Enewsletter Jejaring AMPL Maret 2018

indriany

Enewsletter Jejaring AMPL Maret 2018

MARET 2018

1

BERSINERGI DAN BERBAGI CERITA

LEMBAR NYATA CAPAIAN

PROGRAM SEHATI TAHUN 2017

Sejak tahun 2016, Simavi meningkatkan

kapasitas pemerintah daerah untuk

implementasi program STBM secara mandiri

di Lombok Utara, Lombok Timur, Dompu,

Sumba Tengah, Sumba Barat Daya,

Manggarai Barat dan Biak Numfor. Melalui

pendekatan lintas sektor, program SEHATI

berhasil mendukung pemerintah

mengalokasikan anggaran sebesar Rp

13.650.142.000 untuk 5 pilar STBM per Juni

2017.

AIR BERSIH DAN KEMISKINAN,

PENGALAMAN DARI DESA CIBADAK,

BOGOR

Pemilihan pendekatan intervensi

pengentasan kemiskinan dengan

pembangunan sarana air bersih sebagai

intervensi awal bukanlah tanpa alasan. Pusat

Pengkajian Politik dan Pengembangan

Masyarakat Universitas Nasional (P4M-UNAS)

bekerjasama dengan Yayasan Wahana

Indonesia Membangun (WinDevelopment)

berinisiatif dan tergerak untuk melakukan

program Pembangunan Sarana Air Bersih

Berbasis Masyarakat.

KIPRAH DUTA MUDA DARI DURI

UTARA DALAM KAMPANYE STBM

DAN PENGURANGAN RISIKO

BENCANA

Sehari-hari berkecimpung dengan STBM

membuat para anggota Youth Ambassador

membawa “kesadarannya” hingga ke rumah.

Mereka merasa malu, jika berkeliling

menyerukan untuk bersanitasi yang baik tapi

sebaliknya di rumah keluarganya masih

berperilaku yang sama. Youth Ambassador

menjadi garda terdepan dalam membuat

perubahan perilaku di Duri Utara.

Disusun oleh Sekretariat Jejaring AMPL (www.jejaringampl.org). Tim: Herie Ferdian,Wiwit Heris, Indriany.

Silakan kirim cerita Anda ke: jejaring.ampl@gmail.com


MARET 2018

2

Lembar Nyata Capaian Program SEHATI tahun 2017

(Sustainable Sanitation and Hygiene for Eastern Indonesia)

Pada tahun 2012, Indonesia merupakan

negara open defecation (OD) tertinggi kedua

di dunia setelah India. Kondisi ini sebagian

besar terjadi di wilayah pedesaan.

Berdasarkan laporan JMP (Joint

Monitoring Programme UNICEF and

WHO) pada tahun 2015,

setidaknya baru terdapat 47%

masyarakat pedesaan yang

mengakses fasilitas sanitasi;

dibandingkan dengan 72%

masyarakat kota yang

mengakses fasilitas sanitasi. Ini

artinya, (pada saat itu) ada

sekitar 55 juta orang di pedesaan

belum mengakses fasilitas

sanitasi layak dan 34 juta

diantaranya tidak dapat mengakses

sama sekali. Kondisi ini mencerminkan

tingginya perilaku buang air besar

sembarangan yang akhirnya berkontribusi

pada tingginya prevalensi diare yang diderita

oleh anak–anak usia di bawah lima tahun.

Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)

tahun 2013 mengungapkan bahwa insiden

diare masih menjangkit kelompok balita di

Indonesia sebanyak 10,2%.

Di sisi lain, peran penting perilaku bersih

sering diabaikan. Padahal, kematian yang

disebabkan diare pada umumnya dapat

dicegah. Dengan meningkatkan dan

mengimplementasikan 5 Pilar Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM) dapat

menurunkan resiko penyakit diare dan

penyakit berbasis lingkungan lainnya seperti

stunting dan ISPA hingga 94% 1 .

Situasi masyarakat miskin pedesaan juga

perlu mendapatkan perhatian segera. Di

pedesaan, sanitasi yang tidak memadai,

praktek kebersihan yang buruk, kelangkaan

sumber air bersih dan akses terhadap sarana

dan prasarana kesehatan yang minim dapat

memperburuk kondisi tidak sehat.

Penyakit–penyakit terkait dengan kondisi

tersebut antara lain disentri, kolera,

diare, tipus, hepatitis, leptospirosis,

malaria, demam berdarah, kudis dan

ISPA. Selain itu, keluarga miskin

yang kurang berpendidikan

cenderung kurang melakukan

praktek–praktek kebersihan

sehingga berkontribusi terhadap

penyebaran penyakit dan

peningkatan resiko kematian.

Kecenderungan dan

Hambatan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan

beberapa target nasional salah satunya

adalah Akses Universal yang dikenal dengan

istilah 100-0-100 yaitu target pencapaian

100% cakupan akses air bersih, 0% kawasan

kumuh dan 100% cakupan akses sanitasi di

tahun 2019.

Untuk mendukung target tersebut, kebijakan

Nasional STBM dengan 5 pilarnya sangat

penting dilakukan di seluruh wilayah di

Indonesia karena mengikuti prinsip–prinsip

responsif terhadap permintaan,

menggunakan pendekatan berbasis

masyarakat dan menekankan perlunya

keterlibatan perempuan serta fokus pada

prinsip operasional, pemeliharaan dan

pembiayaan yang berkesinambungan. Kelima

pilar tersebut adalah stop buang air besar

sembarangan (BABS), mencuci tangan pakai

sabun, pengolahan air dan makanan rumah

1

Hasil studi World Health Organization pada tahun

2007

Disusun oleh Sekretariat Jejaring AMPL (www.jejaringampl.org). Tim: Herie Ferdian,Wiwit Heris, Indriany.

Silakan kirim cerita Anda ke: jejaring.ampl@gmail.com


MARET 2018

3

tangga, pengelolaan sampah padat dan

pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Akan tetapi, berbagai tantangan besar masih

menghambat pencapaian kebijakan tersebut,

yaitu:

1. Tidak adanya model penyediaan layanan

yang terukur dan berkelanjutan. Berbagai

jenis model diterapkan atas dasar

mindset proyek sehingga ketika proyek

berakhir, tidak ada adopsi dan replikasi

yang dapat diterapkan

untuk wilayah lainnya.

2. Rendahnya

kepemimpinan dan

komitmen di

kabupaten untuk

memprioritaskan isu

sanitasi dan perilaku

higien. Banyaknya

kompetisi program di

tingkat nasional dan

propinsi juga menenggelamkan isu

sanitasi dan perilaku higien sehingga

tidak menjadi prioritas di kabupaten.

Meskipun sudah ada mekanisme

desentralisasi, namun kapasitas

pemangku kepentingan di tingkat

kabupaten masih perlu ditingkatkan

untuk penyediaan layanan dasar.

3. Rendahnya kapasitas di tiap level yang

bertanggungjawab dalam

mengimplementasikan kebijakan

nasional. Belum sinkron-nya program

nasional dan kabupaten menciptakan

tantangan besar dalam implementasi

program sanitasi di daerah. Selain itu,

sebagian besar program nasional kurang

menekankan peningkatan kapasitas

kelembagaan. Akibatnya, kapasitas untuk

menginisiasi, memimpin, melaksanakan

dan melanjutkan program sanitasi dan

higien di pedesaan menjadi jauh

berkurang.

4. Ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas

sanitasi dan higien yang layak. Meskipun

progres terhadap target nasional dan

global sudah ada, namun

Melalui pendekatan lintas

sektor, SEHATI telah berhasil

mendukung pemerintah di 7

kabupaten dalam

mengalokasikan anggaran

sebesar Rp 13.650.142.000

untuk sektor 5 pilar STBM

per bulan Juni 2017.

ketidaksetaraan geografi, sosiokultural

dan ekonomi masih tetap ada.

5. Sebagian besar program cenderung

fokus pada membangun infrastruktur

baru terutama pada pilar 1. Fokus

program pemerintah sepertinya lebih

mengarah pada kuantitas (jumlah

sarana) daripada kualitas (penggunaan

jangka panjang). Permintaan dan

pengetahuan teknis di tingkat desa

masih terbatas untuk

memastikan apakah layanan

dapat berfungsi dengan baik

dan berkelanjutan.

Capaian Program

SEHATI

Sejak tahun 2016, Simavi

bersama lima mitra nasional

yaitu Yayasan Dian Desa,

Yayasan Plan International

Indonesia, Yayasan Masyarakat

Peduli, CD Bethesda YAKKUM dan Yayasan

Rumsram bekerja untuk meningkatkan

kapasitas pemerintah daerah agar mampu

mengimplementasikan program 5 Pilar STBM

dan memimpin serta melanjutkan program

secara mandiri di 7 wilayah di Indonesia.

Adapun 7 wilayah tersebut adalah Lombok

Utara, Lombok Timur, Dompu, Sumba Tengah,

Sumba Barat Daya, Manggarai Barat dan Biak

Numfor.

Melalui pendekatan lintas sektor, SEHATI

telah berhasil mendukung pemerintah di 7

kabupaten dalam mengalokasikan anggaran

sebesar Rp 13.650.142.000 untuk sektor 5

pilar STBM per bulan Juni 2017.

Tak kalah penting, berbagai regulasi telah

diterbitkan untuk memastikan bahwa 5 pilar

STBM akan terus dilaksanakan oleh

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait di

tingkat kabupaten mulai dari Instruksi Bupati,

Peraturan Bupati hingga Peraturan Daerah

(Perda). Penguatan kapasitas tim STBM

kabupaten dan/atau Kelompok Kerja Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja

Disusun oleh Sekretariat Jejaring AMPL (www.jejaringampl.org). Tim: Herie Ferdian,Wiwit Heris, Indriany.

Silakan kirim cerita Anda ke: jejaring.ampl@gmail.com


MARET 2018

4

AMPL) Kabupaten telah menghasilkan

kemampuan fasilitasi, monitoring dan

koordinasi bersama di tingkat desa. Bahkan,

di 7 kabupaten dampingan SEHATI, POKJA

AMPL Kabupaten telah berkomitmen untuk

mereplikasi model implementasi 5 Pilar STBM

ke 210 desa.

Sebagai hasil dari intervensi ini, setidaknya

hingga bulan Oktober 2017, SEHATI telah

mengintervensi 464.284 jiwa untuk

mengimplementasikan 5 pilar STBM di

rumahnya. Akses sanitasi layak (JMP) di 7

kabupaten sudah menunjukkan kemajuan

dengan sekitar 49% rumah tangga sudah

memiliki jamban layak, 18% rumah tangga

dengan jamban tidak layak, 10% rumah

tangga berbagi jamban dan 23% rumah

tangga masih buang air besar sembarangan.

Cakupan pilar 2 (cuci tangan pakai sabun)

menunjukkan peningkatan sebanyak 7% yaitu

masyarakat dampingan telah mulai

menerapkan perilaku tersebut pada situasi –

situasi yang tepat.

Demikian juga untuk pilar 3 (pengelolaan air

minum dan makanan rumah tangga) juga

mengalami peningkatan sebanyak 4% rumah

tangga sudah mampu mengelola air minum

dan makanan secara aman

dan penghuni rumah

mengenal resiko jika air

minum dan makanan tidak

dikelola dengan baik.

Di pilar 4 (pengolahan

sampah rumah tangga)

terdapat peningkatan 2%

masyarakat melakukan

pengumpulan sampah,

memasukkannya ke dalam lubang terbuka,

menimbun dengan tanah dan di sekitar

rumah sudah tidak ada lagi sampah atau

kotoran lain yang terlihat.

Peningkatan yang signifikan terjadi pada Pilar

5, peningkatan 11% masyarakat yang

Mekanisme perencanaan dan

penganggaran yang

memadukan sistem bottom up

dan top down terbukti efektif

dalam penyusunan program

sanitasi yang tepat sasaran

dan berkesinambungan.

mengelola limbah cair rumah tangga,

dikumpulkan di satu tempat, dialirkan melalui

saluran air dan mengalir ke tempat peresapan

serta tidak ditemukan genangan air di sekitar

rumah.

Peluang Masa Mendatang

Implementasi 5 Pilar STBM memerlukan

pendekatan pemasaran sosial dengan

memobilisasi penduduk dan meningkatkan

permintaan fasilitas sanitasi yang lebih baik.

Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan

dan Dinas PUPR juga bisa menjadi agen

perubahan untuk menjalankan program

sanitasi berbasis masyarakat. Mekanisme

perencanaan dan penganggaran yang

memadukan sistem bottom up dan top down

terbukti efektif dalam penyusunan program

sanitasi yang tepat sasaran dan

berkesinambungan.

Sistem data perlu diperkuat. Pemerintah telah

menunjukkan perhatiannya dalam

mengembangkan program STBM melalui data

STBM Smart. Sayangnya, aplikasi ini masih

mengakomodasi pilar 1 saja. Pilar 2 hingga 5

masih belum diwujudkan secara nyata dalam

sistem monitoring nasional. Akibatnya banyak

data capaian yang tidak terekam di tingkat

propinsi dan nasional.

Keterlibatan sektor swasta

sangat penting untuk

meningkatkan sistem sanitasi

di pedesaan dan pinggiran. Di

7 kabupaten SEHATI, telah

dikembangkan teknologi dan

pembiayaan inovatif dalam

penyediaan fasilitas sanitasi

dan air bersih. Teknologi dan

pembiayaan inovatif ini disusun berdasarkan

konteks lokal masing–masing wilayah dan

kemampuan masyarakat setempat. Oleh

karena itu, peran pemerintah menjadi sangat

penting untuk mendukung akses pasar dan

regulasi bagi sektor swasta yang terlibat.

(Simavi/Angelina Yusridar)

Disusun oleh Sekretariat Jejaring AMPL (www.jejaringampl.org). Tim: Herie Ferdian,Wiwit Heris, Indriany.

Silakan kirim cerita Anda ke: jejaring.ampl@gmail.com


MARET 2018

5

Kiprah Duta Muda Duri Utara dalam Kampanye STBM dan

Pengurangan Risiko Bencana

Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM) RW 02, Kelurahan Duri Utara,

Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, tidak

melulu beranggotakan orang dewasa, ada

juga yang anak remaja. Mereka kebanyakan

dari anggota Karang Taruna yang telah

dinobatkan sebagai Youth Ambassador (Duta

Muda). Duta Muda untuk isu sanitasi, PRB

(Pengurangan Resiko

Bencana), dan perubahan

iklim. Seperti halnya Tim

STBM mereka aktif

melakukan pemicuan dan

sosialisasi STBM.

“Mereka dipilih selain

karena aktif di Karang

Taruna, komitmennya juga tinggi. Kami

melatih mereka menjadi fasilitator,

memberikan pembekalan untuk melakukan

pemicuan, menyusun Rencana Tidak Lanjut

(RTL), meningkatkan pengetahuan gender,

pengetahuan disablitas dan inklusi, termasuk

penerapan opsi teknologi. Merekalah yang

memotori gerakan sosial di wilayah ini,” jelas

Nelly Junita Simangunsong, Ketua Tim

Program Urban STBM-Yayasan Tanggul

Bencana Indonesia (YTBI).

YTBI menjadi salah satu mitra Plan Indonesia

dalam konsorsium program Bersama Perbaiki

Sanitasi dan Higiene di Perkotaan (BERSIH),

karena saat ini tengah melakukan program

“Youth in Action for Urban Disaster Risk

Reduction,” di wilayah Duri Utara. Terpilihnya

YTBI sebagai anggota konsorsium BERSIH

project adalah untuk mempermudah

sinergitas program BERSIH terkait

peningkatan kesadaran pentingnya 5 pilar

STBM.

“Semula mereka dibentuk untuk pengurangan

resiko bencana di sekitar Duri Utara, terutama

kebakaran rumah, bencana paling sering

Youth Ambassador jelas

merupakan agen perubahan di

keluarganya, dan menjadi garda

terdepan dalam gerakan

perubahan perilaku.

terjadi di wilayah ini. Sekarang isu ini

diintegrasikan lagi dengan STBM dan

Pengurangan Risiko Bencana” jelas Nelly.

Beruntung bagi Nelly yang telah mendampingi

anak-anak muda Duri Utara dalam Karang

Taruna sejak dua tahun lalu, sehingga

memudahkan dalam transfer keterampilan

dan pengetahuan program BERSIH untuk

dikerjakan bersama Youth

Ambassador Duri Utara ini.

Namun ini bukan berarti

tidak ada tantangannya,

apalagi “Youth” ini juga

harus melakukan

sosialisasi dan pemicuan

pada orang dewasa. Salah

satu Youth Ambassador, Muhammad Hilmi

Musyafa, 19, menjelaskan bagaimana

sulitnya dia melakukan pendekatan kepada

para tetangga yang seumuran orangtuanya.

“Saya dibilang, ih anak kecil nasihatin orang

tua. Jadi saya harus sabar, begitu selalu yang

diajarkan. Lain kalau dengan teman

sepantaran, kan gampang kita langsung

ngomong: Eh, lu kagak malu apa, masih

buang sampah sembarangan. Atau masih

buang kotorannya ke got. Jadi biasanya nanti

ada obrolan panjang lagi,” jelas Hilmi. Senada

juga diungkapkan oleh Erlangga Nur Pratama,

17, dan Hendra Permana, 17. Menghadapi

orang tua kadang membuat mereka berkecil

hati, tapi hal tersebut makin menguatkan

kesadaran para Duta Muda ini, betapa

kebiasaan buruk memang telah

mendarahdaging di kebanyakan warga.

Sebagai generasi muda mereka tidak ingin

seperti itu.

“Pernah ada kejadian, dari atas (rumah)

mereka melempar sampah ke got. Saya

marah dong melihatnya. Buang sampah di

sungai dan di got selain mencemari sungai

Disusun oleh Sekretariat Jejaring AMPL (www.jejaringampl.org). Tim: Herie Ferdian,Wiwit Heris, Indriany.

Silakan kirim cerita Anda ke: jejaring.ampl@gmail.com


MARET 2018

6

juga bisa bikin got mampet dan bikin banjir.

Saya tegur keras, masa sudah tua tidak malu

perilakunya masih buruk,” jelasnya.

Agen Perubahan Dimulai Dari

Keluarga

Sehari-hari

berkecimpung dengan

STBM membuat para

Youth Ambassador

membawa

“kesadarannya” ke

kepada keluarganya,

terutama orangtuanya.

Mereka merasa malu,

jika berkeliling

menyerukan untuk

bersanitasi yang baik

tapi di rumah

keluarganya masih berperilaku yang sama.

Sementara Erlangga senang adiknya yang

paling kecil justru yang paling “bawel” dalam

mengingatkan orang tuanya untuk cuci

tangan pake sabun sebelum makan.

Beruntungnya baik Hendra, Erlangga, Savio

dan juga Hilmi mempunyai orang tua yang

mempunyai pikiran terbuka. Mau

mendengarkan pendapat dan juga menerima

pemikiran anaknya.

Nelly mengatakan, Youth Ambassador jelas

merupakan agen

perubahan di

keluarganya, dan

menjadi garda terdepan

dalam gerakan

perubahan perilaku.

“Paling efektif memang

harus dimulai dari

rumah, melalui anakanak,

harus dari usia

dini. Makanya kami juga

melakukan sosialisasi

dan pemicuan ke

sekolah-sekolah, dengan harapan melalui

mereka, anak-anak, kesadaran ini juga bisa

terbawa sampai rumah, kepada orang tua

yang mengambil keputusan atas segala hal,”

tandas Nelly.

*Plan Indonesia

Air Bersih dan Kemiskinan

Pengalaman dari Desa Cibadak, Bogor

(Sebuah Torehan Pengalaman dari WinDevelopment)

Kemiskinan terjadi karena kemampuan

masyarakat pelaku ekonomi tidak sama,

sehingga terdapat masyarakat yang tidak

dapat ikut serta dalam proses pembangunan

atau menikmati hasil pembangunan

(Soegijoko, 2001).

Kondisi kemiskinan di Desa Cibadak,

Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor,

Jawa Barat, diperparah oleh minimnya sarana

air bersih. Kontur tanah yang miring, berbukit

serta gersang kering menyebabkan langkanya

sumber air bersih yang bisa diakses

masyarakat, apalagi pada musim kemarau

ketika kekeringan melanda.

Efek beruntun dari kondisi tersebut adalah

minimnya lahan yang dapat dimanfaatkan

untuk produksi sumber pendapatan, sehingga

arus urbanisasi penduduk usia produktif

meningkat. Keadaan ini menimbulkan

kerentanan lagi berupa kemiskinan

Disusun oleh Sekretariat Jejaring AMPL (www.jejaringampl.org). Tim: Herie Ferdian,Wiwit Heris, Indriany.

Silakan kirim cerita Anda ke: jejaring.ampl@gmail.com


MARET 2018

7

meningkat, kesehatan rendah, individualisme

meningkat, dan konflik sosial pun menerpa

kehidupan masyarakat.

Persoalan kemiskinan mendera masyarakat

sejak lama. Berbagai kebijakan dan program

pembangunan telah diturunkan dengan

tujuan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Berangkat dari pengamatan sosial tersebut,

Pusat Pengkajian Politik dan

Pengembangan Masyarakat

Universitas Nasional (P4M-

UNAS) bekerjasama dengan

Yayasan Wahana Indonesia

Membangun

(WinDevelopment)

berinisiatif dan tergerak

melakukan program

Pembangunan Sarana Air

Bersih Berbasis Masyarakat.

Kerjasama dua lembaga ini

berhasil menyediakan sarana air bersih,

dengan didukung pembentukan dan

peningkatan kapasitas pengelola sarana air

bersih.

Pemilihan pendekatan intervensi

pengentasan kemiskinan dengan

pembangunan sarana air bersih sebagai

intervensi awal bukanlah tanpa alasan. Dari

penilaian kebutuhan (needs assessment)

menunjukkan bahwa pokok persoalan yang

dihadapi masyarakat adalah minimnya sarana

air bersih. Ini berkontribusi pada pola hidup

yang tidak sehat dan juga kemiskinan.

Program ini direncanakan sebagai pilot

project yang keberhasilannya dapat direplikasi

sebagai model pemberdayaan desa di lokasi

lain di Kabupaten Bogor.

Tahapan pelaksanaan program adalah

sebagai berikut:

1. Survei Potensi Air dan Kelayakan

Teknis

Survei potensi air dan kelayakan teknis

dilakukan November-Desember 2015.

Tim P4M-UNAS dan WInDevelopment

dibantu warga masyarakat desa mencari

Pendekatan kolaboratif dalam

program ini dengan pelibatan

pemerintah daerah dan

swasta, serta partisipasi

masyarakat secara langsung,

diyakini mampu memberikan

jaminan keberlanjutan

program

sumber air di daerah Gunung Sungging,

dan menemukan 3 mata air. Setelah itu

dilakukan perencanaan teknis berupa

pengukuran jalur pipa dan penentuan

posisi untuk pembangunan bak pembagi,

bak pelepas tekan dan bak reservoir.

Hasilnya berupa gambar pengukuran

topografi, kebutuhan perlengkapan serta

perkiraan biaya. Hasil ini menjadi dasar

penyusunan proposal

kegiatan.

2. Upaya Mencari Mitra

Menggandeng mitra

merupakan hal pelik dalam

kegiatan ini. Terdapat

pembagian peran dalam

mencari mitra kerja. Tim

P4M-UNAS mengirimkan

proposal ke beberapa pihak,

mulai dari instansi pemerintah, lembaga

donor hingga perusahaan swasta. Tim

juga melakukan presentasi program di

hadapan sejumlah pihak untuk

menjelaskan detail tentang program ini.

Hal ini dilakukan sepanjang tahun 2016

hingga 2017.

Program dipresentasikan kepada

Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintah Desa (BPMPD), dan

menghasilkan sebuah Nota

Kesepahaman/Memorandum of

Understanding (MoU) antara Universitas

Nasional dengan Pemerintah Kabupaten

Bogor per 23 Februari 2016. Berbekal

MOU ini mulai bisa dilakukan upaya

untuk menjalin kerjasama kemitraan.

Terdapat dua perusahaan yang berminat

membantu, yaitu PT Duta Wahana Jaya

Rucika yang memberikan bantuan dalam

bentuk barang (pipa dan aksesorisnya)

dan PT Bangun Panca Sarana Abadi

(BPSA) yang memberikan bantuan dalam

bentuk dana pembangunan sarana fisik

seperti bak pembagi dan bak reservoir.

Disusun oleh Sekretariat Jejaring AMPL (www.jejaringampl.org). Tim: Herie Ferdian,Wiwit Heris, Indriany.

Silakan kirim cerita Anda ke: jejaring.ampl@gmail.com


MARET 2018

8

3. Penyiapan Masyarakat

Program ini mensyaratkan adanya

partisipasi dan peran serta masyarakat

dalam proses pembangunan, dan hal ini

sejalan dengan persyaratan yang diminta

para mitra. Dalam mewujudkan

partisipasi masyarakat, Tim P4M-UNAS

dan WinDevelopment melakukan

beberapa kali pertemuan warga untuk

menjelaskan rencana program. Setelah

itu tim memfasilitasi diskusi untuk

meminta bentuk partisipasi dan

masyarakat. Setelah itu dibentuklah

suatu Panitia Pembangunan Air Bersih

(PPAB) yang berasal dari warga desa.

4. Proses Pembangunan Sarana Fisik

Proses pembangunan dimulai dengan

pembuatan broncapturing di mata air.

Fungsi broncapturing adalah untuk

menjaga dan mengumpulkan mata air

agar tidak tersebar ke area lain serta

untuk menjaga kebersihan mata air.

Terdapat 2 mata air yang dibangun

broncapturing.

Pembangunan bak pelepas tekan (kiri) dan bak reservoir (kanan)

kontribusi warga serta pemerintah dalam

pembangunan Sarana Air Bersih.

Setelah beberapa kali musyawarah,

akhirnya dicapailah suatu kesepakatan

bahwa kontribusi warga desa pada

program pembangunan sarana air bersih

diwujudkan dalam bentuk tenaga dan

juga iuran dana untuk konsumsi selama

proses pembangunan. Diputuskan juga

besar iuran warga per KK adalah sebesar

Rp 75.000. Pemerintah Desa

berkontribusi dalam bentuk dana

pembangunan sarana fisik. Butir-butir

kesepakatan dituangkan dalam sebuah

nota kesepahaman antara P4M-UNAS

dengan Pemerintah Desa Cibadak per 22

September 2017.

Sistem pengelolaan air bersih disepakati

akan menggunakan sistem meteran

sambungan rumah, karena dinilai lebih

menciptakan rasa keadilan dan

meminimalisir masalah sosial di

Pembangunan berikutnya adalah bak

pengumpul dan pembagi yang berjarak

80 m dari broncapturing. Bak pembagi

dibuat dalam 3 sekat ruang yang

bertujuan untuk pengumpulkan dan

menyaring air agar lebih bersih. Setelah

bak pembagi, dibuat bak pelepas tekan

untuk mengurangi tekanan air akibat

perbedaan ketinggian.

Sarana bangunan sipil terakhir yang

dibangun adalah bak penampung

(reservoir) utama dengan kapasitas

22.000 liter. Reservoir utama terletak di

dusun Belender, mampu melayani 2

dusun yakni dusun Rawasadang dan

dusun Sagatan yang mencakup 225

Sambungan Rumah (SR). Ditambah juga

dibangun jalur pipa untuk reservoir lain di

Desa Sukasabar yang melayani dusun

Sukasabar mencakup 42 SR, termasuk

sebagian warga dusun Tegalaja. Bak

reservoir ini dibangun melalui swadaya

Disusun oleh Sekretariat Jejaring AMPL (www.jejaringampl.org). Tim: Herie Ferdian,Wiwit Heris, Indriany.

Silakan kirim cerita Anda ke: jejaring.ampl@gmail.com


MARET 2018

9

warga dusun tersebut. Setelah beberapa

sarana fisik bangunan sipil terbangun,

barulah panitia pembangunan memulai

proses pemasangan jalur pipa.

Proses selanjutnya adalah pemasangan

meteran sambungan rumah. Dalam

pemasangan meteran ini, warga harus

registrasi dulu dengan membayar biaya

pemasangan dan cicilan meteran. Proses

pemasangan meteran dilakukan oleh

pengurus BPAB.

5. Pembentukan Badan Pengelola Air

Bersih (BPAB)

Secara bersamaan saat proses

konstruksi berjalan, fasilitator P4M-UNAS

dan WinDevelopment mempersiapkan

kelembagaan pengelola sarana, yang

dinamai dengan Badan Pengelola Air

Bersih (BPAB). Badan ini bertugas

membentuk sistem pengelolaan air

bersih.

Kegiatan pertama yang dilakukan

pengurus BPAB adalah studi banding ke

Desa Kiara Sari, Kecamatan Cigudeg,

Kabupaten Bogor pada tanggal 21

Januari 2018. Difasilitasi oleh tim P4M

UNAS dan WInDevelopment, para

pengurus BPAB bertukar pikiran dengan

pengelola sarana air bersih di Desa Kiara

Sari.

6. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mendukung keberlanjutan

pengelolaan Sarana Air Bersih diperlukan

regulasi. Oleh karena itu proses

identifikasi isu pengelolaan air,

kemampuan membayar, identifikasi

lembaga–lembaga di desa terkait

penyusunan regulasi desa dan

identifikasi peraturan yang sudah ada

sedang dilakukan untuk mendukung

proses pembuatan Perdes Pengelolaan

SAB. Penyusunan Perdes ini akan

dilakukan secara partisipatif. Selain isu

regulasi, rencana tindak lanjut berikutnya

adalah program sanitasi.

Pendekatan kolaboratif dalam program ini

dengan pelibatan pemerintah daerah dan

swasta, serta partisipasi masyarakat secara

langsung, diyakini mampu memberikan

jaminan keberlanjutan program, sehingga

tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya

derajat kesehatan dan produktifitas

masyarakat di Desa Cibadak, melalui akses

yang berkelanjutan terhadap air bersih dan

sanitasi yang layak dapat terwujud.

*WIN Development (AP/DHS/AH)

Sekretariat Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)

Menteng Square Apartment, Tower B, 22th floor No. 11

Jl. Matraman Raya No 30E

Jakarta Pusat 10430

Email: info@jejaringampl.org, jejaring.ampl@gmail.com

Disusun oleh Sekretariat Jejaring AMPL (www.jejaringampl.org). Tim: Herie Ferdian,Wiwit Heris, Indriany.

Silakan kirim cerita Anda ke: jejaring.ampl@gmail.com

More magazines by this user
Similar magazines