Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018

2

D AF T AR IS I 

DAFTAR ISI 2 

I. PENDAHULUAN 4 

A. LATAR BELAKANG 4 

B. DASAR HUKUM 5 

C. TUJUAN 5 

D. METODOLOGI 5 

II. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN 

KINERJA 7 

3. INISIATIF STRATEGIS YANG DISUSUN MERUPAKAN TEROBOSAN YANG BERPENGARUH 

SIGNIFIKAN TERHADAP PENCAPAIAN STRATEGI ORGANISASI, TIDAK SEKEDAR 

RUTINITAS, MEMILIKI OUTPUT/OUTCOME DAN PERIODE WAKTU PENYELESAIAN YANG 

SPESIFIK 17 

4. PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN IKU HENDAKNYA SESUAI 

DENGAN TUGAS, FUNGSI, SERTA WEWENANG PEMILIK IKU 18 

C. PRINSIP SFO III (MENYELARASKAN ORGANISASI KEPADA STRATEGI) 19 

1. MKO DAN SMKO MEMASTIKAN BAHWA IKU DALAM UNIT/BAGIAN/SEKSI 

PENDUKUNG TELAH ALIGNED (SELARAS) DENGAN UNIT/BAGIAN/SEKSI 

PENDUKUNG LAIN YANG SELEVEL SERTA AGAR DIPERHATIKAN TUGAS FUNGSI, 

TINGKAT TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG SETIAP UNIT/PEGAWAI 20 

2. PENYELARASAN STRATEGI ANTARA KANWIL/KPPN DENGAN PIHAK EKSTERNAL 21 

3. PENYELARASAN STRATEGI ANTARA UNIT TEKNIS DAN UNIT PENDUKUNG 21 

A. PRINSIP SFO I (MENGGERAKKAN PERUBAHAN MELALUI KEPEMIMPINAN) 8 4. KINERJA ORGANISASI DAN INDIVIDU DIINTERNALISASI OLEH MASING-MASING 

1. PEMIMPIN BERKOMITMEN TERHADAP PENGELOLAAN KINERJA 9 INDIVIDU 22 

2. PIMPINAN MENGARAHKAN ORGANISASI MENUJU PERUBAHAN YANG LEBIH BAIK 10 D. PRINSIP SFO IV (MENJADIKAN STRATEGI SEBAGAI TUGAS SETIAP PEGAWAI) 23 

3. PIMPINAN MEMBERIKAN PEMAHAMAN ATAS STRATEGI ORGANISASI KEPADA 1. PIMPINAN MEMBERIKAN ARAHAN YANG JELAS (MUDAH DIPAHAMI), KONKRIT 

SELURUH PEGAWAI DAN PIHAK EKSTERNAL YANG MELIPUTI VISI MISI ORGANISASI, 

(DISERTAI LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN), REALISTIS DAN MEMOTIVASI 

PETA STRATEGI DAN IKU UNIT ORGANISASI 11 TERKAIT PENCAPAIAN STRATEGI ORGANISASI. 24 

4. PIMPINAN TERLIBAT AKTIF DALAM MENDORONG TERCIPTANYA INOVASI DALAM 2. INTERNALISASI STRATEGI ORGANISASI DAN PENGELOLAAN KINERJA KEPADA 

RANGKA PENCAPAIAN STRATEGI ORGANISASI SELURUH PEGAWAI 24 

5. PIMPINAN TERLIBAT AKTIF DALAM PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN KINERJA 13 3. MEMBANGUN KESADARAN PEGAWAI TERHADAP PENCAPAIAN STRATEGI 

6. PIMPINAN UNIT MEMBERIKAN ARAHAN SECARA LANGSUNG DALAM PENYUSUNAN ORGANISASI MELALUI PENETAPAN VISI, MISI, PETA STRATEGI, IKU, TARGET IKU, 

RENCANA KERJA UNIT 13 DAN MONITORING KINERJA SECARA BERKALA DAN KONSISTEN 24 

7. PIMPINAN UNIT MEMBERIKAN ARAHAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 4. ATASAN LANGSUNG MEMBERIKAN MOTIVASI BAGI PENINGKATAN KINERJA 

14 INDIVIDU YANG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI 25 

B. PRINSIP SFO II (MENERJEMAHKAN STRATEGI KEPADA KERANGKA OPERASIONAL)15 5. PIMPINAN UNIT MEMBERIKAN PENGHARGAAN TERHADAP PENCAPAIAN TARGET 

1. PENGELOLA KINERJA MENSOSIALISASIKAN PETA STRATEGI, SASARAN STRATEGIS, IKU 26 

DAN IKU YANG TELAH DITETAPKAN KEPADA PEJABAT DAN PEGAWAI. 16 6. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI MEMPERTIMBANGKAN STRATEGI 

2. SELURUH UNIT KANTOR VERTIKAL MAMPU MENGEMBANGKAN TEMPLATE PETA ORGANISASI 27 

STRATEGI, SASARAN STRATEGIS, IKU, DAN TARGET BERDASARKAN VISI, MISI, DAN 

E. PRINSIP SFO V (MENJADIKAN STRATEGI SEBAGAI PROSES YANG 

KARAKTERISTIK PADA MASING-MASING UNIT 16 BERKELANJUTAN) 28 

3

1. PENGELOLA KINERJA TELAH MELAKSANAKAN PERANNYA SECARA OPTIMAL 29 

2. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEGIATAN SELARAS DENGAN DAN 

MENDUKUNG PENCAPAIAN IKU 30 

3. PENGEMBANGAN SISTEM SDM/TI UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN STRATEGI 31 

4. PENYELARASAN PENGELOLAAN KINERJA DENGAN PENGELOLAAN RISIKO 31 

5. PENGELOLA KINERJA KANWIL TELAH MELAKSANAKAN PEMBINAAN KEPADA KPPN 

SECARA OPTIMAL (KHUSUS KANWIL) 31 

6. PELAKSANAAN KEGIATAN DILAPORKAN SECARA RUTIN 32 

7. LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING TELAH DISUSUN 32 

8. PENGELOLA KINERJA KANWIL/KPPN MELAKSANAKAN EVALUASI PENGELOLAAN 

KINERJA KEPADA PARA PEGAWAI 33 

9. PENGELOLA KINERJA KANWIL/KPPN MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN 

EVALUASI TERKAIT KEPEMIMPINAN DI MASING-MASING UNIT 33 

KESIMPULAN DAN HARAPAN 69 

A. KESIMPULAN 69 

LAMPIRAN 69 

III. URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INISIATIF STRATEGIS 

(IS) TAHUN 2017 34 

A. URAIAN IKU KEMENKEU-THREE TAHUN 2017 34 

B. URAIAN IKU KEMENKEU-FOUR TAHUN 2017 40 

C. URAIAN IS KEMENKEU-THREE TAHUN 2017 55 

IV. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INISIATIF 

STRATEGIS (IS) TAHUN 2017 56 

A. CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE TRIWULAN III TAHUN 2017 56 

B. CAPAIAN IKU KEMENKEU-FOUR TRIWULAN III TAHUN 2017 64 

1. IKU KEMENKEU-FOUR SUBBAGIAN UMUM 64 

2. IKU KEMENKEU-FOUR SEKSI PENCAIRAN DANA 65 

3. IKU KEMENKEU-FOUR SEKSI BANK 66 

4. IKU KEMENKEU-FOUR SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI 66 

5. IKU KEMENKEU-FOUR SEKSI MANAJEMEN SATKER DAN KEPATUHAN INTERNAL 67 

C. CAPAIAN IS KEMENKEU-THREE TRIWULAN III TAHUN 2017 68 

4

A. PENDAHULUAN 

5

6

B. LANGKAH -LANG KAH PENINGKATAN KUALITAS PEN GELOLAAN KINERJA 

Strategi organisasi menjadi fokus bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi tersebut ditunjukkan dalam 

implementasi manajemen kinerja yang dituangkan dalam suatu konsep yang dikenal dengan Strategi Focused Organization atau biasa 

disingkat SFO. Secara sederhana, konsep ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Menggerakkan 

perubahan 

melalui 

kepemimpinan 

5. Menjadikan 

strategi sebagai 

proses yang 

berkelanjutan 

SFO 

2. 

Menerjemahkan 

strategi kepada 

kerangka 

operasional 

4. Menjadikan 

strategi sebagai 

tugas setiap 

pegawai 

3. Menyelaraskan 

organisasi kepada 

strategi 

7

A. PRI NSI P SFO I (MENG G ER AKK AN PERUB AH AN 

MEL AL UI KEP EMI MPI N AN ) 

Dalam memimpin organisasi, seorang pemimpin harus 

memiliki visi dan misi yang jelas. Visi menunjukkan tujuan yang 

ingin dicapai organisasi pada masa yang akan datang, 

biasanya bersifat jangka panjang. Sedangkan misi merupakan 

pernyataan mengenai cara untuk mencapai tujuan tersebut. 

Visi dan misi yang baik dapat memotivasi dan menjadi arah 

bagi pegawai dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai 

visi dan misi dalam organisasi tersebut sangat dibutuhkan 

komitmen pemimpin Komitmen ini memotivasi dan menjadi 

energi bagi seluruh komponen organisasi. 

Prinsip pertama SFO ini diterapkan dalam pengelolaan 

kinerja KPPN Lhokseumawe agar organisasi tidak statis, namun 

secara dinamis dapat merespon terhadap kondisi yang 

menuntut organisasi berubah menjadi lebih baik. Peran seorang 

pemimpin sangat diperlukan dalam kondisi organisasi berada 

dalam tahap perubahan. Dalam tahap ini, pemimpin KPPN 

Lhokseumawe harus mampu menjelaskan alasan suatu 

organisasi harus berubah. Selain itu, untuk mendukung 

perubahan tersebut, pimpinan KPPN Lhokseumawe terus 

berusaha membangun cara baru untuk mengelola organisasi 

berdasarkan budaya yang berorientasi pada kinerja. 

Prinsip pertama SFO dijabarkan dalam 7 kondisi yang 

diharapkan agar pengelolaan kinerja meningkat. Kondisi 

tersebut adalah sebagaimana berikut: 

Prinsip Pertama 

SFO 

menggerakkan 

perubahan 

melalui 

kepemimpinan 

1. Pemimpin berkomitmen terhadap pengelolaan kinerja 

2. Pimpinan mengarahkan organisasi menuju perubahan 

yang lebih baik 

3. Pimpinan memberikan pemahaman atas strategi organisasi 

kepada seluruh pegawai dan pihak eksternal yang meliputi 

visi misi organisasi, peta strategi dan IKU unit organisasi 

4. Pimpinan terlibat aktif dalam mendorong terciptanya 

inovasi dalam rangka pencapaian strategi organisasi 

5. Pimpinan terlibat aktif dalam pembagian tugas 

pengelolaan kinerja. 

6. Pimpinan unit memberikan arahan secara langsung dalam 

penyusunan rencana kerja unit 

7. Pimpinan unit memberikan arahan dalam penyusunan 

rencana kegiatan 

Untuk mencapai kondisi-kondisi yang diharapkan pada 

prinsip SFO pertama tersebut, KPPN Lhokseumawe melakukan 

langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja 

sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 

5621/PB/2017 tanggal 20 Juni 2017 hal Langkah-Langkah 

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen 

Perbendaharaan Tahun 2017. Langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

8

1. P E M I M P I N B E R K O M I T M E N T E R H A D A P P E NG E L O L A A N K I N E R J A 

Action Plan yang dikerjakan KPPN Lhokseumawe beserta output dan periode pemenuhannya dapat dilihat pada tabel: 

No Action Plan Periode Output 

Periode dan Lampiran Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1 

Melaksanakan dan menghadiri dialog 

kinerja organisasi untuk membahas 

konsep template Peta Strategi, IKU, 

Inisiatif Strategis, penetapan target dan 

manualnya. 

Triwulan 1 

1. Undangan rapat, 

daftar hadir, 

notulen 

2. usulan reviu konsep 

1 

1.1.2 

Menghadiri rapat penandatanganan 

Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two-Three- 

Four-Five Kanwil atau Kemenkeu- 

Three-Four-Five KPPN. 

Jan - Feb 

1. notulen 

2. surat penyampaian 

rekap 

1, 2 

1.1.3 

Melaksanakan dan menghadiri Dialog 

Kinerja Organisasi (DKO) secara rutin 

tidak terbatas hanya untuk membahas 

capaian IKU, namun juga isu-isu 

strategis organisasi, proyeksi capaian 

dan merumuskan langkah tindak 

lanjutnya, sebagaimana ketentuan 

KMK 590/KMK.01/2016 tentang 

Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan 

Kementerian Keuangan 

bulanan 

1. undangan rapat, 

Notulen, daftar 

hadir 

2. KADK 

3. perh. Efektivitas 

DKO 

4. kuisioner umpan 

balik 

5. tindak lanjut 

1,2,3 

,4,5 

1 1 

1,2,3, 

4,5 

1 

1,2,3, 

4,5 

1 

1,2,3, 

4,5 

1,2,3, 

4,5 

1,2,3, 

4,5 

1.1.4 

Memberikan Penugasan kepada para 

pegawai, khususnya pengelola kinerja 

pada capacity building pengelolaan 

kinerja. 

semesteran 

1. ST Capacity Building 

PK 

2. Surat Usulan 

Peserta PK 

1, 2 1.2 

9

1.1.1 Telah dilaksanakan pertemuan Dialog Kinerja Organisasi 

untuk membahas konsep template Peta Strategi, IKU, 

Inisiatif Strategis, penetapan target dan manual iku 

Kemenkeu-Three hingga pelaksana tahun 2018. 

Undangan pertemuan disampaikan melalui ND- 

03/WPB.01/KP.0201/2018. Acara dilaksanakan pada 

hari Rabu, 3 Januari 2018 pukul 16.00 di Ruang Rapat 

Lt.2 KPPN Lhokseumawe. Acara tersebut dipimpin oleh 

Kepala KPPN Lhokseumawe. Kepala subbagian umum 

menyajikan data kinerja (Peta Strategi, IKU, IS, target, 

dan manual) untuk dilakukan pembahasan. Tujuan dari 

Dialog Kinerja ini adalah untuk memberikan 

pemahaman kepada seluruh pegawai KPPN 

Lhokseumawe terkait arah kinerja organisasi yang telah 

dituangkan dalam peta strategi dan IKU serta 

bagaimana strategi untuk mencapainya. Selain 

pembahasan konsep template pertemuan pertama di 

awal tahun 2018 ini juga membahas beberapa hal 

terkait persiapan awal tahun dan agenda-agenda kerja. 

1.1.2 Pada Hari Rabu Tanggal 31 Januari 2018 melalui ND- 

06/WPB.01/KP.0201/2018 seluruh pegawai KPPN 

Lhokseumawe melakukan penandatanganan Kontrak 

Kinerja. Daftar rekapitulasi penandatanganan 

dikirimkan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. 

Aceh melalui surat nomor S-180/WPB.01/KP.0201/ 

2018. 

1.1.3 Untuk memonitor progress pencapaian IKU dari Triwulan I 

sampai dengan Triwulan IV tahun 2018 secara rutin 

minimal 1 bulan sekali dilakukan Dialog Kinerja 

Organisasi untuk membahas IKU secara keseluruhan dan 

permasalahan-permasalahan lain salah satunya isu-isu 

strategis organisasi. 

1.1.4 Untuk meningkatkan kemampuan Pengelola Kinerja 

KPPN Lhokseumawe mengirimkan usulan untuk mengikuti 

Rakornas Pengelolaan Kinerja pada bulan Maret Tahun 


“TRUE LEADERS DON’T CREATE FOLLOWERS, 

THEY CREATE MORE LEADERS” 

-TOM PETERS 

10

2. P I M P I N A N M E N G A RA H K A N O R G A N I S A S I M E N U J U P E R U B A H A N Y A N G L E B I H B A I K 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2.1 

1.2.2 

Menyusun langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

Melakukan pemetaan terhadap perubahan IKU 

Kemenkeu-Two-Three-Four-Five tahun 2017 

dibandingkan tahun sebelumnya 

jan-jul 1. Matrik Ketercapaian IKU 1 

jan-jul 1. Matrik Perubahan IKU 1 

1.2.3 

Terlibat secara aktif dalam forum GKM/coffee 

morning/sosialisasi/kegiatan sejenis untuk 

mengkomunikasikan alasan dan tujuan adanya 

perubahan organisasi kepada para pegawai dan 

pihak ekternal 

jan-des 

1. Undangan Rapat, Daftar 

Hadir, Notulen 

2. Banner 

3. Booklet 

4. Leaflet/Pamflet 

1,2,3,4 

1,2,3,4 

Keterangan: 

1.2.1 Pada saat Dialog Kinerja Organisasi yang pertama di awal tahun juga dilakukan pembahasan pemetaan ketercapaian IKU. 

Hasil dari pemetaan adalah 3 IKU dapat dicapai tanpa memerlukan extra effort, dan 16 IKU memerlukan extra effort. 

1.2.2 Selanjutnya dilakukan pembandingan IKU tahun 2017 dan 2018 untuk dibuat matriks perubahan dan mengetahui IKU apa saja 

yang meningkat targetnya, yang sudah tidak ada lagi, dan apa saja IKU baru. Berdasarkan matriks perubahan tersebut terdapat 

9 IKU yang mendapatkan kenaikan target dan 3 IKU yang bertambah di Tahun Anggaran 2018. 

1.2.3 Rencana Aksi Terlibat secara aktif dalam forum GKM/coffee morning/sosialisasi/kegiatan sejenis untuk mengkomunikasikan 

alasan dan tujuan adanya perubahan organisasi kepada para pegawai dan pihak ekternal direncanakan akan dilaksanakan 

pada TW II atau III Tahun 2018 

11

3. P I M P I N A N M EM B E R I K A N P E M A H A M A N A T A S S T R A T E G I O R G A N I S A S I K E P A D A S E L U R U H P E G A W A I D A N P I H A K 

E K S T E R N A L Y A N G M E L I P U T I V I S I M I S I O R G A N I S A S I , P E T A S T RA T E G I D A N I K U U N I T O R G A N I S A S I 



1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

Melaksanakan GKM kepada seluruh 

pegawai dalam rangka 

sosialisasi/pemberian pemahaman terkait 

strategi organisasi (visi dan misi) 

Membagikan materi/mensosialisasikan 

materi yang berisi Visi Misi, templatePeta 

Strategi dan IKU Kanwil/KPPN kepada 

pegawai melalui berbagai media 

Mensosialisasikan visi, misi, Peta Strategi, 

IKU kepada pihak eksternal pada forumforum 

pertemuan 

Triwulanan 

Semesteran 

Jan-Des 

1. Undangan, Daftar Hadir, 

Notulen, Bahan Paparan 

1. Banner 

2. Poster/Pamflet 

3. Website 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 

1,2,3 1,2,3 

1,2,3 

1. Undangan Rapat, Daftar 


1 

1 

1.3.1 Pada kesempatan GKM dengan nomor undangan ND 03 , 15, 25, 38, dan 50 dilakukan dialog kinerja dengan memberikan 

pemahaman dan review strategi organisasi. 

1.3.2 Visi misi dan IKU KPPN Lhokseumawe di sosialisasikan melalui berbagai media antara lain pada standing banner di tempat 

strategis yang dapat terbaca pegawai setiap saat dan website KPPN Lhokseumawe 

1.3.3 Pada kesempatan sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 03 Oktober 2018 kepala KPPN 

Lhokseumawe mensosialisasikan visi, misi, Peta Strategi, IKU KPPN Lhokseumawe secara sekilas kepada satker-satker mitra kerja 

KPPN Lhokseumawe. Selain itu, dissosialisasikan juga mengenai visi dan misi pada acara sosialisasi Monitoring dan Evaluasi IKPA 

serta disosialisasikan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada acara Penyerahan DIPA Petikan TA 2019 dan Evaluasi Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran yang dilaksankan pada bulan November-Desember 2018. 

. 

12

“The one who cannot see your vision 

will be blinded by your mission” 

-Habeeb Akande 

13

4. P I M P I N A N TERLIBAT AKTIF DALAM MENDORONG TERCIPTANYA INOVASI DALAM RANGKA PENCAPAIAN STRATEGI ORGANISASI 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.4.1 

Pimpinan unit mengarahkan para 

pegawai untuk membangun atau 

menumbuhkembangkan inovasi dan ideide 

yang dapat meningkatkan kinerja di 

masing-masing unit 

Jan-Des 

1. Tercipta Inovasi 

2. Undangan, Daftar 


3. Memorandum Arahan 

Pimpinan Untuk Rancangan 

1,2,3 

1.4.1 KPPN Lhokseumawe terutama Kepala Kantor selaku pimpinan selalu mendukung danmengarahkan pegawai untuk membangun dan 

menumbuhkankembangkan inovasi dan ide-ide yang dapat meningkatkan kinerja KPPN Lhokseumawe. Hal tersebut dilakukan melalui 

rapat pembahasan inovasi organisasi dengan fokus kehumasan melalui ND-18/WPB.01/KP.0201/2018. Pembahasan diutamakan pada 

inovasi website untuk mengkomunikasi informasi, kinerja dan kegiatan KPPN. 

5. P I M P I N A N T E R L I B A T A K T I F D A L A M P E M B A G I A N T U G A S P E N G E L O L A A N K I N E R J A 



1.5.1 

Pimpinan unit kerja mengusulkan/menunjuk 

pengelola kinerja organisasi dan pegawai 

Jan-Des 

1. Usulan Pengelola 

Kinerja 

2. Surat Penetapan 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1,2 

1.5.1 Kepala KPPN mengusulkan pengelola kinerja melalui Nota Dinas nomor ND-37/WPB.01/KP.0201/2018 dikarenakan adanya mutasi 

pegawai. Atas usul tersebut, Kanwil DJPb Aceh menerbitkan Kep-15/WPB.01/2018 tanggal 8 Februari 2018 sebagai keputusan tentang 

penunjukan pengelola kinerja yang kemudian diubah dengan keputusan nomor Kep-42/WPB.01/2018 tanggal 3 Oktober 2018. 

6. P I M P I N A N U N I T M E M B E R I K A N A R A H A N S E C A R A L A N G S U N G D A L A M P E N Y U S U N A N R E N C A N A K E R J A U N I T 


14


1.6.1 

Menghadiri dan memimpin jalannya rapat 

pembahasan penyusunan dokumen rencana 

kerja unit 

Jan-Feb 

1. Dokumen Rkt 

2. Dokumen Rkakl, Pok 



4. Pembahasan Dgn 

Masing-Masing Seksi 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1,2,3,4 

1.6.1 Pada awal tahun anggaran 2018 disusun rencana kegiatan KPPN Lhokseumawe sesuai dengan Pagu DIPA tahun 2018 untuk 

setiap seksi. Kepala kantor melakukan pembahasan dengan seluruh pegawai, dan setiap seksi melakukan diskusi unit untuk 

kemudian menyampaikan rencana kegiatan. Kemudian dituangkan dalam RKT. 

7. P I M P I N A N U N I T M E M B E R I K A N A R A H A N D A L A M P E N Y U S U N A N R E N C A N A K E G I A T A N 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.7.1 

Menyusun rencana kegiatan yang selaras 

dengan IKU dan Inisiatif Strategis yang 

tercantum dalam kontrak kinerja. 

Jan-Feb 

1. Dokumen 

Kalender 

Kegiatan Unit 

1 

1.7.1 KPPN Lhokseumawe menyusun rencana kegiatan yang selaras dengan IKU dan Inisiatif Strategis yang telah tercantum dalam kontrak 

kinerja. Hal ini dilakukan agar kegiatan dapat memberikan dampak positif terhadap capaian IKU 

15

B. PRI NSI P SFO I I (MEN E RJEM AH K AN S TR ATE GI 

KEP AD A KER AN GK A OPER ASI ONAL ) 

Strategi yang ditetapkan suatu organisasi umumnya bersifat 

normatif sehingga sulit untuk dimengerti oleh seluruh pegawai. 

Oleh karena itu, strategi perlu diterjemahkan menjadi lebih 

deskriptif dan dalam kerangka yang operasional. Penerjemahan 

ini dapat dilakukan salah satunya melalui implementasi Indikator 

Kinerja Utama. Implementasi sistem manajemen kinerja ini 

mensyaratkan pembangunan peta strategi yang berfungsi 

sebagai dashboard yang menggambarkan kombinasi berbagai 

sasaran strategis untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pencapaian atas sasaran ini diukur dengan penetapan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau scorecard. Ukuran atas kinerja 

yang ingin dicapai ditetapkan dalam suatu target IKU. Kinerja 

dikatakan baik atau buruk ditentukan berdasarkan pencapaian 

atas target IKU tersebut. Penetapan target IKU diharapkan 

memberikan tantangan, namun tetap realistis untuk dicapai. 

Oleh karena itu, apabila terdapat IKU atau sasaran yang 

membutuhkan upaya keras untuk mencapainya atau tidak 

dapat dicapai dengan sistem yang biasa dilakukan, maka 

organisasi dapat menetapkan berbagai inisiatif strategis. Inisiatif 

strategis berupa kegiatan-kegiatan baru dan tidak bersifat rutin. 

Pencapaian kinerja ini harus dilaporan secara akuntabel yang 

dilakukan secara periodik. 

Untuk menjalankan prinsip SFO kedua ini diperlukan kondisikondisi 

tertentu yang harus dicapai, antara lain: 

Pengelola kinerja mensosialisasikan peta strategi, sasaran 

strategis, dan iku yang telah ditetapkan kepada pejabat dan 

pegawai. 

seluruh unit kantor vertikal mampu mengembangkan template 

peta strategi, sasaran strategis, iku, dan target berdasarkan visi, 

misi, dan karakteristik pada masing-masing unit 

Inisiatif strategis yang disusun merupakan terobosan yang 

berpengaruh signifikan terhadap pencapaian strategi 

organisasi, tidak sekedar rutinitas, memiliki output/outcome dan 

periode waktu penyelesaian yang spesifik 

Penetapan penanggung jawab pencapaian iku hendaknya sesuai 

dengan tugas, fungsi, serta wewenang pemilik iku 

Untuk mencapai kondisi-kondisi yang diharapkan pada 

prinsip SFO pertama tersebut, KPPN Lhokseumawe melakukan 

langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja 

sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 

5621/PB/2017 tanggal 20 Juni 2017 hal Langkah-Langkah 

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen 

Perbendaharaan Tahun 2017. Langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut 

16

1. PENGELOLA KINERJA MENSOSIALISASIKAN PETA STRATEGI, SASARAN STRATEGIS DAN IKU YANG TELAH DITETAPKAN KEPADA 

PEJABAT DAN PEGAWAI 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1.1 

Melaksanakan rapat dalam rangka 

internalisasi template Peta Strategi, Sasaran 

Strategis, dan IKU 

s.d sem I 

1. Undangan Rapat, 

Daftar Hadir, 

Notulen 

1 

2.1.1 Pada 31 Januari 2018 dilakukan rapat internalisasi template Peta Strategi, Sasaran Strategis, dan IKU setelah 

penandatangananan kontrak kinerja. Kegiatan yang diumumkan kepada seluruh pegawai melalaui ND- 

06/WPB.01/KP.0201/2018 ini bertujuan memberikan pemahaman atas penerjemahan strategi organisasi dalam bentuk peta 

strategi, sasaran strategis dan IKU pada setiap individu sehingga pegawai dapat memahami dengan jelas apa yang harus 

dicapai dan strategi-strategi pemenuhannya. 

2. S E L U R U H U N I T K A N T O R V E R T I K A L M A M P U M E N G E M B A N G K A N T E M P L A T E P E T A S T R A T E G I , S A S A R A N S T R A T E G I S , I K U , 

D A N T A R G E T B E R D A S A R K A N V I S I , M I S I , D A N K A R A K T E R I S T I K P A D A M A S I N G - M A S I N G U N I T 



2.2.1 Mengusulkan IKU baru kepada Kantor Pusat Triwulan IV 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Surat Usulan IKU 

Baru 1 

2.2.2 

Menyusun dan mengusulkan IKU tambahan 

bagi Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five 

berdasarkan visi, misi, dan karekteristik pada 

masing-masing unit kepada Kantor Pusat 

Jan-Feb 

1. Surat Usulan Iku 

Tambahan Ke Kantor 

Pusat 

2. Undangan Rapat, 

Daftar Hadir, Notulen 

1, 2 

2.2.1 IKU baru yang diusulkan kepada Kantor Pusat adalah IKU pada seksi VERA yaitu “Persentase temuan analisis laporan keuangan 

yang diselesaikan” dan telah disampaikan melalaui surat dengan nomor S-168/WPB.01/KP.02/2018 ke Bagian Orgnisasi dan Tata 

Laksana Ditjen Perbendaharaan tanggal 20 Februari 2018. 

17

2.2.2 Setelah dialog kinerja periode triwulan I Bulan Januari 2018 KPPN Lhokseumawe sepakat untuk mengusulkan IKU baru pada seksi 

VERA berupa “Persentase temuan analisis laporan Keuangan yang diselesaikan” dan telah disampaikan melalui surat S- 

168/WPB.01/KP.02/2018 ke Bagian Orgnisasi dan Tata Laksana Ditjen Perbendaharaan tanggal 20 Februari 2018. 

3. I N I S I A T I F S T R A T E G I S Y A N G D I S U S U N M E R U P A K A N T E R O B O S A N Y A N G B E R P E N G A R U H S I G N I F I K A N T E R H A D A P P E N C A P 

A I A N S T R A T EG I O R G A N I S A S I , T I D A K S E K E D A R R U T I N I T A S , M E M I L I K I O U T P U T / O U T C O M E D A N P E R I O D E W A K T U P E N Y E L E 

S A I A N Y A N G S P E S I F I K 



2.3.1 

Menyusun Inisiatif Strategis (IS) sesuai 

ketentuan dalam KMK 467/KMK.01/2014 

Jan-Feb 1. IS 1 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.3.2 

Melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Inisiatif Strategis 

yang telah disusun 

Tiap Akhir 

Triwulan 

1. Laporan progres 

pelaksanaan IS 

1 1 1 1 

2.3.1 Untuk mencapai beberapa IKU diperlukan Inisatif strategis dan action plan dengan output yang bisa diukur. Terdapat 3 Inisiatif 

Strategis yang ditetapkan KPPN Lhokseumawe. 

2.3.2 Setiap triwulan KPPN Lhokseumawe melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inisiatif Strategis 

4. P E N E T A P A N P E N A N G G U N G J A W A B P E N C A P A I A N I K U H E N D A K N Y A S E S U A I D E N G A N T U G A S , F U N G S I , S E R T A 

WEWENANG PEMILIK IKU 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.4.1 

Melakukan penetapan penanggung jawab 

IKU dan IS 

Jan, Jul 

1. Matrik Cascading 

2. Lembar Penetapan 

Manual 

1,2 1 

2.4.1 Penetapatan penanggung jawab pencapaian IKU dilakukan sesuai tugas, fungsi, serta wewenang pemilik IKU. Pengelola kinerja telah 

menetapkan penanggung jawab IKU dan Inisiatif Strategis sesuai dengan nama pemilik IKU (sesuai kontrak kinerja yang telah 18 

ditandatangani

C. PRI NSI P SFO I II (M EN YEL AR AS K AN ORG ANI 

SASI KEP AD A S TR ATE GI ) 

Kinerja organisasi bukan hanya sekedar hasil penjumlahan 

seluruh kinerja pegawai. Untuk mencapai kinerja yang lebih 

baik, maka dibutuhkan sinergi antar seluruh komponen 

organisasi. Suatu organisasi terdiri atas berbagai sektor, seperti 

perusahaan, unit bisnis, unit pendukung. Sedangkan suatu 

kementerian biasanya terdiri atas level Kementerian, Unit Eselon I 

baik unit teknis maupun unit pendukung, Unit Eselon II, Unit Eselon 

III, Unit Eselon IV, dan pelaksana. Unit-unit ini seringkali memiliki 

tujuan, dasar pengetahuan dan budaya kerja masing-masing. 

Jika fungsi di dalam organisasi berdiri sendiri, maka hal ini 

menjadi hambatan terhadap implementasi strategi karena 

kurangnya komunikasi dan koordinasi antar fungsi. 

Implementasi IKU dimulai dengan menerjemahkan strategi 

menjadi tujuan yang ingin dicapai perusahaan atau 

kementerian. Kemudian, IKU membantu organisasi untuk 

menurunkan strategi serta target yang ingin dicapai tersebut ke 

unit di bawahnya. Sehingga tujuan serta strategi yang 

ditetapkan divisi selaras dengan organisasi. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, dibutuhkan juga sinergi pada level divisi yaitu 

unit bisnis dan unit pendukung. 

1. MKO dan SMKO 

memastikan bahwa iku 

dalam unit/bagian/seksi 

pendukung telah aligned 

(selaras) dengan 

unit/bagian/seksi 

pendukung lain yang 

selevel serta agar 

diperhatikan tugas fungsi, 

tingkat tanggung jawab 

dan wewenang setiap 

unit/pegawai 

3. Penyelarasan strategi 

antara unit teknis dan unit 

pendukung 

2. Penyelarasan strategi 

antara kanwil/kppn dengan 

pihak eksternal 

4. Kinerja Organisasi Dan 

Individu Diinternalisasi Oleh 

Masing-masing Indiviu 

Kondisi yang harus dicapai pada SFO III ini antara lain : 

19

1. MKO DAN SMKO MEMASTIKAN BAHWA IKU DALAM UNIT/BAGIAN/SEKSI PENDUKUNG TELAH ALIGNED (SELARAS) DENGAN 

UNIT/BAGIAN/SEKSI PENDUKUNG LAIN YANG SELEVEL SERTA AGAR DIPERHATIKAN TUGAS, FUNGSI, TINGKAT TANGGUNG JAWAB 

DAN WEWENANG SETIAP UNIT/PEGAWAI 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1.1 

Melakukan pembahasan terkait 

cascading dan alignment IKU Kemenkeu- 

Two-Three-Four-Five 

Jan-Feb, Apr- 

Jun 

1. Notulen 

Pembahasan 

2. Matriks Cascading 

1,2 1,2 

3.1.2 

Meminimalisir adanya IKU yang bersifat 

tanggung renteng pada level Kemenkeu- 

Five dengan menetapkan pembagian IKU 

pada Kontrak Kinerja pelaksana sesuai 

tanggung jawab masing-masing. 

Jan-Feb 

1. Rekap Kontrak 

Kinerja 

2. Kontrak Kinerja Yg 

Ditandatangani 



1,2,3 

3.1.1 Untuk mencapai kondisi pertama, Kepala KPPN Lhokseumawe dan Pengelola kinerja telah melakukan pembahasan terkait 

cascading dan alignment IKU Kemenkeu Three-Four-Five pada awal tahun saat penandatanganan kontrak kinerja dan 

terbit manual IKU tanggal 15 Februari 2018. 

3.1.2 Untuk meminimalisir adanya IKU yang bersifat tanggung renteng pada level Kemenkeu-Five maka KPPN Lhokseumawe 

menetapkan pembagian IKU pada Kontrak Kinerja pelaksana sesuai tanggung jawab masing-masing pada awal tahun 


2. P E N Y E L A R A S A N S T R A T E G I A N T A R A K A N W I L / K P P N D E N G A N P I H A K E K S T E R N A L 



3.2.1 

Melakukan evaluasi terhadap pelayanan melalui 

survei kepuasan satker terhadap layanan 

Kanwil/KPPN. (kuesioner survei mengacu kepada 

template kuesioner survei kepuasan penggunan 

layanan yang tercantum pada manual IKU 

Kanwil/KPPN) 

Sem I 

1. Hasil survei 

kepuasan 

pengguna 

layanan unit 

kerja 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

20

3.2.1 Untuk mengukur kepuasan satker mitra kerja KPPN Lhokseumawe, dilakukan survei terhadap minimal 30% dari sampel satker yang 

dilayani. Hasil Survei tersebut memberikan hasil kepuasan pengguna layanan sebesar 4,64 

3. P E N Y E L A R A S A N S T R A T E G I A N T A R A U N I T T E K N I S D A N U N I T P E ND U K U N G 



3.3.1 

Melakukan evaluasi terhadap pelayanan unit 

pendukung (Bagian Umum/Subbag Umum) 

melalui survei kepuasan pegawai. (template 

kuesioner mengacu kepada Kepdirjen 

Perbendaharaan tentang Pedoman Pembinaan 

dan Supervisi KPPN) 

Semesteran 

1. Hasil Survei 

Kepuasan 

Pegawai 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 

3.3.1 Setiap semester Pengelola Kinerja KPPN Lhokseumawe membuat survei kepuasan pegawai terhadap layanan unit pendukung 

(subbagian umum). Dengan mengetahui tingkat harapan dan kepuasan pegawai terhadap layanan unit pendukung, sub 

bagian umum dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan dan memenuhi harapan pegawai. Survei semester I mendapat nilai 

kepuasan pegawai sebesar 92%. Survei Kepuasan Pegawai pada semester II sebesar 97%. 

4 K I N E R J A O R G A N I S A S I D A N I N D I V I D U D I I N T E R N A L I S A S I O L E H M A S I N G - M A S I N G I ND I V I D U 



3.4.1 

Setiap pegawai mempresentasikan kontrak 

kinerja masing-masing beserta manual IKUnya 

dalam forum GKM 

Semesteran 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

3.4.1 Setiap semester seluruh pegawai KPPN Lhokseumawe mempresentasikan capaian dari kontrak kinerja masing-masing 

untuk dijadikan bahan evaluasi bersama. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan ND 06/WPB.01/KP.0201/2018. 

21

D. PRI NSI P SFO I V (M EN J ADI KAN STR AT EGI SEB A G AI TUG AS SETI AP PEG AW AI ) 

Prinsip ini menggambarkan proses menciptakan sinergi antara seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini butuh 

kesadaran seluruh pegawai bahwa pekerjaan yang dilakukan sehari-hari bertujuan untuk mencapai strategi organisasi. Dalam hal ini, 

peran atasan juga sangat penting dalam mengkomunikasikan strategi organisasi kepada bawahan. Maka, pegawai yang 

bersangkutan menyadari kontribusi pekerjaan mereka terhadap pencapaian strategi organisasi. 

Kondisi yang diharapkan dan perlu dilaksanakan adalah: 

SFO IV 

1. pimpinan memberikan arahan yang jelas (mudah dipahami), konkrit (disertai langkah-langkah 

penyelesaian), realistis dan memotivasi terkait pencapaian strategi organisasi. 

2. Internalisasi strategi organisasi dan pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai 

3. Membangun kesadaran pegawai terhadap pencapaian strategi organisasi melalui penetapan 

visi, misi, peta strategi, iku, target iku, dan monitoring kinerja secara berkala dan konsisten 

4. Atasan langsung memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja individu yang berdampak 

pada peningkatan kinerja organisasi 

5. Pimpinan unit memberikan penghargaan terhadap pencapaian target iku 

6. Pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan strategi organisasi 

Langkah-langkah yang dilakukan KPPN Lhokseumawe untuk mencapai kondisi tersebut antara lain: 

22

1. P I M P I N A N M EM B E R I K A N A R A H A N Y A N G J E L A S ( M U D A H D I P A H A M I ) , K O N K R I T ( D I S E R T A I L A N G K A H - L A N G K A H 

PENYELESAIAN) REALITAS DAN MEMOTIVASI TERKAIT PENCAPAIAN STRATEGI ORGANISASI 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.1.1 

Memberikan/merumuskan arahan yang jelas, 

konkrit, realistis dan memotivasi para pegawai 

pada setiap momen dialog kinerja organisasi, 

GKM, coffee morning, atau forum sejenis 

Bulanan 

1. undangan, daftar 

hadir, notulen 

2. ND tindak lanjut 

DKO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.1 KPPN Lhokseumawe setiap pagi melakukan morning briefing untuk penyampaian informasi terkini, surat terbaru, pelaporan 

progress pekerjaan, dan pemberian arahan kepada seluruh pegawai. Selain itu setiap bulan pada kesempatan GKM juga 

diberikan arahan dan motivasi untuk mencapai output action plan. 

2. I N T E R N A L I S A S I S T R A T E G I O R G A N I S A S I D A N P E N G E L O L A A N K I N E R J A K E P A D A S E L U R U H P E G A W AI 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.2.1 

Membagikan materi/mensosialisasikan 

materi yang berisi Visi Misi, Peta 

Strategi, IKU, dan pengelolaan kinerja 

kepada pegawai melalui berbagai 

media 

Semesteran 



2. Banner, Poster/Pamflet 

3. Booklet/Leaflet / 

Pegawai 

4. Website 

1,2,3,4 

4.2.2 

Pengelola kinerja mensosialisasikan 

hasil Rapat Koordinasi Nasional 

Pengelolaan Kinerja kepada seluruh 

pegawai di unit masing-masing 

April 



1 

4.2.1 Pengelola Kinerja KPPN Lhokseumawe membagikan materi/mensosialisasikan materi yang berisi Visi Misi, Peta Strategi, IKU, dan 

pengelolaan kinerja kepada pegawai melalui berbagai media. Antara lain melalui kegiatan GKM, banner, leaflet, dan pada 

website KPPN Lhokseumawe. Pada semester I sosialisasi Visi Misi, Peta Strategi, IKU, dan pengelolaan kinerja disampaikan pada 

31 Januari 2018 sesuai undangan acara ND-06/WPB.01/KP.0201/2018. Pemberian materi ini bertujuan agar setiap pegawai selalu 

23 

fokus dan mendapat pemahaman lebih terhadap strategi organisasi

4.2.2 Setelah acara rakornas Pengelolaan Kinerja yang menugaskan Pengelola Kinerja KPPN Lhokseumawe, dilakukan sosialisasi hasil 

rapat kepada seluruh pegawai. Hal ini dilakukan untuk memberikan update dan strategi terkini untuk mencapai tujuan 

organisasi. Sosialisasi dilaksanakan pada 27 Maret 2018 berdasarkan ND-08/WPB.01/KP.0201/2018. 

3. M E M B A N G U N K E S A D A R A N P E G A W A I T E R H A D A P P E N C A P A I AN S T R A T E G I O R G A N I S A S I M E L A L U I P E N E TAP A N V I S I , 

M I S I , P E T A S T R A T E G I , I K U , T A R G E T I K U , D A N M O N I T O R I N G K I N E R J A S E C A R A B E R K A L A D A N K O N S I S T E N 



4.3.1 

Para pegawai dilibatkan dalam perumusan Visi, 

Misi, Peta Strategi, IKU, dan rencana strategis 

organisasi. 

Jan-Des 

1. Undangan 

Rapat, Daftar 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.3.1 Seluruh pegawai KPPN Lhokseumawe dilibatkan pada perumusan Visi, Misi, Peta Strategi, IKU, dan rencana strategis organisasi. 

Selain pada awal tahun saat pembahasan draft, pada bulan Juni juga dilakukan pembahasan strategi pencapaian IKU 

pengelolaan kinerja. Acara dilaksanakan berdasarkan undangan ND-23/WPB.01/KP.0201/2018 pada 21 Juni 2018. 

4 A T A S A N L A N G S U N G M E M B E R I K A N M O T I V A S I B A G I P E N I N G K A T A N K I N E R J A I N D I V I D U Y A N G B E R D A M P A K P A D A 

P E N I N G K A T A N K I N E R J A O R G A N I S A S I 



4.4.1 

Pelaksanaan dialog kinerja individu oleh para 

pegawai bersama atasan langsung, Sebagaimana 

ketentuan KMK 590/KMK.01/2016 tentang 

Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

Semesteran 

1. Laporan 

Monitoring 

DKI 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 

4.4.1 Dialog Kinerja Individu oleh para pegawai bersama atasan langsung, sebagaimana ketentuan KMK No.-590/KMK.01/2016 tentang 

Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan telah dilaksanakan dan dilakukan monitoring oleh pengelola kinerja 

untuk semester I dan semester II telah dilaksanakan dialog kinerja organisasi melalui aplikasi e-performance. Semua pegawai KPPN 

Lhokseumawe telah melaksanakan Dialog Kinerja Individu dengan melakukan input rencana aksi semester I dan semester II dalam 

aplikasi oleh masing-masing pegawai di bulan Maret dan Juli 2018. 

24

5. P I M P I N A N U N I T M E M B E R I K A N P E N G H A R G A A N T E R H A D A P P E NC A P A I A N T A R G E T I KU 



4.5.1 

Memberikan apresiasi secara finansial 

terhadap pencapaian target IKU 

Jan-Des 

1. Usulan Kenaikan Grade 

Berdasarkan NPKP 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

4.5.2 

Memberikan apresiasi secara non 

finansial terhadap pencapaian target IKU 

Jan-Des 

1. Best Emplyee Dgn Salah 

Satu Kriteria NKP/NPKP 

1 

4.5.1 Pimpinan unit memberikan apresiasi kepada pegawai yang memiliki NPKP baik dan mendapat usulan kenaikan grade dengan salah 

satupertimbannya adalah NPKP. Pegawai yang memperoleh usulan kenaikan pangkat pada bulan Januari 2018 adalah Marfian Rizky 

Ersanta, Moehammad Reza Pratama, Udin Pramono, Ernnest Hasiholan Sebastian, Andreas Senna Ndaramta, Syukron Alma’nun, Ayu 

Harisa, dan Ariza Adiya. 

4.5.2 Pimpinan KPPN Lhokseumawe memberikan juga apresiasi non finansial kepaa pegawai berprestasi antara lain penetepan best 

employee melalui S-525/WPB.01/KP.0201/2018. Kemudian juga usulan beasiswa atas nama saudara Syukron Alma’nun. 

6. P E N G E M B A N G A N K O M P E T E N S I P E G A W A I M E M P E R T I M B A N G KA N S T R A T E G I O R G A N I S A S I 

Action Plan yang dikerjakan KPPN Lhokseumawe beserta output dan periode pemenuhannya dapat dilihat pada table: 


4.6.1 

4.6.2 

Penugasan pengembangan kompetensi melalui 

bimtek atau diklat didasarkan antara lain pada 

analisis kebutuhan diklat dan kebutuhan 

pekerjaan 

Melakukan peningkatan kompetensi dasar 

terhadap pegawai yang kualitasnya masih 

kurang 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Jan-Des 1. Usulan Diklat 1 

Jan-Des 

1. GKM Kompetensi 

Dasar 

2. Practical Training 

1, 2 

4.6.1 KPPN Lhokseumawe selalu mengusulkan diklat untuk pegawai-pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 

4.6.2 Setiap bulan diadakan GKM dan knowledge sharing baik seputar perbendaharaan maupun kompetensi dasar. Salah satunya 

kompetensi pengelolaan kehumasan dengan media website yang dilaksanakan pada 4 Mei 2018 

25

E. PRI NSI P SFO V (M EN J A DI KAN STR AT EGI SEB AG AI PROSES Y AN G BERK E L ANJU T AN ) 

Organisasi yang berfokus pada strategi harus diwujudkan dalam pengelolaan organisasi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

melakukan proses pelaporan kinerja secara teratur. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pembangunan SDM dan IT serta proses 

manajemen lainnya juga harus diselaraskan dengan strategi. 

Prinsip SFO ke V ini mengandung unsur: 

1. PENGELOLA KINERJA TELAH MELAKSANAKAN PERANNYA SECARA OPTIMAL 

2. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEGIATAN SELARAS DENGAN DAN MENDUKUNG PENCAPAIAN IKU 

3. PENGEMBANGAN SISTEM SDM/TI UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN STRATEGI 

4. PENYELARASAN PENGELOLAAN KINERJA DENGAN PENGELOLAAN RISIKO 

5. PENGELOLA KINERJA KANWIL TELAH MELAKSANAKAN PEMBINAAN KEPADA KPPN SECARA OPTIMAL (KHUSUS KANWIL) 

6. PELAKSANAAN KEGIATAN DILAPORKAN SECARA RUTIN 

7. LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING TELAH DISUSUN 

9. PENGELOLA KINERJA KANWIL/KPPN MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN EVALUASI TERKAIT KEPEMIMPINAN DI 

MASING-MASING UNIT 

28 

26

1. P E N G E L O L A K I N E R J A T E L A H M E L A K S A N A K A N P E R A N N Y A S E C A R A O P T I M A L 



5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

5.1.7 

Menyampaikan laporan capaian kinerja 

Kanwil kepada Setditjen dan KPPN kepada 

Kanwil secara tepat waktu 

Memonitor dan memastikan validitas data 

pendukung dan penghitungan capaian IKU 

Kemenkeu-Two Kanwil atau Kemenkeu- 

Three KPPN sesuai sumber data dan 

formula yang tercantum pada manual IKU 

Kompilasi laporan capaian IKU Kemenkeu 

Three-Four-Five pada Kanwil dan 

Kemenkeu-Four-Five pada KPPN 

Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi 

e-performance 

Memonitor pelaksanaan upload dokumen 

pengelolaan kinerja pada aplikasi fitur 

perekaman dokumen pengelolaan kinerja 

Memastikan validitas perhitungan NKP 

berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) 

Memonitor pelaksanaan unduh dan install 

aplikasi buku saku pengelolaan kinerja 

berbasis android oleh seluruh pegawai 

Jan, Apr, Jul, Okt 

Jan, Apr, Jul, Okt 

Triwulanan 

Mar-Des 

1. Surat Dan Laporan 

Capaian Kinerja 

1. Data Pendukung 

Capaian IKU Yang Valid 

1. Dokumentasi 

Laporan Capaian IKU 

2. Dokumentasi 

Perhitungan CKP 

1. ND Instruksi Input 

Kontrak Dan Capaian 



3. Brosur/Leaflet 

Jadwal Input 

4. Surat Laporan 

Monitoring Input 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1,2 1,2 1,2 1,2 

1,2,3, 4 

Semesteran 1. Rekapitulasi Upload 1 1 

Agustus tahun 

berjalan dan 

Februari tahun 

berikutnya 

Semester I 

1.Rekapitulasi upload 

dokumen pengelolaan 

kinerja pada aplikasi 

fitur perekaman 

dokumen pengelolaan 

kinerja 

1. Laporan Progress 

Unduh 

1 

1 

27

5.1.1 KPPN Lhokseumawe menyampaikan laporan capaian kinerja secara rutin ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh untuk 

triwulan IV 2017 dengan S-86/ WPB.0/KP.089/2018 pada bulan januari, triwulan I 2018 dengan S-424/WPB.01/KP.02/2018, pada 

bulan April, untuk triwulan II 2018 dengan S-859/ WPB.0/KP.02/2018. pada bulan Juli, dan untuk triwulan III 2017 dengan S- 

1212/WPB.01/KP.02/2018 pada bulan Oktober. 

5.1.2 Validasi pada setiap data dukung dan perhitungan capaian IKU dilakukan pada pembahasan bersama saat Dialog Kinerja 

Triwulanan. Dan dilaporkan bersama dengan laporan capaian kinerja 

5.1.3 Dokumentasi Laporan capaian IKU dan perhitungan CKP juga dilakukan setiap triwulan bersamaan dengan pembahasan 

bersama 

5.1.4 Melalui ND-13/WPB.01/KP.02/2018 diberikan instruksi input kontrak dan capaian pada aplikasi e-performance. Sebelumnya 

diadakan sosialisasi penggunaan aplikasi e-performance pada 27 Maret 2018 melalui ND-09/WPB.01/KP.0201/2018. Sosialisasi 

jadwal juga ditempel menggunakan selebaran pada papan pengumuman KPPN. Setelah itu dilakukan monitoring input 

triwulanan yang disampaikan dengan S-373, S-839, S-980 dan S-1210. 

5.1.5 Upload dokumen pengelolaan kinerja pada aplikasi fitur perekaman dokumen pengelolaan kinerja juga dilakukan setiap semester 

5.1.6 Validitas Perhitungan NKP tertuang dalam surat keputusan nomor KEP-21/WPB.01/KP.02/2018 tentang Penetapan Hasil Penilaian 

Kinerja Pegawai Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja. 

5.1.7 Untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan akses informasi, para pegawai diinstruksikan untuk menginstal aplikasi buku 

saku pengelolaan kinerja. Laporan progress unduh disampaikan melalui S-485/WPB.01/KP.02/2018. 

2. P E R E N C A N A A N D A N P E N G A N G G A R A N K E G I A T A N S E L A R A S D E N G A N D A N M E N D U K U N G P E N C A P A I A N I K U 



5.2.1 

Menyusun anggaran yang disesuaikan 

dengan IKU unit 

Jan-Apr 

1. usulan RKAKL, 

POK 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

5.2.1 KPPN Lhokseumawe menyusun anggaran disesuaikan dengan IKU unit. Disampaikan pula usulan RKAKL dan POK. 

3. P E N G E M B A N G A N S I S T E M S D M / T I U N T U K M E N D U K U N G P E N C A P A I A N S T R A T E G I 



5.3.1 

Mengelola SDM dan IT untuk mendukung 

strategi organisasi 

Jan-Des 

1. usulan peserta diklat IT 

2. peta sebaran pegawai 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1,2 

28

5.3.1 Untuk mengelola SDM dan IT dengan baik KPPN Lhokseumawe mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat infrastuktur pad 

bulan Maret 2018. Selain itu disampaikan data pemenuhan sumber daya KPPN Lhokseumawe ke Kanwil DJPb Aceh melalui S- 

1186/WPB/01/KP.02/2018 pada tanggal 18 September 2018 sebagai bahan evaluasi peta sebaran pegawai. 

4. P E N Y E L A R A S A N P E N G E L O L A A N K I N E R J A D E N G A N P E N G E L O L A A N R I S I K O 



5.4.1 

Menyusun profil risiko berdasarkan 

sasaran strategis unit kerja 

Semesteran 

1. profil risiko 

2. laporan pemantauan 

triwulanan & tahunan 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1,2 1,2 

5.4.1 KPPN Lhokseumawe melakukan penyelarasan profil risiko dan pengelolaan kinerja serta melakukan laporan pemantauan triwulan 

melalui S-265, S-817, dan S-876, S-1513 dan S-6 yang disampaikan secara tepat waktu 

5. P E L A K S A N A A N K E G I A T A N D I L A P O R K A N S E C A R A R U T I N 



5.5.1 

Menyusun laporan progress pelaksanaan 

kegiatan yang telah tercantum dalam kalender 

kegiatan secara rutin dengan merinci tahapan 

kegiatan yang telah dilaksanakan. 

triwulanan 

1. dokumen 

laporan 

pelaksanaan 

kegiatan 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 

5.5.1 Laporan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam kalender kegiatan dibuat setiap triwulan 

29

6. L A P O R A N T I N D A K L A N J U T H A S I L M O N I T O R I N G T E L A H D I S U S U N 



5.6.1 

Menyusun matriks tindak lanjut hasil 

monitoring/rapat/ dialog kinerja organisasi yang 

dilengkapi dengan target periode pelaksanaan, 

unit penanggung jawab, dan status 

pelaksanaannya. 

triwulanan 

1. Matrik Tindak 

Lanjut hasil 

Monitoring 

/rapat/dko 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 

5.7.1 Setiap DKO/rapat/GKM ataupun pertemuan lainnya KPPN Lhokseumawe berusaha melakukan monitoring tindak lanjut. 

1. PENGELOLA KINERJA KPPN MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN EVALUASI TERKAIT KEPEMIMPINAN DI MASING-MASING UNIT. 



5.7.1 

Menyebarkan kuesioner terkait kepemimpinan 

berdasarkan pelaksanaan peningkatan kualitas 

pengelolaan kinerja kepada para pejabat dan 

para pengelola kinerja (termasuk LO pengelola 

kinerja) 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

triwulanan 1. Hasil Kuesiner 1 1 1 1 

5.7.1 Kuesioner sudah dibagikan dan diisi oleh Kepala Seksi/Kasubbag Umum serta para pengelola kinerja termasuk LO Pengelola kinerja 

di masing-masing seksi. 

30

III. URAIAN INDIKATOR KIN ERJA UTAMA (IKU) DAN INISIATIF STRATEGIS (IS) TAHUN 2018 

A. UR AI AN I KU KE MENK EU - THREE T AHUN 201 8 

No Uraian IKU Deskripsi 

1 Persentase kinerja 

pelaksanaan 

anggaran K/L 

2 Nilai LK Kuasa BUN 

KPPN yang 

berkualitas 

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L, 

diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis 

perubahan perilaku dan pola pikir satker/K/L dalam pelaksanaan anggaran. 

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran tingkat KPPN mengukur kualitas kinerja pelaksanaan 

anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek kualitas kinerja antara lain sebagai berikut 

: 

a. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran. 

b. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan. 

aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan diukur melalui tingkat penyerapan anggaran DIPA K/L, dan 

aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan diukur melalui jumlah penerbitan SPM satker yang benar (tidak 

dikembalikan oleh KPPN) dan ketepatan waktu pertanggungjawaban Uang Persediaan. 

Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-262/PMK.05/2014 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah 

melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, 

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya. 

Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan 

tahunan) disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. 

Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria 

Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan 

penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud. 

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut : 

Level 4 = 95-100 (Sangat Baik) 

Level 3 = 80-94 (Baik) 

Level 2 = 65-79 (Cukup) 

Level 1 = 0-64 (Kurang) 

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat 

historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2017, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN 

KPPN tahun 2016. 

34

3 Indeks kepuasan 

satker terhadap 

layanan KPPN 

4 Persentase 

rekonsiliasi tingkat 

UAKPA secara 

tepat waktu dan 

andal 

5 Indeks kepatuhan 

satker terhadap 

pengelolaan 

rekening 

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh 

produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses 

Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi 

realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana. 

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling 

kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN. 

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut : 

5 = Sangat Puas 

4 = Puas 

3 = Cukup Puas 

2 = Kurang Puas 

1 = Tidak Puas 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi 

dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan 

UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan. 

Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Rekon. 

Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi 

laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan 

keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan 

keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan 

(bobot 50%). 

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke 

aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. 

Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen 

belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir 

diterbitkan. 


historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2016 merupakan data pelaksanaan 

rekonsiliasi triwulan IV 2016, Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2016 merupakan rata-rata data 

pelaksanaan rekonsiliasi triwulan I tahun 2017 . dst 

Rekening pemerintah adalah rekening milik K/L/satuan kerja yang dibuka pada bank umum/kantor pos 

dalam rangka pengelolaan keuangan K/L/satuan kerja. 

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja, pengelolaan rekening milik K/L/Satuan kerja terdiri dari: 

35

pemerintah 

6 Persentase SPM 

Satker yang 

diproses menjadi 

SP2D 

7 Persentase akurasi 

rencana penarikan 

dana satker 

8 Persentase akurasi 

penyaluran dana 

SP2D 

1. Pembukaan rekening pada bank umum/Kantor pos 

2. Pengoperasian rekening 

3. Penutupan rekening 

4. Pengendalian rekening 

Sehubungan kewenangan pengelolaan rekening tersebut, K/L/satuan kerja berkewajiban kepada 

Kuasa BUN Pusat/Daerah (KPPN) sebagai berikut: 

1. Mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan, rekening pengeluaran 

dan/atau rekening lainnya 

2. Menyampaikan laporan pembukaan rekening 

3. Melaporkan seluruh saldo rekening setiap bulan 

4. Menyampaikan laporan penutupan rekening 

Sebagai Kuasa BUN Daerah, KPPN berwenang melakukan pengendalian atas pengelolaan seluruh 

rekening milik K/L/Satuan Kerja di lingkungan wilayah kerjanya. 

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat 

substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan 

menjadi SP2D. 

SPM satker yang diproses menjadi SP2D diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang 

diterima oleh Middle Office Seksi Pencairan Dana (total SP2D yang diterbitkan ditambah SPM yang 

ditolak secara substantif) sampai dengan penerbitan SP2D oleh Seksi Bank. 

KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD 

harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya kepada Kepala 

KPPN. 

Rencana penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana 

dengan realisasinya maksimal 15%. 

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal 

(100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu. 

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD 

satker. 

Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak 

di-retur oleh Bank/Pos Operasional. 

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari 

Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau 

nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos penerima atau rekening 

penerima tidak aktif. 

36

9 Indeks Efektivitas 

Edukasi dan 

Komunikasi 

10 Persentase 

penyampaian LPJ 

Bendahara mitra 

kerja KPPN secara 

andal dan tepat 

waktu 

11 Persentase 

exception report 

laporan Keuangan 

Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang 

tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan 

oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur) 

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap 

segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok 

ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang 

diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan 

pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN. 

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada 

satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialiasi, maka total nilai 

efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% 

sedangkan hasil kuesioner 40%. 

LPJ Bendahara adalah Laporan yang disusun oleh Bendahara melalui Modul SILABI atas uang yang 

dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. 

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis Penatausahaan,pembukuan 

dan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/ Satker, LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN 

selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir. 

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa 

BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan. 

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang 

bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2017 merupakan rata-rata data 

penyampaian LPJ Bendahara bulan Desember 2016, bulan Januari dan Februari tahun 2017. 

Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2017 merupakan rata-rata data penyampaian LPJ Bendahara bulan 

Maret, April dan Mei tahun 2017. dst. 

Dalam rangka peningkatan kualitas LK UAKBUN D pada Kanwil dan KPPN, perlu adanya langkahlangkah 

untuk meningkatkan kualitas data dalam LK UAKBUN. Salah satu parameter yang digunakan 

adalah data exception report. 

Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-5617/PB/2015 tanggal 2 Juli 2015 hal Jadwal 

Periode Buka Tutup (Open Close Period) SPAN dan nomor S 8848/PB/2015 hal Batas Waktu dan Sanksi 

atas Penyelesaian Exception Report, dijelaskan bahwa proses open/close period pada SPAN sering 

terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal karena adanya exeption report pada modul PM, GR, dan 

CM. Untuk itu, KPPN harus memastikan agar tidak ada transaksi yang muncul pada exeption report 

masing-masing KPPN sebelum masa penutupan, yaitu tanggal 13 bulan berikutnya, dengan toleransi 

untuk adanya exeption report adalah 3%. 

37

12 Nilai rata – rata 

hard competency 

pegawai 

13 Nilai hasil evaluasi 

penerapan 

pemantauan 

pengendalian 

intern 

14 Nilai kualitas 

pengelolaan kinerja 

berbasis Strategy 

Focused 

Adapun yang dinilai sebagai capaian IKU Persentase exeption report Laporan Keuangan adalah: 

1. Exception Report pada modul Payment Management (PM) saja 

2. Capaian bersifat historical report, artinya capaian IKU triwulan I tahun 2017 merupakan data 

exception report bulan Desember tahun 2016, Januari dan Februari 2017, dst 

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi 

yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency 

pegawai. 

Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk 

diselesaikan. 

Untuk Kemenkeu-Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai 

oleh seluruh pegawai KPPN. 

Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial 

kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. 

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena 

alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing 

unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available). 

Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 

(nol). 

Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan. 

Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal 

(UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. 

Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN (UKI-P), 

yang melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada UKI Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (UKI- 

W). 

Untuk memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern oleh KPPN, UKI- 

W melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian intern yang telah dilaporkan oleh 

UKI-P, dengan menggunakan parameter berikut: ketepatan waktu (20%), ketepatan format laporan 

(10%), kualitas isi laporan (40%), tingkat kepatuhan (30%), tindak lanjut hasil pemantauan (20%). 

Hasil evaluasi tersebut oleh UKI-W disampaikan kepada UKI-EI dengan tembusan UKI-P disertai dengan 

rekomendasi perbaikan (apabila diperlukan). 

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan 

pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks 

langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. 

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit 

38

Organization 

15 Persentase 

pemenuhan BMN 

sesuai standar 

kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan 

prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). 

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di 

lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian 

terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. 

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: 

a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai 

dengan triwulan III 2017 (60%). 

b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2016 (40%). 

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016 tentang 

Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, standarisasi peralatan 

dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri dari standar jumlah dan spesifikasi, khususnya untuk 

peralatan dan mesin strategis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. 

Jenis BMN peralatan dan mesin pada KPPN sebagai acuan standardisasi adalah sebanyak 12 (dua 

belas), yaitu (1) PC, (2) Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer 

Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi, (12) Mesin antrian Satker 

Sedangkan, spesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN mengacu pada Surat Edaran 

Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016. 

Dalam rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendahaan, Setditjen Perbendaharaan 

meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan mesin pada masing-masing unit 

secara periodik. 

Atas penyampain data BMN peralatan dan mesin dimaksud, Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian 

Umum melakukan evaluasi atas pemenuhan standar BMN dengan menggunakan formula sebagai 

berikut: 

Hasil evaluasi dimaksud disampaikan oleh Setditjen Perbendaharaan sebagai dasar pengukuran 

capaian IKU Kanwil dan KPPN. 

16 Persentase kualitas 

pelaksanaan 

anggaran KPPN 

Implementasi pelaksanaan anggaran diukur atas tiga komponen, yaitu: 

a. penyerapan anggaran; Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan 

Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah 

ditetapkan dalam DIPA KPPN. Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah 

tercapai. 

39

. Efisiensi : komponen ini mengukur perbandingan antara hasil lebih atau sisa dana kontrak dengan 

pagu kontrak. 

c. pencapaian output: Komponen ini mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan rencana 

keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator. 

Data realisasi anggaran diperoleh dari dokumen SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. 

Data efisiensi diperoleh dari sisa pagu kontrak dalam DIPA dikurangi nilai kontrak. 

Data realisasi volume keluaran diperoleh berdasarkan bukti serah terima barang/jasa. 

Pengukuran pencapaian output belanja berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE- 

32/MK.1/2015 tentang Tata Cara Pengukuran IKU Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output 

Belanja di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

Capaian IKU ini diatur sebagai berikut : 

1. Batasan persentase dari unsur IKU ini adalah : 

a. Persentase penyerapan anggaran setinggi-tingginya 100% 

b. Persentase efisiensi setinggi-tingginya 100% 

c. Persentase pencapaian keluaran setinggi-tingginya 120% 

2. Batasan realisasi IKU ini adalah setinggi-tingginya 110,64% 

Sebagaimana surat Kepala Biro Cankeu Setjen Kemenkeu nomor S-30/SJ.1/2017 hal Tanggapan atas 

Permohonan Peninjauan Kembali Formula Perhitungan Capaian IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan 

Anggaran", bahwa pagu self-blocking tidak diperhitungkan sebagai total pembanding dalam 

perhitungan penyerapan anggaran. 

B. UR AI AN I KU KE MENK EU - FOUR T AHUN 201 8 

B.1. SUBBAGIAN UMUM 


1 Indeks kepuasan satker terhadap 

layanan KPPN 

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN pada Subbagian Umum adalah rata-rata tingkat 

kepuasan satker terhadap layanan dari KPPN, khusus yang terkait dukungan sarana prasarana 

KPPN. 


kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV 

KPPN. 


40

2 Nilai rata –rata hard 

competency pegawai 

3 Persentase Usul Kenaikan 

Pangkat/KGB/Pensiun pegawai 

yang diselesaikan secara tepat 

waktu 

4 Frekuensi penyelenggaraan 

performance dialogue 


4 = Puas 




IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan 

fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard 

competency pegawai. 


diselesaikan. 

Untuk Kemenkeu-Four Subbagian Umum, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil 

tes yang dicapai oleh seluruh pegawai di Subbagian Umum. 



Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan 

karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II 

masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available). 

Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 

0 (nol). 


Persentase usulan UKP/KGB/Pensiun pegawai yang diselesaikan tepat waktu mengukur proses 

penyelesaian administrasi berkas -berkas kepegawaian, berupa UKP/KGB/Pensiun para pegawai 

lingkup masing - masing unit kerja sesuai dengan norma waktu yang telah ditentukan. 

Berkas - berkas kepegawaian dimaksud diusulkan oleh Pengelola Kepegawaian kepada pihak 

terkait untuk mendapat penyelesaian. 

Definisi penyelesaian secara tepat waktu adalah sebagai berikut : 

- untuk Kenaikan Gaji Berkala adalah sampai dengan diterbitkan KGB, yaitu 3 bulan sebelum 

bulan pembayaran 

- untuk UKP, yaitu sampai dengan pengusulan kepada pihak terkait paling lambat bulan Januari 

untuk periode UKP April dan Juli untuk periode UKP Oktober 

- untuk Pensiun Pegawai, yaitu sampai dengan pengusulan kepada pihak terkait paling lambat 6 

bulan sebelum batas waktu usia pensiun 

Performance dialogue adalah Dialog Kinerja Organisasi (DKO) antara pemilik peta strategi dan 

bawahanya dalam rangka monitoring evaluasi capaian IKU secara berkala, membahas isu 

41

Kemenkeu-Three KPPN 

5 Nilai kualitas pengelolaan kinerja 

berbasis Strategy Focused 

Organization 

6 Persentase pemenuhan BMN 

sesuai standar 

strategis organisasi serta action plan yang akan dilaksanakan. 

Dialog Kinerja Organisasi berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah 

kegiatan akan ditingkatkan, diperbaiki, dimodifikasi, atau dihentikan. 

Sesuai dengan KMK 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian 

Keuangan, Dialog Kinerja Organisasi dilaksanakan secara bulanan dengan peserta rapat adalah 

Pimpinan Unit Eselon III dan Pejabat eselon IV di unit kerja masing-masing. 

Namun demikian, sebagai media komunikasi pimpinan, Dialog Kinerja Organisasi tidak terbatas 

hanya membahas capaian IKU, tapi juga membahas kinerja secara keseluruhan atau isu-isu 

strategis, serta action plan dalam rangka mencapai target IKU yang belum optimal di tahun 

berjalan. 

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi pencapaian IKU dibuktikan dengan nota dinas/surat 

undangan rapat, daftar hadir dan notulensi. 

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan 

pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan 

matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. 

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi 

unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif 

berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). 

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di 

lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian 

terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. 

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: 

a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode 

sampai dengan triwulan III 2017 (60%). 

b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2016 (40%). 

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016 tentang 

Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, standarisasi 

peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri dari standar jumlah dan spesifikasi, 

khususnya untuk peralatan dan mesin strategis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. 

Jenis BMN peralatan dan mesin pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai acuan standardisasi 

adalah sebanyak 11 (sebelas), yaitu (1) PC, (2) Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, 

(5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi. 

Jenis BMN peralatan dan mesin pada KPPN sebagai acuan standardisasi adalah sebanyak 12 

(dua belas), yaitu (1) PC, (2) Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, 

42

(7) Komputer Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi (12) Mesin Antrian. 

Sedangkan, sfesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN mengacu pada Surat 

Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016. 

Dalam rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendahaan, Setditjen 

Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan mesin 

pada masing-masing unit secara periodik. 

Atas penyampain data BMN peralatan dan mesin dimaksud, Setditjen Perbendaharaan c.q. 

Bagian Umum melakukan evaluasi atas pemenuhan standar BMN dengan menggunakan formula 

sebagai berikut: 

7 Persentase kualitas pelaksanaan 

anggaran KPPN 

Hasil evaluasi dimaksud disampaikan oleh Setditjen Perbendaharaan sebagai dasar pengukuran 

capaian IKU Kanwil dan KPPN. 

Implementasi pelaksanaan anggaran diukur atas tiga komponen, yaitu: 

a. penyerapan anggaran; Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang 

dan 

Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang 

telah 

ditetapkan dalam DIPA KPPN. Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif 

mudah 

tercapai. 

b. Efisiensi : komponen ini mengukur perbandingan antara hasil lebih atau sisa dana kontrak 

dengan 

pagu kontrak. 

c. pencapaian output: Komponen ini mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan 

rencana 

keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator. 

Data realisasi anggaran diperoleh dari dokumen SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. 

Data efisiensi diperoleh dari sisa pagu kontrak dalam DIPA dikurangi nilai kontrak 

Data realisasi volume keluaran diperoleh berdasarkan bukti serah terima barang/jasa. 

Pengukuran pencapaian output belanja berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan 

Nomor SE-32/MK.1/2015 tentang Tata Cara Pengukuran IKU Penyerapan Anggaran dan 

43

8 Persentase penerbitan SPM 

secara akurat 

B.2. PENCAIRAN DANA 

Pencapaian Output Belanja di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

Capaian IKU ini diatur sebagai berikut : 

1. Batasan persentase dari unsur IKU ini adalah : 

a. Persentase penyerapan anggaran setinggi-tingginya 100% 

b. Persentase efisiensi setinggi-tingginya 100% 

c. Persentase pencapaian keluaran setinggi-tingginya 120% 

2. Batasan realisasi IKU ini adalah setinggi-tingginya 110,64% 

Sebagaimana surat Kepala Biro Cankeu Setjen Kemenkeu nomor S-30/SJ.1/2017 hal Tanggapan 

atas Permohonan Peninjauan Kembali Formula Perhitungan Capaian IKU "Persentase Kualitas 

Pelaksanaan Anggaran", bahwa pagu self-blocking tidak diperhitungkan sebagai total 

pembanding dalam perhitungan penyerapan anggaran. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara 

Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, Pejabat Penandatangan SPM melakukan 

pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya. Dalam hal SPP beserta 

dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan, Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM. 

Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM adalah sebagai berikut: 

- Untuk SPP UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 hari kerja; 

- Untuk SPP GUP diselesaikan paling lambat 4 hari kerja; 

- Untuk SPP LS diselesaikan paling lambat 5 hari kerja. 

SPM yang diterbitkan secara akurat diukur dari tingkat pengembalian SPM oleh Seksi Pencairan 

Dana KPPN. 


1 Persentase kinerja pelaksanaan 

anggaran K/L 

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran 

K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis 



anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh variabel-variabel antara lain sebagai 

berikut : 



Indikator efektivitas pelaksanaan kegiatan diukur melalui tingkat penyerapan anggaran DIPA K/L, 

dan indikator efisiensi pelaksanaan kegiatan diukur melalui jumlah penerbitan SPM satker yang 

44


layanan Seksi Pencairan Dana 

3 Persentase SPM Satker yang 

diproses menjadi SPPT 

4 Persentase akurasi rencana 

penarikan dana satker 

5 Persentase akurasi penyaluran 

dana SP2D 

benar (tidak dikembalikan oleh KPPN) dan ketepatan waktu pertanggungjawaban Uang 

Persediaan. 

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Seksi Pencairan Dana adalah tingkat kepuasan satker 

terhadap produk layanan yang diberikan oleh Seksi Pencairan Dana, yaitu Pencairan Dana. 


kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Seksi Pencairan Dana. 

Indeks Pengukuran kepuasan satker menggunakan skala 1-5 sebagai berikut : 


4 = Puas 




SPM Satker yang diproses menjadi SPPT merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat 

substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk 

diterbitkan menjadi SP2D. 

SPM satker yang diproses menjadi SPPT diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang 

diterima oleh Middle Office Seksi Pencairan Dana (total SPPT yang diterbitkan ditambah SPM yang 

ditolak secara substantif). 

KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, 

RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya kepada 

Kepala KPPN. 

Rencana penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan 

dana dengan realisasinya maksimal 15%. 

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi 

maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu. 

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi 

RPD satker. 

Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang 

tidak di-retur oleh Bank/Pos Operasional. 

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana 

APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama, alamat, nomor 

rekening, dan/atau nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos 

penerima atau rekening penerima tidak aktif. 

Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D 

45

6 Persentase akurasi belanja 

negara 



yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang 

diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur). 

Akurasi belanja negara adalah ketepatan pembebanan belanja negara sesuai Bagan Akun 

Standar (BAS), kebenaran penggunaan kodefikasi pada SP2D yang diterbitkan, kebenaran secara 

substantif dan formatif. Akurasi belanja negara diukur berdasarkan jumlah nota dinas perbaikan 

hasil verifikasi SPM/SP2D beserta lampirannya oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Seksi Pencairan Dana 

terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai 

pemetaan hard competency pegawai. 


diselesaikan. 

Untuk Kemenkeu-Four Seksi Pencairan Dana, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata 

hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai Seksi Pencairan Dana. 







0 (nol). 


B.3. BANK 


1 Indeks Kepuasan Satker terhadap 

Layanan Seksi Bank 

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Seksi Bank adalah rata-rata tingkat kepuasan satker 

terhadap seluruh produk layanan Seksi Bank yang mereka gunakan dan manfaatkan, yaitu 

layanan konfirmasi surat setoran. 


kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Seksi Bank. 

Indeks Kepuasan satker diukur dengan skala 1-5 sebagai berikut : 


4 = Puas 



46

2 Indeks kepatuhan satker 

terhadap pengelolaan rekening 

pemerintah 

3 Persentase SPPT Satker yang 

diproses menjadi SP2D 

4 Persentase retur SP2D yang 

diselesaikan secara benar dan 

tepat waktu 


Rekening pemerintah adalah rekening milik K/L/satuan kerja yang dibuka pada bank 

umum/kantor pos dalam rangka pengelolaan keuangan K/L/satuan kerja. 

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening 

Milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja, pengelolaan rekening milik K/L/Satuan kerja terdiri dari: 

1. Pembukaan rekening pada bank umum/Kantor pos 

2. Pengoperasian rekening 

3. Penutupan rekening 

4. Pengendalian rekening 

Sehubungan kewenangan pengelolaan rekening tersebut, K/L/satuan kerja berkewajiban kepada 

Kuasa BUN Pusat/Daerah (KPPN) sebagai berikut: 

1. Mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan, rekening 

pengeluaran dan/atau rekening lainnya 

2. Menyampaikan laporan pembukaan rekening 

3. Melaporkan seluruh saldo rekening setiap bulan 

4. Menyampaikan laporan penutupan rekening 

Sebagai Kuasa BUN Daerah, KPPN berwenang melakukan pengendalian atas pengelolaan seluruh 

rekening milik K/L/Satuan Kerja di lingkungan wilayah kerjanya. 

Surat Persetujan Pembayaran Tagihan (SPPT) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Seksi 

Pencairan Dana sebagai persetujuan tagihan sebelum dilakukan proses pembayaran oleh Seksi 

Bank. 

Setelah menerima SPPT dari Seksi Pencairan Dana, petugas seksi Bank mencetak daftar tagihan 

disetujui serta menyusun permintaan Proses Pembayaran Tagihan (Payment Process Request/PPR). 

Jika berdasarkan review terhadap SPPT, tagihan disetujui untuk dilakukan proses pembayaran, 

Seksi Bank melakukan pencetakan SP2D per Satker. 

SPPT diproses menjadi SP2D adalah jumlah SPPT yang diterima secara benar dari Seksi Pencairan 

Dana dibandingkan dengan jumlah SP2D yang diterbitkan. 

SPPT dinyatakan benar apabila telah memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D. 

SPPT yang dikembalikan karena kesalahan validasi Seksi Pencairan Dana tidak dimasukkan dalam 

perhitungan SPPT yang diterima. 

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan/transfer APBN dari Bank/Pos 

penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau 

bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos penerima. 

Tepat waktu adalah retur SP2D diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan 

47



yaitu 1 (satu) hari di RPK BUNPSPAN, 2 (dua) hari di KPPN untuk menyusun surat pemberitahuan 

retur kepada satker, 7 (tujuh) hari di satker sejak diterimanya surat pemberitahuan retur. 

Penyelesaian retur didefinisikan benar jika dana retur disalurkan sesuai dengan nama dan 

rekening para penerima. 

Penyelesaian retur diukur berdasarkan jumlah rekening/penerima yang diretur oleh Bank 

Operasional, bukan berdasarkan jumlah SP2D yang diretur. 

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Seksi Bank terhadap tugas 

dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard 



diselesaikan. 

Untuk Kemenkeu-Four Seksi Bank, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang 

dicapai oleh seluruh pegawai Seksi Bank. 







0 (nol). 


B.4. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI 


1 Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang 

berkualitas 

Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK- 

262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN 

selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN berupa 

Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya. 

Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran 

dan tahunan) disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan (Dit. APK) Ditjen Perbendaharaan. 

Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria 

Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan 

penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud. 

48


layanan Seksi Verifikasi dan 

Akuntansi 

3 Persentase rekonsiliasi tingkat 

UAKPA secara tepat waktu dan 

andal 

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut : 

Level 4 = 95-100 (Sangat Baik) 

Level 3 = 80-94 (Baik) 

Level 2 = 65-79 (Cukup) 

Level 1 = 0-64 (Kurang) 


historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2016, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa 

BUN KPPN tahun 2015. 

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Seksi Verifikasi dan Akuntansi adalah tingkat kepuasan 

satker terhadap produk layanan perbendaharaan dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang mereka 

gunakan dan manfaatkan, yaitu layanan penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran. 


kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Seksi Vera KPPN. 



4 = Puas 




Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman 

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan 

rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan. 

Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Rekon. 

Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi 

laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi 

laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan 

rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan 

rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%). 

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload 

data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. 

Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki 

suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang 

paling akhir diterbitkan. 


49

4 Persentase tindak lanjut hasil 

validasi dan verifikasi data SP2D 

5 Persentase penyampaian LPJ 

Bendahara mitra kerja KPPN 

secara andal dan tepat waktu 

6 Persentase exeption report 

laporan Keuangan 

historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2016 merupakan data 

pelaksanaan rekonsiliasi triwulan IV 2016, Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2016 merupakan ratarata 

data pelaksanaan rekonsiliasi triwulan I tahun 2017 . dst 

Dalam rangka menjaga akurasi dan konsistensi data, Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan 

validasi dan verifikasi SPM/SP2D beserta dokumen pendukung lainnya. 

Tindaklanjut dari hasil verifikasi dan validasi SPM/SP2D adalah merangkum hasil temuan tersebut 

dalam suatu daftar. Daftar rangkuman hasil verifikasi dan validasi menjadi dasar penerbitan Nota 

Dinas Perbaikan untuk disampaikan kepada seksi terkait. Dengan adanya Nota Dinas Perbaikan, 

diharapkan temuan hasil verifikasi dan validasi SPM/SP2D dapat segera ditindaklanjuti unit terkait . 

LPJ Bendahara adalah Laporan yang disusun oleh Bendahara melalui Modul SILABI pada Aplikasi 

SAS atas uang yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang 

negara. 

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis 

Penatausahaan,pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/ Satker, LPJ 

Bendahara disampaikan kepada KPPN selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan 

yang bersangkutan berakhir. 

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh 

Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan. 

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang 

bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2017 merupakan rata-rata 

data penyampaian LPJ bulan Desember 2016, bulan Januari dan Februari tahun 2017. Sedangkan 

realisasi IKU triwulan II 2017 merupakan rata-rata data penyampaian LPJ bulan Maret, April dan 

Mei tahun 2017. dst. 

Dalam rangka peningkatan kualitas LK UAKBUN D pada Kanwil dan KPPN, perlu adanya langkahlangkah 

untuk meningkatkan kualitas data dalam LK UAKBUN. Salah satu parameter yang 

digunakan adalah data exeption report. 

Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-5617/PB/2015 tanggal 2 Juli 2015 hal 

Jadwal Periode Buka Tutup (Open Close Period) SPAN dan nomor S 8848/PB/2015 hal Batas Waktu 

dan Sanksi atas Penyelesaian Exeption Report, dijelaskan bahwa proses open/close period pada 

SPAN sering terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal karena adanya exeption report pada 

modul PM, GR, dan CM. Untuk itu, KPPN harus memastikan agar tidak ada transaksi yang muncul 

pada exeption report masing-masing KPPN sebelum masa penutupan, yaitu tanggal 13 bulan 

berikutnya, dengan toleransi untuk adanya exeption report adalah 3%. 

Adapun yang dinilai sebagai capaian IKU Persentase exeption report Laporan Keuangan adalah: 

50


competency pegawai Seksi 

Verifikasi dan Akuntansi 

1. Exeption Report pada modul Payment Management (PM) 

2. Capaian bersifat historical report, artinya capaian IKU triwulan I tahun 2017 merupakan data 

exeption report triwulan IV tahun 2016 (bulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2016), 

dst 

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Seksi Verak terhadap tugas 




diselesaikan. 

Untuk Kemenkeu-Four Seksi Verifikasi dan Akuntansi, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan ratarata 

hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai Seksi Verak. 







0 (nol). 


B.5. MANAJEMEN SATKER DAN KEPATUHAN INTERNAL 


1 Persentase kinerja pelaksanaan 

anggaran K/L 

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran 

K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis 



anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh variabel-variabel antara lain sebagai 

berikut : 



Indikator efektivitas pelaksanaan kegiatan diukur melalui tingkat penyerapan anggaran DIPA K/L, 

dan indikator efisiensi pelaksanaan kegiatan diukur melalui jumlah penerbitan SPM satker yang 

benar (tidak dikembalikan oleh KPPN) dan ketepatan waktu pertanggungjawaban Uang 

Persediaan. 

51

2 Indeks Kepuasan Satker terhadap 

Layanan Seksi MSKI 

3 Persentase akurasi penyaluran 

dana SP2D 

4 Persentase akurasi perencanaan 

penarikan dana satker 

5 Indeks Efektivitas Edukasi dan 

Komunikasi 

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Seksi Manajemen satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) 

adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan Seksi MSKI yang 

mereka gunakan dan manfaatkan, yaitu layanan bimbingan dan konsultasi. 


kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Seksi MSKI. 



4 = Puas 




Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang 

tidak di-retur oleh Bank/Pos Operasional. 

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana 

APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama, alamat, nomor 

rekening, dan/atau nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos 

penerima atau rekening penerima tidak aktif. 

Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D 

yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang 

diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur) 

Teknisnya, KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan 

bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya 

kepada Kepala KPPN. 

Rencana penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan 

dana dengan realisasinya maksimal 15%. 

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi 

maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu. 

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi 

RPD satker. 

Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi merupakan pemahaman stakeholder dan tingkat daya 

tangkap peserta terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau 

yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan 

pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang 

lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN. 

52

6 Indeks Pemberdayaan Treasury 

Management Representative 

(TMR) 


competency pegawai Seksi MSKI 

Untuk bimtek diukur dengan post test, sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika 

pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialiasi, 

maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: 

hasil post test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%. 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pembinaan dan bimbingan teknis pada instansi 

vertikal, telah dibentuk Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management 

Representative). 

Treasury Management Representative (TMR) adalah pelaksana pada KPPN yang memiliki sertifikat 

pendidikan dan pelatihan TMR. 

Sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Perendaharaan Nomor PER-38/PB/2016 tentang 

Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management Representative), bahwa setiap TMR 

diwajibkan menyusun laporan dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala KPPN melalui Seksi 

MSKI 

Indeks Pemberdayaan Treasury Management Representative (TMR) diukur berdasarkan 

penyampaian laporan TMR oleh Seksi MSKI kepada Kanwil Ditjen perbendaharaan c.q Kepala 

Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 

Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan TMR adalah sebagai berikut: 

4 = ≥ 3 hari lebih awal 

3,5 = 1 s.d. 3 hari lebih awal 

3 = tepat waktu 

2 = 1 hari s.d. 1 minggu melebihi batas waktu 

1 = lebih dari 1 minggu melebihi batas waktu 

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Seksi MSKI terhadap tugas 




diselesaikan. 

Untuk Kemenkeu-Four Seksi MSKI, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang 

dicapai oleh seluruh pegawai Seksi MSKI. 






53

8 Nilai hasil evaluasi penerapan 

pemantauan pengendalian 

intern 

9 Indeks penyusunan rekomendasi 

hasil pelaksanaan tugas 

kepatuhan internal 


0 (nol). 


Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan 

Internal (UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. 

Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN 

(UKI-P), yang melaporkan hasil pemantauan tersebut secara bulanan kepada UKI Kantor Wilayah 

Ditjen Perbendaharaan (UKI-W). 

Untuk memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern oleh KPPN, 

UKI-W melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian intern yang telah 

dilaporkan oleh UKI-P, dengan menggunakan parameter berikut: ketepatan waktu (20%), 

ketepatan format laporan (10%), kualitas isi laporan (40%), tingkat kepatuhan (30%), tindak lanjut 

hasil pemantauan (20%). 

Hasil evaluasi tersebut oleh UKI-W disampaikan kepada UKI-EI dengan tembusan UKI-P disertai 

dengan rekomendasi perbaikan (apabila diperlukan). 

Rekomendasi hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal merupakan salah satu output dari 

kegiatan manajemen risiko, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, 

pemantauan penerapan kode etik dan disiplin pegawai, serta pengelolaan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

Rekomendasi dimaksud berupa masukan terkait perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan proses 

bisnis dari Unit Kepatuhan Internal tingkat KPPN (UKI-P) kepada pimpinan unit kerja dan unit teknis 

berdasarkan hasil temuan, kendala atau hal-hal lain terkait pelaksanaan proses bisnis yang 

teridentifikasi dari kegiatan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, 

pemantauan penerapan kode etik dan disiplin pegawai, serta pengelolaan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan aparat pengawas fungsional yang diperoleh UKI-P dalam pelaksanaan tugas 

kepatuhan internal. 

Rekomendasi sebagaimana dimaksud, disusun dalam laporan terpisah dari laporan tugas-tugas 

kepatuhan internal yang disusun secara rutin. 

Sebagai contoh: 

1. Pemantauan pengendalian intern 

Kondisi: 

Terdapat tahapan kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa melalui pengadaan langsung yaitu penyusunan HPS tidak didasarkan atas komparasi 

minimum 2 (dua) penyedia informasi harga barang/jasa. 

54

Rekomendasi: 

Agar seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui pengadaan langsung 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku. 

2. Pengelolaan pengaduan 

Kondisi: 

Terdapat banyak keluhan dari satker terkait sikap petugas saat memberikan pelayanan. 

Rekomendasi: 

Atasan langsung perlu memberikan coaching terhadap sikap pelayanan oleh petugas. 

3.Pemantauan kode etik dan disiplin pegawai 

Kondisi: 

Terdapat pegawai yang sering terlambat datang ke kantor. 

Rekomendasi: 

Atasan langsung agar memberikan counseling terhadap kondisi pegawai yang sering terlambat, 

sehingga dapat diperoleh informasi yang memadai terhadap keterlambatan yang terjadi, untuk 

selanjutnya dikomunikasikan solusi yang terbaik. 

4. Pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APF: 

Kondisi: 

berdasarkan hasil pemeriksaaan tim Itjen Kemenkeu, terdapat beberapa barang yang jumlahnya 

tidak sesuai antara pencatatan dalam Simak BMN dengan jumlah fisik di gudang. 

Rekomendasi: 

Perlu dilakukan rekonsiliasi barang secara berkala, dan selalu melakukan pemutakhiran Simak BMN 

dengan segera pada saat barang masuk/keluar dari gudang. 

Keterangan: 

Contoh isi laporan rekomendasi di atas tidak untuk di-copy paste. 

Contoh di atas merupakan gambaran umum dalam penyusunan laporan rekomendasi. Isi laporan 

yang dibuat oleh UKI-P agar dideskripsikan secara detil dan komprehensif sehingga dapat 

menggambarkan kondisi riil di lapangan.

C. UR AI AN I S KEMEN KE U - THREE T AHUN 201 8 

No Indikator Kinerja Utama Inisiatif Strategis Output/Outcome 

1 Nilai kualitas pengelolaan kinerja 

berbasis Strategy Focused Organization 

Program intensive care Peningkatan kapasitas 

pengelolaan kinerja 

2 Indeks efektivitas edukasi dan 

komunikasi 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran & Pelaporan Satker 

3 Nilai rata –rata hard competency pegawai Program Peningkatan Nilai rata –rata hard 


Peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja 

Rapor Kinerja Pelaksanaan Anggaran & 

Pelaporan Satker 

Bimbingan Intensif pra test hard competency 

pegawai

IV. CAPAIAN INDIKA TOR KINERJA UTAMA (I KU) DAN INISIATIF ST RATEGIS (IS) TAHUN 2 018 

A. C AP AI AN I KU KE MEN KEU - THRE E TRI WUL AN IV T AHUN 201 8 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

T/R 

Target 

Realisasi 

Indeks Capaian 

PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA YANG PROFESIONAL, TRANSFARAN DAN AKUNTABEL 

Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 

Q1 Q2 SM. I Q3 s.d Q3 Q4 Y-18 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

86,16% 88,38% 87,3% 92,18% 89.73% 93,36% 91.54% 

107,7 110,47 109,13 115,23 112.16 116,70 114.43 

POL/KP 

Max/Avg 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

T/R 

Target 

PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA YANG PROFESIONAL, TRANSFARAN DAN AKUNTABEL 

Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang Berkualitas 

Q1 Q2 SM. I Q3 S.D. Q3 Q4 Y-18 

- - - - - 93 93 

POL/KP 

Realisasi 

Indeks 

Capaian 

- - - - - 97.66 97.66 

- - - - - 105,01 105,01 

Max/TLK 

56

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

T/R 

Target 

Realisasi 

Indeks 

Capaian 

KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI 

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 

Q1 Q2 SM. I Q3 S.D. Q3 Q4 Y-18 

- 

- 

4,52 - 

- 

- 

4,52 

- - 4,64 - - - 4,64 

- - 102,65 - - - 102,65 

POL/KP 

Max/TLK 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI 

Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal 

T/R 

Target 

Q1 Q2 SM. I Q3 S.D. Q3 Q4 Y-18 POL/KP 

98% 98% 98% 98% 98% 98% 

98% 

Realisasi 

100% 100% 100% 99,64% 99,88% 100% 99,91% 

Max/AVG 


102% 102% 102% 101,67% 101,92% 102% 101,95% 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA YANG TINGGI 

Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah 

57

T/R Q1 Q2 SM. I Q3 S.D. Q3 Q4 Y-18 POL/KP 

Target 

Realisasi 

Indeks 

Capaian 

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

5 5 5 5 5 5 

117,65% 117,65% 117,65% 117,65% 117,65% 117,65% 

4,25 

5 

117,65% 

Max/TLK 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

PELAYANAN PRIMA 

Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 


Target 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

99% 

Realisasi 

99,98% 99,97% 99,975% 100% 99,99% 99,99% 99,99% 

Max/AVG 


100,99 100,98 100,985 101.01 101 101 101 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA YANG ANDAL DAN AKURAT 

Persentase akurasi rencana penarikan dana satker 

T/R Q1 Q2 SM. I Q3 S.D. Q3 Q4 Y=16 POL/KP 

58

Target 

87% 87% 87% 87% 87% 87% 

87% 

Realisasi 100% 99,96% 99,98% 99,96% 99,97% 99,09% 99,75% 

Max/AVG 

Indeks Capaian 114,94% 114,89% 114,92% 114,89% 114,91% 113,90% 114,66% 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA YANG ANDAL DAN AKURAT 

Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 


Target 

98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 

98,5% 

Realisasi 99.98% 99.98% 99.98% 99.98% 99.98% 99.93% 99,97% 

Max/AVG 


101,5% 101,5% 101,5% 101,5% 101,5% 101.45% 101,49% 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

MANAJEMEN SATKER YANG BERKESINAMBUNGAN 

Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 

59


Target 

- 85 85 - 85 85 

85 

Realisasi - 89 89 - 89 89 89 

Max/AVG 

Indeks Capaian - 104,71% 104,71% - 104,71% 104,71% 104,71% 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

MANAJEMEN SATKER YANG BERKESINAMBUNGAN 

Presentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI 


Target 25% 40% 40% 70% 70% 90% 90% 

Realisasi 30% 40% 40% 80% 80% 100% 100% 

Max/TLK 

Indeks Capaian 120 100 100 114,28 114,28 111,11 111,11 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN TEPAT WAKTU 

Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu 


Target 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

Realisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Max/AVG 

Indeks Capaian 103 103 103 103 103 103 103

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu 

Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 


Target 70 70 70 70 70 70 70 

Realisasi 94,5 94,5 94,5 92 93.25 96,5 94,875 

Max/AVG 

Indeks Capaian 135 135 135 131,43 133,21 137,86 135.54 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

SDM YANG KOMPETITIF 

Nilai Rata-Rata Hard Competency Pegawai KPPN 


Target - - - - 77 77 

Realisasi - - - - - 90,41 90,41 

Max/TLK 

Indeks Capaian - - - - - 129,16% 129,16% 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 


Persentase Kualitas Pelaksanaan Coaching & Counseling 


Target 60 60 60 60 60 60 60 

Realisasi 100 100 100 99,96 99,987 87,96 96,98 

Max/AVG 

Indeks Capaian 167 167 167 166 166,64 146,6 161,63

KPPN 

LHOKSEUMAWE 


Indeks kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan 


Target 70 70 70 70 70 70 70 

Realisasi - - - 89 89 82 85,5 

Max/AVG 

Indeks Capaian - - - 127,14 127,14 117,14 122,14 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

ORGANISASI YANG SEHAT DAN KONDUSIF 

Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern 


Target 96 96 96 96 96 96 96 

Realisasi 100 97.9 98,95 99,8 99.375 100 99.69 

Max/AVG 

Indeks Capaian 104,17 101,98 103,07 103,96 103,52 104,17 103,84 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

ORGANISASI YANG SEHAT DAN KONDUSIF 

Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization 


Target - - - - - 81 81 

Realisasi - - - - - 81,07 81,07 

Max/TLK 

Indeks Capaian - - - - - 100,01 100,01

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

PENGELOLAAN SARANA DAN TIK YANG OPTIMAL 

Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 


Target - 70% 70% - 70% 91% 91% 

Realisasi - 97.66% 97.66% - 97.66% 101,61% 101,61% 

Max/TLK 

Indeks Capaian - 139,51 139,51 - 139,51 111.66 111.66 

KPPN 

LHOKSEUMAWE 

PENGELOLAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL 

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN 


Target 12% 29% 29% 60% 60% 95% 95% 

Realisasi 29 43.16 43.16 81.50 81.50 99,25 99,25 

Max/TLK 

Indeks Capaian 241% 148% 148% 135.83% 135.83% 104.41% 104.41%

B. C AP AI AN I KU KE MEN KEU - FOUR TR I WUL AN I V T AHUN 20 1 8 

1. I K U K E M E N K E U - F O U R S U B B A G I A N U M U M 

No 

Kode 

IKU 

Nama IKU 


IV 

Target Realisasi GAP 

s.d. 

Triwulan IV 



s.d. 




1 1a-CP Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN - 4,52 - 4,61 - 0,09 

2 2a-CP Nilai rata –rata hard competency pegawai Subbagian Umum 77 77 87,165 87,165 10,165 10,165 

s.d. 



3 2b-N 

Persentase Usul Kenaikan Pangkat/KGB/Pensiun pegawai yang 

diselesaikan secara tepat waktu 

3 3 3,11 3,40 0,22 0,40 

4 2c-N Indeks kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan 70 70 93,35 92,6 23,35 22,6 

5 3a-N Indeks ketepatan waktu penyusunan data volume kerja - 3 - 3 - - 

6 3b-Cp Frekuensi update informasi pada website/media komunikasi KPPN 2 8 4 12 2 4 

7 3b-Cp 

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused 

Organization 

81 81 81,07 81,07 0,07 0,07 

8 4a-CP Persentase pemenuhan BMN sesuai standar 91% 91% 101,61% 96,64% 10,61% 5,63% 

9 5a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN 95% 95% 99,25% 99,25% 4,25% 4,25% 

10 5b-N Persentase penerbitan SPM secara akurat 100% 100% 100% 100% 0 0

2. I K U K E M E N K E U - F O U R S E K S I P E N C A I R A N D A N A 


N 

o 

Kode 

IKU 

Nama IKU 



s.d. 




s.d. 




s.d. 



1 1a-CP Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 80% 80% 93,36% 91,54% 13,36% 11,54% 

2 2a-CP 

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Seksi Pencairan 

Dana 

- 4,52 - 4,76 - 0,24 

3 3a-N Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SPPT 99% 99% 99,98% 0,98% % 

4 4a-CP Persentase akurasi penyaluran dana SP2D 98,5% 98,5% 99,93% 99,97% 1,43% 1,47% 

5 4b-N Persentase akurasi belanja negara 99% 99% 98,95% 99,11% -0,05% 0,11% 

6 4c-N Persentase exception report yang ditindak lanjuti 97% 97% 100% 100% 3% 3% 

7 5a-N Persentase Penyusunan Profil Satker yang komprehensif 90 90 95 95 5 5 

8 6a-CP 

Nilai rata –rata hard competency pegawai Seksi Pencairan 

Dana 

77 77 90,09 90,09 13,09 13,09 

9 6b-N Indeks kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan 70 70 76,33 76,34 6,33 6,34

3. IKU KEM ENKEU -FOUR SEKSI BANK 

No 

Kode 

IKU 

1 1a-CP 

2 2a-CP 

Nama IKU 

Indeks kepuasan satker terhadap layanan 

Seksi Bank 

Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan 

rekening 

pemerintah 




s.d. 




s.d. 




s.d. 



- 4,52 - 4,66 - 1,4 

4,25 4,25 5 5 0,75 0,75 

3 3a-N Persentase SPPT Satker yang diproses menjadi SP2D 99% 99% 100% 99,5% 1% 0,5% 

4 3b-N 

5 4b-N 

Persentase retur SP2D yang diselesaikan 

secara benar dan tepat waktu 

Persentase koreksi penerimaan satker yang diselesaikan 

tepat waktu 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0 0 

90% 90% 100% 100% 10% 10% 

6 4c-N Persentase exception report yang ditindak lanjuti 97% 97% 100% 100% 3% 3% 

7 5a-CP Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 70 70 96,5 94,4 26,5 24,4 

8 4a-CP 

Nilai rata –rata hard competency pegawai 

Seksi Bank 

77 77 93 93 16 16 

9 6b-N Indeks kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan 70 70 90 90,84 20 20,84

4. I K U K E M E N K E U - F O U R S E K S I V E R I F I K A S I D A N A K U N T A N S I 

No 

Kode 

IKU 

Nama IKU 




s.d. 




s.d. 




s.d. 



1 1a-CP Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 93 93 97,66 97,66 4,66 4,66 

2 2a-CP 

3 3a-CP 

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Seksi Verifikasi dan 

Akuntansi 

Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA 

secara tepat waktu 

- 4,52 - 4,58 - 0,06 

98% 98% 100% 100% 2,0% 2,0% 

4 4a-N Persentase tindak lanjut hasil validasi dan verifikasi data SP2D 100% 100% 100% 100% 0% 0% 

5 5a-CP 

Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN 

melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan 

tepat waktu 

97% 97% 100% 100% 3,0% 3,0% 

6 5b-CP Persentase exeption report laporan Keuangan 3% 3% 0% 0% -3,0% -3,0% 

7 5c-CP Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 70 70 96,5 94,4 26,5 24,4 

8 6a-CP Indeks kualitas pelaksanaan Literasi Perbendaharaan - - - - - -

5. IKU KEMENKEU -FOUR SEKSI MANAJEMEN SATKER DAN KEPATUHAN INTERNAL 

No 

1 

2 

Kode 

IKU 

1a-CP 

2a-CP 

3 3a-CP 

4 3b 

5 4a-CP 

6 4.c-CP 

Uraian IKU 

Persentase kinerja pelaksanaan 

anggaran K/L 

Indeks kepuasan satker terhadap 

layanan Seksi MSKI 

Persentase akurasi perencanaan penarikan 

dana satker 

Persentase penerbitan surat teguran 

keterlambatan pertanggungjawaban UP/TUP 

secara tepat waktu 

Tingkat efektivitas edukasi dan 

komunikasi 

Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan 

Treasury Management Representative (TMR) 



Target Realisasi G A P 

s.d. 





s.d. 




s.d. 



80% 80% 93,36% 91,54% 13,36% 11,54% 

- 4,52 - 4,57 - 0,04 

87% 87% 99,09% 99,75% 12,09% 12,75% 

95% 100% 95% 100% 0% 0% 

85 85 89 89 4 4 

3 3 3,5 3,5 0,5 0,5 

7 4.c-CP Presentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI 90 90 100 100 10 10 

8 6a-CP 

9 5.b 

10 6.a-CP 

Nilai rata –rata hard competency 

pegawai 

Seksi MSKI 

Indeks kualitas pelaksanaan Literasi 

Perbendaharaan 

Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan 

pengendalian intern 

77 77 93 93 16 16 

70 70 90,13 90,34 20,13 20,34 

96 96 100 99,69 4 3,69

C. C AP AI AN I S KEMEN K EU - THREE TRI WUL AN IV T AHUN 2018 

No 

Sasaran 

Strategis 

Inisiatif Strategis 

Output/ 

Outcome 

Periode 

Pelaksanaan 

Status 

Keterangan 

1 

Nilai kualitas 

pengelolaan 

kinerja berbasis 

Strategy 

Focused 

Organization 

Program intensive care pengelolaan 

kinerja 

Peningkatan 

kapasitas 

pengelolaan 

kinerja 

Oktober 

2018 

Sedang 

Dilaksanakan 

2 

Indeks 

efektivitas 

edukasi dan 

komunikasi 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran & Pelaporan Satker 

Rapor Kinerja 

Pelaksanaan 

Anggaran & 

Pelaporan 

Satker 

Semester I 


Sudah 

Dilaksanakan 

3 

Nilai rata –rata 

hard 

competency 

pegawai 

Program Peningkatan Nilai rata –rata hard 


Bimbingan 

Intensif pra 

test hard 

competency 

pegawai 

Oktober 


Sudah 

Dilaksanakan 

KESIMPULAN DAN HARAP AN 

A. KESI MPUL AN 

KPPN Lhokseumawe terus berusaha meningkatkan Kinerja melalui Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja. 

Disadari masih cukup banyak hal yang perlu dilakukan dan diperbaiki agar dikemudian hari Pengelolaan Kinerja KPPN Lhokseumawe 

menjadi lebih baik. 

LAMPIRAN

Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Triwulan IV Tahun 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?