PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN ... - Smecda

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998
tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3743);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanan Anggran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik ;
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan
Perbaikan Iklim Investasi;
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/Meneg/XII/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 19.2/Per/M.KUKM/VIII/2006;