7-maret-2017

More documents

Recommendations

Info

SELASA 7 MARET 2017 Ket Foto: Petugas saat menurunkan spanduk di Jl Kartini, Kel Kartini, Binjai Kota (m24/Lihin) AKSI BERSIH-BERSIH Satpol PP Binjai Turunkan Spanduk BINJAI-M24 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Binjai bekerjasama dengan Dinas Kominfo kota Binjai menggelar aksi bersih-bersih dengan menurunkan spanduk-spanduk yang dianggap liar (tidak berizin) ataupun sudah habis izinnya, Senin (6/3) siang. Pantauan M24 di Jl Kartini, Kel Kartini, Binjai Kota, puluhan personil Satpol PP Kota Binjai tampak menurunkan spanduk dengan menggunakan egrek (bambu panjang yang di beri pengait). Salah satu spanduk yang di turunkan adalah spanduk Ketua Partai Golkar Sumut, H Ngogesa Sitepu. Spanduk itu diturunkan karena sudah menyalahi aturan yang berlaku atau dengan kata lain sudah habis masa edarnya. Kepala Bidang Informasi Telekomunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Binjai, L Limbong saat dikonfirmasi M24 di lokasi mengatakan, spanduk-spanduk tersebut diturunkan karena dianggap menyalahi aturan. Selain itu, keberadaan spanduk juga mengganggu keindahan Kota Binjai. "Spanduk-spanduk yang kita turunkan biasanya yang mengganggu keindahan kota, karena tidak memiliki izin ataupun masa izinnya sudah lewat sehingga kami turunkan dan kami bawa ke kantor Satpol PP kota Binjai," tegasnya. L Limbong juga berharap, agar spanduk spanduk yang ada jangan sampai merusak estetika Kota Binjai. "Kalau pasang spanduk, ya harus di tempat yang telah disediakan dan harus menaati aturan yang berlaku," tegasnya. (lihin) Warga Harapkan Pembangunan Lapangan Sepakbola PANYABUNGAN-M24 Untuk mengantisipasi para pemuda terhadap penggunaan narkoba, warga desa Rantonatas kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal harapkan pembangunan lapangan sepak bola. Harapan itu disampaikan oleh warga masyarakat desa itu kepada pada Dprd Kabupaten Mandailing Demokrat, Dodi Martua Tanjung, S.Pi pada reses I tahun 2017 beberapa hari yang lalu. Selain itu para warga ini juga mengharapkan agar pembangunan jalan yang dimulai dari titik simpang Pagur hingga Desa Ranto Natas menjadi perhatian pemerintah karena kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. “Untuk mengantisipasi para pemuda dari penyalahangunaan narkoba kami mengharapkan pembangunan lapangan sepakbola,” ujar kepala desa Rantonatas, Sahminan Rangkuti, Senin (6/3). Ia mengatakan, kunjungan reses pada desanya tersebut sangat diapresiasi oleh warga masyarakat setempat, mengingat selama ini pada desanya jarang sekali mendapat kunjungan dari pada anggota Dprd. “Kita sangat terharu dan sewajaenya kita berterima kasih kepada bapak Dodi Martua yang telah melaksanakan Reses di desa kita,” ujarnya. Sementara itu, anggota Dprd Madina dari partai Demokrat, Dodi Martua menyampaikan akan terus memperjuangkan aspirasi yang diberikan oleh warga desa tersebut sehingga nantinya apa yang diharpkan-harapkan oleh warga masyarakat tersebut dapat terwujud dan tercapai. “Aspirasi masyarakat akan saya perjuangkan, dan Alhamdulillah pada tahun ini, atas aspirasi masyarakat penambahan ruangan kelas pada SD Rantonatas akan juga terwujud,” sebut Dodi. (ant) MENGANGGU PEMANDANGAN Gunungan Sampah Dibersihkan SIPIROK-M24 Gunungan sampah berlokasi di pinggir Jalan Lintas Sumatera arah Sipirok ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Kota Medan kini sudah tidak lagi kelihatan. "Tumpukan sampah yang di Aek Sulum dekat dengan Aek Latong, Sipirok itu sudah kita ratakan,"kata Dirut BUMD Tapanuli Selatan, Hamdan Nasution. Selama ini, sampah itu dibiarkan busuk dan berserakan hingga berterbangan ke badan Jalinsum sehingga kesannya benar-benar mengganggu pemandangan dan jorok. "Atas inisiatif, BUMD mengambil langkah positif menyingkirkan sampah dengan memanfaatkan alat berat milik Dinas PU setempat agar lingkungan itu kelihatan kembali bersih dan sehat,"katanya. Seyogianya itu bukan tugas BUMD membersihkan sampah, akan tetapi didasari keterpanggilan jiwa dan dukungan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu dan Ketua TP PKK Syaufia Lina Syahrul, BUMD melaksanakannya. Tumpukan sampah itu sudah menahun sehingga cukup mengganggu pemandangan bagi siapa saja yang melintas di lokasi tersebut, syukurnya, lokasinya agak jauh dari pemukiman warga. Sudah sepantasnya kata Dirut BUMD, Hamdan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah bisa sesegara dibenahi secara konfrehensif demi menjaga citra baik Sipirok selaku Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan. (ant) PANTAU KEHADIRAN PNS Sekda Tapsel Sidak Puskesmas TAPSEL-M24 Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Parulian Nasution melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di dua Puskesmas daerah tersebut. Sidak tersebut dilakukannya secara tiba-tiba ke Puskesmas di Kecamatan Batang Angkola dan Sayur Matinggi, Sabtu, sejak pagi hingga siang hari. Sekda Parulian dalam Sidak itu didampingi Kabag Humas dan Protokol Porang Pane, Sekretaris BKD (badan kepegawaian daerah) Ilham dan Kabag Tata Pemerintahan Sahrir. Di kedua pusat kesehatan masyarakat kecamatan itu Sekda memeriksa sekaligus menyesuaikan tekenan pegawai dengan daftar hadir satu persatu, ternyata semua hadir dan sesuai. "Gerakan ini menindaklanjuti instruksi Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu, karena, Bupati tidak mau dan menginginkan kinerja seperti selama ini,"katanya. Pemerintah Kabupaten akan tegas memberikan sanksi terhadap pegawai malas atau yang meninggalkan atau memanipulasi absensi. "Semoga dengan Sidak ini dapat memotivasi sekaligus mendorong pegawai untuk bisa lebih baik dalam rangka pelayanan masyarakat, dan meningkatkan kinerja sesuai yang diharapkan,"katanya. (ant) MEDAN JOHOR TERENDAM Eldin Tinjau Lokasi Banjir Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi meninjau tembok yang disebut menjadi penyebab banjir (m24/Adlan) MEDAN-M24 Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi meninjau lokasi banjir di wilayah Medan Johor, Senin (6/3). Akibat tingginya curah hujan kemarin, mulai petang hingga malam, sejumlah rumah di kawasan Jl Karya Tani dan Karya Kasih terendam air. Dalam peninjauan itu, Walikota mendapat laporan, bahwa SOSIALISASI PENEGAKAN HUKUM DI PDAM Kajari: Jangan Pernah Mengejar Harta Duniawi MEDAN-M24 Pegawai PDAM Tirtanadi harus memahami tentang penegakan hukum dan konsekwensinya. Hal itu akan membuat para pegawai lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan menyikapi perbuatan wanprestasi pelanggan juga lebih kreatif dalam upaya melakukan penagihan. JANGAN pernah mengejar “ harta duniawi, karena jika anda mengejar harta duniawi maka anda tidak akan merasa nyaman dalam melaksanakan setiap pekerjaan,” kata Kajari Medan, Olopan Nainggolan SH MM dalam sosialisasi penegakan hukum di kantor pusat PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, Senin (6/3). Tampak Kajari Medan didampingi Kasi Intelijen Rudi Saprudianto, Kasi Datun: Firdaus SH MH MM, Kasubag banjir di Jl Karya Tani itu juga disebabkan tidak berfungsi drainase akibat pembangunan tembok oleh pihak Sekolah As Syafiiyah. Sedangkan banjir di Jl Karya Kasih akibat drainase di jalan tersebut tersumbat hingga tidak bisa mengalir ke parit Jl Metereologi. Didampingi Kadis Pekerjaan Umum, Ir Khairul Syahnan dan Camat Medan Johor, Khoiruddin Rangkuti, Walikota memeriksa parit di samping Sekolah As Syafiiyah. Saat terlihat air, sudah mengalir dengan lancar karena tembok yang menyumbat aliran air telah dibongkar. Walikota menginstruksi camat agar tetap melakukan pengawasan sehingga tidak ada lagi bangunan di atas parit yang menyumbat aliran air. Jika Camat menemukan ada persoalan, Walikota meminta camat segera berkoordinasi dengan SKPD terkait. “Jangan setelah masalah besar baru sibuk. Kita harus bisa medeteksi masalah secara dini,” tegas Wali Kota. Setelah itu, Walikota melanjutkan peninjauan ke Jl Karya Kasih. Untuk mengatasi banjir di jalan ini, dia memerintahkan Kadis PU agar menormalisasi parit. Selain itu, tekan Eldin, Pembinaan Soleh SH serta Jaksa Pengacara Negara masingmasing Joys, Aisyah, Matias, A Sihombing. Sementara dari pihak PDAM Tirtanadi, dihadiri langsung Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo ST, Direktur Administrasi & Keuangan Ir Arif Haryadian MSi dan Direktur Air Limbah Ir Heri Batangari Nasution MPsi. Dirut PDAM Tirtanadi, Sutedi Raharjo ST berterimakasih atas pengarahan dan pembekalan yang diberikan Tim Kejari Medan kepada pegawainya. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan pegawai lebih maksimal dalam Dinas PU juga harus melanjutkan aliran air dari Jl Karya Kasih menuju Jl Metereologi. Sebelumnya, warga di Jl Karya Tani, mendatangi pihak Sekolah As Syafiiyah menuntut agar tembok yang menyumbat aliran air itu dibongkar. Dalam aksinya, warga sempat memblokir jalan dengan meletakan bongkahan batu di tengah jalan hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Mereka juga membawa poster yang berisi tuntutan pembongkaran tembok yang dituding sebagai penyebab banjir tersebut. Menurut warga, sebelum ada tembok itu, tidak pernah terjadi banjir di kawasan tersebut, walaupun curah hujan cukup tinggi. Namun sejak ditembok, setiap hujan turun dengan deras, air menggenang, hingga memasuki belasan rumah warga. (adlan) Kajari Medan, Olopan Nainggolan SH MM dan Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo ST berfoto bersama, Senin (6/3) (Ist) melayani pelanggan dan terhindar dari permasalahan hukum. Sutedi menjelaskan, sosialisasi penegakan hukum ini diikuti 102 peserta yang terdiri dari Kepala Cabang Pemasaran Zona 1 (Medan) dan Zona 2 (KSO), Kabag Pemasaran, Kabag Keuangan, Kabag Pengawasan dan Kabag Hubungan Langganan. Sosialisasi penegakan hukum diisi dengan pemaparan yang disampaikan oleh Kasi Datun Kejari Medan Firdaus SH MH MM dan Kasubag Pembinaan Soleh SH. Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan Tim Kejari Medan. (r/dra) BIMTEK APLIKASI LAPORAN KEUANGAN Sekolah Bayar Rp3 Juta LUBUK PAKAM–M24 Kepala Sekolah (Kasek) SD se Kabupaten Deliserdang diajarkan cara menggunakan Aplikasi Penggunaan Laporan Keuangan Dana BOS tahun 2016. Kegiatan bimbingan teknologi (Bimtek) itu dilaksanakan selama 3 hari Brastagi Cottage Desember 2016 lalu. Tapi ada yang aneh dalam kegiatan itu, sebab tiap sekolah dipungut biaya sebesar Rp3 juta. Besaran angka itu disebut-sebut untuk membayar honor nara sumber, biaya transport, biaya makan, biaya tempat pelatihan, biaya hotel. Menurut peraturan yang dikeluarkan pemerintah, bahwasanya tidak ada lagi pungutan terhadap sekolah. Ada sebanyak 580 sekolah dasar (SD) negeri yang tersebar di Deliserdang yang mengikuti kegiatan itu. Dengan catatan, tiap sekolah hanya diwakili dua orang. Panitia Bintek/Pelatihan Aplikasi Penggunaan Laporan Keuangan Dana BOS tahun 2016, Hanafi SPd MM ketika dikonfirmasi membenarkan kutipan untuk biaya pelatihan tersebut. Menurut Hanafi, 580 SDN yang mengikuti pelatihan tidak seluruhnya dikutip Rp3 juta melainkan bervariasi. “Setiap sekolah mengirimkan utusannya sebanyak 2 orang yakni Kepala Sekolah dan Bendahara atau operator komputer. Namun tidak semua sekolah mengirimkan utusannya sebanyak dua orang, ada juga SDN yang mengirimkan satu utusannya yaitu kepala sekolah saja,” jawabnya. Lanjut Hanafi, jika SDN hanya mengirimkan satu utusan saja untuk mengikuti pelatihan itu maka biaya yang dikutip bukan Rp3 juta tapi Rp2,5 juta. Hanafi juga mengakui jika seluruh uang yang dikutip tersebut seluruhnya habis untuk biaya pelatihan selama tiga hari. “Seluruh biaya yang dikutip seluruhnya habis digunakan untuk pelatihan. Untuk honor nara sumber, biaya transport, biaya makan, biaya tempat pelatihan, biaya hotel. Semua dana yang dikutip habis karena sudah dirincikan sebelumnya. Pelatihan itu gunannya agar melaporkan penggunaan Dana BOS tepat waktu. Karena akibat penggunaan Dana BOS dilaporkan tidak tepat waktu, maka Deliserdang di disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” pungkasnya. (yan/satria) HINDARI PENYEROBOTAN Kodam I/BB Akan Sertifikasi Semua Aset Tanah MEDAN-M24 Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewyk Pusung melakukan peletakkan batu pertama pembangunan aula serba guna di asrama Kompi Bantuan (Kiban) Yon Zipur 1/DD, Senin (6/3). Ke depannya, aset-aset tanah di wilayah Kodam I/BB akan segera disertifikasi. Kepada wartawan, Pangdam I/ BB menjelaskan, aula gedung serba guna ini memiliki luas lahan 4.370 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Penyelesaian pembangunan ini ditarget selama 7 bulan. Pada kesempatan itu pula dilakukan penyerahan sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk asrama Kodam I/BB. "Penyerahan sertifikat ini upaya awal untuk mensertifikatkan semua aset di jajaran Kodam. Kita akan data ulang aset-aset Kodam I/BB," bilangnya. Adapun sertifikat yang diserahkan yakni Asrama Pamen di Jln Letjen Jamin Ginting, Kel Padang Bulan, Kec Medan Baru. Asrama ini memiliki luas 4,8 hektar. Kemudian Asrama Abdul Hamid, Jln Medan-Binjai Km 10, Kec Sunggal, Kab Deli Serdang, seluas 22,3 hektar, melalui penerbitan Sertifikat Hak Pakai kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam hal ini digunakan oleh Kodam I/BB. Dalam waktu dekat ini, juga tengah dipersiapkan sertifikasi lahan di Tuntungan yang memiliki luas 700 hektar. "Karena ini kelemahan kita, aset ada dimana-mana, tapi tidak pernah disertifikat. Akhirnya, diserobot. Kalau milik Kodam I/BB itu kan artinya milik negara," ujarnya. Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewyk Pusung memimpin peletakkan batu pertama Aula Brayan Yonzipur 1/DD (m24/Akbar) Hadir dalam kegiatan Kasdam I/BB Brigjen TNI Tiopan Aritonang, Irdam I/BB, Asrendam I/BB, para Asisten Kasdam I/BB, Staf Ahli Pangdam I/BB Bidang Manajemen, para Kabalakdam I/ BB, Kepala BPN Kota Medan Syaiful dan Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang. (bar)
SELASA 7 MARET 2017 DIKELUHKAN WARGA KELURAHAN DADI MULYO KISARAN BARAT Urus Sertifikat Tanah Prona Dipatok Rp300 Ribu Wabub Darma Wijaya resmikan UPT Panti Rehabilitasi Narkotika. M24-Dermawan Wabub Sergai Ajak Warga Tangkal Pergerakan Narkoba TELUK MENGKUDU-M24 Wakil Bupati Sergai, Darma Wijaya, meresmikan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Panti Rehabilitasi Narkotika Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN BI), di Desa Pematang Guntung Kecamatan Teluk Mengkudu Sergai, Senin (6/3). "Narkoba adalah musuh kita bersama, sebab narkoba telah membudaya di masyarakat tanpa memandang usia, pendidikan, jabatan dan status sosial korbannya. Dengan kekuatan dan kecerdasan, kita tangkal pergerakan narkoba," ajaknya. Menurutnya, tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang. Dan angka kematian akibat penyalagunaan narkoba setiap hari mencapai 49-50 generasi muda. Karenanya, kata Darma, dengan diresmikannya panti rehabilitasi narkotika ini, diharapkan memberi dampak baik terhadap penyembuhan bagi pecandu narkotika di Sergai. Khususnya di Kecamatan Teluk Mengkudu. "Panti ini harus bersinergi dengan Pemda dan penegak hukum serta masyarakat setempat, untuk dapat memerangi narkotika di Sergai," ungkap Darma, seraya berpesan kepada seluruh masyarakat, terutama yang memiliki anak sekolah, agar dapat selalu memperhatikan dan mengawasi sikap serta pergaulannya. Sementara, Ketua Umum LRPPN BI, H Dikanopanri SH, menyampaikan, di Sumut telah terbangun 6 panti rehabilitasi yang diprakarsai LRPPN BI, untuk membenahi generasi bangsa terkena dampak narkotika. "Sekaligus membuat masyarakat lebih mudah untuk melaporkan anak, saudara dan orang-orang terdekat yang terkena narkotika," ujarnya. (dermawan) BPBD Binjai: Waspadai Cuaca Ekstrim BINJAI-M24 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai mengimbau masyarakat agar mewaspadai perubahan cuaca ekstrim, yang diprediksi terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Hal ini mengingat adanya kecenderungan peningkatan intensitas hujan dan tekanan angin. Terutama di sepanjang kawasan pantai timur Pulau Sumatera, selama periode Maret 2017. "Tentu kita mengimbau masyarakat untuk waspada. Terutama yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS)," terang staf Humas BPBD Kota Binjai, Muhammad Surya, Minggu (5/3) malam. Menurut Surya, Kantor Stasiun Klimatologi Kelas I Deliserdang memprediksi, curah hujan di Sumatera Utara sepanjang Maret 2017, berkisar antara 51 hingga 300 milimeter. Ini akan ada kecenderungan terjadinya peningkatan hujan deras, disertai petir dan angin kencang. "Sebagai langkah antisipasi, tentu saja kita meminta warga agar mengurangi aktifitas di luar ruangan. Terutama di seputaran daerah aliran sungai, tempat terbuka dan tebing," jelas Surya. Jika upaya antisipasi itu bisa dilakukan, katanya, maka kemungkinan timbulnya korban, baik akibat bencana banjir, angin kencang, tanah longsor, maupun insiden sambaran petir, bisa diminimalisir. (sopian) 3 Proyek di Inalum Percepat Pembangunan Sumut MEDAN-M24 Gubsu HT Erry Nuradi menyebutkan, pembangunan tiga proyek besar PT Inalum di Kabupaten Batubara mendorong percepatan pembangunan di Sumatera Utara. "Pembangunan proyek ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian Sumatera Utara," sebut Erry, saat menyerahkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) kepada PT Indonesia Asahan Alumanium (Inalum) untuk tiga proyek besar hingga 2021 mendatang, di Lantai 10 Kantor Gubsu Jln Diponegoro Medan, Senin (6/3). Menurutnya, sebagai rencana jangka panjangnya PT Inalum akan melaksanakan pengembangan industri alumnium dan fasilits pendukung, dengan 500 ribu ton per tahun di areal 253 hektar. Kegiatan kedua membangun pembangkit listrik tenaga uap sebesar 2x350 mega watt di atas lahan seluas 54 hektar di Kuala Tanjung. Kegiatan selanjutnya pembangunan berbagai pusat penelitian, politeknik, hotel dan dan lain-lain, sebagai pusat pendukung di kawasan Inalum di Kecamatan Sei Suka, Batubara. "Tiga hal ini tentu harus membutuhkan SKKLH dan kita sudah menyerahkan kepada Pak Dirut. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Ini bukti dukungan Pemprovsu kepada Inalum dan juga seluruh stakeholder di Sumut, untuk mengembangkan daerah Sumatera Utara yang kita banggakan ini," pungkasnya. Sementara, Dirut PT Inalum, Winardi, mengaku bangga sekaligus berterimakasih kepada Gubernur Sumut dan jajarannya yang mendukung percepatan pembangunan proyek PT Inalum. (net) Polisi berjaga-jaga di PBM Belawan. M24.CO PBM Gantung Upah Buruh TKBM BELAWAN-M24 Nasib para buruh TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di pelabuhan Belawan sangat memperihatinkan. Upah kerja mereka segahagian belum dibayarkan oleh PBM (Perusahaan Bongkat Muat) selaku pihak pemberi kerja. Kondisi ini dialami buruh pasca kasus OTT (operasi tangkap tangan) menjerat oknum APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia) Otoritas Pelabuhan (OP) dan pengurus Koperasi TKBM Upaya Karya. Informasi, Senin (6/3), buruh terlambat menerima upah kerja, karena PBM diduga sengaja tidak mau memberikan pembayaran penuh, terkait jasa bongkar muat yang dilakukan buruh tenaga kerja bongkar muat. "Sudah 4 bulan pembayaran gaji kami tersendat. Sebagian PBM menolak membayar penuh kepada koperasi," ucap J Purba, seorang buruh. Ungkapan serupa disampaikan, Yusri alias Iyus karyawan Primkop TKBM Upaya Karya. Dia mengakui, pasca kasus OTT justru sangat berdampak kepada nasib buruh. Bahkan, sejumlah PBM terkesan sesukanya dalam membayar uang jasa buruh. "Banyak PBM menunggak pembayaran, termasuk UBM Pelindo I masih ada tunggakan," ungkap Iyus. Plh Ketua Primkop TKBM Upaya Karya, SP Pasaribu membenarkan adanya tunggakan PBM ke TKBM hingga berdampak pada terkendalanya upah buruh. (m24.co) KISARAN-M24 Warga di Kelurahan Dadi Mulyo Kecamatan Kisaran Barat Asahan mengeluhkan pengurusan sertifikat tanah gratis melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Karena masih dikutip biaya Rp300 ribu. M ENURUT warga Kelurahan D a d i Mulyo, berinisial E D , pihaknya diminta oknum aparatur kelurahan agar membayar uang sebesar Rp300 ribu, untuk mengurus sertifikat melalui program Prona tersebut. "Pihak aparatur kelurahan datang ke rumah saya. Dia menawarkan sertifikat tanah melalui program prona. Akan tetapi, dalam pengurusannya, saya harus membayar Rp300 ribu," ungkapnya kepada M24, Senin (6/3). Ed menambahkan, bukan cuma dirinya yang ditarik biaya program sertifikat massal ini. Masih banyak warga yang juga harus membayar ke pihak aparatur kelurahan. "Padahal, pihak BPN Asahan sudah mengutarakan pada rapat yang dilaksanakan beberapa hari lalu, dihadiri pihak Kelurahan Dadi Mulyo dan masyarakat di sini. Pada rapat tersebut, program Prona di Kelurahan Dadi Mulyo tidak dikenakan biaya. Tetapi, kenapa beberapa oknum aparatur kelurahan meminta uang sebesar Rp300 ribu," ujarnya yang kesal dengan tindakan tersebut. Senada, NN, warga lainnya, menambahkan, pengurusan sertifikat tanah Prona di Kelurahan Dadi Mulyo sebesar Rp300 ribu. "Perangkat kelurahan datang ke rumah. Dia minta agar saya membayar biaya pengurusan Prona tersebut. Karena jika tidak kesempatan itu akan ditinggal," tandasnya. Sementara, Lurah Dadi Mulyo, Sutikno, mengelak tudingan adanya dugaan Pungli dalam pengurusan program Prona Ilustrasi Ternak Bebek di Sei Mati Labuhan Disoal Warga Warga yang demo keberadaan ternak bebek mendatangi kantor camat. M24-Sigit tersebut. Begitupun, Sutikno tidak menampik adanya penarikan uang tersebut. Alasannya, biaya tersebut untuk proses penerbitan sertifikat melalui program Prona. "Program Prona dari BPN Asahan memang gratis. Akan tetapi, kalaupun terjadi pengutipan, hal itu dilakukan oleh oknum aparatur kelurahan saja, saya tidak ikut-ikutan terkait permasalahan tersebut," jelas Sutikno, saat dikonfirmasi di lokasi Taman Kanak-kanak miliknya. Dia mengatakan, pada program ini, pihak BPN Asahan memberikan target kepada Kelurahan Dadi Mulyo sebanyak 290 warga untuk mengikuti program Prona. "Yang jelas, saya sama sekali tidak tau menahu terkait kutipan sebesar Rp300 ribu itu. Laporkan saja kepada pihak berwajib, apabila ada oknum aparatur kelurahan saya yang melakukan pengutipan program Prona tersebut," tandasnya. (deddy) REALISASI APBD LANGKAT 2015 DAN BIAYA BINTEK BERBEDA Selisih Anggaran 'Nyasar' ke Rekening Sekwan LANGKAT-M24 Realisasi laporan keterangan APBD Langkat TA 2015 terdapat program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Perihal dana pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bintek) anggota DPRD dan PNS di DPRD Kabupaten Langkat tersebut, terdapat selisih anggaran sebesar Rp625.578.050. "Dan selisih anggaran itu diduga masuk ke rekening Sekretaris DPRD Langkat," ungkap sumber di lingkungan DPRD Langkat yang enggan menyebutkan namanya kepada wartawan, Senin (6/3). Menurutnya, 50 anggota DPRD Langkat, tahun 2015 lalu mengikuti Bintek 8 kali dengan anggaran setiap Bintek Rp4,5 juta per orang. Sehingga totalnya Rp1,8 miliar. Jumlah ini kemudian ditambah dengan biaya Bimtek 15 PNS DPRD Langkat per kepala Rp4,5 juta dengan total Rp405 juta. "Maka total anggaran keseleruhannya sebesar Rp2,205 miliar," urainya. Sementara, katanya, realisasi anggaran dalam penjabaran APBD Langkat TA 2015 sebesar Rp2.830.578.050. "Ada selisih anggaran yang diduga dikantongi Sekwan sebesar Rp625.578.050," ujarnya. Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat, Basrah Pardomuan, saat dikonfirmasi wartawan, di depan pintu pagar DPRD Langkat membantah perihal selisih anggaran yang masuk ke rekeningnya. "Kalau ada masuk ke rekening saya, dana uang lebih ke kantong saya, sudah jelas saya pasti kaya. Periksa saja rekening saya," kata Basrah sambil berlalu meninggalkan wartawan. (rudi) MASUK SURVEY OMBUDSMAN Pemko Binjai Komit Beri Layanan Publik Terbaik BINJAI-M24 Ombudsman Perwakilan Sumut berencana memasukkan Kota Binjai dalam survey pelayanan publik, untuk melihat kepatuhan penyedia layanan publik terhadap UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik. Survey akan memotret pelayanan publik di instansi pemerintahan di Kota Binjai. "Undang-undang mewajibkan setiap unit pelayanan untuk memajang atributisasi standar pelayanan publik kepada masyarakat," kata Abyadi Siregar, saat audensi ke Walikota Binjai, HM Idaham, di Balaikota Jln Jenderal Sudirman, Senin (6/3). Sebelumnya, enam daerah telah disurvey Ombudsman Sumut. Antara lain, Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemkab Dairi, Langkat, Serdangbedagai dan Pemkab Deliserdang. Atas rencana survey oleh Ombudsman Sumut, Idaham menyatakan siap dan sangat terbuka. Idaham menegaskan, Pemko Binjai sangat berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik. Pelayanan publik LABUHAN-M24 Masyarakat yang bermukim di Lingkungan II Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, datangi kantor Camat Medan Labuhan di Jln KL Yos Sudarso Km 14 Kecamatan Medan Labuhan, Senin (6/3) pagi. Kedatangan masyarakat memprotes peternakan bebek yang telah mencemari lingkungan warga. Dengan menggunakan karton berisikan tulisan protes, warga meminta Camat Medan Labuhan menertibkan peternakan bebek yang telah mencemari air sumur, bau dan suara bising di areal lingkungan tempat tinggal mereka. "Kami kemari meminta bapak camat untuk menertibkan peternakan bebek di tempat tinggal kami. Ribuan ekor bebek itu telah merusak lingkungan," kata Sabam Butarbutar di hadapan masyarakat. oleh Pemko Binjai bukan sekedar spanduk atau tulisan. Tetapi sudah langsung diterapkan secara berbasis elektronik, melalui aplikasi e-perijinan, e-masyarakat, e-dokter, e-anggaran dan e-musrenbang. "Melalui aplikasi masyarakat bisa menyampaikan masalah atau mengurus perijinan secara online," kata Idaham. Penggunaan aplikasi, lanjut Idaham, mampu mempersingkat waktu pelayanan dan meminimalkan pungutan liar. Idaham juga menjelaskan, saat ini Pemko Binjai sedang membangun command center, pusat pengendali seluruh program berbasis IT. Pemko Binjai juga akan meluncurkan bus Trans Binjai, penghubung antar kecamatan. Bus dilengkapi GPS dan hanya berhenti di halte. Penumpangnya khusus warga Binjai dan tidak Ditegaskan Sabam, selama peternakan bebek ada, kondisi kesehatan mereka terganggu. "Bayangkan saja, anak-anak kami kena gatal-gatal, banyak lalat dan kalau malam kami bising dengar suara bebek. Untuk itu, kami minta segera ditertibkan," ungkap Sabam. Keluhan warga itu disambut Kasi Trantib Camat Medan Labuhan, Iwan. Dia berjanji kepada masyarakat akan merespon persoalan yang dihadapi tersebut. "Kita akan sikapi masalah ini. Tetapi untuk itu, kami minta kepada masyarakat, agar menyampaikan masalahnya ke lurah, agar lurah dapat menyelesaikannya," ungkap Iwan. Lurah Sei Mati, Thamrin Lubis, saat dikonfirmasi mengatakan, permasalahan ini sudah dibahas secara kekeluargaan. Jadi, katanya, persoalan ini akan diselesaikan, agar tidak menjadi masalah bagi masyarakat. "Kita sudah surati pemilik ternak, jadi masalahnya akan segera kita tindaklanjuti," kata Thamrin. (mag2) Idaham bersama Abyadi Siregar tinjau command center yang masih tahap pengerjaan. M24- Lihin dipungut bayaran. Aplikasi lainnya juga sedang disiapkan. Seperti pengurusan kartu kuning bagi para pencari kerja dan aplikasi untuk orangtua siswa memantau anaknya di sekolah. "Seluruh aplikasi akan dikendalikan dari command center. Dan di Sumatera Utara, baru Kota Binjai yang memiliki command center," kata Idaham, seraya mengajak Ombudsman Sumut meninjau command center yang sedang dalam pengerjaan. Rencananya command center akan diresmikan 20 Maret nanti bersamaan dengan grand launching Binjai Smart City. (lihin)
Page 1 and 2: iklan SECARA kasat mata, tak ada ya
Page 3: 12345678901234567890123456789012 12
Page 7 and 8: SELASA, 7 MARET 2017 SAMBUNGAN ....
Page 9 and 10: SELASA, 7 MARET 2017 9 Wasit Turki
Page 11 and 12: 11 SELASA, 7 MARET 2017 Pebiliar Je
Page 13 and 14: METRO 24 l SELASA, 7 MARET 2017 IKL
Page 15 and 16: METRO 24 l SELASA, 7 MARET 2017 15

7-maret-2017

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?