Full Report - PKAI-LAN - Lembaga Administrasi Negara

Model Vitalisasi Usaha Kecil Menengah di Berbagai Negara
(Models of Vitalizing Small- Medium Enterprises in Various Countries)
PUSAT KAJIAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2001
1

KATA PENGANTAR
Laporan ini merupakan hasil akhir Kajian Model Vitalisasi Usaha Kecil
Menengah diberbagai negara. Dalam kajian ini dibahas mengenai model konsep
kebijakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dikembangkan di Thailand,
Indonesia, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan Amerika. Selain itu juga dibahas
analisis konsep kebijakan pengembangan UKM dan rekomendasi kebijakan
pengembangan UKM yang perlu dipertimbangkan dalam rangka penerapannya di
Indonesia.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengembangan
UKM di beberapa negara dan alternatif strategi kebijakan pengembangan UKM yang
dapat diimplementasikan dalam kerangka pengembangan UKM di Indonesia.
Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedutaan besar
Thailand, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Amerika, kedutaan negara sahabat
lainnya dan instansi yang terkait dengan UKM seperti MenegKop dan PKM, the ASIA
Foundation, yang telah memberikan data dan informasi baik berupa makalah, buku, dan
laporan maupun melalui wawancara dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.
Semoga hasil kajian yang tertuang dalam naskah laporan ini memberi manfaat
yang baik bagi masyarakat luas, khususnya bagi para pengambil keputusan di tingkat
pemerintah pusat dan daerah.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
Jakarta, Desember 2001
Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan
Administrasi Pembangunan dan Otomasi
Administrasi Negara
Drs. Idup Suhady, Msi.
i

EXECUTIVE SUMMARY
Kajian Model Vitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Berbagai
Negara bertujuan untuk mengkaji konsep kebijakan dan penerapan
pengembangan UKM di berbagai negara serta merumuskan model vitalisasi
UKM yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Dalam kajian ini dibahas konsep
kebijakan pengembangan UKM di Thailand, Indonesia, Jepang, Taiwan, Korea
Selatan, Malaysia dan Amerika Serikat dan penerapannya di negara tersebut.
Hasil analisis komparatif dan rekomendasi kajian adalah seperti dipaparkan
dibawah ini.
Upaya untuk menghilangkan peminggiran (marjinalisasi) terhadap usaha kecil
dan menengah (UKM) di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara. Pada
dasarnya marjinalisasi UKM ini merupakan persoalan aksesibilitas dan
akomodasi terhadap perumusan kebijakan-kebijakan publik yang dapat
dihilangkan kalau pemerintah, melakukan presures (tekanan-tekanan) yang
efektif terhadap upaya tersebut, sehingga produk kebijakan yang dihasilkan tidak
selalu merugikan UKM.
Lemahnya tekanan-tekanan terhadap perumus kebijakan publik agaknya
terkait dengan pemahaman tentang UKM itu sendiri yang masih simpang siur.
Beragamnya pemahaman, terutama definisi UKM yang dikeluarkan BPS, BI,
Depperindag, BKPM dan UU No. 9 tahun 1995, menjadi salah satu faktor yang
membuat sektor ini terkesampingkan. Di negara lain, seperti Thailand, Jepang,
Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia, definisi UKM amat jelas dibedakan dari
segi batas jumlah tenaga kerja dan jumlah modal yang dimiliki oleh UKM, kecuali
Amerika Serikat yang hanya membatasi dari segi jumlah tenaga kerjanya saja.
Peminggiran UKM tersebut merupakan suatu hal yang amat ironis karena
UKM menyangkut kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat sehubungan
dengan peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari jumlah
rata-rata UKM dibeberapa negara yang telah disebutkan di atas adalah lebih dari
90% dari total keseluruhan kegiatan usaha dibidang ekonomi. Selain itu sektor
UKM memberikan kontribusi yang nyata dalam penambahan PDB negara –
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
ii

negara tersebut. Dengan demikian peran UKM sangat vital dalam pertumbuhan
perekonomian suatu negara.
Kebijakan pengembangan UKM di Indonesia memiliki perbedaan dan
persamaan dengan kebijakan yang diterapkan di Thailand, Jepang, Taiwan,
Korea Selatan, Malaysia dan Amerika Serikat. Secara umum perbedaan
kebijakan pengembangan UKM terdiri dari segi pendanaan dan keuangan,
teknologi dalam rangka peningkatan kualitas produk, pemasaran dan promosi
produk UKM, serta pengembangan sumber daya manusia sektor UKM.
Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah adanya institusi
tersendiri yang menangani kebijakan UKM di beberapa negara, seperti Small
Medium Business Administration - SMBA (Korea Selatan), Small Medium
Enterprises Administration - SMEA (Taiwan), Small Business Administration -
SBA (Amerika), Small Medium Industry Development Cooperation - SMIDEC
(Malaysia), SME promotion commision (Thailand) dan Japan Small Medium
Enterprise Corporation - JASMEC (Jepang), sedangkan di Indonesia ada dua
yaitu MenegKop dan PKM dan Depperindag, yang kadangkala menimbulkan
dualisme kebijakan yang saling tumpang tindih.
Selain itu beberapa negara melibatkan universitas dan lembaga penelitian
dalam mengembangkan UKM seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan
Thailand. Indonesia, Malaysia dan Amerika belum sepenuhnya melibatkan
peran universitas dan lembaga penelitian dalam pengembangan UKM.
Dari segi pendanaan dan keuangan, usaha besar di Jepang, Taiwan, Korea
Selatan, Malaysia dan Amerika Serikat memberikan bantuan dana kepada UKM
selain dari APBN, dan dana masyarakat. Sedangkan UKM di Thailand mendapat
bantuan pendanaan dari sektor perbankan dalam dan luar negeri. UKM di
Indonesia mendapatkan bantuan dari sektor perbankan dan laba BUMN.
Program kegiatan pendanaan UKM yang dilaksanakan di Indonesia berupa
pemberian kredit secara umum dan insentif pajak, sedangkan Thailand, Taiwan,
Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Amerika mempunyai program yang lebih
variatif, seperti insentif investasi, dana pemulihan ekonomi, dan SME equity fund
(Thailand), subsidi bunga, kredit modal usaha, jaminan kredit (Jepang, Korea
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
iii

Selatan, Taiwan dan USA), kredit investasi, (Jepang, Taiwan, Korea Selatan),
subsidi nilai tukar (Korea Selatan) pendanaan perdagangan, bantuan promosi
ekspor (USA), bantuan perencanaan dan pengembangan usaha, kredit
peningkatan kualitas produk, bantuan rehabilitasi usaha (Malaysia).
Dari segi pengembangan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas
produk, Indonesia menggalakkan penggunaan teknologi yang berorientasi
kepada teknologi tepat guna dan teknologi informasi. Sedangkan Thailand,
Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan Amerika penggunaan teknologi
UKM berorientasi kepada teknologi modern dan high technology yang
mengedepankan inovasi serta hak kekayaan intelektual dan paten.
Dari segi pemasaran dan promosi produk UKM, Indonesia dan Thailand
belum sepenuhnya beorientasi pada pemasaran produk untuk orientasi ekspor,
namun masih mengandalkan pasar domestik. Sedangkan Jepang, Taiwan,
Korea Selatan, Malaysia dan Amerika seimbang dalam memasarkan dan
mempromosikan produknya baik kepada pasar domestik maupun pasar
internasional (export oriented). Pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-
commerce sudah diterapkan oleh Amerika, Taiwan, Jepang dan Korea Selatan.
Sedangkan Indonesia, Thailand dan Malaysia masih menjajagi pemakaian e-
commerce dalam pemasaran UKM.
Dari segi pengembangan sumber daya manusia UKM, Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) bagi pegawai UKM merupakan hal yang dominan dilakukan
oleh semua negara pembanding. Dalam meningkatkan kualitas SDM- nya
Indonesia dan Thailand masih memfokuskan pada peningkatan jiwa
kewirausahawan dan Diklat ekspor. Sedangkan Jepang, Taiwan, Korea Selatan,
Malaysia dan Amerika sudah mengarah kepada Diklat yang sifatnya lebih tinggi
tingkatannya, misalnya Diklat konsultansi (Thailand, Jepang, Taiwan, dan
Amerika), Training of Trainers (TOT) (Jepang dan Taiwan), Diklat pemanfaatan
teknologi maju (Korea Selatan, Malaysia dan Amerika), Diklat pemberdayaan
UKM bagi wanita (Taiwan dan Amerika), dan Diklat kepemimpinan (Amerika).
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
iv

Dari paparan komparatif di atas rekomendasi strategi kebijakan
pengembangan UKM yang perlu dipertimbangkan untuk dapat diterapkan oleh
pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Rekomendasi kebijakan untuk tataran konsep kebijakan pengembangan UKM
di Indonesia. Rekomendasi kebijakan jangka pendek adalah diperlukan
koordinasi antar institusi pemerintah untuk tetap memiliki konsistensi dalam
membuat konsep kebijakan. Sedangkan dalam jangka panjang perlu adanya
perubahan terhadap undang-undang usaha kecil yang memasukan platform
kebijakan dan yang melibatkan semua stakeholders (pihak terkait).
2. Rekomendasi kebijakan pandangan umum terhadap kebijakan
pengembangan UKM. Dalam jangka pendek pemerintah perlu membedakan
dengan jelas apakah kebijakan UKM adalah kebijakan ekonomi atau
kebijakan kesejahteraan. Sedangkan kebijakan jangka panjangnya UKM
harus dipandang sebagai unit ekonomi yang dilakukan dengan pendekatan
bisnis.
3. Rekomendasi kebijakan institusi pemerintah. Rekomendasi kebijakan jangka
pendeknya adalah perlu adanya koordinasi yang intensif antara Menteri
Negara dan departemen yang menangani UKM. Sedangkan dalam jangka
panjangnya hanya ada satu institusi yang menjadi pembuat kebijakan UKM.
4. Rekomendasi kebijakan peran pemerintah dalam pengembangan UKM.
Rekomendasi kebijakan jangka pendeknya adalah masalah teknis UKM dapat
diberikan kepada institusi profesional, misalnya pihak universitas atau swasta.
Peran pemerintah hanya sebagai fasilitator bagi pengembangan UKM.
Sedangkan dalam jangka panjang pemerintah perlu mendukung keterlibatan
universitas dan swasta dalam mengembangkan UKM agar tercapai efektifitas
dan efisiensi usaha.
5. Rekomendasi kebijakan pasar terbuka. Dalam jangka pendek pemerintah
Indonesia perlu mempromosikan konsep dan ide tentang pasar bebas
terhadap UKM. Dalam jangka panjang pemerintah perlu mengusahakan agar
UKM secara bertahap mengarahkan pemasaran produknya kepada pasar
regional dan global.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
v

6. Rekomendasi kebijakan perdagangan domestik. Dalam jangka pendek
pemerintah perlu mengurangi masalah perdagangan antar pulau dan antar
daerah. Sedangkan dalam jangka panjang pemerintah perlu menerbitkan
undang-undang perdagangan domestik untuk mengurangi atau
menghilangkan gangguan-gangguan dalam melakukan usaha perdagangan.
7. Rekomendasi kebijakan pembentukan asosiasi dan kamar dagang. Dalam
jangka pendek KADIN harus memberikan kewenangan kepada KADINDA
untuk membantu mengembangkan UKM di daerah. Sedangkan dalam jangka
panjang pemerintah diharapkan dapat mendukung usaha untuk mendirikan
asosiasi terutama asosiasi UKM.
8. Rekomendasi kebijakan pemberian bantuan keuangan bagi UKM. Dalam
jangka pendek pemberian kredit kepada UKM agar dilakukan secara
profesional. Sedangkan dalam jangka panjang pemerintah perlu mendukung
pertumbuhan institusi keuangan yang efisien dan tidak diskriminatif kepada
UKM.
9. Rekomendasi kebijakan status hukum UKM. Dalam jangka pendek
pemerintah pusat perlu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
untuk dapat memberikan ijin usaha. Sedangkan dalam jangka panjang
pemberian ijin perlu dirubah menjadi pemberian register atau tanda daftar
usaha kecuali untuk usaha tertentu.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
vi

Daftar Isi
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... I
EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................................................................... II
DAFTAR ISI..............................................................................................................................................VII
DAFTAR TABEL....................................................................................................................................... IX
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................................................................1
1.1. LATAR BELAKANG...............................................................................................................................1
1.2. PERUMUSAN MASALAH ........................................................................................................................2
1.3. TUJUAN.................................................................................................................................................2
1.4. SASARAN...............................................................................................................................................3
1.5. OUTPUT DAN MANFAAT.......................................................................................................................3
1.6. METODE KAJIAN..................................................................................................................................3
1.7. JADWAL PELAKSANAAN......................................................................................................................5
1.8. SISTEMATIKA ......................................................................................................................................5
BAB. II KERANGKA TEORI .....................................................................................................................6
2.1. TINJAUAN UMUM .................................................................................................................................6
2.2. DEFINISI MODEL VITALISASI UKM....................................................................................................9
2.3. FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH. ...................15
BAB. III KONSEP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI
BERBAGAI NEGARA ...............................................................................................................................17
3. 1 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH...............................17
3. 2. KONSEP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM DI THAILAND ...........................................................17
3.2.1. Gambaran Umum UKM di Thailand. ..........................................................................................17
3.2.2. Undang-Undang Promosi UKM..................................................................................................19
3.2.3. Masalah yang dihadapi UKM dalam melakukan kegiatan usahanya..........................................19
3.2.4. Kebijakan pemerintah Thailand dalam pengembangan UKM. ...................................................20
3.2.5. Pelajaran yang dapat diambil dari Pengembangan UKM di Thailand.......................................22
3.3. KONSEP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM DI INDONESIA ...........................................................22
3.3.1. Gambaran Umum UKM di Indonesia..........................................................................................22
3.3.2. Kendala dan Peluang ..................................................................................................................23
3.3.3. Strategi Kebijakan Pengembangan UKM....................................................................................24
3.3.4. Pelajaran yang dapat diambil dari Pengembangan UKM di Indonesia .....................................28
3.4.KONSEP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM DI JEPANG..................................................................29
3.4.1. Gambaran Umum UKM di Jepang..............................................................................................29
3.4.2. Dasar-dasar Penetapan Kebijakan UKM di Jepang. ..................................................................29
3.4.3. Kerangka Dasar Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Pengembangan UKM..........................30
3.4.4. Dasar Hukum UKM di Jepang. ...................................................................................................31
3.4.5. Implementasi Kebijakan Pengembangan UKM di Jepang ..........................................................32
3.4.6. Pelajaran yang dapat diambil dari Pengembangan UKM di Jepang..........................................33
3.5. KONSEP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM DI TAIWAN................................................................33
3.5.1. Gambaran Umum UKM di Taiwan. ............................................................................................33
3.5.2. Konsep Kebijakan Pengembangan UKM di Taiwan ...................................................................36
3.5.3. Pelajaran yang dapat diambil dari Pengembangan UKM di Taiwan. ........................................43
3.6. KONSEP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM DI KOREA SELATAN .................................................43
3.6.1. Gambaran Umum UKM di Korea Selatan...................................................................................43
3.6.2. Arah Kebijakan Umum Pengembangan UKM.............................................................................46
3.6.3. Kebijakan Pemberian Bantuan kepada UKM..............................................................................46
3.6.4. Pelajaran yang dapat diambil dari Pengembangan UKM di Korea Selatan ..............................54
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
vii

3. 7. KONSEP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM DI MALAYSIA..........................................................54
3.7.1. Gambaran Umum UKM di Malaysia...........................................................................................54
3.7.2. Kebijakan Pengembangan UKM di Malaysia .............................................................................55
3.7.3. Pelajaran yang dapat diambil dari pengembangan UKM di Malaysia.......................................58
3.8. KONSEP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM DI AMERIKA SERIKAT. .............................................58
3.8.1. Gambaran umum UKM di Amerika Serikat.................................................................................58
3.8.2. Strategi Kebijakan pengembangan UKM di Amerika..................................................................60
3.8.3. Beberapa fakta dan data tentang UKM di Amerika. ..................................................................63
3.8.4. Pelajaran yang dapat diambil dari pengembangan UKM di Amerika Serikat............................64
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM .................................66
DI BEBERAPA NEGARA..........................................................................................................................66
4.1. ANALISIS KOMPARATIF VITALISASI UKM ......................................................................................66
4.2. ANALISIS KOMPARATIF KONSEP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM...........................................68
BAB V PENUTUP .......................................................................................................................................79
5.1. KESIMPULAN ......................................................................................................................................79
5.2. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM DI INDONESIA .................................................81
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................................................85
LAMPIRAN..................................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
viii

DAFTAR TABEL
TABLE 1 . TAHAPAN DAN OPERASIONALISASI KAJIAN .....................................................................................3
TABLE 2 . KENDALA DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH PENDANAAN UKM .........................................13
TABLE 3. KERANGKA PIKIR MODEL VITALISASI UKM..................................................................................16
TABLE 4. DEFINISI UKM DI THAILAND..........................................................................................................18
TABLE 5. PERUBAHAN DASAR HUKUM UKM DI JEPANG ...............................................................................31
TABLE 6 . ECONOMIC GROWTH RATE IN THE ASIAN COUNTRIES, 1999...........................................................34
TABLE 7. PINJAMAN KHUSUS BAGI UKM TAIWAN ........................................................................................40
TABLE 8. DEFINISI UKM DI KOREA SELATAN................................................................................................44
TABLE 9. JUMLAH PEKERJA UKM DI KOREA SELATAN .................................................................................45
TABLE 10. JUMLAH UKM DI KOREA SELATAN ..............................................................................................45
TABLE 11. INDUSTRIAL AND TECHNICAL ASSISTANCE FUND MATCHING FUND ............................................58
TABLE 12. REKOMENDASI MODEL VITALISASI UKM DI INDONESIA..............................................................84
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
ix

Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
x

1.1. Latar Belakang
BAB I
PENDAHULUAN
Berbagai paket kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis tahun
1997 lebih difokuskan pada struktur konglomerasi sebagai ‘soko guru’
perekonomian nasional. Hal ini diindikasikan oleh berbagai program pemerintah
yang ditujukan untuk pemulihan kembali kegiatan ekonomi berbasis
konglomerasi. Misalnya, program rekapitalisasi perbankan dan restrukturisasi
utang swasta sebagai program utama yang memerlukan biaya ekonomi yang
sangat mahal (very high cost economy).
Output yang diharapkan dari program pemberdayaan ekonomi berbasis
konglomerasi ini adalah tercapainya langkah privatisasi yaitu pemerintah akan
menerima hasil dari penjualan aset-aset yang sangat diharapkan dapat dibeli
pihak asing. Dengan demikian sangat dimungkinkan apabila beberapa
perusahaan besar yang merupakan penyangga utama (main buffer)
perekonomian Orde Baru dapat habis terjual kepada pihak asing.
Dengan berkembangnya trend perubahan status kepemilikan mayoritas
perusahaan berskala besar menjadi milik pihak asing, maka pelaku (actor)
perekonomian nasional yang masih tersisa adalah sektor-sektor ekonomi rakyat
yang terdiri dari usaha kecil dan menengah (small & medium enterprises) yang
mencakup sektor pertanian dan industri manufaktur yang luas, yang relatif
terhindar dari krisis. Sektor ini menjadi tumpuan harapan publik sehingga
reformasi ekonomi perlu diorientasikan pada transformasi ekonomi yang lebih
mengedepankan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain itu sektor UKM
mempunyai andil yang sangat besar dalam perekonomian nasional karena dinilai
telah mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi
yang luas kepada masyarakat. Sektor UKM juga mempunyai kemampuan untuk
berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat
pada masa krisis. Oleh karenanya, peran UKM perlu diperluas agar sektor UKM
dapat semakin tumbuh dan berkembang menjadi kuat dan mandiri.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
1

Sebagai bahan perbandingan, pesatnya perkembangan usaha kecil dan
menengah di Jepang dan Amerika Serikat menyebabkan sektor ini dapat
menjadi salah satu pilar ekonomi negara tersebut. UKM di Jepang memberikan
kontribusi yang besar terhadap perusahaan berskala besar dalam mendorong
daya saing ekonomi bangsa (national competitiveness). Kondisi ini dapat dicapai
melalui suatu paket kebijakan yang dapat mendorong peran UKM sehingga
memiliki peran yang vital dalam perekonomian negara. Sehubungan dengan hal
tersebut diatas maka upaya pengembangan UKM di Indonesia dapat meniru
(benchmark) model vitalisasi usaha kecil dan menengah di negara lain (seperti
Jepang dan Amerika Serikat) yang telah memiliki usaha kecil dan menengah
yang kuat dalam perekonomian negaranya.
Atas dasar hal di atas, Lembaga Administrasi Negara memandang perlu
untuk melakukan kajian tentang model vitalisasi UKM di berbagai negara
sebagai bahan rekomendasi kebijakan pengembangan UKM di Indonesia.
1.2. Perumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang
dibahas dalam kajian ini adalah:
a. Bagaimanakah konsep kebijakan dan penerapan pengembangan UKM di
berbagai negara?
b. Bagaimanakah model vitalisasi UKM yang dapat diaplikasikan di Indonesia?
1.3. Tujuan
Kajian model vitalisasi UKM dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran
yang komprehensif berupa perbandingan berbagai model kebijakan
pengembangan UKM serta penerapan yang dilaksanakan di berbagai negara.
Adapun tujuan kajian ini adalah untuk:
1. Mengkaji konsep kebijakan pengembangan UKM serta penerapannya di
berbagai negara
2. Merumuskan model vitalisasi UKM yang dapat diaplikasikan di Indonesia.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
2

1.4. Sasaran
Adapun sasaran dari kajian ini adalah terumuskannya berbagai alternatif
strategi pengembangan UKM dalam rangka vitalisasi peran sektor tersebut.
1.5. Output dan Manfaat
Keluaran (output) dan manfaat dari kajian ini adalah tersedianya:
1. Gambaran mengenai pengembangan UKM di berbagai negara
2. Alternatif strategi kebijakan pengembangan UKM yang dapat
diimplementasikan dalam kerangka pengembangan UKM di Indonesia
1.6. Metode kajian.
Kajian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan
analisis komparatif tentang model vitalisasi UKM di berbagai negara. Analisis
komparatif ini dilakukan dengan cara menganalisis beberapa parameter yang
dipandang sebagai determinan terhadap pengembangan UKM sehingga
diharapkan tersedianya gambaran secara menyeluruh model vitalisasi UKM
tersebut termasuk persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang
terdapat dalam parameter tertentu (Sarundajang, 2001).
Adapun tahapan-tahapan dan operasionalisasi kegiatan yang dilakukan
dalam rangka pelaksanaan kajian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.
Table 1 . Tahapan dan Operasionalisasi Kajian
No. TAHAP KEGIATAN OUTPUT
1. Pengumpulan kepustakaan
dan dokumentasi
2. Penyusunan Research
Design / dan kelengkapan
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
• Mengumpulkan text book,
karya tulis dan dokumen
yang berhubungan dengan
UKM
• Korespondensi
• Menyusun research design,
instrumen penelitian, dan
3
• Terkumpulnya berbagai text
book, karya tulis, dan berbagai
dokumen tentang UKM
• Tersusunnya kerangka pikir
kegiatan kajian
•
• Tersusunnya research design,
instrumen penelitian

persiapan penelitian
(laporan awal)
3. Studi banding/komparatif
melalui seminar Model
Vitalisasi UKM di
Berbagai Negara
bahan kelengkapannya
sebagai laporan pertama
hasil kajian teoritis
• Melakukan studi banding
dan komparasi tentang
model vitalisasi UKM di
beberapa negara
4. Analisis komparatif • Mengidentifikasi dan
klasifikasi model vitalisasi
UKM dibeberapa negara
• Mengidentifikasi hambatan
dalam pengembangan UKM
di Indonesia
5. Penulisan dan Penyusunan
Laporan akhir Sementara
• Menganalisis hasil studi
banding
• Menganalisis strategi
kebijakan pengembangan
UKM yang dapat
diterapkan di Indonesia
6. Ekspose hasil kajian • Memaparkan analisis hasil
kajian (Laporan Akhir
Sementara) pada forum
pimpinan LAN
7. Penulisan Laporan Akhir
(Final Report)
♦ Merevisi Laporan Akhir
Sementara berdasarkan hasil
ekspose yang dilaksanakan
Narasumber dalam kajian ini meliputi :
• Tersusunnya laporan awal
kajian
4
• Tersusunnya laporan yang berisi
model vitalisasi UKM di
beberapa negara
• Tersusunnya laporan gambaran
empiris mengenai
pengembangan UKM di
beberapa negara
• Teridentifikasinya hambatan
bagi pengembangan UKM di
Indonesia
• Tersusunnya Laporan akhir
sementara dan rekomendasi
kebijakan sebagai bahan ekpose
• Terkumpulnya berbagai
masukan, kritik dan saran bagi
penyempurnaan laporan akhir
kajian
♦ Tersusunnya Laporan Akhir
Kajian dan rekomendasi
kebijakan model vitalisasi UKM
- Duta besar dan perwakilan dari kedutaan besar Jepang, Korea Selatan,
Thailand, Amerika Serikat (The Asia Foundation), dan Malaysia
- Pejabat Instansi pemerintah yang terkait dengan pengembangan UKM
- Pejabat struktural dan fungsional LAN yang mempunyai kompetensi dalam
bidang UKM
Adapun negara-negara yang menjadi pembanding dalam kajian ini
adalah: (1).Thailand; (2). Indonesia; (3). Jepang; (4). Taiwan; (5). Korea Selatan;
(6). Malaysia; dan (7). Amerika
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara

1.7. Jadwal Pelaksanaan.
Pelaksanaan kajian ini berjangka waktu 9 (sembilan) bulan pada tahun
anggaran 2001.
1.8. Sistematika
Laporan hasil kajian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab. I,
pendahuluan yang memuat latar belakang kajian, perumusan masalah, maksud
dan tujuan, sasaran, output dan manfaat kajian, metode kajian, jadwal
pelaksanaan dan sistematika penulisan. Bab. II, memuat tinjauan pustaka yang
berisi tentang tinjauan umum UKM, definisi-definisi dan kerangka kajian model
vitalisasi UKM di berbagai negara. Bab. III, mengenai konsep kebijakan
pengembangan UKM di berbagai negara yang mengulas berbagai konsep
kebijakan UKM di berbagai negara. Bab. IV, analisis perbandingan strategi
kebijakan pengembangan UKM dibeberapa negara. Bab. V, penutup yang
membahas kesimpulan model vitalisasi UKM dibeberapa negara dan
rekomendasi strategi kebijakan UKM.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
5

2.1. Tinjauan Umum
BAB. II
KERANGKA TEORI
Selama dua dekade sektor manufaktur Indonesia yang didominasi oleh UKM
mengalami pertumbuhan yang sangat cepat yaitu rata-rata 12 % per tahun pada
periode tahun 1965 – 1980 dan 12,7 % per tahun pada periode 1980- 1989
(Thee Kian Wie, 1993, hal. 1). Selain itu sektor ini pada tahun 1992 telah
menyumbangkan lebih dari 20% terhadap Gross Domestic Product Indonesia
(GDP) dan juga memberikan peningkatan kontribusi terhadap nilai tambah dan
ekspor sektor manufaktur dunia. Oleh karena prestasi Indonesia dalam
peningkatan sektor manufaktur tersebut dibandingkan dengan negara
berkembang lainnya, maka Indonesia dianggap sebagai negara yang mendekati
standar Newly Industrialized Country (NIC) versi Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) dan versi Prof. Bela Balassa pada tahun
1990 (Ezaki, 1991).
Peningkatan status Indonesia pada tataran internasional tersebut tidak
terlepas dari peran usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia yang telah
memberikan kontribusi ekspor terbesar pada masa krisis yaitu ekspor tekstil dan
produk tekstil, mebel, mainan anak-anak, kerajinan kulit, rotan dan kelapa sawit
(Kompas, 20-2-2001). Selain itu UKM juga mempunyai peranan yang penting
dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja dan ekspor. Sebagai contoh
di Jawa Tengah jumlah UKM mencapai lebih dari 1.747.266 unit usaha atau
meliputi 30% dari potensi ekonomi di Indonesia dengan nilai ekspor sebesar
1.155 milyar dolar AS pada tahun 1998 dan mampu menyerap lebih dari 7.000
tenaga kerja pada tahun 1997-1998 (Republika, 18-3-2000). Hal ini sesuai
dengan laporan Bank Dunia (2001) bahwa UKM lebih cenderung memusatkan
diri pada peningkatan kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja.
Selain itu pengembangan UKM memegang peranan penting tidak hanya
dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan tetapi juga sebagai
promosi bagi terjalinnya masyarakat yang lebih pluralis. Oleh karenanya perlu
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
6

ada pendekatan baru dalam meningkatkan efektifitas strategi dan program
pemerintah dalam rangka mendukung pengembangan UKM. Tantangan besar
dalam mengembangkan UKM adalah membangun keberhasilan pengelolaan
lembaga keuangan mikro (LKM), meningkatkan kegiatan keuangan UKM dan
penyediaan jasa non financial kepada UKM (Ismawan, 2001).
World Bank (2001) memberikan petunjuk tentang prinsip dasar strategi
pengembangan UKM yaitu :
a. Menciptakan lapangan usaha. Faktor utama keberhasilan pengembangan
strategi UKM adalah penyiapan lingkungan usaha yang dapat membantu
UKM berkompetisi dalam lapangan usaha yang sama, baik produk maupun
jasanya. Untuk membangun lapangan usaha tersebut, pemerintah perlu
mengevaluasi kembali pendanaan dan manfaat regulasi yang berlaku dan
hambatan pengembangan UKM. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk
melaksanakan regulasi yang dibutuhkan UKM secara fleksibel dan
menerapkan kebijakan kompetisi dan proteksi barang untuk membuka
peluang pasar bagi UKM.
b. Menentukan kebijakan pengeluaran publik dengan memanfaatkan sumber
daya publik secara efektif. Pemerintah perlu mendesain suatu strategi yang
jelas dan terkoordinasi bagi pengembangan UKM yang tepat dan adil serta
efisien memisahkan tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Kebijakan pengeluaran
publik perlu diarahkan pada target sumber daya dan jasa yang diminati oleh
pasar dan ada justifikasi yang jelas atau pertimbangan keadilan bagi
penggunaan sumber daya publik tersebut. Dengan menggunakan metodologi
keuangan mikro dan operasionalisasi pelayanan maka perkembangan UKM
dapat dinilai berdasarkan kriteria kinerja, efektifitas biaya, kelanggengan
keuangan dan dampak pelayanannya kepada publik.
c. Mendorong keterlibatan swasta dalam menyediakan layanan keuangan dan
layanan lainnya. Di beberapa negara berkembang, UKM tidak mempunyai
akses terhadap institusi atau lembaga yang dapat membantu UKM sesuai
dengan kebutuhan UKM tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memastikan
bahwa UKM memiliki akses yang besar terhadap institusi atau lembaga
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
7

antuan tersebut dalam rangka mengembangkan UKM. Oleh karenanya
pemerintah perlu berusaha untuk mengembangkan pasar yang dikelola
swasta yang layanannya sesuai dengan kebutuhan UKM yang mendorong
pengembangan pasar baik dari segi penawaran dan permintaan (supply dan
demand).
Sehubungan dengan prinsip dasar tersebut dalam rangka mengembangkan
UKM, Sri Mulyani Indrawati (1997) menyarankan agar pemerintah perlu
mengadakan intervensi kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk
meningkatkan peran UKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Intervensi
yang perlu dilakukan pemerintah adalah pada:
a. Kebijakan kredit. Kebijakan pemberian kredit kepada UKM ini merupakan
bagian dari kebijakan keuangan UKM (financial policy) yang dikeluarkan oleh
pemerintah melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan
bagi bank komersial baik bank domestik maupun bank asing untuk
mengalokasikan dana kredit untuk UKM sebesar 20% dari total keseluruhan
dana kreditnya. Pemberian alokasi kredit ini harus sesuai dengan harga
pasar dan tanpa ada bantuan subsidi bunga dari pemerintah.
b. Kebijakan kompetisi dan proteksi. Kebijakan ini dipandang sebagai bagian
dari kebijakan untuk memasarkan dan mempromosikan produk UKM
(marketing and promotion product) dan juga sebagai perlindungan bagi UKM.
UKM selalu menghadapi ketidakadilan dalam berkompetisi dengan usaha
besar karena Indonesia belum mempunyai kebijakan kompetisi atau
kebijakan anti monopoli.
c. Kebijakan kemitraan dan jaringan usaha. Melalui kebijakan ini pemerintah
mendorong agar usaha besar bermitra dengan UKM karena seperti kita
ketahui usaha besar lebih maju dalam berbagai hal seperti tingkat
produktifitas, penggunaan teknologi dan tingkat efisiensi.
d. Kebijakan alokasi dana 5% dari BUMN kepada UKM. Pemerintah Indonesia
juga perlu mengeluarkan peraturan yang mewajibkan BUMN mengalokasikan
dananya sebesar 5% untuk pengembangan dan kemandirian UKM.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
8

e. Kebijakan usaha besar menjual stok barang kepada UKM. Strategi kebijakan
lain untuk membantu mengembangkan UKM adalah pemerintah berusaha
untuk mendorong agar usaha besar yang sudah go public mau menjual stok
barangnya kepada UKM. Dengan demikian akan terjalin sinergi yang
mutualisme antara usaha besar dan UKM.
Walaupun demikian banyak kendala yang dihadapi UKM dalam rangka
peningkatan dan pengembangan UKM. Oleh karena itu perlu adanya kajian
tentang intervensi pemerintah di berbagai negara terhadap pengembangan UKM
dalam hal kebijakan financial, pengembangan sumber daya manusia, kualitas
produk dan juga promosi atau pemasaran produk serta penerapan atau
penggunaan teknologi bagi UKM. Sebelum membahas intervensi pemerintah di
berbagai negara terhadap pengembangan UKM, terlebih dahulu akan dibahas
pengertian dan batasan model vitalisasi UKM.
2.2. Definisi Model Vitalisasi UKM.
Dari kalimat model vitalisasi UKM diatas yang dimaksud dengan model
menurut Print (1993, hal. 61) adalah “a simplified representation of reality which
is often depicted in diagrammatic form in order to provide a structure for
examining the variables that constitutes the reality as well as their inter
relationship” (contoh sederhana tentang suatu kenyatan yang digambarkan
dalam bentuk diagram untuk mendeskripsikan suatu struktur yang menganalisis
variabel-variabel yang terdapat pada kenyataan tersebut dan hubungan antar
variabel tersebut). Hampir sama dengan Print (1993), Mustopadidjaya (2001, hal,
7) mendefinisikan model sebagai “simplifikasi realitas menurut struktur saling
berhubungan antar variabel (kausal atau fungsional) yang dibangun atas dasar
teori tertentu dan dengan maksud tertentu, yang memungkinkan prediksi
perubahan ataupun pengembangan suatu strategi dan langkah-langkah
kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Sedangkan definisi
sederhana dari istilah model yang terdapat dalam Longman Dictionary of
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
9

Contemporary English adalah “a small representation or copy of something”,
sebagai contoh: a model of aircraft, a model of car. Dalam kajian ini, istilah
model yang digunakan adalah definisi dari Print (1993) dan Mustopadidjaya
(2001) karena lebih representatif dalam menggambarkan definisi model.
Sedangkan definisi vitalisasi dapat ditelusuri dengan melihat kata dasarnya
yaitu kata vital. Salim dan Salim (1991) mengartikan vital sebagai “sangat
penting bagi kelangsungan hidup”. Sehingga yang dimaksud dengan vitalisasi
UKM dalam kajian ini adalah membuat sesuatu dalam hal ini pemberdayaan
UKM menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup perekonomian nasional.
Berdasarkan definisi-definisi yang telah diungkapkan di atas maka kajian
model vitalisasi UKM dalam laporan ini adalah suatu studi perbandingan yang
menganalisis perbedaan dan persamaan tentang model–model kebijakan
pengembangan UKM di beberapa negara dalam rangka mempertahankan
kelangsungan hidup perekonomian negara-negara tersebut, terutama
kelangsungan hidup perekonomian Indonesia.
Beberapa negara memberikan pengertian dan batasan UKM yang berlaku di
negara tersebut. Definisi UKM pada umumnya berdasarkan pada dua faktor yaitu
faktor jumlah pegawai dan faktor jumlah modal. Faktor yang pertama dalam hal
jumlah pegawai pada suatu industri atau perusahaan, misalnya Indonesia dalam
hal ini Biro Pusat Statistik (BPS) memberikan pengertian dan batasan bahwa
usaha kecil adalah suatu usaha yang mempekerjakan 5 sampai dengan 19
orang dalam suatu perusahaan. Sedangkan usaha menengah adalah usaha
yang mempekerjakan 20 sampai dengan 99 orang dalam suatu perusahaan
(Thee Kian Gie, 1993). Sedangkan yang termasuk usaha kecil di Inggris adalah
suatu usaha yang mempunyai jumlah pekerja sebanyak 0 sampai dengan 49
orang dalam suatu perusahaan, sedangkan jumlah pekerja yang termasuk dalam
usaha menengah adalah 50 sampai dengan 249 orang. Taiwan dan Hong Kong
tidak membedakan antara usaha kecil dan usaha menengah. Namun keduanya
membedakan sektor usahanya yaitu usaha manufaktur dan usaha non
manufaktur. Untuk usaha manufaktur jumlah pegawai UKM di Taiwan adalah 0
sampai dengan 20 orang atau 200 orang, sedangkan UKM di Hongkong adalah
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
10

0 sampai dengan 100 orang. Jumlah pegawai UKM pada sektor usaha non
manufaktur di Taiwan adalah 0 sampai dengan 5 orang atau 50 orang,
sedangkan di Hongkong adalah 0 sampai dengan 50 orang.
Pengertian dan batasan yang kedua untuk menentukan UKM dari beberapa
literatur adalah faktor besarnya modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau
industri. Besarnya jumlah modal UKM berbeda pada masing-masing negara.
Indonesia berdasarkan Undang-undang No 9 tahun 1995 menetapkan modal Rp.
200 juta ke bawah untuk usaha kecil dan lebih dari Rp. 200 juta sampai 1 milyar
sebagai usaha menengah. Departemen Perdagangan dan Industri (Deperindag)
dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendefinisikan usaha kecil
sebagai usaha yang mempunyai modal kurang dari 600 milyar Rupiah sama
seperti yang didefinisikan oleh Bank Indonesia (Thee Kian Gie, 1993). Filipina
menetapkan jumlah modal untuk usaha kecil adalah sebesar 500.001 sampai
dengan 5.000.000 Peso. Sedangkan untuk usaha menengah jumlah modalnya
adalah 5.000.001 sampai dengan 20.000.000 Peso. Sedangkan Inggris
menetapkan modal sebesar maksimum 7 juta Euro sebagai usaha kecil dan
modal maksimum 40 juta Euro sebagai usaha menengah. Taiwan menetapkan
batasan UKM berdasarkan modal untuk sektor manufaktur sebesar maksimal 80
juta dolar Taiwan dan untuk sektor non manufaktur sebesar maksimal 100 juta
dolar Taiwan.
Beberapa pengertian UKM tersebut sesuai dengan pengertian yang
diungkapkan oleh Steinhoff (1978, hal. 6) yang didapat dari Committee for
Economic Development bahwa “a small business is one which possesses at
least two of the following four characteristics:
1. Management of the firm is independent. Usually the managers are also
the owners.
2. Capital is supplied and the ownership is held by an individual or a small
group.
3. The area of operation is mainly local, with the workers and owners living in
one home community. However,the markets need not to be local.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
11

4. The relative size of the firms within its industry must be small when
compared with the biggest units in its field. This measure can be in terms
of sales volume, number of employees, or other significant comparisons.
Menurut Steinhoff (1978) karakteristik kedua dan keempat merupakan
karakteristik yang paling siginifikan dalam menentukan kriteria apakah suatu
usaha dapat dikategorikan sebagai usaha kecil, usaha menengah atau
perusahaan besar. Kriteria tersebut adalah menurut besarnya modal usaha
(capital), jumlah penjualan (sales volume), jumlah pegawai (number of
employees) dan karakteristik perbandingan lainnya.
Dari pengertian dan batasan tersebut di atas, maka dapat diidentifikasikan
bahwa UKM adalah suatu kegiatan usaha yang mempunyai jumlah pegawai –
sumber daya manusia dan jumlah modal dan jumlah penjualan (financial factor)
tertentu pada suatu negara sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara
tersebut. Dalam pengertian dan batasan tersebut ada dua hal penting yang perlu
digarisbawahi dalam menentukan usaha kecil dan menengah yaitu sumber daya
manusia (SDM) dan keuangan (financial).
Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan faktor pendukung
yang amat penting dalam mengembangkan UKM dan akan berkembang apabila
ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai yang berorientasi pada
pengembangan jiwa enterpreneurship. Indrawati (1997) mencatat bahwa kualitas
SDM pada UKM merupakan salah satu masalah yang perlu dipecahkan.
Beberapa aspek kualitas SDM yang menjadi kendala dalam pengembangan
UKM meliputi rendahnya tingkat pendidikan pegawai UKM maupun pengusaha
UKM, selain itu keterbatasan akses dan kesempatan untuk meningkatkan
keterampilam dan kompetensi mereka melalui program pelatihan juga
merupakan kendala yang perlu dicarikan jalan keluarnya (Indrawati, 1997).
Dalam pada itu faktor keuangan juga merupakan faktor yang signifikan dalam
mengembangkan UKM karena tumbuh dan berkembangnya UKM masih
bergantung kepada kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan
melalui pemberian bantuan keuangan (financial assistance) yang berupa kredit,
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
12

antuan permodalan dan sebagainya. Ada beberapa kendala yang dihadapi
oleh UKM dalam hal bantuan keuangan, misalnya terbatasnya dana dalam
negeri untuk kredit UKM (Kompas, 26-1-2001), realisasi kredit untuk UKM belum
tersedia (kompas, 17 – 7- 2000). Dalam hal kebijakan kredit, Sri Mulyani
Indrawati (1997) mensinyalir adanya masalah dalam penyaluran kredit yang
dihadapi oleh sektor perbankan dan UKM. Sektor perbankan agak sukar dalam
mengidentifikasi UKM yang kredibel dan dalam kondisi baik atau layak mendapat
kredit. Selain itu sektor perbankan juga mempunyai resiko dan mengeluarkan
biaya yang cukup besar dalam mengalokasikan dananya untuk UKM daripada
untuk usaha besar karena bank membutuhkan banyak staf untuk menangani
kredit bagi UKM yang jumlahnya banyak namun permintaan kreditnya kecil
(labour intensive). Sedangkan masalah yang dihadapi UKM dalam hal kebijakan
kredit adalah terbatasnya akses dan kapabilitas UKM dalam membuat usulan
kegiatan yang baik dan dapat diterima oleh sektor perbankan (human resource
capability). Selain itu UKM mempunyai kesulitan dalam memberikan jaminan
atau agunan (collateral) dan UKM mempunyai keterbatasan atau belum pernah
mengajukan kredit sebelumnya (inexperience).
Sama halnya dengan paparan Sri Mulyani Indrawati (1997) yang telah
disebutkan di atas, Indrawan (2001, hal. 60) menggambarkan kendala dan
strategi pemecahan masalah kebijakan pemberian kredit sebagai berikut:
Table 2 . Kendala dan Strategi Pemecahan Masalah Pendanaan UKM
Kendala Strategi pemecahan masalah
Sisi UKM 1. Struktur (aset dan modal kecil)
2. Manajerian (corak usaha
tradisional, kemampuan staf
rendah)
3. Ketidakmampuan memenuhi
syarat kredit.
Sisi perbankan 1. Biaya transaksi kredit tinggi
2. Jaringan kantor dan SDM
terbatas
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
3. Sumber dana mahal
4. Sulit mencari UKM yang
layak menerima kredit
13
1. Kredit investasi dan modal kerja.
2. Pendampingan usaha
3. Kredit kelayakan usaha (tanpa
jaminan dan syarat lunak)
1. biaya transaksi dikurangi
2. kerjasama bank umum dengan
lembaga lain seperti BPR
ditingkatkan secara gradual
3. menggunakan pola kredit plus
4. mengkombinasikan kredit
dengan pembinaan.

Faktor eksogen Resesi pertumbuhan ekonomi
minus
14
Disiasati dgn. cara memprioritaskan
UKM yang sanggup bertahan di
masa krisis serta memiliki prospek
pasar ekspor yang baik.
Selain faktor keuangan dan sumber daya manusia tersebut di atas, faktor lain
yang mempengaruhi perkembangan UKM adalah pemasaran (marketing),
kualitas produk, dan teknologi. Pemasaran, menurut Philip Kotler (1984, hal 8),
meliputi “individual and organizational activities that facilitate and expedite
satisfying exchange relationships in a dynamic environment through the creation,
distribution, promotion and pricing of goods, services and ideas”. Secara harfiah
pengertian diatas dalam konteks pemasaran UKM dapat dikatakan bahwa
pemasaran merupakan cara-cara atau strategi suatu UKM dalam menciptakan,
memperkenalkan, mempromosikan dan memasarkan produk dan jasa layanan
UKM baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Namun pada
kenyataannya, pemasaran merupakan faktor yang sering menjadi kendala bagi
perkembangan UKM, sehingga UKM perlu bantuan atau intervensi pemerintah
untuk menangani masalah pemasaran ini, terutama masalah pemasaran ekspor
produk UKM (Indrawati, 1997; Kompas 17-7-2000; 26-1-2001; Levy, 1994).
Produk adalah suatu yang dihasilkan atau diproduksi oleh suatu usaha
produksi (produsen). Beberapa UKM juga bergerak dalam bidang produksi
barang dan jasa. Kualitas produk UKM menjadi salah satu sorotan untuk
pengembangan UKM agar UKM nantinya mempunyai bukan hanya keunggulan
komparatif tapi juga keunggulan kompetitif (Sarasi, 2001), sehingga produk UKM
dapat bersaing tidak hanya dalam tataran nasional, regional tetapi juga dalam
tataran internasional. Masalah lainnya tentang produksi adalah mahalnya harga
mesin atau peralatan industri, akses terhadap teknologi atau para ahli dalam
bidang produksi, perlindungan bagi proses produksi (seperti distribusi,
kontinuitas, harga produk) dan akses terhadap modal kerja serta suku bunga
yang tinggi (Sri Mulyani Indrawati, 1997).
Selain faktor pemasaran dan kualitas produk UKM, penerapan atau
penggunaan teknologi juga merupakan variabel penting dalam mengembangkan
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara

UKM. Kurangnya pemanfaatan kemajuan teknologi dalam meningkatkan mutu
produk dan juga akselerasi promosi oleh UKM merupakan masalah yang perlu
dicarikan solusinya (Levy, 1994).
2.3. Faktor-Faktor Peningkatan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.
Dari ulasan di atas dapat diidentifikasi beberapa faktor atau variabel yang
menentukan peningkatan pengembangan UKM yaitu faktor sumber daya
manusia, keuangan, pemasaran, kualitas produk dan teknologi. Faktor-faktor ini
merupakan faktor yang dominan bagi penentuan kebijakan pemerintah dalam
mengembangkan UKM. Gambaran sederhana variabel kajian ini adalah sebagai
berikut:
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
15

Table 3. Kerangka Pikir Model Vitalisasi UKM
Intervensi Pemerintah
Sumber
Daya
Manusia
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
Keuangan
(Financial)
Model Vitalisasi UKM
Pemasaran
(Marketing)
Studi Perbandingan
REKOMENDASI KEBIJAKAN UKM
Kualitas
Produk
Teknologi
16

BAB. III
KONSEP KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI BERBAGAI NEGARA
3. 1 Gambaran Umum Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Marjinalisasi terhadap UKM merupakan persoalan aksesibilitas dan
akomodasi terhadap perumusan kebijakan-kebijakan publik. Faktanya gejala
marjinalisasi itu dapat dihilangkan kalau ada presures (tekanan-tekanan) yang
efektif bagi perumus kebijakan-kebijakan publik, sehingga produk kebijakan yang
dihasilkan tidak selalu merugikan UKM.
Lemahnya tekanan-tekanan terhadap perumus kebijakan publik agaknya
terkait dengan pemahaman tentang UKM itu sendiri yang masih simpang siur.
Beragamnya pemahaman mengenai UKM menjadi salah satu faktor yang
membuat sektor ini terkesampingkan. Peminggiran UKM merupakan suatu hal
yang amat ironis karena UKM menyangkut kepentingan sebagian besar lapisan
masyarakat sehubungan dengan peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja
dan pertumbuhan perekonomian nasional.
Kebijakan pengembangan UKM di Indonesia berbeda dengan kebijakan yang
diterapkan oleh beberapa negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam
Bab ini akan dibahas perbandingan konsep kebijakan pengembangan UKM di
beberapa negara dalam rangka vitalisasi kebijakan pengembangan UKM.
3.2. Konsep Kebijakan Pengembangan UKM di Thailand
3.2. 1. Gambaran Umum UKM di Thailand.
Kerajaan Thailand yang juga dilanda krisis pada tahun 1997 berhasil keluar
dari krisis moneter yang berkepanjangan. Pulihnya Thailand dari krisis yang
berkepanjangan disebabkan salah satunya adalah kuatnya peran UKM dalam
meningkatkan perekonomian Thailand. Dalam bagian ini akan dijelaskan definisi
UKM, undang-undang promosi UKM, masalah yang dihadapi UKM dalam
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
17

melakukan kegiatan usahanya dan konsep kebijakan pengembangan UKM yang
dilakukan pemerintah Thailand dalam rangka vitalisasi UKM.
UKM di Thailand dapat didefinisikan berdasarkan jumlah pegawai dan
jumlah modal tetap (fixed assets) UKM. Karakteristik definisi ini dapat dipetakan
seperti yang tertera dalam tabel berikut ini.
Table 4. Definisi UKM di Thailand
Sektor Produksi
(manufaktur,
pertanian,
pertambangan)
Jumlah Pegawai (Orang) Modal tetap (juta Baht)
Usaha Kecil Usaha
Tidak lebih dari
50
Sektor Jasa Tidak lebih dari
Sektor
Perdagangan
Skala besar
Sektor
Perdagangan
skala kecil
50
Tidak lebih dari
25
Tidak lebih dari
15
Menengah
51 – 200 Tidak lebih dari
Usaha kecil Usaha
50
51 – 200 Tidak lebih dari
50
26 – 50 Tidak lebih dari
50
16 – 30 Tidak lebih dari
30
Menengah
51 – 200
51 – 200
51 – 100
31 – 60
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa UKM adalah usaha yang
dilakukan oleh pengusaha pada sektor tertentu yang memiliki jumlah pegawai
tertentu dengan jumlah modal tetap yang tertentu pula.
Peran UKM di Thailand amatlah penting karena sebagian pendapatan
negara didapat dari UKM. Thailand mendapatkan penambahan nilai ekspor UKM
dari beberapa sektor seperti tekstil dan garmen, keramik, batu-batuan dan
perhiasan, industri pertanian, industri furnitur kayu, dan produksi kulit. Selain itu
peningkatan ekspor UKM juga didapat dari industri pendukung, seperti industri
besi, industri otomobil dan bagiannya, komponen listrik dan barang elektronik
serta packaging (pengepakan barang).
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
18

3.2.2. Undang-Undang Promosi UKM
Untuk meningkatkan peran UKM dalam peningkatan perekonomian maka
Thailand menerbitkan undang-undang promosi UKM. Undang undang ini dibuat
pada bulan Februari tahun 2000 yang mengatur tentang beberapa elemen dasar
sebagai berikut:
a. Komisi Promosi UKM diketuai oleh Perdana Menteri dan wakilnya adalah
menteri perindustrian dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang. Tugas dan
tanggung jawab dari Komisi ini adalah merekomendasikan perencanaan
promosi UKM kepada dewan kabinet, merekomendasikan insentif, dan
peraturan-peraturan baru atau perubahan undang-undang terhadap institusi
tertentu, dan mengawasi institusi tersebut dalam mengimplementasikan
rencana aksi promosi UKM.
b. Kantor Promosi UKM merupakan sebuah badan semi pemerintah yang
otonom dan bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian perumusan
rencana aksi promosi UKM, mengelola dana promosi UKM sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dan dibuat oleh Komisi.
c. Dana promosi UKM digunakan untuk membantu UKM dan membiayai
kegiatan badan-badan pemerintah atau organisasi swasta yang sudah
disetujui oleh Komisi promosi UKM.
3.2.3. Masalah yang dihadapi UKM dalam melakukan kegiatan usahanya.
Ada beberapa kendala yang dihadapi UKM di Thailand dalam melakukan
kegiatan bisnisnya. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Masalah manajemen dan teknologi. Teknologi yang digunakan UKM
kebanyakan adalah teknologi yang sudah ketinggalan jaman baik dari segi
jenisnya maupun mesin atau alatnya. Manajemen bisnis UKM biasanya
dikelola oleh keluarga. Pengelolaan bisnis UKM masih kurang memadai.
Kurangnya informasi tentang standar internasional terhadap produksi barang
dan jasa juga merupakan kendala yang sering dihadapi oleh UKM Thailand.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
19

. Masalah keuangan. Masalah yang dihadapi UKM Thailand adalah kurangnya
akses terhadap bantuan keuangan, dan tingginya biaya operasi.
c. Pemasaran. Masalah pemasaran yang dihadapi UKM adalah kurangnya
pemasaran bagi produk non-diversikasi. Selain itu rendahnya kualitas ekspor
produk juga menghambat pemasaran produk UKM Thailand. Tidak adanya
jaringan pemasaran internasional juga salah satu faktor yang menghambat
pemasaran UKM pada pasar internasional. Masih tingginya ketergantungan
pemasaran UKM pada pasar tradisional dan rendahnya kompetisi harga
produk UKM menyebabkan pemasaran produk UKM Thailand kurang
kompetitif.
d. Lingkungan bisnis yang tidak mendukung dan kondusif. Kendala yang
dihadapi UKM Thailand berupa peraturan dan undang-undang yang kurang
mendukung terhadap pengembangan UKM. Struktur pajak yang rumit dan
kurangnya daya dukung infrastruktur juga merupakan masalah yang perlu
dipecahkan.
e. Sumber daya manusia. Masalah yang paling krusial bagi pengembangan
UKM adalah kurang kompetennya para wiraswastawan. Selain itu, kurang
memadainya jumlah para ahli dan konsultan yang kompeten di bidangnya
juga merupakan kendala yang menghambat perkembangan UKM di
Thailand. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengabaian pengembangan
sumber daya manusia pada UKM merupakan masalah yang mendasar untuk
segera dicarikan jalan keluarnya.
3.2.4. Kebijakan pemerintah Thailand dalam pengembangan UKM.
Pemerintah Thailand telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terkait
dengan pengembangan UKM. Kebijakan pengembangan UKM tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Mendirikan Bank Pembangunan UKM. Pada tanggal 5 Juni 2001, kabinet
menyetujui dikeluarkannya undang-undang Small Industries Finance
Corporation (SIFC). Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk
meningkatkan fungsi SIFC yang membantu pengembangan Bank
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
20

Pembangunan UKM dengan persyaratan modal dasar pada tahun 2002
adalah sebesar 7.800 juta Baht. Tugas utama bank ini adalah untuk secara
aktif terlibat langsung dalam kegiatan usaha yang mendorong pendirian dan
perluasan UKM, mengembangkan UKM, menyediakan kredit dan jaminan
kredit, menjadi mitra dalam investasi UKM, menyediakan jasa konsultan atau
jasa lainnya yang dikehendaki oleh menteri yang berkompeten. Bank ini
dipercaya untuk membantu investasi dengan membeli saham-saham,
mengeluarkan surat hutang (obligasi), melakukan bisnis mata uang sebagai
salah satu jasa bagi UKM, menyediakan jasa penyimpanan uang bagi mitra
Bank dan masyarakat yang disetujui oleh menteri.
b. Meningkatkan sistem pendukung keuangan UKM. Sistem pendukung ini
berupa lima kebijakan yang mendukung peningkatan UKM Thailand. Kelima
kebijakan tersebut adalah: Pertama memberikan dukungan kepada UKM
untuk dapat masuk dalam daftar pada pasar modal termasuk dalam the
Market for Alternative Investment (MAI) yang didirikan pada tahun 1991
dengan tujuan untuk memfasilitasi akses UKM dalam mendapatkan bantuan
dana. Kedua mengeluarkan SME Equity Fund (Dana perimbangan UKM)
dengan anggaran awal sebesar 1.000 juta Baht selama 10 tahun. Dana ini
dapat dimanfaatkan dengan menginvestasikan pada kegiatan bisnis UKM
yang potensial. Ketiga mengeluarkan Venture capital fund (modal ventura)
dengan anggaran awal sebesar 1.200 juta Baht. Dana ini digunakan untuk
mendorong investasi dalam bisnis UKM yang berbasis information technology
atau UKM yang mempunyai inovasi tinggi. Keempat mengeluarkan Dana
Pemulihan ekonomi Thailand dengan anggaran awal sebesar 100 juta US
dollar selama 7 tahun. Dana ini ditujukan untuk memberikan perimbangan
dana pada UKM dan merestrukturisasi UKM. Pemegang sahamnya adalah
Asian Development Bank (ADB), Japan Bank for Internatinal Cooperation
(JBIC), Kreditanstalt fuer Wiederaubau (KfW) dan State Street Corporation
(SsgA). Kebijakan yang terakhir adalah memperluas dan mengembangkan
sistem jaminan kredit dengan cara merekapitalisasi Small Industry Credit
Guarantee Corporation (SICGC) menjadi 8.000 juta Baht pada tahun 2003
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
21

dan mengembangkan kemampuan assessment (penilaian) resiko kredit.
Kelima kebijakan ini dikembangkan pada pertengahan tahun 1999 oleh
pemerintah sebelumnya dan direvitalisasi di bawah pemerintahan sekarang.
c. Fasilitas pajak. Pemerintah menginstruksikan departemen keuangan untuk
mengkaji pajak dan skim insentif investasi UKM yang merupakan salah satu
dari tiga bidang pembayar pajak terbesar selain bidang pariwisata dan
ekspor. Pola ini meliputi pemberian pajak pendapatan yang dipungut dari
dividen, pajak keuntungan yang dipungut dari investasi dalam Bursa Saham
Thailand (Stock Exchange) atau Dana ventura serta penurunan pajak
pendapatan perusahaan UKM.
3.2.5. Pelajaran yang dapat diambil dari Pengembangan UKM di Thailand
a. Peran UKM di Thailand sangat vital bagi peningkatan pertumbuhan
perekonomian nasional dan juga merupakan salah satu faktor pengungkit
bangkitnya Thailand dari krisis moneter.
b. Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan yang mendukung upaya
peningkatan produktifitas dan efektifitas UKM, seperti ditetapkannya UU
Promosi UKM, UU Small Industries Finance Corporations.
c. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendukung peningkatan
pengembangan UKM terutama dalam pendanaan UKM. Upaya yang
dilakukan meliputi fasilitasi akses UKM dalam pasar internasional, penetapan
SME Equity Fund, dan memberikan modal ventura pada UKM.
d. Peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dalam rangka pengembangan
UKM
3.3. Konsep Kebijakan Pengembangan UKM di Indonesia
3.3.1. Gambaran Umum UKM di Indonesia
Peranan dan kedudukan UKM dalam perekonomian nasional sebagai wadah
ekonomi rakyat yang tersebar di seluruh wilayah adalah sangat strategis.
Karena itu pemberdayaan UKM merupakan prioritas dan sangat vital dalam
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
22

mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan daya saing, serta
memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari peranan UKM
sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang ditandai oleh rontoknya
hegemoni kekuatan usaha-usaha besar.
Sejak krisis terjadi, ekonomi Indonesia telah tumbuh sebesar 4,8% tahun
2000 yaitu dari minus 14% pada awal krisis di tahun 1998 menjadi 3% pada akhir
tahun 1999. Dalam pertumbuhan tersebut UKM memiliki peranan yang dominan
dan terus meningkat, sebab pada periode tersebut peran UKM dalam
penyerapan tenaga kerja nasional meningkat dari 99,4 % menjadi 99,47%
dengan kontribusinya dalam pembentukan pendapatan domestik bruto (PDB)
sebesar 57,72%.
Belum optimalnya kontribusi dalam PDB antara lain disebabkan karena sejak
terjadi krisis ekonomi tersebut fasilitasi dan dukungan keuangan terhadap pelaku
bisnis, baik usaha kecil (UK), usaha menengah (UM) maupun usaha Besar (UB)
sulit diberikan, karena pemerintah mengalami kesulitan keuangan dan dunia
perbankan tidak dapat melakukan ekspansi kredit karena perbankan dalam
proses rekapitalisasi.
Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan berbagai upaya pemberdayaan
UKM agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya sehingga dapat
memberikan sumbangan yang lebih besar lagi dalam PDB dan ekspor.
3.3.2. Kendala dan Peluang
Perlu dipahami bahwa upaya pemberdayaan UKM merupakan suatu hal yang
mutlak diperlukan guna mewujudkan UKM yang memiliki kemampuan bersaing
(competitive advantage) di pasar domestik, regional maupun internasional,
dengan mengemban misi peningkatan mutu produk, memperluas pangsa pasar
dan memperkokoh jaringan pemasaran bagi produk – produk UKM.
Sementara itu lingkungan strategis UKM masih dihandalkan pada berbagai
kendala baik intern maupun ekstern. Kendala intern terlihat dari rendahnya mutu
SDM, terbatasnya modal, teknologi dan kerjasama usaha. Sedangkan kendala
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
23

ekstern ditandai oleh belum kondusifnya lingkungan bisnis dan belum
memadainya infrastruktur.
Disisi lain UKM mempunyai celah-celah yang dapat menjadi peluang untuk
bangkit dalam memenangkan persaingan yaitu: globalisasi dan reformasi
ekonomi, keberpihakan pemerintah yang kuat terhadap UKM, perkembangan
teknologi, debirokratisasi dan deregulasi, otonomi daerah dan perubahan
Departemen Koperasi menjadi Menteri Negara Koperasi dan PKM, tuntutan
pelayanan masyarakat, meningkatnya kepedulian lembaga donor internasional
terhadap UKM Indonesia dan sebagainya.
Oleh karena itu UKM Indonesia ditantang untuk meningkatkan daya saing
dan pangsa pasarnya, menguatkan dan memperluas basis usaha dan
kewirausahaannya, memperkukuh struktur dunia usaha yang berintikan UKM
dan memulihkan serta mengembangkan kemampuan untuk keluar dari krisis
ekonomi.
3.3.3. Strategi Kebijakan Pengembangan UKM
Sehubungan dengan kondisi lingkungan strategis UKM di atas, maka strategi
kebijakan pemberdayaan UKM mencakup empat strategi pokok.
a. Strategi kebijakan pertama ditujukan untuk memungkinkan terbukanya
kesempatan berusaha seluas-luasnya serta kepastian usaha sebagai
prasyarat utama untuk menjamin berkembangnya UKM. Strategi kebijakan ini
mencakup:
(1). Sejalan dengan kebijakan moneter yang mendukung stabilitas suku
bunga pinjaman yang wajar dan dapat dijangkau oleh UKM, terutama
pengusaha mikro; dilaksanakan penyempurnaan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan sektoral; penyederhanaan perizinan, peraturan
daerah dan retribusi; serta peningkatan upaya penegakan hukum.
(2). Pemberian sistem insentif pajak dan kemudahan untuk
menumbuhkembangkan sistem dan jaringan lembaga pendukung UKM yang
lebih meluas di daerah, seperti lembaga keuangan atau pembiayaan yang
mandiri dan mengakar di masyarakat atau dapat disebut sebagai lembaga
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
24

keuangan masyarakat (LKM), lembaga penjamin dana, dan lembaga
profesional sebagai penyedia pelatihan, teknologi, informasi, dan layanan
advokasi.
(3). Peningkatan kemampuan aparat dan menyederhanakan birokrasi
pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan fungsi sebagai fasilitator
sejalan dengan pelimpahan kewenangan daerah dalam melaksanakan
kebijakan dan program pemberdayaan UKM.
b. Strategi kebijakan kedua ditujukan untuk memperluas akses kepada sumber
daya produktif agar UKM semakin mampu memanfaatkan kesempatan yang
terbuka, potensi sumberdaya alam lokal yang dimiliki serta meningkatkan
skala usahanya. Strategi kebijakan ini mencakup:
(1). Peningkatan kemampuan lembaga layanan pengembangan usaha,
teknologi dan informasi bagi UKM di tingkat lokal serta penciptaan sistem
jaringan melalui penguatan manajemen atau pendampingan kepada lembaga
layanan tersebut secara partisipatif dan kompetitif.
(2). Peningkatan kualitas jasa layanan LKM serta lembaga keuangan
sekunder di tingkat lokal melalui dukungan (a). perlindungan status badan
hukum, kemudahan perizinan serta penyediaan sistem insentif; (b).penguatan
manajemen serta pemodalan dan penjaminan secara partisipatif, kompetitif
dan adil dengan memilih lembaga yang potensial, kuat dan menjanjikan
berdasarkan kinerja masa lalunya; (c). pengembangan sistem penilaian kredit
UKM yang didukung oleh jaringan sistem informasi antar LKM sehingga
dapat menghilangkan persyaratan agunan dan memudahkan akses kredit;
dan (d). pembentukan sistem jaringan antar LKM agar terjalin kerjasama dan
tercipta sistem peminjaman antar LKM.
(3). Mendorong berkembangnya lembaga-lembaga pelatihan khusus bagi
UKM dan anggota sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat
peningkatan kualitas SDM. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga yang
dikelola oleh dunia usaha serta masyarakat. Sistem insentif perlu diberikan
pada tahap awal bersamaan dengan upaya perkuatan antara lain melalui
pelatihan dan pemagangan pengelola dan instruktur; pembinaan manajemen;
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
25

sertifikasi pelatihan dan akreditasi; dan pengembangan jaringan kerjasama
antar lembaga pelatihan. Sejalan dengan itu perlu dilakukan reorientasi dan
restrukturisasi lembaga pendukung usaha milik pemerintah menjadi lembaga
mandiri.
c. Strategi kebijakan ketiga ditujukan untuk mengembangkan UKM yang
mempunyai keunggulan kompetitif, terutama yang berbasis teknologi.
Strategi ini mencakup:
(1). Peningkatan kualitas pengusaha UKM menjadi wirausaha yang mampu
memanfaatkan potensi, keterampilan atau keahliannya untuk berkreasi,
berinovasi dan menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan budaya
berusaha.
(2). Pengembangan lembaga inkubator bisnis dan teknologi yang selain
dapat berfungsi untuk mendukung pengembangan UKM juga merupakan
sarana untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi. Hal ini
disertai dengan pengembangan modal ventura dan penyediaan pinjaman
berjangka panjang; sistem insentif untuk kemitraan UKM dengan investor
asing untuk produk unggulan berorientasi ekspor; dan dukungan penelitian
dan pengembangan teknologi dalam pengembangan teknologi proses dan
produk UKM.
(3). Pengembangan jaringan produksi dan distribusi UKM melalui
pengembangan usaha kelompok. Jaringan antar UKM dan antar kelompok
UKM melalui wadah koperasi dengan mengembangkan keterkaitan usaha
melalui integrasi vertikal dan horizontal, maupun jaringan antara UKM dan
usaha besar melalui kemitraan usaha.
(4). Perkuatan organisasi dan kemampuan manajemen UKM melalui wadah
koperasi untuk meningkatkan skala usaha yang ekonomis dan meningkatkan
efisiensi secara bersama, antara lain dengan implantasi tenaga ahli atau
manajemen serta penerapan manajemen partisipatif dan manajemen mutu
terpadu.
(5). Pengembangan teknologi informasi dan membentuk jaringan kerjasama
lembaga-lembaga layanan dan pendukung UKM sehingga tercipta spektrum
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
26

kerjasama layanan saran dan profesi atau keahlian yang paripurna disertai
pelatihan dan pemagangan bagi para pengelolanya.
d. Strategi kebijakan keempat dilakukan melalui pengembangan pemasaran
dan jaringan usaha dengan kebijakan dan strategi yang meliputi pemberian
iklim usaha yang kondusif, peningkatan daya saing dan capacity building,
perluasan akses pasar, dan pengembangan sistem informasi serta
infrastruktur.
Strategi kebijakan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam berbagai program
diantaranya:
a. Program pengembangan sistem pendukung usaha. Program ini bertujuan
menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memperkuat peran dan fungsi
lembaga-lembaga pendukung yang penting untuk meningkatkan akses UKM
kepada sumber daya produktif, terutama pelaku usaha yang masih tertinggal.
Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya akses UKM terhadap
kesempatan usaha, modal dan sumber daya produktif serta berkembangnya
jaringan produksi. Program ini antara lain mencakup penyempurnaan segala
peraturan dan ketentuan yang menghambat kesempatan dan kegiatan UKM
serta mengurangi biaya transaksi yang timbul; dan perkuatan lembaga-
lembaga pendukung pengembangan UKM, seperti sistem dan jaringan
lembaga keuangan, pengembangan SDM, jasa pengembangan teknologi dan
informasi serta sistem dan jaringan produksi dan distribusi.
b. Program pengembangan kewirausahaan dan UKM berkeunggulan kompetitif.
Program ini ditujukan untuk mengembangkan sikap dan semangat
kewirausahaan serta meningkatkan kemampuan atau keterampilan
pengusaha UKM yang dijiwai semangat kooperatif. Sasaran yang akan
dicapai adalah terwujudnya UKM yang berjiwa wirausaha dan kooperatif,
profesional, beretika usaha, serta berkeunggulan kompetitif. Program ini
mencakup, antara lain pengembangan kewirausahaan dan kewirakoperasian
serta pengembangan UKM dalam aspek keterampilan dan pengetahuan
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
27

mengenai modal, pasar, manajemen usaha, teknologi, dan informasi. Hal
tersebut ditempuh melalui pelatihan perencanaan dan strategi
pengembangan usaha, etika berusaha dan profesi, pelatihan kepada
pengurus atau pengelola dan angggota UKM dan koperasi untuk berusaha
secara kooperatif, serta pelatihan motivator UKM dan koperasi untuk
meningkatkan partisipasi aktif anggota, serta perkuatan dan pengembangan
lembaga inkubator teknologi dan bisnis berdasarkan prinsip kemandirian;
serta pengembangan desain, proses, mutu produk dan teknologi informasi
bagi jaringan usaha.
c. Program pemetaan dan sistem informasi pasar. Program ini dilakukan melalui
promosi dan pengembangan infrastruktur jaringan, rekadana dan
pemberdayaan asosiasi, penumbuhan iklim kondusif, bantuan perkuatan, dan
kerjasama luar negeri. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif dilakukan
melalui pemberian dukungan peraturan peundang-undangan yang
memberikan perlindungan kepada UKM diantaranya dengan melakukan
kajian peraturan perundang-undangan UKM, penyusunan rancangan undang-
undang subkontrak, kajian kebijakan ekspor impor, pemberian bebas fiskal
bagi UKM untuk promosi, dan revisi Keppres tentang pencadangan Usaha.
3.3.4. Pelajaran yang dapat diambil dari Pengembangan UKM di Indonesia
a. UKM mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan
pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karenanya pemerintah
menekankan strategi pemberdayaan UKM agar UKM dapat meningkatkan
produktifitas dan daya saingnya.
b. Pemerintah berupaya untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya
serta kepastian usaha sebagai prasyarat untuk menjamin berkembangnya
UKM.
c. Peran universitas dan institusi penelitian belum dioptimalkan dalam
mengenbangkan UKM.
d. Peran pemerintah belum sepenuhnya sebagai fasilitator.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
28

3.4.Konsep kebijakan Pengembangan UKM di Jepang
3.4.1. Gambaran Umum UKM di Jepang.
Jumlah UKM di Jepang pada tahun 1996 adalah 5,09 juta usaha yang
merupakan 99,7 % dari keseluruhan kegiatan usaha di Jepang yaitu 5,10 juta
usaha. Sedangkan saham penjualan pada usaha industri manufaktur yang
dimiliki UKM pada tahun 1997 adalah sebesar 50,8%. Sedangkan pada industri
ritel saham penjualan UKM sebesar 75,7 %. Selain dari segi jumlah usaha dan
pemilikan saham penjualan, UKM juga memegang peranan yang penting dalam
penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 1996, UKM di Jepang menyerap 32,7 juta
pekerja. Ini berarti sekitar 71 % dari total keseluruhan tenaga kerja di Jepang
yang berjumlah 46 juta pekerja.
3.4.2. Dasar-dasar Penetapan Kebijakan UKM di Jepang.
Dalam menetapkan kebijakan pengembangan UKM, pemerintah Jepang
mempunyai kerangka landasan yang jelas dengan menetapkan bahan kebijakan
yang perlu dipertimbangkan. Bahan kebijakan pertama yang perlu
dipertimbangkan adalah mengevaluasi lingkungan usaha untuk pengembangan
UKM. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah sudah ada kebijakan yang
mendukung iklim UKM, misalnya peraturan perundang-undangan tentang UKM
dan kelembagaan usaha kecil menengah. Perlu juga dipertimbangkan apakah
UKM mempunyai kendala dalam hal pengalaman usaha, akses informasi dan
pemilikan modal.
Sedangkan bahan yang kedua adalah penetapan kebijakan yang terkait
dengan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah
proses pembuatan kebijakan harus diorganisir; perubahan kebijakan yang terkait
dengan peraturan perundangan-undangan harus dimasyarakatkan (sosialisasi);
dan program kegiatan yang efektif dan efisien perlu direncanakan.
Dalam rangka pembuatan kebijakan UKM, beberapa faktor yang perlu
cermati adalah:
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
29

a. Kebijakan UKM merupakan kegiatan yang terkait dengan pemasaran
perusahaan swasta yang berupa peningkatan motivasi dan pelatihan bagi
UKM adalah prioritas utama dan intervensi pemerintah yang terlalu dalam
akan menyebabkan kontraproduktif bagi pengembangan UKM.
b. Target atau tujuan kebijakan ini adalah untuk mempengaruhi UKM dalam
jangka panjang dan jangka menengah. Oleh karenanya kebijakan yang
konsisten dan selangkah demi selangkah masih diperlukan. Dan kegiatan
yang bersifat emergensi mungkin perlu dilaksanakan pada suatu saat
tertentu.
c. Menentukan kebijakan yang terkait dengan kinerja biaya tinggi. Dalam hal ini
khususnya program pembangunan yang menekankan pada kelompok
sasaran dan menentukan kebijakan yang tepat dan masih dianggap penting
untuk dilakukan.
d. Modifikasi kebijakan melalui sistem umpan balik. Dalam hal ini kebijakan
yang sudah efektif perlu diperkenalkan melalui metode trial dan error.
3.4.3. Kerangka Dasar Kebijakan Pemerintah Jepang Dalam Pengembangan UKM
Kerangka dasar kebijakan pemerintah Jepang terbagi menjadi tiga, yaitu
struktur pemerintahan, kebijakan lingkungan dan pengembangan program.
Dasar yang pertama mensyaratkan agar departemen, institusi dan badan yang
terkait dalam bidang UKM serta pemerintah daerah harus mempunyai kebijakan
dan program yang mendukung pengembangan UKM. Selain itu Badan UKM di
bawah koordinasi departemen ekonomi, perdagangan dan industri (METI) harus
merencanakan dan melaksanakan sebagian besar program UKM dan juga
menggabungkan program-program lain yang berhubungan dengan
pengembangan UKM dari badan atau institusi lainnya.
Dasar yang kedua mensyaratkan agar seluruh kebijakan lingkungan pada
kegiatan UKM di Jepang harus mempunyai kebijakan usaha yang ramah
lingkungan. Setiap kegiatan usaha yang berhubungan dengan regulasi dan
institusi harus dipertahankan oleh masing-masing departemen, institusi, badan
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
30

atau pemerintah daerah. Regulasi ini dapat direvisi dengan berkonsultasi kepada
pemerintah pusat.
Dasar yang ketiga mensyaratkan agar perubahan besar struktur kebijakan
pengembangan program berdasarkan dasar hukum UKM yang diberlakukan
pertama pada tahun 1963 dan sudah direvisi pada tahun 1999.
3.4.4. Dasar Hukum UKM di Jepang.
Ada beberapa fundamen penting yang perlu dikemukakan dalam bagian
ini yaitu perubahan dan perbedaan mendasar dari dasar hukum UKM pada tahun
1963 dan 1999 yang menyangkut evaluasi lingkungan UKM, tujuan kebijakan,
arah kebijakan dan ruang lingkup atau definisi UKM di Jepang.
Table 5. Perubahan Dasar Hukum UKM di Jepang
Dasar hukum tahun 1963 Dasar Hukum tahun 1999
Evaluasi lingkungan Struktur double layer
� Terlalu kecil usahanya
namun terlalu besar
jumlahnya.
� Kesan buruk tehadap UKM
Tujuan kebijakan � Memberikan bantuan dalam
meningkatkan produktivitas,
upah dan lainnya.
� Memiliki target untuk
membuat sukses semua
UKM
Arah kebijakan � Membuat struktur UKM yang
modern dalam rangka
meningkatkan skala
ekonomi dan produktivitas
yang tinggi
� Mengurangi kerugian dalam
melakukan usaha dengan
cara: menghindar dari akibat
kompetisi dan melakukan
perhitungan terhadap impor
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
31
� Banyak UKM yang berkualitas
sesuai dengan perkembangan
ekonomi nasional walaupun
perbedaan masih ada.
� Lebih menekankan pada
keragaman daripada skala
� Memberikan bantuan kepada
UKM yang vital dan
independen untuk berkembang
pada banyak bidang dan
kegiatan yang berkembang,
karena UKM yang vital
merupakan sumber dari
ekonomi yang dinamis
� Meningkatkan revolusi dan
kreativitas usaha melalui
bantuan kepada usaha individu
yang progresif
� Memberikan bantuan dalam
mencari sumber untuk
pengelolaan usaha melalui
penyediaan informasi usaha
yang vital dan sumber lainnya
serta memfasilitasi institusi
terkait
� Menyusun jaringan pengaman
melalui bantuan untuk

Ruang Lingkup UKM:
� Lingkup dasar
(industri)
� Grosir
� Ritel
� Jasa
Modal : maksimal 50 juta yen
Pekerja: maksimal 300 orang
Modal : maksimal 10 juta yen
Pekerja: maksimal 50 orang
Modal : maksimal 10 juta yen
Pekerja: maksimal 50 orang
Modal : maksimal 10 juta yen
Pekerja: maksimal 50 orang
3.4.5. Implementasi Kebijakan Pengembangan UKM di Jepang
32
mempertahankan usaha atau
mendukung perubahan pada
usaha yang mengalami masa
transisi ekonomi dan sosial.
Modal : maksimal 300 juta yen
Pekerja: maksimal 300 orang
Modal : maksimal 100 juta yen
Pekerja: maksimal 100 orang
Modal : maksimal 50 juta yen
Pekerja: maksimal 50 orang
Modal : maksimal 50 juta yen
Pekerja: maksimal 100 orang
Kebijakan yang ditempuh dalam mewujudkan peran UKM di Jepang
bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan peran UKM. Kebijakan juga
diarahkan dalam rangka meningkatkan kontribusi UKM dalam perekonomian dan
status pekerja UKM. Di samping itu, peraturan perundang-undangan diharapkan
dapat menunjang terwujudnya produktifitas dan iklim usaha UKM dalam
memecahkan masalah dan mengatasi kendala yang dihadapi UKM dalam
perekonomian dan aspek sosial lainnya, serta memajukan bisnis yang
dilaksanakan UKM.
Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan
pengembangan UKM di Jepang, maka strategi yang ditempuh melalui koordinasi
Menteri Industri dan Perdagangan Internasional Jepang bekerjasama dengan
pemerintah daerah dan asosiasi UKM meliputi berbagai aspek sebagai berikut:
a) Pengembangan sumber daya manusia dan informasi yang dilaksanakan oleh
Japan Small and Medium Enterprises Business Corporation (JASMEC)
b) Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Japan Finance Corporation of Small
Business, People’s Finance Corporation dan The Soko Chukin Bank.
c) Asuransi kredit dilaksanakan oleh Small Business Credit Insurance
Corporation (SBCIC).
d) Investasi dilaksanakan oleh Investment Promotion Corporation (IPC).
e) Subkontrak dilaksanakan oleh National Association for Promoting
Subcontracting Entreprising (NAPSE).
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara

f) Informasi dilaksanakan oleh National Center for Promotion of Information for
Small and Medium Enterprises
g) Bimbingan dilaksanakan oleh National Chamber of Commerce and Industry,
National Federation of Commerce and Industry Association
h) Penataan organisasi dilaksanakan oleh National Federation of Small and
Medium Enterprises Organization dan National Federation for Promoting of
Shopping District.
3.4.6. Pelajaran yang dapat diambil dari Pengembangan UKM di Jepang
a. Pemerintah Jepang memahami bahwa UKM akan mendapat keuntungan
atau manfaat dari ekonomi pasar terbuka (open market economy).
b. Beberapa pembuat kebijakan menyarankan agar pemerintah mencabut
kebijakan yang memberikan proteksi dan perlindungan yang berlebihan
kepada usaha besar.
c. Peran pemerintah Jepang dalam pengembangan UKM terbatas hanya
sebagai fasilitator.
d. Pengkoordinasian segala kebijakan yang terkait dengan UKM dilakukan oleh
departemen perekonomian melalui JASMEC (Japan Small Medium
Enterprises Business Corporation.
e. Institusi keuangan formal, seperti bank bukan merupakan aktor yang
menentukan bagi program pengembangan UKM.
f. Asosiasi usaha memegang peranan penting dalam pemberian saran
.
kebijakan kepada UKM.
3.5. Konsep Kebijakan Pengembangan UKM di Taiwan
3.5.1. Gambaran Umum UKM di Taiwan.
Selama 1999 yaitu setelah krisis moneter di wilayah Asia, pengaruh krisis
moneter di Taiwan mulai sirna dan malah ekspor Taiwan kembali bergairah dan
menunjukkan peningkatan yang tajam. Selain itu sektor produksi yang telah
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
33

diberikan rangsangan (stimulus) juga telah menunjukkan tanda-tanda kepulihan.
Sedangkan gempa bumi yang melanda Taiwan pada tanggal 21 September
1999 tidak banyak mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Taiwan. Tidak
terpengaruhinya pertumbuhan ekonomi makro negara Taiwan dapat terlihat dari
Table 6 yang menggambarkan perbandingan pertumbuhan rata-rata ekonomi
dibeberapa negara di Asia. Taiwan berdasarkan Table tersebut menunjukan
peningkatan yang stabil dibandingkan negara Asia lainnya yaitu pertumbuhan
ekonomi dari 4,8% di tahun 1998 menjadi 5,3% di tahun 1999 dan meningkat
menjadi 6,7% di tahun 2000. Persentase kenaikan pertumbuhan ekonomi terlihat
jelas pada periode tahun 1999 – 2000 yaitu sebesar 1,4% dibandingkan dengan
periode sebelumnya (1998- 1999 ) yaitu hanya sebesar 0,5%. Hal ini
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Taiwan tidak banyak terpengaruh
oleh krisis dan juga oleh gempa bumi yang melanda Taiwan di tahun 1999.
Table 6 . Economic growth rate in the Asian Countries, 1999
Unit: %
Nama Negara 1998 1999 2000
Taiwan 4,8 5,3 6,7
Jepang -2,9 0,6 1,9
Korea Selatan -5,8 9,0 5,9
Thailand -9,4 3,7 4,2
Malaysia -7,5 4,9 5,8
Indonesia -13,4 (-14) -1,1 (3) 3,2 (4,8)
Sumber:WEFA, Asia Executive Summary, Furst Quarter, 2000
( ) = Data yang dikutip dari Iwantono (2001)
UKM di Taiwan pada bulan Mei 2000 didefinisikan sebagai usaha dalam
bidang manufaktur, konstruksi dan pertambangan yang memiliki modal tidak
lebih dari 80 juta $ NT atau mempunyai jumlah pekerja tidak melebihi dari 200
orang. Sedangkan definisi UKM dalam bidang perdagangan, transportasi dan
jasa lainnya adalah usaha yang memiliki modal tidak lebih dari 100 juta $ NT
dengan jumlah tenaga kerja tidak melebihi 50 orang.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
34

Meskipun terjadi perubahan-perubahan lingkungan baik internal maupun
eksternal yang dapat mempengaruhi perekonomian di Taiwan, kinerja UKM
Taiwan malah menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 1999,
terutama dalam hal pertumbuhan jumlah UKM-nya yaitu 1.060.738 UKM
(97,73% dari total 1.085.430 usaha dan persentase peningkatannya 1,49%),
jumlah tenaga kerjanya 7.344.000 orang (total tenaga kerja 9.668.000 orang dan
persentase peningkatannya 0,04%) dan jumlah pajak pertambahan nilai yang
dibayarkan (persentase peningkatannya 3,33%) serta jumlah penjualan domestik
yang terus meningkat.
Dilihat dari faktor tenaga kerja di Taiwan pada tahun 1999, usia pekerja
UKM yang terbesar adalah rata-rata antara 25 tahun sampai dengan 55 tahun.
Perbedaan jenis kelamin di UKM lebih besar dibandingkan dengan usaha besar.
Begipula halnya dengan latar belakang pendidikan, pekerja UKM pada umumnya
adalah berpendidikan atau paling tinggi lulus sekolah menengah (SMU). Oleh
karenanya gaji pekerja UKM umumnya lebih rendah dibandingkan dengan gaji
pekerja pada usaha besar, walaupun perbedaannya tidak terlalu besar pada
pekerja yang baru. Selain itu juga UKM memiliki biaya personil yang lebih tinggi
dibandingkan dengan usaha besar.
Dengan berkembangnya era ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi
dan teknologi internet dalam bidang ekonomi, strategi pemasaran UKM juga
mengalami perubahan yang drastis yang berusaha untuk secara terus menerus
melakukan operasionalisasi dan berkompetisi. Keunggulan kompetitif dari UKM
Taiwan adalah kuatnya semangat kewirausahawan dan kemauan untuk berubah
(willingness to change), serta fondasi yang kuat untuk melakukan kolaborasi
jaringan produksi pada industri-industri tradisional dan peningkatan kualitas jiwa
kewirausahawan pada sektor yang menggunakan high technology. Namun
kelemahannya adalah berlanjutnya kekurangan sumber daya, inefisiensi
produksi dan pemasaran produk serta pelaksanaan penelitian dan
pengembangan (R&D). Hasil survey menunjukan bahwa strategi pemasaran
UKM perlu ditekankan pada:
1). meningkatkan produktivitas pemasaran;
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
35

2). memasarkan produk-produk baru;
3). menciptakan corporate image; dan
4). memperkuat after sales service.
Perusahaan dan UKM yang baru dibentuk berdasarkan statistik
menunjukan tingkat efisiensi yang tinggi dalam penggunaan modal dibandingkan
perusahan dan UKM lama. Untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi
tumbuh dan berkembangnya usaha baru, pemerintah Taiwan telah
mengeluarkan beberapa kebijakan seperti, Youth Enterprise Loans Scheme,
Venture Capital Scheme, incubators, dan lain-lain. Namun, UKM masih
membutuhkan koordinasi yang lebih baik pada tahap permulaan pembentukan
usaha yang berupa penyediaan dukungan.
UKM dalam penerapan penggunaan e-commerce lebih sedikit dibanding
dengan usaha besar. Oleh karena itu, strategi promosi UKM dalam menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi pengembangan e-commerce di Taiwan meliputi:
penguatan infrastruktur dasar e-commerce, mempercepat peningkatan bakat e-
commerce, dan merangsang pertumbuhan e-commerce.
Peran UKM dalam ekonomi Taiwan berubah dari sebagai usaha yang
mengekspor produk akhir menjadi usaha yang memasok komponen ke usaha
besar. Hal ini dikarenakan struktur industri yang terus meningkat ke arah industri
yang menggunakan high technology.
3.5.2. Konsep Kebijakan Pengembangan UKM di Taiwan
Pemerintah Taiwan melakukan pengembangan UKM secara terencana
dan konsisten melalui upaya-upaya pemberdayaan UKM dengan memperhatikan
pusat dan kompetisi bisnisnya, membangun jaringan kerja UKM yang kokoh,
membantu UKM menjadi lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan, dan
mempertinggi kemampuan dan akses UKM untuk memasuki pasar global dan
internasional dengan cara joint venture, kerjasama teknik dan aliansi strategis.
Taiwan mempunyai suatu sistem yang dikenal sebagai 10 (sepuluh)
sistem program. Sistem program ini digunakan sebagai pedoman dalam rangka
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
36

membantu pengembangan UKM Taiwan. Kesepuluh sistem program ini adalah
(1) sistem keuangan, (2) sistem manajemen, (3) sistem manajemen informasi,
(4) sistem teknologi produksi, (5) sistem penelitian dan pengembangan, (6)
sistem keselamatan industri, (7) sistem kontrol polusi, (8) sistem marketing, (9)
sistem kerjasama yang saling menguntungkan dan (10) sistem peningkatan
kualitas. Kesepuluh sistem ini membentuk suatu jaringan pembinaan UKM dan
bersama dengan Small Medium Enterprise Administration (SMEA) yang
bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian kegiatan, menyediakan
informasi, bimbingan jangka pendek, bimbingan individu, bimbingan kepada
perusahaan, dan demonstrasi presentasi dan lain- lain yang berfungsi sebagai
pendorong bagi UKM untuk terus berkembang. Pada tahun 2000 sistem ini telah
menerapkan sekitar 100 rencana bimbingan yang membimbing lebih dari 1000
UKM.
Selain sepuluh sistem program tersebut pemerintah Taiwan juga memiliki
SME Development Fund (SMEDF) yang menyediakan pembiayaan proyek dan
juga pemberian bantuan kepada UKM dalam penggalangan modal awal dan
pembentukan inkubator dan lain sebagainya. Pemerintah Taiwan melalui SMEA
mendirikan Instant Solution Center (ISC) pada bulan Mei 1996. Pembentukan
ISC ini adalah untuk memberikan bantuan bagi pertanyaan dan permintaan dari
UKM. Selama 4 tahun ISC telah membantu sekitar 7000 UKM dan sekitar 70%
masalah yang dihadapi UKM dapat terselesaikan. Masalah umum yang dihadapi
UKM adalah masalah keuangan, pinjaman, hutang, pajak, perlindungan
pemasaran dan teknologi. Namun yang paling dominan adalah masalah
keuangan.
SME Service Center (SMESC) yang dibentuk di Taipei dan beberapa kota
lainnya oleh SMEA memiliki peran penting dalam membantu pengembangan
UKM di Taiwan melalui training, seminar dan bimbingan. Sudah sekitar 6000
seminar yang dihadiri 400.000 orang dan SMESC juga telah menerima sekitar
200.000 telpon dan telah menyerahkan sekitar 20.000 kasus ke instansi terkait
serta telah mengirimkan ahli untuk melayani masalah di lokasi UKM sekitar
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
37

60.000 kasus. Selain itu SMESC telah mengunjungi sekitar 20.000 UKM dan
menyediakan informasi lebih dari 6.000.000 informasi.
Selain itu pemerintah Taiwan berusaha dengan sekuat tenaga membantu
tenaga kerja UKM yang meliputi sekitar 78,25% dari seluruh tenaga kerja di
Taiwan UKM dalam hal meningkatkan kualitasnya dengan mendirikan SME
Training Center (SMETC) beberapa tahun lalu. SMETC melaksanakan 300
pelatihan dengan peserta sekitar 20.000 orang pada tahun 1999. Selain itu,
SMETC mengadakan kegiatan lifelong learning dan learning passport bagi UKM
dan sekitar 5.000 UKM sudah mendapatkan lifelong learning passport. Untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja UKM pemerintah melaksanakan promosi
pelatihan seminar dan program belajar jarak jauh. Program ini dilaksanakan oleh
asosiasi UKM yang bekerjasama dengan beberapa universitas, akademi dan
lembaga penelitian serta dengan Business Administration Consultants
Association, SMESC, KADIN dan KADINDA. Program ini telah memperkuat
berbagai aspek pelatihan yang dibutuhkan oleh UKM. Pada tahun 1999, telah
diadakan sekitar 500 seminar dengan dihadiri oleh sekitar 55.000 peserta.
Sealin itu, fasilitas untuk program belajar jarak jauh (PBJJ) yaitu video
conferencing telah dibangun di sebelah utara, selatan dan pusat Taiwan
sehingga dapat dilaksanakan secara simultan di ketiga daerah tersebut yang
menekankan untuk memperkuat pelatihan UKM dalam bidang manajemen,
keuangan dan akunting, IT dan kepegawaian. Sekitar 40 PBJJ telah
dilaksanakan pada tahun 1999 dengan peserta sejumlah 6.000 orang.
Pendirian the SME Service Network (SMESN) oleh pemerintah Taiwan
ditujukan untuk menyediakan layanan kepada UKM daerah dan masyarakat
daerah dalam menjalin kerjasama dan memperluas jaringan kerja antar UKM di
daerah. Selain itu pemerintah juga memperkuat image bagi UKM di daerah,
misalnya industri sepatu kota Sanchong, industri keramik kota Miaoli dan juga
penyedian bimbingan kepada industri lokal yang mempunyai karakteristik khusus
seperi daerah pariwisata di Lishan, daerah plesiran di Taichung, industri garmen
di Shalu, industri batu bata di Huatan dan Changhua, industri bambu di Chushan
dan Nantou, industri tradisional keramik di Nantou dan industri anggrek di
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
38

Pingtung. SMESN membantu UKM dalam bidang pengembangan produk,
pembentukan aliansi strategik, diagnosa perusahaan, pelatihan pegawai,
pelaksanaan pameran, promosi penjualan produk dan lain sebagainya.
Pembentukan kelima service team yaitu Commercial District Upgrading
and Reconstruction Service Team, Export Promotion Service Team,
Management Assistance Service Team, Manufacturing Industry Technology
Upgrading Service Team (MITUST) dan Internet Promotion Service Team yang
diprakarsai oleh departemen perekonomian adalah bertujuan untuk membantu
secara aktif UKM dalam meningkatkan kegiatan produksi UKM, memberikan
bantuan penekanan yang sama terhadap tujuan jangka panjang dan jangka
pendek serta memberikan pemecahan masalah yang dihadapi UKM sampai ke
akar-akarnya. Sampai bulan Mei 2000 tercatat bahwa team tersebut telah
memberikan bantuan bimbingan dan diagnosa keuangan perusahaan kepada
100 UKM, membantu 50 UKM yang mengalami kesulitan dalam hal sistem
perencanaan keuangan dan akuntansi, memberikan dignosa manajemen kepada
500 UKM dan membimbing 120 UKM.
Selain itu, pemerintah Taiwan juga telah menyediakan program bantuan
keuangan bagi UKM. Program yang pertama adalah SME Credit Guarantee
Fund (SMECGF). Skim kredit ini didukung oleh pemerintah dan perbankan
Taiwan dan merupakan alat untuk mendapatkan bantuan keuangan bagi UKM
Taiwan. Skim ini menyediakan jaminan kredit bagi UKM yang memiliki potensi
berkembang yang kuat namun tidak ada memiliki cukup kolateral (agunan). Skim
ini membagi resiko dengan institusi keuangan sehingga skim kredit ini dapat
meyakinkan institusi keuangan untuk memberikan pinjaman kepada UKM
tersebut dengan mudah. Namun skim kredit ini memiliki banyak kendala pada
saat ini, seperti sistematisasi sumber pendanaan, kebutuhan untuk
meningkatkan kualitas kredit, dan kebutuhan untuk mencapai keseimbangan
antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk memaksimalkan peran SMECGF,
maka SMECGF mencari jalan untuk mengembangkan sumber pendapatan yang
baru dan juga berusaha untuk memaksimalkan penggunaan dananya serta
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
39

mendorong UKM yang sudah dibantu dan berhasil memberikan kontribusi
kepada SMECGF.
Program bantuan keuangan yang kedua adalah Case Specifics Loans for
SME (CSLSME). Dalam hal ini perbankan dan institusi keuangan Taiwan
mendukung usaha pengembangan UKM melalui program penyedian pinjaman
untuk kasus-kasus yang spesial dengan tujuan pengembangan tertentu.
Pinjaman ini dibagi kedalam enam kategori yaitu, seperti yang terdapat dalam
Tabel di bawah ini.
Table 7. Pinjaman Khusus bagi UKM Taiwan
Kategori Pinjaman Tipe Pinjaman Sumber pendanaan
Pollution reduction Low interest loans bagi
pembelian peralatan oleh
UKM untuk pencegahan polusi
Operating cost reduction � SME Guidance Upgrading
Loans
� Traditional
Upgrading Loans
Industry
� Low interest loans untuk
pembelian
otomatisasi
peralatan
� Pinjaman bagi pembelian
atau Upgrading peralatan
otomatisasi
� SME foundation
establishment loans
� Pinjaman kecil dan layak
bagi UKM untuk
memenuhi kebutuhan
cash flow
40
Executive Yuan Development
Fund
Executive Yuan Development
Fund
Executive Yuan Development
Fund
Executive Yuan Development
Fund
Postal saving funds yang
disediakan oleh Bank sentral
Assistance in obtaining land Plant Relocation Loans SME development Fund
Improving compettiveness � Project financing for SME development Fund
�
improving competitiveness
Mutual assistance project
financing
SME development Fund
Increasing willingness to Export and overseas Export-import bank of The
invest
Investment assistance loans Republic of China
Pinjaman-pinjaman lainnya � Pinjaman untuk Taiwan Cooperative Bank
peningkatan
demand
domestic
� Pinjaman Natural disaster
recovery
SME development Fund
� Cash flow financing pada SME development Fund
periode resesi dan Council for economic planning
penurunan
and development medium and
long term funding
SME development Fund
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
SME Credit Guarantee Fund

Program bantuan keuangan yang ketiga adalah the mutual guarantee
system (MGS). The mutual guarantee fund (MGF) dibentuk pada bulan Agustus
1997 dan ditujukan untuk membentuk formasi bantuan lingkar yang saling
menguntungkan (mutual assitance circles - MAC) melalui bantuan, kepercayaan,
pembagian resiko bersama yang saling menguntungkan antar UKM. MGS dan
MGF dan para anggota dapat memperoleh pendanaan dari bank melalui jaminan
bersama. Jaminan lainnya dapat diperoleh dari perusahaan asuransi yang
digunakan untuk meningkatkan besarnya pinjaman atau untuk membantu UKM
mendapatkan pinjaman dari bank.
Pada bulan Juni 1998, MGF telah mengoperasikan 12 model bantuan
lingkar. Setiap lingkar mempunyai 12-15 UKM sehingga mencapai lebih dari 160
UKM yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. MGF juga telah mencari alternatif
solusi yang dapat membantu UKM meningkatkan sistem komputerisasinya. Pada
bulan November 1998, MGF telah membuat MGS yang tidak memakai jaminan
asuransi. Pada akhir bulan Mei 2000, sekitar 648 UKM telah membentuk 57
MAC and mendapatkan pinjaman sejumlah 3,4 milyar $NT.
Untuk mengantisipasi perubahan dunia yang cepat, pemerintah Taiwan
telah mengembangkan the National Construction Plan for the 21 st Century.
Perencanaan ini digunakan sebagai pedoman bagi kebijakan pemerintah. Selain
itu kebijakan UKM merupakan elemen penting dalam kebijakan ekonomi Taiwan
dan juga merupakan acuan tugas bagi para pemimpin untuk mensukseskan visi
Taiwan yaitu abad 21 ini adalah abad UKM.
Kebijakan pengembangan UKM di Taiwan dikoordinir oleh menteri
ekonomi Taiwan. Menteri ekonomi inilah yang memberikan bantuan dan
bimbingan kepada UKM agar tumbuh mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut
menteri ekonomi Taiwan membantu dan mendorong UKM dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Penelitian dan pengembangan pasar (market research and development)
meliputi penyediaan jasa informasi, penciptaan nama produk yang eksklusif,
pengaturan jaringan usaha dan pengembangan pasar potensial.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
41

. Rasionalisasi kelanjutan pelaksanaan usaha meliputi 1). penelitian dan
pengembangan produk baru. 2). modernisasi dan renovasi fasilitas produksi
dan peningkatan teknologi produksi. 3). peningkatan metode manajemen
usaha. 4). ekspansi pasar dan penerimaan informasi yang dibutuhkan. 5).
perubahan dan penyesuaian bidang usaha. 6). penerimaan sumber daya dan
pengetahuan teknis untuk operasionalisasi usaha.
c. Promosi keuntungan bersama (mutual cooperation) meliputi 1). amalgamasi
usaha perdagangan vertikal dan pengembangan dan promosi sistem satellite
factory. 2). amalgamasi usaha perdagangan horizontal dan pengembangan
dan promosi produksi bersama dan sistem pemasaran. 3). Dana mutual atau
usaha koperasi. 4). kerjasama teknis dan pengembangan teknologi. 5).
pengadaan barang, dan, 6). pembangunan sasaran pemasaran yang
strategis.
d. Perlindungan faktor produksi dan penemuan teknologi meliputi 1).
memformasikan dan mengakumulasikan modal usaha. 2). mengakomodasi
modal usaha. 3). penetapan tanah, pembangunan kantor, pengadaan
peralatan, lokasi usaha dan informasi usaha. 4). pendidikan dan pelatihan
pegawai serta peningkatan produktifitas pegawai. 5). melindungi sumber
bahan dasar pertanian dan industri serta pengetahuan teknis. 6). membantu
UKM mendapatkan dana dari pasar modal. 7). meningkatkan jasa layanan
dan keterampilan teknis.
e. Pendidikan dan pelatihan pegawai yang kompeten
f. Pengembangan pendanaan UKM, meliputi 1). membiayai pengeluaran
operasional untuk melaksanakan perencanaan. 2). berpartisipasi dalam
proyek investasi dan pengembangan atau menyediakan jaminan keuangan
bekerjasama dengan lembaga keuangan. 3). menanamkan investasi dalam
UKM atau menyediakan dukungan dana bagi UKM.
Dana pembangunan UKM didapat dari beberapa sumber berikut ini:
a. dari anggaran belanja tahunan pemerintah pusat
b. dana khusus
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
42

c. sumbangan (donasi) dari individu atau kelompok, atau organisasi publik
maupun swasta.
d. bunga bank yang berasal dari dana UKM.
e. Dan penerimaan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan UKM.
3.5.3. Pelajaran yang dapat diambil dari Pengembangan UKM di Taiwan.
g. Pemerintah yang berkuasa di Taiwan memahami bahwa UKM Taiwan akan
dapat keuntungan atau manfaat dari ekonomi pasar terbuka (open market
economy).
h. Beberapa pembuat kebijakan menyarankan agar pemerintah mencabut
kebijakan yang memberikan proteksi dan perlindungan yang berlebihan
kepada usaha besar.
i. Peran pemerintah Taiwan dalam pengembangan UKM terbatas hanya
sebagai fasilitator.
j. Pengkoordinasian segala kebijakan yang terkait dengan UKM dilakukan oleh
departemen perekonomian melalui Small Medium Enterprises Administration
(SMEA).
k. Perusahaan yang baru berdiri didorong untuk terus membantu UKM yang
akan bangkrut.
l. Penanaman investasi langsung merupakan salah satu alat untuk
mengembangkan UKM.
m. Institusi keuangan formal, seperti bank bukan merupakan aktor yang
menentukan bagi program pengembangan UKM.
n. Asosiasi usaha memegang peranan penting dalam pemberian saran
kebijakan kepada UKM.
3.6. Konsep Kebijakan Pengembangan UKM di Korea Selatan
3.6.1. Gambaran Umum UKM di Korea Selatan
Faktor penentu keberhasilan pengembangan UKM di Korea Selatan adalah
institutional setting yang lengkap, kuat dan sistematis yaitu dalam bentuk
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
43

undang-undang yang komprehensif dan secara konsisten dilaksanakan dan
didukung lembaga non pemerintah. Hal ini diikuti dengan pemutahiran kebijakan
yang sejalan dengan tantangan dan kebutuhan, serta didukung oleh
berfungsinya lembaga pembiayaan khusus untuk UKM. Kebijakan
pengembangan UKM di Korea Selatan antara lain adalah dikeluarkannya skim
kredit khusus UKM, pengembangan kerjasama kemitraan dengan usaha besar,
bimbingan teknis dan managerial.
Langkah lain yang ditempuh dalam menunjang perkembangan UKM adalah
pembentukan Small and Medium Industry Policy Council (SMIPC) yang dipimpin
oleh Perdana Menteri. Dewan ini pula yang menentukan kebijakan jumlah
anggaran untuk bantuan organisasi-organisasi ekonomi untuk meningkatkan
pembinaan UKM.
Dalam pengalokasian dana perbankan bagi UKM pemerintah Korea Selatan
tidak membatasi berapa minimal portfolio kredit UKM, akan tetapi dilakukan
pengawasan jumlah maksimal portfolio kredit perbankan untuk kelompok
konglomerat yaitu maksimal hanya 20 persen. Dengan demikian, otomatis porsi
terbesar dana perbankan dialokasikan untuk UKM. Pengendalian terhadap kredit
perbankan dilakukan pemerintah secara transparan dan setiap tahun otoritas
moneter mengumumkan jumlah kredit yang disalurkan perbankan untuk
konglomerat.
UKM di Korea Selatan didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang
mempekerjakan kurang dari 300 orang dan yang mempunyai modal dasar
kurang dari 8 juta won. Selain itu suatu perusahaan dapat diklasifikasikan
sebagai UKM kalau perusahaan tersebut bukan salah satu dari 30 perusahaan
besar nasional dan sudah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun.
Table 8. Definisi UKM di Korea Selatan
Klasifikasi industri Definisi UKM
Manufaktur Modal maksimal adalah 6,7 juta US$ dengan pekerja maksimal
300 orang
Pertambangan, transportasi Modal maksimal adalah 2,5 juta US$ dengan pekerja maksimal
dan konstruksi
300 orang
Pertanian, perikanan, dan Penjualan maksimal adalah 16 juta US$ dengan pekerja
kehutanan
maksimal 200 orang pada usaha pembibitan dan perikanan
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
44

Modal maksimal adalah 4 juta US$ dengan pekerja maksimal
50 orang pada usaha pertanian dan kehutanan
Jasa Terdapat 5 standar jasa:
1. Modal maksimal adalah 25 juta US$ dengan pekerja
maksimal 300 orang pada usaha proses informasi dan
lainnya
2. Modal maksimal adalah 16 juta US$ dengan pekerja
maksimal 200 orang pada usaha komunikasi dan lainnya
3. Modal maksimal adalah 8 juta US$ dengan pekerja
maksimal 100 orang pada usaha penjualan komunikasi
4. Modal maksimal adalah 4 juta US$ dengan pekerja
maksimal 50 orang pada usaha wholesale dan lainnya
5. Modal maksimal adalah 1,6 juta US$ dengan pekerja
maksimal 30 orang pada usaha ritel dan lainnya
Jumlah UKM di Korea Selatan pada akhir tahun 1998 adalah sekitar 2,6
juta yang mewakili 99,2 % dari keseluruhan usaha di Korea Selatan dengan
jumlah pekerja sebesar 7,65 juta orang yaitu 75,3 % dari total jumlah tenaga
kerja di Korea Selatan.
Table 9. Jumlah Pekerja UKM di Korea Selatan
Jumlah pekerja
(dalam ribuan)
Jumlah Jumlah pekerja Persentase (%) Pekerja di
Jumlah 10.178 7.659 75,3 2.519
Di bidang
Manufaktur
2.980
(2.324)
2.149
(1.638)
perusahaan
besar
72,1 (70,5) 831 (686)
Lain-lain 7.198 5.510 76,5 1.688
( ) = jumlah perusahaan yang mempunyai pekerja minimal 5 pegawai.
Sumber: 1998 Survey report on Basic Workplace Statistics.
Table 10. Jumlah UKM di Korea Selatan
Jumlah
Perusahaan
Jumlah Jumlah UKM Persentase (%) Perusahaan
Jumlah 2.629.868 2.607.710 99,2 22.158
Manufaktur 278.923
(79.544)
278.068
(78.869)
Besar
99,7 (99,2) 855 (675)
Lain-lain 2.350.945 2.329.642 99,1 21.303
( ) = jumlah perusahaan yang mempunyai pekerja minimal 5 pegawai.
Sumber: Survey Report on Basics Workplace Statistics
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
45

3.6.2. Arah Kebijakan Umum Pengembangan UKM
Pada abad 21 jumlah dan peranan sektor swasta telah meningkat.
Struktur industri telah berubah menjadi fungsi ke arah intensifikasi teknologi dan
didukung oleh penggunaan teknologi baru. Untungnya Small Medium Business
Administration (SMBA) yang berfungsi untuk mengembangkan dan
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan UKM di Korea
Selatan, memahami kecenderungan tersebut dengan merubah kebijakannya dari
“old fashioned support measure” kepada kebijakan baru yang secara aktif
merespon terhadap inovasi-inovasi baru yang terjadi di abad 21. Oleh karena itu
SMBA mengarahkan kebijakannya kepada perubahan struktur dan peningkatan
daya saing internasional UKM. Pemerintah Korea Selatan membantu UKM
mengembangkan kapabilitasnya. Selain itu kebijakan pemerintah juga
menekankan pada pembangunan sistem dimana penghargaan dibuat dengan se
adil mungkin sesuai dengan kompetisi pasar dan menciptakan suatu iklim
dimana UKM dan perusahaan ventura dapat berkontribusi dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional.
3.6.3. Kebijakan Pemberian Bantuan kepada UKM.
Ada paling sedikit 8 kebijakan dalam rangka pemberian bantuan kepada
UKM yaitu pendirian UKM baru dan pengembangan UKM, peningkatan sistem
inovasi teknologi UKM, penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi
pengelolaan UKM, peningkatan informasi bagi UKM, perluasan pasar domestik
dan internasional bagi UKM, peningkatan peran dan perluasan industri UKM,
pengembangan sistem pendukung yang efisien tehadap UKM, dan yang terakhir
adalah pemberian insentif pajak kepada UKM dan badan yang terkait dengan
UKM.
a. Kebijakan yang pertama perluasan secara berkelanjutan peningkatan
investasi terhadap tumbuhnya UKM baru dan peningkatan perkembangan UKM.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
46

Kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah mendorong berkembangnya
perusahaan ventura dan UKM; menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap
tumbuhnya investasi bagi UKM dan perusahaan ventura; perluasan
pembangunan infrastruktur bagi pertumbuhan usaha baru yang berkelanjutan;
dan mempromosikan jiwa wiraswasta; serta mendukung usaha ventura untuk
menciptakan pasar internasional.
Pemerintah dan swasta bekerja sama dengan menyediakan dana
investasi sebesar 830 juta US$ yang berasal dari dalam dan luar negeri sebagai
dasar penyediaan keuangan publik yang diperuntukan bagi modal usaha
pertama bagi UKM dan perusahaan ventura. Pada bulan September 2000, 147
perusahaan ventura besar yang mempunyai aset sebesar 1,8 milyar US$ dan
274 perusahaan patungan dengan aset 1,76 milyar US$ telah bersedia
membantu program tersebut. Agar program pemberian dana atau modal awal
bagi UKM dan perusahaan ventura berjalan secara efisien maka dana bantuan
yang berbentuk pinjaman ini dikurangi. Sebagai penggantinya dana bantuan
dalam bentuk investasi akan dikembangkan dan diperluas.
Dalam rangka membentuk sistem pemberian bantuan yang bertanggung
jawab dan komprehensif maka dibentuklah Da-San Venture Co. Ltd. Perusahaan
ini dikelola secara independen oleh para ahli dari kalangan swasta yang
profesional dan bertangung jawab, yang bertugas membantu UKM dan
perusahaan baru untuk mengembangkan gagasan-gagasan usaha dengan
teknologi mutakhir serta mencarikan mereka daerah yang tepat untuk melakukan
usahanya.
Selain itu pemerintah juga mendorong institusi keuangan dalam dan luar
negeri untuk memperluas investasi mereka pada perusahaan dana ventura
swasta. Vertex di Singapura dan SsgA di Amerika yang telah menginvestasikan
sebesar 10 juta US $ di Korea Venture Fund. Pemerintah juga telah
meningkatkan pengawasannya terhadap pasar KOSDAQ. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan peran pemerintah dalam pemberian bantuan keuangan kepada
UKM dan perusahaan ventura. Kelompok usaha lainnya juga sedang
dipromosikan yaitu angel investment. Ada sekitar 25 club angels dan 52
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
47

usiness angels yang menginvestasikan dananya kepada 310 UKM dan
perusahaan ventura.
Institusi penelitian dan universitas dijadikan sebagai pusat pembibitan
(incubator center) usaha baru dan diharapkan pada tahun depan pusat
pembibitan usaha baru dapat ditingkatkan menjadi 332. Di Korea pada tahun
2000 terdapat sekitar 292 pusat pembibitan usaha baru dan sekitar 3295 usaha
baru yang akan memulai usahanya. SMBA memberikan bantuannya dengan
membangun jaringan kerja antar pusat pembibitan usaha baru dan membina
para manajer pada pusat tersebut untuk dapat menciptakan pelatihan khusus
bagi mereka.
Selain itu terdapat sekitar 200 kemitraan yang akan mendirikan usaha
baru. Mereka merupakan pemuda yang aktif, cerdas dan ambisius. Ada juga
sekitar 100 pelatihan untuk usaha baru di universitas dan pusat penelitian yang
mendidik sekitar 7000 peserta. Pemerintah juga mendorong agar para profesor
dan peneliti untuk memulai melakukan kegiatan lab-based start-ups dan sekitar
337 UKM baru yang dilaksanakan oleh para profesor dan peneliti. SMBA
mendorong pelaksanaan program kegiatan tersebut.
Selain ketiga kegiatan di atas perlu juga usaha untuk menciptakan iklim
yang kondusif bagi terciptanya jiwa wiraswasta yaitu pengusaha yang kreatif
yang selalu berusaha untuk meningkatkan kemauannya dan teknologi pada
beberapa bidang usaha. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Korea
Selatan berusaha menyediakan berbagai kesempatan pendidikan dan
memberikan kelompok usaha di universitas beberapa program bantuan. Selain
itu pemerintah juga memberikan dorongan kepada usaha ventura dan usaha
baru untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi tumbuhnya minat para
generasi muda untuk melakukan usaha ventura. Universitas diperbolehkan untuk
melakukan kegiatan usaha di universitasnya dan profesor dapat bekerja sebagai
pegawai pada perusahaan baru tersebut. Para manajer UKM dapat
berpartisipasi dalam pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi
publik lainnya.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
48

Dalam rangka membantu usaha ventura dan UKM melakukan usahanya
pada pasar global, pemerintah telah membangun Pusat ventura Korea (Korea
Venture Center) di Washington DC. Pusat usaha ini diharapkan dapat membantu
usaha ventura domestik dalam beberapa bidang dan dengan cara yang
ekstensif.
b. Kebijakan yang kedua peningkatan sistem inovasi teknologi UKM. Ada
beberapa kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk mendukung kebijakan
tersebut. Kegiatan yang pertama adalah penyediaan upaya peningkatan daya
saing teknologi UKM. Dalam rangka melaksanakan kegiatan ini pemerintah telah
menerapkan Five-year plan for improvement of technological development of
SME kedalam tahap operasionalisasi. Selain itu pemerintah melakukan promosi
visi jangka panjang dan pendek pengembangan teknologi UKM. SMBA
melakukan survey tentang teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan
UKM dengan tujuan SMBA dapat membuat kebijakan yang lebih baik lagi.
Pemerintah juga berupaya membangun fasilitas penelitian dalam bentuk jaringan
dan data base.
Kegiatan yang kedua adalah dukungan bagi inovasi teknologi dan dana
pembangunan untuk UKM. UKM umumnya menghadapi masalah dalam hal
pengembangan teknologi. Untuk itu pemerintah memfokuskan usaha
bantuannya dengan mendukung peningkatan teknologi UKM. Selain itu
pemerintah juga menyediakan sebagian pengeluarannya kepada UKM yang
dapat mengembangkan produk UKM yang baru dengan menggunakan dan
memanfaatkan kemampuan teknologinya.
Kegiatan yang ketiga adalah mendukung konsorsium pengembangan
teknologi pada institusi penelitian akademis dan industri. Pemerintah pusat dan
daerah membantu UKM dengan memanfaatkan SDM dan fasilitas universitas
dan pengembangan teknologi. Universitas, institusi penelitian dan UKM
membentuk suatu konsorsium yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi
yang dibutuhkan di lokasi produksi. Dukungan pemerintah pusat dan daerah
adalah dalam bentuk pemberian bantuan dana.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
49

Kegiatan yang keempat adalah dukungan bagi bimbingan teknologi UKM.
Dalam hal ini pemerintah membantu UKM dalam memecahkan masalah
manajemen dan teknologi. Oleh karena itu pemerintah menyediakan insentif
keuangan kepada para profesional dari universitas dan institusi penelitian untuk
memberikan bimbingan teknis kepada UKM. SMBA pada kantor di tingkat lokal
membantu UKM dengan cara menguji dan mengawasi produk baru yang
dihasilkan UKM. Selain itu SMBA juga mendorong sekitar 18 institusi publik
untuk memberikan kesempatan kepada UKM berpartisipasi dalam kegiatan
litbang (R & D) di institusi tersebut dan mempromosikan kemampuan
teknologinya. Pengeluaran kegiatan R&D pada tahun 2000 meningkat dari 4% di
tahun 1999 menjadi 5 %.
Pemerintah juga berupaya untuk memberikan dorongan bagi alih
teknologi. Untuk mendorong alih teknologi dan perdagangan, pemerintah Korea
Selatan telah membangun Korea Technology Trade Center yang
mengintegrasikan jaringan informasi usaha. Pusat-pusat ini akan dibangun juga
di universitas dan di institusi penelitian.
c. Kebijakan ketiga penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi
pengelolaan UKM. Tujuan sistem pemberian bantuan keuangan pemerintah
Korea untuk UKM adalah untuk mereduksi peningkatan biaya dan memperluas
akses pemberian dana kepada UKM. Sistem pemberian bantuan keuangan
pemerintah Korea terdiri dari sistem bantuan dana untuk institusi keuangan,
permintaan atau supply dana Bank Korea dan sistem bantuan keuangan publik.
Pemerintah memberikan jaminan kredit bagi UKM yang memiliki sekuritas
yang lemah sehingga UKM tersebut dapat bantuan dana dari institusi keuangan.
Pemerintah juga mendorong UKM untuk meningkatkan pendapatan mereka
dalam usaha pasar uang dan mendorong insitusi keuangan untuk memperluas
pinjaman kreditnya kepada UKM. Keuangan publik akan menangani usaha-
usaha yang tidak dapat dijangkau oleh institusi keuangan, sehingga keuangan
publik ini dapat secara aktif mengatasi kegagalan pasar.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
50

Selain diversifikasi sistem keuangan, pemerintah juga berupaya untuk
meningkatkan sistem bantuan ketenagakerjaan UKM. UKM Korea telah lama
mengalami kekurangan tenaga kerja. Untuk mengatasi tidak seimbangnya antara
supply dan demand tenaga kerja, maka pemerintah sedang menggarap suatu
master plan for vocational training 2000- 2003. Selain itu SMBA melakukan
promosi outsourcing sumber daya manusia dengan mensinergikan kemitraan
bidang industri dan akademis serta pembentukan kelompok yang terdiri dari
manajemen dan teknik yang profesional dari dalam dan luar negeri.
SMBA mendorong agar perusahaan besar sadar bahwa mereka tidak
dapat berkembang tanpa UKM dan seluruh usaha diharapkan untuk melakukan
kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk itu pemerintah menyediakan
berbagai insentif termasuk insentif pajak dan insentif pinjaman kepada
perusahaan yang bekerjasama tersebut. SMBA juga memperkenalkan sistem
yang mengevaluasi hubungan kerjasama antara 30 perusahaan besar dan UKM
yang dimiliki 30 perusahaan tersebut. Pemerintah memusatkan kebijakannya
pada penciptaan lingkungan yang menekankan pada subkontrak agar keadilan
terjadi.
d. Kebijakan keempat peningkatan sistem informasi bagi UKM. Untuk
meningkatkan kemampuan UKM dalam menggunakan internet dan informasi,
pemerintah manawarkan pelatihan tentang informatisasi kepada direktur dan
pemimpin UKM. Pemerintah juga memperkenalkan proyek pembibitan
(incubator) informasi yang akan diperluas untuk membantu UKM dalam
memasarkan dan menjual produknya.
Sistem informasi akan dibentuk untuk menyediakan seluruh informasi
yang terkait dengan UKM melalui homepage SMBA (www.smba.go.kr). Seluruh
kebijakan yang terkait dengan sistem informasi UKM perlu dikoordinasikan
dengan instansi pemerintah yang relevan.
Pemerintah menseleksi UKM yang memenuhi persyaratan dasar untuk
membentuk sistem informasi. UKM ini akan diberikan konsultasi tentang
enterprise resources planning (ERP). Untuk mendorong UKM mengadaptasi e-
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
51

commerce, pemerintah akan membuat dasar hukum untuk melakukan promosi
melalui e-commerce dan memperkenalkan sistem e-commerce kepada
masyarakat dalam rangka mengarahkan ekonomi Korea kepada e-commerce.
Selain itu pemerintah juga melakukan usaha sosialisasi e-commerce melalui
workshop, seminar, eksebisi dan forum diskusi.
e. Kebijakan kelima perluasan pasar domestik dan internasional bagi UKM.
Pembentukan sistem dukungan ekspor yang komprehensif memberi arahan
kepada UKM dan usaha ventura untuk mengorientasikan usahanya kepada
ekspor. Untuk melaksanakannya perlu adanya penguatan untuk koordinasi dan
kerjasama antara SMBA dan Korean Trade Investment Promotion Agency
(KOTRA) serta pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah mempromosikan
penempatan di pasar dunia bagi para lulusan terbaik universitas dengan tujuan
agar nantinya mereka merupakan pioner bagi pemasaran produk UKM di pasar
internasional. Pusat pasar Korea dalam internet (www.smipc.org) diperluas dan
ditingkatkan mutunya sebagai alat promosi UKM bagi pembeli dunia. Dalam hal
ini, SMBA membantu UKM dalam mengembangkan kemampuannya untuk
menciptakan pasar dunia melalui konsultasi, ekspor, pertemuan antara UKM
domestik dan UKM luar negeri.
Institusi publik juga didorong untuk membeli produk UKM. Institusi ini juga
diharuskan untuk meningkatkan daya belinya dalam rangka stabilisasi
manajemen UKM.
f. Kebijakan keenam peningkatan peran dan perluasan industri UKM.
Pemerintah berupaya untuk memperkuat fungsi sistem support untuk pengusaha
kecil dan industri. Sistem informasi yang berdasarkan internet juga diperkuat
untuk membentuk sistem jaringan antara pusat-pusat dukungan (support
centres). Pendidikan bagi konsultan pada pusat dukungan lebih difokuskan
terhadap seleksi usaha, analisis teknik perdagangan daerah, usaha SOHO,
rekomendasi dana, dan teknik screening. SMBA memberikan bantuan dukungan
keuangan kepada UKM dan industri tersebut.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
52

Untuk meningkatkan usaha di daerah, tujuan usaha diarahkan dan
diperluas ke daerah. Pemberian dana peningkatan UKM di tingkat propinsi
disediakan sebagai pengeluaran kerja rutin. Pemerintah mendorong agar
perusahaan dan UKM baru memulai usahanya diluar ibukota propinsi dengan
dukungan insentif pajak dan keuangan. Pusat dukungan UKM di beberapa
ibukota propinsi agar mendukung UKM daerah.
The Act on Assisting Women Entrepreneurs yang ditetapkan pada bulan
Februari 1999 merupakan dasar hukum bagi program promosi untuk para wanita
yang mau melakukan usaha dan manajamen. Dalam rangka meningkatkan daya
saing usaha yang dilakukan para wanita, pemerintah menyediakan beberapa
program pelatihan manajemen dan informasi yang berupa bantuan inovasi
manajemen.
g. Kebijakan ketujuh pengembangan sistem pendukung yang efisien tehadap
UKM. Pemerintah memperkuat sistem koordinasi kebijakan UKM antar
departemen. Untuk melakukan efisiensi manajemen UKM, SMBA membentuk
dan melaksanakan database yang memuat perusahaan, dana masyarakat,
sertifikasi teknologi dan kualitas dan hak paten.
Pemerintah juga telah membentuk Presidential Commision untuk UKM
dibawah kontrol presiden Kim. Komisi ini meliputi para wakil menteri, profesional
pada perusahaan swasta dan SMBA. Tugas dari komisi ini adalah menyesuaikan
dan mengintegrasikan kebijakan UKM.
h. Kebijakan yang terakhir adalah pemberian insentif pajak kepada UKM dan
badan yang terkait dengan UKM. Pemerintah memberikan kemudahan bagi UKM
melalui pemberian insentif pajak yang berupa : penurunan pajak bagi UKM yang
baru; pajak perusahaan hanya 50% bagi UKM baru; penurunan pajak
pendaftaran sebesar 100% bagi UKM baru; penurunan pajak akuisisi sebesar
100% bagi UKM baru; penurunan pajak pemilikan sebesar 50% bagi UKM baru.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
53

3.6.4. Pelajaran yang dapat diambil dari Pengembangan UKM di Korea Selatan
a. Pemerintah Korea Selatan memahami bahwa UKM mempunyai peran yang
vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro dan akan mendapat
manfaat dari ekonomi pasar terbuka (open market economy).
b. Beberapa pembuat kebijakan menyarankan agar pemerintah mencabut
kebijakan yang memberikan proteksi dan perlindungan yang berlebihan
kepada usaha besar. Usaha besar yang membantu UKM perlu didukung.
c. Peran pemerintah Korea Selatan dalam pengembangan UKM sebagai
fasilitator.
d. Pengkoordinasian segala kebijakan yang terkait dengan UKM dilakukan oleh
departemen perekonomian melalui Small Medium Business Administration
(SMBA).
e. Institusi keuangan formal, seperti bank bukan merupakan aktor yang
menentukan bagi program pengembangan UKM.
f. Asosiasi usaha memegang peranan penting dalam pemberian saran
kebijakan kepada UKM.
3. 7. Konsep Kebijakan Pengembangan UKM di Malaysia
3.7.1. Gambaran Umum UKM di Malaysia.
Definisi UKM (SMI = Small-Medium Industries) di Malaysia adalah
perusahaan manufaktur yang memiliki modal tidak melebihi 25 juta Ringgit
Malaysia dan mempunyai pegawai yang tidak melebihi 150 orang serta telah
disahkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Ministry of Internatonal Trade and
Industries (MITI).
Salah satu tugas lembaga MITI adalah merancang dan membuat
kebijakan-kebijakan sedangkan penerapannya, UKM dibina dan dimonitor oleh
badan-badan yang berada di bawah MITI seperti SMIDEC (Small-Medium
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
54

Industry Development Cooperation) dan MATRID (Malaysian International
Trade).
UKM sangat berperan dalam meningkatkan daya saing melalui
pendalaman dan perluasan jaringan industri serta peningkatan produktivitas.
Selain itu UKM juga merupakan bagian integral dan dinamis dari proses industri
di Malaysia. Peran UKM yang tidak kalah pentingnya adalah menurunkan angka
impor terhadap barang menengah dan pokok.
Kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional adalah pada
penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 29,9%, pajak nilai tambah sebesar 20,1
% dan total output sebesar 15,8 %. Sedangkan kontribusi sektor UKM yaitu
bidang makanan dan minuman sebesar 20%; produk metal, mesin dan
peralatan berat 18 %; produk kayu 17 %; garmen 12% produk kimia, minyak,
plastik, dan karet 11 % dan produk lainnya 22%.
3.7.2. Kebijakan Pengembangan UKM di Malaysia
antara lain:
Adapun program pengembangan UKM yang dilaksanakan oleh SMIDEC
a. Industry Linkages Programmes dalam Malaysian Plan
Program ini bertujuan meningkatkan industrialisasi di Malaysia berdasarkan
kebijakan yang berlaku. Ada 2 (dua) hal yang diterapkan di negara ini:
Industry Linkages dan Cluster Program. Yang dimaksud dengan Industry
Linkages adalah mengawinkan UKM dengan Usaha Besar. Misalnya Sony
Corporation mensubkontrakan pembuatan spare parts tertentu kepada
beberapa UKM, sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan bagi
keduabelah pihak Linkage programme ini secara makro turut membantu
meningkatkan produksi nasional.
Sedangkan Cluster Program pada dasarnya adalah pengelompokan UKM
berdasarkan skala prioritas. Di Malaysia bidang otomotif, kelautan dan ruang
angkasa berada di dalam kelompok transportasi. Penentuan otomotif dalam
kelompok ini berdasarkan lebih banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh
dibandingkan kerugiannya. Keuntungan di sini tidak selalu keuntungan
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
55

finansial (benefit not merely profit). Kelompok lainnya adalah industri
elektronik dan listrik termasuk dalam kelompok ini adalah industri
telekomunikasi, industri mesin dan industri dasar.
b. Pengembangan Teknologi UKM
Tujuan dari program ini adalah pemberian pengetahuan yang lebih luas
kepada pengusaha UKM dan peningkatkan kapabilitas mereka dalam
mengelola usahanya. Hal ini dapat dicapai melalui penyelenggaraan
lokakarya dan seminar dengan mengundang ahli dan praktisi yang
profesional. Selain itu pemerintah melakukan Technological Capability
Enhancement Programme (TCEP) yang menawarkan bantuan keuangan
yang dinamai Industrial and Technical Assistance Fund (ITAF).
c. Technology Acquisition bagi UKM
Agar pengusaha UKM melek teknologi maka digalakanlah program ini. Para
pengusaha UKM dapat membeli teknologi komputerisasi yang ditawarkan
atau dapat magang dengan menerima sejumlah honor di sebuah perusahaan
besar yang sesuai dengan bidang usahanya. Selain itu technology acquisition
fund (TAF) menyediakan sampai 70% bantuan keuangan kepada badan
usaha milik Malaysia untuk pembelian peralatan dan mesin, lisensi teknologi,
pemilikan hak paten, prototypes dan desain produk, penempatan produk
Malaysia di pasar teknologi internasional dan program outsourcing ahli
teknologi.
d. Market Development Program
Industrial Linkage programme (ILP) memberikan bantuan dalam
mempertemukan beberapa perusahaan dan menghubungkan UKM agar
supaya UKM menjadi suppliers dari komponen perusahaan tersebut.
Pengembangan skim pasar membantu dalam mengidentifikasikan pasar
potensial melaui MARTRADE, melaksanakan promosi pasar ekspor dan
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
56

mengembangkan nama produk serta aktif dan berpartisipasi dalam forum dan
misi perdagangan internasional.
e. Enterprise Development Programme.
Program ini melibatkan perusahaan untuk melakukan semacam klinik usaha
pada setiap hari Rabu di SMIDEC untuk UKM yang membutuhkan
konsultasi. Selain itu juga menyediakan perencanaan dan skim
pengembangan usaha yang berupa ITAF 1 (lihat Tabel di bawah).
f. Skill Development and Upgrading Programme.
Pemerintah menyediakan berbagai program peningkatan keterampilan
manajemen UKM kepada pegawai UKM melalui pusat pengembangan
keterampilan. Untuk itu SMIDEC membantu untuk membiayai biaya pelatihan
sebesar 50%.
g. Pengembangan Infrastruktur UKM.
Pemerintah menyediakan kawasan pengembangan industri untuk UKM yang
merupakan konsep untuk mengintegrasikan UKM di satu daerah. Selain itu
pemerintah juga menentukan dalam pengelolaan dan pengembangan fasilitas
yang berupa fasilitas pembuangan sampah, pergudangan, akomodasi
pekerja dan lain-lain. Biaya pembangunan infrastruktur ini dibantu oleh
SMIDEC. Pemerintah juga berupaya untuk membangun pabrik yang
terjangkau oleh UKM.
h. Program Bantuan Keuangan UKM.
Pemerintah menyediakan pinjaman lunak yang berupa skim modernisasi dan
otomatisasi. Selain itu juga ada pinjaman lunak dalam rangka peningkatan
kualitas produk melalui Bank Pembangunan. Bank Industri memberikan paket
keuangan kepada UKM dan juga ada dana UKM.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
57

Table 11. Industrial and Technical Assistance Fund Matching Fund
No Jenis Skim Bantuan Jumlah Maximum Grant
1 Business Planning and Development Scheme (ITAF 1) RM 40.000
2 Process and Product Development Scheme (ITAF 2) RM 250.000
3 Productivity and Quality Improvement Certification
Scheme (ITAF 3)
RM 250.000
4 Market Development Scheme (ITAF 4) RM 40.000
Selain ITAF matching grant, pemerintah Malaysia juga memberikan Y2K
grant, rehabilitation grant dan factory auditing. Bantuan keuangan Y2K yaitu
maksimum 30% dari total biaya kegiatan atau minimum RM 50.000 untuk setiap
perusahaan. Sedangkan pemberian bantuan untuk rehabilitasi adalah maksimum
RM 5 juta dan minimum RM 50.000 atau pemberian bunga sebesar 5%
pertahun. Untuk mengaudit perusahaan pemerintah memberikan bantuan
maksimum RM 10.000 untuk setiap perusahaan.
3.7.3. Pelajaran yang dapat diambil dari pengembangan UKM di Malaysia
a. Pemerintah Malaysia memahami bahwa UKM mempunyai peran yang besar
dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Malaysia.
b. Peran pemerintah Malaysia dalam pengembangan UKM terbatas hanya
sebagai fasilitator.
c. Pengkoordinasian segala kebijakan yang terkait dengan UKM dilakukan oleh
departemen perekonomian melalui Small Medium Industry Development
Cooperation (SMIDEC) dan Malaysian International Trade (MATRID).
d. Institusi keuangan formal, seperti bank bukan merupakan aktor yang
menentukan bagi program pengembangan UKM.
3.8. Konsep kebijakan Pengembangan UKM di Amerika Serikat.
3.8.1. Gambaran umum UKM di Amerika Serikat.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
58

Pemerintah Amerika Serikat amat mendukung bagi peningkatan
perkembangan UKM. Cara yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS)
yaitu dengan mewajibkan perusahaan besar untuk mendorong UKM
berkembang dengan cara hasil produk UKM menjadi salah satu sumber produksi
perusahaan besar. Dalam Handbook for Small Business yang dikeluarkan oleh
pemerintah Amerika Serikat, terungkap bahwa sebanyak 99,7 % dari semua
usaha di AS adalah industri kecil dan 55 % dari usaha tersebut merupakan
usaha perorangan. Selain itu usaha kecil tersebut menyumbang sekitar 43 %
dari gross national product (GNP) Amerika Serikat (Ismawan, 2001).
UKM di Amerika didefinisikan agak berbeda dengan definisi dari beberapa
negara lain. Hal ini dikarenakan suatu usaha didefinisikan sebagai UKM hanya
berdasarkan jumlah pegawai yaitu usaha yang memiliki kurang dari 500 pegawai
dianggap sebagai usaha kecil.
Kontribusi penting UKM di AS selain itu adalah sumbangan berupa
inovasi dan peneman-penemuan baru. Lebih dari 50 % inovasi dan hasil cipta
industri berskala besar pada mulanya dihasilkan oleh usaha kecil. Pemerintah
Amerika Serikat telah menerbitkan suatu direktori hasil penemuan UKM yang
setiap saat dapat dimanfaatkan oleh usaha besar atau investor. Para usaha
besar dan investor ini dapat mengembangkan penemuan UKM tersebut dalam
skala produksi massal dengan membayar royalti kepada si penemu.
Tingginya komitmen pemerintah AS dalam pengembangan UKM terlihat
dari pembentukan Small Business Administration (SBA) oleh pemerintah federal
pada tahun 1953. Tujuan pendirian SBA ini adalah sebagai pembantu dan
penggerak sektor usaha kecil di AS. Empat macam usaha yang mendapat
bantuan dari badan ini adalah:
a. di bidang finansial berupa pemberian bantuan dana.
b. di bidang procurement (pengadaan barang) berupa pemberian bantuan
dalam memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan administratif yang
diperlukan untuk berdirinya suatu usaha baru.
c. di bidang manajemen berupa pemberian bantuan manajemen baik secara
langsung maupun melalui pelatihan-pelatihan.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
59

d. di bidang advocacy (bimbingan) berupa pemberian bantuan hukum dalam
pencarian keadilan yang berkaitan dengan urusan bisnis.
Dari ulasan di atas jelas bahwa pemberdayaan UKM di AS berjalan lebih
efektif karena didorong dan didukung oleh pemberian bantuan dana (financial),
manajemen, perizinan dan juga pemberian bantuan hukum apabila UKM
menghadapi perselisihan.
3.8.2. Strategi Kebijakan pengembangan UKM di Amerika.
Secara umum ada tiga strategi dalam mencapai tujuan Small Business
Administration (SBA) yaitu:
a. Helping small business succeed (membantu UKM untuk sukses dalam
usahanya). SBA membantu UKM mencapai keberhasilan melalui:
1. Menjadi pendukung UKM. Hal ini dilakukan dengan strategi sebagai
berikut: (1) mewakili kepentingan UKM dalam kabinet dan dewan ekonomi
nasional. (2) menganalisis segala inisiatif peraturan perundang-undangan.
(3) menentukan kondisi perekonomian dan kecenderungan ekonomi yang
dapat mempengaruhi UKM. (4) menganalisis perubahan legislatif
(peraturan). (5) menyediakan informasi statistik tentang kebutuhan dan
status UKM, informasi tentang lowongan pekerjaan dan akses kredit. (6)
melaksanakan dengar pendapat dengan publik.
2. Menyediakan akses permodalan dan kredit bagi UKM. Hal ini dilaksanakan
melalui strategi sebagai berikut: (1) memenuhi kebutuhan keuangan UKM
dengan cara meningkatkan penyaluran modal dan kredit kepada UKM
yang membutuhkan dan yang layak serta kualified, seperti perusahaan
pasar modal. (2) meningkatkan pengawasan dan resiko manajemen
melalui peningkatan pengawasan pemberian bantuan pinjaman dan resiko
manajemen. (3)reengineering (peningkatan) melalui kegiatan peningkatan
pinjaman dan perampingan 504 program dengan melakukan perubahan.
SBA juga berupaya untuk meningkatkan efektifitasnya melalui kegiatan
privatisasi, outsourcing dan penjualan aset. (4) perampingan program
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
60

pinjaman melalui penarian cara epat dan mudah untuk dapat menigkatkan
akses terhadap pembiayaan ekspor. (5) meningkatkan pemasaran dan
membentuk pasar baru melalui peningkatan jaringan kerja dan
menciptakan pendekatan baru dalam membentuk pasar baru. SBA
berupaya untuk memperluas One-Stop Capital Shops (OSCS) menjadi
empowerment zones.
3. Menyediakan akses terhadap pasar federal. Hal ini dilakukan melalui
strategi berikut: (1). Pengawasan akan terus dilakukan terhadap
pengadaan barang pada tingkat federal. (2) pelatihan dilaksanakan melalui
pelatihan tentang e-commerce, peraturan procurement dan bagaimana
menjualnya kepada federal, negara bagian dan pemerintah daerah. (3).
Reinvention (4) e-government (5) peningkatan UKM yang kualified (6)
kemitraan strategis.
4. Menyediakan bantuan pengembangan kewirausahaan. Hal ini dilakukan
dengan strategi berikut ini: (1) konsep pelayanan prima (2) e-government
(3) pelayanan yang lebih kepada pelanggan (4). Peningkatan ekspor UKM
(5). Pelatihan.
b. Helping Americans recover from disaster (Membantu masyarakat Amerika
Serikat pulih dari bencana). SBA menawarkan bantuan pinjaman untuk
bencana kepada individu dan UKM. Strategi yang dilaksanakan adalah:
1. mengembangkan sumber daya infrastruktur yang fleksibel yang dapat
diterapkan pada daerah yang terkena bencana.
2. E-government.
3. Outsourcing pelayanan pinjaman dan melaksanakan penjualan aset.
4. SBA bekerjasama dengan Federal Emergency Management Agency
(FEMA), federal, negara bagian dan pemerintah daerah. SBA bersama
dengan FEMA mengkoordinasikan pembangunan pusat bantuan bencana
apabila terjadi bencana alam.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
61

c. Modernizing the SBA (Memodernisasi SBA). SBA merupakan suatu badan
transformasi yang dapat membuat beberapa perubahan besar dalam
melaksanakan proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa dan
serta pengelolaan sumber daya manusia. Strategi yang digunakan adalah:
1. Investasi sumber daya manusia. SBA menginvestasikan sumber daya
manusia untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki motivasi tinggi,
kreatif, produktif dan kompeten. Untuk mencapai tujuan tersebut,
strateginya adalah: (1) meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui
training dengan pendekatan yang berdasarkan pada kemajuan teknologi.
(2) perubahan dan penataan tenaga kerja. Untuk mendapatkan jumlah
pegawai yang sesuai maka tenaga kerja perlu direlokasi. (3) penyediaan
perencanaan penggantian kepemimpinan dan pelatihan kepemimpinan.
(4) melakukan survey kepegawaian pada setiap tahun (5) meningkatkan
manajemen sumber daya manusia dan sistem informasi.
2. Investasi teknologi informasi. SBA melakukan investasi dalam teknologi
informasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang berfungsi ganda,
program yang berorientasi pada pelanggan dan kemitraan. Untuk
mencapai tujuan tersebut strateginya adalah: (1) meningkatkan
perencanaan keamanan informasi dan pelaksanaannya. (2) menerapkan
e-government dan e-commerce. (3) memodernisasi sistem yang meliputi
sistem pengawasan pinjaman, manajemen keuangan dan bantuan
keuangan bencana, program pengembangan usaha. (4) melanjutkan
peningkatan infrastruktur berupa broadband, workstation dan arsitektur
server (5) identifikasi kesempatan outsourcing (6) memformalisasi
keterlibatan pemimpin senior dalam proses perencanaan lT (7)
melengkapi dan melaksanakan survey bagi keterampilan dalam bidang IT
dan permintaan keterampilan IT.
3. Manajemen keuangan. SBA melaksanakan peningkatan dan modernisasi
proses dan sistem keuangan kearah sistem manajemen keuangan yang
terintegrasi (Integrated financial management system). Untuk mencapai
tujuan tersebut strateginya adalah: (1) meningkatkan dan
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
62

mengimplementasikan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi (2)
meningkatkan dan mengimplementasikan sistem akunting pinjaman yang
modern (3) mengimplementasikan Activity based costing system. (4)
memperluas sistem keuangan yang meliputi struktur penganggaran (5)
meningkatkan ketepatan laporan keuangan (6) melanjutkan peningkatan
analisis kinerja pinjaman dan jumlah subsidi (7) melanjutkan untuk
memberikan pelatihan agar pegawai UKM dapat mengembangkan diri
menjadi pegawai yang kompeten.
4. Manajemen resiko. Strategi yang digunakan adalah (1) meningkatkan
pengawasan pinjaman melalui sistem infformasi terbaru, analisis dan
penilaian resiko bagi peminjam dan yang meminjamkan. (2)
mengadministrasi program pengujian yang aman dan baik. (3)
mengoperasikan manajemn resiko (4) menyediakan pelatihan dan
informasi (5) meningkatkan akses data program pinjaman SBA melalui
sistem yang modern.
3.8.3. Beberapa fakta dan data tentang UKM di Amerika.
a. Masalah yang dihadapi oleh UKM di Amerika pada dasarnya meliputi:
1. Biaya asuransi kesehatan
2. Pajak pemerintah Federal yang dipungut terhadap pendapatan usaha
3. Pegawai yang profesional dan bermutu
4. Peraturan pemerintah yang tidak rasional, seperti kredit bank yang
mempunyai peringkat yang ke 66 dari National Federation of Independent
Business.
b. Pembentukan Small Business Administration (SBA). Kegiatan SBA dan mitra
kerjanya yaitu: 1). SBA menawarkan bantuan di 109 lokasi di USA, Guam,
dan Puerto Rico. 2). 7.000 bank menyediakan dana bantuan pinjaman bagi
SBA. 3). Ada sekitar 384 Small Business Investment Companies (SBIC) yang
dikelola secara oleh swasta dan telah terdaftar di SBA. SBIC ini menyediakan
dana ventura kepada UKM. 4). Ada sekitar 1000 Small Business
Development Centers (SBDC) yang bersedia memberikan traininig dan
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
63

konseling. 5). 389 dari 13.000 sukarelawan Service Corps of Retired
Executives (SCORE) bersedia meberikan konseling kepada Usaha Kecil di
Amerika Serikat. 6).Ada sekitar 78 Women’s Business Centers yang
menyediakan konseling. 7). Ada 20 One-Stop Capital Shops (OSCS) yang
tersebar diberbagai lokasi strategis dan berfungsi untuk menawarkan bantuan
multi fungsi antar pemerintah kepada para wiraswasta yang membutuhkan
bantuan. 8). 62 Business Information Centers (BIC) menyediakan akses
informasi bisnis. 9). 19 US Export Assistance Centers (USEAS) menyediakan
petihan dan konseling serta bantuan keuangan bagi UKM yang tertarik dallam
bidang penjualan barang dan jasa. 10). 70 kesepakatan nasional dan 200
kesepakatan lokal dengan swasta.
c. Dikeluarkannya undang-undang perdagangan antar negara bagian (Interstate
commerce Act)
d. Setiap Negara bagian dan kota-kota berkompetisi untuk mendapatkan
investasi langsung dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk
melakukan usaha di daerahnya.
e. Di California, insentif pajak bagi usaha kecil belum dilaksanakan secara
efektif dan program yang dilaksanakan pemerintah agak sukar untuk diukur.
f. Apabila suatu usaha dapat dengan cepat melakukan kegiatannya pada suatu
kota, maka hal ini merupakan cara yang paling baik dan efisien untuk menarik
investor melakukan usaha yang baru.
g. Perkembangan informasi dan teknologi yang cepat mengakibatkan usaha
kecil dapat dengan mudah memperoleh data dan informasi tentang pasar luar
negeri.
3.8.4. Pelajaran yang dapat diambil dari pengembangan UKM di Amerika Serikat.
a. UKM di Amerika mempunyai manfaat yang besar bagi kerangka makro
ekonomi yang stabil dan cenderung baik, serta didukung oleh lingkungan
ekonomi yang efisien dan transparan.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
64

. Penyederhanaan prosedur birokrasi untuk meningkatkan atau paling tidak
mempertahankan kondisi pertumbuhan UKM, walaupun hambatan masuk
dan keluarnya usaha agak rendah .
c. Peran pemerintah di Amerika Serikat pada tingkat federal adalah sebagai
fasilitator bagi berkembangnya UKM.
d. Negara bagian dan kota bertanggung jawab dalam melakukan pengukuran
untuk menarik investasi yang akan dilaksanakan di daerah tersebut.
e. Asosiasi Usaha mempunyai peranan yang penting bagi konsultansi kebijakan
untuk UKM.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
65

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UKM
DI BEBERAPA NEGARA
4.1. Analisis Komparatif Vitalisasi UKM
Berbagai konsep kebijakan pengembangan UKM yang telah disampaikan
di atas memiliki perbedaan dan persamaan. Dalam bagian ini akan disampaikan
analisis komparatif vitalisasi kebijakan pengembangan UKM diberbagai negara.
UKM di Thailand memegang peran yang amat penting karena sebagian
pendapatan negara didapat dari UKM. Thailand mendapatkan penambahan nilai
ekspor UKM dari beberapa sektor seperti tekstil dan garmen, keramik, batu-
batuan dan perhiasan, industri pertanian, industri furnitur kayu, dan produksi
kulit. Selain itu peningkatan ekspor UKM juga didapat dari industri pendukung,
seperti industri besi, industri otomobil dan bagiannya, komponen listrik dan
barang elektronik serta packaging (pengepakan barang).
Peranan dan kedudukan UKM di Indonesia juga sangat penting dan strategis
karena UKM sebagai wadah ekonomi rakyat yang tersebar di seluruh wilayah.
Oleh karena itu pemberdayaan UKM merupakan prioritas dan sangat vital dalam
mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan daya saing, serta
memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari peranan UKM
sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang ditandai oleh rontoknya
hegemoni kekuatan usaha-usaha besar.
Semenjak krisis moneter, ekonomi Indonesia telah tumbuh sebesar 4,8%
tahun 2000 yaitu dari minus 14% pada awal krisis di tahun 1998 menjadi 3%
pada akhir tahun 1999. Dalam pertumbuhan tersebut UKM memiliki peranan
yang dominan dan terus meningkat, sebab pada periode tersebut peran UKM
dalam penyerapan tenaga kerja nasional meningkat dari 99,4 % menjadi 99,47%
dengan kontribusinya dalam pembentukan pendapatan domestik bruto (PDB)
sebesar 57,72%.
Begipula halnya dengan Jepang, UKM mempunyai peran yang amat penting
dalam membantu pertumbuhan ekonomi Jepang, baik dari segi financial maupun
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
66

dari segi penyerapan tenaga kerja. Jumlah UKM di Jepang pada tahun 1996
adalah 5,09 juta usaha yang merupakan 99,7 % dari keseluruhan kegiatan usaha
di Jepang yaitu 5,10 juta usaha. Sedangkan saham penjualan pada usaha
industri manufaktur yang dimiliki UKM pada tahun 1997 adalah sebesar 50,8%.
Sedangkan pada industri ritel saham penjualan UKM sebesar 75,7 %. Selain
dari segi jumlah usaha dan pemilikan saham penjualan, UKM juga memegang
peranan yang penting dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 1996, UKM
di Jepang menyerap 32,7 juta pekerja. Ini berarti sekitar 71 % dari total
keseluruhan tenaga kerja di Jepang yang berjumlah 46 juta pekerja.
UKM juga merupakan usaha yang amat vital di Taiwan karena walaupun
terjadi perubahan-perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal yang
dapat mempengaruhi perekonomian di Taiwan, kinerja UKM Taiwan malah
menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 1999, terutama dalam hal
pertumbuhan jumlah UKM-nya yaitu 1.060.738 UKM (97,73% dari total
1.085.430 usaha dan persentase peningkatannya 1,49%), jumlah tenaga
kerjanya 7.344.000 orang (total tenaga kerja 9.668.000 orang dan persentase
peningkatannya 0,04%) dan jumlah pajak pertambahan nilai yang dibayarkan
(persentase peningkatannya 3,33%) serta jumlah penjualan domestik yang terus
meningkat.
UKM juga memegang peran yang penting di Korea Selatan terutama
dalam hal penyerapan tenaga kerja. Jumlah UKM di Korea Selatan pada akhir
tahun 1998 adalah sekitar 2,6 juta yang mewakili 99,2 % dari keseluruhan usaha
di Korea Selatan dengan jumlah pekerja sebesar 7,65 juta orang yaitu 75,3 %
dari total jumlah tenaga kerja di Korea Selatan.
Begitupula di Malaysia, UKM sangat berperan dalam meningkatkan daya
saing melalui pendalaman dan perluasan jaringan industri serta peningkatan
produktivitas. Selain itu UKM juga merupakan bagian integral dan dinamis dari
proses industri di Malaysia. Peran UKM yang tidak kalah pentingnya adalah
menurunkan angka impor terhadap barang menengah dan pokok. Kontribusi
UKM terhadap perekonomian nasional adalah pada penyerapan tenaga kerja
yaitu sebesar 29,9%, pajak nilai tambah sebesar 20,1 % dan total output sebesar
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
67

15,8 %. Sedangkan kontribusi sektor UKM yaitu bidang makanan dan minuman
sebesar 20%; produk metal, mesin dan peralatan berat 18 %; produk kayu 17 %;
garmen 12% produk kimia, minyak, plastik, dan karet 11 % dan produk lainnya
22%.
Sedangkan pemerintah Amerika Serikat juga amat mendukung bagi
peningkatan perkembangan UKM. Cara yang dilakukan pemerintah Amerika
Serikat (AS) yaitu dengan mewajibkan perusahaan besar untuk mendorong UKM
berkembang dengan cara hasil produk UKM menjadi salah satu sumber produksi
perusahaan besar. Dalam Handbook for Small Business yang dikeluarkan oleh
pemerintah Amerika Serikat, terungkap bahwa sebanyak 99,7 % dari semua
usaha di AS adalah industri kecil dan 55 % dari usaha tersebut merupakan
usaha perorangan. Selain itu usaha kecil tersebut menyumbang sekitar 43 %
dari gross national product (GNP) Amerika Serikat (Ismawan, 2001).
Dari analisis komparatif di atas dapat dikatakan bahwa UKM memegang
peranan yang vital dalam pertumbuhan perekonomian di beberapa negara dan
peran UKM yang sangat dominan adalah dalam penyerapan tenaga kerja karena
jumlah rata-rata UKM dibeberapa negara adalah sekitar lebih dari 90% dari total
keseluruhan usaha. Selain itu, UKM juga memberikan kontribusi terhadap produk
domestik bruto negara-negara tersebut. Dengan demikian sektor UKM
mempunyai peran yang vital dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian
suatu negara.
4.2. Analisis Komparatif Konsep Kebijakan Pengembangan UKM
Dalam menganalisis konsep kebijakan pengembangan UKM dapat dilihat
dari beberapa aspek yaitu yang pertama adalah pada dataran konsep kebijakan.
Konsep kebijakan pengembangan UKM perlu dibuat agar tetap konsisten.
Thailand, Jepang ,Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan Amerika Serikat
memiliki platform kebijakan yang jelas dalam mengembangkan UKM.
Aspek yang kedua adalah pandangan umum terhadap kebijakan UKM.
Kebijakan UKM di Indonesia kadangkala membingungkan yang dapat dipandang
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
68

sebagai kebijakan ekonomi dan juga sebagai kebijakan kesejahteraan. Taiwan,
Jepang, Korea Selatan, dan Amerika memandang kebijakan UKM dalam konteks
untuk usaha orientasi ekspor. Sedangkan Thailand dan Malaysia memandang
kebijakan UKM sebagai kebijakan dengan pendekatan bisnis.
Aspek yang ketiga adalah institusi pemerintah. Ada dualisme institusi
pemerintah yang menangani UKM yaitu Menteri Negara Koperasi dan PKM dan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Hanya satu institusi pemerintah
yang menangani UKM di Jepang, Taiwan, Amerika, Korea Selatan, Malaysia dan
Thailand dan negara tersebut mendelegasikan kepada institusi profesional
lainnya.
Aspek yang keempat adalah peranan pemerintah. Peran pemerintah
Indonesia terlibat langsung dalam masalah teknis pelaksanaan UKM. Di negara
Malaysia, Taiwan, Jepang, Thailand, Korea Selatan, dan Amerika Serikat yang
menangani masalah teknis UKM adalah institusi yang profesional dan peran
pemerintah hanya sebagai fasilitator.
Aspek yang kelima adalah kebijakan terhadap pasar terbuka. Pemerintah
Indonesia belum mempunyai keinginan dan ragu untuk melaksanakan kebijakan
pasar terbuka. Malaysia, Taiwan, Amerika, Jepang, Malaysia dan Thailand
sudah siap untuk ikut serta berkompetisi untuk meraih era perdagangan bebas.
Aspek keenam adalah kebijakan perdagangan domestik. Perdagangan
domestik mengalami penurunan karena banyak gangguan atau distorsi. Thailand
menjamin arus barang, Amerika mengeluarkan undang-undang perdagangan
antar negara bagian.
Aspek yang ketujuh adalah asosiasi dan kamar dagang. Asosiasi dan KADIN
belum secara efektif membantu UKM di Indonesia. Malaysia, Jepang
mempunyai beberapa KADIN dan KADINDA. Thailand mempunyai otonomi
perdagangan.
Aspek kedelapan adalah pemberian bantuan keuangan bagi UKM. Adanya
tekanan untuk memberikan subsidi kredit kepada UKM. Jepang, Korea Selatan
dan Amerika memperlakukan UKM sama dengan usaha besar dalam hal
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
69

pemberian kredit. Malaysia melaksanakan pemberian program kredit secara
profesional.
Aspek yang terakhir adalah status hukum UKM. Status hukum UKM
merupakan hambatan bagi UKM di Indonesia. Di Malaysia, Jepang, Taiwan,
Malaysia, Korea Selatan dan Amerika untuk mengurus dan mendapatkan ijin
usaha membutuhkan waktu yang tidak begitu lama, sekitar satu minggu.
Rekomendasi jangka pendeknya adalah memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk memberikan ijin usaha.
Selain itu analisis komparatif strategi kebijakan pengembangan UKM dapat
dideskripsikan sebagai berikut:
Beragamnya pemahaman, terutama definisi UKM yang dikeluarkan oleh
negara Indonesia yaitu definisi dari BPS, BI, Depperindag, BKPM dan UU No. 9
tahun 95, menjadi salah satu faktor yang membuat sektor ini terkesampingkan.
Di negara lain, seperti Thailand, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia,
definisi UKM amat jelas dibedakan dari segi batas jumlah tenaga kerja dan
jumlah modal yang dimiliki oleh UKM, kecuali Amerika Serikat yang hanya
membatasi dari segi jumlah tenaga kerjanya saja.
Peminggiran UKM tersebut merupakan suatu hal yang amat ironis karena
UKM menyangkut kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat sehubungan
dengan peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari jumlah
rata-rata UKM dibeberapa negara adalah sekitar lebih dari 90% dari total
keseluruhan usaha. Selain itu sektor UKM memberikan kontribusi yang nyata
dalam penambahan PDB negara – negara tersebut. Dengan demikian peran
UKM sangat vital dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara.
Kebijakan pengembangan UKM di Indonesia memiliki perbedaan dan
persamaan dengan kebijakan yang diterapkan di negara Thailand, Jepang,
Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan Amerika Serikat. Secara umum perbedaan
kebijakan pengembangan UKM terdiri dari segi pendanaan dan keuangan,
teknologi dalam rangka peningkatan kualitas produk, pemasaran dan promosi
produk UKM, serta pengembangan sumber daya manusia sektor UKM.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
70

Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah adanya institusi
tersendiri yang menangani kebijakan UKM di beberapa negara, seperti SMBA
(Korea Selatan), SMEA (Taiwan), SBA (Amerika), SMIDEC (Malaysia), SME
promotion commision (Thailand) dan JASMEC (Jepang), sedangkan di Indonesia
ada dua yaitu MenegKop dan PKM dan Depperindag, yang kadangkala
menimbulkan dualisme kebijakan yang saling tumpang tindih.
Selain itu beberapa negara melibatkan universitas dan lembaga penelitian
dalam mengembangkan UKM seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan
Thailand. Indonesia, Malaysia dan Amerika belum melibatkan peran universitas
dan lembaga penelitian dalam pengembangan UKM.
Dari segi pendanaan dan keuangan, usaha besar di Jepang, Taiwan,
Korea Selatan, Malaysia dan Amerika Serikat memberikan bantuan dana kepada
UKM selain dari APBN, dan dana masyarakat. Sedangkan UKM di Thailand
mendapat bantuan pendanaan dari sektor perbankan dalam dan luar negeri.
UKM di Indonesia mendapatkan bantuan dari sektor perbankan dan laba BUMN.
Program kegiatan yang dilaksanakan di Indonesia berupa pemberian kredit
secara umum, sedangkan Thailand, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Malaysia
dan Amerika mempunyai program yang lebih variatif, seperti insentif pajak, dana
pemulihan ekonomi, dan modal ventura (Thailand), subsidi bunga, kredit modal
usaha, jaminan kredit (Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan USA), kredit
investasi, subsidi nilai tukar (Korea Selatan), insentif pajak, bantuan promosi
ekspor (USA), bantuan perencanaan dan pengembangan usaha, kredit
peningkatan kualitas produk, bantuan rehabilitasi usaha (Malaysia).
Dari segi pengembangan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas
produk, Indonesia menggalakkan penggunaan teknologi yang berorientasi
kepada teknologi tepat guna. Sedangkan Thailand, Jepang, Taiwan, Korea
Selatan, Malaysia dan Amerika penggunaan teknologi UKM berorientasi kepada
teknologi informasi, teknologi modern yang mengedepankan inovasi serta hak
kekayaan intelektual dan paten.
Dari segi pemasaran dan promosi produk UKM, Indonesia dan Thailand
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
71

elum sepenuhnya beorientasi pada pemasaran produk untuk orientasi ekspor,
namun masih mengandalkan pasar domestik. Sedangkan Jepang, Taiwan,
Korea Selatan, Malaysia dan Amerika seimbang dalam memasarkan dan
mempromosikan produknya baik kepada pasar domestik maupun pasar
internasional (export oriented). Pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-
commerce sudah diterapkan oleh Amerika, Taiwan, Jepang dan Korea Selatan.
Sedangkan Indonesia, Thailand dan Malaysia masih menjajagi pemakaian e-
commerce dalam pemasaran UKM.
Dari segi pengembangan sumber daya manusia UKM, pendidikan dan
pelatihan (Diklat) bagi pegawai UKM merupakan hal yang dominan dilakukan
oleh semua negara pembanding. Dalam meningkatkan kualitas SDM-nya
Indonesia dan Thailand masih memfokuskan pada peningkatan jiwa
kewirausahawan dan Diklat ekspor. Sedangkan Jepang, Taiwan, Korea Selatan,
Malaysia dan Amerika sudah mengarah kepada Diklat yang sifatnya lebih tinggi
tingkatannya, misalnya Diklat konsultansi (Thailand, Jepang, Taiwan, dan
Amerika), TOT (Jepang dan Taiwan), Diklat pemanfaatan teknologi maju (Korea
Selatan, Malaysia dan Amerika).
Untuk lebih jelasnya secara ringkas perbedaan dan persamaan model
pengembangan UKM di beberapa negara digambarkan dalam matriks berikut ini.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
72

A. Definisi UKM
Thailand
Aset Usaha
Kecil maks. 50
juta baht.
Tenaga Kerja
maks.50 org.
Aset Usaha
Menengah 51
– 200 juta
Baht
Tenaga Kerja.
51-200 orang.
Indonesia Jepang Taiwan Korea Selatan Malaysia Amerika
Aset usaha
kecil max. 200
juta dan
Tenaga kerja
Usaha Kecil 5-
19 orang.
Usaha
menengah
asetnya max 1
milyar, Tenaga
Kerja Usaha
Menengah 20 –
99 orang.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
1. Whole Sale
Tenaga Kerja maks
100 org. Modal maks
100 juta Yen
2. Retail
Tenaga Kerja maks
50 org. Modal maks
50 juta Yen
3. Industri
Tenaga Kerja maks
300 org. Modal maks
300 juta Yen
4. Jasa
Tenaga Kerja maks
100 org Modal maks
50 juta Yen
1. Industri,
Konstruksi dan
Jasa Modal
maks 80 juta
$NT Tenaga
Kerja maks. 200
orang
2. Bisnis lainya
Asset maks 100
juta NT $ dan
Tenaga Kerja
maks 50 orang.
1. Industri
manufaktur
Tenaga Kerja
maks 300 org
dan modal 6,7
juta US$
2. Jasa Tenaga
Kerja maks 30
orang dan
modal 1,6 juta
US$
3. Pertanian,
perikanan
Tenaga Kerja
maks 50 org dan
modal 4 juta
US$
4. Pertambangan
Tenaga Kerja
maks 300 orang
dan modal maks
2,5 juta US $
Manufaktur
Tenaga Kerja
maks 150 orang
dan modal maks.
25 juta RM
73
Semua usaha
yang mempunyai
jumlah tenaga
kerja kurang dari
500 orang disebut
usaha kecil.

B. Pendanaan dan Keuangan UKM
Thailand
1. Sumber
dana
a. Dana Masy
b. APBN
c. Bank
d. Bank luar
negeri
2. Lembaga
a. Bank Pemb.
UKM
b. SICGC
c. SIFC
d. Komisi
promosi
UKM
3. Program
a. MAI
b. SME Equity
Fund
c. Modal
Ventura
d. Economy
recovery
Indonesia Jepang Taiwan Korea Selatan Malaysia Amerika
1. Sumber
1. Sumber Dana 1. Sumber Dana 1. Sumber Dana 1. Sumber 1.Sumber dana
a. Dana Masy. a.Dana Masy. a. Dana Masy a. Dana Masy. dana
b. APBN
b. APBN
b. APBN
b. APBN a.Dana masy a. Dana masy.
c. Laba BUMN c. Penyertaan c. Penyertaan c.Penyertaan b. APBN b. APBN
d. Bank
Usaha Besar
Usaha Besar
Usaha Besar c.penyertaan c. Penyertaan
Usaha Besar usaha besar
2. Lembaga
a. Bank Umum
b. Non Bank
1. PNM
2. KSPVSP
3. KPI
4.Modal ventur
5. LPD, SPR
c.Lembg. Penjam
1. Askrindo
2. Sarana
Pengembangan
Usaha
d. LKM
3. Program
a. KUKM
b. KKPA
c. Dana Kredit
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
2. Lembaga
a. Bank Umum
b. Bank Khusus
UKM
c. People Finance
Corporation
d. JCGC
e. Pasar Modal
f. Asuransi
(SBCIC)
g. JFCS
h. IPC
i.JASMEC
j.NAPSE
3. Program
a. Subsidi bunga
b. Kredit Investasi
c. Jaminan kredit
yang bangkrut
d. Kredit Modern.
e. Modal Usaha
f. subkontrak
2. Lembaga
a. Bank Umum
b. Bank Khusus
UKM
c. Pasar Modal
d. Asuransi
e. SMEA
f. ISC
g.SMECGF
h.EYDF
3. Program
a. Modal Usaha
Pemula
b. Kredit Investasi
c. Jaminan Kredit
yang bangkrut
d. Kredit
Modernisasi
2. Lembaga
a. Bank Umum
b. Bank Khusus
UKM
c. People Finan-
ce Corporation
d. Pasar Modal
e. Asuransi
f. SMBA
g. SMIPC
3. Program
a. Modal Usaha
Pemula
b. Kredit Investa-
si
c. Jaminan
Kredit yang
bangkrut
2. Lembaga
a. ITAF
b. Bank
Industri
c. Bank
Pembangu
an
d. SMIDEC
3. Program
a. Perencaan
pengemba
ngan
usaga
b. Kredit
peningkat
an kualitas
74
2.Lembaga
a. SBA
b. OSCS
c. FEMA
d. Pasar modal
e. SBLC
f. Exim Bank
3.Program
a. Pinjaman mikro
b. Pinjaman
usaha
c. Pinjaman
Modal usaha
d. Pendanaan
perdagangan

fund
e. Jaminan
kredit
f. Insentif
pajak
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
e. YELS
f. Modal ventura
g. Insentif pajak
h. SMEDF
i. MGS
d. Kredit
Modernisasi
e. Subsidi Nilai
Tukar
(khusus)
produk
c. Sertifikasi
peningkat
an
produktifit
as
d. Bantuan
rehabilitasi
75

C.Teknologi dalam rangka peningkatan kualitas produk.
Thailand
1. Lembaga
a. Perg.
Tinggi
b. Sentra
industri
c. Inkubator
2. Program
a.Inkubator
b. pelatihan
c.desain
3. Orientasi
a. IT
b. Inovasi/
paten
Indonesia Jepang Taiwan Korea Selatan Malaysia Amerika
1. Lembaga
a. Perguru. Tinggi
b. Balai Penelitian
c. Sentra-sentra
Industri
d. BPPT
e. Incubator kearah
Manajemen
2. Program
a. Incubasi
b. Magang ke LN
c. Pelatihan
d.Desain
e.mutu produk
3. Orientasi
a. Teknologi
tepat guna
b. IT
c. HAKI (sedang
dikembangkan)
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
1. Lembaga
a. Perguruan
tinggi
b. Institute
technology
c. Incubator
center
d. Science park
2. Program
a. Desain
b. incubasi
c. magang dlm
negeri
d. pelatihan
3. Orientasi
a. Hitech
(manufaktur)
b. IT
c. Inovasi/paten
(HaKI)
1. Lembaga
a. PT
b. Inst. Tech
c. Incub.cen
ter
d. Science
park
e. MITUST
2. Program
a. Desain
b. Incubasi
c. Magang Dalam
negeri
d. Pelatihan
3. Orientasi
a. Hitech
(Manufaktur)
b. IT
c. Inovasi/Paten
(HaKI)
1. lembaga
a. Perguruan tingi
b Institute
technology
c Incubator
center
d Science park
2. Program
a Desain
b Incubasi
c Magang Dalam
negeri
d Pelatihan
3. Orientasi
a Hitech
(Manufaktur)
b IT
c Inovasi/Paten
(HaKI)
1. Lembaga
a. Perg.tinggi
b. Swasta
c. Outsourcing
d. Incubator
center
2. Program
a. melek
teknologi
b. lokakarya
c. seminar
d. technolgy
acquisition
e. pengembang
an teknologi
3. orientasi
a. Hi tech.
b. IT
c. Komputerisa
si
d. Inovasi/pate
n
76
1.Lembaga
a. Pem.
Federal
b. Swasta
c. Outsoring
d. IT
2.Program
a. Survey
b. Pelatihan
c. Pengaman.
Infomasi
d. STTR
e. Sistem
pengawas.
f. e-commerce
g. e-govern.
3.orientasi
a. IT
b. Hitech
c. Inovasi

D. Pemasaran dan Promosi
Thailand
1. Lembaga
a. Kantor
promosi
UKM
b. Komisi
promosi
UKM
c. Swasta
d. Pemerintah
2. Program
a. Perencana
an
promosi
b. MAI
c. Pameran
d. Pasar
internasio
nal
Indonesia Jepang Taiwan Korea Selatan Malaysia Amerika
1. Lembaga
a. BPEN
b. PT Sarinah
c. Pusat
informasi
pemasaran
(Deperinda
g)
d. Trading
house
(swasta)
2. Program
a. Misi
dagang
b. Pameran
(LN/DN)
c. Pemasaran
bersama
d. Subsidi
program
ekspor
e. Bursa
komoditas
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
1. Lembaga
a. Jetro
b. Trading House
(pem./swasta)
c. NCPI SME
d. KADIN
e. NFCIC
f. NFPSD
2. Program
a. Pameran
b. Dumping
c. Bursa
komoditas
d. Aliansi strategis
1. Lembaga
a. TETO (Taiwan
Economic & Trade
Organization)
b. CSD (Center for
Synergic
Development)
c. ITRI (Industrial
Tech. Research
Institute)
d. ISC
e. SMESN
f. EPST
g. IPST
2. Program
a. Misi dagang
investasi
b. Aliansi strategis
c. Cooperative
exchange
Program
d. Bursa komoditas
e. e.commerce.
1. Lembaga
a. SMBA (Small
Medium Business
Administration
b. KITA (Korean
Information Trade
Association)
c. KOTRA (Korea
Trade Investment
Promotion
Agency)
d. KEIC (Korea
Export Insurance
Cooperation)
2. Program
a. Promosi ekspor
UKM
b. Subsidi promosi
ekspor
c. E-government to
business
d. Asuransi ekspor
e. Penyiapan
website UKM
1. Lembaga
a. SMIDEC
b. MARTRADE
c. Swasta
2. Program
a. promosi ekspor
b. Jaringan usaha
c. Misi dagang
internasional
1. Lembaga
a. SBA
b. USEAC
c. BIC
d. SBIC
e. SBDC
f. ETAP
77
2.Program
a. Promosi ekspor
b. jaringan usaha
c. e-commerce
d. e-government to
business

E. Pengembangan SDM
Thailand
1. Lembaga
a. Pusat
promosi
b. BLK
2. Promosi
a. Kewirausa
haan
b. Pelatihan
c. Konsultasi
Indonesia Jepang Taiwan Korea Selatan Malaysia Amerika
1. Lembaga
a. Pusat
pelatihan
ekspor
b. Balai latihan
kerja
c. Balatkop
dan UKM
2. Program
a. Kewirausah
aan
b. Manajemen
c. Pelatihan
ekspor
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
1. Lembaga
a. Jasmec
b. Training institute
2. Program
a. Pelatihan TOT
b. Pelatihan
konsultan
c. Pelatihan
evaluator
d. Pelatihan peningk.
Kemamp. UKM
1. Lembaga
a. CSD (Center for
Synergy
Development)
b. ITRI (Industrial
Tech Research
Institute)
c. SMESC
d. SMETC
2. Program
a. Pelatihan TOT
b. Pelatihan
konsultan
c. Pelatihan
evaluator
d. Pelatihan
peningkatan
kemampuan
UKM
1. Lembaga
a. KINITI (Korea
Institute of
Industry &
Information)
b. KIDP (Korea
Institute of
Industrial Design
Development)
2. Program
a. Pengembangan
desain ekspor
b. Pengembangan
teknologi
produksi
c. Penyiapan
teknologi
informasi UKM
d. Pemberdayaan
UKM wanita
1. Lembaga
a. SMIDEC
2. Program
a. Pelatihan
b. Pengembang.
Teknologi
produksi
1. Lembaga
a. SBA
b. SBDC
78
2. Program
a. pelatihan
b. pengembang
an teknologi
informasi
c. implementasi
HR
management
d. leadership
course
e. pemberdaya.
UKM wanita

BAB V
PENUTUP
Dalam bagian ini dikemukakan kesimpulan umum model vitalisasi UKM di
beberapa negara dan rekomendasi strategi kebijakan pengembangan UKM yang
dapat diterapkan oleh pengambil keputusan di Indonesia.
5.1. Kesimpulan
Dari paparan pada Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa UKM
dibeberapa negara mempunyai peranan yang vital dalam pertumbuhan
perekonomian di beberapa negara dan peran UKM yang sangat dominan adalah
dalam penyerapan tenaga kerja karena jumlah rata-rata UKM dibeberapa negara
adalah sekitar lebih dari 90% dari total keseluruhan usaha dan kontribusi sektor
UKM dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara pembanding.
Lemahnya tekanan-tekanan terhadap perumus kebijakan publik agaknya
terkait dengan pemahaman tentang UKM itu sendiri yang masih simpang siur.
Beragamnya pemahaman, terutama definisi UKM yang dikeluarkan oleh
Indonesia dari BPS, BI, Depperindag, BKPM dan UU No. 9 tahun 1995, menjadi
salah satu faktor yang membuat sektor ini terkesampingkan. Di negara lain,
seperti Thailand, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Malaysia, definisi UKM
amat jelas dibedakan dari segi batas jumlah tenaga kerja dan jumlah modal yang
dimiliki oleh UKM, kecuali Amerika Serikat yang hanya membatasi dari segi
jumlah tenaga kerjanya saja.
Peminggiran UKM tersebut merupakan suatu hal yang amat ironis karena
UKM menyangkut kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat sehubungan
dengan peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari jumlah
rata-rata UKM dibeberapa negara adalah sekitar lebih dari 90% dari total
keseluruhan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Selain itu sektor UKM
memberikan kontribusi yang nyata dalam penambahan PDB negara-negara
tersebut. Dengan demikian peran UKM sangat vital dalam pertumbuhan
perekonomian suatu negara.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
79

Kebijakan pengembangan UKM di Indonesia memiliki perbedaan dan
persamaan dengan kebijakan yang diterapkan di negara Thailand, Jepang,
Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan Amerika Serikat. Perbedaan yang paling
mendasar adalah adanya institusi tersendiri yang menangani kebijakan UKM di
beberapa negara, seperti SMBA (Korea Selatan), SMEA (Taiwan), SBA
(Amerika), SMIDEC (Malaysia), SME promotion commision (Thailand) dan
JASMEC (Jepang), sedangkan di Indonesia ada dua yaitu MenegKop dan PKM
dan Depperindag.
Selain itu beberapa negara melibatkan universitas dalam mengembangkan
UKM seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan Thailand. Indonesia, Malaysia
dan Amerika belum melibatkan peran universitas dalam pengembangan UKM.
Dari segi pendanaan dan keuangan, usaha besar di Jepang, Taiwan, Korea
Selatan, Malaysia dan Amerika Serikat memberikan bantuan dana kepada UKM
selain dari APBN, dan dana masyarakat. Sedangkan UKM di Thailand mendapat
bantuan pendanaan dari sektor perbankan dalam dan luar negeri. UKM di
Indonesia mendapatkan bantuan dari sektor perbankan dan laba BUMN.
Program kegiatan pendanaan UKM yang dilaksanakan di Indonesia berupa
pemberian kredit secara umum dan insentif pajak, sedangkan Thailand, Taiwan,
Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Amerika mempunyai program yang lebih
variatif, seperti insentif investasi, dana pemulihan ekonomi, dan SME equity fund
(Thailand), subsidi bunga, kredit modal usaha, jaminan kredit (Jepang, Korea
Selatan, Taiwan dan USA), kredit investasi, (Jepang, Taiwan, Korea Selatan),
subsidi nilai tukar (Korea Selatan) pendanaan perdagangan, bantuan promosi
ekspor (USA), bantuan perencanaan dan pengembangan usaha, kredit
peningkatan kualitas produk, bantuan rehabilitasi usaha (Malaysia).
Dari segi pengembangan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas
produk, Indonesia menggalakkan penggunaan teknologi yang berorientasi
kepada teknologi tepat guna dan teknologi informasi. Sedangkan Thailand,
Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan Amerika penggunaan teknologi
UKM berorientasi kepada teknologi modern dan high technology yang
mengedepankan inovasi serta hak kekayaan intelektual dan paten.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
80

Dari segi pemasaran dan promosi produk UKM, Indonesia dan Thailand
belum sepenuhnya beorientasi pada pemasaran produk untuk orientasi ekspor,
namun masih mengandalkan pasar domestik. Sedangkan Jepang, Taiwan,
Korea Selatan, Malaysia dan Amerika seimbang dalam memasarkan dan
mempromosikan produknya baik kepada pasar domestik maupun pasar
internasional (export oriented). Pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-
commerce sudah diterapkan oleh Amerika, Taiwan, Jepang dan Korea Selatan.
Sedangkan Indonesia, Thailand dan Malaysia masih menjajagi pemakaian e-
commerce dalam pemasaran UKM.
Dari segi pengembangan sumber daya manusia UKM, pendidikan dan
pelatihan (diklat) bagi pegawai UKM merupakan hal yang dominan dilakukan
oleh semua negara pembanding. Dalam meningkatkan kualitas SDM- nya
Indonesia dan Thailand masih memfokuskan pada peningkatan jiwa
kewirausahawan dan diklat ekspor. Sedangkan Jepang, Taiwan, Korea Selatan,
Malaysia dan Amerika sudah mengarah kepada diklat yang sifatnya lebih tinggi
tingkatannya, misalnya diklat konsultansi (Thailand, Jepang, Taiwan, dan
Amerika), diklat TOT (Jepang dan Taiwan), diklat pemanfaatan teknologi maju
(Korea Selatan, Malaysia dan Amerika), diklat pemberdayaan UKM bagi wanita
(Taiwan dan Amerika), diklat kepemimpinan (Amerika).
5.2. Rekomendasi kebijakan pengembangan UKM di Indonesia
Jika menyimak dari perbandingan konsep kebijakan pengembangan UKM di
berbagai negara yang sudah dipaparkan di atas, tampaknya masih banyak
upaya yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan
UKM. Oleh karenanya rekomendasi strategi kebijakan pengembangan UKM
untuk pemerintah adalah sebagai berikut:
a. Rekomendasi kebijakan untuk tataran konsep kebijakan pengembangan UKM
di Indonesia. Rekomendasi kebijakan jangka pendek adalah diperlukan
koordinasi antar institusi pemerintah untuk tetap memiliki konsistensi dalam
membuat konsep kebijakan. Sedangkan dalam jangka panjang perlu adanya
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
81

perubahan terhadap undang-undang usaha kecil yang memasukan platform
kebijakan dan yang melibatkan semua stakeholders (pihak terkait).
b. Rekomendasi kebijakan pandangan umum terhadap kebijakan
pengembangan UKM. Dalam jangka pendek pemerintah perlu membedakan
dengan jelas apakah kebijakan UKM adalah kebijakan ekonomi atau
kebijakan kesejahteraan. Sedangkan kebijakan jangka panjangnya adalah
UKM harus dipandang sebagai unit ekonomi yang dilakukan dengan
pendekatan bisnis.
c. Rekomendasi kebijakan institusi pemerintah. Rekomendasi kebijakan jangka
pendeknya adalah perlu adanya koordinasi yang intensif antara Menteri
Negara dan departemen yang menangani UKM. Sedangkan rekomendasi
jangka panjangnya hanya ada satu institusi yang menjadi pembuat kebijakan
UKM.
d. Rekomendasi kebijakan peran pemerintah dalam pengembangan UKM.
Rekomendasi kebijakan jangka pendeknya adalah masalah teknis UKM
dapat diberikan kepada institusi profesional, misalnya pihak universitas atau
swasta. Peran pemerintah hanya sebagai fasilitator bagi pengembangan
UKM. Sedangkan dalam jangka panjang pemerintah perlu mendukung
keterlibatan universitas dan swasta dalam mengembangkan UKM agar
tercapai efektifitas dan efisiensi usaha.
e. Rekomendasi kebijakan pasar terbuka. Rekomendasi jangka pendeknya
adalah pemerintah Indonesia perlu mempromosikan konsep dan ide tentang
pasar bebas terhadap UKM. Dalam jangka panjang pemerintah perlu
mengusahakan agar UKM sedikit demi sedikit mengarahkan pemasaran
produknya kepada pasar regional dan global.
f. Rekomendasi kebijakan perdagangan domestik. Rekomendasi jangka
pendeknya adalah mengurangi masalah perdagangan antar pulau dan antar
daerah. Sedangkan dalam jangka penjangnya adalah pemerintah perlu
menerbitkan undang-undang perdagangan domestik untuk mengurangi atau
menghilangkan gangguan-gangguan dalam melakukan usaha perdagangan.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
82

g. Rekomendasi kebijakan pembentukan asosiasi dan kamar dagang.
Rekomendasi kebijakan jangka pendeknya adalah KADIN harus memberikan
kewenangan kepada KADINDA untuk membantu mengembangkan UKM di
daerah. Dalam jangka panjang pemerintah diharapkan dapat mendukung
usaha untuk mendirikan asosiasi terutama asosiasi UKM.
h. Rekomendasi kebijakan pemberian bantuan keuangan bagi UKM. Dalam
kebijakan jangka pendek pemberian kredit kepada UKM dilakukan secara
profesional. Sedangkan dalam jangka panjang pemerintah perlu mendukung
pertumbuhan institusi keuangan yang efisien dan tidak diskriminatif kepada
UKM.
i. Rekomendasi kebijakan status hukum UKM. Dalam jangka pendek
pemerintah perlu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
dapat memberikan ijin usaha. Sedangkan dalam jangka panjang pemberian
ijin perlu dirubah menjadi pemberian register atau tanda daftar kecuali untuk
usaha tertentu.
j. Pengkajian lingkungan usaha kecil menengah dan kebijakan perencanaan
untuk meningkatkan lingkungan tersebut. Dalam hal ini, yang pertama
peranan kepemimpinan pemerintahan dalam mengembangkan sektor UKM
merupakan hal yang paling penting untuk dikaji. Yang kedua pembagian
wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam
menangani masalah pengembangan UKM.
k. Penerbitan kebijakan yang tepat. Faktor yang terkait dengan hal ini adalah
pembuatan peraturan perdagangan yang transparan dan penegakannya
didukung oleh pihak terkait terutama pihak pengadilan. Selain itu, kebijakan
kompetisi, sistem pajak dan sistem tarif yang menunjang bagi
berkembangnya UKM.
l. Pelaksanaan program pembangunan yang efektif. Hal yang tercakup dalam
lingkup ini adalah menetapkan titik pusat pada program kinerja biaya tinggi.
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
83

Dari rekomendasi kebijakan pengembangan UKM di atas dapat dibuat
gambaran model vitalisasi UKM yang dapat diterapkan di Indonesia sebagai
berikut:
Table 12. Rekomendasi Model Vitalisasi UKM di Indonesia
Strategi pemberdayaan
UKM meliputi
intervensi pemerintah
dalam mengintegrasikan
dan mensinergikan:
1. Institusionalisasi melalui penguatan kelembagaan UKM dan lembaga kebijakan
UKM serta lembaga terkait lainnya
2. Lingkungan yang kondusif melalui penerbitan peraturan perundang-undangan
yang mendukung pengembangan UKM
3. Peningkatan akses pendanaan dan keuangan UKM
4. Penerapan teknologi pada UKM yang mengedepankan peningkatan kualitas
produk UKM, dan teknologi informasi (e-commerce)
5. Peningkatan kualitas SDM
6. Jaringan usaha dan kemitraan UKM dan Usaha besar
7. Orientasi UKM pada pasar regional dan global
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
Ekonomi Kerakyatan yang mandiri dan mampu meningkatkan
pertumbuhan perekonomian nasional dan daya saing bangsa.
84

Daftar Pustaka
Budiman, A. Bido (2001), Searching for better SME, disampaikan pada Seminar Model
Vitalisasi UKM di Berbagai Negara, LAN, Jakarta 21 Agustus 2001
Ezaki, M.(1991). ASEAN Prospects for NIC Status, South East Asian Studies, 28 (4)
136-153
Fukuoka, Tetsu (2001), Japan’s Policy Framework on SME Development, disampaikan
pada Seminar Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara, LAN, Jakarta 21 Agustus 2001
Ismawan, Indra (2001), Sukses di Era Ekonomi Liberal bagi Koperasi, dan PKM,
Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
Iwantono, Sutrisno(2001), Konsep Kebijakan Pengembangan Koperasi, UKM Indonesia,
disampaikan pada Seminar Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara, LAN, Jakarta 21
Agustus 2001
Kompas, 17 Juli 2000; 26 Januari 2001; 20 Februari 2001;
Kotler, Philip (1984), Marketing Management: Analysis, Planning and Control,
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Ministry of Economic Affairs (2000), White papers on SME in Taiwan , Taipei: SMEA
Mustopadidjaja (2001), Paradigma-paradigma pembangunan, Jakarta: Lembga
Administrasi Negara
Print, Murray (1993), Curriculum Development and Design, New South Wales : Allen
and Unwin.
Republika, 18 Maret 2001
Salim, P., dan Salim Y. (1991), Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern
English Press.
Sarasi, Vita (2001), Strategi Pengembangan Bisnis Berbasis Kualitas Produk pada Usaha
Kecil Menengah di Jawa Barat, Usahawan No. 04 ( XXX), 30 – 33
Sarundajang,S.H.(2001), Pemerintah Daerah di Berbagai Negara: Sebuah Pengantar,
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Shamsuddin,Sheikh Azmi (2001), Small and Medium Industries Development
Corporation, disampaikan pada Seminar Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara,
LAN, Jakarta 21 Agustus 2001
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
85

Sod-Eiam, Prompol (2001), SME Development Policy in Thailand, disampaikan pada
Seminar Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara, LAN, Jakarta 21 Agustus 2001
Steinhoff, D. (1978), Small Business Management Fundamentals, New York: McGraw-
Hill Book Company.
Wie, Thee Kian (1993), Industrial Structure and Small and Medium Enterprise
Development in IndonesiaWorking Papers: Economic Development Institute of The
World Bank
Woo, Kang Si (2001), New Challenges and Opportunities for Korean SMEs, disampaikan
pada Seminar Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara, LAN, Jakarta 21 Agustus 2001
World Bank (2001), Small-and Medium-Scale Enterprise Development,
http:www.worldbank..org/htmlfpd/privatesector/sme.htm
Model Vitalisasi UKM di Berbagai Negara
86