20160923043901_PedomanREVIU-RPJMD-31-Agustus-2016-OFFICE-OK

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

SURAT MENTERI DALAM NEGERI 

Nomor 

: 50/ 781/ B.1/IJ 

Tanggal : 24 Agustus 2016 

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU 

DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD 

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

2016 

simbachs@hotmail.com

i 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor : 050/781/B.1/IJ Kepada 

Jakarta, 24 Agustus 2016 

Sifat : PENTING Yth. 1. Seluruh Gubernur 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

2. Seluruh Bupati/Walikota 

Hal : Pedoman Pelaksanaan Reviu 

Di- 

Dokumen RPJMD dan Renstra- 

Tempat 

SKPD 

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 

Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang 

Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 yang antara lain menegaskan 

bahwa Gubernur, Bupati/Walikota menugaskan Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP) Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap 

dokumen rancangan akhir RPJMD. 

Pelaksanaan Reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD bertujuan untuk 

memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan 

rancangan akhir Renstra-SKPD telah disusun berdasarkan kaidah peraturan 

perundang-undangan, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk 

menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang berkualitas dalam 

rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta selaras dengan visi dan 

misi Presiden dalam dokumen RPJMN. 

Sehubungan dengan hal tersebut dan sambil menunggu ditetapkannya 

berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bagi daerah yang sedang atau akan 

menyusun dan/atau belum menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, 

bersama ini disampaikan kepada Saudara agar: 

a. Menugaskan APIP Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap 

dokumen rancangan akhir RPJMD, sesuai dengan pedoman pada lampiran 

surat ini; dan 

b. Melaporkan hasil reviu kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal 

untuk hasil reviu Pemerintah Provinsi dan kepada Gubernur c.q Inspektur 

Provinsi untuk hasil reviu Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. 

a.n. MENTERI DALAM NEGERI 

INSPEKTUR JENDERAL, 

Tembusan Yth: 

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 

2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; 

3. Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia; 

4. Kepala Bappeda Provinsi se-Indonesia; 

5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia; dan 

6. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia. 


ii 

DAFTAR ISI 

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/781/B.1/IJ Tanggal 24 Agustus 

2016 Hal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD 

Daftar Isi 

BAB I. 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 1 

1.2 Maksud Tujuan 4 

1.3 Ruang Lingkup 5 

1.4 Sasaran 5 

1.5 Dasar Hukum 6 

1.6 Pengertian Umum 7 

BAB II. TAHAPAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD 

2.1 Kompetensi Pereviu 14 

2.2 Prinsip Reviu 14 

2.3 Jadwal Reviu 16 

BAB III. PERENCANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD 

3.1 Persiapan Reviu 18 

a. Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR) 18 

b. Internal Briefing 25 

3.2 Pelaksanaan Tahap Perencanaan 25 

a. 

Koordinasi Penyelarasan PKR dengan jadwal perencanaan 

pembangunan daerah. 

b. Pembentukan Tim 26 

c. Pertemuan Awal (Entry Briefing) 26 

d. Penyiapan instrumen 26 

BAB IV. PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA-SKPD 

4.1 Reviu Dokumen RPJMD 28 

a. Fokus Reviu 28 

1. Keterhubungan Program Dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah 

Kebijakan Dan Strategi Dalam Dokumen RPJMD 

2. Konsistensi Antar Bab Dalam Dokumen RPJMD 32 

3. Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD dalam dokumen RPJMD 40 

4. Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW 40 

5. Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN 45 

6. Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan 

Dokumen RPJPD 

b. Penyusunan KKR Dokumen RPJMD 53 

4.2 Reviu Dokumen Renstra-SKPD 58 

Hal 

i 

ii 

25 

28 

50 


iii 

a. Fokus Reviu 58 

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan 

Tujuan, dan Sasaran SKPD dalam Dokumen Renstra-SKPD 

2. Konsistensi antar Bab dalam Dokumen Renstra-SKPD 60 

3. Konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra SKPD 

dengan Dokumen RPJMD 

b. Penyusunan KKR Renstra-SKPD 65 

BAB V. PELAPORAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA-SKPD 

5.1 Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR) 66 

5.2 Penyusunan CHR dan LHR 67 

a. Dokumen RPJMD 67 

b. Dokumen Renstra-SKPD 74 

BAB VI. PENUTUP 80 

Hal 

58 

61 


LAMPIRAN 

Nomor 

Tanggal 

: 

: 

: 

Surat Menteri Dalam Negeri 

050/781/B.1/IJ 

24 Agustus 2016 

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU 

DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA-SKPD 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2109 dan sambil 

menunggu ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai 

landasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam rangka 

pencapaian prioritas nasional perlu sinergi perencanaan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. 

Sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar 

pemerintah daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam 

mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah dan nasional. Untuk 

mendukung terselenggaranya pembangunan bersinergi itu diperlukan suatu 

sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berorientasi 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat atau 

kelompok sasaran yang dilayani. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, maka perencanaan pembangunan dan penganggaran 

harus memenuhi kaidah: 1) pendekatan kinerja; 2) kerangka pengeluaran jangka 

menengah; dan 3) perencanaan dan penganggaran terpadu. Suatu perencanaan 

harus menjelaskan secara rasional berbagai langkah baik dalam jangka panjang, 

menengah, dan tahunan; terhubung kedalam sistem penganggaran daerah. 


- 2 - 

Selanjutnya, dalam jangka menengah, pemerintah daerah harus menyusun 

RPJMD berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJMD memuat visi, 

misi, dan program pembangunan dari KDH terpilih yang diterjemahkan dalam 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas selama 5 (lima) tahun. 

Selanjutnya, RPJMD ini harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra 

SKPD dan RKPD. 

Dalam konteks pembangunan daerah, tahap perencanaan pembangunan 

merupakan bagian hulu yang sangat menentukan ke mana arah pembangunan 

akan bermuara, sehingga kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi 

terhadap keberhasilan/kegagalan suatu pembangunan yang direncanakan. 

Beberapa kelemahan – kelemahan dalam penyusunan dokumen perencanaan 

yang kerap terjadi meliputi (1) adanya intervensi kepentingan individu/golongan 

sehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan, bukan hal yang 

diperlukan dan (2) kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam 

perencanaan pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan struktur kinerja 

anggaran dalam dokumen perencanaan tidak jelas antara input, output, outcome 

dan impact. Kemudian sulit melihat keterhubungan dan kesesuaian antara inputoutput-outcome- 

impact dan outcome terhadap need/problem, serta informasi 

kinerja (indikator dan target kinerja output, outcome dan impact) tidak jelas dan 

sulit diukur, beberapa penyebabnya adalah antara lain sebagai berikut: 

Tidak ada hierarki yang jelas antara outcome dan output pada level program dan 

kegiatan di tingkat SKPD sampai urusan; 

1. Outcome dan output semata didasarkan pada pola & mekanisme agregasi, 

misl. output pada level kegiatan di tingkat eselon IV pasti akan tercatat sebagai 

output di tingkat SKPD; 

2. Tidak jelas keterhubungan dan kesesuaian antara input, output, dan outcome 

pada level program maupun kegiatan di tingkat SKPD. 

3. Informasi kinerja pada setiap level (sasaran, program, kegiatan) di tingkat 

organisasi (SKPD, Eselon III, Eselon IV harus disusun dengan kerangka logika 

berpikir yang baku yaitu: Input -Output-Outcome; 

4. Output/outcome pada level kegiatan/program di tingkat suatu organisasi bisa 

saja merupakan output/outcome pada level diatasnya di suatu tingkat 

organisasi; 

5. Hierarki informasi kinerja harus jelas dari level makro sasaran RPJMD sampai 

dengan level mikro teknis SKPD dan aspek akuntabilitas organisasi di masingmasing 

tingkatan. 

Untuk mengatasi permasalahan lemahnya keterhubungan dan kesesuaian antara 

indikator dan target kinerja output, outcome dan impact perlu dilakukan penataan 

arsitektur dan Informasi Kinerja dalam dokumen perencanaan seperti pada 

gambar di bawah ini. 


- 3 - 

Gambar 1.1 

Arsitektur dan Informasi Kinerja Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kondisi demikian menjadi tantangan besar dalam proses pembangunan maupun 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berangkat dari hal tersebut, 

diperlukan upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan maupun 

penganggaran untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan 

dan penganggaran serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam dokumen RPJMD 

dengan visi dan misi Presiden dalam dokumen RPJMN. 

Upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan maupun penganggaran 

tersebut sekaligus untuk mengurangi potensi kegagalan dalam perencanaan 

pembangunan daerah, maka fungsi Reviu perlu dioptimalkan, terutama sejak 

tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD dan 

Renstra SKPD). Sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan 

RKPD Tahun 2017 yang antara lain menegaskan bahwa Gubernur, 

Bupati/Walikota menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 

Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap dokumen rancangan akhir 

RPJMD. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

antara lain menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah terdiri atas pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan 

kepala daerah terhadap perangkat daerah. Pelaksanaan pengawasan tersebut 

dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan oleh APIP 

sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dengan persyaratan kompetensi 

pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk optimalnya pelaksanaan 

Reviu dokumen rancangan akhir RPJMD, mulai tahun 2016 terutama bagi daerah 

yang telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015, maka 


- 4 - 

Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk menetapkan Pedoman 

Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD. Pedoman ini mengatur 

tentang tata cara pelaksanaan dan pelaporan hasil reviu di lingkungan 

pemerintah Daerah, dimulai dari perencanaan reviu, pelaksanaan reviu, dan 

pelaporan reviu. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh APIP 

provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan reviu dokumen rancangan akhir 

RPJMD dan rancangan akhir Renstra-SKPD untuk menghasilkan dokumen RPJMD 

dan Renstra-SKPD yang berkualitas. 

Reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD adalah penelaahan atas penyusunan 

dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota yang 

kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan 

akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra-SKPD telah disusun berdasarkan 

kaidah-kaidah yang ditetapkan, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk 

menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang berkualitas dalam 

rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan reviu, APIP diharapkan dapat memberikan 

keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perumusan 

dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD telah sesuai dengan tata cara dan kaidahkaidah 

perencanaan antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran 

terpadu, berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah serta telah 

dilengkapi dengan dokumen pendukung. 

b. Tujuan 

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah sebagai instrumen dalam mereviu: 

1. Dokumen RPJMD, melalui pengujian terbatas dengan cara menelaah: 

a) Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, 

Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD; 

b) Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD; 

c) Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD; 

d) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW; 

e) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN; dan 

f) Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen 

RPJPD. 

2. Dokumen Renstra-SKPD, melalui pengujian terbatas dengan cara menelaah: 


- 5 - 

a) Keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, dan 

Sasaran SKPD dalam Dokumen Renstra-SKPD; 

b) Konsistensi antar Bab dalam Dokumen Renstra-SKPD; dan 

c) Konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra SKPD dengan 

Dokumen RPJMD. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pedoman ini mencakup pengaturan mengenai: 

a. Tahapan reviu, melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Perencanaan reviu; 

2. Pelaksanaan reviu; dan 

3. Pelaporan hasil reviu 

b. Tata Cara reviu, untuk dokumen: 

1. RPJMD; dan 

2. Renstra-SKPD 

Reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD, mencakup pengujian terbatas terhadap 

dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra-SKPD mulai dari 

tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

1.4 Sasaran 

a. Tersedianya panduan bagi APIP provinsi/kabupaten/kota dalam melakukan 

reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang dapat menilai secara cepat dan 

dapat mendeteksi secara dini serta menghasilkan kesimpulan apakah 

dokumen rancangan akhir RPJMD dan Renstra-SKPD telah disusun dengan 

mematuhi kaidah-kaidah perencanaan; dan 

b. Terwujudnya optimalisasi atas pelaksanaan reviu RPJMD dan Renstra-SKPD, 

sehingga diharapkan APIP dapat: 

1 Merumuskan rekomendasi perbaikan untuk sinkronisasi antar bagian 

dokumen perencanaan dan antar lintas dokumen perencanaan; 

2 Merumuskan rekomendasi adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan 

yang lebih tepat, layak, efektif, efisien; dan 

3 Merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah untuk penyempurnaan 

kelengkapan dan kualitas dokumen RPJMD dan Renstra. 


- 6 - 

1.5 Dasar Hukum 

Dasar hukum peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu dokumen 

RPJMD dan Renstra-SKPD, adalah semua peraturan yang terkait dengan 

perencanaan dan penganggaran, meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar 

Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003. Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 4206); 

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 

h. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012; 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 311). 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 


- 7 - 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Berita Negara Nomor 517) 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan 

Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Tahun 2016. 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2017. 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017. 

1.6 Pengertian Umum 

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur 

untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil 

walikota untuk kota. 

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

7. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah 

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 


- 8 - 

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan 

pemerintahan umum. 

9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga 

pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang 

tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam 

rangka Dekonsentrasi. 

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah 

otonom untuk sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah 

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh semua Daerah. 

12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 

warga negara. 

14. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 

diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

15. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 

dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

17. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari 

Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 

18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh 

sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 

terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai 

dengan kebutuhan. 


- 9 - 

19. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan 

pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang 

bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. 

20. Inspektorat provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang 

bertanggung jawab langsung kepada gubernur. 

21. Inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah 

yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. 

22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 

Inspektorat Provinsi bagi daerah provinsi atau Inspektorat Kabupaten bagi 

daerah kabupaten atau Inspektorat Kota bagi daerah kota atau nama lain 

yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang 

bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. 

23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan 

pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah. 

24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut 

dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan 

nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda kabupaten/kota. 

26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan 

gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 

27. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat 

RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 

20 (dua puluh) tahun. 

28. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya 

disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 

untuk periode 5 (lima) tahunan. 

29. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah 

dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

30. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. 

31. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 


- 10 - 

32. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

33. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

34. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD 

adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan 

undang-undang. 

36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

37. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

38. Kebijakan umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk periode 

1 (satu) tahun. 

39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. 

40. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya 

disingkat PPAS Perubahan adalah perubahan program prioritas dan patokan 

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk 

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran perangkat daerah perubahan. 

41. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

42. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Perubahan yang selanjutnya disingkat 

RKA-SKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

Perubahan APBD . 


- 11 - 

43. Reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD adalah penelaahan atas 

penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD oleh APIP 

provinsi/kabupaten/kota yang kompeten untuk memberikan keyakinan 

terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir 

Renstra-SKPD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, 

sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen 

RPJMD dan Renstra-SKPD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi Kepala Daerah. 

44. Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah adalah 

penelaahan atas penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan yaitu 

RKPD/Perubahan RKPD dan Renja-SKPD/Perubahan Renja-SKPD serta 

dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA/KUPA, PPAS/PPAS 

Perubahan dan RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan oleh APIP 

provinsi/kabupaten/kota. 

45. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk 

menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, 

optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja 

dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya 

mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan nasional. 

46. Kerangka regulasi adalah kebijakan pembangunan berupa rencana 

pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan 

mengatur perilaku masyarakat dan pemerintahan daerah dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan daerah. 

47. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara 

apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan 

dibuat. 

48. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya 

yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, 

mendasar, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 

49. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. 

50. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. 

51. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan 

permasalahan pembangunan. 


- 12 - 

52. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 

berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari 

pencapaian outcome program perangkat daerah. 

53. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai 

prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. 

54. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 

menyelesaikan masalah pembangunan daerah/perangkat daerah yang 

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 

55. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintah daerah secara bertahap untuk mencapai sasaran. 

56. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang 

dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen dari arah kebijakan 

untuk mencapai sasaran RPJMD. 

57. Program perangkat daerah adalah instrumen arah kebijakan yang berisi 

sekumpulan kegiatan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

mendapatkan hasil (outcome) dalam rangka mencapai sasaran. 

58. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 

dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) 

dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. 

59. Kinerja adalah keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran 

sehubungan dengan penggunaan sumber daya. 

60. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian 

kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan dalam bentuk keluaran 

(output), hasil (outcome), dampak (impact). 

61. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari 

serangkaian proses agar hasil (outcome) dapat terwujud. 

62. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada 

penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program. 

63. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil 

pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian outcome beberapa 

program. 

64. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk 

menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

65. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat 

musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka 

menyusun rencana pembangunan daerah. 


- 13 - 

66. Forum perangkat daerah merupakan wahana antar pihak yang langsung atau 

tidak langsung mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

67. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk 

menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi. 

68. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil 

perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan 

kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke 

dalam struktur dan pola ruang wilayah. 

69. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS 

adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar 

dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, 

rencana, dan/atau program. 

70. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi 

pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini 

dan generasi masa depan. 

71. Provinsi/kabupaten/kota lainnya adalah daerah otonom yang ditetapkan 

sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki 

hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan. 

72. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan 

Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

73. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

74. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

75. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil 

berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 


- 14 - 

BAB II 

TAHAPAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD 

Pedoman ini sebagai acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan 

hasil reviu dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan SKPD yaitu 

dokumen RPJMD dan dokumen Renstra-SKPD. Menguraikan kegiatan yang perlu 

dilakukan pada tiap tahapan reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu yang berisi 

serangkaian langkah/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh APIP dalam meneliti 

dokumen RPJMD dan dokumen Renstra-SKPD serta dokumen pendukung lainnya. 

2.1. Kompetensi Pereviu 

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan reviu, perlu 

dipertimbangkan kompetensi para pereviu yang akan ditugaskan, secara kolektif 

Tim Reviu harus memenuhi kompetensi sebagai berikut: 

a. menguasai tahapan dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah; 

b. menguasai tata cara penganggaran daerah; 

c. menguasai perencanaan dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

d. memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi organisasi perangkat 

daerah/SKPD yang diteliti; 

e. menguasai teknik komunikasi; dan 

f. memahami analisis basis data 

2.2. Prinsip Reviu 

Kegiatan reviu dilaksanakan oleh APIP lingkup pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan 

Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan, dilaksanakan berdasarkan 

prinsip profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih dan berorientasi 

pada perbaikan dan peringatan dini. 

Prinsip “profesional” dalam melaksanakan kegiatan reviu ini memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

Sedangkan prinsip “independen” adalah bebas dari intervensi, dan memperoleh 

dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat 

bekerja sama dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Prinsip obyektivitas 

mensyaratkan agar APIP provinsi/ kabupaten/kota yang tergabung dalam Tim 

reviu memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik 

kepentingan. Pereviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang 


- 15 - 

relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam 

mengambil keputusan. 

Pelaksanaan kegiatan reviu “tidak tumpang tindih” yakni dengan melakukan 

pengawasan yang terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal 

pengawasan yang telah ditetapkan bersama. Seperti halnya pelaksanaan kegiatan 

reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah oleh APIP 

provinsi/kabupaten/kota tidak menambah layer proses perencanaan dan 

penganggaran sebagaimana telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 

2010 dan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006, maka demikian juga halnya 

dengan pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD. 

Gambar 2.1 

Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD Dan RENSTRA SKPD 

Untuk itu, reviu oleh APIP dilaksanakan secara paralel dengan mekanisme 

perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

masing-masing pemerintahan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan 

kedua peraturan menteri tersebut. Terkait dengan perencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 telah menegaskan bahwa “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling 

lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”. Mengingat 

pelaksanaan Pemilukada dan tanggal pelantikan KDH terpilih berbeda-beda di 

masing-masing daerah, maka penyebutan tahun periodesasi RPJMD yaitu 

terhitung sejak tahun KDH terpilih dilantik sampai dengan tahun berakhirnya 

masa jabatan KDH. Sedangkan pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD 

dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan 

Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah. 


- 16 - 

2.3. Jadwal Reviu 

Jadwal pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD 

secara ringkas adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Jadwal Pelaksanaan Reviu dan Penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD 

NO 

Kegiatan 

Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI Bulan VII 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD 

1. 

Pembentukan tim, Orientasi, dan Penyusunan 

agenda kerja RPJMD 

2. Pengumpulan data dan Informasi 

B. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD 

1 

Pengajuan kebijakan umum dan program 

pembangunan jangka menengah & indikasi 

program prioritas disertai kebutuhan pendanaan 

2 Pembahasan dan kesepakatan 

C. PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH 

1. Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD 

D. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD 

1 Penyampaian rancangan renstra SKPD 

2 Verifikasi rancangan restra SKPD 

E. MUSRENBANG RPJMD 

1. Penyiapan data dan kegiatan 

2. Pelaksanaan musrenbang RPJMD 

3. Perumusan hasil musrenbang RPJMD 

F 

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD 

1. Perumusan rancangan akhir RPJMD 

2. 

3. 

Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan 

SKPD dan Kepala daerah 

Penyampaian rancangan akhir RPJMD kepada 

INSPEKTORAT untuk di reviu 

4. Pelaksanaan Reviu RPJMD 

5. 

6. 

7. 

7. 

Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD 

berdasarkan hasil reviu APIP 

Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk 

persetujuan Kepala daerah 

Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD 

kepada DPRD 

Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD 

bersama DPRD 


- 17 - 

NO 

Kegiatan 

Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI Bulan VII 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. 

Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh 

DPRD dan Kepala daerah 

G 

EVALUASI RAPERDA RPJMD 

1. 

Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD 

kepada Gubernur/Menteri Dalam Negeri untuk 

dievaluasi 

2. 

Penyempurnaan ranperda RPJMD berdasarkan 

hasil evaluasi 

3. Penetapan Perda tentang RPJMD 

H 

PENETAPAN RENSTRA-SKPD 

1. 

Penyempurnaan rancangan akhir Renstra-SKPD 

berdasarkan Perda RPJMD 

2. 

Penyampaian rancangan akhir Renstra-SKPD 

kepada Kepala Bappeda untuk verifikasi dan 

kepada APIP untuk di Reviu 

3. 

Verifikasi Bappeda dan Reviu APIP thd rancangan 

akhir Renstra-SKPD 

4. 

Pengesahan rancangan akhir Renstra-SKPD oleh 

KDH 

Agar pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD lebih terarah dan 

tepat sasaran, maka Reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang disesuaikan 

dengan jadwal siklus perencanaan daerah, meliputi: 

1. tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu, 

melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan 

Program Kerja Reviu. 

2. tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dan pengujian dokumen RPJMD 

dan Renstra-SKPD yang dituangkan dalam kertas kerja reviu (KKR). 

3. tahap pelaporan hasil reviu, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu 

(CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR). 


- 18 - 

BAB III 

PERENCANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD 

Tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek 

reviu, Penentuan Jadwal Reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan 

mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu. Tahap perencanaan 

dilaksanakan paling lambat pada minggu pertama bulan I sejak KDH dilantik, dengan 

kegiatan yang dilakukan antara lain: 

3.1. Persiapan 

Persiapan pada tahap perencanaan reviu ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penyusunan Program Kerja Reviu ( PKR ) 

PKR merupakan serangkaian prosedur, dan teknik Reviu yang disusun secara 

sistimatis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Reviu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 

pada saat menguji dan meneliti dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD. 

Penyusunan PKR meliputi kegiatan: 

1. Penentuan personil. 

2. Penentuan Jadwal Reviu. 

3. Penentuan Obyek, Sasaran dan Ruang Lingkup Reviu. 

4. Menyusun Langkah-langkah Reviu. 

Contoh Program Kerja Reviu (PKR) rancangan akhir RPJMD sebagai berikut: 

Formulir 3.1 

PKR RANCANGAN AKHIR RPJMD 

No 

Langkah-Langkah Kerja Reviu 

Dilaks 

Oleh 

Rencana 

Waktu (Jam) 

Realisasi 

KKR 

No. 

Ket. 

A 

PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR RPJMD. 

Tujuan: Untuk menguji bahwa Rancangan Akhir RPJMD yang disusun telah didukung dengan dokumen 

perencanaan yang memadai. 

Dapatkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan meliputi: 

1 RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW; 

2 Berita Acara Musrenbang RPJMD; 

3 Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD 

Tahun Sebelumnya; 

4 Laporan hasil verifikasi rancangan Renstra- 

SKPD; dan 


- 19 - 

No 


Dilaks 

Oleh 

Rencana 

Waktu (Jam) 

Realisasi 

KKR 

No. 

Ket. 

5 Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan 

Penyusunan RPJMD. 

B 

KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM DENGAN MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH 

KEBIJAKAN STRATEGI DALAM DOKUMEN RPJMD 

Tujuan: Untuk menguji rumusan program dalam rancangan akhir RPJMD mendukung pencapaian sasaran 

RPJMD 

1 Buka Dokumen RPJMD Bab 7, kemudian 

tentukan program pada misi ke berapa yang 

akan dinilai; 

Tuliskan nama program dan nama misi 

yang terkait dengan program tersebut ke 

dalam ke kolom tabel. 

2 Buka Dokumen RPJMD Bab 5 

Tuliskan tujuan serta sasaran yang relevan 

dengan misi dan program yang telah ditulis 

sebelumnya ke kolom dalam tabel. 

3 Buka Dokumen RPJMD Bab 6 

Tuliskan arah kebijakan dan strategi yang 

terkait dengan program yang telah ditulis 

sebelumnya ke kolom dalam tabel; 

Selanjutnya tuliskan indikator program 

yang terkait dengan program yang telah 

ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel. 

Penilaian Keterhubungan dan Kesesuaian Program 

dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan 

Strategi dalam Dokumen RPJMD 

Tabel 

4.4 

4 Setelah kolom misi, tujuan, sasaran, arah 

kebijakan, strategi, program dan indikator 

program terisi, selanjutnya lakukan 

penilaian: 

Apabila kalimat rumusan indikator 

program tidak terkait dengan misi, tujuan, 

sasaran, arah kebijakan dan strategi, maka 

berikan check list di dalam kolom 

keterhubungan lemah; 

Apabila kalimat rumusan indikator 

program terkait dengan misi, tujuan, 

sasaran, arah kebijakan dan strategi, maka 

berikan check list di dalam kolom 

keterhubungan kuat. 

6 Buat kesimpulan. 

C 

KONSISTENSI ANTAR BAB DALAM DOKUMEN RPJMD 

1. Pelajari dan cermati bagian Bab II, Bab III, 

Bab VII, Bab VIII dan Bab IX dokumen RPJMD 

Penilaian Konsistensi Antar Bab VII, Bab II, Bab VIII 

dan Bab IX Dalam Dokumen RPJMD 

Tabel 

4.9 

2. Buka Bab VII (Kebijakan Umum dan Program 

Pembangunan Daerah) perhatikan dengan 

seksama setiap indikator program, kemudian 

periksalah : 

 

 

Apakah nama program sudah tertulis 

dengan benar? 

Lalu apakah indikator kinerja setiap 

program telah tertulis atau belum? 

Jika sudah, maka nilailah apakah 

indikator tersebut bersifat aktivitas 

(activity), perkiraan (proxy) atau hasil 

(outcome)? Sedapat mungkin indikator 

yang digunakan bersifat outcome. 


- 20 - 

No 


Dilaks 

Oleh 

Rencana 

Waktu (Jam) 

Realisasi 

KKR 

No. 

Ket. 

 

Jika belum, maka catat dalam kolom 

pemeriksaan, dan beri rekomendasi agar 

tim penyusun RPJMD menggunakan 

indikator yang bersifat outcome. 

Selanjutnya tuliskanlah pada kolom 

pemeriksaan, nomor halaman dimana 

indikator dan nilai indikator kinerja yang 

harus diperbaiki pada Bab VII. Hal ini 

untuk memudahkan dalam melakukan 

koreksi 

3. Buka Bab II (Gambaran Umum Kondisi 

Daerah) : 

Temukan dimana data pendukung 

indikator yang sebelumnya dibahas pada 

Bab VII. Penempatan bahasan indikator 

tersebut harus tepat, pada ‘aspek’ dan 

‘fokus’ pembangunan 

Jika belum terdapat, maka tuliskan 

nomor halaman untuk menyajikan data 

yang harus ditambahkan tersebut pada 

Bab II. 

Kemudian, setelah menulis redaksi 

indikator tersebut, lalu buka kembali Bab 

VII untuk memeriksa kesesuaiannya 

dengan Bab VIII 

4. Buka Bab VIII (Indikasi Rencana Program 

Prioritas Yang Disertai Kebutuhan 

Pendanaan) : 

Lihatlah dengan seksama apakah 

program pembangunan, indikator dan 

nilai indikator kinerja yang tertulis pada 

Bab VIII sudah sesuai dengan yang sudah 

tertulis pada Bab VII? 

 

 

Jika belum, maka silahkan dilengkapi. 

Setelah itu tuliskan nomor halaman 

dimana seharusnya indikator dan nilai 

indikator kinerja tersebut harus 

dilengkapi pada Bab VIII. 

5. Buka Bab IX (Penetapan Indikator Kinerja 

Daerah) 

 

 

 

Bab IX merupakan penjabaran dari 

penetapan indikator kinerja daerah, 

maka periksalah kembali konsistensi 

indikator kinerja yang terdapat pada Bab 

IX ini dengan yang telah tertulis pada Bab 

VII. 

Jika belum sesuai, silahkan dilengkapi 

dan disesuaikan. 

Tuliskan nomor halaman yang memuat 

indikator tersebut seharusnya berada 

pada Bab IX. 


D 

PENGINTEGRASIAN HASIL MUSRENBANG RPJMD DAERAH DALAM DOKUMEN RPJMD 

1. Buka dokumen RPJMD dan berita acara 

Musrenbang RPJMD. 

Penilaian pengintegrasian Hasil Musrenbang 


2. Perhatikan dengan seksama dokumen 

RPJMD, apakah hasil Musrenbang dijabarkan 

dalam batang tubuh dokumen RPJMD? 

3. Periksa apakah usulan hasil musrenbang 

relevan dengan program pembangunan 

Tabel 

4.11 


- 21 - 

No 


Dilaks 

Oleh 

Rencana 

Waktu (Jam) 

Realisasi 

KKR 

No. 

Ket. 

dalam dokumen RPJMD? Tuliskan pada 

kolom pemeriksaan usulan kegiatan dan 

program pembangunan, kemudian berikan 

penilaian. 


E 

KESELARASAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RTRW 

1 Perhatikan dengan seksama lokasi dan 

program pemanfaatan ruang dalam Bab II 

dan Bab IV RPJMD, kemudian nilailah apakah 

telah sesuai dengan rencana struktur ruang 

wilayah dan Lampiran Indikasi Program 

Pemanfaatan Ruang pada dokumen RTRW? 

Pengujian Keselarasan Tata RTRW dalam 

Kebijakan Kewilayahan Dokumen RPJMD 

2. Jika telah sesuai, berikan keterangan 

penilaian kesesuaian dalam kolom 

pemeriksaan. 

3. Jika belum sesuai, berikan keterangan 

penilaian kesesuaian dalam kolom 

pemeriksaan dan berikan saran perbaikan, 

serta cantumkan no halaman dimana 

pembahasan harus ditambahkan dalam Bab 

II dan Bab IV RPJMD. 

4. Buat kesimpulan. 

F 

KESELARASAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RPJMN 

Sasaran Pembangunan Nasional 

1 Pelajari dan cermati bagian Bab V dokumen 

RPJMN Buku 1 dan Bab V dokumen RPJMD 

Pengujian atas Keselarasan antara dokumen 

RPJMD dengan sasaran pembangunan nasional 

dalam RPJMN 

2 Lihatlah Tabel 5.1 pada Sub Bab V.4 tentang 

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional 

dalam RPJMN Buku 1, kemudian tuliskan 

sasaran pokok pembangunan secara 

berurutan ke dalam Tabel KKR pada tabel 

penilaian (KKR). 

3 Perhatikan dengan seksama sasaran pokok 

pembangunan RPJMN yang telah dituliskan, 

kemudian periksa Apakah di dalam tujuan 

dan sasaran RPJMD telah terakomodasi 

sasaran-sasaran pokok pembangunan 

RPJMN? 

4 Pelajari dan periksa dengan seksama sasaran 

pada Bab V RPJMD, kemudian isi checklist 

(✔) ada jika sasaran pokok pembangunan 

RPJMN terakomodasi. 

5 Isilah target sasaran, kemudian berikan 

rekomendasi target sasaran hingga akhir 

periode RPJMD pada Tabel KKR. Jika sasaran 

tidak terakomodasi isilah checklist (✔) 

Tidak dalam kolom. 


1 Lihatlah 9 agenda pembangunan nasional 

dalam Bab VI dokumen RPJMN Buku 1, 

kemudian tuliskan 9 agenda pembangunan 

tersebut ke dalam Tabel KKR (perhatikan 

contoh). 

Tabel 

4.13 

Tabel 

4.15 


- 22 - 

No 


Dilaks 

Oleh 

Rencana 

Waktu (Jam) 

Realisasi 

KKR 

No. 

Ket. 

Pengujian Pengujian atas Keselarasan antara 

dokumen RPJMD dengan Agenda pembangunan 

nasional dalam RPJMN 

Tabel 

4.16 

2. Lihatlah dengan seksama kebijakan umum 

pada Bab VII dokumen RPJMD, kemudian 

lakukan identifikasi kebijakan umum mana 

saja yang memiliki kesesuaian dengan 9 

agenda pembangunan nasional? 

3. Jika ada, isi checklist (✔) pada kolom ada, 

kemudian tuliskan program yang memiliki 

kesesuaian tersebut pada Tabel KKR. 

Jika tidak ada, isi checklist (✔) pada kolom 

Tidak. Berikan rekomendasi jika diperlukan. 

4. Buat kesimpulan. 

Pengujian atas Keselarasan antara Program 

Pembangunan RPJMD dengan Prioritas 

Pembangunan Nasional dalam RPJMN 

1. Telaah dokumen RPJMN Buku III bagian 

Prioritas Program Pembangunan yang 

terdapat pada Bab II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan 

Pelajari dan cermati Bab VII RPJMD tentang 

program pembangunan daerah. 

2. Tuliskan Prioritas Program Pembangunan 

dalam RPJMN Buku III sesuai dengan wilayah 

berkenaan pada Tabel KKR. 

3. Periksa Program Prioritas Pembangunan 

tersebut, kemudian periksa Apakah di dalam 

RPJMD terdapat program yang dapat 

mengakomodasi Prioritas Program 

Pembangunan untuk masing-masing 

wilayah? 

4. Pelajari dan periksa dengan seksama 

program pembangunan daerah dalam Bab 

VII RPJMD. Lakukan identifikasi program 

pembangunan daerah mana saja yang sesuai 

dengan prioritas program dalam RPJMN. 

0 

5. Isilah checklist (✔) ada jika terdapat 

kesesuaian, dan tuliskan program yang 

sesuai dalam Tabel KKR. Isilah checklist (✔) 

Tidak jika tidak ada program prioritas yang 

terakomodasi dalam RPJMD. Berikan 

rekomendasi jika diperlukan. 

F 

KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RPJPD. 

1 Bukalah dokumen RPJMD Bab V tentang Visi, 

Misi, Tujuan dan Sasaran serta membuka 

Dokumen RPJPD Bab V tentang Arah 

Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah . 

Penilaian Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi 

RPJPD Periode 2005-2025 

2. Perhatikan dengan seksama Misi Kepala 

Daerah dalam Bab V RPJMD, kemudian 

tulislah dalam Tabel KKR. 

3. Uji apakah Misi dalam RPJMD selaras dengan 

Misi dalam RPJPD ? 

4. Perhatikan dengan seksama sasaran Visi Misi 

dalam Bab V RPJMD dengan sasaran pokok 

dalam Bab V RPJPD, uji apakah sudah selaras. 

Tabel 

4.19 


- 23 - 

No 


Dilaks 

Oleh 

Rencana 

Waktu (Jam) 

Realisasi 

KKR 

No. 

Ket. 

5. Perhatikan dan cermati Misi dalam Bab V 

RPJPD. Kemudian nilailah apakah rangkaian 

misi dalam RPJPD terakomodasi dalam misi 


6. Jika ya, isilah checklist (✔) Ya dalam kolom, 

disertai dengan melengkapi kolom misi 

RPJPD sebagai bukti bahwa misi tersebut 

benar-benar memiliki keselarasan. Jika tidak, 

isilah checklist (✔) Tidak dalam kolom. 

7. Berikan rekomendasi terkait keselarasan/ 

ketidakselarasan pada kolom rekomendasi. 

Contoh Program Kerja Reviu (PKR) rancangan akhir Renstra-SKPD sebagai 

berikut: 

Formulir 3.2 

PKR RANCANGAN AKHIR RENSTRA-SKPD 

No 


Dilaks 

Oleh 

Rencana 

Waktu (Jam) 

Realisasi 

KKR 

No. 

Ket. 

A. PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA- 

SKPD. 

Tujuan: Untuk menguji bahwa Rancangan Akhir RENSTRA-SKPD yang disusun telah didukung dengan 

dokumen perencanaan yang memadai. 

Dapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan 

meliputi: 

1. Perda tentang RPJMD; 

2. Dokumen rancangan akhir Renstra-SKPD; 

3. Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra- 

SKPD periode sebelumnya; 

4. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan 

Penyusunan Renstra-SKPD. 

B. KETERHUBUNGAN DAN KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TUJUAN, DAN SASARAN 

SKPD DALAM DOKUMEN RENSTRA-SKPD 

Tujuan: Untuk menguji rumusan program dalam rancangan akhir Renstra-SKPD mendukung pencapaian 

sasaran Renstra-SKPD 

1. Pelajari dan cermati bagian Bab II, Bab IV dan Bab 

V Renstra-SKPD. 

Penilaian Kelengkapan Indikator dan Capaian Kinerja 

pada Bab V serta Konsistensinya dengan Bab II 

Tabel 

4.21 

2. Tuliskan pada kolom tabel instrumen penilaian 

(Tabel 4.21), dokumen Renstra SKPD mana yang 

anda Reviu? Serta tuliskan urusan yang menjadi 

kewenangan SKPD tersebut. 

3. Lihatlah tabel Rencana Program, Kegiatan, 

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan 

Pendanaan Indikatif pada Bab V. 

 

 

 

Apakah nama program dan kegiatan SKPD 

sudah tertulis dengan benar ? 

Lalu apakah indikator kinerja setiap program 

SKPD telah tertulis atau belum ? 

Jika sudah, tuliskanlah. Jika belum, maka beri 

keterangan kolom pemeriksaan dan beri 


- 24 - 

No 


Dilaks 

Oleh 

Rencana 

Waktu (Jam) 

Realisasi 

KKR 

No. 

Ket. 

rekomendasi untuk melengkapinya, disertai 

dengan menuliskan nomor halaman. 

Selanjutnya, lihatlah apakah seluruh 

kegiatan SKPD telah dilengkapi dengan 

target capaian kinerja ? 

Jika belum, tulislah dalam kolom 

pemeriksaan dan berikan rekomendasi agar 

target kinerja tersebut diisi. 

4. Cermati Bab II, temukan pembahasan data 

pendukung setiap indikator yang sebelumnya 

diamati pada Bab V. Jika tidak ada, tuliskan nomor 

halaman dimana data tersebut harus dilengkapi, 

kemudian lengkapilah data tersebut. 

C. KONSISTENSI ANTAR BAB DALAM DOKUMEN RENSTRA-SKPD 

Tujuan: Untuk menguji rumusan Kegiatan Terhadap Strategi dan Arah Kebijakan SKPD 

1. Pelajari dan cermati Bab V dan Bab IV 

Penilaian Keterhubungan Kegiatan Terhadap Strategi 

dan Arah Kebijakan SKPD 

Tabel 

4.22 

2. Lihat Bab V, kemudian tulislah nama program 

SKPD dan setiap kegiatannya ke dalam kolom 

pemeriksaan (Tabel 4.22). 

3. Buka tabel strategi dan arah kebijakan dalam Bab 

IV, periksalah apakah setiap kegiatan SKPD yang 

telah tertulis dalam kolom pemeriksaan memiliki 

keterhubungan dengan setidaknya satu strategi 

dan arah kebijakan dalam Bab IV tersebut? 

4. Jika ya, tuliskan pada kolom pemeriksaan, 

strategi dan arah kebijakan yang relevan dengan 

setiap kegiatan SKPD. Setelah itu berikan 

argumentatif penilaian keterhubungan dengan 

mengisi kolom interpretasi keterhubungan. 

5. Jika tidak, berikan penilaian bahwa kegiatan 

tersebut tidak relevan dan berilah rekomendasi 

untuk mengantinya atau menghapusnya 

D. KONSISTENSI & KETERHUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN RPJMD 

Tujuan: Untuk menguji rumusan indikator dan pagu program serta kegiatan dalam Renstra SKPD telah 

konsisten dan relevan dengan RPJMD 

1. Pelajari dan cermati bagian Bab V Renstra SKPD 

dan Bab VIII RPJMD. 

Penilaian Konsistensi Indikator Kinerja Renstra SKPD 

dengan RPJMD 

Tabel 

4.23 

2. Tuliskan pada kolom tabel penilaian, dokumen 

Renstra SKPD mana yang anda Reviu? Serta 

tuliskan urusan yang menjadi kewenangan SKPD 

tersebut. 

3. Perhatikan Bab V Renstra SKPD, amati dengan 

seksama masing-masing indikator program yang 

sesuai dengan urusan SKPD, lalu tuliskan 

indikator tersebut serta nomor halamannya di 0. 

4. Perhatikan Bab VIII RPJMD, amati dengan 

seksama indikator program yang yang sesuai 

urusan SKPD, lalu tuliskan indikator tersebut, 

serta cantumkan nomor halamannya di dalam 

kolom. Kemudian periksalah : 

 

 

Apakah nama indikator program dalam Bab 

V Renstra SKPD telah konsisten dengan 

indikator program Bab VIII RPJMD? 

Jika tidak, berikan keterangan dan berikan 

rekomendasi perbaikan pada 0. 


- 25 - 

No 


Dilaks 

Oleh 

Rencana 

Waktu (Jam) 

Realisasi 

KKR 

No. 

Ket. 

Penilaian Konsistensi Pagu Indikatif Program dalam 

Renstra SKPD dengan RPJMD 

5. Perhatikan total biaya program dalam Bab V 

Renstra SKPD dan pagu indikatif program dalam 

Bab VIII RPJMD. Tuliskan keduanya pada kolom 

Tabel 4.24, disertai dengan nomor halaman 

masing-masing untuk memudahkan 

pemeriksaan. 

6. Periksa apakah total biaya program dalam 

Renstra SKPD lebih/kurang dari nilai pagu 

indikatif dalam RPJMD? Jika ya, isi pada kolom 

keterangan, serta berikan rekomendasi. 

Penilaian Keterhubungan Kegiatan Renstra SKPD 

Terhadap Pencapaian Program Prioritas Pembangunan 


7. Cermati Bab V Renstra SKPD dan Bab VIII RPJMD. 

8. Tuliskan dalam tabel penilaian Tabel 4.25 

program-program yang tertera pada Bab VIII 

RPJMD yang sesuai dengan urusan SKPD serta 

tuliskan nomor halaman. 

9. Selanjutnya tuliskan kegiatan-kegiatan yang 

tertera pada Bab V Renstra SKPD sesuai dengan 

program yang telah ditulis sebelumnya. 

Kemudian berikan penilaian : 

 

Apakah kegiatan-kegiatan dalam Renstra 

SKPD relevan dengan program RPJMD? 

Jika ya/tidak, tuliskan penjelasan 

argumentatif pada kolom keterhubungan, 

serta tuliskan rekomendasi untuk 

penyesuaian kegiatan (jika diperlukan). 

Tabel 

4.24 

Tabel 

4.25 

b. Internal Briefing 

Tim Reviu melakukan internal briefing dalam mempersiapkan anggota tim 

berupa perumusan dan pemahaman terhadap tujuan Reviu, sasaran Reviu, 

penyusunan Program Kerja Reviu (PKR), dan perencanaan waktu Reviu. 

Setelah selesai menyusun PKR, Tim Reviu mengajukan Nota Dinas ke 

Inspektur tentang rencana kegiatan Reviu tersebut. 

3.2. Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu 

Pelaksanaan pada tahap perencanaan reviu dilaksanakan paling lambat Minggu 

ke-4 bulan I sejak KDH dilantik, dengan langkah-langkah antara lain sebagai 

berikut: 

a. Koordinasi Penyelarasan PKR dengan jadwal perencanaan pembangunan 

daerah. 

APIP provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dengan unsur pimpinan TIM 

Penyusun RPJMD (Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab, Kepala SKPD 

bidang perencanaan selaku koordinator) yang bertujuan untuk: 

1. menyelaraskan PKR dan Jadwal Reviu dengan jadwal penyusunan RPJMD 

dan Renstra-SKPD; 


- 26 - 

2. mendapatkan informasi/dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait 

perencanaan jangka menengah dan dokumen lainnya yang dianggap perlu 

dan tersedia; 

3. mengidentifikasi permasalahan awal yang berkaitan dengan perencanaan 

jangka menengah. 

Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan 

reviu yang efektif dan efisien. 

b. Pembentukan Tim 

Dalam rangka pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD, 

pimpinan APIP provinsi/kabupaten/kota membentuk Tim Reviu. 

Pembentukan tim reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Susunan 

Tim reviu sekurang-kurangnya terdiri dari: 

1. Penanggungjawab (Pimpinan APIP); 

2. Dalnis/Irban/Supervisor; 

3. Ketua Tim; dan 

4. Anggota tim disesuaikan dengan kebutuhan. 

Penentuan Dalnis/Irban/Supervisor dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan azas senioritas dan pangkat/golongan. Sebagai dasar 

pelaksanaan reviu, pimpinan APIP menerbitkan surat tugas reviu. Surat tugas 

tersebut sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan 

tim, ruang lingkup reviu, lokasi serta waktu pelaksanaan reviu. 

c. Pertemuan Awal (Entry Briefing) 

Tim Reviu bertemu dengan Tim Penyusun RPJMD dan seluruh Kepala SKPD, 

untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lambat 

Minggu ke-2 Bulan IV sejak KDH dilantik. 

d. Penyiapan instrumen. 

1. reviu dokumen RPJMD 

a) APIP provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Surat kepada Tim 

Penyusun RPJMD perihal permintaan dokumen rancangan akhir 

RPJMD dan laporan hasil verifikasi rancangan Renstra-SKPD, paling 

lambat pada Minggu ke-3 Bulan IV sejak KDH dilantik. 

b) Penyampaian dokumen rancangan akhir RPJMD oleh Tim Penyusun 

RPJMD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota dilakukan paling lambat 

Minggu ke-4 Bulan IV sejak KDH dilantik, yang disertai dengan: 

1) Surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyusun 

RPJMD; 

2) Dokumen rancangan akhir RPJMD; 

3) Berita Acara Musrenbang RPJMD; 


- 27 - 

4) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Tahun Sebelumnya; 

5) Laporan hasil verifikasi rancangan Renstra-SKPD; dan 

6) Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RPJMD. 

c) APIP provinsi/kabupaten/kota menghimpun instrumen-instrumen 

yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen RPJMD, seperti 

dokumen: 

1) RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi (utk kab/kota), RTRW; 

2) Surat KDH perihal Pedoman Penyusunan Renstra-SKPD; 

3) LHR Dokumen RPJMD periode sebelumnya; 

4) Standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, kebijakan 

pemerintah, peraturan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dan 

sebagainya. 

2. reviu dokumen Renstra-SKPD 

a) APIP provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Surat kepada seluruh 

Kepala SKPD perihal permintaan dokumen rancangan akhir Renstra- 

SKPD, paling lambat pada Minggu ke-4 Bulan VI setelah KDH dilantik. 

b) Penyampaian rancangan akhir Dokumen Renstra-SKPD oleh Kepala 

SKPD kepada APIP provinsi/kabupaten/kota bersamaan dengan 

jadwal penyampaian rancangan akhir Renstra-SKPD kepada Bappeda 

dalam rangka verifikasi, yang disertai dengan: 

1) Surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD; 

2) Surat Pernyataan Kepala SKPD penanggung jawab Renstra-SKPD; 

3) Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra-SKPD periode 

sebelumnya; 

4) Dokumen rancangan akhir Renstra-SKPD; 

5) Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Renstra-SKPD. 

c) APIP provinsi/kabupaten/kota menghimpun instrumen-instrumen 

yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen rancangan 

akhir Renstra-SKPD, seperti dokumen: 

1) Perda tentang RPJMD; 

2) Surat Edaran KDH perihal Pedoman penyusunan Renstra-SKPD; 

3) LHR Dokumen Renstra-SKPD periode sebelumnya; 

4) standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku, kebijakan 

pemerintah, peraturan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dan 

sebagainya. 


- 28 - 

BAB IV 

PELAKSANAAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD 

Tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dan pengujian dokumen RPJMD 

dan Renstra-SKPD berdasarkan PKR yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam 

kertas kerja reviu (KKR). 

4.1. Reviu Dokumen RPJMD 

Dilaksanakan paling lambat Minggu ke-1 Bulan V sejak KDH dilantik. 

a. Fokus Reviu 

Menguji bahwa rumusan rancangan akhir RPJMD telah berpedoman pada 

RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW daerah 

lainnya, dengan cara meniliti: 

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, 

Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD. 

Dengan langkah kerja reviu sebagai berikut: 

a) Buka Dokumen RPJMD Bab 7 (Tabel Kebijakan Umum dan Program 

Pembangunan daerah), kemudian tentukan program pada misi ke berapa 

yang akan dinilai; 

b) Tuliskan nama program dan nama misi yang terkait dengan program 

tersebut ke dalam ke kolom tabel penilaian. 


- 29 - 

Tabel 4.1 

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan daerah (Contoh) 

c) Buka Dokumen RPJMD Bab 5 (Tabel Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran) 

Tuliskan tujuan serta sasaran yang relevan dengan misi dan program 

yang telah ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel. 


- 30 - 

Tabel 4.2 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

d) Buka Dokumen RPJMD Bab 6 (Tabel Strategi dan Arah Kebijakan) 

Tuliskan arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan program 

yang telah ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel; 

Selanjutnya tuliskan indikator program yang terkait dengan 

program yang telah ditulis sebelumnya ke kolom dalam tabel. 

Tabel 4.3 

Strategi dan Arah Kebijakan (contoh) 

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1 Meningkatnya 

tata kelola 

pemerintahan 

dalam upaya 

meningkatkan 

pelayanan publik 

yang prima 

Meningkatkan 

pelayanan 

publik secara 

profesional 

Peningkatan pelayanan publik yang prima 

berbasis IT 

2017-2018 

Peningkatan kapasitas aparatur 2017-2018 

Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip 

pemerintah daerah secara profesional 

Peningkatan akses informasi publik yang akurat 

dan up to date 

Pengembangan sistem penanggulangan bencana 

yang responsif 

2018-2020 

2018-2020 

2017-2020 

2 Peningkatan tata kelola pemerintahan 2017-2018 


- 31 - 

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 

transparansi dan 

akuntabilitas 

kinerja dan 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 


akses dan mutu 

pendidikan 


derajat 

kesehatan 

masyarakat 

Menerapkan 

reformasi 

birokrasi dan 

peningkatan 

kualitas tata 

kelola 

pemerintahan 

Meningkatkan 

pelayanan 

pendidikan 

yang merata 

dan terjangkau 

Meningkatkan 

kualitas 

layanan 

kesehatan 

masyarakat 

yang merata 

dan terjangkau 

Penataan organisasi/kelembagaan 2017-2018 

Peningkatan kualitas perencanaan 

pembangunan daerah secara terpadu 

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan 

asset daerah 

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 

desa 

Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar 

yang bermutu dan terjangkau 

Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga 

kependidikan serta kualitas manajemen 

pendidikan 

Peningkatan kualitas peran pemuda dan 

prestasi olah raga 

2017-2018 

2017-2018 

2017-2018 

2018-2020 

2017-2018 

2018-2020 

2020-2021 

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 2017-2020 

Peningkatan akses kesehatan masyarakat 2017-2020 

Peningkatan kualitas layanan kesehatan 2017-2020 

Peningkatan kemandirian masyarakat dalam 

penerapan PHBS 

Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan 

pemenuhan pelayanan kesehatan dasar 

Peningkatan ketahanan keluarga dan program 

keluarga berencana 

2017-2020 

2017-2020 

2019-2020 

e) Setelah kolom misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program 

dan indikator program terisi, selanjutnya lakukan penilaian: 

Apabila kalimat rumusan indikator program tidak terkait dengan 

misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, maka berikan 

check list di dalam kolom keterhubungan lemah. 

Apabila kalimat rumusan indikator program terkait dengan misi, 

tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, maka berikan check list 

di dalam kolom keterhubungan kuat. 


- 32 - 

Tabel 4.4 

Penilaian Keterhubungan dan Kesesuaian Program 

dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD 

(Contoh KKR) 

VISI: “MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT” 

2. Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD. 


Pelajari dan cermati bagian Bab II, Bab III, Bab VII, Bab VIII dan Bab IX. 


- 33 - 

a) Buka Bab VII (Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah) 

perhatikan dengan seksama setiap indikator program, kemudian 

periksalah : 

1) Apakah nama program sudah tertulis dengan benar? 

2) Apakah indikator kinerja setiap program telah tertulis atau belum? 

3) Jika sudah, pastikan indikator yang digunakan bersifat outcome. 

4) Jika belum, maka catat dalam kolom pemeriksaan, dan beri 

rekomendasi agar tim penyusun RPJMD menggunakan indikator 

yang bersifat outcome. 

5) Selanjutnya tuliskanlah pada kolom pemeriksaan, nomor halaman 

dimana indikator dan nilai indikator kinerja yang harus diperbaiki 

pada Bab VII. Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan koreksi. 

b) Buka Bab II (Gambaran Umum Kondisi Daerah) : 

1) Temukan dimana data pendukung indikator yang sebelumnya 

dibahas pada Bab VII. Penempatan bahasan indikator tersebut 

harus tepat, pada ‘aspek’ dan ‘fokus’ pembangunan 

2) Jika belum terdapat, maka tuliskan nomor halaman untuk 

menyajikan data yang harus ditambahkan tersebut pada Bab II. 

3) Kemudian, setelah menulis redaksi indikator tersebut, lalu buka 

kembali Bab VII untuk memeriksa kesesuaiannya dengan Bab VIII. 

(Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan 

Pendanaan) : 


- 34 - 

Tabel 4.5 

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan. (Contoh) 

1) Lihatlah dengan seksama apakah program pembangunan, indikator dan nilai indikator kinerja yang tertulis pada Bab VIII sudah sesuai dengan yang 

sudah tertulis pada Bab VII? Jika belum, maka silahkan dilengkapi. 

2) Tuliskan nomor halaman dimana seharusnya indikator dan nilai indikator kinerja tersebut harus dilengkapi pada Bab VIII. 

3) Selanjutnya pemeriksaan diarahkan pada Bab IX. 

c) Buka Bab IX (Penetapan Indikator Kinerja Daerah) : 


- 35 - 

Tabel 4.6 

Indikator Kinerja Daerah. (Contoh) 

1) Bab IX merupakan penjabaran dari penetapan indikator kinerja daerah, maka periksalah kembali konsistensi indikator kinerja yang terdapat pada Bab 

No. 

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja 

Pembangunan Daerah 

Kondisi Kinerja 

pada awal periode 


Target Capaian Setiap Tahun 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

IX ini dengan yang telah tertulis pada Bab VII, jika belum sesuai, silahkan dilengkapi dan disesuaikan. 

2) Tuliskan nomor halaman yang memuat indikator tersebut seharusnya berada pada Bab IX. 

Kondisi Kinerja pada akhir periode 

RPJMD (2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

1.1 Pertumbuhan PDRB (%) 5,53 5,6 5,83 6,01 6,2 6,2 Balitbangtik 

1.2 PDRB ADH berlaku per kapita (Juta Rp.) 10,800,494.65 11,111,051.99 11,430,539.10 11,759,212.73 12,097,337.05 12,445,183.79 12,445,183.79 Balitbangtik 

1.3 PDRB ADH konstan per kapita (Juta Rp.) 8,689,200.73 8,802,278.10 8,916,827.01 9,032,866.61 9,150,416.29 9,269,495.72 9,269,495.72 Balitbangtik 

1.4 Inflasi(%) 8,6 7,03 6,86 6,41 6,13 6,03 6,03 Balitbangtik 

1.5 Angka Kemiskinan (%) 15,75 14,8 14,13 13,75 13,33 12,85 12,85 Balitbangtik 

1.6 Angka kriminalitas yang tertangani(%) 100 100 100 100 100 100 100 Balitbangtik 

Fokus Kesejahteraan Sosial 

1 Pendidikan 

1.1 Angka Melek Huruf (AHM) pada usia 15 s/d 59 th 92,83 93,33 93,83 94,33 94,83 95,33 95,33% Disdik 

1.2 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 7,27 7,31 7,35 7,4 7,45 7,5 7,5 Disdik 

1.3 Harapan lama sekolah 11,77 12,08 12,25 12,41 12,58 12,74 12,74 Disdik 

2 Kesehatan 

2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 92,23 93,36 93,86 94,32 94,75 95,15 95,15 Dinkes 

2.2 Dst .... 

SKPD 


36 

d) Kemudian buka Bab III (Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta 

Kerangka Pendanaan) : 

Tabel 4.7 

Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah (contoh) 

NO 

A 

URAIAN 

KAPASITAS KEMAMPUAN 

KEUANGAN DAERAH 

APBD 

PROYEKSI 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1,552,505 1,556,471 1,637,687 1,703,348 1,764,430 1,821,699 

1 PENDAPATAN 1,512,334 1,526,752 1,609,369 1,675,379 1,737,763 1,796,285 

2 

Sisa Lebih (Riil) Perhitungan 

Anggaran 

40,171 29,718 28,318 27,968 26,668 25,414 

B BELANJA DAERAH 1,549,555 1,553,521 1,634,737 1,700,398 1,761,480 1,818,749 

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,039,733 1,000,404 1,041,514 1,076,445 1,101,794 1,133,401 

PRIORITAS I 1,021,797 982,468 1,023,579 1,058,509 1,083,858 1,115,465 

a Gaji Dan Tunjangan 699,312 725,431 739,200 750,707 779,044 779,044 

b Tambahan Penghasilan PNS 3,067 3,358 3,676 4,023 4,404 4,404 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

Belanja Penerimaan Lainnya 

Pimpinan Dan Anggota DPRD 

Serta KDH/WKDH 

Belanja Bantuan Kepada Partai 

Politik 

Bagi hasil Kpd Prop/Kab/Kota 

dan Pemdes 

Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah 

Insentif Pemungutan retribusi 

Daerah 

Belanja Bantuan Keuangan 

Kepada Pemerintah 

Daerah/Pemerintahan Desa 

Lainnya 

3,524 3,610 3,657 3,706 3,749 3,749 

984 984 984 984 984 984 

4,860 5,204 5,571 6,014 6,270 6,270 

1,306 1,340 1,372 1,404 1,442 1,442 

785 907 1,041 1,213 1,283 1,283 

268,630 282,745 303,009 315,808 318,288 318,288 

PRIORITAS III 17,936 17,936 17,936 17,936 17,936 29,953 

a Belanja Hibah 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 21,617 

b Belanja Bantuan Sosial 6,407 6,407 6,407 6,407 6,407 6,407 

c Belanja Tidak Terduga 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 

2 BELANJA LANGSUNG 509,822 553,117 593,222 623,952 659,686 673,332 

PRIORITAS I 10,024 17,936 12,129 12,357 13,721 14,236 

a Belanja Jasa Kantor 9,600 12,061 12,288 13,652 14,168 14,851 

b Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 6,407 69 69 69 69 69 

PRIORITAS II 499,798 540,987 580,865 610,232 645,450 658,412 

C 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

DAERAH 

2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 

PRIORITAS I 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 

a 

Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemda Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) 

2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 

b Dana Bergulir 350 350 350 350 350 350 

SURPLUS (DEFISIT) = A-(B+C) - - - - - - 


37 

Tabel 4.8 

Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas (contoh) 

ALOKASI 

JENIS DANA 

APBD 2016 

PROYEKSI 

2017 2018 2019 2020 2021 

(%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) 

PRIORITAS I 66,65 1,034,771 64,09 997,547 63,44 1,038,886 63,12 1,075,180 62,40 1,101,045 62.21 1,133,335 

BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 

BELANJA 

LANGSUNG 

PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

DAERAH 

65,82 1,021,797 63,12 982,468 62,50 1,023,579 62,14 1,058,509 61,43 1,083,858 61,23 1,115,465 

0,65 10,024 0,78 12,129 0,75 12,357 0,81 13,721 0,81 14,236 0,82 14,920 

0,19 2,950 0,19 2,950 0,18 2,950 0,17 2,950 0,17 2,950 0,16 2,950 

PRIORITAS II 32,19 499,798 34,76 540,987 35,47 580,865 35,83 610,232 36,58 645,450 36.14 658,412 

PRIORITAS III 1,16 17,936 1,15 17,936 1,10 17,936 1,05 17,936 1,02 17,936 1.64 29,953 

JUMLAH 100 1,552,505 100 1,556,471 100 1,637,687 100 1,703,348 100 1,764,430 100 1,821,699 

Prioritas I: 

dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas 

Utama. 

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan: 

a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH, yang merupakan 

program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala 

Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN maupun RPJMD Provinsi 

termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. 

b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang 

dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan 

dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD. 

Prioritas III: 

merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak 

langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, belanja 

bantuan keuangan dan pemerintahan desa, belanja tidak terduga. 



39 

Program/Bidang 

Bidang Pendidikan 

Program 

pendidikan anak 

usia dini 

Program wajib 

belajar pendidikan 

dasar sembilan 

tahun 

Indikator 

Tabel 4.9 

Penilaian Konsistensi Antar Bab VII, Bab II, Bab VIII dan Bab IX Dalam Dokumen RPJMD (Contoh KKR) 

Jenis 

Indikator 

Bab VII Bab II Bab VIII Bab IX 

Konsisten 

No. 

Halaman Konsistensi 

No. 

Perlu 

Data Bab II 

Jika tidak, 

dengan Jika tidak, 

Saran Halaman 

penempatan dengan 

Halaman 

Perbaikan 

yang harus 

saran 

Indikator saran 

Perbaikan pada 

yang indikator 

pada 

Indikator 

dilengkapi 

perbaikan 

pada Bab perbaikan 

Bab VII 

disarankan pada bab VII 

Bab VIII 

VII 

APK PAUD outcome tdk VII-6 - - Ya VIII-23 ya 

Angka 

partisipasi 

murni 

(APM) 

outcome 

tdk 

Indikator ini 

dimasukan 

pada Tabel 

9.4 

No. 

Halaman 

pada 

Bab IX 

IX-31 

Tabel 4.10 

SKPD 

(Prioritas I/II/III) 

Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil 

Bab III 

Tahun 2014 

Alokasi Anggaran (Rp) 

No Halaman Pada 

Dokumen Bab III 

Jumlah 

Program 

Tahun 2014 

Total Anggaran 

(Rp) 

Bab VIII 

Konsistensi dari Bab III 

Melampaui 

No Halaman Pada 

Dokumen Bab VIII 

Saran Perbaikan 

17.000.000.000 III-43 1 8.888.000.000 ✔ VIII-27 Konfirmasi dengan SKPD 

terkait 

Kurang 

Penilaian Konsistensi Antar Bab III dengan Bab VIII Dalam Dokumen RPJMD (Contoh KKR) 

1) Lihatlah tabel rencana alokasi belanja, kemudian periksa jumlah alokasi anggaran untuk setiap SKPD/OPD, apakah sama dengan jumlah alokasi anggaran 

program SKPD/OPD yang terdapat pada Bab VIII? 

2) Jika tidak sama (melampaui/kurang), maka penyesuaian dilakukan pada anggaran program SKPD/OPD di Bab VIII. 


- 40 - 

3. Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen 


Dengan langkah reviu sebagai berikut: 

a. Buka dokumen RPJMD dan berita acara Musrenbang RPJMD. 

b. Perhatikan dengan seksama dokumen RPJMD, apakah hasil 

Musrenbang dijabarkan dalam batang tubuh dokumen RPJMD? 

c. Jika sudah, apakah usulan hasil musrenbang relevan dengan 

program pembangunan dalam dokumen RPJMD? Tuliskan pada 

kolom pemeriksaan usulan kegiatan dan program pembangunan, 

kemudian berikan penilaian. 

d. Jika belum, silahkan isi kolom rekomendasi. 

Tabel 4.11 

Penilaian pengintegrasian Hasil Musrenbang RPJMD 

dalam dokumen RPJMD. (Contoh KKR) 

No. 

Usulan Kegiatan/Program 

dalam Musrenbang RPJMD 

Apakah usulan kegiatan dari pelaksanaan Musrenbang 

relevan dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD ? 

Ya Tidak Sasaran Pembangunan dalam RPJMD 

Catatan 

1. pengembangan 

pengelolaan air bersih/air 

minum 

✔ 

Meningkatnya 

layanan 

infrastruktur dasar yang 

menjangkau seluruh wilayah 

2. pembangunan saluran 

drainase/gorong-gorong 

✔ Meningkatnya layanan 

infrastruktur dasar yang 

menjangkau seluruh wilayah 

4. Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW. 

 

Bab V dokumen RTRW (RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG) 

dan Bab II dan IV dokumen RPJMD . 


- 41 - 

CONTOH RTRW 


- 42 - 

CONTOH BAB IV RPJMD 


- 43 - 

Tabel 4.12 

Lampiran Indikasi Program Pemanfaatan Ruang 

a. Perhatikan dengan seksama lokasi dan program pemanfaatan ruang dalam Bab II dan Bab IV RPJMD, kemudian nilailah apakah telah sesuai dengan 

rencana struktur ruang wilayah dan Lampiran Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada dokumen RTRW? 

b. Jika telah sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan. 

c. Jika belum sesuai, berikan keterangan penilaian kesesuaian dalam kolom pemeriksaan dan berikan saran perbaikan, serta cantumkan no halaman 

dimana pembahasan harus ditambahkan dalam Bab II dan Bab IV RPJMD. 


- 44 - 

Tabel 4.13 

Pengujian Keselarasan Tata Ruang (RTRW) dalam Kebijakan Kewilayahan Dokumen RPJMD 

Bab II & Lampiran Indikasi Program 

Pemanfaatan Ruang Dokumen RTRW 

Bab II dan IV Dokumen RPJMD 

Lokasi 

Rencana Wilayah Pengembangan dalam 

RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 

2029 

Kebijakan Kewilayahan dalam RPJMD 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 

Kesesuaian 

dengan dokumen 

RTRW 

Ya 

Tidak 

Saran Perbaikan 

Halaman 

penempatan 

yang 

disarankan 

1. Mengembangkan industri tekstil; ✔ 

• Mengembangkan 

industri pertanian 

Wilayah 

Purwakarta 

Diarahkan untuk kegiatan industri nonpolutif 

dan non-ekstraktif atau tidak 

mengganggu irigasi dan cadangan air, industri 

kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta 

kegiatan pertambangan mineral logam dan 

non-logam. 

2. Mengembangkan industri pengecoran 

dan peleburan logam 

3. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga 

Sampah berbasis insenerator 

✔ 

✔ 


industri peternakan 


sentra produksi 

pupuk kandang 


- 45 - 

5. Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN. 

Dengan langkah Reviu sebagai berikut: 

 

Pelajari dan cermati bagian Bab V dokumen RPJMN Buku 1 dan Bab V 

dokumen RPJMD . 

Tabel 4.14 

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 

a. Lihatlah Tabel 5.1 pada Sub Bab V.4 tentang Sasaran Pokok 

Pembangunan Nasional dalam RPJMN Buku 1, kemudian tuliskan 

sasaran pokok pembangunan secara berurutan ke dalam Tabel 

KKR pada tabel penilaian (Tabel 4.15). 

b. Perhatikan dengan seksama sasaran pokok pembangunan RPJMN 

yang telah dituliskan, kemudian periksa apakah di dalam tujuan 


- 46 - 

dan sasaran RPJMD telah terakomodasi sasaran-sasaran pokok 

pembangunan RPJMN? 

c. Pelajari dan periksa dengan seksama sasaran pada Bab V RPJMD, 

kemudian isi checklist (✔) ada jika sasaran pokok pembangunan 

RPJMN terakomodasi. Isilah target sasaran, kemudian berikan 

rekomendasi target sasaran hingga akhir periode RPJMD pada 

Tabel KKR. Jika sasaran tidak terakomodasi isilah checklist (✔) 

Tidak dalam kolom. 

Tabel 4.15 

Pengujian atas Keselarasan antara dokumen RPJMD 

dengan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN (contoh KKR) 

Sasaran RPJMD 

dalam BAB V RPJMD 

Ada 

Tidak 

Target di 

dalam RPJMD 

Rekomendasi Target 

hingga akhir 

periode RPJMD 

I. Sasaran Makro 

Pembangunan Manusia dan 

Masyarakat 

1. Indeks Pembangunan Manusia ✔ 

2. 

Indeks 

Masyarakat 

Pembangunan 

✔ _ _ 

3. Indeks Gini ✔ _ _ 

4. 

5. 

Meningkatnya presentase 

penduduk yang menjadi peserta 

jaminan kesehatan melalui SJSN 

Bidang Kesehatan 

Kepesertaan Program SJSN 

Ketenagakerjaan 

✔ _ _ 

• Pekerja Formal ✔ _ _ 

• Pekerja Informal ✔ _ _ 

Dst... (disajikan dalam lampiran) 

 

Pelajari dan cermati Bab VI dokumen RPJMN Buku 1 dan Bab VII 

dokumen RPJMD . 


- 47 - 

CONTOH 

RPJMN Buku 1 

a. Lihatlah 9 agenda pembangunan nasional dalam Bab VI dokumen 

RPJMN Buku 1, kemudian tuliskan 9 agenda pembangunan 

tersebut ke dalam 0 (perhatikan contoh). 

b. Lihatlah dengan seksama kebijakan umum pada Bab VII dokumen 

RPJMD, kemudian lakukan identifikasi kebijakan umum mana saja 

yang memiliki kesesuaian dengan 9 agenda pembangunan 

nasional? Jika ada, isi checklist (✔) pada kolom ada, kemudian 

tuliskan program yang memiliki kesesuaian tersebut pada Tabel 

KKR. Jika tidak ada, isi checklist (✔) pada kolom Tidak. Berikan 

rekomendasi jika diperlukan. 


- 48 - 

Tabel 4.16 

Pengujian atas Keselarasan antara dokumen RPJMD 

dengan Agenda pembangunan nasional dalam RPJMN (contoh KKR) 

No 

Agenda Pembangunan Nasional 

Kesesuaian 

Ada Tidak 

Kebijakan Umum Daerah yang 

sesuai 

CATATAN 

1. 

Menghadirkan kembali negara untuk 

melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh 

warga negara 

✔ 

• Meningkatkan ketersediaan dan 

kualitas data serta informasi 

kependudukan 

2. 

Membuat Pemerintah selalu hadir 

dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis, dan terpercaya 

✔ 

• Meningkatkan penggunaan ICT 

dalam pelaksanaan pembangunan 

untk terciptanya transparansi dan 

akuntabilitas pelayanan 

3. 

Membangun Indonesia dari pinggiran 

dengan memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka negara kesatuan 

✔ 

• Memberikan insentif bagi investor di 

daerah perkotaan 

4. 

Memperkuat kehadiran negara dalam 

melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, 

bermartabat, dan terpercaya 

✔ 

• Menurunkan angka penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

5. 

Meningkatkan kualitas hidup manusia 

dan masyarakat Indonesia 

✔ 

• Meningkatkan kualitas kesehatan 

masyarakat 

• Meningkatkan kualitas pendidikan 

masyarakat miskin 

6. Dst.. (disajikan dalam lampiran) 

Telaah dokumen RPJMN Buku III bagian Prioritas Program 

Pembangunan yang terdapat pada Bab II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan 

Pelajari dan cermati Bab VII RPJMD tentang program pembangunan 

daerah. 


- 49 - 

Tabel 4.17 

CONTOH 

a. Tuliskan Prioritas Program Pembangunan dalam RPJMN Buku III 

sesuai dengan wilayah berkenaan pada 0. 

b. Periksa Program Prioritas Pembangunan tersebut, kemudian 

periksa Apakah di dalam RPJMD terdapat program yang dapat 

mengakomodasi Prioritas Program Pembangunan untuk masingmasing 

wilayah? 

c. Pelajari dan periksa dengan seksama program pembangunan 

daerah dalam Bab VII RPJMD. Lakukan identifikasi program 

pembangunan daerah mana saja yang sesuai dengan prioritas 

program dalam RPJMN. Isilah checklist 

(✔) ada jika terdapat 

kesesuaian, dan tuliskan program yang sesuai dalam Tabel KKR. 

Isilah checklist (✔) Tidak jika tidak ada program prioritas yang 

terakomodasi dalam RPJMD. Berikan rekomendasi jika diperlukan. 


- 50 - 

Tabel 4.18 

Pengujian atas Keselarasan antara Program Pembangunan RPJMD 

dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN (contoh KKR) 

No Prioritas Program Ada Tidak 

Program Pembangunan 

dalam RPJMD 

Rekomendasi 

1. Perkeretaapian ✔ 

2. Perhubungan Darat ✔ 

Pembangunan sarana dan 

prasarana Perhubungan 

3. Perhubungan Udara ✔ 

4. Perhubungan Laut ✔ 

5. Jalan ✔ 

Program Pembangunan 

Jalan dan Jembatan 

6. ASDP ✔ 

7. Ketenagalistrikan ✔ 

Dst...(disajikan 

lampiran) 

dalam 

6. Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan 

Dokumen RPJPD. 

` 


a. Bukalah dokumen RPJMD Bab V tentang Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran serta membuka Dokumen RPJPD Bab V tentang Arah 

Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah . 

b. Perhatikan dengan seksama Misi Kepala Daerah dalam Bab V 

RPJMD, kemudian tulislah dalam Tabel 4.19. 

Uji apakah Misi dalam RPJMD selaras dengan Misi dalam RPJPD ? 

c. Perhatikan dengan seksama sasaran Visi Misi dalam Bab V RPJMD 

dengan sasaran pokok dalam Bab V RPJPD, uji apakah sudah 

selaras (Tabel 4.20) 

d. Perhatikan dan cermati Misi dalam Bab V RPJPD. Kemudian 

nilailah apakah rangkaian misi dalam RPJPD terakomodasi dalam 

misi RPJMD. Jika ya, isilah checklist (✔) Ya dalam kolom, disertai 

dengan melengkapi kolom misi RPJPD sebagai bukti bahwa misi 


- 51 - 

tersebut benar-benar memiliki keselarasan. Jika tidak, isilah 

checklist (✔) Tidak dalam kolom. 

e. Berikan rekomendasi terkait keselarasan/ketidakselarasan pada 

kolom rekomendasi. 

Tabel 4.19 

Penilaian Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD Periode 2005-2025(Contoh) 

Misi RPJMD 

Keselarasan 

Dengan Misi 

RPJPD 

Misi RPJPD 2005-2025 

Rekomendasi 

Ya 

Tidak 

Misi 1: 

Membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif 

dan akuntabel. 

Misi 2: 

Meningkatkan kualitas hidup dan 

kehidupan sosial masyarakat 

Misi 3: 

Membangun perekonomian 

masyarakat dengan menggerakkan 

potensi daerah didukung 

ketersediaan infrastruktur yang 

memadai. 

Misi 4: 

Meningkatkan kesalehan sosial dan 

harmonisasi antar seluruh lapisan 

masyarakat. 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

Misi 6: 

Mewujudkan Pemerintahan yang 

Berkualitas, 

Berlandaskan 

Prinsipprinsip Good Governance dan 

Clean Government 

Misi 1: 

Mewujudkan Sumber Daya Manusia 

yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak 

Mulia dan Berbudaya 

Misi 2: 

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 

yang Didukung oleh lndustri Berbasis 

Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan 

Pariwisata, 

Misi 3: 

Mewujudkan lnfrastruktur Daerah 

yang Berkualitas dalam Mewujudkan 

Aktifitas Ekonomi yang Stabil 

Misi 5: 

Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya 

Alam yang Berwawasan Lingkungan 

Misi 4: 

Mewujudkan Suasana Aman dalam 

Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, 

dan Sosial Budaya 


- 52 - 

Tabel 4.20 

Pengujian Keselarasan Sasaran Visi Misi RPJMD dengan Sasaran Pokok dalam RPJPD (Contoh KKR) 


- 53 - 

b. Penyusunan KKR Dokumen RPJMD 

Dalam kegiatan ini KKR merupakan dokumentasi yang dibuat oleh pe- 

Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi 

Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang 

dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu. 

1. Tujuan dan manfaat penyusunan KKR adalah: 

a) Pendukung Laporan Reviu 

KKR merupakan penghubung antara Reviu yang dilaksanakan 

dengan LHR, jadi informasi dalam LHR harus dapat dirujuk ke KKR. 

Disamping itu, KKR disusun agar simpulan Reviu dapat dibuat 

secara berjenjang dari teknik dan prosedur Reviu yang telah 

dilaksanakan oleh Tim Reviu, yang kemudian berujung pada LHP. 

b) Dokumentasi Informasi 

KKR mendokumentasikan informasi yang diperoleh melalui 

interviu, penelaahan peraturan-peraturan, analisis atas sistem dan 

prosedur, observasi atas suatu kondisi dan pengujian transaksi. 

c) Identifikasi dan Dokumentasi Temuan Reviu 

Sarana untuk mencari hubungan berbagai fakta yang telah 

ditemukan, membandingkan, menilai/mengukur besarnya 

pengaruh suatu temuan atau kelemahan. 

d) Pendukung Pembahasan 

Pemahaman yang memadai tentang hal-hal penting dan relevan 

dapat membantu Tim Reviu pada saat pembahasan suatu masalah 

dengan pihak yang diperiksa. Selama Reviu, pemahaman tersebut 

harus didokumentasikan ke dalam KKR sehingga saat pembahasan 

informasi yang relevan dapat segera dirujuk. 

e) Media Reviu Pengawas 

Penyusunan KKR dapat digunakan sebagai sarana mengawasi, 

menilai dan memonitor perkembangan pelaksanaan Reviu, 

pelaksanaan PKR, menilai kecukupan teknik dan prosedur Reviu 

untuk memenuhi standar Reviu yang telah ditetapkan. Reviu 

pengawas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi teknik 

atau prosedur Reviu tambahan yang diperlukan yang harus 

dilaksanakan oleh timnya. 

f) Referensi 

KKR dapat menjadi referensi dalam perencanaan tugas Reviu atau 

pelaksanaan Reviu periode berikutnya dan referensi dalam 

memonitor tindak lanjut Reviu. 


- 54 - 

2. Penyusunan KKR yang baik harus memenuhi prinsip sebagai berikut : 

a) Relevan: 

Informasi yang dimuat dalam KKR harus berhubungan dengan 

tujuan reviu dan permasalahan yang dihadapi. 

b) Sesuai dengan Program Kerja Reviu: 

Prosedur reviu dalam Program Kerja Reviu yang tidak dilaksanakan 

atau diubah perlu dibuat penjelasan yang memadai mengenai 

alasan pembatalan atau perubahannya. 

c) Lengkap dan Cermat: 

lnformasi dan data dalam KKR harus lengkap dan cermat agar 

mendukung simpulan, LHR, permasalahan dan rekomendasinya. 

d) Mudah Dipahami: 

KKR harus menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan alur 

pikir yang kronologis. Judul harus jelas untuk setiap 

permasalahan/topik. Simbol (tickmark) harus digunakan secara 

konsisten selama reviu serta diberi penjelasan yang memadai. 

e) Rapi: 

Berhubungan dengan tata ruang penulisan, pengorganisasian dan 

pengelolaan fisik KKR. Harus ditulis pada satu muka, apabila 

diperlukan untuk menulis pada halaman sebaliknya, harus dibuat 

petunjuk yang jelas. KKR harus diberi daftar isi, penomoran dan 

pemberian indeks secara sistematis, serta pemberian referensi 

yang jelas untuk menghubungkan informasi/data antar berbagai 

lembar KKR. 

f) Efisien: 

Harus dihindari pembuatan daftar yang tidak perlu, dan 

dimungkinkan menggunakan salinan (copy) dari catatan obyek 

yang direviu, Inspektorat cukup memberikan simbol (tickmark) 

untuk menandai reviu yang dilakukan. 

3. Untuk dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas rancangan 

dokumen perencanaan, maka dilakukan reviu atas KKR secara 

berjenjang menurut peran dalam tim reviu. Reviu dan persetujuan atas 

KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf tanda tangan, dan 

tanggal saat KKR tersebut direviu dan disetujui. 

4. Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan harus 

didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan 

penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas 

penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya. 

5. Simpulan dalam KKR selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catatan 

Hasil Reviu (CHR). Bila memungkinkan, pereviu juga dapat menyusun 

Ikhtisar Hasil Reviu (IHR). 


- 55 - 

Formulir 3.3 

CONTOH FORMAT KKR REVIU DOKUMEN RPJMD 

No. Indeks KKR (2) 

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota (1) 

Disusun oleh/Tanggal (3) 

Direviu oleh/Tanggal (4) 

Disetujui oleh/Tanggal (5) 

REVIU 

RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (6) 

Fokus Reviu 

(7) 


(8) 

Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung) 

No. Indeks KKR 

(9) (10) 

Simpulan 

(11) 

Komentar 

(12) 

Petunjuk Pengisian Formulir 3.3 

(1) Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan 

(2) Diisi dengan Nomor Indeks KKR 

(3) Diisi dengan Nama Penyusun KKR dan tanggal Penyusunan 

(4) Diisi dengan Nama Pereviu KKR dan tanggal Pelaksanaan Reviu 

(5) Diisi dengan Nama Irban/Supervisor/ Pengendali Teknis Tim Reviu (yang berwenang 

menyetujui 

(6) Diisi dengan Judul & Periode RPJMD Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang direviu 

(7) Diisi dengan Fokus Reviu yang menjadi ruang lingkup KKR 

(8) Diisi dengan Langkah Kerja Reviu yang dipilih 

(9) Diisi dengan Judul KKR Pendukung untuk tiap langkah kerja reviu 

(10) Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung 

(11) Diisi dengan Kesimpulan Pelaksanaan Reviu 

(12) Diisi dengan Komentar Pereviu KKR atau pemberi persetujuan 



- 57 - 

Formulir 3.4 

CONTOH PENGISIAN KKR REVIU DOKUMEN RPJMD 

INSPEKTORAT 

KOTA AMBARAWA 


Disusun oleh/Tanggal 

Direviu oleh/Tanggal 

Disetujui oleh/Tanggal 

REVIU 

KKR.RPJMD 

AGS/27-Mei-16 

TNS/27-Mei-16 

SMB/27-Mei-16 

Fokus Reviu 

RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD TAHUN 2016-2021 KOTA AMBARAWA 

Menguji bahwa rumusan rancangan akhir RPJMD telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, 

mengacu pada RPJMN dan memperhatikan RTRW daerah lainnya 


1. Teliti Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan 

Strategi dalam Dokumen RPJMD. 

2. Teliti Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD 

3. Teliti Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD. 

4. Teliti Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW. 

5. Teliti Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN. 

6. Teliti Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD 



1. Pengujian Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, 

Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD. 

RPJMD-1.0 

2. Pengujian Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD RPJMD-2.0 

3. Penelaahan Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam 

dokumen RPJMD. 


4. Pengujian Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW. RPJMD-4.0 

5. Pengujian Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN. RPJMD-5.0 

6. Pengujian Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan 

Dokumen RPJPD 

Simpulan 


1. Beberapa Program tidak mendukung Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam 

Dokumen RPJMD. 

2. Data dan Informasi dalam Bab II kurang lengkap 

3. Hasil Musrenbang RPJMD telah diakomodir dalam dokumen RPJMD. 

4. Program-program dalam RPJMD belum sepenuhnya memperhatikan dokumen RTRW. 

5. Dokumen RPJMD secara umum telah memperhatikan dokumen RPJMN. 

6. Dokumen RPJMD telah disusun dengan berpedoman pada Dokumen RPJPD 

KKR telah lengkap 

Komentar 


- 58 - 

4.2. Reviu Dokumen Renstra-SKPD 

Dilaksanakan paling lambat 1 Minggu setelah Perda RPJMD ditetapkan. 

a. Fokus Reviu 

Menguji bahwa rumusan rancangan akhir Renstra-SKPD telah 

berpedoman pada RPJMD dan sesuai dengan kaidah perencanaan, dengan 

cara meniliti: 

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, 

dan Sasaran SKPD dalam Dokumen Renstra-SKPD 


a) Pelajari dan cermati bagian Bab II, Bab IV dan Bab V. 

b) Tuliskan pada kolom tabel instrumen penilaian (Tabel 4.21), 

dokumen Renstra SKPD mana yang anda Reviu? Serta tuliskan urusan 

yang menjadi kewenangan SKPD tersebut. 

c) Lihatlah tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada Bab V. 

Kemudian periksalah : 

1) Apakah nama program dan kegiatan SKPD sudah tertulis dengan 

benar ? 

2) Lalu apakah indikator kinerja setiap program SKPD telah tertulis 

atau belum ? 

3) Jika sudah, tuliskanlah. Jika belum, maka beri keterangan kolom 

pemeriksaan dan beri rekomendasi untuk melengkapinya, disertai 

dengan menuliskan nomor halaman. 

4) Selanjutnya, lihatlah apakah seluruh kegiatan SKPD telah 

dilengkapi dengan target capaian kinerja ? 

5) Jika belum, tulislah dalam kolom pemeriksaan dan berikan 

rekomendasi agar target kinerja tersebut diisi. 

d) Cermati Bab II, temukan pembahasan data pendukung setiap 

indikator yang sebelumnya diamati pada Bab V. Jika tidak ada, tuliskan 

nomor halaman dimana data tersebut harus dilengkapi, kemudian 

lengkapilah data tersebut. 


- 59 - 

Tabel 4.21 

Penilaian Kelengkapan Indikator dan Capaian Kinerja Pada Bab V serta Konsistensinya dengan Bab II (Contoh) 

Renstra : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (Contoh) 

Urusan : Pekerjaan Umum 

BAB V 

BAB II 

Program SKPD 

Indikator 

Kinerja 

Program 

SKPD 

Kegiatan SKPD 

Tahun 

Penyelenggaraan 

Target Capaian Kinerja Kegiatan 

2013 2014 Dst.. 

Indikator Kinerja Program 

SKPD 

Rekomendasi 

Target Capaian Kinerja 

Kegiatan 

No halaman data 

pendukung Indikator 

kinerja program SKPD 

Koordinasi 

Pengelolaan 

persampahan 

Tahun ke 1 

(2013) 

Tidak 

ada 

- - 

Sebaiknya diisi dengan 

jumlah penyelenggaraan 

pertemuan dan siapa saja 

stakeholdernya. 

Program 

Pengelolaan 

Persampahan 

Tidak ada 

Penyusunan NSPK 

Persampahan 

Pembangunan 

sarana dan 

prasarana 

persampahan 

Tahun ke 1 

(2013) 

Tahun ke 2 

(2014) sampai 

Tahun ke 5 

(2017) 

- 

Tidak 

ada 

- - 

2 unit 

bangunan, 2 

alat 

persampahan, 

2 kali pelatiha 

2 unit 

bangunan, 2 

alat 

persampahan, 

2 kali pelatiha 


indikator : 

Persentase penerapan 

sistem pengelolaan 

sampah ramah lingkungan 


tersusunnya 1 dokumen 

NSPK 

- 

II-13 


- 60 - 

2. Reviu Konsistensi antar Bab dalam Dokumen Renstra-SKPD 

Pelajari dan cermati Bab V dan Bab IV 

1) Lihat Bab V, kemudian tulislah nama program SKPD dan setiap kegiatannya ke dalam kolom pemeriksaan (Tabel 4.22). 

2) Buka tabel strategi dan arah kebijakan dalam Bab IV, periksalah apakah setiap kegiatan SKPD yang telah tertulis dalam kolom pemeriksaan 

memiliki keterhubungan dengan setidaknya satu strategi dan arah kebijakan dalam Bab IV tersebut? 

3) Jika ya, tuliskan pada kolom pemeriksaan, strategi dan arah kebijakan yang relevan dengan setiap kegiatan SKPD. Setelah itu berikan 

argumentatif penilaian keterhubungan dengan mengisi kolom interpretasi keterhubungan. 

4) Jika tidak, berikan penilaian bahwa kegiatan tersebut tidak relevan dan berilah rekomendasi untuk mengantinya atau menghapusnya. 

Tabel 4.22 

Penilaian Keterhubungan Kegiatan Terhadap Strategi dan Arah Kebijakan SKPD 



Bab V 

Bab IV 

Program Kegiatan Nomor Halaman Strategi Arah Kebijakan Nomor Halaman 

Interpretasi Keterhubungan 

REKOM 

Koordinasi Pengelolaan 

persampahan 

Kegiatan koordinasi pengelolaan 

persampahan relevan dengan strategi dan 

arah kebijakan SKPD 

- 

Program 

Persampahan 

Pengelolaan 

Penyusunan NSPK 

Persampahan 

V-7 

Meningkatkan peranserta 

Peningkatan ketersediaan seluruh stake-holders dalam 

infrastruktur persampahan upaya mencapai sasaran pembangunan 

persampahan 

IV-17 

Kegiatan penyusunan NSPK Persampahan 

relevan dengan strategi dan arah kebijakan 

SKPD 

- 

Pembangunan sarana dan 

prasarana persampahan 

Kegiatan Pembangunan Sarpras 

Persampahan relevan dengan strategi dan 

arah kebijakan SKPD 


- 61 - 

3. Konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra SKPD 

dengan Dokumen RPJMD 


a. Pelajari dan cermati bagian Bab V Renstra SKPD dan Bab VIII 


b. Langkah pertama, tuliskan pada kolom tabel penilaian, dokumen 

Renstra SKPD mana yang anda Reviu? Serta tuliskan urusan yang 

menjadi kewenangan SKPD tersebut. 

c. Perhatikan Bab V Renstra SKPD, amati dengan seksama masingmasing 

indikator program yang sesuai dengan urusan SKPD, lalu 

tuliskan indikator tersebut serta nomor halamannya di 0. 

Kemudian lihatlah Bab VIII RPJMD, amati dengan seksama 

indikator program yang yang sesuai urusan SKPD, lalu tuliskan 

indikator tersebut, serta cantumkan nomor halamannya di dalam 

kolom. Kemudian periksalah : 

1) Apakah nama indikator program dalam Bab V Renstra SKPD 

telah konsisten dengan indikator program Bab VIII RPJMD? 

2) Jika tidak, berikan keterangan dan berikan rekomendasi 

perbaikan pada Tabel 4.23. 


- 62 - 

Tabel 4.23 

Penilaian Konsistensi Indikator Kinerja Renstra SKPD 

dengan Indikator Kinerja RPJMD 



Bab V Renstra 

Bab VIII RPJMD 

Program 

Indikator Kinerja 

Program 

Hal 

Program 

Indikator Kinerja 

Program 

Hal 

KET 

REKOM 

Program 

Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan 

Persentase jaringan 

jalan provinsi dalam 

kondisi mantap 

(RPJMD) 

V-3 

Program 

Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jalan 

dan Jembatan, 

Persentase 

jaringan jalan 

provinsi dalam 

kondisi mantap 

VIII-9 

Sesuai 

(Berikan 

rekomendasi 

jika 

diperlukan) 

Urusan : Perumahan 

Program 

Pemberdayaan 

Komunitas 

Perumahan 

Persentase program 

pemberdayaan berbasis 

komunitas (RPJMD) 

V-11 

Program 

Pemberdayaan 

Komunitas 

Perumahan 

Persentase 

program 

pemberdayaan 

berbasis 

komunitas 

VIII-13 Sesuai 

(Berikan 

rekomendasi 

jika 

diperlukan) 

Urusan : Energi Sumberdaya Mineral 

Program Pembinaan, 

Pengawasan dan 

Pengembangan 

Ketenagalistrikan 

Pencapaian rasio 

elektrifikasi 

V-13 

Program 

Pembinaan, 

Pengawasan dan 

Pengembangan 

Ketenagalistrik an 

Pencapaian rasio 

elektrifikasi 

VIII-61 Sesuai 

(Berikan 

rekomendasi 

jika 

diperlukan) 

d. Perhatikan total biaya program dalam Bab V Renstra SKPD dan 

pagu indikatif program dalam Bab VIII RPJMD. Tuliskan keduanya 

pada kolom Tabel 4.24, disertai dengan nomor halaman masingmasing 

untuk memudahkan pemeriksaan. 

e. Kemudian periksalah: Apakah total biaya program dalam Renstra 

SKPD lebih/kurang dari nilai pagu indikatif dalam RPJMD? Jika ya, 

isi pada kolom keterangan, serta berikan rekomendasi. 

Tabel 4.24 

Penilaian Konsistensi Pagu Indikatif Program dalam Renstra SKPD 

dengan Pagu Indikatif Program dalam RPJMD 



RENSTRA SKPD 


Program 

Program 

Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan 

Jalan dan 

Jembatan 

Pagu Indikatif (Rp x juta) 

Pagu Dana (Rp x juta) 

Hal Program 

2013 2014 dst 2013 2014 dst 

62.538 62.538 ...... V-3 

Program 

Rehabilitasi / 

Pemeliharaan 

Jalan dan 

Jembatan 

Hal 

59.538 59.538 .... VIII-9 

KET 

REKOM 

Total pagu indikatif Lakukan 

program dalam pemeringkatan 

Renstra tahun prioritas 

2013 melebihi nilai kegiatan 

pagu program sehingga total 

SKPD tahun 2013 biaya program 

yang tertuang dapat sesuai 

dalam RPJMD. dengan pagu 

program. 

f. Cermati Bab V Renstra SKPD dan Bab VIII RPJMD. 

Tuliskan dalam tabel penilaian Tabel 4.25 program-program 

yang tertera pada Bab VIII RPJMD yang sesuai dengan urusan 

SKPD serta tuliskan nomor halaman. 


- 63 - 

Selanjutnya tuliskan kegiatan-kegiatan yang tertera pada Bab V 

Renstra SKPD sesuai dengan program yang telah ditulis 

sebelumnya. Kemudian berikan penilaian : 

1) Apakah kegiatan-kegiatan dalam Renstra SKPD relevan 

dengan program RPJMD? 

2) Jika ya/tidak, tuliskan penjelasan argumentatif pada kolom 

keterhubungan, serta tuliskan rekomendasi untuk 

penyesuaian kegiatan (jika diperlukan). 

Tabel 4.25 

Penilaian Keterhubungan Kegiatan Renstra SKPD 

Terhadap Pencapaian Program Prioritas Pembangunan RPJMD 



Bab VIII RPJMD 

Bab V Renstra SKPD 

Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

Hal 

Kegiatan 

Pagu Indikatif (Rp x juta) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Hal 

Interpretasi 

Keterhubungan 

Rekomendasi 

Program 

Pengelolaan 

Persampahan 

Persentase 

penerapan 

sistem 

pengelolaan 

sampah 

ramah 

lingkungan 

VIII-11 

Koordinasi 

Pengelolaan 

persampahan 

99.9 - - - - V-7 

Urusan persampahan 

merupakan 

tanggungjawab multi 

stakeholder, dengan 

demikian diperlukan 

kegiatan koordinasi antar 

stakeholder selama satu 

tahun sehingga sistem 

pengelolaan persampahan 

dapat berjalan. Adapun 

bentuk kegiatan 

koordinasi perlu 

dijelaskan secara konkret 

sehingga dapat dinilai 

efisiensi anggaran. 

Lakukan 

verivikasi 

kepada 

penanggung 

jawab 

kegiatan 

perihal 

bentuk 

konkret 

kegiatan 

koordinasi. 

Penyusunan 

NSPK 

Persampahan 

75. - - - - V-7 

Pembanguna 

n sarana dan 

prasarana 

persampahan 

1.50 2.00 2.50 2.50 V-7 



- 65 - 

b. Penyusunan KKR Renstra-SKPD 

Formulir 3.5 

CONTOH FORMAT KKR REVIU DOKUMEN RENSTRA-SKPD 

No. Indeks KKR (2) 





REVIU 

RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA SKPD (6) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (7) 

Fokus Reviu 

(8) 


(9) 



(10) (11) 

Simpulan 

(12) 

Komentar 

(13) 

Petunjuk Pengisian Formulir 3.5 


(2) Diisi dengan Nomor Indeks KKR 

(3) Diisi dengan Nama Penyusun KKR dan tanggal Penyusunan 

(4) Diisi dengan Nama Pereviu KKR dan tanggal Pelaksanaan Reviu 

(5) Diisi dengan Nama Irban/Supervisor/ Pengendali Teknis Tim Reviu (yang berwenang 

menyetujui 

(6) Diisi dengan Nama SKPD yang direviu 

(7) Diisi dengan Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang direviu 

(8) Diisi dengan Fokus Reviu yang menjadi ruang lingkup KKR 

(9) Diisi dengan Langkah Kerja Reviu yang dipilih 

(10) Diisi dengan Judul KKR Pendukung untuk tiap langkah kerja reviu 

(11) Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung 

(12) Diisi dengan Kesimpulan Pelaksanaan Reviu 

(13) Diisi dengan Komentar Pereviu KKR atau pemberi persetujuan 


- 66 - 

BAB V 

PELAPORAN REVIU DOKUMEN RPJMD DAN RENSTRA SKPD 

Dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD yang begitu tebal dan kompleks memuat 

angka-angka, penjelasan dan perhitungan serta analisis yang begitu teknis, maka 

mustahil bagi seorang kepala daerah dapat meyakini sendiri bahwa substansi dan 

semua prosedur penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD tersebut telah 

benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan serta peraturan terkait 

lainnya. 

Maksud dan tujuan pelaporan hasil Reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD 

adalah untuk mengkomunikasikan hasil reviu kepada Ketua Tim Penyusun 

RPJMD/Kepala SKPD dan pejabat yang berwenang, serta dalam rangka 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyusunan dokumen telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

Pelaporan hasil reviu pada dasarnya mengungkapkan tujuan dan alasan 

pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang 

ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah 

dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Pelaporan 

hasil reviu disusun dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil 

Reviu (LHR). Tim Reviu harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu 

(KKR) dengan baik dan aman. 

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi APIP untuk membuat Pernyataan 

Telah Direviu, yang antara lain menyatakan bahwa reviu telab dilakukan atas 

rancangan akhir RPJMD dan Renstra SKPD dan dilaksanakan sesuai dengan 

pedoman pelaksanaan reviu dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD. 

5.1. Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR) 

Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR) dilakukan secara bebas tetapi terarah, 

dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan Reviu, 

Tim Reviu wajib menyusun Laporan Hasil Reviu. Prosedur penyusunan konsep LHR 

setiap tahapan sampai dengan penerbitannya, dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Konsep LHR disusun oleh Ketua Tim segera setelah pekerjaan lapangan selesai, 

dilengkapi dengan: 

1. Catatan Hasil reviu 

2. Copy Surat Tugas 

3. KKR 

4. Lembar Reviu Konsep LHR 


- 67 - 

b. Penyusunan Konsep LHR, memperhatikan: 

1. Kesesuaian bentuk dan susunan LHR dengan pedoman; 

2. Kelengkapan dokumen pendukung LHR; 

3. Kesesuaian materi LHR dan Catatan Hasil Reviu; 

4. Ketepatan Simpulan dan rekomendasi; 

c. Konsep LHR diserahkan oleh Ketua Tim kepada Dalnis/Irban/Supervisor 

selanjutnya disampaikan kepada Inspektur untuk mendapat persetujuan dan 

ditandatangani. 

d. LHR diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar, yang didistribusikan kepada: 

1. Gubernur/Menteri Dalam Negeri; 

2. Kepala Daerah 

3. Ketua Tim Penyusun RPJMD; 

4. Kepala SKPD; 

5. Arsip Inspektorat (Bagian Evaluasi); 

5.2. Penyusunan CHR DAN LHR 

a. Dokumen RPJMD 

1. Penyusunan CHR Dokumen RPJMD 

Penyusunan Catatan Hasil Reviu Dokumen RPJMD dilaksanakan oleh 

Ketua Tim dan dibahas bersama Tim Penyusun RPJMD. Catatan Hasil 

Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri dari simpulan 

strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah 

daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan, dengan format sebagai 

berikut: 


- 68 - 

Formulir 5.1 

CONTOH FORMULIR CATATAN HASIL REVIU (CHR) DOKUMEN RPJMD 

Inspektorat [Prov/Kab/Kota] (1) 

CATATAN HASIL REVIU 

RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD TAHUN (2) 

[PROV/KAB/KOTA] (3) 


- 69 - 

Inspektorat 

[Prov/Kab/Kota] (4) 




REVIU 

RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (8) 

Uraian Catatan Hasil Reviu 


Prosedur Penyusunan Dokumen RPJMD : 

Penyajian Dokumen RPJMD: 

(9) (10) 

BAB II 

Gambaran Umum Kondisi Daerah 

(11) (12) 

BAB III 

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka 

Pendanaan 

(13) (14) 

BAB V 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

(15) (16) 

BAB VI 

Strategi dan Arah Kebijakan 

(17) (18) 

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 

(19) (20) 

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan 

Pendanaan 

(21) (22) 

BAB IX 

Penetapan Indikator Kinerja Daerah 

(23) (24) 

REKOMENDASI 

(25) 

Sekretaris Daerah 

(Nama) 

NIP. .... (27) 

..........................., tgl/bln/tahun (26) 

Inspektur 

(Nama) 

NIP. .... (28) 


- 70 - 

Petunjuk Pengisian 

Formulir 5.1 CHR 


(2) Diisi dengan tahun periodesasi RPJMD (contoh Tahun 2016-2021) 



(5) Diisi dengan Nama Penyusun CHR dan tanggal Penyusunan 

(6) Diisi dengan Nama Pereviu CHR dan tanggal Pelaksanaan Reviu 

(7) Diisi dengan Nama Irban/Supervisor/Pengendali Teknis Tim Reviu (pejabat yang berwenang 

menyetujui) 

(8) Diisi dengan Nama Dokumen dan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta tahun periodesasi 

RPJMD yang direviu. 

Contoh: RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD KOTA AMBARAWA TAHUN 2016-20121 

(9) Diisi dengan catatan hasil reviu atas prosedur penyusunan dokumen RPJMD berupa temuan 

reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. 

(10) Diisi dengan nomor indeks KKR fokus reviu prosedur penyusunan dokumen RPJMD yang 

diberikan catatan hasil reviu . 

(11) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB II dokumen rancangan akhir RPJMD 

berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. 

(12) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB II yang diberikan catatan hasil reviu. 

(13) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB III dokumen rancangan akhir RPJMD 


(14) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB III yang diberikan catatan hasil reviu. 

(15) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB V dokumen rancangan akhir RPJMD 


(16) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB V yang diberikan catatan hasil reviu. 

(17) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB VI dokumen rancangan akhir RPJMD 


(18) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB VI yang diberikan catatan hasil reviu. 

(19) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB VII dokumen rancangan akhir RPJMD 


(20) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB VII yang diberikan catatan hasil reviu. 

(21) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB VIII dokumen rancangan akhir RPJMD 


(22) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB VIII yang diberikan catatan hasil reviu. 

(23) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB IX dokumen rancangan akhir RPJMD 


(24) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB IX yang diberikan catatan hasil reviu. 

(25) Diisi dengan rekomendasi berupa saran koreksi/perbaikan berdasarkan usulan pereviu. 

(26) Diisi dengan Nama ibukota Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dan tanggal 

penyusunan CHR. 

(27) Diisi dengan nama dan NIP pejabat Sekretaris Daerah yang menandatangani CHR selaku 

penanggung jawab Tim penyusun RPJMD. 

(28) Diisi dengan nama dan NIP Inspektur yang menandatangani CHR. 


- 71 - 

2. Penyusunan LHR Dokumen RPJMD 

Penyusunan LHR Dokumen RPJMD dilaksanakan oleh Ketua Tim, dengan 

format sebagai berikut: 

Formulir 5.2 

CONTOH LAPORAN HASIL REVIU (LHR) 


LAPORAN HASIL REVIU 

RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RPJMD TAHUN (2) 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (3) 

NOMOR LHR: (4) 

TANGGAL: (5) 


- 72 - 

LAPORAN HASIL REVIU DOKUMEN RPJMD TAHUN (2) 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (3) 

I. Ringkasan Eksekutif 

[Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu] 

1. Inspektorat provinsi/kabupaten/kota (3) sebagai Aparat Pengawasan Intern 

telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen RPJMD Tahun (2) 

provinsi/kabupaten/kota (3) berupa pengujian terbatas terhadap penyajian babbab 

dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Tahun (2) mulai dari tahap 

penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian 

dokumen RPJMD serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan 

keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan kepada 

Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas. 

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk 

menguji proses penyusunan penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir 

RPJMD Tahun (2) dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan 

mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang 

tidak terdapat dalam dokumen penyajian. 

2. Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. ........................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................................... 

5. dst 

II. 

Dasar Hukum 

[Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasar pelaksanaan reviu 

dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD, termasuk Surat Tugas Reviu] 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 311). 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 




3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan 



a. 

III. Tujuan Reviu 

IV. Ruang Lingkup Reviu 

V. Metodologi Reviu 

VI. Gambaran Umum 

VII. Uraian Hasil Reviu 

VIII. Apresiasi 


- 73 - 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman 


Tahun 2017. 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

6. Surat MDN Nomor ..... tanggal ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen 

RPJMD dan Renstra-SKPD. 

7. Surat Tugas Inspektur ........Nomor [diisi nomor surat tugas] tanggal [diisi tanggal 

surat tugas]. 

8. dst 


[Berisi mengenai tujuan reviu] 


[Berisi mengenai ruang lingkup reviu] 


[Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkah reviu dokumen RPJMD] 


[Berisi mengenai identitas objek reviu dan informasi kondisi perencanaan secara 

umum] 


[Berisi catatan hasil reviu] 


[Berisi mengenai Apresiasi terhadap objek reviu, pejabat/petugas yang aktif dan 

kooperatif mendukung tugas reviu] 

…………………., [Tanggal/Bulan/Tahun] (4) 

[Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota] (3) 

(Nama) 

NIP. (5) 


Formulir 5.2 LHR 


(2) Diisi dengan tahun periodesasi RPJMD (contoh Tahun 2016-2021) 



penandatanganan LHR 

(5) Diisi dengan nama dan NIP Inspektur yang menandatangani LHR. 


- 74 - 

b. Dokumen Renstra SKPD 

1. Penyusunan CHR Dokumen Renstra-SKPD 

Penyusunan Catatan Hasil Reviu Renstra-SKPD dilaksanakan oleh Ketua 

Tim dan dibahas bersama kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Catatan 

Hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri dari simpulan 

strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi satuan kerja yang 

perlu segera dilakukan perbaikan, dengan format sebagai berikut: 

Formulir 5.3 

CONTOH FORMULIR 

CATATAN HASIL REVIU (CHR) DOKUMEN RENSTRA SKPD 

Inspektorat [Prov/Kab/Kota] (1) 

CATATAN HASIL REVIU 

RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA-SKPD TAHUN (2) 

[NAMA SKPD] (3) 



- 75 - 

Inspektorat 

[Prov/Kab/Kota] (1) 




REVIU 

RANCANGAN AKHIR DOKUMEN RENSTRA-[NAMA SKPD] (3) TAHUN (2) 

Uraian Catatan Hasil Reviu 


Prosedur Penyusunan Dokumen Renstra-SKPD: 

(8) (9) 

Penyajian Dokumen RPJMD: 

BAB II 

Gambaran Layanan SKPD 

(10) (11) 

BAB IV 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

(12) (13) 

BAB V 

Rencana program dan kegiatan indikatif kinerja, kelompok 

sasaran dan pendanaan indikatif 

(14) (15) 

BAB VI 

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran 


(16) (17) 

REKOMENDASI 

(18) 

Kepala 


(Nama) 

NIP. .... (20) 

..........................., tgl/bln/tahun (19) 

Dalnis/Supervisor/Irban 

(Nama) 

NIP. .... (21) 


- 76 - 


Formulir 5.3 CHR 


(2) Diisi dengan tahun periodesasi Renstra-SKPD (contoh Tahun 2016-2021) 

(3) Diisi dengan Nama SKPD yang direviu 


(5) Diisi dengan Nama Penyusun CHR dan tanggal Penyusunan 

(6) Diisi dengan Nama Pereviu CHR dan tanggal Pelaksanaan Reviu 

(7) Diisi dengan Nama Irban/Supervisor/Pengendali Teknis Tim Reviu (pejabat yang 

berwenang menyetujui) 

(8) Diisi dengan catatan hasil reviu atas prosedur penyusunan dokumen Renstra-SKPD 


(9) Diisi dengan nomor indeks KKR fokus reviu prosedur penyusunan dokumen Renstra- 

SKPD yang diberikan catatan hasil reviu . 

(10) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB II dokumen rancangan akhir 

Renstra-SKPD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. 

(11) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB II yang diberikan catatan hasil 

reviu. 

(12) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB IV dokumen rancangan akhir 


(13) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB IV yang diberikan catatan hasil 

reviu. 

(14) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB V dokumen rancangan akhir 


(15) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB V yang diberikan catatan hasil 

reviu. 

(16) Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian BAB VI dokumen rancangan akhir 

RPJMD berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan. 

(17) Diisi dengan nomor indeks KKR atas penyajian BAB VI yang diberikan catatan hasil 

reviu. 

(18) Diisi dengan rekomendasi berupa saran koreksi/perbaikan berdasarkan usulan 

pereviu. 


penyusunan CHR. 

(20) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPD yang menandatangani CHR selaku 

penanggung jawab Tim penyusun Renstra-SKPD. 

(21) Diisi dengan nama dan NIP Irban/Supervisor/Pengendali Teknis yang 

menandatangani CHR. 


- 77 - 

2. Penyusunan LHR Dokumen Renstra-SKPD 

Penyusunan LHR Dokumen Renstra-SKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim, 

dengan format sebagai berikut: 

Formulir 5.4 

CONTOH LAPORAN HASIL REVIU (LHR) RENSTRA-SKPD 






NOMOR LHR: (5) 

TANGGAL: (6) 


- 78 - 





I. Ringkasan Eksekutif 

[Berisi Mengenai Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu] 

1. Inspektorat provinsi/kabupaten/kota (3) sebagai Aparat Pengawasan Intern 

telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Renstra SKPD [NAMA 

SKPD] (3) Tahun (2) provinsi/kabupaten/kota (3) berupa pengujian terbatas 

terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir Renstra-SKPD 

Tahun (2) mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap 

disahkan oleh Kepala Daerah. 

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian 

dokumen Renstra-SKPD serta memberikan keyakinan terbatas mengenai 

kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah 

perencanaan kepada Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen 

Renstra-SKPD yang berkualitas. 

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk 

menguji proses penyusunan penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir 

Renstra SKPD Tahun (2) dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan 

keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan halhal 

yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian. 

2. Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

3. ........................................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................................... 

5. ........................................................................................................................................................... 

6. dst 

II. 

Dasar Hukum 

[Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasar pelaksanaan reviu 

dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD, termasuk Surat Tugas Reviu] 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 311). di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Tahun 2016. 


- 79 - 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 




3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan 



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman 


Tahun 2017. 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

6. Surat MDN Nomor ..... tanggal ..... tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen 

RPJMD dan Renstra-SKPD. 

7. Surat Tugas Inspektur ........Nomor [diisi nomor surat tugas] tanggal [diisi tanggal 

surat tugas]. 

8. dst 


[Berisi mengenai tujuan reviu] 


[Berisi mengenai ruang lingkup reviu] 


[Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkah reviu dokumen RPJMD] 


[Berisi mengenai identitas objek reviu dan informasi kondisi perencanaan secara 

umum] 


[Berisi catatan hasil reviu] 


[Berisi mengenai Apresiasi terhadap objek reviu, pejabat/petugas yang aktif dan 

kooperatif mendukung tugas reviu] 

…………………., [Tanggal/Bulan/Tahun] (4) 

Inspektur [Provinsi/Kabupaten/Kota] (1) 

(Nama) 

NIP. (5) 

Pengisian 

Formulir 5.4 LHR Renstra-SKPD 


(2) Diisi dengan tahun periodesasi Renstra-SKPD (contoh Tahun 2016-2021) 

(3) Diisi dengan Nama SKPD berkenaan 


penandatanganan LHR 

(5) Diisi dengan nama dan NIP Inspektur yang menandatangani LHR. 


- 80 - 

BAB VI 

PENUTUP 

Pedoman ini merupakan acuan bagi seluruh APIP provinsi/kabupaten/kota 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pemerintahan daerah 

dalam melaksanakan reviu RPJMD dan Renstra-SKPD agar menghasilkan dokumen 

perencanaan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

pembangunan jangka menengah daerah. 

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Agustus 2016

20160923043901_PedomanREVIU-RPJMD-31-Agustus-2016-OFFICE-OK

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?