SMK3 Adaro

Standar Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Adaro
(SMK3 Adaro)
Revisi 00 - Mei 2017

LEMBAR PERSETUJUAN
ADARO QHSE STEERING COMMITTEE
Nama Dokumen:
Standar Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Adaro
Revisi 00 - Mei 2017
STANDAR MANAJEMEN K3 ADARO 2

1. PENDAHULUAN
1.1. Grup Adaro adalah kelompok perusahaan
Indonesia terkemuka yang bergerak di bidang
pertambangan, jasa logistik, ketenagalistrikan dan
usaha penunjang lainnya.
1.2. Adaro bertekad mengelola Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan praktek terbaik.
1.3. Sistem manajemen K3 Adaro berdasarkan proses
bisnis dan risiko K3 dengan menggunakan
pendekatan sistematik, menjunjung prinsip
transparansi dan akuntabilitas.
1.4. Pimpinan tertinggi perusahaan
bertanggungjawab terhadap pengembangan dan
implementasi sistem manajemen K3.
1.5. Setiap orang dalam perusahaan wajib
berpartisipasi aktif dalam implementasi sistem
manajemen K3.
1.6. Standar ini disusun untuk mendukung pernyataan
Kebijakan MK3LH Grup Adaro dengan
menggunakan kerangka Lima Pilar Model
Pengelolaan MK3LH Adaro.
2. RUANG LINGKUP DAN PENERAPAN
2.1. Standar ini adalah persyaratan minimum bagi
perusahaan dalam mengelola K3.
2.2. Persyaratan dalam standar ini berlaku untuk
seluruh wilayah operasi perusahaan.
2.3. Penerapan standar ini disesuaikan dengan proses
bisnis dan risiko K3 perusahaan.
2.4. Dalam menyusun sistem manajemen K3,
perusahaan mempertimbangkan isu internal dan
eksternal, kebutuhan dan harapan pihak
berkepentingan, peraturan perundang-undangan
kegiatan, produk dan/atau jasa.
2.5. Plan-Do-Check-Act (PDCA) digunakan sebagai
landasan perbaikan berkelanjutan dalam
mengelola K3.
3. TUJUAN
Tujuan dari standar ini adalah:
a. Melindungi pekerja dari kecelakaan atau
penyakit akibat kerja.
b. Melindungi aset perusahaan dari kecelakaan.
c. Memenuhi peraturan perundang-undangan,
perizinan dan persyaratan K3 lain.
d. Meningkatkan kesadaran K3 pekerja.
e. Meningkatkan kinerja K3 perusahaan secara
berkelanjutan.
4. DEFINISI
4.1. Audit: Proses sistematik, independen dan
terdokumentasi untuk mengevaluasi secara
obyektif kesesuaian bukti terhadap kriteria
yang digunakan sebagai acuan.
4.2. Auditor: Orang yang mempunyai kompetensi
dan kewenangan dalam melaksanakan audit.
4.3. Bahaya: Sumber (bahan, energi, organisme),
situasi atau tindakan yang dapat
menimbulkan cidera dan/atau penyakit.
4.4. Dokumen: Informasi dalam media
penyimpan sebagai panduan kerja.
4.5. Identifikasi Bahaya: Proses untuk mengenali
adanya suatu bahaya.
4.6. Insiden K3: Kejadian merugikan yang
menimbulkan gangguan terhadap
keselamatan, kesehatan, kerusakan aset dan
proses operasi yang terjadi dalam rangka
melaksanakan pekerjaan.
4.7. Instalasi: Seperangkat peralatan teknik
beserta kelengkapannya.
4.8. Job Safety Analysis (JSA): Urutan langkah
melaksanakan pekerjaan serta potensi
bahaya dan pengendalian risiko.
4.9. Kalibrasi: Proses untuk memastikan suatu
alat ukur berfungsi sesuai dengan spesifikasi
yang ditentukan.
STANDAR MANAJEMEN K3 ADARO 3

4.10. Keadaan darurat: Kejadian tidak diinginkan yang
terjadi secara mendadak, diakibatkan oleh alam
atau kegiatan perusahaan, dan dapat
membahayakan manusia, peralatan dan proses
operasi.
4.11. Kebijakan K3: Niatan dan arahan pimpinan
tertinggi perusahaan dalam pengelolaan K3.
4.12. Kendali Mutu: Bagian dari manajemen mutu
yang difokuskan untuk pemenuhan persyaratan
mutu.
4.13. Kepatuhan (Compliance): Terpenuhinya
peraturan perundang-undangan dan perizinan.
4.14. Kesesuaian (Conformity): Terpenuhinya
persyaratan yang digunakan sebagai acuan.
4.15. Koreksi: Tindakan yang dilakukan untuk
menghilangkan atau menghentikan
ketidaksesuaian.
4.16. LTI: Kejadian yang menyebabkan pekerja tidak
dapat melakukan pekerjaan secara normal dalam
waktu lebih dari 1x24 jam.
4.17. Mitra kerja (Kontraktor): Pihak ketiga yang
melakukan pekerjaan untuk kepentingan
perusahaan.
4.18. Near miss: Kejadian yang berpotensi
menimbulkan cidera pada pekerja, kerusakan
aset atau keberlangsungan proses operasi.
4.19. Pekerja: Setiap orang yang melakukan pekerjaan
untuk kepentingan perusahaan, baik yang
dipekerjakan oleh perusahaan maupun oleh
mitra kerja.
4.20. Penilaian Risiko: Proses evaluasi untuk
menetapkan tingkat risiko dengan
mempertimbangkan keefektifan pengendalian
yang ada.
4.21. Penjaminan Mutu: Bagian dari manajemen
mutu untuk memastikan bahwa persyaratan
mutu terpenuhi.
4.22. Peralatan: Piranti yang dipakai untuk
mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan
fungsinya.
4.23. Perusahaan: Unit bisnis dalam Grup Adaro.
4.24. Pihak Berkepentingan: Pihak yang dapat
mempengaruhi, dipengaruhi, atau
menganggap dirinya dipengaruhi oleh
perusahaan.
4.25. Pimpinan Tertinggi: Presiden Direktur atau
Dewan Direksi perusahaan.
4.26. Prasarana: Segala sesuatu yang digunakan
untuk menunjang terselenggaranya kegiatan
produksi.
4.27. Proses: Kumpulan aktifitas yang saling terkait
dan berinteraksi untuk merubah masukan
menjadi keluaran.
4.28. Proses Bisnis: Urutan dan interaksi berbagai
proses untuk menjalankan operasi
perusahaan.
4.29. Rekaman: Dokumen yang memuat informasi
hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau
bukti bahwa suatu kegiatan telah
dilaksanakan.
4.30. Risiko: Ketidakpastian terjadinya
penyimpangan dari apa yang diharapkan.
4.31. Risiko Utama: Risiko yang berpotensi
menimbulkan kematian atau cidera berat.
4.32. Safety Accountability Program (SAP):
Program pelaksanaan tanggungjawab K3
yang dilakukan oleh setiap level pengawas
secara terukur dan tercatat.
4.33. Sarana: Segala sesuatu yang dipakai sebagai
alat produksi.
4.34. Sasaran K3: Rincian tujuan K3 untuk dicapai
dalam suatu kurun waktu tertentu.
4.35. Sistem Manajemen K3: Bagian dari sistem
manajemen perusahaan yang digunakan
untuk mengelola K3.
4.36. Sistem Manajemen: Kumpulan kebijakan dan
tata cara yang digunakan untuk
mengarahkan dan mengendalikan fungsifungsi
perusahaan agar dapat mencapai
tujuan secara efektif dan efisien.
STANDAR MANAJEMEN K3 ADARO 4

4.37. Tindakan perbaikan: Upaya untuk
menghilangkan akar masalah ketidaksesuaian
sehingga dapat mencegah keberulangan.
4.38. Tujuan K3: Hal-hal yang diturunkan dari
kebijakan K3 yang ditetapkan perusahaan untuk
dicapai.
5. KONTEKS PERUSAHAAN
5.1. Perusahaan mengidentifikasi dan
mendokumentasikan isu eksternal dan internal
yang terkait dengan K3.
5.2. Perusahaan mengidentifikasi dan
mendokumentasikan pihak berkepentingan,
termasuk kebutuhan dan harapan dari pihak
tersebut.
5.3. Perusahaan menyusun sistem manajemen K3
dengan mempertimbangkan isu internal dan
eksternal serta kebutuhan dan harapan pihak
berkepentingan.
6. KEPEMIMPINAN K3
Pimpinan tertinggi perusahaan mempunyai
komitmen dan tanggungjawab sebagai berikut:
a. Mengemban akuntabilitas dan menjadi
teladan K3.
b. Menetapkan kebijakan K3 perusahaan.
c. Membangun sistem manajemen K3 berbasis
proses bisnis dan risiko K3.
d. Menyediakan sumberdaya pengelolaan K3.
e. Mendorong pekerja berkontribusi dalam
peningkatan kinerja K3.
f. Memberikan penghargaan atas prestasi K3
serta sanksi terhadap pelanggaran K3.
g. Mempromosikan perbaikan berkelanjutan
dalam bidang K3.
7. KEBIJAKAN K3
7.1. Pimpinan tertinggi perusahaan menetapkan,
menerapkan dan memelihara kebijakan K3 yang
sekurangnya memuat komitmen sebagai berikut:
a. Mengutamakan K3, termasuk pencegahan
kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
b. Memenuhi peraturan perundangundangan,
perizinan dan persyaratan K3
lain.
c. Melakukan perbaikan berkelanjutan
dalam bidang K3.
7.2. Perusahaan menyusun kebijakan K3 sesuai
dengan visi, misi dan konteks perusahaan
serta kebijakan K3 Grup Adaro, dengan
mempertimbangkan karakteristik, skala dan
risiko K3.
7.3. Perusahaan menyusun kebijakan K3 melalui
proses konsultasi dengan pekerja.
7.4. Perusahaan menyosialisasikan kebijakan K3
kepada pekerja dan pengunjung serta
menyediakannya bagi pihak yang
memerlukan.
7.5. Perusahaan mengkaji ulang kebijakan K3
sekurangnya sekali dalam satu tahun untuk
memastikan kesesuaian, kecukupan dan
keefektifannya.
8. PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN
WEWENANG PENGELOLAAN K3
8.1. Perusahaan menetapkan tanggungjawab dan
wewenang K3 serta mengkomunikasikannya.
8.2. Perusahaan membentuk organisasi pengelola
K3 serta menyediakan sumberdaya yang
memadai.
8.3. Organisasi pengelola K3 melapor langsung
kepada pimpinan tertinggi di wilayah kerja
perusahaan.
8.4. Pimpinan tertinggi perusahaan menunjuk
wakil manajemen yang mempunyai
tanggungjawab dan wewenang sebagai
berikut:
a. Memastikan sistem manajemen K3
perusahaan ditetapkan, diterapkan dan
dipelihara sesuai dengan persyaratan
standar ini.
b. Melaporkan kinerja sistem manajemen
K3 kepada pimpinan tertinggi
perusahaan.
STANDAR MANAJEMEN K3 ADARO 5

9. PENGEMBANGAN KOMPETENSI K3
9.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur pengembangan
kompetensi K3 yang berisi pemetaan, analisis
kebutuhan, pemenuhan dan evaluasi
keefektifannya.
9.2. Perusahaan menetapkan persyaratan
kompetensi K3 untuk setiap jenjang
kepegawaian. Persyaratan tersebut terdiri dari
pengetahuan dan keterampilan K3 yang
diperlukan untuk menjalankan pekerjaan.
9.3. Pembuatan persyaratan kompetensi K3
sekurangnya didasarkan pada pertimbangan
berikut:
a. Peraturan perundang-undangan, perizinan
dan persyaratan K3 lain.
b. Kebijakan, standar dan panduan K3
perusahaan.
c. Proses bisnis dan risiko K3.
d. Struktur organisasi perusahaan.
9.4. Perusahaan melakukan pemetaan kesesuaian
kompetensi pekerja dengan yang dipersyaratkan.
9.5. Perusahaan menyediakan program
pengembangan bagi pekerja sesuai dengan
persyaratan kompetensi K3.
9.6. Perusahaan mendahulukan pemenuhan
kompetensi K3 yang dipersyaratkan peraturan
perundang-undangan dan untuk pekerja yang
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Merancang produk dan/atau proses yang
menimbulkan risiko tinggi.
b. Melakukan kegiatan dengan risiko tinggi.
c. Mengawasi pekerjaan yang berisiko tinggi.
d. Menanggulangi keadaan darurat.
9.7. Perusahaan melakukan evaluasi keefektifan
program pengembangan kompetensi K3.
9.8. Perusahaan menyimpan dan memutakhirkan
data pengembangan kompetensi K3.
10. PENGHARGAAN DAN PENEGAKAN
DISIPLIN K3
10.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur untuk mengatur
pemberian penghargaan kepada pekerja
yang berprestasi dalam memajukan K3 dan
penegakan disiplin atas pelanggaran K3.
10.2. Penegakan disiplin K3 dilakukan sesuai
dengan kesepakatan tertulis antara
perusahaan dan pekerja yang
ditandatangani ketika mulai bekerja dan
setiap tahun setelahnya.
10.3. Ketentuan penegakan disiplin K3 dijadikan
bagian dari peraturan perusahaan dan
peraturan mitra kerja serta disosialisasikan
kepada pekerja.
11. IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN
RISIKO K3
11.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur untuk mengidentifikasi
bahaya, menilai dan menetapkan
pengendalian risiko K3.
11.2. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3
dilakukan dalam hal sebagai berikut:
a. Perancangan, pembuatan, penggunaan
dan modifikasi terkait proses-kerja,
organisasi, sarana, prasarana, instalasi
dan peralatan.
b. Kegiatan pekerjaan rutin dan non-rutin.
c. Akses atau koridor di dalam area kerja
perusahaan.
d. Kegiatan di luar perusahaan yang dapat
menimbulkan bahaya dalam area kerja
perusahaan.
11.3. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3
dilakukan dengan mempertimbangkan halhal
sebagai berikut:
a. Peraturan perundang-undangan,
perizinan dan persyaratan K3 lain.
b. Perilaku, kemampuan dan faktor
manusia lainnya.
STANDAR MANAJEMEN K3 ADARO 6

c. Bahaya di sekitar area kerja yang berasal
dari suatu kegiatan di bawah kendali
perusahaan.
11.4. Perusahaan memastikan tidak ada pekerjaan
yang ditugaskan tanpa penilaian dan
pengendalian risiko yang memadai.
11.5. Perusahaan mengidentifikasi minimal lima risiko
utama di setiap area kerja untuk dijadikan fokus
dalam pengelolaan K3.
11.6. Perusahaan memastikan pekerja mengetahui dan
mengendalikan risiko utama.
11.7. Perusahaan menetapkan dan melaksanakan
pengendalian risiko K3 hingga mencapai tingkat
yang dapat diterima.
12. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
PERIZINAN DAN PERSYARATAN K3 LAIN
12.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur untuk mengidentifikasi
kewajiban yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan, perizinan dan
persyaratan K3 lain.
12.2. Perusahaan menetapkan daftar kewajiban
dalam peraturan perundang-undangan,
perizinan dan persyaratan K3 lain.
12.3. Perusahaan melakukan peninjauan dan
penyesuaian terhadap perubahan peraturan
perundang-undangan, perizinan dan
persyaratan K3lain secara berkala.
12.4. Perusahaan menyosialisasikan peraturan
perundang-undangan, perizinan dan
persyaratan K3lain kepada pekerja.
12.5. Perusahaan menetapkan dan
mengimplementasikan program pemenuhan
peraturan perundang-undangan, perizinan dan
persyaratan K3 lain.
13. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM K3
13.1. Perusahaan menetapkan tujuan dan sasaran K3
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut :
a. Risiko Utama K3.
b. Kebijakan K3.
c. Peraturan perundang-undangan,
perizinan dan persyaratan K3 lain.
d. Konteks perusahaan.
13.2. Tujuan dan sasaran K3 bersifat spesifik,
terukur, realistik, fokus pada risiko utama dan
memiliki batas waktu pencapaian.
13.3. Tujuan dan sasaran K3 perusahaan
diturunkan pada unit kerja dan mitra kerja
sesuai struktur organisasi.
13.4. Perusahaan menyusun program untuk
mencapai tujuan dan sasaran K3 yang
memiliki penanggungjawab, anggaran dan
jadwal pelaksanaan.
14. PERSYARATAN K3 DALAM SELEKSI DAN
PENEMPATAN PEKERJA
14.1. Perusahaan mengidentifikasi persyaratan
kesesuaian fisik dan mental khususnya untuk
kategori pekerjaan berisiko tinggi.
14.2. Proses seleksi dan penempatan pekerja
dilakukan melalui:
a. Pemeriksaan Pra-Kerja, untuk
menentukan kesesuaian kondisi fisik dan
mental calon pekerja sesuai dengan
risiko pekerjaannya.
b. Pemeriksaan Berkala, untuk menentukan
kondisi fisik dan mental pekerja masih
sesuai dengan risiko pekerjaannya.
c. Pemeriksaan Pekerja Pindahan jika
terdapat perubahan risiko dengan
pekerjaan baru.
15. PARTISIPASI, KOMUNIKASI DAN
KONSULTASI K3 INTERNAL
15.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur partisipasi, komunikasi
dan konsultasi K3 internal.
15.2. Perusahaan menetapkan bentuk yang sesuai
untuk partisipasi, komunikasi dan konsultasi
K3 internal.
15.3. Ruang lingkup partisipasi, komunikasi dan
konsultasi K3 internal sekurangnya
mencakup hal-hal sebagai berikut:
STANDAR MANAJEMEN K3 ADARO 7

a. Kebijakan K3 perusahaan.
b. Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko
K3.
c. Peraturan perundang-undangan, perizinan
dan persyaratan K3 lain.
d. Tujuan, sasaran dan program K3.
e. Safety Accountability Program (SAP).
f. Standard Operating Procedure (SOP),
Instruksi Kerja dan Job Safety Analysis.
g. Penangangan keadaan darurat.
h. Pelaporan dan investigasi insiden K3.
i. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan.
j. Perubahan yang menimbulkan kenaikan
risiko K3 dan/atau risiko K3 baru.
k. Evaluasi kinerja K3 perusahaan.
16. KOMUNIKASI K3 EKSTERNAL
16.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur komunikasi K3 eksternal.
16.2. Perusahaan mengidentifikasi jenis informasi dan
metode komunikasi kepada pihak eksternal.
16.3. Perusahaan memberikan tanggapan kepada
pihak eksternal yang memerlukan dan
menyimpan rekaman terkait.
16.4. Ruang lingkup komunikasi K3 pada pengunjung
dilakukan melalui induksi yang sekurangnya
mencakup:
a. Persyaratan K3 yang berhubungan dengan
agenda kunjungan termasuk alat pelindung
diri.
b. Area berisiko tinggi dengan akses terbatas.
c. Prosedur evakuasi termasuk pengenalan
tanda peringatan keadaan darurat.
17. PENGENDALIAN DOKUMEN DAN
REKAMAN K3
17.1. Perusahaan menyusun dan menetapkan
dokumen sistem manajemen K3 dengan hirarki
sebagai berikut:
a. Dokumen level 1 meliputi Manual Sistem
Manajemen K3 yang berisi deskripsi
perusahaan, kebijakan K3, konteks
perusahaan, proses bisnis dan referensi
SOP terkait.
b. Dokumen level 2 meliputi SOP, yaitu
tata cara untuk menjalankan suatu
bagian dari proses bisnis.
c. Dokumen level 3 meliputi Instruksi Kerja
yaitu tata cara melakukan suatu
pekerjaan yang merupakan bagian dari
SOP. Untuk pekerjaan yang berisiko
tinggi, Instruksi Kerja ditulis dalam
bentuk Job Safety Analysis (JSA).
d. Dokumen level 4 meliputi formulir,
rekaman tertulis, audio dan visual.
17.2. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur pengendalian
dokumen yang sekurangnya mencakup:
a. Format dan identifikasi dokumen yang
diterbitkan.
b. Kepastian kecukupan dokumen sebelum
diterbitkan.
c. Pihak yang membuat, mereviu dan
menyetujui dokumen serta proses
revisinya.
d. Ketentuan perubahan dan status revisi
terkini.
e. Identifikasi dan pemusnahan dokumen
kadaluwarsa.
f. Identifikasi dan pengendalian dokumen
dari luar yang berlaku bagi perusahaan.
17.3. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur pengendalian rekaman
K3 yang mencakup ketentuan identifikasi,
penyimpanan, perlindungan dari kerusakan
dan keamanaan, ketentuan masa simpan, dan
pemusnahan rekaman serta penyerahan
rekaman pada pihak luar.
17.4. Perusahaan memastikan dokumen Sistem
Manajemen K3 tersedia, dapat diakses dan
dibaca oleh pekerja.
17.5. Perusahaan menunjuk petugas pengendali
dokumen sistem manajemen K3.
STANDAR MANAJEMEN K3 ADARO 8

18. PENGELOLAAN K3 SARANA, PRASARANA,
INSTALASI DAN PERALATAN
18.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur pemeliharaan sarana,
prasarana, instalasi, dan peralatan, yang
setidaknya meliputi:
a. Program pemeliharaan sesuai pedoman
pembuat, peraturan perundang-undangan
dan perizinan.
b. Syarat kompetensi personel yang
melaksanakan pemeliharaan.
c. Kecukupan dan kelaikan peralatan yang
diperlukan untuk menjalankan program
pemeliharaan.
18.2. Sarana, prasarana, instalasi dan peralatan yang
mengalami kerusakan hanya boleh diperbaiki
oleh pekerja yang kompeten dan berwenang.
18.3. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur pengujian kelaikan sarana,
prasarana, instalasi, dan peralatan, yang
setidaknya meliputi:
a. Program pengujian kelaikan sesuai
pedoman pembuat, peraturan perundangundangan,
perizinan dan/atau praktek
terbaik.
b. Syarat kompetensi personel yang
melaksanakan pengujian.
c. Metode pengujian dan kecukupan serta
kelaikan peralatan pengujian.
d. Evaluasi dan tindak lanjut hasil pengujian.
e. Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan
hanya dapat digunakan setelah dinyatakan
laik berdasarkan hasil pengujian.
19. PERSYARATAN K3 DESAIN REKAYASA,
FABRIKASI DAN KONSTRUKSI
Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur penetapan persyaratan K3
untuk pembuatan desain rekayasa, fabrikasi dan
konstruksi sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan yang setidaknya meliputi:
a. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko
K3 terhadap desain rekayasa, fabrikasi
dan konstruksi.
b. Penetapan persyaratan K3 pada tahap
desain rekayasa, fabrikasi dan konstruksi.
c. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko
K3 serta penetapan persyaratan K3
dilakukan oleh petugas yang kompeten.
20. PERSYARATAN K3 PEMBELIAN
20.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur pembelian yang
mencakup persyaratan K3. Prosedur
setidaknya mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:
a. Persyaratan K3 dalam spesifikasi barang
dan/atau jasa yang akan dibeli.
b. Persetujuan permohonan pembelian
yang berisiko K3 diberikan setelah
melalui proses evaluasi pemenuhan
persyaratan K3.
c. Barang yang diterima diperiksa
kesesuaiannya dengan persyaratan K3.
d. Memasukkan kinerja K3 sebagai salah
satu kriteria evaluasi pemasok.
21. PENGELOLAAN K3 MITRA KERJA
Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur pengelolaan K3 mitra
kerja yang setidaknya meliputi:
a. Persyaratan umum K3 dalam proses
seleksi mitra kerja.
b. Persyaratan K3 yang lebih rinci dalam
dokumen kontrak, atau dokumen sejenis.
c. Pengawasan kinerja mitra kerja sesuai
dengan persyaratan K3.
d. Evaluasi kinerja K3 mitra kerja dilakukan
secara berkala dan pada akhir kontrak.
STANDAR MANAJEMEN K3 ADARO 9

22. MANAJEMEN PERUBAHAN
22.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan
mengelola bahaya K3 yang timbul dari suatu
perubahan.
22.2. Perusahaan melakukan evaluasi bahaya dan
risiko K3 jika terjadi perubahan sebagai berikut:
a. Teknologi baru atau modifikasi sarana,
prasarana, instalasi, peralatan, lingkungan
kerja atau piranti lunak.
b. SOP, instruksi kerja, desain, spesifikasi atau
standar.
c. Jenis atau spesifikasi bahan baku.
d. Struktur organisasi, jumlah jam dan shift
kerja.
22.3. Prosedur manajemen perubahan menjelaskan
perubahan yang direncanakan, identifikasi
bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3.
22.4. Perusahaan melakukan sosialisasi dan/atau
pelatihan terhadap pekerja sebelum perubahan
dilaksanakan.
23. KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT
23.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur penanganan keadaan
darurat.
23.2. Ruang lingkup prosedur penanganan keadaan
darurat meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Identifikasi jenis keadaan darurat dan
rencana penanganannya.
b. Pembagian zona penangangan keadaan
darurat dengan mempertimbangkan waktu
tempuh.
c. Pendataan jumlah pekerja dan informasi
terkait di setiap area kerja.
d. Penetapan personel tanggap darurat
dengan kompetensi dan jumlah yang
mencukupi.
e. Penetapan peran, tanggungjawab dan
wewenang dalam struktur organisasi
penanganan keadaan darurat.
f. Penyediaan peralatan tanggap darurat
dengan jenis dan jumlah yang memadai.
g. Penetapan instruksi kerja
pengoperasian, pemeliharaan dan
pengujian peralatan tanggap darurat.
h. Penetapan keterlibatan sumberdaya di
luar perusahaan dalam penanganan
keadaan darurat.
i. Penyediaan sistem komunikasi 24 jam
untuk melaporkan kejadian keadaan
darurat.
j. Pelatihan dan simulasi menghadapi
keadaan darurat.
k. Evaluasi keefektifan simulasi dan
penanganan keadaan darurat.
24. PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS
DAN EVALUASI PENGELOLAAN K3
24.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur pemantauan,
pengukuran, analisis dan evaluasi
pengelolaan K3.
24.2. Prosedur mengatur pembuatan rencana
pemantauan, pengukuran, analisis dan
evaluasi pengelolaan K3 termasuk apa yang
dipantau dan diukur serta metode yang
dipakai.
24.3. Pemantauan, pengukuran, analisis dan
evaluasi pengelolaan K3 antara lain
mencakup:
a. Pencapaian tujuan, sasaran dan
program K3.
b. Keefektifan pengendalian risiko utama
di setiap area kerja.
c. Pemenuhan peraturan perundangundangan,
perizinan dan persyaratan
K3 lain.
d. Parameter higiene industri dan
kesehatan kerja.
e. Partisipasi pengawas dalam Safety
Accountability Program (SAP).
f. Statistik insiden K3.
STANDAR MANAJEMEN K3 ADARO 10

24.4. Perusahaan memastikan alat yang digunakan
dalam pengukuran parameter K3 dikalibrasi dan
dipelihara.
24.5. Perusahaan menetapkan sistem penjaminan dan
pengendalian mutu untuk memastikan data
pengukuran akurat.
24.6. Perusahaan memastikan pihak ketiga yang
ditunjuk melakukan pengukuran parameter K3
telah mendapat pengakuan dari pihak
berwenang.
25. INSPEKSI K3
25.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur inspeksi K3.
25.2. Perusahaan membuat jadwal dan daftar periksa
inspeksi K3.
25.3. Perusahaan memastikan temuan inspeksi K3
ditindaklanjuti secara efektif.
25.4. Sarana, prasarana, instalasi dan peralatan serta
kegiatan yang ditemukan berisiko tinggi tidak
boleh digunakan atau dilanjutkan sebelum
tindakan perbaikan hasil inspeksi diselesaikan.
26. INVESTIGASI INSIDEN K3
26.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur pelaporan dan investigasi
insiden K3.
26.2. Insiden K3 yang diinvestigasi setidaknya
termasuk kecelakaan fatal, cidera berat,
kecelakaan yang menyebabkan hilangnya hari
kerja (LTI), near miss, dan kecelakaan yang
berpotensi fatal (HPRI atau High Potential Risk
Injury).
26.3. Pembentukan tim investigasi disesuaikan dengan
jenis dan tingkat keparahan insiden.
26.4. Personel yang terlibat dalam investigasi insiden
mempunyai kompetensi yang memadai.
26.5. Pengawas membuat laporan awal segera setelah
insiden K3 terjadi.
26.6. Perusahaan memastikan tindakan perbaikan hasil
investigasi dilakukan secara segera dan
menyeluruh serta mengevaluasi keefektifannya.
27. AUDIT INTERNAL K3
27.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur audit internal sistem
manajemen K3 yang mencakup penetapan
ruang lingkup, jadwal, kompetensi dan
kewenangan auditor, metode audit, kriteria
dan pemantauan keefektifan audit internal.
27.2. Perusahaan melaksanakan audit internal K3
sekurangnya sekali dalam setahun.
27.3. Perusahaan menyusun jadwal pelaksanaan
audit internal K3 setiap awal tahun dan
mengkomunikasikannya pada pihak terkait.
27.4. Audit internal K3 dilakukan oleh petugas
yang memiliki kompetensi, kewenangan dan
mempunyai posisi independen terhadap area
yang diaudit.
27.5. Perusahan memastikan temuan audit internal
K3 ditindaklanjuti secara efektif.
28. KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN
PERBAIKAN
Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur tindakan perbaikan yang
mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Mengambil tindakan untuk
mengidentifikasi dan mengoreksi
ketidaksesuaian.
b. Menelusuri akar masalah ketidaksesuaian
dan menetapkan rencana tindakan
perbaikan.
c. Melaksanakan dan memantau koreksi dan
tindakan perbaikan serta keefektifannya.
d. Menyimpan rekaman terkait
ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
yang dilakukan serta hasilnya.
29. KOMITE PENGARAH K3
29.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur Komite Pengarah K3
dengan mengacu kepada pedoman yang
berlaku dalam Grup Adaro.
STANDAR MANAJEMEN K3 ADARO 11

29.2. Perusahaan membentuk Komite Pengarah K3
yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
Ketua adalah pimpinan tertinggi perusahaan dan
sekretaris adalah pimpinan tertinggi K3
perusahaan. Anggota terdiri dari Kepala Divisi
atau Kepala Departemen yang terkait dengan
operasi perusahaan di wilayah kerja, serta
pimpinan mitra kerja.
29.3. Rapat Komite Pengarah K3 dilaksanakan
sekurang-kurangnya setiap bulan dengan
agenda sebagai berikut:
a. Isu utama K3.
b. Evaluasi kinerja pengelolaan K3.
c. Perbaikan berkelanjutan dalam bidang K3.
d. Hasil penyelidikan insiden fatal atau cidera
berat dan hasil pelaksanaan tindakan
perbaikannya.
e. Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.
29.4. Rapat Komite Pengarah K3 menghasilkan
keputusan strategik pengelolaan K3 termasuk
persetujuan terhadap dokumen penting K3.
30. TINJAUAN MANAJEMEN
30.1. Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur terkait tinjauan
manajemen untuk mengevaluasi kecocokan,
kecukupan, dan keefektifan sistem manajemen
K3.
30.2. Tinjauan Manajemen dilakukan sekurangnya
sekali dalam setahun dan dipimpin oleh
pimpinan tertinggi perusahaan.
30.3. Agenda tinjauan manajemen sekurangnya terdiri
dari :
a. Pencapaian tujuan, sasaran dan program
K3.
b. Hasil audit internal dan eksternal K3.
c. Status investigasi kecelakaan,
ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan.
d. Pemenuhan peraturan perundangundangan,
perizinan dan persyaratan K3
lain.
e. Hasil komunikasi terkait K3 dengan pihak
berkepentingan.
f. Perubahan terkait hal eksternal dan
internal serta kebutuhan dan harapan
dari pihak berkepentingan termasuk
perubahan peraturan perundangundangan.
g. Kecukupan sumberdaya dalam
pengelolaan K3.
h. Keefektifan pengendalian risiko utama
K3 perusahaan.
i. Hasil pemantauan dan pengukuran
parameter K3.
j. Perubahan risiko K3.
k. Peluang perbaikan berkelanjutan K3.
l. Status penyelesaian dari tinjauan
manajemen sebelumnya.
30.4. Tinjauan manajemen menghasilkan hal-hal
sebagai berikut :
a. Kesimpulan tentang kecocokan,
kecukupan dan keefektifan sistem
manajemen K3.
b. Keputusan tentang kebutuhan untuk
melakukan perubahan sistem
manajemen K3 termasuk sumberdaya.
c. Keputusan tentang peluang perbaikan
berkelanjutan K3.
d. Tindakan perbaikan jika tujuan K3
belum tercapai.
e. Implikasi terhadap arah strategis
perusahaan.
Hasil tinjauan manajemen Perusahaan dicatat
dan dikomunikasikan kepada pihak terkait.
31. PROGRAM PERBAIKAN BERKELANJUTAN K3
Perusahaan menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur program perbaikan
berkelanjutan/Continual Improvement
Program (CIP) K3 yang mencakup
sekurangnya:
a. Penetapan program perbaikan
berkelanjutan melalui analisa data K3.
b. Penetapan metodologi.
STANDAR MANAJEMEN K3 ADARO 12

c. Penyediaan sumber daya termasuk
pembentukan Tim.
d. Pelaksanaan program.
e. Pemantauan dan evaluasi program.
f. Program perbaikan berkelanjutan K3
dilakukan menggunakan pendekatan PDCA
atau yang setara.
STANDAR MANAJEMEN K3 ADARO 13