30mei

KORAN KRIMINAL BACAAN
10 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
ADVERTORIAL
SENIN, 30 MEI 2017
STRUKTUR APBD SUMUT 2017
PENDAPATAN (PAD)
Rp12.170.582.105.913
BELANJA DAERAH
Rp13.034.684.291.945.
SILPA 2016
Rp942.102.186.032
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp78.000.000.000
*Proyeksi Belanja APBD 2018 *Rp13,32 triliun
Sumber : Badan Pengelola Aset dan Keuangan Pemprovsu
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan dan Pemukiman
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
Ketahanan Energi
Ketahanan Pangan
Penanggulangan Kemiskinan
Infrastruktur
Konektivitas dan Kemaritiman
Pembangunan Wilayah dan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Sumber : Bappeda Sumut
KEBANGGAAN SUMUT PATEN..!!
1. Investasi PMA & PMDN melebihi target dalam 3 tahun terakhir
2. Komposisi APBD Sumut kian sehat dan melonjak (dari Rp8 T- 13 T)
3. Opini WTP 2 kali berturut-turut
4. Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi
5. Pembangunan Infrastuktur Jalan Tol Medan-Binjai-Belawan
6. Pengembangan Kawasan Zona KEK Sei Mangke
7. Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Kawasan Danau Toba
8. Pembangunan Pelabuhan Hub International Kuala Tanjung
9. Penyediaan daya listrik tambahan sebesar 240 MW dari kapal MVPP
ditambah perampungan proyek Sarulla Tenaga Panas Bumi 3 x 110 MV
10. Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berbasis online yang mudah
dan murah, diantaranya e-budgeting ; Simpel PATEN
11. Usulan Musrenbang Terintegrasi : e-Sumut
12. Sistem Layanan Pajak Kenderaan Bermotor : ‘e-Samsat’ & ‘go Sumut Samsat’
13. Sistem Informasi Kepangkatan Tenaga Dosen berbasis online : SIPATEN
14. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru & Layanan Pendidikan: e-Paten
“ “ “
Tumbuhnya investasi dan ekonomi
Sumut diikuti membaiknya kinerja keuangan
APBD merupakan satu keberhasilan, karena
sejak Indonesia Merdeka, APBD Sumut tidak
pernah menembus angka di atas Rp10 triliun”.
Ir HT ERRY NURADI MSi
Si
Gubernur Sumatera Utara
9 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMUT
1. Peningkatakan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Peningkatan aksessibilitas dan kualitas pendidikan
3. Peningatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan
4. Peningkatan pengusahaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah
5. Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup
mendukung daya saing perekonomian
6. Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat
miskin
7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin
8. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan
9. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional daerah
Saya mengapresiasi banyaknya inovasi
yang dilakukan Pemprovsu sehingga
manfaatnya dirasakan masyarakat.Saya melihat
Pak Tengku Erry sosak gubernur yang punya
komitmen kuat membangun Sumatera Utara”.
ASMAN ABNUR
Menteri PAN RB-RI
Sumber : Bappeda Sumut
PROYEK NASIONAL YANG MASUK RKPD 2018
1. Pengembangan destinasi wisata Danau Toba meliputi pelebaran Jalan Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu dan Jalan Pangururan-
Ambarita-Tomok- Onan Runggu.
2. Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi
3. Pembangunan Sarpras Ekowisata kawasan Konservasi Danau Toba
4. Percepatan Operasional Badan Otorita Danau Toba
5. Pembangunan Jalan Tampahan-Meat batas Tapanuli Utara, Simpang Jalan Negara-Onan Tambak Tarabunga, Sibulele-Bonan Dolok, Janji Maria-
Lumbangaol.
6. Pembangunan Jalan Simpang III Muara-Hutaginjang. Tongging - batas Kabupaten Dairi. Tongging-Sibolangit-Peapira.
7. Pembangunan Jalan Tol Medan-Kuala Namu dan Jalur Kereta Api dari Bandar Tinggi-Kuala Tanjung. (Kawasan KEK Sei Mangke)
8. Pengembanan fasilitas Pelabuhan Belawan
9. Pembangunan Jalan Ujung Kubu-Simpang Posko, Simpang Sianam- Gambus, Indrapura - Pagok (Batas Simalungun).
10. Pembangunan Jalan Simpang Pasar Baru-Sei Bejangkar (Batas Kab.Batubara), Tanah Jawa-Boluk, Perdagangan-Indrapura Kab.Batubara.
* Usulan lain masuk RKPD oleh Gubsu Tengku Erry :- Pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi, pembangunan Mass Rapid Transit
(MRT) dan Monorel (Mebidangro), Spam Regional KSN Mebidangro dan pembangunan Bendung Lau Simeme. - Pembangunan kawasan
terpadu bandara (aeropolis), pengembangan Pelabuhan Palimbungan Ketek di Kab.Mandailing Natal, Pengembangan Bandara Silangit di Taput,
Aek Godang di Tapsel, Pinangsori di Tapteng, Binaka di Gunung Sitoli dan pengembangan Bandara Sibisa di Kabupaten Samosir.
Sumber : Bappeda Sumut
Komposisi APBD Sumut Tahun 2017
cukup sehat dan kuat. Ini bisa dilihat dengan
tidak dibebaninya hutang dana trasnfer bagi
hasil kab/kota dan porsi belanja langsung
sekitar 40 persen dari total belanja APBD".
MUHRI FAUZI UZI HAFIZ
Anggota Komisi C DPRD Sumut
LAPORAN : ADE POPAY
Tiga atau empat tahun lalu, orang boleh beranggapan 'yel-yel' Sumut PATEN mungkin dirangkai tak sengaja sekedar kalimat satir, plesetan kata
'Pak Tengku Erry Nuradi' menjelang akhir jabatannya sebagai Bupati Sergai dan digadang-gadang maju sebagai Gubernur Sumut.
N
AMUN sejak dilantik
sebagai Wakil Gubernur
berlanjut Plt.Gubsu hingga
Gubernur Sumut defenitif,
yel-yel 'Sumut Paten' tak
lagi hanya sekedar slogan
bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kalimat 'Sumut Paten' sudah menjelma
menjadi semangat perubahan dan akumulasi
kebanggaan warga Sumut atas wajah baru
pembangunan dan inovasi pelayanan publik
berbiaya murah yang galak diluncurkan
Pemerintah Sumut.
Masyarakat mengganggap label 'Sumut
Paten' cocok dengan kondisi zaman dan
semangat perubahan yang kini diusung
segenap stakeholder dan warga Sumut.
Tak ada yang salah dengan sebutan 'Sumut
Paten', bila kita melihat derap laju
pembangunan Sumut kekinian, sejak daerah
heterogen dan majemuk ini dipoles tangan
dingin bertuah H Tengku Erry yang kini
berdampingan dengan Nurhajizah Marpaung
sebagai Wagubsu. Duet 'jenius' keduanya
diyakini membawa angin segar perubahan
wajah Sumut ke depan.
Tak sekedar berhasil mencuri perhatian
pusat secara luar biasa dan menjadikan Sumut
masuk Kawasan Strategis Nasional (KSN),
Sumatera Utara di era kepemimpinan, Tengku
Erry bahkan dihadiahi mega proyek bernilai
triliunan dengan progres 'kebutan'. Sumut kini
pantas dan layak dilirik kalangan investor
manapun. Posisi strategis yang diuntungkan
secara geografis dekat Selat Malaka serta
negeri jiran seperti Malaysia, Singapura dan
Thailand, mentasbihkan Sumut digadanggadang
sebagai pintu gerbang ekonomi
kawasan barat Indonesia.
Potensi ini pula menjadi satu keunggulan
sekaligus peluang Sumut lebih maju, lebih
paten sekaligus menjanjikan daya saing kuat
dibanding provinsi lain.
Bicara nilai ekonomi dari kacamata investasi,
Sumut tak kalah paten dengan provinsi lain.
Bahkan sejak lima tahun terakhir, target
investasi Sumut diakui pencapaiannya oleh
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI
dengan pencapaian lebih. *(tabel)
Lihat saja target realisasi investasi Sumut
tahun 2016 yang ditetapkan BKPM RI sebesar
Rp16,51 triliun dengan RPJMD sebesar Rp12
triliun, terlebih dulu sudah melampaui terget
pada angka Rp19,39 triliun.
Untuk tahun 2017, target BKPM RI yang
dipatok sebesar Rp20,3 triliun dengan target
RPJMD sebesar Rp13 triliun, bukan tidak
mungkin terwujud, bila dilihat realisasi
investasi pada kwartal pertama (Triwulan I)
yang sudah masuk.
Data yang dikeluarkan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (PPTSP) Pemprov Sumut, tercatat hingga
Triwulan I tahun 2017, investasi yang masuk
sudah pada angka Rp6,9 triliun, dengan rincian
Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp2,6
triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) sebesar Rp4,31 triliun.
"Kalau realisasi investasi Triwulan II, III
hingga IV tahun 2017, investasi yang masuk
sama besarnya, sudah tentu jumlahnya akan
melebihi target BKPM," yakin Gubsu Erry saat
membuka Pekan Inovasi Sumut 2017, Kamis
(11/5/2017).
APBD SUMUT SEHAT TANPA BEBAN
Membaiknya nilai investasi diikuti pula
dengan sehatnya kinerja keuangan dalam
komposisi dan struktur Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara
pada rentang waktu 3 tahun terakhir.
Selain porsinya membesar dibanding era
2013-2014 lalu yang hanya di kisaran angka 8
triliun, nominal teranyar APBD Sumut sudah di
atas 10-13 triliun.
Pencapaian pendapatan sejak 2013-2017
menunjukkan pertumbuhan Pendapatan Asli
daerah (PAD) yang melonjak tajam terutama
rentang waktu tahun 2016 yang menembus
angka 10,44 triliun dibanding 2013 yang hanya
Rp8,48 triliun.
Sedangkan alokasi belanja di tahun yang
sama juga meningkat sebesar 27,30 persen
dari kurun waktu 2016-2017 dengan nilai
Rp13,03 triliun dan porsi BTL sebesar 66.45
persen serta BL sebesar 33.55 persen.
DOSA KEUANGAN DIHAPUS
'Dosa keuangan' pada masa pemerintahan
sebelumnya juga dipastikan terhapus dan
terbayar lunas oleh pemerintahan Tengku Erry.
Selama ini salah satu beban APBD Sumut
yang jadi penyakit, adalah pembayaran transfer
dana bagi hasil kab/kota yang terus
menunggak dan membengkak hingga menjadi
beban hutang uang rakyat.
Dosa lain, kasus aliran dana hibah dan
bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya jadi
'aib' kinerja keuangan Sumut, kini ditata lebih
sehat, proporsional, transparan dan tepat
sasaran.
Penilaian positif atas neraca keuangan APBD
Sumut 2017 juga terlontar dari anggota Komisi
C DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz. "Komposisi
struktur APBD Sumut tahun 2017 cukup sehat
dan kuat," kata Muhri, Sabtu (8/4/2017) secara
khusus kepada Metro24.
Makna sehat kata Muhri, ditandai beberapa
parameter, pertama, komposisi APBD Sumut
tahun 2017 sudah bebas dari utang menumpuk
dan menahun yang jadi 'koreng hitam' era
pemerintahan Gatot. Namun pada tahun 2016,
utang dana bagi hasil kab/kota sudah terbayar
lunas.
Kedua, tidak adanya pengalokasikan
anggaran utang, makaotomatis dana yang
tersedia sepenuhnya bisa dikelola SKPD/Dinas
maupun Badan di jajaran Pemerintah Sumut
untuk pembangunan dan kemaslahatan umat.
Ketiga, komposisi APBD Sumut tahun 2017
menggambarkan porsi belanja langsung
mencapai sekitar 40 % dari total belanja APBD.
"Ketiga hal ini menandakan APBD Sumut 2017
jauh lebih baik dan lebih sehat," ujar Muhri.
Tercatat, APBD Sumut 2017 yang sudah
disahkan,mengalokasikan pendapatan daerah
sebesar Rp12.170.582.105.913. Sedangkan
porsi belanja daerah sebesar
Rp13.034.684.291.945.
Selain itu penerimaan pembiayaan dari Silpa
tahun anggaran 2016 tercatat sebesar
Rp942.102.186.032 dan pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp78.000.000.000.
Pada Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumut
Tahun 2018 yang digelar Selasa (18/4/2017),
Gubsu HT Erry bersama Wagubsu Nurhajizah
'haqqul yaqin' memproyeksikan APBD Provsu
2018 melonjak dari kisaran angka Rp13,03
triliun menjadi Rp13,32 triliun.
Setidaknya proyeksi kenaikan ini menyasar
pada dukungan 10 Program Prioritas Nasional
dan 9 Program Prioritas Provinsi yang
termaktub RKP 2018. (*tabel)
INDIKANTOR EKONOMI MEMBAIK
Dari data yang dikeluarkan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Sumut, Senin (29/5/2017) pertumbuhan
ekonomi Sumut tahun 2016 yang berada pada
angka 5,18 persen diperkirakan bergerak maju
pada kisaran 5,1-5,5 persen di tahun 2017.
Selain investasi dan membaiknya kinerja
APBD, capaian indikator ekonomi seperti PDRB
per kapita ikut pula meningkat. Saat ini PDRB per
kapita Sumut naik dari Rp41,02 juta di tahun
2015 menjadi Rp44,56 juta di tahun 2016.
Sementara Indeks Ketimpangan Sumut juga
membaik dibanding Indeks Gini Nasional. Tahun
2016, Indeks Ketimpangan Nasional berada
pada angka 0,40, sedangkan Sumut pada angka
0,32 atau kategori sedang (0,3-0,5).
Persentase tingkat pengangguran terbuka di
tahun 2016 juga mengalami penurunan
dibanding tahun 2015 lalu sebesar 1,13
persen. Tahun 2016 tingkat pengangguran
terbuka tercatat sebesar 5.84 persen
sedangkan tahun 2015 sebesar 6.71 persen.
Angka kemiskinan Provinsi Sumut pada 2016
berada pada angka 10,27 menunjukkan
penurunan pula dibanding 2015 yang tercatat
sebesar 10,53 persen.
Begitu pula dengan indikator lain yang bisa
dilihat dari Angka Melek Huruf tahun 2016
tercatat sebesar 98.55 persen atau melampaui
target RPJMD sebesar 98.80 persen.
Disi lain, laju pertumbuhan ekspor tahun
2016 tercatat sebesar 8.57 persen atau
melampaui target RPJMD sebesar 4.51 persen.
Kondisi positip juga ditunjukan sektor
ketahanan pangan yang melampaui target
RPJMD tahun 2016 dengan jumlah produksi
beras mencapai 4.406.629 ton, sedangkan
target RPJMD tercatat 3.935.668 ton.
Indikator ketahanan energi sama-sama
menunjukkan hasil positip dan melampaui
target RPJMD, dengan daya listrik terpasang
pada tahun 2016 tercatat sebesar 3.452.5 MW,
sementara target RPJMD adalah 3.300 MW.
Untuk Rasio Elektrifikasi tahun 2016 sebesar
88.79 persen sudah mencapai target RPJMD
yang dipatok pada angka yang angka sama.
Selanjutnya kondisi jalan tahun 2016
dalam kondisi baik dengan persentase
sebesar 80.83 persen atau meningkat
dibanding 2015 sebesar 77 persen. Begitu
pula Indeks Pembangunan Manusia tahun
2016 sebesar 69.51 meningkat dari tahun
2015. Indikator perbaikan serupa juga
terlihat pada prevelansi gizi buruk tahun
2016 sebesar 11.4 persen melampaui target
RPJMD sebesar 21 persen.
RAIH OPINI WTP
Melonjaknya nilai APBD dengan komposisi sehat
dan berpihak pada kebutuhan pembangunan yang
pro rakyat, tercermin pula dari predikat kinerja
keuangan dari status yang diberikan lembaga
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pemprovsu berhasil meraih predikat Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
sejak tahun anggaran 2014 berlanjut tahun
2015 atau dua tahun berturut-turut.
Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari
menyebut raihan predikat Opini WTP tahun
2015 yang disampaikan 7 Juni 2016 atau di
masa HT Erry menjabat Plt.Gubernur dianggap
lebih istimewa karena selain berbasis akrual
sesuai standar akuntasi, laporan keuangan
Pemprovsu juga memiliki unsur efektivitas dan
kepatuhan terhadap perundang-undangan.***
Bicara investasi tentu tak lepas dari faktor
keamanan dan kenyamanan berinvestasi yang
biasanya dipandang sebagai indikator penting
dari kacamata investor saat berusaha dan
menanamkan modalnya.
Sumatera Utara yang luas dan dihuni 33 kab/
kota juga diuntungkan dengan komitmen kuat
dan sinergi para pemangku kepentingan
keamanan terutama para pimpinan kepolisian
di Sumut.
Dukungan kenyamanan berinvestasi sebagai
motor penggerak perekonomian Sumut terlihat
dari pernyataan Kapolda Irjen Rycko Amelza
Dahniel pada Forum Dialog Kepolisian RI,
BKPM-RI, Pemprovsu dan Polda Sumut tentang
perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha
di Sumut, Selasa (18/10/2016).
"Kepolisian Daerah Sumatera Utara komit
mendukung terciptanya iklim usaha yang aman
dengan menindak tegas setiap tindak pidana
dan perbuatan yang mengganggu dunia usaha.
Bukan hanya premanisme, namun termasuk
hal-hal yang menyebabkan ongkos ekonomi
jadi berbiaya tinggi," kata Irjen Rycko.
KERUKUNAN MODAL PEMBANGUNAN
Komitmen kuat di tingkat Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (FKPD) juga diikuti sejumlah
stakeholder pencipta kerukunan lainnya, salah
satunya Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) yang dianggap punya posisi central dan
'daya magis' menciptakan kerukunanan dan
kedamaian di tengah hiruk pikuk perbedaan
suku, agama, ras dan budaya.
Berkat anugerah kemajemukan Sumut yang
diberikan Tuhan dan kearifan masyarakatnya
dalam menghargai perbedaan, menjadikan
Sumut bisa dibilang barometer sebuah
kebhinekaan. Tak heran Gubernur Tengku Erry
mendaulat Sumut sebagai contoh Kerukanan
Beragama di Indonesia sekaligus modal kuat
pembangunan.
“Alhamdulillah, Sumatera Utara memiliki
keberagaman agama dan suku bangsa. Sebagai
negeri berbilang kaum, kerukunan dan
keharmonisan menjadi kebutuhan sekaligus
tantangan untuk mempertahankannya. Kita
harus menjaga persaudaraan dan kekeluargaan
untuk menjadikan daerah multi etnis ini sebagai
contoh kerukunan umat beragama,” kata Erry
saat membuka Konferensi Nasional ke-III
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-
Indonesia di Asrama Haji Medan, Minggu (21/5/
2017) malam.
Ketua Asosiasi FKUB se-Indonesia, Ida
Pangelingsir Agung Putra Sukahet bahkan
mengaku salut dengan sikap warga Sumut yang
memandang kerukunan sebagai sebuah
kebutuhan. “Saya lihat kerukunan di Sumut
dianggap sebuah kebutuhan bersama. Karena
itu, Sumut daerah yang saya anggap spesial
karena semua bisa saling memahami dan
menghormati serta menghargai sebuah
perbedaan,” kata Ida Agung. ***
“
Polda Sumut akan
mendukung terciptanya iklim usaha
yang kondusif dan nyaman di
Sumut. Polisi akan menindak tegas
kejahatan yang mengganggu dunia
usaha. Bukan sebatas
premanisme, namun hal-hal yang
menyebabkan ongkos ekonomi
jadi berbiaya tinggi"
IRJEN RYCK
CKO AMELZA DAHNIEL
Kapolda Sumatera Utara
“
Saya melihat kerukunan di
Sumut jadi sebuah kebutuhan
bersama. Bagi saya, Sumut daerah
spesial karena semua bisa saling
memahami dan menghormati
indahnya perbedaan yang jadi
modal kuat pembangunan”
IDA A PANGELINGSIR AGUNG
PUTRA SUKAHET
Ketua Assosiasi FKUB se-Indonesia