi melalui regulasi. 

Dengan demikian masyarakat yang 

datang maupun yang tidak berkesempatan 

datang langsung ke gedung DPR 

dapat mengetahui proses-proses kerja 

dan hasil kerja yang terjadi di Parlemen 

melalui sarana tehnologi informasi dan 

fasilitas yang baik. Beberapa hal yang 

telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal 

Parlemen Indonesia terkait dengan 

aksesibilitas masyarakat untuk mengetahui 

proses kerja di Parlemen Indonesia, 

yaitu: Website, Video tron, TV Parlemen, 

Majalah Parlementaria, Kerjasama 

TV Swasta, Media cetak dan juga Media 

Sosial. (SKR) FOTO: NAEFUROJI, ANDRI, JAKA/ 

PARLE/HR 


33

sumbang saran 

Kinerja DPR dan Tantangannya 

Menutup Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI) masih diliputi berbagai 

tantangan yang tidak ringan terutama persoalan 

menghadapi persepsi publik (masyarakat) yang menilai 

bahwa DPR belum menunjukkan kinerja yang optimal dan 

cenderung dituduh tidak aspiratif terhadap berbagai tuntutan 

masyarakat. Kondisi tersebut kemudian ditambah dengan 

kondisi internal DPR yang masih dihinggapi berbagai persoalan 

termasuk kasus yang menimpa 

Ketua DPR Setya Novanto. 

Hal ini tentu menjadi 

tantangan yang tidak ringan 

untuk dapat diatasi oleh DPR 

secara kelembagaan. 

Sejatinya, DPR telah 

berusaha seoptimal mungkin 

dalam kerangka menjalankan 

berbagai fungsinya 

yaitu fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan, 

serta fungsi diplomasi 

parlemen. Hal itu 

semua dapat terlihat dalam 

Ringkasan Laporan Kinerja 

Tahun Sidang 2014-2015. Selain itu DPR juga telah melakukan 

reformasi kelembagaan sejak awal periode keanggotaan 2014- 

2019 dalam rangka menuju parlemen modern yang ditandai 

dengan dibentuknya Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. 

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan kegiatan pembentukan 

undang-undang yang di dalamnya terdapat siklus 

berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 

Pelaksanaan fungsi legislasi DPR perlu dimaknai 

lebih luas, bukan hanya membahas rancangan undang-undang 

(RUU) bersama dengan Pemerintah, untuk kemudian dihitung 

secara kuantitatif jumlah RUU yang telah disahkan menjadi 

undang-undang, melainkan bagaimana DPR melaksanakan 

rangkaian kegiatan dalam sebuah siklus tersebut dari tahap 

perencanaan sampai secara intens dan penuh dedikasi. 

Kinerja legislasi DPR dalam Tahun Sidang 2014–2015 belum 

menunjukkan hasil yang signifikan sesuai dengan target 

yang diharapkan berdasarkan jumlah RUU yang ditetapkan 

dalam Prolegnas. Hal ini tidak lepas dari adanya tantangan 

dan hambatan dalam membentuk undang undang Antara lain: 

Pertama, pengesahan Prolegnas 2014–2019 yang mengalami 

keterlambatan sampai dengan masa persidangan kedua Tahun 

Sidang 2014–2015. Keterlambatan ini berimplikasi terhadap 

waktu penyelesaian pembentukan sebuah undang-undang, 

yang kemudian berlanjut terhadap tertundanya proses pembahasan 

RUU antara DPR dan Pemerintah. 

Kedua, dalam penyusunan/penetapan 

Prolegnas, 

persyaratan naskah akademik 

(NA) dan rancangan 

undang-undang (RUU) tampaknya 

belum secara riil 

tersedia, karena setelah Prolegnas 

ditetapkan tidak serta 

merta komisi menyampaikan 

NA dan RUU ke Badan Legislasi 

(Baleg) untuk dilakukan 

pengharmonisasian, pembulatan, 

dan pemantapan konsepsi. 

Padahal dalam catatan 

Baleg ada 15 (lima belas) RUU 

yang sudah dalam Tahap 

Pembicaraan Tingkat I dan sudah selesai dilakukan harmonisasi 

pada periode keanggotaan DPR 2009-2014 yang berarti 

sudah ada draft RUU dan Naskah Akademiknya, namun Komisi-komisi 

Pengusul RUU akan membahas kembali dari awal. 

Ketiga, prioritas kerja Anggota DPR yang belum terfokus 

pada penyelesaian target legislasi. Hal ini dikarenakan Anggota 

DPR masih terpecah perhatiannya untuk menyelesaikan 

permasalahan baik di tingkat internal, maupun dalam penanganan 

fungsi DPR yang lainnya yaitu fungsi pengawasan dan 

fungsi anggaran. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hal 

ini yaitu dengan lebih mengefektifkan 2 hari legislasi dalam 

seminggu selama masa sidang. Upaya ini diharapkan dapat 

mempercepat penyelesaian RUU yang merupakan Prioritas 

Prolegnas. Selain itu, kunjungan kerja Anggota DPR maupun 

Komisi dan AKD yang tidak simultan berangkatnya ke daerahdaerah 

yang dikunjungi, ikut mengurangi waktu yang tersedia 

untuk mengadakan rapat Panja tertentu pada alat kelengkapan 

yang mengadakan kunjungan kerja. 


Indra Pahlevi 

Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. 

SEJATINYA, DPR 

TELAH BERUSAHA 

SEOPTIMAL MUNGKIN 

DALAM KERANGKA 

MENJALANKAN BERBAGAI 

FUNGSINYA YAITU FUNGSI 

LEGISLASI, FUNGSI 

ANGGARAN, DAN FUNGSI 

PENGAWASAN, SERTA 

FUNGSI DIPLOMASI 

PARLEMEN. 

Keempat, penyelesaian tahap penyusunan dan penyampaian 

RUU dari pemerintah atau DPR untuk dilakukan pembahasan 

bersama tidak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukan 

bahwa komitmen terhadap Prolegnas yang sudah disepakati 

bersama antara DPR dengan Pemerintah selama ini masih 

kurang. 

Kelima, Baleg yang memiliki peran signifikan 

dalam penyiapan RUU menjadi RUU 

Usul 

DPR pada periode 2009-2014, pada 

periode 2014-2019 tidak lagi memiliki tugas 

dalam penyiapan RUU sehingga akan 

berpengaruh terhadap percepatan jumlah 

RUU yang penyiapannya menjadi tanggung 

jawab DPR. 

Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, seluruh 

siklus pembahasan APBN telah dilaksanakan 

oleh Badan Anggaran dan berhasil 

diselesaikan dalam waktu yang seharusnya 

karena seluruh siklus pembahasan dibatasi 

oleh waktu yang telah ditetapkan oleh UU. 

Namun seluruh kinerja tersebut juga tidak 

terlepas dari tantangan, terlebih tahun sidang 

2014-2015 merupakan awal periode 

DPR tahun 2014-2019. 

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

fungsi anggaran yaitu dalam konteks era keterbukaan 

saat ini, tentu masyarakat lebih ingin tahu kinerja dari 

wakil rakyat pilihannya di DPR. Transparansi, kemudahan 

dan kecepatan untuk mendapat akses informasi tentu sangat 

diinginkan oleh masyarakat. Badan Anggaran berupaya 

terus untuk melakukan perbaikan pelaksanaan fungsi anggaran 

dengan membuat rapat-rapat bersifat terbuka, sehingga 

memudahkan masyarakat untuk memantau kinerja Dewan 

dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Juga terus berupaya 

untuk meng-upload kesepakatan-kesepakatan dalam website 

DPR. Selain itu juga melakukan RDP/RDPU dengan pakar/institusi/masyarakat 

untuk mendapatkan masukan/referensi/ 

aspirasi sebagai bahan evaluasi pengalokasian APBN tahun 

berjalan dan sebelumnya, serta persiapan pembahasan APBN 

tahun berikutnya. 

Terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, dalam kurun 

waktu Tahun Sidang 2014–2015 lalu, pelaksanaan fungsi 

pengawasan Dewan sedikit mengalami perlambatan. Hal ini 

dikarenakan DPR harus melakukan kesepakatan pengutamaan 

atas kepentingan nasional di antara dua koalisi yang 

saat itu masih mengemuka, yaitu antara Koalisi Indonesia 

Hebat dan Koalisi Merah Putih. Salah satu dampaknya adalah 

setiap AKD-terutama Komisi-Komisi yang 

mengundang Menteri dan pejabat Esselon 

I untuk melakukan rapat-rapat di DPR tidak 

hadir. Selain itu, DPR juga harus melakukan 

penyesuaian mitra kerja di beberapa komisi 

karena adanya perubahan nomenklatur kementerian 

di Kabinet Kerja. 

Dalam Tahun Sidang 2014-2015 lalu, DPR 

membentuk 4 (empat) Tim dan 38 (tiga puluh 

delapan) Panja. Tim dibentuk di Pimpinan 

DPR sedangkan Panja dibentuk di AKD. 

Adapun tim yang dibentuk di Pimpinan DPR 

yaitu Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan 

Undang-Undang terkait Otonomi 

Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, 

dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

Tim Pengawas DPR RI terhadap 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Tim 

Implementasi Reformasi DPR RI; dan Tim 

Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan 

dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. 

Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, Papua 

Barat dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah 

mulai dibentuk sejak DPR pada periode 2004-2009. Kemudian 

kembali diperpanjang pada periode 2009 – 2014 dan periode 

2014 – 2019 dengan alasan untuk memastikan bahwa pemberian 

otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dilaksanakan dan 

dijalankan sebagaimana mestinya, dan peraturan pelaksana 

yang menjadi landasan pemberian keistimewaan pada daerahdaerah 

tersebut sudah terbentuk dan dilaksanakan. 

Tantangan dalam implementasi fungsi pengawasan terutama 

adalah terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan 

peninjauan yang telah dilakukan DPR terhadap suatu isu. Ke 

depan perlu ditetapkan suatu kerangka waktu yang jelas atas 

penindaklanjutan hasil kegiatan pengawasan itu, apalagi DPR 


35

sumbang saran 

secara kelembagaan dapat menggunakan 

berbagai haknya untuk mengawasi 

tindak lanjut rekomendasi yang sudah 

dihasilkan. Penggunaan hak-hak tersebut 

sudah diatur baik dalam konstitusi 

UUD Tahun 1945, undang-undang, serta 

Peraturan Tata Tertib. Setiap AKD perlu 

membuat rencana kegiatan pelaksanaan 

fungsi pengawasan yang akan dilakukan 

dalam satu tahun sidang berdasarkan 

skala prioritas, terutama dari segi 

tingkat strategis dan tingkat dampak 

suatu kebijakan terhadap masyarakat 

banyak, tanpa mengesampingan tindak 

lanjut pengawasan atas permasalahan 

yang berkembang pada tahun sidang 

berjalan. 

Agar hal itu bisa terwujud, penyusunan 

rencana dan kerangka waktu yang 

jelas, serta penetapan prioritas follow 

up terhadap hasil-hasil kegiatan pengawasan 

DPR perlu didukung data dan 

informasi yang diperoleh dari temuan 

hasil pengawasan baik rapat maupun 

kunju ngan kerja Alat Kelengkapan DPR 

dan Hasil Kunjungan Kerja perorangan 

anggota serta pengaduan masyarakat 

yang masuk ke DPR. Analisis terhadap 

hasil-hasil temuan itu tentunya perlu 

mendapatkan dukungan keah lian yang 

memadai, baik itu oleh pihak Sekretariat 

Jenderal maupun dari para Staf 

Ahli Anggota Dewan. Analisa follow up 

tersebut sangat penting karena mengingat 

untuk menindaklanjuti suatu 

temuan, diperlukan kajian yang cermat 

agar solusi yang diberikan Dewan atas 

suatu isu dapat tepat sasaran, efektif, 

dan seefisien mungkin. 

DPR juga perlu menentukan waktu 

minimal satu hari dalam seminggu, 

untuk melakukan pembahasan dengan 

pemerintah atau pemangku kepentingan 

(stakeholder) terkait dengan temuan hasil 

pengawasan dan juga untuk mengonfirmasi 

sejauhmana rekomendasi DPR 

telah ditindaklanjuti oleh pemerintah. 

Dalam rangka perbaikan ini, DPR telah 

menghasilkan Pedoman Pelaksanaan 

Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan 

Undang-Undang dan APBN. Pedoman 

ini harus segera disosialisasikan 

dan diinternalisasikan guna lebih meningkatkan 

pelaksanaan fungsi pengawasan 

yang dapat berdampak positif 

bagi masyarakat. 

Di sisi lain, secara kelembagaan DPR 

sedang melaksanakan reformasi dalam 

rangka meningkatkan performa dan kinerja 

kelembagaan secara keseluruhan. 

Salah satu wujud upaya tersebut adalah 

dibentuknya Tim Implementasi Reformasi 

DPR yang dipimpin Wakil Ke tua 

DPR Fahri Hamzah. Salah satu tugasnya 

adalah melakukan akselerasi agar pembenahan 

internal (reformasi) kelembagaan 

DPR dapat segera terlaksana. 

Sebab, reformasi DPR tidak sematamata 

hanya ingin mewujudkan DPR Modern 

yang ditandai oleh semakin terbukanya 

akses bagi masyarakat terhadap 

apa yang dilakukan DPR (transparansi); 

penggunaan teknologi informasi dalam 

melaksanakan kegiatannya sehingga 

terwujud kondisi paperless (tidak boros 

kertas) dan masyarakat dapat mengakses 

secara online dengan mudah; dan 

terwujudnya fungsi representasi dengan 

sebenar-benarnya di setiap fungsi 

yang dimiliki DPR. Konsep tersebut terlihat 

sangat ideal dan jika benar-benar 

tercapai maka akan terbentuk sebuah 

parlemen ideal yang didambakan masyarakatnya. 

Sasaran dari reformasi DPR tersebut 

adalah para Anggota DPR, alat kelengkapan, 

dan fraksi di satu sisi serta para 

sistem pendukungnya di sisi lain (Sekretariat 

Jenderal, Badan Keahlian, tenaga 

ahli, staf anggota, dll). Terhadap kedua 

unsur tersebut perlu dilakukan penguatan 

sistem kedewanan secara benar dan 

tepat agar kinerja DPR dapat terukur 

dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. 

Penguatan tersebut dilakukan 

melalui penataan dan pengembangan 

tata kelola kelembagaan DPR secara 

efisien dan efektif. 


Dari semua gagasan dan konsep ideal 

di atas terdapat tantangan berat untuk 

mewujudkannya yang sangat tidak 

mudah dilakukan. Secara prosedural 

dan sistematis berbagai program tersebut 

sudah mulai dilaksanakan seperti 

fokus memperhatikan informasi yang 

dibutuhkan masyarakat mengenai DPR 

dengan mengembangkan museum dan 

membangun learning center dan art 

center serta exhibition hall untuk dapat 

diakses masyarakat yang ingin mengetahui 

proses reformasi yang sedang dilakukan 

DPR. Selain itu, kebutuhan penataan 

kawasan gedung DPR merupakan 

salah satu prioritas kegiatan guna menciptakan 

iklim kondusif bekerja anggota 

DPR dalam memperjuangkan aspirasi 

masyarakat. Selain contoh program fisik 

di atas, juga dilakukan upaya di bidang 

non fisik seperti penataan kelembagaan, 

penataan mekanisme pengambilan 

keputusan, penataan manajemen masa 

persidangan, penataan manajemen 

rapat, serta penatakelolaan pelaksanaan 

tiga fungsi utama yakni legislasi, anggaran, 

dan pengawasan. 

Persoalannya adalah apakah semua 

program dan konsep tersebut dapat diimplementasikan 

dengan baik? Sebenarnya 

melalui Renstra DPR 2015-2015 

upaya reformasi DPR sudah dijalankan. 

Terhadap berbagai item kegiatan baik 

fisik dan non fisik sangat tergantung kepada 

keterlibatan seluruh elemen DPR 

baik para Anggota DPR, Sekretariat Jenderal, 

Badan Keahlian DPR, para Tenaga 

Ahli, dan unsur pendukung lainnya. Dari 

sisi kesiapan anggaran terutama untuk 

program fisik, sudah tersedia dalam 

APBN tahun 2016 yang akan berlanjut 

untuk tahun berikutnya. Artinya, secara 

prinsip tidak ada masalah meskipun 

prosesnya harus dikawal oleh publik selain 

secara prosedural dilakukan secara 

transparan yang melibatkan berbagai 

lembaga pengawas dan audit. Semantara 

kesiapan personil menjadi sebuah tantangan 

besar untuk dapat mewujudkan 

cita-cita menjadikan DPR sebagai parlemen 

modern. 

Sebagai penutup, apa yang sudah, sedang, 

dan akan dilaksanakan DPR saat 

ini memang tidak mudah untuk dapat 

terlihat secara langsung. Tantangan terberatnya 

adalah perubahan mindset dari 

seluruh stakeholders DPR baik Anggota 

maupun para unsur pendukungnya. Jika 

hal itu tidak berubah, maka perubahan 

kelembagaan (reformasi) DPR akan sulit 

terwujud. Namun demikian dengan optimisme 

dan kerja keras seluruh elemen, 

niscaya niat dan cita-cita itu dapat terwujud. 

Amin … FOTO: RIZKA, ANDRI/PARLE/ 

HR 


37

setahun dpr di mata masyarakat 

DPR DAN HARAPAN 

PUBLIK DI PENGHUJUNG 

TAHUN 2015 

Anggota DPR melalui seluruh Alat 

Kelengkapan Dewan telah diamanatkan 

untuk menjalankan fungsi representasi 

dari rakyat yang diwakilinya secara 

efektif. Hal ini sebagaimana yang termuat 

dalam UU 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah atau yang dikenal dengan 

UU MD3. Dalam Pasal 69 disebutkan 

bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, 

anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi 

ini dijalankan dalam kerangka representasi 

rakyat, dan juga untuk mendukung 

upaya Pemerintah dalam melaksanakan 

politik luar negeri sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalam setahun terakhir kita lihat 

bersama melalui berbagai media massa 

baik cetak, elektronik dan online, DPR 

RI telah berupaya ‘habis-habisan’ dalam 

melakukan dan menyampaikan kinerjanya. 

DPR RI membangun kerjasama 

dengan berbagai TV publik/swasta 

dan Radio, hingga diskusi rutin “Forum 

Legislasi” dan “Dialektika Demokrasi” 

yang dilaksanakan oleh Koordinatoriat 

Wartawan DPR RI. Berbagai program 

kerjasama dengan TV dan Radio ini 

tentu tanpa melihat kedekatan pemilik 

kepada partai tertentu, harapannya agar 

masyarakat mampu melihat sejauhmana 

DPR telah menjalankan fungsi representasinya. 

Tidak hanya sampai disitu, TV 

streaming yang merupakan acara siaran 

TV Parlemen milik DPR juga disiarkan 

melalui jaringan internet selama 24 jam 

dengan domain tvparlemen.co.id agar 

masyarakat bisa memantau jalannya 

persidangan-persidangan di DPR. 

Namun disisi yang lain, skeptisisme 

publik meningkat ketika melihat kemampuan 

anggota dewan untuk memahami 

dan merespon kebutuhan mereka. 

Dapat kita sebut beberapa catatan 

di tahun ini yang menyita perhatian publik 

seperti Konflik KMP-KIH, Pengangkatan 

Kapolri, Pansus Pelindo II, 

Pengesahan RAPBN 2016, Seleksi Capim 

KPK, Sidang MKD, dan sebagainya. Dari 

berbagai tinjauan, publik cenderung menolak 

untuk mendukung ide (baca: kebijakan) 

baru apabila mereka merasa tidak 

diikutsertakan dalam perumusan kebijakan 

politik yang dilakukan DPR sebagai 

wakilnya, karena publik merasa bahwa 

ide tersebut dipaksakan kepada mereka. 

Oleh karenanya, dalam situasi seperti 

ini, publik akan lebih memilih untuk 

menolak kebijakan-kebijakan tersebut. 

Sepertinya untuk merespon berbagai 

hal tersebut, DPR terlihat lebih lamban 

karena harus mempertimbangkan hasil 

analisis dan rekomendasi yang terbaik. 

Kenyataannya memang DPR perlu mengakomodasi 

pendapat dari seluruh 

lapisan masyarakat, bukan hanya pendapat 

para ahli. Keadaan ini menyebabkan 

serangkaian proses yang lebih kompleks 

dalam menemukan konklusi dan 

rekomendasi. Rentetan prosedur yang 

berjalin-kelindan inilah yang kemudian 

muncul karena adanya kesulitan dalam 

menentukan pandangan-pandangan 

strategis yang patut diperhitungkan. 

Bagaimanapun dinamika yang terjadi 

di DPR, masyarakat tetap berharap agar 

DPR dapat menyuarakan aspirasinya 

sebagaimana yang telah dicita-citakan 

sesuai tujuan kemerdekaan Indonesia. 

Anggota DPR tetap perlu menjalin 

komunikasi dengan publik agar dapat 

menjalankan perannya. Salah satu tugas 

utama dari anggota dewan adalah 

memberikan informasi kepada publik 

mengenai proses yang terjadi di dalam 

parlemen. Anggota dewan merupakan 

wakil rakyat, untuk itu penilaian terhadap 

kinerja mereka bergantung pada 

kemampuan mereka dalam mendengar, 

memahami dan menginterpretasi pandangan 

dari publik yang diwakili dan 

menghasilkan keputusan-keputusan 

terbaik demi kemaslahatan bersama 

yang tujuannya mampu dipahami oleh 

masyarakat yang diwakili dengan sederhana 

dan jelas. (FIKRI & HASBI) 

A. Rifqi Fuadi, 31 tahun 

(Pengusaha Muda Sektor 

Retail - Jakarta) 

Kinerja DPR masih jauh dari kata 

memuaskan, belum nampak secara 

nyata dan dapat dirasakan kinerja besar 

DPR oleh masyarakat. Pimpinan DPR 

sering diberitakan negatif oleh media, 

mulai dari kasus pertemuan dengan 

Donald Trump sampai kasus Papa Minta Saham. Seharusnya DPR fokus untuk 

mengawasi kinerja pemerintah, jangan sampai DPR gaduh terus, akhirnya 

pengawasannya menjadi lemah. Apresiasi untuk pansus Pelindo dan juga upaya 

DPR menurunkan ongkos naik haji tahun ini, namun itu masih sangat kurang dan 

belum bisa menutup kekurangan kinerja DPR. Apabila boleh memberi nilai, Saya 

menilai DPR mendapatkan Nilai 4 dari 10. 

Abdul Haris M.H.I, 

27 tahun (Santri Pondok 

Pesantren Bahrul Ulum 

Tambakberas– Jombang) 

Kinerja DPR buruk, di awal periode, 

energinya banyak tersita untuk 

menyelesaikan sengketa KIH vs KMP, 

sehingga banyak RUU mangkrak. 


Problem lama juga masih terulang seperti tidur saat sidang atau bahkan tidak 

hadir. DPR belum mampu meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah betul-betul 

wakil rakyat. Penyambung lidah rakyat semestinya memperjuangkan aspirasi 

rakyat bukan aspirasi partai dan golongannya. Sebetulnya saya yakin bahwa 

masih banyak anggota DPR yang jujur dan bekerja untuk rakyat. Tapi jika mereka 

diam saja terhadap kesalahan anggota lainnya, jangan salahkan apabila 

rakyat tidak lagi percaya kepada lembaga DPR secara keseluruhan, ditambah 

lagi skandal yang membelit pimpinan Dewan, sejauh penilaian saya pribadi, 

Pimpinan DPR saat ini adalah pimpinan yang paling tidak kredibel dibandingkan 

dengan pimpinan sebelumnya. 

Hanindyo Permana, S.IP, 24 tahun 

(Karyawan Swasta - Palangkaraya) 

Opini saya, kinerja DPR sebagai lembaga legislatif 

belum berfungsi secara maksimal. Lebih banyak 

menunjukkan kontroversi dibanding kinerja dalam 

perumusan undang-undang yang pro rakyat. Selain 

itu saya berharap, tidak ada tendensi-tendensi 

yang bersifat negatif yang bukan untuk kepentingan 

masyarakat dalam pembentukan Pansus seperti Pelindo dll. Pansus-pansus 

tersebut diharapkan menjadi pembuktian DPR dalam menjalankan fungsinya 

sebagai pengawas pemerintah, bukan malah dijadikan alat untuk manuvermanuver 

kepentingan politik tertentu. Terakhir harapannya DPR mampu menjadi 

tangga dalam menjembatani aspirasi Rakyat secara keseluruhan, bukan 

terbatas golongan/partai politik. 

Abdul Hair, 26 tahun (Penulis – 

Tolitoli) 

Pengamatan saya tentang DPR selama ini 

bersumber dari media, artinya baik atau buruknya 

kinerja DPR yang saya ketahui adalah ditentukan 

oleh media. Menurut saya media saat ini condong 

ke dua sisi: yang satu cenderung pro ke pemerintah 

dan yang satunya lagi cenderung kontra. Yang pro 

pemerintah biasanya (dan seringkali) menilai buruk kinerja DPR. Hal-hal yang 

diliput media tentang DPR kebanyakan hal-hal yang bombastis, pertarungan antar 

elit Parpol. Jadinya isu tentang kebijakan dan kinerja jadi tersingkir. Menurut 

objektivitas saya, DPR itu isinya lebih dari 500 orang, untuk melihat satu persatu 

kinerja anggota tentulah sulit, dan media mainstream tentu tidak menjangkau itu. 

Kalau saya mengatakan semua anggota DPR berkinerja buruk, kurang tepat 

juga, karena pasti masih ada yang kinerjanya bagus. 

Menurut saya secara perorangan, ada anggota yang kinerjanya bagus namun 

ada juga yang buruk. Tapi secara kelembagaan dan secara general, kinerja 

DPR saya nilai sangat buruk, itu hasil penilaian saya yang bersumber dari Media. 

Iqbal Fajar, 22 Tahun (Aktivis 

Mahasiswa Univ Brawijaya – 

Malang) 

Sesungguhnya Parlemen (dalam hal ini 

DPR), merupakan kunci utama dalam sebuah 

negara Demokrasi, karena melalui lembaga 

inilah Rakyat terwakili untuk mengawasi dan mengatur pemerintah agar tidak 

semena-mena dan menjadi diktator. Indonesia telah mengalami masa dimana 

DPR lemah sehingga Eksekutif menjadi semena-mena saat zaman Soeharto. 

Namun sayang, pasca reformasi, meskipun secara kelembagaan DPR menguat 

namun DPR saat ini tidak sama sekali mencerminkan keterwakilan Rakyat Indonesia. 

DPR seolah hanya mewakili kepentingan partai dan golongannya saja. 

Kerja DPR setahun ini tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat. 

Seharusnya DPR membenahi regulasi pendidikan, kesehatan dan pelayanan 

dasar agar pro terhadap rakyat kecil, bukan malah mempertontonkan dagelan 

politik seperti Papa Minta Saham dll. Jangan sampai karena nila setitik rusak 

susu sebelanga. Seluruh Anggota DPR harus melakukan instropeksi diri, bahwa 

mereka saat ini memegang amanah Rakyat Indonesia yang begitu besar, sehingga 

tidak boleh main-main dalam menjalankan amanah tersebut. Kesimpulannya 

adalah, kita jaga lembaga DPR, kita perkuat. namun mari kita robohkan 

orang-orang yang membuat kotor DPR!!! Hidup Rakyat Indonesia!!! 

Bagus Santa Wardhana, 

32 Tahun (Tokoh Pemuda – 

Buleleng) 

Saya berpendapat kinerja DPR selama 

1 tahun ini kurang maksimal, sepertinya 

yang kita ketahui bersama DPR 

mempunyai fungsi: penganggaran, pengawasan 

dan legislasi. Secara umum kinerja 

DPR bisa dikatakan bagus, tetapi jika 

dilihat secara spesifik tidak ada pekerjaan yang kongkrit misalkan dalam legislasi 

yang masih lemah. Sejauh pengamatan saya untuk pengawasan dan anggaran 

sudah cukup bagus. Namun sayang sekali, fungsi pengawasan dan penganggaran 

yang sudah cukup bagus tersebut harus tertutup oleh pemberitaan negatif 

di media, terlebih karena oknum pimpinan DPR yang bertemu Donald Trump 

atau yang terbaru kasus pencatutan nama Presiden. Polemik seperti ini membuat 

masyarakat berpikir bahwa DPR seluruhnya adalah buruk, meskipun di 

DPR itu ada 560 anggota yang pasti ada juga anggota yang betul-betul bekerja 

untuk Rakyat. Saya berharap DPR ini bekerja demi Indonesia yang maju, adil, 

sejahtera dan makmur serta berpedoman pada Pancasila dan UUD1945. 

Castie, 42 Tahun (Karyawati 

Swasta – Jakarta) 

Saya melihat kinerja birokrasi di tubuh 

Sekretariat Jenderal DPR semakin baik 

dibandingkan tahun kemarin. Sebagai 

pihak swasta, para pegawai Setjen terlihat 

semakin profesional. Namun disisi 

lain, sulit untuk melihat kinerja birokrasi 

berimbas positif pada lembaga DPR sebagai 

legislatif. Birokrasi Setjen yang notabene PNS atau pegawai, dan anggota 

DPR yang dipilih rakyat dari partai politik, seperti terpisah dan berbeda walau 

berada dalam satu kompleks dan gedung yang sama. Menurut saya ini pen ting 

untuk menjadi perhatian kita bersama. Saya sebagai masyarakat biasa juga 

tetap mengharapkan agar para anggota DPR bisa mendahulukan kepentingan 

bersama dibandingkan kepentingan partai atau kelompoknya. 


39

erita foto 

PRESS GATHERING 

Wakil Ketua DPR RI Fahri 

Hamzah, Setjen DPR RI 

Winantuningtyastiti, dan 

Ketua Koordinatoriat Press 

Room Hilman Matauch 

membuka acara Press 

Gathering Wartawan 

Koordinatoriat DPR RI dengan 

pelemparan pancing. 

FOTO: DENUS, JAKA 



41

erita foto 

PANSUS PELINDO II 

Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka 

menyampaikan Laporan Pendahuluan Kinerja 

Pansus Pelindo II yang berisi 7 rekomendasi 

penting di Rapat Paripurna DPR RI. 

FOTO: IWAN ARMANIAS, ANDRI 



43

erita foto 


SEJARAH MKD 

Dinamika proses persidangan Mahkamah 

Kehormatan Dewan (MKD) berakhir dengan 

dibacakannya surat pengunduran diri Ketua 

DPR RI Setya Novanto. 

FOTO: IWAN ARMANIAS, DENUS, JAKA 


45

erita foto 

JEJAK GENOSIDA 

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersama Sumail 

Abdullah, delegasi DPR RI dalam Sidang Umum APA ke-8 

meninjau Museum Genosida di Kamboja. 

FOTO: IBNUR KHALID 


PANEN RAYA 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghadiri 

Panen Raya di Desa Pamagersari, Jasinga, 

Bogor. 

FOTO: ANDI MUHAMAD 


47

erita foto 

DORONG 

Tim Kunker Komisi V DPR RI turut beramairamai 

mendorong bus yang terperosok saat 

akan meninjau hutan Mangrove dan Rumput 

Laut di Sulawesi Selatan. 

FOTO: IWAN ARMANIAS 


TINJAU TAMBANG 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII 

DPR RI meninjau tambang batubara di 

Kalimantan Selatan. 

FOTO: EKA HINDRA 


49

erita foto 


PAMIT 

Pimpinan DPR bersama mantan Ketua DPR RI 

Setya Novanto usai memberikan sambutan 

pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI. 

FOTO: NAEFUROJI, ANDRI 


51

erita foto 


PIMPINAN KPK 

Suasana Rapat Paripurna DPR RI 

terkait pengesahan Pimpinan KPK 

periode 2015-2019. 

FOTO: NAEFUROJI, JAKA 


53

KIAT SEHAT 

MEMBANGUN 

NEGERI MELALUI 

HEMATOPSIKIATRI 

Oleh: dr. Dito Anurogo 

Pengetahuan tentang hubungan 

golongan darah dan kepribadian (ketsu 

eki gata) telah berkembang pesat di 

Jepang. Sampai-sampai berkembang 

adagium “you are what you bleed” yang 

berarti “golongan darah mencerminkan 

siapa diri Anda yang sebenarnya”. 

SEJARAH 

Di Jepang, kajian tentang golongan 

darah dan kepribadian bermula dari 

tahun 1927. Saat itu, Takeji Furukawa, 

profesor di Tokyo Women’s Teacher’s 

School, mempublikasikan “The Study 

of Temperament Through Blood Type” 

di jurnal Psychological Research. Kemudian 

di tahun 1970, Masahiko Nomi, 

seorang jurnalis, berhasil menyelesaikan 

dan menerbitkan buku “Ketsueki-gata 

de Wakaru Aisho” (Understanding Affinity 

by Blood Type). Ia sukses meluncurkan 

lebih dari sepuluh buku populer. 

Beruntunglah, di tahun 1971, buku 

tersebut menjadi best seller. Di tahun 

1981, Toshitaka Nomi melanjutkan studi 

ini. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 

pada tahun 2004, Toshitaka Nomi 

mendirikan Human Science ABO Center. 

HEMATOPSIKIATRI 

Istilah hematopsikiatri berasal dari 

hemato (darah) dan psikiatri (ilmu kejiwaan). 

Secara singkat berarti ilmu yang 

mempelajari hubungan antara (golongan) 

darah dan ilmu kejiwaan. Seiring 

berkembangnya riset dan teknologi, 

maka pelbagai komponen-komponen di 

dalam hematopsikiatri semakin lama semakin 

menjadi kompleks, meliputi: hematologi, 

psikologi dan psikiatri, genetika 

dan biologi molekuler, patobiologi. 

Sehingga jelaslah bahwa dalam tinjauan 

multidisipliner hematopsikiatri bermakna 

ilmu pengetahuan yang membahas 

korelasi antara (golongan) darah, 

kejiwaan manusia, genetika, biologi 

molekuler, dan pelbagai gangguan atau 

penyakit yang mendasarinya. Tentunya 

banyak sekali faktor yang berperan 

serta mempengaruhi hematopsikiatri. 

Salah satunya epigenetik. 

EPIGENETIK 

Epigenetik adalah studi tentang perubahan 

yang diturunkan melalui fungsi 

gen yang terjadi tanpa perubahan di 

untai DNA. Faktor-faktor lingkungan 

memberikan “stempel” kepada gen, yang 

disebut epigenome. Hal ini mengubah 

aktivitas sel dan gen yang dapat menyebabkan 

perubahan-perubahan yang 

tidak menyenangkan pada penampilan 

kulit. Jadi epigenetik adalah mekanisme 

mayor yang mengakomodasi perubahan-perubahan 

ekspresi gen sebagai respon 

terhadap interaksi gen-lingkungan. 

Di dalam epigenetik terjadi pelbagai 

proses, seperti metilasi DNA, metilasi 

histon, asetilasi histon. Metilasi DNA 

dan deasetilasi histon diketahui terjadi 

sesaat setelah sintesis DNA dan dapat 

dimodifikasi oleh faktor-faktor fisiologis 

atau patologis yang mengubah ekspresi 

gen organisme. Enzim-enzim yang berperan 

di dalam epigenetik antara lain: 

histone asetiltransferase, histon demetilase, 

histon metiltransferase. 

Ada pelbagai faktor yang berpengaruh 

terhadap epigenetik, yakni: 

modifikasi epigenetik dan modulasi 

epigenetik. Yang termasuk modifikasi 

epigenetik, misalnya: obat-obatan, kebiasaan 

makan, olahraga, mikrobiom, 

proses penuaan, dan stres. Sedangkan 

yang termasuk modulasi epigenetik, 

misalnya: diet, perubahan cuaca/iklim/ 

temperatur, kondisi psikologis, interaksi 

sosial, pengobatan alternatif, penyalahgunaan 

obat, status finansial. Semua ini 

memengaruhi fungsi dan kinerja gen. 

GEN-LINGKUNGAN 

Kondisi eksternal dari lingkungan 

amat memengaruhi suasana internal 

gen. Maksudnya, sinyal-sinyal lingkungan, 

asupan (ion, radikal bebas, radiasi, 

substrat, dsb) dari lingkungan, memengaruhi 

pelbagai gen, seperti: gen untuk 

protein regulatori, gen untuk modifikasi 

protein, gen untuk pengikatan protein, 

dsb. 

Jelaslah ada hubungan mesra antara 

faktor lingkungan (pengaruh kelompok, 

dukungan keluarga/pasangan hidup, 

stres, dsb), fisiologis (metabolisme alkohol, 

homeostasis, toleransi, gangguan 

metabolisme/enzim, dsb), perilaku 

(personaliti, temperamen, gangguan 

perilaku, dsb), perkembangan (sosial, 

emosional, pubertas, kematangan otak, 

kedewasaan berpikir, dsb), dan genetik. 

GEN – PERSONALITI 

Benjamin J, dkk (1998) berhasil menemukan 

hubungan antara gen reseptor 

D4 dopamin (D4DR) dan trait perso naliti. 

Ada interaksi antara gen D4DR dan gen 

reseptor 2C serotonin (5-HT-2C). Bertindak 

selaku reseptor mekanisme 

uptake monoamine adalah serotonin 

transporter (5-HTT), sebagai kandidat 

gen untuk trait personaliti. Polimorfisme 

5-HTT terkait erat dengan kejadian 

cemas dan deperesi. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Plomin R dan 

Caspi A (1998) berhasil mengungkapkan 

asosiasi antara dopamine D4 receptor 

(DRD4) dengan trait personaliti. Hasil 

ini membuka cakrawala pengetahuan 

bahwa ada kait an antara trait personaliti, 

mekanisme biologis (dalam konteks 

biologi seluler-molekuler), dengan 


gen. Jadi ada interaksi dan korelasi antara 

gen, personaliti, dan lingkungan. 

INTERAKSI GEN DENGAN LINGKUNGAN 

GOLONGAN DARAH 

Menurut ISBT (International Society 

of Blood Transfusion) ada 33 sistem 

golongan darah. Misalnya: sistem 

golongan darah ABO, rhesus, MNS, P, 

Lutheran, Kell, Lewis, Duffy, Kidd, CO, 

FY, GE, RhAG, Jk, Cromer, LU, XK, dsb. 

Banyaknya sistem golongan darah ini 

terjadi karena ada pelbagai tipe antigen 

yang ditemukan di membran sel darah. 

Jadi sebenarnya sistem golongan darah 

yang kita kenal sehari-hari itu (sistem 

ABO) hanya satu bagian kecil dari 33 

sistem yang ada. 

Golongan darah adalah sistem klasifikasi 

atau pengelompokan yang terdiri 

dari antigen sel darah merah yang 

secara spesifik dikendalikan oleh sekelompok 

gen yang bersifat allelic atau terhubung 

amat dekat di kromosom yang 

sama. Karl Landsteiner dikenal berjasa 

karena penemuan sistem golongan darah 

ABO di tahun 1900. 

Sedangkan “tipe darah” mengacu ke 

pola spesifik dari reaksi terhadap uji antisera 

di dalam sistem tertentu. Pemahaman 

tentang implikasi golongan darah 

tidak terbatas hanya pada problematika 

terkait transfusi darah, melainkan juga 

penyakit spesifik terkait dengan antigen 

permukaan sel darah merah. 

Penggolongan sistem golongan darah 

ABO dan Rh berdasarkan keberadaan 

aglutinogen. Aglutinogen adalah antigen 

di permukaan sel-sel darah merah yang 

bereaksi saat ditempatkan dengan darah 

dari tipe yang berbeda. Sedangkan aglutinin 

adalah antibodi yang berinteraksi 

dengan antigen di permukaan partikel 

(seperti eritrosit, bakteri, partikel lateks) 

sehingga menyebabkan penggumpalan 

(aglutinasi). Aglutinasi terjadi saat aglutinogen 

A dicampur dengan alfa-aglutinin 

(anti-A) atau ketika aglutinogen-B dicampur 

dengan beta-aglutinin (anti-B). 

TENDENSI PERSONALITI 

Menurut Japan’s Human Science ABO 

Center, ada empat tipe personaliti dasar 

berdasarkan golongan darah, yaitu: tipe 

A, B, AB, dan O. 

Karakteristik tipe A adalah perfeksionis, 

terorganisasi, amat mematuhi norma 

dan peraturan yang berlaku, amat 

membanggakan pencapaian/prestasi 

diri, cenderung rentan terkena stres. 

Karakteristik tipe B adalah individualis, 

bebas berkehendak (“liar”), tampak 

tidak berambisi untuk menduduki 

jabatan sebagai pimpinan, cenderung 

berkarir di ranah akademis atau intelektual 

(riset). 

Karakteristik tipe AB adalah realis, 

rasional, menjaga jarak dengan yang 

lain. Cenderung kreatif, sensitif, emosional 

(meskipun terpendam). 

Karakteristik tipe O adalah berbakat 

memimpin, kemauannya kuat, ramah, 

mudah bersosialisasi, pendamba kekuasaan 

dan kemakmuran. 

KELEBIHAN-KEKURANGAN 

Kelebihan tipe A: terpercaya, setia, 

kredibel, berkomitmen, taat peraturan, 

istiqomah, percaya diri tinggi, amat 

memerhatikan detail, melakukan segala 

sesuatu secara sistematis, tepat waktu. 

Kekurangan tipe A: perfeksionis, sekali 

terluka hatinya cenderung lama untuk 

dipulihkan, kalau marah cenderung 

diam, kalau berkata-kata terkadang 

“nylekit” (menyakiti) tanpa disadarinya, 

sekali dikhianati selamanya takkan percaya, 

berpikir terlalu mendalam, rapuh 

secara emosional. 

Kelebihan tipe B: penyayang anak, pekerja 

keras, berbakat bisnis, suka spontanitas, 

suka berpetualang alam, berfokus 

pada hal yang disenanginya saja, 

berpikiran terbuka. Kekurangan tipe B: 

moody (suasana hati mudah berubah), 

pencemburu, kurang dapat mengapresiasi 

kelebihan orang lain, kurang romantis, 

cenderung boros, susah diatur, 

workaholic (pencandu kerja), cenderung 

meluapkan emosinya kapanpun ia mau. 

Wanita golongan darah B cenderung 

banyak berbicara dan suka berbelanja 

tanpa perhitungan cermat. 

Kelebihan tipe AB: tempat curhat 

yang baik, dapat menjaga rahasia, diplomatis, 

menjaga perasaan orang, hatinya 

sensitif dan peka, punya kemampuan 

negosiasi yang baik, kemampuan berpikir 

analitik dan rasional yang tinggi, 

sangat kritis. Kekurangan tipe AB: misterius, 

susah menolak bila dimintai bantuan, 

sulit berkata “tidak”, sering lupa 

meletakkan barang-barang (misal: kunci 

rumah, HP, dsb). 

Kelebihan tipe O: rasa ingin tahu 

tinggi, mudah bersahabat dengan siapapun, 

mudah penasaran, suka membantu 

tanpa pamrih. Kekurangan tipe O: ambisius, 

ekspresif, eksplosif (kalau marah 

cenderung meledak, meskipun setelah 

itu mudah mereda kembali), cenderung 

menunda pekerjaan, gagal fokus, mudah 

sekali dimanfaatkan orang lain tanpa 

pernah menyadarinya. 

HEMATOPSIKIATRI DAN 

KEMAJUAN INDONESIA 

Melalui hematopsikiatri, dapat 

dikembangkan potensi dan karakter 

diri. Dalam skala nasional, maka akan 

memudahkan perekrutan karyawan, 

seleksi pelajar/mahasiswa berprestasi, 

memudahkan perusahaan untuk mutasi 

/ promosi jabatan, pembuatan database 

golongan darah, memudahkan bila ada 

yang memerlukan darah, memercepat 

proses transfusi darah, pencarian jodoh 

berdasarkan golongan darah, konseling 

pernikahan berdasarkan golongan darah, 

dsb. 

Melalui hematopsikiatri, pemerintah 

bersama masyarakat dapat membangun 

karakter dan jatidiri bangsa ini menjadi 

lebih sempurna, bermartabat, dan 

beradab. (Disarikan dari berbagai referensi) 

*Dito Anurogo, dokter online/digital, 

pemerhati hematopsikiatri, penulis 17 buku, 

CEO Sahabat Literasi Indonesia, sedang studi 

S2 di Biomedis FK UGM, email: ditoanurogo@gmail.com, 


55

profil 

JAZILUL FAWAID 

SOSOK SANTRI 

DI PANGGUNG POLITIK 


Pribadinya begitu ramah dan 

sederhana. Tuturnya jelas, 

apa adanya. Ia juga sosok yang 

sangat religius. Inilah Jazilul 

Fawaid, Anggota F-PKB DPR RI. Bicara 

soal dunia pesantren, Jazil adalah sosok 

yang tepat untuk diajak bicara. Hampir 

separuh hidupnya berada di pesantren. 

Kepada Parlementaria, dia berbagi 

cerita menarik tentang masa kecilnya 

di kampung dan suka dukanya menjadi 

santri. 

Di tengah kesibukkannya yang luar 

biasa, Jazil menyempatkan waktu untuk 

wawancara eksklusif dengan Parlementaria. 

Sejak dilantik sebagai Anggota 

DPR, Jazil dipercaya menempati kursi 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) 

DPR. Selain itu, ia juga duduk sebagai 

Anggota Komisi V DPR. 

MASA KECIL DI BAWEAN 

Bawean adalah pulau kecil di laut 

Jawa, tepatnya di utara Gresik. Dahulu 

akses kapal dari Bawean ke daratan 

pulau Jawa masih sulit, karena sangat 

bergantung pada cuaca. Butuh waktu 

delapan jam ke Gresik dengan kapal. 

Bila ombak sedang besar, dermaga terpaksa 

ditutup dan warga pun terisolir. 

Umumnya mata pencaharian masyarakat 

Bawean adalah nelayan dan petani. 

Secara administratif, Bawean masuk Kabupaten 

Gresik, Jawa Timur. 

Adalah M. Sunan Hamli, seorang PNS 

pensiuanan guru agama yang dipindah 

dari Pulau Bawean ke Sidayu, Gresik. 

Pagi itu, ia sedang menanti kelahiran 

anak pertamanya bersama istri tercinta, 

Insiyah. Minggu pagi, ketika mentari 

sedang bersinar indah, tangis bayi memecah 

kesunyian di rumah sederhana. 

Kalender yang tergantung menunjukkan, 

5 Desember 1971. Dibantu dukun 

beranak, lahirlah bayi mungil laki-laki 

yang diberi nama Jazilul Fawaid. Nama 

islami yang diharapkan banyak menebar 

manfaat bagi masyarakat. 

Lahir di masa serba sulit. Hampir 

tak ada fasilitas kesehatan di Bawean. 

Bayi mungil yang biasa disapa Jazil itu, 

menjadi pelipur lara kedua orangtuanya. 

Setelah kelahiran Jazil, masih ada dua 

adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Jazil 

adalah sulung dari tiga bersaudara. Adik 

pertamanya perempuan wafat karena 

sakit. Tak ada upaya pengobatan maksimal 

yang bisa dilakukan waktu itu, karena 

di kampungnya tak ada dokter atau 

puskesmas. 

Jazil kecil hidup di tengah keluarga 

yang sangat religius. Bersama teman-teman 

kecilnya di kampung, ia suka sekali 

bermain. Sungai dan pantai adalah dua 

tempat favorit untuk bermain. Berenang 

dan memancing ikan hampir menjadi 

keseharian masa kecilnya. Bermain bola 

juga menjadi kesukaannya. Tak cuma itu, 

Jazil kecil pun sangat kreatif membuat 

mainan sendiri dari pelepah pisang untuk 

dijadikan sebilah pedang. Senangnya 

mengingat masa kecil di kampung. 

Waktu itu, di kampungnya belum 

banyak pemilik TV. Untuk mendapat 

hiburan tontonan TV, Jazil mampir 

ke rumah paman yang kebetulan 

bertetangga. Bila malam tiba, rumah 

pamannya dipenuhi tetangga yang juga 

ingin menonton tv ramai-ramai. Aneka 

Ria Safari jadi acara favorit yang disiarkan 

TVRI. Sesekali ada pula hiburan 

layar tancap. Kampung dipastikan ramai 

bila layar tancap digelar. 

Sementara itu, memulai pendidikan 

formalnya, Jazil kecil bersekolah di SDN 1 

Daun Timur, Bawean. Bersama sahabatsahabat 

kecilnya, ia biasa berjalan kaki 

ke sekolah yang jaraknya tak jauh dari 

rumah. Di SD ini hanya dua tahun. Jazil 

kemudian pindah ke Gresik dan melanjutkan 

kelas III SD sekaligus bersekolah 

juga di Madrasah Ibtidaiyah Ma’rif Islamiyah, 

Kertosono, Gresik. Pagi belajar 

di SD, sorenya di madrasah ibtidaiyah. 

Pengetahuan umum seperti sejarah jadi 

mata pelajaran yang sangat disuka Jazil. 

Malamnya, ia juga belajar mengaji 

pada sang kakek dan Ayahnya. Nilai-nilai 

agama sudah ditanamkan sejak dini oleh 

keluarganya. Kedua orangtuanya juga 

selalu menanamkan kejujuran. Satu hal 

yang tak pernah dilupakan Jazil dari nasihat 

sang kakek, “Jangan pernah merasa 

rugi saat menolong orang lain.” Nasihat 

itu terus membekas hingga kini. 

Setamat SD, Jazil kecil melanjutkan ke 

Pondok Pesantren Ihya’ul Ulum, Gresik 

di bawah asuhan KH. Ma’shum Sufyan. 

Di sinilah dunia pesantren mulai dikenalnya. 

Enam tahun lamanya ia mengenyam 

pendidikan pesantren. Tak hanya 

ilmu agama yang didapat, kemandirian 

hidup juga jadi pelajaran berharga yang 

didapat. Banyak kenangan samasa menjadi 

santri. Ia tak suka pada kegiatan latihan 

pidato di pesantrennya, karena memang 

tak biasa bicara di depan umum. 

Foto kenangan di pesantren. Jazil (paling kiri) saat mengaji kitab kuning bersama KH Ma’shum Sofyan 

Jazil selalu mencari cara agar ia tak 

mendapat giliran menjadi orator dalam 

latihan pidato tersebut. Namun, disiplin 

pondok memaksanya ia harus tetap 

menghadapi latihan berpidato (muhadhoroh 

dalam istilah pesantren). Akhirnya 

ia terbiasa juga dengan kegiatan muhadhoroh. 

Menariknya lagi, semasa di 

pesantren, ternyata Jazil pernah terpilih 

menjadi Ketua Pondok. Semacam ketua 

OSIS di sekolah yang memimpin adik- 


57

profil 

Jazil bersama para nelayan di pulau Bawean 

adik kelasnya yang mukim di pesantren. 

“Saya dipilih teman-teman, karena 

dianggap pemalas dan suka tidur. Sejak 

itulah, saya menyadari pentingnya belajar 

pidato. Saya juga belajar tanggung 

jawab untuk memimpin santri yang 

jumlahnya sekitar 500 orang,” cerita 

Jazil penuh tawa, mengenang masa lalu 

di pesantren. Dahulu, di pesantrennya 

belum ada listrik. Untuk mendapatkan 

penerangan, para santri membayar iuran 

Rp 500 per bulan untuk membeli 

solar mesin diesel sebagai sumber penerangan. 

Jelang tengah malam, listrik dipadamkan. 

Baru dinyalakan kembali jelang 

subuh. Begitulah kondisi pesantren 

tempat Jazil dahulu menuntut ilmu. Kini, 

pesantrennya sudah kian modern. Tak 

ada mesin diesel lagi untuk mendapat 

penerangan. Listrik sudah tersambung 

selama 24 jam. Lalu, apa cita-citanya 

saat masih di pesantren? Jawabnya, tak 

ada. Tugasnya hanya menuntut ilmu untuk 

menyambut masa depan. 

Dengan berilmu, ia menjadi insan 

yang mampu menebar banyak manfaat 

bagi orang lain. Apalagi dalam tradisi 

di pesantren tak diajarkan bercitacita. 

Ayahanda Jazil pernah berpesan, 

menuntut ilmu di pesantren bukan untuk 

meraih kekayaan, mendapat pekerjaan, 

atau kemewahan duniawi. 

“Untuk itulah saya tak terbiasa berpikir 

tentang cita-cita sejak kecil. Hanya 

saja kakek saya pernah menyarankan 

agar saya jadi kiai saja. Jadi kiai itu, kata 

kakek saya, sangat mulia,” ujar Jazil, seraya 

menambahkan, “Ayah saya juga 

pernah berkata, kalau kamu punya citacita 

lalu tidak tercapai, nanti bisa putus 

asa,” ungkap Jazil lagi, mengingat pesan 

ayah dan kakeknya. 

MASA KULIAH 

Setamat dari pesantren, tahun 1990, 

Jazil muda tampil menjadi pribadi yang 

religius dan matang. 

Bekal ilmu dari 

pesantren menjadi mutiara 

berharga dalam 

menapak masa depannya. 

Ia lalu hijrah ke 

Jakarta dan melanjutkan 

studi di Perguruan 

Tinggi Ilmu Al Quran 

(PTIQ). Pemuda Jazil 

mengambil jurusan 

Hukum Islam, sebuah 

studi yang sangat dekat 

dengan penguasaan ilmunya 

sebagai santri. 

Di kampus ini, semua mahasiswanya 

diwajibkan hafal Al Quran. Setiap kali 

menghadapi ujian semester, syaratnya 

harus hafal minimal dua juz Al Quran. 

Saat lulus kuliah nanti, diharapkan 

semua mahasiswanya sudah hafal 30 juz 

Al Quran. Syarat ujian yang cukup berat 

bagi Jazil. Karena sering telat menghafal 

Al Quran setiap kali semesteran, Jazil 

pun telat lulus dari almamaternya itu. 

Ia baru merampungkan kuliahnya pada 

1998, saat gelombang reformasi bergulir. 

Sebagai aktivis kampus, Jazil aktif 

di berbagai organisasi kemahasiswaan. 

Kapasitas intelektual Jazil juga terus 

terasah. Selain aktif di senat mahasiswa, 

Jazil aktif pula di PMII dan perkumpulan 

mahasiswa Jawa Timur. Berdemonstrasi 

menuntut perubahan sering ia lakukan 

bersama kawan-kawan aktivis seperjuangan. 

Bahkan, Jazil dan kawan-kawan 

pernah mendemo kampusnya sendiri 

untuk melalukan pembenahan yang 

waktu itu dinilainya semraut. 

Ada dua mata kuliah yang disuka Jazil 

selama kuliah di PTIQ, yaitu mata kuliah 

tafsir dan mata kuliah filsafat. Zainun 

Kamal adalah salah satu dosen favoritnya. 

Dan di antara para seniornya sealmamater 

yang kini sama-sama menjadi 

anggota DPR adalah Mujib Rohmat Anggota 

Komisi X dari Fraksi Partai Golkar. 

Keluarga Jazil bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 

MENJADI POLITISI 

Usai menamatkan studi Hukum Islam 

di PTIQ, Jazil berkiprah di Pemuda 

Ansor. Kedekatannya dengan kalangan 

NU, membawanya pada organisasi sayap 

PKB, yaitu Gerakan Pemuda Kebangkitan 

Bangsa, tahun 1999 dan menjadi 

Wakil Sekjen. Dunia politik telah menarik 

minatnya. Mantan Ketua Komisariat 

PMII Jakarta Selatan ini, memiliki kedekatan 

personal dengan Ketua Umum 

PKB Muhaimin Iskandar. 

Ketika Muhaimin menjadi Wakil Ketua 

DPR tahun 2006-2009, Jazil adalah 


staf ahlinya. Ketika Muhaimin menjadi 

Menakertrans tahun 2009-2013, Anggota 

Dewan Pembina Lembaga Pengembangan 

Pertanian PB NU ini, menjadi 

staf khususnya. Jazil begitu dekat dengan 

sang Ketua PKB tersebut. “Saya 

pengikut sekaligus pengagum beliau 

(Muhaimin),” aku dosen STAINU itu. 

Ketertarikan pada dunia politik, tidak 

semata-mata karena memiliki kedekatan 

dengan elit PKB. 

Bagi Jazil, berkiprah di panggung 

politik berarti ikut andil mengelola kebijakan 

publik di negeri ini. Itulah yang 

menjadi daya tarik Jazil menjadi politisi. 

Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 

sebetulnya sudah dilakukan sejak 

Pemilu perdana di masa reformasi, tahun 

1999. Hanya saja belum mendapat 

suara yang memadai untuk melenggang 

ke Senayan. 

Pada Pemilu 2009, ia kembali 

menjadi calon anggota legislatif 

(caleg) dari dapil Jatim II (Pasuruan, 

Probolinggo). Jazil belum mendapat 

suara yang cukup. Perolehan suaranya 

nomor dua setelah Lily Wahid 

(dahulu masih bergabung dengan 

PKB). Namun, kemudian Jazil menjadi 

anggota Pengganti Antar-Waktu 

(PAW) menggantikan Lily Wahid untuk 

sisa waktu 2013-2014. Saat itulah 

Jazil resmi menjadi Anggota DPR RI. 

Apa perasaannya usai dilantik 

kali pertama menjadi anggota DPR 

RI? Jazil merasa mendapat amanah 

dan tanggung jawab yang berat. Sebagai 

seorang santri yang berpolitik, 

tentu ia tahu apa yang harus dilakukannya 

sebagai wakil rakyat yang religius. 

Ia raih amanah jabatan ini tanpa ambisi 

negatif. Ia jalankan saja apa yang menjadi 

kewajiban dan tanggung jawabnya. 

“Saya harus menjaga amanah ini dengan 

sebaik-baiknya,” tutur peraih gelar 

magister Ulumul Quran dan Hadist dari 

Institut Ilmu Al Quran itu. Usai dilantik 

menjadi anggota PAW, Jazil ditempatkan 

di Komisi I yang membidangi politik 

luar negeri dan pertahanan. Tiga bulan 

kemudian, ia pindah ke Komisi IV yang 

membidangi pertanian, kelautan, dan 

kehutanan. 

Pada Pemilu 2014, Komisaris CV 

Kreasi Permaisindo ini, kembali menjadi 

caleg. Kali ini ia mewakili kampung 

halamannya sendiri di Jatim X (Gresik, 

Lamongan). Di dapilnya ini, Jazil meraih 

suara tertinggi dari semua caleg. Setelah 

resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI 

periode 2014-2019, Jazil kemudian ditempatkan 

di Komisi V yang membidangi 

infrastruktur. Bersamaan dengan 

itu, Jazil juga dipercaya menempati kursi 

Wakil Ketua Banggar DPR. 

Berbincang tentang politik anggaran, 

Jazil melihat, secara sederhana anggaran 

negara diambil dari pajak yang 

berhasil dikumpulkan. Sebisa mungkin 

dikembalikan lagi secepatnya untuk 

pembangunan dan kesejahteraan 

rakyat. “Nah, soal angka-angkanya dan 

bagaimana membaginya, itulah yang 

kita rembukkan dengan pemerintah. 

Berpose bersama keluarga tercinta 

HOBI BACA BUKU 

Aktivitas membaca buku tak pernah 

dilupakan Jazil. Di tengah kesibukkan 

bekerja, ia selalu luangkan waktu untuk 

membaca. Di antara koleksi bukunya 

yang paling favorit adalah buku tafsir. Di 

rumahnya, ia mengoleksi pelbagai buku 

tafsir. Dahulu, semasa menjadi mahasiswa, 

ia ingin sekali membaca bukubuku 

tafsir sekaligus mengoleksinya. 

Tapi belum mampu membeli. Kini ia sudah 

mengoleksi pelbagai buku tafsir dari 

para ulama klasik hingga kontemporer. 

Ketika sudah menjadi Anggota DPR, 

tentu koleksi bukunya kian bertambah 

dengan tema-tema politik modern. Buku-buku 

bertema agama memang masih 

mendominasi. Begitulah kesukaannya 

pada buku. Di tengah kesibukkan bekerja 

sebagai wakil rakyat, mantan Wakil 

Sekjen PKB ini, tak melupakan keluarga 

tercinta di rumah. 

Ada Chalimatus Sa’diyah wanita 

Gresik yang dinikahinya pada 1999. 

Pertemuannya dengan sang istri justru 

terjadi ketika keduanya sama-sama 

menempuh pendidikan S2 di IIQ, Ciputat, 

Jakarta. Dari intensitas pertemuan 

di kampus itu, akhirnya berujung ke 

pelaminan. “Saya bertemu jodoh justru 

di tempat yang baik,” kilah Jazil. 

Dari pernikahannya itu, Jazil dikaruniai 

empat anak, masing-masing M. 

Hilman Mufidi, Ganis Samahah, Kemal 

Amjad Mahdavi, dan Hilma Aqila. Soal 

pendidikan putra putrinya, sebetulnya 

Jazil tak ingin memasukkan 

buah hatinya itu ke sekolah formal. 

Ia ingin mendidiknya sendiri lewat 

home shcooling. Toh, hasilnya nanti 

sama saja dengan anak-anak yang 

bersekolah formal. Namun, keinginan 

itu ditentang istrinya. Putra putrinya 

pun tetap bersekolah formal. 

Lalu, soal kesukaannya pada lagu, 

Jazil menyukai dangdut. Rhoma Irama 

adalah favoritnya. Dahulu, waktu 

pertama kali nonton layar tancap di 

kampung, film yang ditontonnya 

adalah film Rhoma Irama berjudul 

“Penasaran”. Lagu-lagu dangdut 

dari Rhoma Irama membawa kenangan 

masa lalu. Saat kuliah dulu, 

Jazil juga sering mendengarkan nyanyian 

dari Raja Dang dut tersebut. 

Selain dangdut, lagu pop lawas seperti 

Widuri yang didendangkan Bob 

Tutupoli juga sangat disuka. Ada lagi 

lagu-lagu Arab dari Umi Kalsum, Jazil 

tak ketinggalan mendengarkannya sekadar 

untuk intermezo. Lagu-lagu Arab 

tersebut sebenarnya kesukaan istrinya. 

Namun, kalau ia didaulaut untuk menyanyi 

oleh para koleganya, Jazil lebih 

senang menyanyikan lagu-lagu yang sedang 

hit saat ini. Jarang mendendangkan 

lagu-lagu lawas kesukaannya. (MH) FOTO: 

JAKA, DOK. PRIBADI/PARLE/HR 


59

kunjungan kerja 

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI X DPR RI 

Serap AspirasI Kebudayaan 

dan Sistem Perbukuan 

Rancangan Undang-undang Kebudayaan diharapkan mampu 

membantu pengembangan kebudayaan di Indonesia. Sementara 

dengan adanya RUU Sistem Perbukuan, muncul harapan masyarakat 

dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan buku untuk 

mengembangkan dirinya dan memperoleh ilmu pengetahuan. 


Kedua RUU yang saat ini sedang 

dibahas oleh Komisi X DPR. 

Untuk mendapat masukan terkait 

RUU Prioritas ini, Komisi X 

menerjunkan tiga timnya, yang terbagi 

menjadi Panja RUU Kebudayaan dan 

Panja RUU Sistem Perbukuan. Berbagai 

masukan pun diperoleh, dengan harapan 

semakin memperkaya kandungan kedua 

RUU. 

Tim Panja RUU Kebudayaan dengan 

dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ridwan 

Hisjam bertolak ke Jawa Timur, Sabtu 

(5/12/15). Tujuan pertama, Tim mensosialisasikan 

dan menjaring masukan 

untuk RUU tentang Kebudayaan di Mojokerto, 

Jawa Timur. Hisjam menjelaskan 

setidaknya delapan poin utama pada 

RUU Kebudayaan kepada Pemerintah 

Kabupaten Mojokerto. 

“Delapan item tersebut yang pertama 

adalah penguatan hak berkebudayaan, 

pembangunan jati diri dan karakter 

bangsa, pelestarian sejarah dan budaya. 

Selain itu juga ada pembinaan kesenian, 

pengembangan industri budaya, penguatan 

diplomasi budaya, pengem 

bangan Pranata SDM kebudayaan serta 

sarana dan prasarana budaya,” jelasnya 

di Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Mojokerto. 

Undang-undang ini, lanjut politisi 

F-PG itu, sebenarnya sudah lama dibahas, 

namun belum disahkan. Diharapkan, 

dengan adanya UU ini, kebudayaan 

Indonesia terlindungi dan Jawa Timur 

merupakan wilayah peninggalan sejarah 

yang tinggi. 

“Jatim khususnya Trowulan ini memiliki 

kebudayaan yang tinggi dan juga 

melahirkan seni budaya, adat istiadat, 

naskah kuno serta artefak. Oleh karena 

itu, tujuan kami ke Trowulan ini untuk 

melihat dari dekat permasalahan yang 

ada untuk diakomodir dalam RUU tersebut,” 

jelas politisi asal dapil Jawa Timur 

ini lebih lanjut. 

Masih dalam kesempatan yang sama, 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa 

Timur mengharapkan wilayah Trowulan 

menjadi destinasi wisata tingkat 

nasional untuk lebih mengenal cikal 

bakal Nusantara. Apalagi, jelas Pejabat 

Kabupaten Mojokerto, Ardi Prase tyawan 

menyatakan cagar budaya yang ada di 

Trowulan merupakan warisan dari 

leluhur. 

“Ini merupakan sejarah yang harus 

dilestarikan. Oleh karena itu, cagar 

budaya nasional ini diperlukan peran 

pemerintah baik dari daerah dan juga 

dari pemerintah pusat. Cagar budaya 

ini perlu dilakukan pelestarian secara 

maksimal dengan tetap memperhatikan 

kesejahteraan masyarakat yang ada di 

sekitar cagar budaya di Trowulan ini. 

Cagar budaya ini, kata Ardi, diharapkan 

bisa terus digali dan kedepan bisa 

membantu pengetahuan bagaimana 

perdaban zaman dulu. Bahkan, Trowulan 

bisa menjadi kawasan pariwisata nasional 

tata ruang dan menjadi pusat sentral 

cagar budaya yang ada di Indonesia. 

Tim Panja Kebudayaan ke Mojokerto 

terdiri dari Anggota Komisi X DPR 

Wiryanti Sukamdani (PDI-Perjuangan) 

, Reni Marlinawati (PPP), Bambang Sutrisno 

dan Jhon Kennedy Azis (F-PG), 

Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra), 

dan Yayuk Sri Rahayuningsih (Nasdem). 

Setelah pertemuan, Tim Panja melaku 

Tim Panja RUU Kebudayaan menyerap aspirasi di Kabupaten Mojokerto Jatim 


61


pengembangan Kebudayaan Melayu 

Riau. 

“Untuk memelihara, menjaga dan 

membudayakan kebudayaan yang ada di 

Riau, agar seluruh cagar budaya dan kesenian 

dapat terkelola dengan baik, tidak 

seperti sekarang. Jadi ini penting, dan 

kita minta DPR bisa mendukung dalam 

perwujudannya,” kata Kepala Dinas Kebudayaan 

Riau, Kamsol. 

Provinsi Riau yang memiliki kekayaan 

Suku Anak Dalam, melalui Tokoh Adat 

Suku Pedalaman, Haryono, menyatakan 

bahwa keberadaan Suku Anak Dalam 

dianggap disepelekan oleh pemerintah 

sehingga kehidupannya makin tidak 

jelas. Bahkan, saat ini ada yang pergi ke 

kota-kota berbaur dengan masyarakat 

lain dan menjadi pengemis. 

“Dalam beberapa waktu terakhir, 

kami bahkan sering menemukan keberadaan 

Suku Anak Dalam melintas 

di Pekanbaru. Kondisi tersebut menjadi 

bukti kepunahan suku asli Riau. Saat ini 

sudah mulai datang kepunahan budaya 

kami. Masyarakat Suku Laut, Masyarakat 

Sakai dan Suku Anak Dalam sudah 

mulai punah,” kata Haryono, yang juga 

keberatan dengan sikap pemerintah 

yang menyebut Anak Dalam sebagai komunitas 

adat terpencil. 

Menanggapi hal ini, Mujib mengaku 

akan menampung aspirasi mereka untuk 

dirancang dalam RUU Kebudayaan. “Keberadaan 

Suku Adat Pedalaman adalah 

cermin dan budaya bagi nusantara. Jadi 

memanng harus didukung. Nanti akan 

menjadi bahan bagi kami untuk membahasnya 

ditingkat legislatif,” janji politisi 

dari dapil Jawa Tengah itu. 

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI berdialog dengan Ptl. Gubernur Riau 

kan kunjungan ke Candi Brahu, Vihara 

Mojopahit Trowulan, pengrajin logam, 

dan UKM di Trowulan. 

Sehari sebelumnya, satu lagi Tim 

Panja Kebudayaan Komisi X DPR bertolak 

ke Provinsi Riau, Jumat (4/12/15), 

untuk menggali aspirasi terkait RUU 

Kebudayaan. Tim Panja dipimpin oleh 

Anggota Komisi X DPR, Mujib Rohmat 

(F-PG). 

“Kunjungan Kerja Tim Panja Komisi 

X ini dilakukan guna mencari serta meminta 

masukan kepada pemerintah daerah 

serta aspirasi masyarakat tentang 

revisi RUU Kebudayaan. Baik secara 

umum, kebijakan maupun masalah kebudayaan 

Melayu di Provinsi Riau,” kata 

Mujib. 

Dalam kunjungan ini, Tim Komisi X 

DPR disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Riau, 

Kamsol bersama Ketua Lembaga Adat 

Melayu Riau (LAMR), Al Azhar. Hadir 

juga dalam pertemuan sejumlah Kepala 

Dinas terkait, diantaranya Kepala BPAD 

Yoserizal Zein, Kadis Pariwisata Fahmizal 

Usman dan Kadisnakertrans Rasidin 

Siregar serta Pejabat Pemerintah 

Provinsi Riau. 

Dalam pertemuan, Pemprov Riau 

sangat berharap kepada Komisi X agar 

dalam RUU Kebudayaan nanti dapat 

lebih memperhatikan pengelolaan kebudayaan 

di daerah dan persoalan dalam 

TIM PANJA DAPAT MASUKAN 

LUAR BIASA 

Sementara itu, Tim Panja RUU 

Sistem Perbukuan yang mengunjungi 

Provinsi Daerah Yogyakarta pada Jumat 

(4/12/15), mendapatkan berbagai 

masuk an yang luar biasa untuk memperkaya 

kandungan RUU yang sedang 

dibahas Komisi X itu. 

Tim Panja yang dipimpin Wakil Ketua 

Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari, 

langsung melakukan pertemuan dengan 

Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta, 

Ichsanuri; Kepala Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, 

Baskara Aji, Kepala Dinas Pendidikan 

Menengah dan Non Formal Kabupaten 

Bantul, Masharun; Kepala Dinas Pendidikan 

Dasar Kabupaten Bantul, Totok 

Sudarto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sleman, Arif Haryono, hingga 

Forum Lingkar Pena. 

Kharis menekankan pentingnya keberadaan 

RUU Sistem Perbukuan. Buku 

merupakan salah satu sumber utama 

dari ilmu pengetahuan, informasi, 

teknologi, seni dan budaya. Karena itu, 

hingga saat ini, buku masih merupakan 

sarana pembentukan dan pengembangan 

peradaban suatu bangsa. Pepatah 

‘Buku adalah jendela dunia’ pun sudah 

taka sing lagi. 

“Kita bisa mengetahui apa yang di 

luar kita, dan berbagai macam yang belum 

pernah kita lihat, dan pernah kita lihat, 

itu dari buku. Penelitian yang belum 

pernah kita bayangkan, hingga sejarah 

masa lalu juga dari buku. Buku adalah 

jendela dunia, itulah ungkapan yang paling 

tepat,” kata Kharis. 

Selama pertemuan dengan stakeholder 

dan pelaku pendidikan di Kota 

Gudeg, Kharis mengaku mendapat banyak 

masukan yang akan dipertimbangkan 

untuk masuk ke dalam draft RUU 

Sistem Perbukuan. Diantaranya terkait 

materi pendidikan karakter bangsa yang 


mungkin dipertimbangkan untuk masuk 

dalam draft RUU. Terkait penerbit yang 

bertanggungjawab pun mendapat sorotan 

para pelaku pendidikan di Kota 

Gudeg itu. 

“Mesti ada sebuah institusi, atau siapa 

nanti yang ditunjuk untuk melakukan 

penelahaan konten buku. Jangan sampai, 

buku yang diterbitkan dan disebarkan, 

mengandung konten yang tidak bisa 

dipertanggungjawabkan. Ini masih ada 

hubungannya dengan institusi penerbitan 

yang jelas dan bertanggung jawab 

juga,” kata Kharis. 

Politisi F-PKS itu menambahkan, institusi 

yang dibentuk itu nantinya bertugas 

untuk mengawasi konten, dalam 

hal ini ketika terjadi penyimpangan 

dalam konten buku. Bukan kemudian 

malah mengatur konten. “Mengawasi 

agar tidak terjadi penyimpangan, yang 

berdampak pada kontraproduktif dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” 

imbuh Kharis. 

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi 

DI Yogyakarta, Baskara Aji, mengaku 

pihaknya pernah kecolongan dengan 

adanya kesalahan pada buku referensi 

untuk anak didik. Ini terjadi pada buku 

digital atau e-book, yang dapat diunduh 

dengan mudah oleh 

kalangan umum. 

“Kami beberapa 

waktu lalu kecolongan, 

kami menemukan 

buku referensi 

yang isinya 

salah dan sangat 

fatal. Yakni, Burung 

Garuda Indonesia 

menengok kearah 

yang salah. Dan tidak 

dicantumkan 

siapa yang menerbitkan 

dan bertanggung 

jawab. Tapi 

anak-anak dengan mudah mudah mengunduhnya. 

Anak-anak mengunduhnya 

tidak selektif,” jelas Baskara. 

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan 

Menengah dan Non Formal Kabupaten 

Bantul, Totok Sudarto mengaku pernah 

menemukan buku yang beralisan 

radikalisme, padahal buku itu sudah 

mendapat izin untuk terbit dari Kemendikbud 

dan Kemenag. Ia mempertanyakan, 

apakah kedua Kementerian itu 

sudah benar-benar menyeleksi buku 

yang akan diterbitkan. Akibat kesalahan 

cetak buku itu, membuat kondisi semakin 

tidak kondusif. 

Tim Panja Sistem Perbukuan Komisi X DPR berfoto bersama dengan pejabat Pemerintah Provinsi DI 

Yogyakarta 

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari memimpin Tim Panja 

Sistem Perbukuan ke Provinsi DI Yogyakarta 

Rendahnya minat untuk menjadi profesi 

penulis pun menjadi bahan diskusi. 

Kharis menduga, minimnya minat untuk 

menjadi penulis, diantaranya diakibatkan 

oleh kecilnya royalti dan pembajakan 

yang masif. 

“Royalti penulis buku itu rendah 

sekali. Ini dikarenakan jumlah oplah cetak 

dari penerbit untuk buku-buku itu 

sangat kecil. Kalau oplah cetaknya kecil, 

berarti royalti kecil. Saya kira ini merupakan 

suatu permasalahan yang cukup 

complicated, sehingga harus diurai satu 

per satu dalam UU Sistem Perbukuan,” 

kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu. 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota 

Komisi X DPR, My Esti Wijayati 

(F-PDI Perjuangan) mengaku mendapat 

masukan yang sangat luar biasa. Ia 

meng apresiasi berbagai masukan yang 

telah disampaikan Pemerintah Provinsi 

DI Yogyakarta, salah satunya terkait 

konten. 

“Dengan mendengar apa yang disampaikan, 

saya langsung merasa maknyes. 

Di Yogya, kita mendapat masukan terkait 

konten. Saya kira ini menjadi kesempatan 

dan juga momentum yang 

bisa kita jadikan salah satu masukan dan 

referensi untuk kita masukkan di dalam 

RUU Sisbuk ini,” imbuh politisi asal dapil 

DI Yogyakarta ini. 

Kunjungan ini juga diikuti oleh Sofyan 

Tan (F-PDI Perjuangan), Yayuk Basuki (F- 

PAN), Dedi Wahidi (F-PKB), dan Dadang 

Rusdiana (F-Hanura). (SC,HR,SF) FOTO: EKA 

HINDRA, SOFYAN, SUCIATI/PARLE/HR 


63


Tim Kunker Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI bersama Pemprov. Riau 

Panja RUU Migas Komisi VII 

Serap Aspirasi Dari Tiga Daerah 

DPR RI sepakat memasukan 

RUU tentang perubahan atas 

UU No.22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi menjadi 

RUU Prioritas yang masuk dalam 

Program legislasi nasional (Prolegnas) 

Tahun 2015. Sebagai bagian dari proses 

pembentukan RUU beberapa waktu lalu 

Panitia Kerja (Panja) RUU Migas Komisi 

VII DPR RI menjaring aspirasi Pemerintah 

daerah langsung dari tiga Provinsi, 

yakni Provinsi Riau, Sumatera Selatan 

dan Kalimantan Timur. 

RIAU 

Provinsi Riau merupakan penghasil 

minyak terbesar di Indonesia. Panitia 

Kerja (Panja) RUU Migas Komisi VII DPR 

RI dalam pertemuannya Kamis (3/12) 

dengan Plt Gubernur Riau yang diwakilkan 

oleh Kepala Dinas Pertambangan 

dan Energi Sumber Daya Mi neral Riau, 

Syahrial Abdi, dan Para Pakar Hukum 

dan Migas dari Universitas Islam Riau 

menerima sejumlah masukan. 

Pemprov Riau memberi masukan 

terkait porsi bagi hasil antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah, serta 

pihak swasta sebagai kontraktor atau 

developernya. Selama ini dalam pengelolaan 

minyak bumi prosentase bagi 

hasilnya 85 persen untuk negara dan 15 

persen untuk swasta yang menjadi kontraktor. 

Disini pemerintah daerah juga 

diberikan porsi khusus yakni sekurangkurangnya 

sepuluh persen dari jatah 85 

persen yang dimiliki negara (pemerintah 

pusat). Jika penghasil minyak itu ada di 

beberapa kabupaten, maka harus dibagi 

secara proposional dari 10 persen jatah 

pemerintah daerah tadi. 

Pada kesempatan itu Pakar Hukum 

dari Universitas Islam Riau, Syafrinaldi 

juga berharap adanya perubahan paradigma 

terhadap sanksi yang dijatuhkan 

kepada para pelaku pelanggaran Undang-undang 

Migas ke depan. Jika sebelumnya 

ada kata-kata “selama-lamanya” 

diberikan hukuman sebagai berikut, 

maka ke depan kata “selama-lamanya” 

itu harus diiubah menjadi sekurangkurangnya. 

Begitupun yang terkait 

dengan denda dari kata “sebanyakbanyaknya” 

diubah menjadi “sekurangkurangnya”. 

Hal itu tak lain adalah untuk 

memberikan efek jera terhadap para 

pelaku. 

Anggota Panja RUU Migas Komisi VII 

DPR RI sangat mengapresiasi masukan 

tersebut. Dikatakan anggota Komisi VII 

DPR Jamaluddin Jafar yang memimpin 

Tim Kunjungan kerja, permintaan tersebut 

merupakan hal yang wajar. Namun 

ia mengingatkan bahwa negara repu blik 

Indonesia ini merupakan negara kesatuan, 

dimana ada daerah-daerah yang 

tidak memiliki potensi minyak di daerahnya. 

Ini pun harus mendapat subsidi 

dari negara, 

Sementara itu terkait pencantuman 

sanksi yang dimaksud para pakar tersebut, 

anggota Panja RUU Migas Komisi 

VII, Dony Maryadi Oekon menyetujuinya. 

Karena jika masih ada kata selamaselamanya 

dapat diartikan paling lama, 

sehingga bisa saja pengadilan menjatuhkan 

hukuman terendah. Namun sebaliknya 

jika “sekurang-kurangnya” maka 


pelaku paling sedikit akan menerima 

hukuman sekurang-kurangnya seperti 

yang tercantum dalam undang-undang 

tersebut. Begitupun dengan kata “sebanyak-banyaknya” 

untuk denda yang 

dijatuhkan pada para pelaku pelanggaran 

Undang-undang Migas ke depan. 

Tim Panja RUU Migas Komisi VII DPR RI ke Sumatera Selatan 

SUMATERA SELATAN 

Hal yang sama juga terjadi pada 

Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Migas 

Komisi VII DPR RI ke Sumatera Selatan. 

Bertempat di Kantor Gubernur Sumatera 

Selatan, Kamis (5/12) Wakil Ketua 

Komisi VII Syaikhul Islam menyebutkan 

bahwa Provinsi Sumatera Selatan 

merupakan gudangnya energi. Dengan 

demikian masukan dari Pemerintah 

Provinsi Sumatera selatan sangat diperlukan 

untuk penyusunan RUU Migas, 

yang saat ini dalam tahap penyempurnaan 

naskah akademik. 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB) ini menilai dari hasil evaluasi dan 

pendapat berbagai kalangan, sektor migas 

belum dikelola dengan maksimal, 

dan produksinya tidak meningkat dari 

waktu ke waktu semakin menurun, 

serta tidak mampu meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat secara 

umum. 

Dalam pertemuan ini, Panja RUU 

Migas mendapat masukan diantaranya 

tentang tata kelola dan kelembagaan 

kegiatan usaha Migas baik hulu maupun 

hilir. Kemudian perlunya peningkatan 

peranan Pemda dan BUMD serta masyarakat 

dalam kegiatan Migas. Selama 

ini tata kelola Migas ditentukan oleh 

pemerintah pusat. Sementara Pemerintah 

Daerah tempat dimana sumber Migas 

itu berada terlihat kurang berperan 

terhadap tata kelola Migasnya. 

KALIMANTAN TIMUR 

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke 

Kalimantan Timur juga menyerap aspirasi 

dan mendengar masukan serta 

ingin mengetahui kendala-kendala terkait 

dengan RUU tentang perubahan 

atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas. 

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil 

Linrung mengatakan dalam kunjungan 

kerja ke beberapa daerah sebelumnya 

pihaknya kerap mendapat keluhan dari 

beberapa investor luar negeri akan sulitnya 

proses perijinan dalam berinvestasi 

Migas di Indonesia. Dengan semangat 

baru, Tamsil berharap melalui revisi UU 

No.22 Tahun 2001 ini ada ruang untuk 

kemudahan berinvestasi. 

Tidak berbeda dengan pemerintah 

daerah lainnya, pada kesempatan itu 

Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Mustakim 

berharap agar daerah penghasil 

hendaknya diberikan dana bagi hasil 

yang proporsional. Artinya, antar daerah 

penghasil Migas diberikan bagian 

berbeda-beda. Pihaknya menganalogikan 

sebuah perusaahaan yang karyawannya 

produktif gajinya tidak sama 

dengan karyawan yang tidak produktif. 

Hal ini menurutnya sangat bermanfaat 

untuk mempercepat proses pembangunan 

daerah. Pada umumnya Kabupatenkabupaten 

di Kaltim infrastuktur masih 

kurang dibanding daerah perkotaan. 

Sehingga diperlukan dana untuk pembangunan 

infrastruktur, dan itu berasal 

dari energi Migas yang dihasilkan di 

daerahnya. 

Sementara itu Kepala Dinas Pertambangan 

Pemprov Kaltim berharap 

Pemda penghasil Migas hendaknya selalu 

diikutsertakan dalam pertemuan 

good plain and budgeting yaitu rencana 

anggaran karena baginya sangat penting 

untuk mengetahui dan memperkirakan 

penerimaan perimbangan bagi hasil berdasarkan 

rencana Kontraktor Kontrak 

Tim Komisi VII DPR saat pertemuan dengan Kepala DInas Pertambangan Pemprov Kaltim 

Kerja Sama (K3S) tersebut itu. Selain itu, 

pemerintah daerah diberi kewenangan 

untuk memonitoring dan rekomendasi 

perbaikan pengelolaan CSR yang dilakukan 

oleh K3S. (AYU, AGUNG, EKA HIN- 

DRA) FOTO: EKA HINDRA, AGUNG, AYU/PARLE/HR 


65


SIDANG UMUM KE-8 APA 

INTERVENSI YANG MEMBUKA MATA 

Ketua Delegasi DPR Agus Hermanto disambut Ketua DPR Kamboja Heng Samrin 

Untuk kedua kalinya papan 

nama delegasi Indonesia diangkatnya. 

Itu pertanda minta 

persetujuan pimpinan sidang 

untuk melakukan intervensi rapat atau 

biasa dikenal sebagai interupsi. Ketua 

Delegasi DPR Agus Hermanto kembali 

menjelaskan dengan bahasa Inggris 

yang jelas tentang sikap Indonesia dan 

alur pembahasan APBN. Ia menekankan 

kembali alasannya kepada peserta Sidang 

Umum ke-8 Asian Parliamentary 

Assembly (APA) di Phnom Penh, Kamboja 

(7-12 Desember 2015), tidak mungkin 

persoalan iuran anggota diputuskan 

sekarang dan mulai ditarik tahun depan. 

Pasalnya anggaran untuk tahun 2016 sudah 

selesai dibahas oleh DPR bersama 

pemerintah, kondisi seperti itu menurutnya 

pasti juga terjadi di negara anggota 

APA lainnya. 

“Penetapan iuran tidak bisa ditetapkan 

begitu saja, karena harus tertera 

dalam anggaran negara — APBN. Sementara 

APBN 2016 sudah diketok, jadi 

sebaiknya pembahasan ini ditunda saja 

pada sidang selanjutnya untuk diusulkan 

pada anggaran 2017,” papar Wakil Ketua 

DPR Koordinator Bidang Industri dan 

Pembangunan ini. Sebelumnya Ketua 

Sidang Monavar Shah Bahadori, delegasi 

dari Afganistan terlihat sedikit ngotot 

masalah iuran perlu dituntaskan segera. 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada 

Parlemen Iran yang telah memberikan 

dukungan finansial bagi Sekretariat APA 

dalam waktu yang cukup lama. Menurutnya 

tidak sehat apabila organisasi 

bergantung pada kebaikan satu parlemen, 

sudah saatnya seluruh anggota 

berpartisipasi. Setelah memperhatikan 

masukan dari delegasi Indonesia, 

akhirnya seluruh peserta sidang dapat 

menerima keputusan pembahasan tentang 

aturan keuangan akan dibicarakan 

pada pertemuan standing committee selanjutnya 

di Afganistan, awal tahun 2016. 

Agus Hermanto dalam sidang ini juga 

kehormatan untuk menyampaikan pidato 

dalam Rapat Pleno Debat Umum. Dihadapan 

peserta sidang organisasi parlemen 

Asia yang didukung 41 negara ini, 

ia menyampaikan pentingnya Parlemen 

Asia bersatu menghadapi terorisme. Ia 

menekankan teror di Paris dan Beirut 

belum lama ini menunjukkan kepada 

masyarakat dunia bahwa aksi seperti 

itu tetap menjadi ancaman bagi perdamaian 

dan stabilitas. Perkembangannya 

harus dihadapi bersama, setiap bangsa 

harus bersatu, saling bantu dalam 

menghadapi ancaman itu. Senada dengan 

itu Wakil Ketua Delegasi DPR Rofi’ 

Munawar mengingatkan untuk memahami 

aksi terorisme di sejumlah lokasi di 

dunia jangan hanya terfokus hanya pada 

siapa pelaku teror tetapi perlu didalami 

latar belakang dan dalang dibalik aksi 

tersebut. 

“Dimungkinkan ada oknum-oknum 

negara besar yang turut mendalangi 

aksi teror ini. Mereka ingin menyeret sebanyak 

mungkin wilayah untuk terlibat 

di arena konflik dan inilah yang harus 

dihentikan. APA perlu mengambil sikap 

dalam hal ini,” ungkap dia. Baginya isu 

ini bagi sebagian pihak masih dianggap 

sensitif tetapi pada kenyataannya keterlibatan 

negara tertentu dalam berbagai 

konflik berdarah dan memanfaatkan 

kelompok bersenjata ilegal semakin berdampak 

luas bagi kemanusiaan. 

PARLEMEN VIRTUAL 

Sidang Umum ke-8 APA ini berhasil 

memutuskan Resolusi tentang Asia 

yang Terintegrasi dengan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. Salah satu 

bagian menarik dari resolusi ini adalah 

pembentukan Asian Virtual Parliament 

(Parlemen Virtual Asia). “Ini upaya 

mengintegrasikan parlemen di Asia melalui 

virtual community berbasis IT. Walaupun 

ini masih embrio tapi saya kira 

ini ide menarik dan patut didukung. Hasil-hasil 

kajian, diskusi, pembahasan UU 

dari berbagai negara di Asia bisa diakses 

seluruh anggota parlemen dari seluruh 

Asia,” kata anggota delegasi DPR, 

Zulkieflimansyah. Ia berharap Parlemen 

Virtual Asia tidak hanya menampilkan 

rekomendasi UU saja tetapi juga dalam 

bentuk motion, gambar dan film jadi setiap 

anggota parlemen di kawasan Asia 

bisa melihat proses debat pembahasan 

UU. Ini menurutnya bisa menjadi input, 

pembelajaran bagaimana hangatnya 

perdebatan parlemen pada isu dan di 

negara tertentu. 

Bicara pada kesempatan berbeda 

anggota delegasi DPR dari FP Gerindra 

Sumail Abdullah menilai ide Parlemen 

Virtual Asia ini dapat dibawa ke dalam 


negeri. Persidangan di DPR apabila didokumentasikan dengan 

baik dan ditampilkan di laman website dapat menjadi masukan 

berharga bagi anggota dewan di daerah. “Saya kira menarik 

juga kalau hal ini diterapkan di Indonesia, yang ditampilkan 

tidak hanya sekedar laporan singkat tetapi 

data lengkap termasuk video pembahasan. 

Sidang jadi akuntabel, masyarakat juga akan 

tahu dan mencatat sikap fraksi dan anggota 

dewan dalam isu-isu tertentu,” tekan dia. 

Agenda dua tahunan yang dihadiri parlemen 

dari 22 negara dan 4 observer berhasil 

menyepakati sejumlah keputusan yaitu 18 

resolusi dan Deklarasi Phnom Penh. Bagi 

Agus Hermanto deklarasi itu cukup positif 

untuk menata langkah parlemen Asia 

ke depan. “Iya saya rasa apa yang kita hasil 

dalam pertemuan ini cukup positif, ada 

18 resolusi berhasil disepakati kemudian 

deklarasi Phnom Penh yang memantapkan 

sejumlah pertemuan sebelumnya,” ujar dia. 

Ia mengingatkan persidangan parlemen se- 

Asia ini pada hakekatnya bagian dari upaya 

untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. 

Ini juga sejalan dengan goal ke-16 SDGs (Sustainable Development 

Goals) yang merefleksikan komitmen parlemen sebagai 

bagian dari komunitas internasional. 

Pembahasan 18 draf resolusi dipimpin oleh Nguon Nhel 

Wakil Ketua Parlemen Kamboja yang juga menjabat sebagai 

Ketua Panitia Pengarah Sidang Umum ke-8 yang mengusung 

tema; “Promoting Peace, Reconciliation and Dialogue in Asia”. 

Resolusi yang disepakati diantaranya tentang Resolusi tentang 

Pasar Energi Terintegrasi di Asia, Resolusi Upaya Mengurangi 

Kemiskinan di Asia, Resolusi Menyesalkan Aksi Terorisme dan 

Kekerasan Ekstrim dan Resolusi tentang Masalah Lingkungan. 

Sementara Deklarasi Phnom Penh menekankan kekerasan 

yang dilakukan kelompok ekstrim telah menghasilkan aksi 

terorisme dan itu tidak dapat dikaitkan dengan budaya, peradaban, 

agama atau etnis tertentu. Aksi teror tersebut tidak 

bisa ditoleransi atau dimaafkan. Penyelesaian masalah melalui 

Delegasi DPR RI pada sidang APA ke-8 di Kamboja 

radikalisasi, kekerasan, terorisme atau perang hanya menyebabkan 

kesulitan yang lebih besar dan melahirkan kekerasan 

yang lebih banyak. 

Parlemen anggota APA bertekad menegakkan prinsip-prinsip 

hidup berdampingan secara damai dan upaya negosiasi 

dalam memecahkan sengketa internasional. Menuntaskan 

segala bentuk terorisme dan pendudukan melalui hukum dan 

kerja sama internasional.Bagian lain deklarasi juga menyebut 

pentingnya agenda moderat dan inisiatif untuk melakukan 

upaya deradikalisasi pada setiap tingkatan masyarakat termasuk 

generasi muda dan sektor swasta sebagai bagian dari 

upaya menuntaskan permasalahan radikalisme, kekerasan dan 

terorisme. (IKY) FOTO: IBNUR KHALID/PARLE/HR 

Assalamualaikum, I am from Indonesia 

Delegasi DPR pada Sidang Umum ke-8 Asian Parliamentary 

Assembly (APA) di Phnom Penh, Kamboja 7-12 

Desember 2015 meluangkan waktu untuk melaksanakan 

ibadah shalat Jumat di Mesjid Agung Al Serkal. Dipimpin 

Ketua Delegasi Agus Hermanto, rombongan berbaur dengan 

masyarakat muslim dan juga delegasi dari negara lain. 

Ibadah shalat Jumat berlangsung khusuk walaupun 

ceramah disampaikan dalam bahasa Kamboja yang tentu pesannya tidak 

dimengerti oleh jamaah dari negara lain. Usai ibadah para jamaah bersalaman 

dan kesempatan itu dipergunakan oleh rombongan delegasi DPR bersilaturahmi 

dengan masyarakat muslim Kamboja. 

“Assalamualaikum, I am from Indonesia,” demikian sapaan Agus yang 

juga Wakil Ketua DPR RI ketika menjabat tangan para jamaah. Ketika bertemu 

dengan jamaah yang mampu berbahasa Inggris pembicaraan kemudian 

mengalir tentang pekerjaan, kehidupan muslim di Kamboja, dll. 

Salah seorang jamaah bernama Ahmad berdialog 

cukup lama. Ia mengaku berasal dari suku Cam yang 

berdasarkan sejarah nenek moyangnya pernah membesarkan 

Kerajaan Campa yang menurut para ahli terletak di 

perbatasan Kamboja-Vietnam. Salah seorang raja Campa 

dikenal ada yang menganut agama Islam, sehingga kerajaan 

waktu itu menerapkan prinsip-prinsip islami. 

Delegasi DPR juga berdialog dengan Syam warga 

Kamboja asli Malaysia yang sudah tinggal cukup lama di negara ini. Kejutan 

lain dari Hamdi yang ternyata orang Indonesia yang bekerja di sebuah 

restoran di Kamboja. “Wah Bapak DPR ini ya,” sapanya sambil tersenyum 

lebar. 

Salah seorang pejabat KBRI Kamboja, Muhsin menyebut cikal bakal Mesjid 

Al Serkal dibangun prajurit Garuda TNI pada saat bertugas membantu keamanan 

pasca konflik di wilayah ini. Beberapa tahun lalu mesjid dipugar dengan 

dukungan dana dari Uni Emirat Arab. (IKY) FOTO: IBNUR KHALID/PARLE/HR 


67





BERKELANJUTAN 

Delegasi BKSAP DPR mengunjungi Komisi Pembangunan Berkelanjutan Parlemen Hungaria 

Pada bulan November lalu, Ketua 

Badan Kerja Sama Antar Parlemen 

(BKSAP) DPR Nurhayati 

Ali Assegaf memimpin delegasi 

BKSAP ke Hungaria. Kunjungan ini 

dalam rangka menindaklanjuti komitmen 

IPU untuk mendorong Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB). Delegasi 

BKSAP DPR melakukan pertemuan dengan 

beberapa institusi terkait yang berada 

di dalam badan parlemen maupun 

eksekutif. 

Nurhayati menyampaikan apresiasinya 

kepada badan dan institusi yang 

berada di Parlemen Hungaria. Mengingat, 

Hungaria sendiri memiliki berbagai 

institusi di dalam parlemen maupun di 

kepresidenan yang berkaitan langsung 

dengan pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan. 

“Parlemen Hungaria menjadi salah 

satu contoh terbaik untuk DPR RI, dalam 

mempelajari bagaimana parlemen dapat 

memaksimalkan peran parlemen untuk 

menyukseskan pembangunan berkelanjutan. 

Mereka bercerita bagaimana 

parlemen merupakan pemimpin yang 

memberikan contoh kepada progres 

dari pembangunan berkelanjutan disini,” 

ungkap Nurhayati. 

Komisi Pembangunan Berkelanjutan 

Parlemen Hungaria menyatakan bahwa 

parlemen mereka siap mendukung pencapaian 

tujuan pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development goals) 

yang telah disahkan oleh PBB pada bulan 

september lalu, dan siap bekerjasama 

dengan DPR untuk memperkuat peran 

parlemen dalam hal ini. 

“Kami telah memiliki komite pembangunan 

berkelanjutan di dalam 

parlemen sebelum tujuan pembangunan 

berkelanjutan disahkan oleh PBB . 

Komite memiliki tugas untuk mereview 

dan memberikan amandemen terhadap 

legislasi-legislasi agar sesuai de ngan 

konsep pembangunan berkelanjutan,” 

ujar Salar R Benedek, selaku Ketua Komite 

Pembangunan Berkelanjutan di 

Parlemen Hungaria. 

Komite Pembangunan Berkelanjutan 

sendiri memiliki keanggotaan sebanyak 

10 orang yang berasal dari partai-partai 

politik yang berbeda untuk meningkatkan 

dukungan politik untuk pembangunan 

berkelanjutan dan juga meningkatkan 

pemahaman tentang pembangunan 

berkelanjutan di masing-masing partai. 

Sementara, dalam pertemuan dengan 

Direktur Lingkungan di Kantor Kepresidenan, 

Csaba Korosi, Anggota BKSAP 

DPR Okky Asokawati tertarik dengan 

kurikulum tentang pembangunan 

berkelanjutan di Sekolah Dasar. 

“Menarik sekali bagaimana pemerintah 

Hungaria telah mencanangkan 

kurikulum tentang pembangunan 

berkelanjutan di Sekolah Dasar. Selain 

itu pengajar juga dapat mendapatkan 

titel pengajar pembangunan berkelanjutan 

yang merupakan salah satu titel 

yang prestisius di Hungaria. Hal ini 

dapat dicontoh untuk Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) yang ada di Indonesia 

untuk meningkatkan kesadaran pembangunan 

berkelanjutan sejak dini,” 

kata politisi yang juga Anggota Komisi 

IX DPR. 

BKSAP DPR sendiri sudah memiliki 

panitia kerja untuk tujuan pembangunan 

berkelanjutan yang dibentuk pada 

bulan Juni lalu. Panitia Kerja Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan juga telah 

mengadakan dialog dengan instansiinstasi 

terkait mengenai penyusunan 

tujuan pembangunan berkelanjutan secara 

nasional. 

Ketua Panitia Kerja Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan juga terus mengingatkan 

bahwasanya pelaksanaan tujuan 

pembangunan berkelanjutan harus 

menggunakan bahasa yang lebih membumi 

yang dapat dimengerti masyarakat. 

TINGKATKAN DIALOG ANTAR 

AGAMA 

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini 

mengatakan, Indonesia sebagai negara 

demokratis memberikan banyak upaya 

dalam meningkatkan stabilitas dan perdamaian 

dunia, salah satunya melalui 

dialog antar agama. Hal tersebut disampaikannya 

saat mengunjungi Kota Godollo, 

Hungaria. 

“Ada persepsi yang salah saat ini, di 


mana melihat salah satu agama sebagai 

dalang dari terorisme. Ini pandangan 

yang salah. Oleh sebab itu perwakilan 

dari masing-masing agama harus saling 

berinteraksi, mengenal satu sama lain 

dan sama-sama menumbuhkan rasa toleransi,” 

terang Nurhayati. 

Sependapat dengan Nurhayati, Walikota 

Godollo, Gyargo Gemesi yang 

menyambut Delegasi BKSAP di depan 

gong perdamaian dunia ini mengatakan, 

bahwa kerjasama antara Indonesia dan 

Hungaria juga menjadi salah satu upaya 

dalam meningkatkan dialog antara dua 

kultur yang berbeda. Sebagaimana diketahui 

Indonesia merupakan negara berpenduduk 

mayoritas muslim. Sedangkan 

penduduk Hungaria mayoritas pemeluk 

agama Kristen. Kondisi ini dapat digunakan 

untuk saling mempelajari kultur 

antar dua negara. 

Godollo yang merupakan sister city 

dengan Bogor juga sering mengadakan 

dialog antar agama di kotanya. Pada tahun 

2014 yang lalu digelar dialog lintas 

agama yang diwakili oleh Kementerian 

Luar Negeri Indonesia, Kementerian 

Agama dan Kementerian Pendidikan 

dan Budaya Indonesia. Sedangkan pihak 

Hungaria diwakili oleh Kementerian 

Luar Negeri, Kementerian Pendidikan 

dan Budaya Hungaria dan Kota Godollo. 

Bahkan Gong perdamaian dunia yang 

kini menjadi ikon budaya Kota Godollo 

ini merupakan sumbangan Indonesia. 

Selain di Godollo, gong perdamaian juga 

ada di Bali, Ambon, Palu, Shandong (China) 

dan Jenewa (Swiss). Hal itu menjadi 

simbol harapan dunia yang terbebas dari 

konflik sara, terorisme, perang yang 

masih terjadi di belahan dunia seperti 

yang terjadi di Palestina. 

APRESIASI PEREMPUAN 

PARLEMEN INDONESIA 

Wakil Ketua Parlemen Hungaria, Mr. 

JakabIstvan mengapresiasi banyaknya 

perempuan yang masuk di dalam Parlemen 

Indonesia (DPR-RI). “Kami melihat 

banyak sekali perempuan yang ada di 

delegasi DPR RI ini. Ini berarti Parlemen 

Indonesia memberikan kesempatan dan 

akses yang lebih banyak kepada anggota 

parlemen perempuan, dibanding 

Parlemen Hungaria. Di Hungaria sendiri 

tidak mempunyai Parlemen Perempuan 

yang menjadi ketua di Parlemen ataupun 

Ketua Komisi untuk saat ini,” ungkap 

JakabIstvan. 

Sementara, Ketua BKSAP Nurhayati 

Ali Assegaf juga mengapresiasi atas penilaian 

Wakil Ketua Parlemen Hungaria 

terhadap keterwakilan Perempuan Indonesia 

di Parlemen. Politisi Fraksi Partai 

Demokrat ini mengungkapkan bahwa 

kunjungannya kali ini ke Hungaria memiliki 

misi untuk mempelajari bagaimana 

parlemen dapat menyukseskan tujuan 

pembangunan berkelanjutan, dan 

mekanisme yang dapat memaksimalkan 

peran parlemen. 

Sebagaimana diketahui Hungaria 

memiliki Komite Pembangunan 

Berkelanjutan di dalam sistem parlemen, 

serta Dewan Nasional Pembangunan 

Berkelanjutan, yang memiliki 

ke terlibatan parlemen di masing-masing 

institusi. 

Baik Indonesia maupun Hungaria 

sepakat bahwa peran parlemen di dalam 

proses maupun implementasi tujuan 

pembangunan berkelanjutan sangat 

krusial. Terutama dengan menggunakan 

tiga fungsi parlemen yakni, legislasi, 

penganggaran dan pengawasan dari tujuan 

pembangunan berkelanjutan. 

Ditambahkan Nurhayati, peran parlemen 

perempuan untuk menyukseskan 

agenda pembangunan global sendiri 

telah tertuang dalam deklarasi tujuan 

pembangunan berkelanjutan (TPB). Kehadiran 

parlemen perempuan dipercaya 

dapat meningkatkan pencapaian pembangunan 

nasional, karena parlemen 

perempuan dapat memberikan legislasilegislasi 

terkait di perlindungan perempuan, 

edukasi, kematian ibu dan anak 

ataupun kesehatan untuk mensukseskan 

pencapaian negara untuk TPB. 

Dalam pertemuan tersebut juga 

Delegasi BKSAP DPR di depan Gong Perdamaian Dunia di Kota Godollo, Hungaria 

dipaparkan strategi Hungaria yang 

lebih mementingkan tindakan preventif 

dibanding tindakan kuratif dalam 

menangani permasalahan kesehatan. 

Selain memiliki sistem perawatan kesehatan 

universal yang dibiayai oleh pajak, 

Hungaria juga terus mengingatkan 

bahaya konsumsi alkohol dan merokok 

di negara ini. Karena dua hal itulah yang 

menyebabkan permasalahan kesehatan 

di Hungaria. 

“Namun disini saya sangat menyayangkan 

kurangnya parlemen perempuan 

sebagai Presiden organisasi parlemen 

dunia. karena selama 25 tahun 

terakhir ini IPU (Inter-Parliamentary 

Union) belum memiliki presiden perempuan,” 

tegas Nurhayati yang diamini 

oleh seluruh delegasi. (SKR) FOTO: DOK. 

BKSAP/PARLE/HR 


69

selebritis 

DUKUNGAN 

PEMERINTAH 

TERHADAP SENIMAN 

MASIH KURANG 


Sedikit sekali artis lawas yang masih tetap eksis hingga 

saat ini. Hetty Koes Endang merupakan satu dari sedikit 

artis tersebut. Ditemui usai konferensi Pers acara 

Dangdut Academy Asia di Indosiar, penyanyi berdarah 

campuran Sunda dan Minang ini berbagi rahasia pada Rahayu 

Setiowati dan Naefurodji dari Parlementaria. 

“Istirahat, banyak air putih, olahraga, dan kebetulan saya 

tidak merokok dan tidak minum minuman beralkohol,” ungkap 

pemilik nama lengkap Hetty Koes Madewy ini. 

Meski demikian ditambahkannya, sebagai orang Sunda asli, 

sejak gadis oleh sang ibu, ia sudah diperkenalkan dengan jamu, 

minum tradisional yang diraciknya sendiri. Seperti perasan 

daun sirih, kencur dan kunyit. Tak heran jika kualitas vokal 

dan penampilannya tetap terjaga meski usianya sudah tidak 

muda lagi. 

Ketika banyak artis lawas yang bernasib “kurang beruntung” 

di masa tuanya, Hetty bersyukur hal itu tidak terjadi 

pada dirinya. Baginya, saat ini menyanyi menjadi hal nomer 

dua. Keluarga merupakan yang utama bagi dirinya. Tak sedikit 

tawaran menyanyi yang ia tolak, karena berbenturan dengan 

agenda keluarganya. Bahkan ia kini menggandeng putra sulungnya, 

Ameer Mahmed untuk memenejerinya. 

“Saat ini anak saya sendiri yang menjadi menejer saya. Jadi 

kalau dia bilang enggak boleh ambil pekerjaan itu, ya saya tidak 

akan ambil. Keluarga nomer satu bagi saya,” ungkap Hetty. 

Lebih lanjut istri dari Yusuf Erwin Faisal ini menjelaskan 

bahwa penyanyi itu ada beberapa kategori, yakni penyanyi 

festival atau kompetisi, penyanyi di TV, penyanyi di pentas 

ataupun penyanyi di album rekaman saja. Ia bersyukur pernah 

merasakan dan melewati semua itu. Bahkan kini diakuinya untuk 

luar negeri seperti di Malaysia, ia hanya bernyanyi untuk 

acara khusus saja, misalnya undangan keluarga kerajaan. 

Sebulan terakhir ini hampir setiap hari wajahnya tampil 

di layar kaca. Pasalnya, penyanyi kelahiran Jakarta 6 Agustus 

1957 ini dipercaya oleh Indosiar untuk menjadi juri acara 

contest dangdut tingkat Asia bertajuk Dangdut Academy Asia. 

Meski bukan termasuk penyanyi dangdut, namun kemampuan, 

kualitas serta pengalaman ibu empat orang anak dalam 

kompetisi menyanyi sudah tidak diragukan lagi. 

Maklum awal karir Hetty di sekitar tahun 1970 an dimulai 

dari satu kompetisi ke kompetisi lainnya, mulai tingkat daerah 

hingga tingkat nasional, bahkan internasional pernah diikutinya. 

Sebut saja pada Tahun 1972, 1973, 1974, Hetty berturutturut 

meraih juara pertama festival penyanyi se-Jawa Barat. 

Tahun 1976 ia menjadi runner up festival Penyanyi Tingkat 

nasional dimana juara pertama diraih Grace Simon, dan juara 

tiga diraih Margie siegers. 

Tahun berikutnya, ia meraih juara pertama di ajang yang 

sama, sementara juara dua diraih oleh Melky Goeslaw dan Diana 

Nasution, dan juara tiga diraih Ira Puspita. Tidak hanya itu, 

di ajang internasional Hetty juga pernah mewakili Indonesia di 

ajang WPSF di Tokyo dan berhasil meraih “Most Outstanding 

Performance” bersama Aji Bandi, pencipta lagu “Damai Tapi 

Gersang”. 

JURI DANGDUT ACADEMY ASIA 

Saat ini Hetty mengaku kompetisi pencarian bakat dan 

penyanyi muda memang lebih banyak dibanding ketika pada 

masa dulu. Sayangnya, hal itu bukan diprakasai pemerintah. 

Sejatinya pemerintah juga memiliki kewajiban menciptakan 

regenerasi penyanyi dan seniman asli Indonesia yang bisa melestarikan 

budaya bangsa. Namun, justru pihak swastalah yang 

lebih tergerak menggelar ajang tersebut. 

Hetty bersama Direktur Programing Indosiar dan peserta DAA 

“Ya justru pihak swasta yang lebih tertarik menggelar kompetisi 

menyanyi, termasuk dangdut. Ini sangat positif. Namun 

sayangnya tidak sedikit penyelenggara yang lebih memilih 

pemenang berdasarkan vote atau polling SMS. Terus terang 

bunda tidak suka ini. Karena apa gunanya penilaian bunda sebagai 

juri. Ini jugalah yang bunda tanyakan ke Indosiar saat 

ditawari menjadi juri Dangdut Academy Asia. Untungnya Indosiar 

tidak demikian. Pemenang berdasarkan penilaian juri, 

bukan SMS. Makanya bunda terima tawaran itu,” paparnya. 

Terkait keberadaan kontes dangdut tingkat Asia yang diprakasai 

oleh Indosiar, dimana Hetty didapuk menjadi salah 

satu jurinya, Ia menilai itu merupakan hal positif yang harus 

terus didukung. Mengingat dangdut merupakan musik asli Indonesia 

yang harus dilestarikan. Tidak hanya itu, ajang ini juga 

bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan musik dan budaya 

asli dalam negeri. 

Meskipun bukan berasal dari genre musik dangdut, namun 

ia bangga dengan perkembangan dangdut masa kini. Itu terbukti 

dengan semakin banyaknya anak muda yang notabene 

sebagai generasi penerus bangsa yang tertarik dan mendalami 

music ini. 

Lagi-lagi Hetty melihat dukungan pemerintah terhadap 

musik dangdut dan seniman Indonesia belum seratus persen. 

Pasalnya, saat ini belum ada gedung khusus yang sengaja disediakan 

negara atau pemerintah bagi penyanyi dan seniman 

untuk memamerkan karyanya secara free alias gratis. 

“Bunda lihat perhatian pemerintah terhadap seniman khususnya 

musisi dangdut saat ini masih kurang ya. Misalnya 

belum ada gedung khusus kesenian sebagai tempat seniman 

memamerkan karyanya secara gratis. Itu kan bagian dari dukungan 

pemerintah juga kan,” pungkasnya sambil berharap 

ke depan pemerintah bisa mewujudkan harapannya tersebut. 

(AYU) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR 


71

pernik 

ANTUSIAS MASYARAKAT 

PELAJARI TUGAS DAN FUNGSI 

DPR CUKUP TINGGI 

Komplek MPR/DPR/DPD yang 

memiliki luas 32,1604 Ha merupakan 

salah satu kawasan tujuan 

wisata bagi masyarakat 

yang datang dari berbagai wilayah di tanah 

air. Ide DPR sebagai salah satu obyek 

wisata ini tercetus pada tahun 1994, 

pada saat dinas pariwisata DKI Jakarta 

mengadakan pertemuan dengan sejumlah 

biro perjalanan di Jakarta, yang juga 

dihadiri oleh pejabat dari Humas Sekretariat 

Jenderal DPR. Upaya ini merupakan 

salah satu cara untuk memberikan 

pendidikan politik kepada masyarakat 

melalui pemahaman dan pengenalan 

lebih luas tentang Lembaga-lembaga 

Negara yang ada di Indonesia. 

Dari tahun ke tahun, jumlah kunjungan 

masyarakat ke gedung DPR terus 

mengalami peningkatan. Kunjungan ini 

tidak hanya terbatas pada kunjungan 

wisata saja, tetapi juga berupa kunjungan 

study tour. Peserta kunjunga study 

tour, terdiri dari berbagai macam kalangan 

masyrakat, termasuk siswa-siswa 

dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. 

Kepala Bagian Humas Setjen DPR 

Saiful mengemukakan, DPR terbuka dikunjungi 

oleh masyarakat umum baik 

untuk menyampaikan aspirasi atau 

bahkan hanya sekedar berkunjung ke 

DPR untuk melihat rapat-rapat maupun 

mempelajari tugas dan fungsi DPR. 

“DPR itu kalau dikatakan tertutup 

juga tidak, tapi memang terbatas yang 

bisa datang kesini namun setelah reformasi 

dan ada Undang-Undang keterbukaan 

informasi publik. Karena 

itu DPR itu membuka diri menerima 

elemen masyarakat dengan dibuatnya 

ruangan khusus yang namanya Operational 

Room, dimana di ruangan ini bisa 

menerima tamu-tamu DPR baik itu dari 

kalangan pelajar, dari tingkat SD, SMP, 

SMA, maupun perguruan tinggi serta 

elemen masyarakat lain,” ungkap Saiful. 

DPR juga menerima rombongan Study 

Tour yang berkonsep edukasi politik sehingga 

masyarakat akan memiliki pemahaman 

akan tugas-tugas lembaga politik. 

Tujuannya adalah untuk mengubah 

Humas Setjen DPR RI menerima kunjungan 

siswa-siswi SMA Negeri I Ubud Bali 

Kabag Humas Setjen DPR RI Saiful 

dan membentuk tata perilaku seseorang 

agar sebagai partisipan politik yang bertanggung 

jawab. 

Menurut Saiful, pelajar-pelajar itu 

selain mendapatkan pemaparan tentang 

tugas dan fungsi DPR mereka juga diajak 

untuk mengunjungi museum yang ada 

di DPR dan diajak untuk tour building 

dimana mereka diperkenalkan dan memasuki 

gedung paripurna utama dimana 

tempat pelantikan presiden dan mereka 

diajak untuk masuk ke ruang paripurna 

tersebut melalui ruang balkon. 

“Kita harapkan mereka dapat mengetahui 

yang namanya mekanisme kerja 

DPR baik gambaran secara positif apa 

yang sebenarnya dilakukan oleh DPR, 

dimana tugas-tugasnya memang sangat 


erat. Selama ini masih banyak acara 

yang tidak dapat diliput secara langsung 

oleh media, baik itu media cetak maupun 

media elektronik,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Saiful sampaikan bahwa, 

banyak informasi kinerja Anggota DPR 

atau proses pembahasan suatu Undang- 

Undang hingga menjadi UU yang kurang 

diekspos oleh media, sehingga banyak 

informasi yang tidak tersampaikan secara 

utuh ke masyarakat. 

Dia juga berharap dengan keterbukaan 

DPR menerima kunjungan masyarakat, 

diharapkan bisa memberikan 

informasi dan pendidikan politik kepada 

masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kita 

prioritaskan juga untuk pelajar-pelajar 

dan mereka ini kita harapkan bisa menjadi 

corong dari DPR bahwa sebenarnya 

yang ada di lembaga legislatif dan 

mendapat gambaran yang sebenarnya. 

“Kita harapkan mereka itu bisa mengenal 

DPR yang sebenarnya dan mereka 

itu tidak termakan oleh berita-berita 

yang lebih banyak memojokkan DPR. 

Kita harapkan DPR itu bersidang sampai 

tengah malam dan dini hari itu perlu 

mereka diketahui,” harapnya. 

Bagian Humas DPR menerima kunjungan 

Masyarakat yang ingin study tour 

ke DPR setiap hari kerja yaitu Senin sampai 

dengan Kamis. 

“Kita bisa menerima pelajar itu dalam 

satu hari rata-rata sekitar 200 orang, 

dalam sebulan itu kita batasi hanya 

rata-rata mengambil 4 hari kerja. Jadi 

sekitar sebulan itu sudah sampai 2000- 

4000 orang yang kita bisa terima disini. 

Kemudian juga ada yang minta tanggal 

tertentu dan jika sudah di booking 

lebih awal dari beberapa sekolah atau 

dari masyarakat, mereka kita tawarkan 

untuk jadwal bulan berikutnya.” terang 

Saiful. 

“Sampai saat bulan Maret itu sudah 

terprogram waktunya oleh beberapa 

sekolah dan sampai saat ini saja yang 

minta untuk bulan Maret itu sudah ada 

lebih dari 30 sekolah,” terangnya. 

Beberapa instansi yang sudah terjadwal 

untuk melakukan kunjungan ke DPR 

pada Januari hingga 22 Pebruari tahun 

2016. Terdiri 11 sekolah tingkat SD, 5 

sekolah tingkat SMP, 4 sekolah tingkat 

SMA dan sebuah Universitas. 

Saiful juga menyampaikan bahwa, 

minat dari Sekolah-sekolah yang ingin 

berkunjung ke DPR sangat tinggi, bahkan 

beberapa Sekolah harus menunggu 

jadwal yang bisa diterima langsung oleh 

Bagian Humas Setjen DPR. Selain itu, 

Saiful menyampaikan pesan bahwa instansi 

yang ingin berkunjung ke DPR sebaiknya 

sebelum menentukan jadwalnya 

bisa melakukan cek jadwal yang tersedia 

di http://www.dpr.go.id/humas/ 

kunjungan-jadwal agar instansi tersebut 

bisa mendapatkan jadwal yang pas. 

TAMBAH WAWASAN 

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ubud, 

Bali I Wayan Gabra dalam kunjunganya 

ke DPR pada 8 Desember 2015 menyampaikan 

bahwa kunjungan ke DPR sebagai 

motivasi anak didiknya untuk mengenal 

DPR lebih dekat. “Kita berkunjung ke 

DPR untuk menambah wawasan mereka 

agar timbul motivasi supaya lebih 

mengenal gedung DPR ini. Kemudian 

setelah termotivasi, ada dorongan dari 

kita untuk bersama-sama menjaga citra 

supaya gedung ini menjadi lebih terhormat, 

anggota dewan menjadi lebih termuliakan 

lagi, begitu intinya,” ungkap I 

Wayan Gabra. 

I Wayan Gabra berharap dengan 

mengajak anak didiknya berkunjung 

langsung ke DPR, mereka mempunyai 

pengetahuan yang lebih tentang DPR, 

kemudian setelah mereka pulang dapat 

menginformasikan kepada temantemannya 

apa yang mereka dapatkan 

disini kemudian yang lebih penting lagi 

bagaimana dengan pengetahuan itu 

dengan pengalaman itu dengan apa yang 

pernah dilihat disini lebih memberikan 

motivasi terhadap mereka untuk menjaga 

citra DPR. 

Terkait kunjungan ke DPR, I Wayan 

Gabra memiliki kesan tersendiri bahwa 

ternyata DPR sangat terbuka menyambut 

kunjungan-kunjungan masyarakat 

dari daerah. 

“Bayangan saya sih orang dari desa 

tidak akan bisa seperti ini (datang ke 

DP{R) ternyata terhapus kesan salah itu. 

Kami diterima dengan baik, kami diperlakukan 

dengan baik dan kami semakin 

bangga terutama dengan sekretariatnya,” 

tekan I Wayan Gabra. 

I Wayan Gabra juga menyatakan kebanggaanya 

bahwa Indonesia memiliki 

karya arsitektur anak negeri yang sangat 

membanggakan dan berdiri de ngan 

kokoh yaitu gedung DPR. “Gedung DPR 

merupakan ikon bangsa yang harus kita 

jaga, karena ini merupakan warisan yang 

sangat berharga bagi perjuangan bangsa 

Indonesia meraih kemerdekaannya,” 

terang I Wayan Gabra. 

Ni Putu Ayustin Krisnati Dewi siswa SMA Negeri 

1 Ubud 

Sementara itu, Ni Putu Ayustin Krisnati 

Dewi dari SMA Negeri 1 Ubud, Bali 

menyampaikan bahwa kunjunganya 

ke DPR dalam rangka ingin lebih tahu 

bagaimana sejarah gedung DPR, terutama 

bukan hanya sekedar lihat di TV 

tetapi juga ingin tahu bagaimana mekanisme 

kerjanya. Dirinya mengaku 

yang dide ngar dari berita-berita dibanding 

aslinya belum tentu sama, sehingga 

tertarik untuk datang ke Senayan. 

“Kami jadi lebih tahu tentang DPR, 

tentang pembagian tugas, tentang cara 

menyalurkan aspirasi rakyat dan semua 

tugas-tugas yang dijalankannya,” ungkap 

Ni Putu Ayustin. 

“Saya sangat senang karena bisa dibilang 

gedung paripurna itukan tempat 

bersejarah, sehingga suatu kebanggaan 

saya bisa datang kesana,” ungkapnya. 

“Harapan saya semoga DPR bisa 

bekerja lebih baik sehingga kemajuan 

bangsa ini menjadi lebih cepat karena 

semua aspirasi rakyat akan diperjuangkan 

DPR,” tegasnya dengan menambahkan, 

kunjungan seperti ini sangat bermanfaat 

terutama dalam memberikan 

pendidikan politik kepada masyarakat. 

(SKR) FOTO: JAKA/PARLE/HR 


73

parlemen dunia 

Parlemen Thailand : 

Kesiapan Menjelang MEA 

Peneliti CEPP FISIP UI: Larissa Amanda Indianti, S.IP., 

Dessy Raufiana Pramitha, S.IP., Prasetyo Pudji Wasito, ST 

Negara Thailand menggunakan sistem 

pemerintahan Monarki Kostitusional 

secara resmi sejak 10 Desember 1932, yaitu 

setelah Sistem Monarki Absolut dihapus. 

Artinya kekuasaan raja dibatasi oleh kontitusi, namun 

keterbatasan ini sangat tidak transparan karena 

kekuasaan raja memainkan peran penting di belakang 

layar. 

Parlemen Thailand merupakan cabang legislatif 

pemerintahan Thailand yang menggunakan sistem dua 

kamar (bicameral) yaitu Majelis Nasional atau Rathasapha 

yang terdiri dari 480 anggota Dewan Perwakilan dan 

150 anggota Senat. Dalam satu periode, Anggota Dewan 

Perwakilan menjabat selama empat tahun, sementara 

para senator menjabat selama enam tahun. Senator 

Thailand dipilih langsung untuk pertama kalinya pada 2 

Maret 2000 (sebelumnya diangkat oleh Raja atas rekomendasi 

Dewan Menteri). Thailand juga memiliki Badan 


Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah 

Agung dimana anggotanya adalah para 

jaksa yang dilantik oleh raja. 

Anggota-anggota Senat tersebut 

mewakili distrik-distrik pemilihan dan 

dipilih secara langsung dimana setiap 

provinsi memiliki setidaknya satu orang 

senator. Setelah kudeta militer pada 

September 2006, Lembaga Senat terdiri 

dari 150 anggota, di mana 76 orang dipilih 

langsung untuk mewakili provinsi 

masing-masing, sementara sisanya dipilih 

dari calon-calon yang dinominasikan 

dari masyarakat umum, kalangan 

akademis, swasta dan professional oleh 

Komite Pemilihan Senat. Sedangkan 

Dewan Perwakilan terdiri dari 480 anggota, 

di mana 400 orang diantaranya dipilih 

langsung dari distrik pemilihan dan 

sisanya berasal dari nama-nama yang 

diajukan oleh partai politik. 

Dalam sistem pemerintahan, Raja 

Thailand merupakan Kepala Negara dan 

mempunyai sedikit kekuasaan langsung 

di bawah konstitusi. Raja juga menjadi 

pelindung Buddhisme Kerajaan Thai 

dan menjadi lambang jati diri serta persatuan 

bangsa. Raja yang memerintah 

saat ini, Bhumibol Adulyadej yang telah 

berusia 85 tahun, merupakan figur yang 

sangat dihormati dan dianggap sebagai 

pemimpin dari aspek moral, dimana 

telah dimanfaatkan dalam beberapa 

kesempatan untuk menyelesaikan krisis 

politik. Raja Thailand melaksanakan 

kekuasaan legislatifnya melalui parlemen, 

kekuasaan eksekutifnya melalui 

kabinet, serta kekuasaan yudisial melalui 

pengadilan. 1 Kerajaan memiliki hak 

untuk mendukung dan hak untuk mem 

1 English Division, Bureau of Foreign Languages Secretariat 

of the House of Representatives. 2008. Guide to 

Parliament. Bangkok: Bureau of Printing Services, hal 1 

peringatkan pemerintah apabila pemerintah 

tidak menjalankan urusan negara 

atas kebermanfaatan untuk rakyat. 

Kepala Pemerintahan Thailand adalah 

seorang Perdana Menteri, yang dilantik 

raja dari anggota parlemen (sejak amandemen 

konstitusi tahun 1992). Perdana 

Menteri Thailand saat ini adalah Prayut 

Chan-o-cha yang mulai menjabat sejak 

24 Agustus 2014. 

STRATEGI MENINGKATKAN 

KAPASITAS DAN KAPABILITAS 

Di akhir tahun 2015, Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) akan diterapkan 

di seluruh negara ASEAN. Lima tahun 

terakhir setiap negara mempersiapkan 

diri untuk menyambut implementasi 

MEA tersebut, tidak terkecuali negara 

Thailand. Melalui MEA, diharapkan 

negara-negara di Asia Tenggara dapat 


75

parlemen dunia 

menjadi basis produksi dan pasar tunggal, 

wilayah dengan kompetisi ekonomi 

yang tinggi, wilayah yang mempunyai 

perkembangan ekonomi yang stabil, 

serta wilayah yang terintegrasi de ngan 

ekonomi global. 2 Thailand berada di 

titik terdepan untuk mempersiapkan 

rencana komprehensif menuju implementasi 

MEA. 

Pada masa pemerintahan Perdana 

Menteri Yingluck Shinawarta di tahun 

2012, MEA menjadi prioritas utama dan 

kebijakan utama yang populis. 3 Pemerintah 

mengadopsi 8 rencana strategis 

yang dipersiapkan oleh National Economic 

and Social Development Council. 

Strategi tersebut memprioritaskan 

kemampuan untuk berkompetisi dalam 

perdagangan barang dan jasa, termasuk 

investasi. Kedua, pengembangan kualitas 

hidup dan social safety net. Ketiga, 

pembangunan infrastruktur dan logis 

2 Audray Souche, Kunal Sachdev, Matthew Christensen. 

Countdown to AEC: Thailand’s Journey So Far. DFDL 

Legal and Tax. Hlm. 2-4. 

3 Kavi Chongkittavorn. Why Thailand is crazy over AEC. 

Diakses dari http://www.nationmultimedia.com/opinion/ 

Why-Thailand-is-crazy-over-AEC-30194564.html pada 3 

Desember 2015 pukul 16:40 WIB. 

tik. Keempat, Membangun sumber daya 

manusia. Kelima, reformasi peraturan. 

Keenam, promosi ASEAN untuk membangun 

kesadaran masyarakat. Ketujuh, 

meningkatkan keamanan nasional. Kedelapan, 

membangun kapasistas pembangunan 

untuk kota-kota di Thailand 

untuk dapat berkompetisi dengan kotakota 

di negara ASEAN lainnya. 

Untuk dapat menerapkan 8 strategi 

tersebut, pemerintah dan parlemen 

mempunyai peranan penting untuk 

mempersiapkan kebijakan-kebijakan, 

prosedur dan prasyarat administrasi 

untuk mendukung pelaksanaan MEA. 

Pada September 2014, Perdana Menteri 

Prayuth Chan-ocha menyampaikan 

policy statement di depan anggota 

dewan Thailand mengenai pentingnya 

perkembangan ekonomi dan kompetisi 

bisnis Thailand di Asia Tenggara. 4 

Melalui MEA, perdana menteri Prayuth 

mengharapkan akan menaikkan stan 

4 Thailand Investment Review – Thailand +1: Towards the 

AEC 

21 May 2015 Announcement. Diakses dari http://www2. 

thaiembassy.be/thailand-investment-review-thailand-1-towards-the-aec/ 

pada 3 Desember 2015 pukul 16:50 WIB. 

dar kehidupan masyarakat Thailand 

bersamaan dengan masyarakat ASEAN 

lainnya. 5 Untuk meningkatkan standar 

hidup masyarakat tersebutlah kedelapan 

strategi tersebut dimasukkan ke dalam 

program dan kebijakan-kebijakan yang 

diputuskan bersama oleh pemerintah 

dengan Parlemen Thailand. 

Dinamika politik lokal yang terjadi 

di Thailand sedikit menghambat Thailand 

untuk mempersiapkan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN, terutama dalam aspek 

ekonomi. Beberapa perubahan hukum 

dan prosedur yang spesifik diperlukan 

untuk memastikan implementasi MEA. 

Di te ngah dinamika politik dan pemerintahan 

yang belum stabil, parlemen mempunyai 

peranan penting untuk dapat 

memutuskan kebijakan dan mengawasi 

implementasi kebijakan yang dilakukan 

dalam menyongsong MEA. Beberapa 

isu yang mendapatkan perhatian secara 

langsung adalah hukum ketenagakerjaan 

Thailand yang membutuhkan amandemen 

di parlemen. 6 Sesuai dengan Pasal 

140 Konstitusi Thailand, segala bentuk 

5 Ibid., 

6 Ibid., 


DALAM MEMPERSIAPKAN 

EKONOMI THAILAND 

MENGHADAPI PASAR 

BEBAS MEA, PEMERINTAH 

DAN PARLEMEN THAILAND 

MEMBANGUN KONSEP 

“THAILAND PLUS ONE”. 

KONSEP “THAILAND 

PLUS ONE” MERUPAKAN 

INSTRUMEN UNTUK 

MENARIK INVESTASI 

ASING KE THAILAND, DAN 

MEMPRIORITASKAN JUGA 

INVESTASI THAILAND KE LUAR 

NEGERI 

perjanjian internasional harus disetujui 

oleh Parlemen Thailand. 7 Untuk itulah 

parlemen merevisi undang-undang ketenagakerjaan 

agar dapat mendukung 

implementasi kebijakan-kebijakan serta 

strategi MEA lainnya. 

Sampai saat ini, beberapa peraturan 

terkait dengan MEA yang sudah disahkan 

dalam parlemen antara lain: Mutual 

Recognition Agreements (MRAs) untuk 

7 profesi: teknisi, perawat, physician, 

dokter gigi, arsitek, surveyor, dan akuntan. 

8 Sesuai dengan peraturan MRA, 

ke-10 negara ASEAN mengakui lisensi 

profesi yang tergabung dalam ketujuh 

profesi tersebut untuk dapat praktek ke 

negara-negara ASEAN, namun mereka 

harus mengikuti dan lolos lisensi test 

di negara ASEAN yang bersangkutan. 

Karena itulah kemudian Parlemen Thailand 

merevisi peraturan tes lisensi yang 

sebelumnya hanya dilakukan dengan 

menggunakan bahasa Thai. Selanjutnya 

untuk melindungi tenaga kerja Thailand 

dari serbuan tenaga kerja dari negara 

7 Ibid., 

8 A Voice in the Wilderness: Why the AEC in 2015 Will Lead 

to Few Changes in Thailand. Diakses dari 

http://www.norcham.com/news/why-the-aec-in-2015-will-leadto-few-changes-in-thailand. 

pada 4 Desember 2015 pukul 

12:20 WIB. 

ASEAN lainnya, diberlakukan Thailand’s 

Alien Employment Act 2551 yang mengharuskan 

tenaga asing harus memiliki 

ijin kerja yang valid untuk dapat bekerja 

di Thailand. Selain itu, tenaga kerja a sing 

tidak bisa mendirikan praktek secara 

mandiri, melainkan harus berkolaborasi 

dengan bisnis lokal. 

Dalam mempersiapkan ekonomi 

Thailand menghadapi pasar bebas 

MEA, Pemerintah dan Parlemen Thailand 

membangun konsep “Thailand 

Plus One”. Konsep “Thailand Plus One” 

merupakan instrumen untuk menarik 

investasi asing ke Thailand, dan memprioritaskan 

juga investasi Thailand ke 

luar negeri seperti Indonesia, Singapura, 

Burma dan Vietnam di kawasan ASEAN 

serta Jepang, Hongkong, Uni Eropa dan 

Amerika Serikat melalui program Thailand’s 

Outbound Foreign Direct Investment 

(OFDI). Konsep ini didukung oleh 

beberapa proyek infrastruktur yang 

disponsori oleh Bank Pembangunan 

Asia (ADB) yang menghubungkan 

peluang biaya tenaga kerja yang lebih 

rendah di wilayah Kamboja, Laos dan 

Burma dengan klaster industri yang berada 

di Thailand. Dengan menggunakan 

strategi perlindungan tenaga kerja lokal 

dan investasi ini, diharapkan Thailand 

siap menghadapi kompetisi pasar bebas 

MEA. 

Lesson learned yang dapat diambil 

Indonesia khususnya sinergi antara 

Pemerintah dan Lembaga Legislatif 

adalah bagaimana merumuskan kebijakan 

yang tepat dari sisi pembangunan 

sosial-ekonomi, ketenagakerjaan dan 

investasi untuk memperkuat kapasitas 

dalam negeri Thailand dalam rangka 

menghadapi MEA yang segera diimplementasikan. 

Referensi: 

Thailand Political Crisis Affects Ability To Implement Asean Economic 

Community Diakses dari http://www.establishmentpost. 

com/thailand-political-crisis-affects-ability-implement-aseaneconomic-community-commitments/ 

Kavi Chongkittavorn. Why Thailand is crazy over AEC. Diakses dari 

http://www.nationmultimedia.com/opinion/Why-Thailand-is-crazyover-AEC-30194564.html 

Thailand Investment Review – Thailand +1: Towards the AEC. 

Diakses dari 

http://www2.thaiembassy.be/thailand-investment-review-thailand- 

1-towards-the-aec/ 

A Voice in the Wilderness: Why the AEC in 2015 Will Lead to Few 

Changes in Thailand. Diakses dari http://www.norcham.com/ 

news/why-the-aec-in-2015-will-lead-to-few-changes-in-thailand 

Souche, Audray, Kunal Sachdev, Matthew Christensen. Countdown 

to AEC: Thailand’s Journey So Far. DFDL Legal and Tax. 

Rattanakhamfu, Saowaruj, Sumet Ongkittikul, Nutthawut Laksanapunyakul, 

Nichamon Thongpat, Natcha O-Charoen. Thailand Country 

Study: ASEAN Economic Community Blueprint Mid-term Review 

Project. Thailand Development Research Institute. June 2015 


77

POJOKPARLE 

MEMANCING DI AIR KERUH 

Serunya memancing 

bersama dalam acara 

Press Gathering Wartawan 

Koordinatoriat DPR RI 

Acara Press Gathering terakhir pada tahun 

2015 digelar agak lain dari yang lain. Kalau 

sebelumnya di ruangan rapat atau gedung, 

kali ini di tempat pemancingan. Acara yang 

berlangsung Minggu (13/12) di kolam pemancingan 

Fishing Valleys Bogor berjalan meriah. 

Suasana makin meriah dengan kehadiran Wakil 

Ketua DPR Fahri Hamzah, Sekjen DPR Winantuningtyastiti 

dan Inspektur Utama Setyanta Nugraha 

serta Deputi Persidangan Damayanti dan 

Kepala Bagian Pemberitaan Irfan. Di sebelah kolam 

pemancingan, dua biduanita dan para wartawan 

diiringi organ tunggal asyik bernyanyi dan berjoget 

melantunkan lagu kesayangannya. Apalagi panitia 

juga menyediakan aneka hadiah dari laptop, 

pesawat TV 32 inci, home teater, kompor gas juga 

uang tunai. 

Sekjen DPR yang akrab disapa Win mengatakan, 

acara press gathering kali ini agak berbeda dengan 

sebelumnya yakni di kolam pemancingan. Sebanyak 

300 kg ikan disebar oleh panitia diperuntukkan 

bagi para wartawan yang sehari-hari meliput 

kegiatan di Komplek Parlemen Senayan. 

Win mengatakan, acara press gathering ini sudah 

dibicarakan dengan Ketua Koordinatoriat Hilman. 

Dan mereka mengusulkan acara yang tidak membuat 

jenuh dan memilih jenis rekreasi ini. “Cuma 

saya nggak tahu apa ikannya nggak bingung, yang 

mancing ramai-ramai,” katanya disambut tawa 

termasuk Fahri Hamzah yang mengatakan apalagi 

airnya keruh. Memancing di air keruh dalam arti 

sebenarnya, bukan sebagaimana arti pepatah, memancing 

keributan atau kerusuhan. 

“Mudah-mudahan ikannya tetap berkumpul dan 

makan umpan, tanpa memperkeruh air,” harap Win. 

Hilman Matauch mengatakan, sengaja dipilih memancing 

karena ada filosofinya yaitu melatih kesabaran. 

Meski memancing di air keruh tetapi pikiran 

kita tetap jernih dan memandang DPR dengan 

jernih pula. 

Dalam sambutannya Fahri juga mempertanyakan, 

kenapa memilih memancing. Apalagi, kolam 

ikan tempat memancing, airnya cukup keruh. 

Sehingga, bisa dikatakan, ikannya tidak terlihat. 

“Saya tidak mengerti ini pilihannya meman cing, 

di air yang keruh pula. Kalau serius mancing, ya seharusnya 

di laut, menggunakan pakaian resmi. Sehingga 

akan ketahuan, siapa yang asli, siapa yang 

palsu,” kata Fahri, yang disambut tertawa peserta 

acara. (MP) FOTO: DENUS, JAKA/PARLE/HR 



79

m-132-2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?