Permen 01-2006x - Smecda

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara RI
Tahun 1994 Nomor 8);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 54);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI
Tahun 2001 Nomor 62):
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
RI Tahun 2001 Nomor 77):
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998
tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan
Perkoperasian;
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/X/2004
tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi;
11. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004
tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran
Dasardan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi dan
Kabupaten/Kota;