5-april-2017

More documents

Recommendations

Info

RABU 5 APRIL 2017 Peserta berfoto bersama usai pelaksanaan seminar (M24/Agus Sabono) Gubsu Buka Seminar Staf Ahli Bupati/Walikota TEBINGTINGGI-M24 Gubernur Sumut, T Erry Nuradi diwakili staf ahli, Amran Uthe membuka acara seminar sehari Staf Ahli Bupati/Walikota se-Sumatera Utara, Selasa (4/4) di Gedung Hj Sawiyah, Tebingtinggi. Sebagai narasumber, Walikota Jambi, H Syarif Fasha dan Staf Ahli Mendagri, Suhajar Diantoro. Dalam sambutannya, Gubsu menyampaikan seminar itu agar dapat dimanfaatkan para staf ahli untuk saling bertukar informasi dan menentukan langkah kepala daerah dalam menjalankan kinerja serta memberikan masukan untuk pengambilan satu kebijakan atau keputusan. Keberadaan staf ahli, sambungnya, diharapkan pula mampu memberikan rekomendasi yang terbaik kepada kepala daerah yang merupakan hasil analisis secara akurat dari segala aspek kepentingan, sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil KDH menjadi sebuah keputusan yang terbaik. “Jabatan staf ahli merupakan jabatan yang sangat strategis, tidak semua orang bisa menduduki jabatan tersebut, bukan hanya sekedar mengandalkan senioritas saja, tetapi juga punya dedikasi dan punya kompetensi,” ujarnya. Dikatakan Gubernur, kedepan jangan lagi ada keraguan tentang jabatan staf ahli dan tidak perlu ragu melakukan koordinasikan dengan kepala daerah, siapkan analisis yang matang setiap dalam pembahasan permasalahan. Sebelumnya Pj Walikota Tebingtinggi, H Zulkarnain menyampaikan kalau jabatan asisten dan staf ahli menjadi semakin banyak peminatnya dikalangan ASN, karena selama ini dianggap jabatan staf ahli tersebut hanya duduk-duduk manis saja, tampa resiko. Apalagi ada yang beranggapan bahwa orang menduduki jabatan staf ahli adalah merupakan korban politik, itu sama sekali tidak benar, karena jabatan staf ahli jabatan yang sangat strategis sebagai pembantu kepala daerah secara langsung. (agus) Kondisi jalan antara Desa Birubiru dan Penen yang kupak kapik (M24/Jasa) JALAN TAK KUNJUNG DIPERBAIKI Masyarakat 3 Desa di Kecamat Birubiru Kecewa BIRU BIRU-M24 Masyarakat 3 Desa di Kec Birubiru yang meliputi Desa Peria-ria, Penen dan Desa Marding-Ding Julu mengaku kecewa dengan kinerja Bupati Deliserdang, Drs Ashari Tambunan. Bukan tanpa sebab, mereka kecewa lantaran jalan menuju desa mereka tak kunjung mendapat perhatian dari Pemkab DS. "Sudah cukup lama infrastruktur jalan ke desa kami ini keadaannya memprihatinkan bang, tapi sampai sekarang tak juga kunjung diperbaiki oleh Pemkab Deliserdang. Sedangkan jalan ke desa yang lainnya walaupun keadaannya belum separah jalan kami ini sudah diperbaiki lagi. Apakah kami warga 3 desa ini tidak berhak merasakan sentuhan pembangunan selama kepeminpinan H Ashari Tambunan ini," ujar Joni Barus, warga Desa Penen kepada M24, Senin (3/4). Hal senada dikatakan warga lainya, Imannuel Barus. Dia juga mengaku kecewa dengan kinerja Bupati DS karna tidak memperhatikan masyarakatnya. "Saya juga sangat kecewa terhadap Bupati Deliserdang itu bang, soalnya dirinya janji-janji aja sama kami kalau jalan ke desa kami ini akan diperbaiki. Dulu bang, sewaktu kunjungannya ke Desa Peria-ria untuk menjadikan desa itu menjadi desa Central Pisang Barangan, dia juga berjanji kalau bulan Juni 2016 kemaren jalan kami ini akan diperbaiki. Tapi intinya sampai sekarang belum ada pembangunan. Kita lihat lah Tahun 2017 ini bang, soalnya kedatanganya yang terakhir mengkunjungi desa kami ini sewaktu menghadiri acara natalan ke Desa Penen, dirinya berjanji kalau tahun ini (2017) jalan kami 3 desa ini akan diperbaiki," ungkap Imannuel. Imanuel berharap pembangunan segera terlaksana sebab bisa membantu masyarakat, karena sering didatangi pelancong yang berkunjung di Air Panas Penen. "Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan secepatnya melakukan peningkatan jalan Desa Biru-Biru - Penen, karena apabila dengan terbangunya jalan tersebut dapat membantu perekonomian 3 desa di Kec. Biru-Biru. (jasa) KELUARKAN SURAT REKOMENDASI Kasek SMPN I STM Hilir Setujui Berdirinya PKS STM HILIR-M24 Kepala SMP Negeri I STM Hilir memberikan dukungannya atas berdirinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT PT Loemas Aanugrah Bersaudara (LAB). Dukungan pembangunan itu diberikannya dalam bentuk surat. Dalam surat itu, pihak sekolah menyatakan tidak keberatan atas keberadaan PKS tersebut. Sebab, sekolah sebagai lembaga pendidik memilih untuk netral dalam mengambil sikap. Surat itu juga ditembuskan ke Kapoldasu, BLH Sumut, Bupati Deliserdang, Camat STM Hilir, PT Leomas Anugrah Bersaudara (LAB) dan pertinggal. Surat rekomendasi itu dibutuhkan sebagai alas untuk menerbitkan izin operasional pendirian PKS PT LAB. Keberadaan PKS itu juga dirasa bisa membantu perekonomian warga sekitar. Sebab bisa menyerap banyak tenaga kerja di daerah tersebut. Sayangnya, sikap Kasek tersebut mendapat pandangan miring. Ketua Komite Sekolah SMPN I STM Hilir, Elia Sembiring didampingi Wakil Ketua, Mberngap Ginting menuding Drs Saud Monang Op Sunggu ada menerima imbalan dari keluarnya surat rekomendasi itu. "Kami dari komite sekolah curiga, Drs Saud Monang Op Sunggu Kepala SMP Negeri I STM Hilir ada menerima puluhan juta uang dari pihak PT LAB soal pengeluaran surat sakti itu. Buktinya dua hari sebelum surat itu dikeluarkan komite dan Kasek melakukan rapat kordinasi pembahasan masalah berdirinya PKS yang lokasinya hanya 100 meter dari sekolah dan Mesjid," ujar Elia. Drs Saud Monang Op Sunggu Kepala SMP Negeri I STM Hilir ketika dikonfirmasi mengakui penerbita surat itu. Dan dia juga mengatakan tak akan mencabut atau membatalkan surat yang sudah dikeluarkan. “Saya tidak mungkin mencabut maupun membatalkan surat itu karena sudah terlanjur dikeluarkan apalagi pihak PKS PT LAB beberapa waktu lalu sudah berkunjung ke sekolah,” terangnya. (jasa) TANAH ADAT HILANG Polisi Diminta Proses Hukum Perusahaan Perambah MEDAN-M24 Polisi Resort (Polres) Tobasa diminta memeriksa 3 perusahaan perkebunan yang terindikasi beroperasi di kawasan hutan suaka margasatwa Dolok Surungan. Sebab, kelompok petani meyakini kalau lahan tersebut adalah warisan leluhur yang sudah ditanami dari generasi ke generasi. JANGAN “ cuma 10 petani aja yang diproses hukum karena d i t u d u h melakukan perambahan secara liar. Periksa juga 3 perusahaan perkebunan yang terindikasi beroperasi di kawasan hutan suaka margasatwa Dolok Surungan," kata Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), H Syamsul Qodri Marpaung Lc. Penegasan itu disampaikannya ketika Komisi A DPRDSU menggelar rapar dengar pendapat (RDP) antara Kelompok Tani Desa Meranti Timur Kec Pintu Pohan Timur Kab Toba Samosir (Tobasa) dengan beberapa perusahaan perkebunan terkait konflik lahan, Selasa (4/4). RDP juga dihadiri Sekretaris Komisi A, Sarma Hutajulu SH, Ramses Simbolon, Brilian M, Fanotona Waruwu dan Astra Y Bangun. "Kok malah tanaman warga dirusak dan petani disuruh perusahaan pergi ? Kalo 10 petani yang menggarap lahannya diproses hukum, maka Polres Tobasa harus memeriksa pula 3 perusahaan/individu yang diduga merambah hutan suaka margasatwa selama 15 tahun," ujar Samsul Qodri sembari menegaskan Komisi A akan turun ke lokasi namun polisi wajib adil memeriksa PT Acun, PT Bintang dan PT Nariti BINJAI-M24 Walikota Binjai, H M Idaham SH MSi menerima penghargaan Government Award tahun 2017 kategori e-Government oelh salah satu group media nasional. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Jendral Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri, Dr Soni Simarsono MDM, di Hotel Borobudur Jakarta Pusat. Pemberian penghargaan itu karena Binjai dianggap sebagai yang beroperasi. Sarma Hutajulu lebih keras lagi. Bagi politisi PDIP ini, menjadi ganjil rasanya bila Camat Pintu Pohan Meranti Gibson Sinaga menyatakan tidak tahu ada kebun sawit di lahan konflik. Apalagi Camat juga tidak punya data perusahaan yang beroperasi di sana. "Banyak kelapa sawit saya dengar di situ. Masak Camat gak tahu kebun sawit dikelola beberapa perusahaan? Apa betul semua lahan yang dikelola kelompok tani masuk kawasan margasatwa," sindirnya. Sarma mengingatkan, jangan sampai cuma masyarakat petani saja yang mudah tersandung hukum. Sementara koorporasi dan pemilik modal perorangan tidak diproses. "Kemana hilangnya semua tanah adat masyarakat? Jangan-jangan gak ada lagi hutan margasatwa di sana. Tapi hutan marga Panjaitan atau hutan marga Siahaan. Miris kita mengetahui 10 petani ditahan lantaran mengusahai tanah yang diyakini warisan keluarga," geram Sarma. Sebelumnya, Camat Pintu Pohan, Meranti Gibson Sinaga mengaku baru dilantik sejak 10 Februari 2015. Lalu pada 24 April 2015 turun ke Desa Meranti untuk mediasi. "Saya beri penerangan kepada warga bahwa pihak KSDA menyatkan tanah yang dikelola petani merupakan konservasi alam atau paru-paru dunia. Jadi gak Ist boleh dijamah," akunya, sambil menyarankan petani tidak melanjutkan pengelolaan. Gibson menilai, lahan konservasi memang sudah semakin dirambah di Desa Meranti. Makanya, timpal dia lebih jauh, pihak kecamatan bersama Kapolres Tobasa serta Dandim turun ke lokasi untuk mengingatkan. "Tapi kelompok tani Meranti dan Setasi tetap melakukan. Bulan September 2016 saya ke sana. Melihat ada lahan padi dan gubuk-gubuk petani. Tidak ada kayu. Pak Kapolres menyarankan, kalo padi sudah panen sebaiknya lahan ditinggalkan. Ada sekira ratusan Ha tanah. Setahu kami cuma PT Nariti berinvestasi," terang Gibson. Sedangkan Kuasa Hukum Kelompok Tani Meranti Timur, Kirno Siallagan membeberkan, 10 petani yang ditahan Polres Tobasa harus dilepaskan sebab mengusahai lahan di tanah adat Sigalapang yang merupakan milik marga Sarumpaet. Kirno percaya, tanah yang diusahai petani secara turun temurun adalah warisan keluarga. Tapi aneh, tahun 1924 pemerintah menyatakan kawasan hutan Dolok Surungan (DS) dengan pengelompokan DS I, DS II dan DS III. "Sigalapang masuk DS I. Kemudian muncul pula SK tentang kawasan hutan margasatwa, SK 44 dan ada lagi penunjukan kawasan hutan. Tanah adat petani kemana semua? Kelompok tani Sigalapang dianggap merambah padahal itu tanah oppung mereka sehinga sampai ke proses hukum di PN Medan," sesalnya. Marihot Gultom, Sekjen Setasi, menambahkan, konflik tanah di Sigalapang dan Meranti Adat muncul sejak tahun 1800 dengan 3 marga pemilik: Siahaan, Sarumpaet dan Panjaitan. "Menurut kami, tahun 2010 sudah ada peta lahan seluas 5.122 Ha termasuk lahan Sigalapang. Kemudian muncul SK 579 terkait penetapan tapal batas kehutanan. pelopor pertama di Sumatera Utara yang sudah berhasil menerapkan aplikasi pintar dalam pelaksanaan kerja pemerintahannya. Dianugera hi penghargaan, H M Idaham SH MSi mengucapkan terima kasih kepada Team BSCAT dan seluruh jajaran SKPD yang telah bekerja keras dalam menciptakan apikasi Binjai Smart City. Sebab aplikasi tersebut untuk mendukung tercapainya pelayanan yang Masyarakat tidak mau teken karena Sigalapang dianggap kawasan hutan. Tapal batas ditetapkan tapi tidak jelas karena mengikutkan tanah adat dan tanah warga," herannya. Giliran Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sumatera Utara, Dr Ir Hotmauli Sianturi MSc For bicara, dia berpendapat, sesuai SK Menhut Nomor SK.5349/ Menhut VII-KUH/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang penetapan kawasan hutan suaka margasatwa Dolok Surungan, maka luas lahan yang didata mencapai 21.443,16 Hektare. "Ada beberapa masalah di lokasi tersebut. Berdasarkan info warga pada 7 April 2015, telah terjadi pemancangan patok di kawasan hutan margasatwa Dolok Surungan tepatnya pada areal yang dikuasai Acun dan Suhok. Sebelumnya di areal itu sudah dilakukan pemusnahan tanaman ilegal jenis kepala sawit dan karet pada tahun 2012/2013," singkap Hotmauli. (budiman) Binjai Menerima Penghargaan Goverment Award 2017 MEDAN-M24 Tingkat kepedulian atas keselamatan berkendara memang perrlu diperhatikan, dimana hal itu menyangkut dengan jiwa dan tidak dapat dipungkiri berakibat hilangnya nyawa seseorang, baik itu sang pengemudi/pengendara ataupun pejalan kaki. Walikota Binjai, Idaham sewaktu menerima penghargaan (ist) TINGKATKAN KESELAMATAN BERKENDARAAN Indako Gelar Safety Riding Dalam hal itu, pihak PT Indako Trading.Co, yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang otomotif tersebut sudah berbuat untuk keselamatan dalam berkendara dengan menggelar program safety riding. Kegiatan yang bernilai positif tersebut dilaksanakan di Jl Abdulah Lubis, Medan, Senin (3/ 4) siang kemarin. Selain diikuti para peserta dari pihak Indako sendiri, kegiatan tersebut juga diikuti oleh sejumlah warga masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung tertib dan lancar. Pada kesempatan tersebut, Sopian Ajri selaku Instruktur Sub Training di PT Indako tersebut mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk keselamatan dalam berkendara. " Safety Riding di gelar selain bertujuan untuk memperkenal kan kelapisan masyarakat penting nya keselamatan dalam berkendara, ini juga bertujuan untuk lebih meningkatkan kesadaran para pengendara agar tertib berlalulintas. Dan keselamatan berlalulintas itu sangat penting dan sangat penting sekali, selain menyangkut nyawa kita serta orang lain," ujar Sopian. "Sekedar kita tahu, bahwa angka kematian salah satu nya disebab kan oleh kecelakaan selain yang ditimbulkan sejumlah penyakit. Dan angka ini termasuk menjadi angka 10 besar kematian yang disebab kan kecelakaan di dunia,"sebut Sopian. Dijelaskan nya, bahwa kegiatan ini akan rutin secara kesinambungan dilaksanakan. "Kita wacanakan akan dilaksanakan setiap bulan nya, kita sudah Kegiatan safety riding yang dilaksanakan Indako (m24/ist) bekerjasama dengan Indako Jl Makmur dan Indako Jl Pemuda serta dialer lain nya. Dan ini juga sudah kita laksanakan di sejumlah sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, SMK serta SMK,"ucap nya. "Jadi dengan program kita yang perduli dan berharap akan mengurangi korban dari berkendara akibat kecelakaan lalulintas di jalan. Dan program ini dan apa yang kita sampaikan mampu di edukasikan serta juga kita harapkan mampu diserap oleh masyarakat. Sekaligus kegiatan ini juga berguna sebagai cepat,efisien dan transparan kepada seluruh masyarakat Kota Binjai. “Kami memang serius mengembangkan smart city karena hal itu memang sesuai dengan visi dan misi kami untuk mewujudkan Kota Binjai sebagai smart city," katanya. Idaham juga mengimbau kepada seluruh warga Kota Binjai untuk dapat menggunakan aplikasi Binjai Smart City di smartphonenya masing-masing. (lihin) media pengenalan prodak termasuk penjualan. Ya, kita juga membuka peluang kepada siapa pun yang mau bekerjsama dengan program kita ini, silahkan datang ke kantor kita di Jl Pemuda lantai III,"himbau Sopian mengakhiri. (edi)
RABU 5 APRIL 2017 PICU BERAGAM PENYAKIT Warga Naga Timbul Tj Morawa Tolak Peternakan Ayam M Syahrial SH MH dan Martin Winata tandatangani MoU. M24-Ambon Walikota Tj Balai dan PT BSB Teken MoU TJ BALAI-M24 Walikota Tanjungbalai M Syahrial SH MH tandatangani Addendum III Perjanjian Kerjasama antara Pemko Tanjungbalai dengan PT Bangun Sukses Berjaya (BSB), tentang Reklamasi Sebahagian Pantai Sungai Silau Wilayah Kota Tanjungbalai, di Aula II Kantor Walikota, kemarin (4/4). Penandatanganan Addendum dihadiri Direktur Utama/ Penanggungjawab Perusahaan PT BSB, Martin Winata, didampingi pengacara. Hadir juga Sekda Drs Abdi Nusa, Kabag Hukum dan HAM Setdako Tanjungbalai Fatwar Nur, Kadis Perumahan dan Pemukiman Yusmada SH, Ketua Kadin Tanjungbalai beserta pengurus, Kepala BPKPAD Irwansakti Nasution, camat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tanjungbalai. M Syahrial berharap, melalui kerjasama ini, nantinya dapat benarbenar terealisasi. Karena perjanjian kerjasama ini telah dua kali dilaksanakan, namun tak berjalan sebagaimana harapan. "Saya yakin, melalui kerjasama yang saat ini telah terjalin antara Pemko Tanjungbalai dengan PT BSB akan terealisasi dan memberikan hasil baik, bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungbalai," ungkapnya. Dia juga berharap, nantinya akan lebih banyak lagi investor yang akan menjalin Kerjasama dengan Pemko Tanjungbalai, dalam maupun luar Negeri. Harapan ini disampaikan M Syahrial kepada Kadin Tanjungbalai sebagai organisasi yang memiliki andil besar mengajak investor. "Pemko akan terus mendukung hal-hal yang berkaitan dengan program berkaitan dengan memajukan dan mewujudkan Kota Tanjungbalai lebih baik, maju dan sejahtera," imbuhnya. Usai penandatanganan dilanjutkan ramah tamah sekaligus pemaparan beberapa program prioritas Kadin Kota Tanjungbalai. (ambon) DELISERDANG -M24 Warga Dusun V Kalitawang Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang menolak rencana pembangunan peternakan ayam. Karena berpotensi menimbulkan beragam penyakit. D A L A M pertemuan pekan lalu y a n g dihadiri ratusan warga dan beberapa tokoh masyarakat, warga sepakat menolak rencana pembangunan peternakan ayam milik (S), oknum polisi yang bertugas di Tanjung Balai. Selain itu, lokasinya juga terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Warga juga menilai lokasinya tidak sesuai peruntukan. Menurut warga lokasi peternakan ayam tersebut, juga telah melanggar Perda Nomor 3/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deliserdang. "Wilayah Kecamatan Tanjungmorawa tidak termasuk ke dalam lokasi zona industri peternakan," ujar Abas Tarigan, warga setempat didampingi Ngulihi Ginting dan Imam Sakti Sipayung, perwakilan warga kepada M24, Selasa (4/4). Menurutnya, lokasi yang akan digunakan berada di areal yang dulunya lokasi perkebunan warga. Sesuai aturan, lahan itu teknis tidak boleh dialihfungsikan bagi non pertanian. Kemudian lokasinya dekat dengan rumah ibadah Gereja. Terutama pemukiman warga Dusun V Kalitawang. "Dari jarak lokasinya antara 100- 150 meter dari pemukiman Itu terlalu dekat," katanya. Dia mengungkapkan, rencana itu baru diketahuinya saat melihat salinan surat persetujuan sejumlah oknum yang mengatasnamakan warga, membubuhkan tandatangan guna kepentigan izin lingkungan. Namun surat itu ditandatangani warga secara diam-diam, bahkan sebagian warga membubuhkan tandatangan yang bertempat tinggal jauh dari lokasi peternakan. "Surat keberatan itu sudah kami sampaikan ke Camat Tanjungmorawa dan ditembuskan ke Kepala Desa Naga Timbul, agar camat maupun Kades tidak menandatangani izin pendirian Ilustrasi peternakan milik S, oknum polisi itu," ungkap Abas Tarigan. Alasan warga, katanya, karena mengakibatkan polusi udara (bau) yang sangat mengganggu masyarakat di sekitar kandang peternakan ayam. Hal ini mulai menyebabkan sakit kepala, mual dan hilang nafsu makan kurang. Selain itu, banyak lalat timbul karena kurangnya kebersihan kandang ayam. Lalat adalah jenis serangga yang berasal dari subordo Cyclorrapha ordo Diptera. Lalat ini dapat menimbulkan berbagai penyakit. Bukan itu saja Kekhawatiran menyebarnya virus flu burung Avian Infuenza (H5N1). Menyikapi itu, Camat Tanjungmorawa, Drs H Timur Tumanggor SSos MAP, saat dikonfirmasi, mengaku kalau dirinya belum mengetahui adanya pengajuan perizinan ternak ayam di Dusun V Kalitawang tersebut. Namun dirinya telah menerima surat keberatan warga. "Saya berjanji akan mengecek soal pengajuan izin rekomendasinya," kata dia. Sedangkan (S), oknum polisi pemilik peternakan ayam, hingga kini belum dapat dikonfirmasi. Berdasarkan keterangan salah seorang pekerja bangunan, pihaknya tidak mengetahui pemiliknya. "Tetapi kami bekerja di sini atas perintah rekan pemilik kandang," ujarnya. (jasa) Sekda menyampaikan LKPj 2016. M24-Lihin PAD Binjai 2016 Tak Penuhi Target BINJAI-M24 Sekda Kota Binjai M Mafullah P Daulay SSTP MAP, mewakili Walikota Binjai HM Idaham SH MSi, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir 2016, di gedung utama rapat dewan Jln Veteran Kelurahan Tangsi, Kota Binjai, Selasa (4/4). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H M Sajali, dihadiri seluruh anggota DPRD dari 9 fraksi, unsur Forkomda, para asisten, staf ahli dan SKPD Kota Binjai. Mahfullah mengatakan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 sebesar Rp98 miliar dan terealisasi sebesar Rp63 miliar atau 64,03 persen. Sementara, kata Mahfullah, belanja daerah tahun 2016 terealiasi Rp945 miliar atau 90,21 persen dari terget Rp1,047 triliun. Selain itu, kata Ipong, sapaan akrab Mahfullah, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,40 persen dan angka melek huruf 99,77%. "Ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi hak-hak dasar, yaitu pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sosial lainnya yang semakin terpenuhi. Utamana untuk mewujudkan Binjai sebagai kota digital, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai Sejahtera," kata Ipong. Sebelumnya, Ipong juga menjelaskan, Walikota berhalangan hadir karena dalam perjalanan pulang usai menerima penghargaan dari Sindo Award kategori e-Goverment di Jakarta. (lihin) Rapat membahas persiapan pelaksanaan UASBN. M24-Rimanto SMP se-Tj Balai Bahas UASBN TJ BALAI-M24 Kepala SMP Negeri dan Swasta di Tanjungbalai gelar rapat bersama, membahas persiapan Ujian Akhir Sekolah Berbasis Nasional (UASBN). Rapat berlangsung di SMPN 11 itu dihadiri Kadis Pendidikan Tanjungbalai Tety Juliany Siregar ST MT, Kabid Dikdasmen Harizal Pasha, Kasi SMP Bukhori Ginting, Korwas Yusrial dan Kasi Sarana Dinas Pendidikan Deliana. Ketua Musyawarah Kepala Kepala Sekolah (MKKS) SMP Tanjungbalai, H Murman SPd MM, mengaku, rapat bersama membahas persiapan menghadapi ujian sekolah maupun ujian Nasional, 17-19 April 2017. "Juga membahas persiapan try out ke-2, dilaksanakan 5-6 April 2017," ungkap Murman kepada wartawan kemarin. Kadis Pendidikan Tanjungbalai, Tety Juliani Siregar, pada kesempatan itu memberi arahan terkait siswa kelas IX, yang harus benar-benar didata dan dipersiapkan. "Sekolah yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) harus dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesiapan di sekolah masingmasing," terangnya. Dia menambahkan, selain persiapan menghadapi UASBN/UNBK, diharapkan kepada seluruh kepala sekolah meningkatkan tanggungjawab berhubungan dengan siswa dan guru, Sapras dan Dapodik. "Masing-masing sekolah juga harus memepersiapkan kegiatan menyambut gebyar pendidikan dengan berbagai perlombaan," tandasnya. (rimanto) TERKAIT KEBERADAAN JAKSA AGUNG DI MEDAN Pemuda LIRA Sumut Harapkan Kasus Bansos dan BDB Tuntas MEDAN-M24 Hari ini Jaksa Agung HM Prasetyo dijadwalkan berkunjung ke Medan Sumatera Utara. Belum diperoleh konfirmasi pasti mengenai agenda kunjungan kerja tersebut. Namun besar kemungkinan masih terkait penanganan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) dan suap penyaluran dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) 2011-2013. "Kita tahu Jaksa Agung berkunjung ke Medan besok, Rabu (5/4). Kita berharap kunjungan Jaksa Agung ini dapat meningkatkan semangat para penyidik di Kejatisu (Kejaksaan Tinggi Sumut) dalam menangani kasus Bansos dan BDB Sumut 2011-2013," ujar Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut, Bachtiar, kepada wartawan di Medan, Selasa (4/4). SERAHKAN SPPT DAN DHKP PBB 2017 Soekirman: Pengelolaan Pajak yang Baik Tingkatkan PAD SEI RAMPAH-M24 Bupati Sergai Ir H Soekirman dan Wabup Darma Wijaya menyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2017 kepada 17 kecamatan, di aula Sultan Serdang, Selasa (4/4). Soekirman mengatakan, sejak Januari 2013, Pemkab Serdang Bedagai telah mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah. "Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan yang lebih baik. Seluruh unsur Pemkab, mulai dari Kadus, Kades, camat dan Badan Pendapatan Daerah, harus bekerjasama mewujudkan tiga kunci sukses PBB P2, yakni pelayanan prima, akurasi dan validasi data serta peningkatan PAD," papar Soekirman. Menurutnya, berlakunya UU Nomor 28/2009 tentang pajak Menurut Bachtiar, dalam kunjungan kerjanya kali ini, Jaksa Agung tetap akan menyempatkan diri melakukan supervisi penanganan kasus Bansos dan BDB. Sejauh ini, kasus tersebut telah mendudukkan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho sebagai terdakwa. "Secara pribadi maupun kelembagaan, kita berharap Kejatisu dapat menuntaskan kasus BDB dengan menyeret seluruh oknum yang terlibat, tanpa terkecuali. Saya kira seluruh masyarakat Sumatera Utara juga mengharapkan hal serupa. Kita ingin, daerah kita ini ke depan bisa terbebas dari praktik-praktik yang merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat luas, seperti kasus BDB ini," tegas mantan bendahara Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Medan ini. daerah dan retribusi daerah, PBB P2 merupakan pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah pusat dan 64,8% hasilnya dikembalikan ke Pemda. Dengan demikian tentunya Pemda punya kepentingan sangat besar terhadap pajak ini. "Pola tax sharing seperti ini memang dahulu sangat diperlukan. Terutama sebagai salah satu fungsi pajak itu sendiri, yaitu sebagai pengatur," ungkap Soekirman. Sebelumnya, Kaban Pendapatan Sergai, Zuhri Lubis SE, mengatakan, PBB P2 ini tidak lepas dari peran serta wajib pajak, dalam melaksanakan kewajiban Bachtiar Selain itu, Bachtiar juga memastikan pihaknya siap berada di barisan terdepan untuk menghalau kelompokkelompok tertentu, yang ingin memutus mata rantai kasus Bansos dan BDB. Karenanya, dia mengaku telah memberdayakan fungsionaris Pemuda LIRA H Soekirman didampingi Darma Wijaya menyerahkan SPPT PBB. M24-Darmawan pajaknya. Disamping memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Sergai. Sumut, untuk terus memantau perkembangan penanganan hukum atas kasus tersebut. Seperti diketahui, Gatot Pujo Nugroho sudah beberapa kali dihadirkan ke persidangan terkait kasus ini. Gatot yang saat ini sedang berstatus terpidana kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, kini dititipkan di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta. Pihak Kejatisu sebagai penyidik kasus BDB, 'meminjam' Gatot dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk dihadirkan ke hadapan Majelis Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Gatot sendiri sebelumnya sempat meminta agar kasus BDB ditarik oleh KPK. Hal itu dinyatakannya di sela persidangan kasus suap hakim PTUN Medan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Pelayanan kepada masyarakat ini, ujarnya, akan terus dilakukan dengan melaksanakan langkahlangkah strategis. "Yakni beberapa waktu lalu. Namun, KPK memastikan kasus BDB tetap berada di ranah Kejaksaan Agung. Kasus dugaan korupsi dana Bansos dan suap BDB tahun anggaran 2011-2013 berawal dari penyelidikan Kejatisu pada 2014 lalu. Kemudian, tim hukum Pemprov Sumatera Utara menggugat Kejati Sumut ke PTUN Medan untuk membatalkan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejati Sumut. Putusan PTUN Medan pada tahun 2015 memenangkan Pemprov Sumut. Namun, KPK membongkar adanya praktik suap dalam proses putusan PTUN tersebut dan menyeret Pengacara OC Kaligis, Gatot Pujo Nugroho dan istri keduanya, Evy Susanti. Baik OC, Gatot maupun Evy sudah menerima vonis terkait suap dimaksud. (donny) penyempurnaan data, khususnya PBB P2 di seluruh kecamatan se- Kabupaten Sergai," ujarnya. (darmawan)
Page 1 and 2: AWALNYA, isu ini beredar di media s
Page 3: 12345678901234567890123456789012 12
Page 7 and 8: SAMBUNGAN RABU, 5 APRIL 2017 Bidan
Page 9 and 10: RABU, 5 APRIL 2017 9 Pemain Ini Sir
Page 11 and 12: 11 RABU, 5 APRIL 2017 Kado Istimewa
Page 13 and 14: METRO 24 l RABU, 5 APRIL 2017 PROMO
Page 15 and 16: METRO 24 l RABU, 5 APRIL 2017 15 ..

5-april-2017

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?