2 Buku Seri BUMDesa Kelayakan Usaha BUM Desa-1

Seri Buku Pintar BUM Desa 

PENYUSUNAN 

KELAYAKAN USAHA 

& PENGEMBANGAN USAHA 

BUM Desa 

Hastowiyono 

Suharyanto 

Australian Community Development and Civil Society 

Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II


PENYUSUNAN 

KELAYAKAN USAHA 

& PENGEMBANGAN USAHA 


Hastowiyono 

Suharyanto 


Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II


PENYUSUNAN KELAYAKAN USAHA DAN PERENCANAAN 

USAHA BUM DESA 

Penulis : Hastowiyono 

Suharyanto 

Kontributor : Sulfiani, Jaringmas Bantaeng 

Penyunting : Sutoro Eko Yunanto 

Reviwer : Rossana Dewi 

Penata Letak : Candra Coret 

Desain Cover : Candra Coret 

llustrasi : Budi & Erni 

Copyleft@Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, 

penggandaan maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan 

pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap 

mencantumkan atribut penulis dan keterangan dokumen ini secara 

lengkap. 

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) 

Jl. Karangnangka No. 175 Dusun Demangan 

Desa Maguwoharjo Kec. Depok Sleman Yogyakarta 

Telp./fax: 0274 4333665, mbl: 0811 250 3790 

Email: fppd@indosat.net.id 

Website: http//www. forumdesa.org 

Cetakan Pertama : Januari 2014 

14,5 x 21 cm, xx + 160 Hal 

ISBN : 978-602-14772-0-5

KATA PENGANTAR 

Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat 

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

Kementerian Dalam Negeri 

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain dalam UU No. 6/2014 tentang De sa dinyatakan 

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang un tuk meng atur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa ma sya rakat, hak asal usul, dan/ 

atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatu an Repu blik Indo nesia. Substansi 

undang-undang ini menegaskan tentang janji pemenuhan 

kebutuhan (demand complience scenario) dalam konteks 

pembangunan nasio nal di tingkat desa. 

Selanjutnya dalam UU No. 6/2014 tentang Desa juga 

menyata kan bah wa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha 

Milik De sa”. Pendirian badan usaha tersebut berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan. Ini merupakan bagian 

pen ting dan tidak terpisahkan dari keaslian otonomi desa. 

Kelayakan Usaha BUM Desa 

iii

Sejalan de ngan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang 

mengatur BUM Desa, telah banyak pemerintah kabupaten 

mengini sia si pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 

yang di da sarkan atas kebutuhan dan potensi desa sebagai 

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

BUM Desa dibangun atas prakarsa (inisiasi) ma sya ra kat 

desa serta berdasar prinsip kooperatif, partisipasi, dan emansipasi 

(user-owned, user-benefited, and user con trolled) dengan 

mekanisme member-base dan self-help. Badan ini 

di harapkan dapat menjadi wadah ke giatan eko nomi yang 

terdapat di desa. Karena itu, pe nge lolannya ha rus dilakukan 

secara profesional, koopera tif, mandiri dan berkelanjutan. 

Secara kelembagaan, permasalahan yang dihadapi 

ter hadap pendirian BUM Desa pada dasarnya dapat dikelom 

pokkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan 

eks ternal. Permasalahan internal meliputi keterbatasan 

Sum ber Daya Manusia (SDM), manajemen yang belum 

efek tif sehingga kurang efisien, serta keterbatasan modal. 

Se dang kan permasalahan eksternal meliputi kemampuan 

mo ni toring yang belum efektif, kurangnya pengalaman, 

ser ta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah 

yang mengakibatkan pelayanan dalam pengembangan 

BUM Desa masih belum mampu menjangkau secara luas, 

pa dahal pelayanan dalam pengembangan BUM Desa secara 

luas akan sangat penting perannya dalam membantu 

investasi bagi pelaku usaha mikro di perdesaan. 

iv 

Kelayakan Usaha BUM Desa

Oleh karena itu, Seri Buku Pintar Penyusunan Kelayakan 

Usaha dan Pengembangan Usaha BUM Desa diharapkan 

dapat mendukung guna mengatasi berbagai keterbatasan 

yang dirasakan selama ini, utamanya di daerah perdesaan. 

Salah satunya adalah dengan mendayagunakan potensi 

yang telah berdiri selama ini untuk memperluas jangkauan 

pelayanan dan sekaligus mengisi kesenjangan permintaan 

dan penawaran terutama di wilayah perdesaan. Kebijakan 

beserta berbagai strategi pelaksanaannya akan didasarkan 

pada pratek-praktek terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik 

dari berbagai pengalaman yang selama ini berjalan 

(best practice). Ketiadaan kebijakan dalam pemberdayaan 

usaha ekonomi melalui BUM Desa yang terpadu, bagaimanapun 

telah membatasi para stakeholders untuk menyelaraskan 

berbagai upaya mereka untuk menciptakan sebuah 

sistem perekonomian yang berkelanjutan. 

Dr. Ir. Sapto Supono, M.Si 


v

KATA PENGANTAR ACCESS 

Kemandirian desa, mendukung demokratisasi desa, 

kearifan lokal, partisipasi, keadilan gender, 

penanggulangan kemiskinan, dan akuntabilitas 

pembangunan desa 

Kemampuan desa untuk mengelola pembangunan lebih 

mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber 

daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahtera an 

ma sya rakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa. Desa 

yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara 

mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh 

aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan 

mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan 

penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata 

ke hidupan secara berkelanjutan. 

Hadirnya serial buku pintar tentang kemandirian desa 

ini diharapkan dapat menjadi bacaan segar di desa, khususnya 

bagi para Kepala Desa, Perangkat Desa, Kader Desa 

termasuk Kader Posyandu, para pengelola atau pengguna 

keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 


vii

juga masyarakat desa-baik laki-laki maupun perempuan, 

untuk menata desanya. Buku ini juga menarik untuk dibaca 

kawan-kawan para pegiat pemberdayaan masyarakat 

dan desa, fasilitator desa, dan rekan-rekan Lembaga Swadaya 

Masyarakat peduli desa. Terlebih dengan lahirnya Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka 

kehadiran buku-buku pintar ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu referensi pemberdayaan desa. 

Serial buku pintar meliputi 1) Pengembangan Kewenang 

an (Urusan) Desa, 2) Pengelolaan Aset Desa, 3) Pengem 

bangan Regulasi Desa, 4) Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam Demokrasi Desa, 5) Perencanaan dan 

Penganggaran Desa, 6) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa, 7) Pengembangan dan Pengelolaan 

BUM Desa, 8) Sistem Administrasi dan Informasi Desa, 9) 

Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Desa, dan 10) Reposisi 

Peran Publik Perempuan di Desa. Selain 10 buku pintar 

tersebut, disusun pula seri buku pintar yang khusus un tuk 

Pengembangan BUM Desa meliputi a) Penyusunan Ke la yakan 

Usaha dan Pengembangan Usaha BUM Desa, b) Rancang 

Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa, dan c) Pelem 

ba gaan BUM Desa. Buku-buku pintar tersebut disusun 

terutama berdasarkan pengalaman desa dan daerah wilayah 

kerja Program ACCESS Tahap II. 

ACCESS Tahap II merupakan program pengembangan 

kapasitas warga dan organisasi warga yang didukung oleh 

viii 


dana hibah dari Pemerintah Australia. Program ini berupa ya 

mendukung kerja-kerja pemberdayaan yang menghargai 

aspek lokalitas dan menempatkan perempuan, masyarakat 

miskin, dan kelompok marginal sebagai subyek pembangunan 

yang memiliki posisi setara dengan pelaku lainnya. 

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada tim Forum Pengembangan Pembaharuan Desa 

(FPPD) yang telah menghimpun serial buku dalam rangka 

memberi bahan kepada pelaku dan pejuang di desa dan 

daerah untuk membantu mereka mengelola desa dengan 

menghargai kearifan lokal serta memanfaatkan peluang 

yang diberikan melalui UU Desa menuju desa yang demokratis, 

berkeadilan gender, dan bebas dari kemiskinan berbagai 

segi. Semoga buku-buku tersebut dapat menambah 

khazanah pengetahuan bagi pelaku dan pegiat pembangun 

an desa di Indonesia. 

Paul Boon 

Direktur Program ACCESS Tahap II 


ix

KATA PENGANTAR 

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa 

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUM Desa 

adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masya 

rakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuh 

an masyarakat dan potensi desa. BUM Desa merupa kan 

bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan menjalankan 

usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat 

yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa. De sa 

mendirikan BUM Desa bukanlah semata-mata untuk mencari 

keuntungan ekonomis atau laba, akan tetapi meliputi 

pula manfaat sosial dan manfaat non ekonomi lainnya. Manfaat 

ekonomi yang ingin diperoleh dari kegiatan usaha BUM 

Desa adalah keuntungan atau laba secara finansial, PADes 

bertambah, terbukanya lapangan kerja baru bagi war ga 

desa, dan kegiatan usaha ekonomi desa semakin dina mis. 

Manfaat sosial dan non ekonomi lain dari BUM Desa, misal: 

memperkuat rasa kebersamaan diantara warga desa, mem- 


xi

perkokoh kegotongroyongan, me num buhkan kebanggaan 

dari warga terhadap desanya, war ga menjadi lebih kerasan 

tinggal di desa, mendorong tum buhnya prakarsa dan gerakan 

bersama warga untuk membangun desa secara mandiri, 

kelestarian lingkungan hidup, semakin baiknya pelayanan 

pe merintah desa kepada warga, dan seterusnya. 

Dalam Pasal 78 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa “Dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah 

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai 

dengan kebutuhan dan potensi Desa”. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 menyebutkan 

(ayat 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik 

Desa yang disebut BUM Desa; (ayat 2) BUM Desa dikelola 

dengan semangat kekeluargaan dan kegotong ro yongan; 

dan (ayat 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang 

ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai de ngan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata “dapat” 

dalam undang-undang tersebut mengandung pe nger tian 

bahwa desa diberi kesempatan, hak dan kewe nang an untuk 

mendirikan BUM Desa. Oleh karena itu, pen dirian BUM 

Desa hendaknya dipahami sebagai peluang baru bagi desa 

untuk mengembangkan perekonomian desa melalui pendayagunaan 

potensi desa untuk meme nuhi kebutuhan warga 

desa. Dengan kata lain, unit usaha yang akan dijalankan 

BUM Desa hendaknya bertumpu pada potensi dan kebu- 

xii 


tuhan desa. Pendirian BUM Desa merupakan inisiatif desa, 

bukan perintah dari pemerintah supra desa, sehingga penge 

lolaannya harus berdasarkan prinsip kemandirian desa 

dan semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan. 

Pendirian BUM Desa antara lain dimaksudkan untuk mengurangi 

peran para tengkulak yang seringkali menye bab - 

kan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost) antara 

harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui 

lembaga ini diharapkan setiap produsen di per de sa an dapat 

menikmati selisih harga jual produk de ngan biaya produksi 

yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga 

pembelian yang mahal. BUM Desa dapat menjadi distributor 

utama untuk memenuhi kebutuhan sem bilan bahan pokok 

(sembako). Selain itu, BUM Desa berfungsi menumbuh-suburkan 

kegiatan pelaku ekonomi di perde sa an 1 . 

Dengan demikian, BUM Desa merupakan pilar kegiatan 

ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial 

(social institution) dan sekaligus komersial (commercial 

institution). BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak 

kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya 

da lam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai 

lem baga komersial bertujuan mencari keuntungan (laba) 

dari berbagai usaha/bisnis yang dijalankannya. BUM Desa 

sebagai lembaga perekonomian desa hendaknya diseleng- 

1 Lihat http://relawandesa.files.wordpress.com/2008/06/1panduan-BUM Desa.pdf. 


xiii

garakan dan dikelola secara profesional, inovatif-kreatif, rasional 

dan mandiri. 

BUM Desa sebagai lembaga desa yang menjalankan 

usa ha ekonomi harus memperhatikan prinsip efisiensi dan 

efektifitas serta kehati-hatian dalam menjalankan usaha. 

Oleh karena itu sebelum menjalankan suatu kegiatan usaha 

terlebih dahulu harus dipertimbangkan matang-matang 

kelayakan dari jenis usaha yang akan dijalankan itu. Keputusan 

untuk memilih suatu jenis usaha menjadi bidang 

usaha BUM Desa bukanlah persoalan yang mudah. Bidang-bidang 

usaha yang direncanakan harus layak untuk 

dijalankan. Cara yang paling lazim untuk menilai kelayakan 

usaha adalah dengan melakukan Kajian Kelayakan Usaha. 

Oleh karena itu, pengetahuan tentang Kajian Kelayakan 

Usaha sangat penting, karena dalam memulai suatu usaha 

tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman dan insting 

(naluri) saja. 

Sutoro Eko Yunanto 

Ketua Steering Committee 

xiv 


DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR PMD............................................. 

KATA PENGANTAR ACCESS....................................... vii 

KATA PENGANTAR FPPD........................................... 

DAFTAR ISI................................................................. xv 

DAFTAR SINGKATAN ................................................. xix 

Bagian I 

PENDAHULUAN.......................................................... 1 

Apa Itu Kajian Kelayakan Usaha?.......................... 1 

Apa Manfaat dari Kajian Kelayakan Usaha?........... 2 

Apa Tujuan Kajian Kelayakan Usaha?.................... 3 

Bagaimana Langkah-langkah Penyusunan 

Kelayakan Usaha?................................................. 5 

Aspek Apa yang Perlu Dikaji untuk Menentukan 

Kelayakan Usaha?................................................. 10 

iii 

xi 


xv

Bagian II 

ASPEK PASAR DAN PEMASARAN............................... 11 

Apa Makna Pasar dan Pemasaran?....................... 11 

Apa yang harus dikaji dari segi pasar dan 

pemasaran?.......................................................... 14 

1. Ketepatan Produk dengan Kebutuhan 

Masyarakat. .................................................. 14 

2. Daya Beli Masyarakat..................................... 18 

3. Jumlah Konsumen ....................................... 20 

4. Kecenderungan Permintaan Konsumen ........ 21 

5. Kesesuaian Harga Produk.............................. 24 

6. Kemudahan Mendapatkan Produk................. 26 

7. Kemudahan Mendapatkan Informasi 

tentang Produk.............................................. 28 

Bagian III 

ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI............................. 37 

1. Perencanaan Produk...................................... 37 

2. Kualitas Produk.............................................. 38 

2. Perencanaan jumlah Produksi........................ 40 

3. Persediaan bahan baku.................................. 41 

4. Kapasitas Produksi........................................ 42 

5. Pemilihan Teknologi....................................... 43 

6. Penentuan Lokasi Usaha................................ 44 

7. Perencanaan Tata letak (Layout) ................... 48 

xvi 


Bagian IV 

ASPEK MANAJEMEN DAN SDM................................. 55 

Aspek Manajemen ............................................... 55 

Aspek Sumber Daya Manusia .................................61 

Bagian V 

ASPEK KEUANGAN..................................................... 67 

Kebutuhan Dana dan Sumbernya ........................ 68 

Perkiraan Arus Kas ............................................... 76 

Perkiraan Laba-Rugi ............................................ 79 

Penilaian Investasi ................................................ 82 

Bagian VI 

ASPEK SOSIAL BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, 

LINGKUNGAN USAHA DAN LINGKUNGAN HIDUP..... 93 

Aspek Sosial Budaya Setempat ........................... 93 

Aspek Perbaikan Ekonomi Desa .......................... 95 

Aspek Politik ........................................................ 96 

Aspek Lingkungan Usaha .................................... 97 

Aspek Lingkungan Hidup .................................... 100 

Bagian VII 

ASPEK HUKUM (YURIDIS).......................................... 101 

1. Bentuk Usaha dan Perijinannya ..................... 102 


xvii

2. Kesesuaian Usaha BUM Desa dengan 

Perencanaan Pembangunan Desa ................. 103 

3. Status Kepemilikan Lahan atau Lokasi 

Usaha ........................................................... 104 

Bagian VIII 

PERENCANAAN USAHA............................................. 107 

Bagian IX 

PENUTUP.................................................................... 117 

DAFTAR PUSTAKA...................................................... 121 

TENTANG PENULIS ................................................... 123 

PROFIL FPPD............................................................. 125 

LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Instrumen Bantu Penilaian Kelayakan Usaha............... 127 

Lampiran 2 

Contoh Perencanaan Usaha (Business Plan)............... 139 

xviii 


DAFTAR SINGKATAN 

ACCESS 

APBD 

APBN 

ATK 

BEP 

BPD 


FPPD 

KK 

NPV 

PADes 

PI 

PNPM 

PP 

PT 

PV 

RKP Desa 

Australian Community Development and Civil 

Society Strengthening Scheme 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Alat Tulis dan Kantor 

Break Even Point 

Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Usaha Milik Desa 

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa 

Kepala Keluarga 

Net Present Value 

Pendapatan Asli Desa 

Profitability Index 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Payback Period 

Perseroan Terbatas 

Present Value 

Rencana Kerja Pembangunan Desa 


xix

RPJM Desa 

Saprotan 

Sembako 

SDM 

TPKU 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

Sarana Produksi Pertanian 

Sembilan Bahan Pokok 

Sumber Daya Manusia 

Tim Penyusun Kelayakan Usaha 

xx 


Bagian I 

PENDAHULUAN 

Apa Itu Kajian Kelayakan Usaha? 

Kajian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai 

sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan 

suatu kegiatan usaha (Ibrahim, 2009). Hasil dari 

kegiatan kajian kelayakan usaha sangat berguna sebagai 

ba han pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah 

menerima atau menolak suatu gagasan usaha yang 

direncanakan. Suatu gagasan usaha dikatakan layak apabila 

terdapat kemungkinan untuk memperoleh manfaat 

atau benefit ketika kegiatan usaha itu benar-benar dijalankan. 

Pada dasarnya kajian kelayakan usaha dapat dilaksanakan 

untuk mendirikan usaha baru atau dapat pula dalam 

rangka pengembangan usaha yang sudah ada (Suherman, 

2011). Kajian kelayakan usaha tidak hanya diperlukan pada 

Kelayakan Usaha BUM Desa 1

awal pendirian usaha saja, tetapi perlu juga dilakukan pada 

saat BUM Desa hendak melakukan pengembangan usaha. 

Apa Manfaat dari Kajian Kelayakan Usaha? 

Kajian Kelayakan Usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh 

dan menggunakan cara yang tepat akan 

memberikan kemanfaatan, meliputi: 

2 


1. Terpilihnya jenis usaha yang dapat menghasilkan keman 

faatan paling besar atau paling layak untuk dilaksanakan. 

2. Dapat memperkecil risiko kegagalan usaha atau mencegah 

kerugian. 

3. Tersedianya data dan informasi tentang kelayakan usaha 

akan memudahkan dalam menyusun perencanaan 

usaha (business plan). 

4. Meningkatnya kemampuan atau keterampilan warga 

desa dalam mengelola usaha ekonomi secara rasional 

dan modern. 

5. Tersedianya informasi tentang prospek usaha yang 

dapat menarik warga desa dan pihak lain untuk mendukung 

pengembangan usaha. Misalnya, warga desa 

atau lembaga keuangan (bank) tertarik menanamkan 

modal atau meminjamkan uang untuk mendukung 

pengembangan usaha yang dilakukan BUM Desa. 

Apa Tujuan Kajian Kelayakan Usaha? 

Tujuan dilakukan Kajian Kelayakan Usaha meliputi: 

1. Memperhitungkan keadaan internal desa (potensi desa 

dan kebutuhan masyarakat) dan eksternal desa (peluang 

dan ancaman pengembangan usaha) sebagai 

acuan dalam perencanaan usaha ekonomi desa, 

2. Memantapkan gagasan usaha ekonomi, 


3. Merencanakan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama 

untuk menyiapkan orang-orang yang berkualitas 

sebagai pengelola unit usaha, 

4. Merancang organisasi unit usaha, 

5. Memperhitungkan peluang dan risiko usaha, 

6. Menentukan jenis usaha yang memungkinkan dan meng 

untungkan untuk dijalankan. 

4 


Bagaimana Langkah-langkah Penyusunan Kelayakan 

Usaha? 

Penyusunan kelayakan usaha BUM Desa harus dilakukan 

secara cermat dengan memperhitungkan ba nyak hal 

yang diperkirakan dapat mempengaruhi jalannya usaha 

yang akan dilakukan. Semakin lengkap dan cermat dalam 

memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mem pe ngaruhi 

jalannya usaha diharapkan akan terhindar dari ri siko kegagalan 

usaha karena mengalami kerugian. 

Selain lengkap dan cermat dalam memperhitungkan 

fak tor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya usa ha, 

penyusunan kelayakan usaha harus didasarkan per tim bangan-pertimbangan 

yang rasional dan realistik. Pertimbangan 

rasional artinya, harus memperhitungkan keuntungan atau 

kemanfaatan dan kerugian atau dampak ne ga tif yang kemung 

kinan akan terjadi ketika unit usaha ter ten tu itu nanti 

nya benar-benar dijalankan. Pertimbangan yang realis tis 

mak sudnya, jenis usaha yang akan di ja lan kan harus mendasarkan 

diri pada potensi desa, kebutuhan masyarakat, 

dan kemampuan nyata atas sumberdaya yang di per lu kan 

un tuk menjalankan usaha. 

Penyusunan kelayakan usaha juga harus dilakukan 

se cara partisipatif dengan melibatkan secara aktif warga 

de sa, karena unit usaha BUM Desa yang akan dijalankan 

pas ti akan bersentuhan baik langsung maupun tidak lang- 


sung dengan kehidupan warga desa. Perlu diingat bahwa 

BUM Desa adalah lembaga ekonomi milik desa, bukan 

mi lik pribadi aparat desa maupun pengelolanya, sehingga 

da lam pelaksanaan usahanya harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada warga desa. 

Langkah-langkah penyusunan kelayakan usaha adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembentukan Tim Penyusun Kelayakan Usaha (TPKU). 

Pembentukan TPKU sebaiknya ditetapkan de ngan Surat 

Keputusan Kepala Desa. TPKU sebaik nya terdiri atas 

Kepala Desa dan warga desa yang cukup ber pen didikan, 

me ngenal dengan baik keadaan desa, dan memiliki komitmen 

(rasa tanggungjawab) untuk memajukan desa 

nya atau yang sering dikenal sebagai kader-kader 

peng gerak desa. Akan lebih sempurna apabila diantara 

anggota TPKU terdapat orang-orang yang memiliki ke - 

te rampilan dan pengalaman men jalankan usaha ekonomi 

dengan baik. Jumlah personil TPKU sebaiknya 

tidak terlalu banyak (misal: 5-7 orang). Dalam menentukan 

anggota TPKU hendak nya memperhitungkan keterwakilan 

perempuan. Keterlibatan perempuan dalam 

pe nyu sunan kelayakan usa ha dapat mendorong tumbuhnya 

gerakan kolektif untuk mengembangkan perekonomian 

desa berda sarkan spirit kesetaraan jender 

(ke setaraan antara laki-laki dan perempuan). Pemben- 

6 


tukan TPKU ini lebih diutamakan bagi desa yang belum 

terbentuk kelembagaan BUM Desa. Bagi desa yang telah 

membentuk kelembagaan BUM Desa, penyusunan 

kelayakan usaha dapat dilakukan oleh Pengurus dan 

Pengelola Unit Usaha BUM Desa. 

2. Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan/ 

didayagunakan melalui pengelolaan usaha/bisnis. Kegiatan 

pada tahap ini dilakukan oleh TPKU. Kegiatan 

yang dilakukan adalah mengidentifikasi (mengenali) 

dan menginventarisasi (mencatat) potensi yang dimiliki 

desa. Langkah ini diperlukan untuk menemukan 

po tensi desa yang memungkinkan untuk dijadikan 

produk dari unit usaha BUM Desa. Menurut Permendagri 

No. 12/2007 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Pendayagunaan Data Profil Desa, menjelaskan bahwa 

potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimi 

liki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, 

sumber daya alam dan kelembagaan maupun 

prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan 

kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, potensi 

desa itu berupa: sumber air bersih, sungai, keindahan 

alam, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, 

hasil pertanian/perkebunan/kehutanan, hasil industri/ 

kerajinan rumahtangga, pasar desa, prasarana jalan, 

kesenian daerah, keuangan pemerintah desa dan lain-lain. 

Salah satu sumber data yang sangat penting 


untuk mengidentifikasi potensi desa adalah dokumen 

profil desa. Semakin baik kualitas penyusunan profil 

desa, maka akan sangat membantu dalam mengenali 

potensi desa dengan tepat. Cara lain yang dapat dilakukan 

untuk mengenali potensi desa adalah dengan 

pengamatan langsung terhadap keadaan desa dan 

menjaring informasi dari warga desa. 

3. Mengenali kebutuhan sebagian besar warga desa maupun 

masyarakat luas (masyarakat luar desa). Kegiatan 

ini dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada 

warga desa tentang jenis barang atau jasa yang 

mereka harapkan dapat dilayani melalui BUM Desa. 

Dapat pula dilakukan dengan cara mengamati atau 

bertanya kepada pemilik toko dan pedagang di pasar 

mengenai jenis barang yang laris terjual. khususnya 

barang-barang yang sekiranya dapat diproduksi atau 

disediakan oleh BUM Desa. Informasi tentang jenis 

kebutuhan masyarakat tersebut kemudian dicatat. Kegiatan 

pada tahap ini dilakukan oleh TPKU. Langkah 

ini sangat diperlukan untuk memperoleh informasi 

tentang kebutuhan warga desa maupun masyarakat 

lu as sebagai dasar untuk menentukan jenis usaha 

yang akan dijalankan dan produk (barang dan jasa) 

yang akan ditawarkan. Warga desa dan masyarakat 

lu as merupakan calon konsumen dari produk yang 

di tawarkan. Dengan demikian, semakin tepat dalam 

8 


mengenali kebutuhan calon konsumen, maka produk 

yang ditawarkan unit usaha BUM Desa berpeluang besar 

dapat diterima (dibeli) oleh konsumen. 

4. Menggagas bersama warga desa untuk menentukan 

pilihan-pilihan jenis usaha yang memungkinkan untuk 

dilakukan. Pada tahap ini TPKU terlebih dahulu telah 

menyusun rancangan alternatif jenis usaha beserta 

hasil kajian aspek-aspek kelayakan usaha dan kemungkinan 

pengembangannya. Rancangan alternatif 

usaha beserta kajian kelayakan usaha kemudian dita- 


warkan kepada warga desa untuk dibahas bersama 

melalui forum musyawarah desa. 

5. Menggalang kesepakatan warga untuk menentukan 

unit usaha ekonomi desa yang akan diwadahi BUM 

Desa. Kesepakatan bersama warga desa sangat diperlukan 

untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan 

dan mengembangkan suatu unit usaha BUM 

Desa. Ketika warga desa menyepakati pendirian unit 

usaha BUM Desa, maka tentunya mereka merasa ikut 

memiliki dan bertanggungjawab atas keberlangsungan 

usaha. Kesepakatan mendirikan unit usaha BUM 

Desa bersama warga desa hendaknya dilakukan melalui 

forum musyawarah desa. 

Aspek Apa yang Perlu Dikaji untuk Menentukan 

Kelayakan Usaha? 

Pada umumnya aspek-aspek yang dikaji dalam menentukan/menilai 

kelayakan usaha meliputi: 

1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

2. Aspek Teknis dan Teknologi 

3. Aspek Manajemen dan SDM 

4. Aspek Keuangan 

5. Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, dan Lingkungan 

6. Aspek Hukum (Yuridis) 

10 


Bagian II 

ASPEK PASAR DAN PEMASARAN 

Apa Makna Pasar dan Pemasaran? 

Pasar, dalam pengertian sempit diartikan sebagai 

tempat bertemunya penjual dan pembeli. Sebagai contoh, 

kita mengenal istilah “Pasar Ikan”. Istilah ini menunjuk 

sua tu tempat bertemunya orang yang menawarkan (menju 

al) ikan dan orang yang membutuhkan (membeli) ikan. 

Dalam pengertian luas, pasar merupakan pertemuan antara 

penjual dan pembeli untuk melakukan tawar-menawar 

sehingga terbentuk harga. Pengertian pasar itu tidak sela 

lu me nunjuk tempat, karena interaksi (pertemuan) anta 

ra penjual dan pembeli tidak harus bertemu di suatu 

tem pat tetapi dapat melalui media lain, misalnya melalui 

te le pon, surat-menyurat, internet, dan lain-lain (Subagyo, 

2007). Fungsi penawaran itu dilakukan oleh pihak penjual, 

sedang kan pembeli melakukan fungsi permintaan. 


Pe na waran dan permintaan itu berupa barang dan/atau 

jasa. Apabila tawar-menawar antara penjual dan pembeli 

menghasilkan kesesuaian harga, maka terjadilah transaksi 

jual-beli barang atau jasa. Dengan demikian akan terbentuk 

pasar apabila: terdapat penjual dan pembeli; terdapat 

barang atau jasa yang diperjual-belikan; dan terjadi kesesuaian 

harga dari hasil tawar-menawar antara penjual dan 

pembeli. 

Pemasaran adalah sebuah proses dalam memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi, segala kegiatan 

dalam hubungannya dengan pemberian kepuasan terhadap 

kebutuhan dan keinginan manusia merupakan bagian 

dari makna pemasaran. Pemasaran dimulai dengan 

pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian tumbuh 

menjadi keinginan manusia. Contohnya, setiap orang tentu 

membutuhkan pakaian. Ketika tersedia kain, maka kain 

tersebut dapat dibuat sendiri atau dibawa ke penjahit untuk 

dijadikan pakaian sehingga kebutuhan pakaian terpenuhi. 

Namun orang tidak hanya ingin memenuhi kebutuhannya, 

ia juga ingin memenuhi keinginannya misalnya tersedianya 

“pakaian jadi” dengan model dan corak yang memenuhi 

seleranya. Terlebih jika “pakaian jadi” tersebut harganya 

terjangkau, maka orang lebih memilih untuk membeli “pakaian 

jadi” daripada membeli kain untuk dibuat pakaian, 

karena selain sesuai dengan kebutuhannya (kebutuhan 

pakaian) juga sesuai dengan keinginannya (praktis-tinggal 

12 


pakai dan sesuai selera). Proses dalam pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep 

pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk (barang dan/ 

atau jasa), penetapan harga, pengiriman barang, dan 

mempromosikan barang/jasa. 

Pelajaran berharga yang dapat kita peroleh dari makna 

pasar dan pemasaran tersebut adalah, rencana kegiatan 

usaha BUM Desa tidaklah cukup hanya memusatkan perhatiannya 

pada kemampuan memproduksi barang dan/atau 

jasa, melainkan harus dipikirkan pula kemampuan menen 

tukan pasar dan strategi pemasarannya. Dengan kata 

lain, kegiatan usaha BUM Desa berpeluang sukses apabila 

kemampuan produksinya tinggi dan disertai kemampuan 

penguasaan pasar dan pemasaran produk yang dihasilkan. 

Sebaliknya, apabila BUM Desa memiliki kemampuan produksi 

(barang/jasa) yang tinggi, tetapi tidak ada kejelasan 

kepada siapa produk itu hendak dijual, apakah produk itu 

dibutuhkan orang banyak dan bagaimana cara pemasarannya, 

maka risikonya banyak produk tidak terjual dan akhirnya 

bangkrut. Oleh karena itu, agar rencana kegiat an 

usaha BUM Desa dapat mencapai kesuksesan diperlukan 

kajian terhadap kelayakan usaha dari aspek pasar dan pemasaran. 


Apa yang harus dikaji dari segi pasar dan 

pemasaran? 

Berdasarkan pengertian pasar dan pemasaran, maka 

beberapa hal yang harus dikaji dalam menilai kelayakan 

usaha sebagai berikut: 

1. Ketepatan Produk dengan Kebutuhan Masyarakat. 

Hal ini sangat pen ting 

untuk memasti kan 

bah wa barang atau 

jasa yang akan dipro 

duksi benar-benar 

dibutuhkan dan dapat 

memenuhi keingin an 

masyarakat atau calon 

konsumen untuk 

jang ka waktu yang 

pan jang. 

Sebelum unit usaha BUM Desa 

memproduksi barang atau jasa, 

harus diketahui terlebih dahulu 

je nis produk (barang/jasa) apa 

yang dibutuhkan dan diinginkan 

oleh masyarakat. Pastikan pula 

bahwa masyarakat atau calon 

kon sumen akan terus-menerus 

mem butuhkan produk tersebut 

da lam jangka waktu yang lama. 

Dalam ilmu ekonomi 

dikenal istilah riset pa sar, yaitu suatu ke gi atan penelitian 

untuk me ngetahui pro duk-pro duk apa yang 

ba nyak dibutuh kan ma sya rakat (konsumen), je nisjenis 

pro duk apa yang sudah beredar di pasar an, ciriciri 

konsumen pengguna produk, per saingan antar 

pro duk di pasar an, dan se terusnya. Kegiatan riset 

pasar juga perlu dilakukan BUM Desa da lam rangka 

14 


merenca nakan suatu kegiatan usaha. Apabila pasar 

yang hendak dituju masih dalam batas satu wilayah 

desa, riset pasar dapat dilakukan dengan cara pengamatan, 

wawancara dengan warga desa atau melalui 

diskusi (rembugan) melalui forum-forum pertemuan 

warga. Sudah barang tentu wilayah riset pasar akan 

semakin luas apabila pasar yang hendak dituju BUM 

Desa melampaui batas desa. 

Dari hasil riset pasar dapat diperoleh data dan informasi 

jenis produk yang dibutuhkan dan diminati masyarakat. 

Hasil riset pasar ini kemudian digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan jenis 


produk yang akan dihasilkan. Sebagai contoh: apabila 

sebagian besar warga desa menggeluti pekerjaan sektor 

pertanian, maka kegiatan usaha yang lebih cocok 

adalah pelayanan kebutuhan sarana produksi pertanian 

(saprotan). Apabila warga masyarakat terkendala 

dalam pemenuhan air bersih karena sumber airnya 

terletak di tempat yang jauh dari permukiman, maka 

kegiatan usaha pelayanan air bersih dengan pemasangan 

sambungan pipa ke rumah-rumah penduduk 

lebih layak untuk dilakukan. Bagi desa non-pertanian 

yang terletak cukup jauh dari perkotaan, maka lebih 

layak untuk membuka usaha penyediaan/pelayanan 

sembako, demikian seterusnya. 

16 


Dalam merencanakan kegiatan usaha BUM Desa 

langkah yang lebih tepat dilakukan adalah memastikan 

terlebih dahulu jenis produk (barang/jasa) yang 

dibutuhkan masyarakat, baru kemudian menentukan 

jenis produk yang akan dijual. Bukan sebaliknya, menentukan 

produk dulu baru kemudian mencari pasar, 

karena pasar atau konsumen itu tidak dapat didikte 

atau dipaksa oleh produsen (dalam hal ini oleh BUM 

Desa). 

Perlu pula diperhatikan keadaan lingkungan desa dan 

sekitarnya. Apakah sudah ada kegiatan usaha sejenis 

yang dilakukan oleh warga atau BUM Desa di desa-desa 

sekitarnya. Ini berkaitan dengan analisis persaingan 

bisnis. Apabila ada warga desa yang sudah melakukan 

kegiatan usaha yang menawarkan produk tertentu, 

maka tidak layak jika kegiatan usaha BUM Desa menawarkan 

produk sejenis karena berpotensi menyaingi 

dan mematikan usaha milik warga. Namun, bisa saja 

kegiatan usaha BUM Desa menawarkan produk sejenis 

dengan yang diusahakan warga desa, sepanjang 

usaha BUM Desa tersebut untuk mendukung keberlangsungan 

usaha warga. Misalnya: BUM Desa membuka 

usaha grosir untuk menyuplai barang dagangan 

bagi kegiatan usaha warga. Selain itu, kegiatan usaha 

BUM Desa hendaknya menghindari pemilihan produk 

yang sejenis dengan yang sudah diusahakan oleh 


BUM Desa di desa tetangga. Sebaiknya produk yang 

dipilih adalah produk-produk yang khas/berbeda tetapi 

tetap merupakan kebutuhan masyarakat. Tindakan 

ini dapat memberikan dua keuntungan, yaitu: dapat 

menghindari konflik dengan desa tetangga karena bukan 

menjadi pesaingnya, dan memungkinkan untuk 

perluasan pasar karena dapat memasarkan produk ke 

desa tetangga. 

2. Daya Beli Masyarakat 

Pastikan bahwa masyarakat 

atau calon konsumen mempunyai 

kemauan dan kemampuan 

membeli sehingga bersedia 

menerima produk yang 

dita war kan oleh unit usaha 

BUM Desa dan mereka akan 

membe linya. 

Perlu diingat bahwa setiap 

calon konsu men 

belum tentu memiliki 

daya beli atau kemampuan 

untuk mem beli. 

Meskipun pro duk yang 

ditawarkan unit usaha 

BUM De sa sesuai dengan 

kebutuhan dan 

keinginan masyarakat/ 

ca lon konsumen, tetapi 

kalau tidak disertai kemampuan atau daya beli, maka 

produk yang ditawarkan kemungkinan besar tidak laku 

jual (kurang/sedikit pembeli). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu maksud dari 

kegiatan usaha BUM Desa itu untuk memperoleh 

18 


keuntungan atau laba usaha. Keuntungan itu dapat 

diperoleh apabila banyak konsumen yang bersedia 

dan mampu membeli produk yang ditawarkan. Kemampuan 

masyarakat untuk membeli produk atau 

daya beli masyarakat sangat berkaitan dengan tingkat 

pendapatan masyarakat. 

Untuk mendapatkan gambaran tentang daya beli 

ma syarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan 

kajian data pendapatan warga masyarakat desa yang 

tercatat dalam dokumen profil desa. Apabila administrasi 

pemerintahan desa dikelola dengan baik tentunya 

pemerintah desa memiliki dokumen profil desa yang 

baik, sehingga sangat membantu dalam mengkaji 

daya beli masyarakat. Selain melalui kajian data profil 

desa, gambaran daya beli masyarakat dapat pula 

diperoleh melalui pengamatan. Dalam melakukan 

pengamatan perlu menggunakan indikator (penanda) 

yang dapat menggambarkan tingkat pendapatan alias 

daya beli masyarakat. Indikator daya beli itu misalnya: 

kualitas bangunan rumah warga, luas lahan, hasil panen, 

pemilikan alat-alat rumahtangga dan barang-barang 

berharga (misalnya: hand phone, sepeda motor, 

mobil, dan benda-benda berharga lainnya). 

Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat 

memiliki daya beli terhadap produk yang direncanakan, 

maka rencana kegiatan usaha BUM Desa dapat 


dinyatakan layak. Sebaliknya, jika ternyata daya beli 

masyarakat rendah dan tidak ada cara untuk menyiasatinya, 

maka rencana kegiatan usaha BUM Desa tidak 

layak dilakukan dan sebaiknya ditunda atau dihentikan 

sama sekali. 

3. Jumlah Konsumen 

Konsumen yang memiliki 

ke mauan dan kemampuan 

untuk membeli seringkali 

tidak sebanyak yang kita harapkan 

sehingga kegiatan 

usaha tidak memperoleh keuntungan 

secara memadai, 

atau bahkan mengalami kerugian. 

Sebelum kegiatan usaha 

BUM Desa dijalankan, 

pas tikan terlebih dahulu 

bah wa jumlah calon konsu 

men cukup banyak. 

Semakin banyak konsumen yang memiliki kemauan 

(berminat) dan daya beli yang cukup/tinggi maka 

produk yang ditawarkan BUM Desa dapat laku jual, 

sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang 

me madai. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan 

usaha itulah yang memungkinkan BUM Desa dapat 

menjalankan dan mengembangkan usaha secara 

ber kelanjutan. Dengan demikian, apabila jumlah 

kon sumen cukup banyak dan diperkirakan mampu 

membeli sebagian besar atau semua produk yang di- 

20 


tawarkan, maka rencana kegiatan usaha BUM Desa 

dapat dinyatakan layak untuk dijalankan. 

Bagaimana kalau ternyata jumlah konsumen dari dalam 

desa hanya sedikit? 

• Pertama, mempromosikan barang atau jasa yang 

akan ditawarkan oleh BUM Desa untuk menarik 

minat warga desa untuk membelinya. Apabila melalui 

promosi tidak mampu meningkatkan jumlah 

konsumen dari dalam desa sendiri, maka dapat 

di upayakan menambah konsumen dari luar desa 

se hingga mencapai jumlah yang diharapkan. 

Apa bila upaya ini berhasil, maka rencana kegiatan 

usa ha dapat menjadi layak untuk dijalankan. 

• Kedua, apabila upaya menambah konsumen ti dak 

mungkin dilakukan, maka rencana kegiatan usaha 

dihentikan saja karena tidak layak dijalankan. 

4. Kecenderungan Permintaan Konsumen 

Bagi pengusaha yang cerdik, 

kemungkinan pengembangan 

sudah mulai dipikirkan 

sejak membuat rencana 

usa ha. Meskipun disadari 

bah wa pada tahap awal memulai 

kegiatan usaha masih 

memiliki keterbatasan ke- 

Pastikan bahwa permintaan 

barang/jasa yang ditawarkan 

BUM Desa cenderung 

akan meningkat 

dari waktu ke waktu. 


mampuan dalam memproduksi dan atau menjual 

produk, namun bagi pengusaha yang ulet selalu memiliki 

cita-cita untuk mencapai kesuksesan setinggitingginya 

di kemudian hari. Untuk menggapai cita-cita 

itu, ia akan berupaya agar produk yang dihasilkan dan 

atau dijualnya semakin lama banyak diminati oleh 

konsumen. Salah satu upaya yang ditempuh adalah 

menentukan pilihan produk yang selalu dibutuhkan 

banyak orang. 

Demikian pula halnya dengan BUM Desa, kegiatan 

usa hanya akan tumbuh dan berkembang jika permintaan 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan 

cenderung meningkat. Dengan meningkatnya permintaan 

produk maka kegiatan usaha BUM Desa dapat 

meningkatkan jumlah produksinya. Untuk itu, sejak 

merencanakan kegiatan usaha perlu memperhitungkan 

kemungkinan peningkatan permintaan produk 

yang akan dijual. 

Peningkatan permintaan produk dapat terjadi karena 

dua hal. Pertama, permintaan unit produk setiap konsumen 

sebenarnya relatif tetap, tetapi jumlah konsumennya 

bertambah banyak sehingga permintaan 

unit produk secara kumulatif (secara keseluruhan) bertambah 

banyak. Ini dapat terjadi manakala BUM Desa 

mampu memperluas wilayah pemasaran produknya. 

Dengan demikian, BUM Desa dalam merencanakan 

22 


kegiatan usaha harus memperhitungkan kemungkinan 

perluasan pasarnya. Kedua, jumlah konsumen sebenarnya 

relatif tetap, tetapi permintaan unit produksi 

setiap konsumen bertambah sehingga secara kumulatif 

permintaan unit produk yang ditawarkan BUM 

Desa menjadi semakin banyak pula. Ini dapat terjadi 

karena adanya peningkatan kebutuhan konsumen 

terhadap produk yang ditawarkan BUM Desa dan 

didukung terjadinya perbaikan kondisi ekonomi konsumen. 

Oleh karena itu, dalam merencanakan kegiatan 

usaha BUM Desa harus dipikirkan pemilihan 

produk secara tepat agar produk yang ditawarkan selalu 

menjadi kebutuhan konsumen. Selain itu, perlu 

pula dibuat perkiraan (proyeksi) tentang kecenderungan 

perubahan perekonomian masyarakat (cenderung 

meningkat, relatif tetap, atau bahkan menurun). Untuk 

membuat perkiraan ini, dapat dilakukan melalui kajian 

data profil desa atau dapat pula dengan mengamati 

perubahan kondisi ekonomi masyarakat. 

Apabila hasil Kajian Kelayakan Usaha menunjukkan 

permintaan produk (barang/jasa) cenderung meningkat, 

maka kegiatan usaha BUM Desa yang direncanakan 

semakin layak untuk dijalankan. Jika ternyata hasil 

kajian kelayakan menunjukkan permintaan produk 

cen derung tetap, maka kegiatan usaha yang direncanakan 

dapat dinyatakan cukup layak, tetapi dengan 


isiko BUM Desa akan mengalami kendala dalam 

pengembangan usahanya. Sebaliknya, jika hasil kajian 

kelayakan menunjukkan permintaan produk di masa 

mendatang cenderung menurun, maka sebaiknya 

kegiatan usaha yang direncanakan dihentikan saja karena 

kalau kegiatan usaha tersebut dilaksanakan tidak 

akan berumur panjang. 

5. Kesesuaian Harga Produk 

Kegiatan usaha BUM Desa 

dalam menghasilkan produk 

sudah barang tentu harus 

mengeluarkan sejumlah biaya 

dan mengharapkan bagian 

keuntungan (marjin laba) 

dari produk yang dijual kepada 

konsumen. Di sisi lain, 

konsumen bersedia untuk 

Dalam menetapkan harga, 

harus dipastikan bahwa 

harga produk (ba rang/ 

jasa) yang ditawar kan dapat 

diterima oleh konsumen 

dan tidak merugikan 

BUM Desa. 

membeli barang/jasa jika harga yang ditawarkan unit 

usaha BUM Desa dapat mereka terima dan sesuai dengan 

kualitas produk yang dibeli. Penentuan harga bukanlah 

persoalan yang mudah. Seringkali harga tidak 

sekedar biaya produksi ditambah marjin laba yang diharapkan. 

Terdapat faktor psikologi harga yang sering 

berpengaruh pada penentuan harga. Sebuah produk 

yang ditawarkan produsen/penjual dengan harga mu- 

24 


ah belum tentu diminati oleh konsumennya. Untuk 

mengantisipasi hal ini BUM Desa harus mampu meyakinkan 

konsumen bahwa mereka (konsumen) akan 

memperoleh kualitas produk yang sepadan dengan 

harga yang dibayar. 

Dalam konteks harga, yang lebih penting dipertimbangkan 

adalah harga yang ditawarkan dapat diterima 

masyarakat/konsumen dan tidak merugikan BUM Desa. 

Oleh karena itu, meskipun dengan harga tertentu BUM 

Desa hanya mendapatkan sedikit laba tetapi unit usaha 


yang akan dijalankan dapat memberikan kemanfaatan 

bagi kesejahteraan warga desa, maka suatu unit usaha 

dapat dipertimbangkan layak untuk dijalankan. Ini sekaligus 

untuk menegaskan bahwa pendirian BUM Desa bukan 

semata-mata untuk mengejar keuntungan setingi-tingginya, 

tetapi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Namun demikian, apabila harga yang dapat diterima oleh 

konsumen di bawah biaya produksi sehingga merugikan 

BUM Desa, maka kegiatan usaha yang direncanakan tidak 

perlu dilanjutkan karena tidak layak dilaksanakan. 

6. Kemudahan Mendapatkan Produk 

Pastikan bahwa produk (barang/jasa) 

yang akan ditawarkan 

oleh unit usaha BUM Desa 

dapat dengan mudah didapatkan 

oleh konsumen dan dengan 

pe layanan yang memuaskan. 

Ini menyangkut kualitas 

pelayanan BUM 

Desa kepada masya 

rakat/ kon su men. 

Produk berupa barang 

atau jasa akan 

memiliki peluang lebih 

be sar untuk dibeli 

oleh konsumen jika 

produk ter sebut mudah 

diperoleh. Sebaliknya, 

apabila untuk memperoleh produk ter sebut 

cukup menyulitkan pembeli, kemungkinan besar 

konsumen enggan membeli produk yang ditawarkan 

26 


atau konsumen akan membeli produk yang sama kepada 

pihak lain yang mampu memberikan kemudahan 

dalam memperolehnya. Saat ini persaingan bisnis 

sangat ketat. Ini dapat kita ketahui dari banyaknya 

pelaku usaha yang menawarkan produk sejenis. Kualitas 

pelayanan menjadi salah satu kunci untuk memenangkan 

dalam persaingan bisnis. Meskipun sebuah 

produk ditawarkan dengan harga yang lebih murah 

tetapi pelayanannya kurang baik sehingga merepotkan 

konsumen untuk memperolehnya, kemungkinan 

besar tidak banyak konsumen yang mau membeli 

produk tersebut. 

Uraian di atas ingin menegaskan bahwa cara produ sen 

atau penjual dalam mendistribusikan/mengantarkan 

produk ke konsumen sangat mempengaruhi terjadinya 

transaksi. Dalam dunia usaha sangat dikenal istilah 

“pembe li adalah raja”. Artinya, pembeli akan merasa 

senang dan bersedia membeli secara berulang-ulang 

(berlangganan) apabila dirinya merasa dipermudah 

dalam memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan. 

Dalam kaitannya dengan BUM Desa, kegiatan usaha 

yang direncanakan harus mampu memberikan jaminan 

kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh 

produk yang ditawarkan. Misalnya: produk diantar 

sampai ke rumah konsumen. Apabila konsumen yang 

harus datang ke tempat pelayanan, maka tempat pe- 


layanan harus dipilih yang paling mudah dijangkau 

oleh semua konsumen. 

7. Kemudahan Mendapatkan Informasi tentang 

Produk 

Pastikan bahwa informasi produk 

(barang/jasa) dari kegiatan 

usaha BUM Desa dapat dengan 

mudah didapatkan oleh konsumen 

dan dengan pelayanan 

yang memuaskan. 

Produk berupa barang 

atau jasa akan 

memiliki peluang lebih 

besar untuk dibeli 

oleh konsumen jika 

konsumen mengetahui 

informasi tentang 

produk tersebut. Cara 

produsen/penjual 

menginformasikan 

produknya (dalam isti 

lah pemasaran disebut dengan kegiatan promosi) 

sa ngat mempengaruhi terjadinya transaksi. Informasi 

yang tersebar luas, rinci, jelas dan jujur mengenai spesifikasi 

barang atau jasa, misalnya: bentuk/jenis, kegunaan, 

keunggulan, harga, dan informasi tentang cara 

mengatasi jika terjadi kendala yang dialami konsumen 

atas penggunaan produk, menjadi sangat penting 

dalam pemasaran. Promosi produk yang ditawarkan 

dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: 

dengan membuat leaflet yang dibagikan kepa- 

28 


da warga desa dan/atau ditempel di tempat-tempat 

stra tegis, membagikan sticker untuk ditempel di kenda 

raan atau di rumah warga, atau dapat juga ditempuh 

promosi “dari mulut ke mulut” (dalam bahasa Jawa: 

tutur tinular atau gethok tular). Selain tersedia nya media 

informasi juga diperlukan petugas yang mumpuni 

(ramah dan menguasai informasi tentang produk yang 

ditawarkan) dan mudah ditemui setiap saat. Ini untuk 

meyakinkan konsumen bahwa BUM Desa mampu 

memberi pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayan 

an yang baik merupakan bentuk promosi yang efektif. 


Kajian terhadap unsur-unsur pemasaran sebagaimana 

telah dipaparkan, satu sama lain saling berkaitan sehing ga 

semakin lengkap unsur yang dikaji akan semakin baik/tepat 

hasilnya. Oleh karena itu, analisis hendaknya dilakukan secara 

cermat, sehingga dapat diketahui apakah kegiat an 

usaha yang akan digeluti oleh BUM Desa itu layak atau 

tidak layak ditinjau dari aspek pemasaran. Semakin ba nyak 

unsur-unsur yang mendukung pemasaran, maka sema kin 

layak kegiatan usaha yang direncanakan. Sebaliknya, semakin 

banyak unsur-unsur yang tidak mendukung pemasaran, 

maka kurang/tidak layak kegiatan usaha yang direncanakan 

itu. Jika ide membuka unit usaha BUM Desa dari 

aspek pemasaran untuk produk yang direncanakan dinilai 

tidak layak, maka perlu dicari alternatif perbaikan agar 

aspek pemasaran menjadi layak. Jika memang tidak ada 

jalan lain, maka lebih tepat mengambil keputusan untuk 

menunda atau bahkan membatalkan rencana usaha tersebut. 

Kotak 1 mengilustrasikan praktik kajian aspek pasar 

dan pemasaran dalam rangka kajian kelayakan usaha yang 

di lakukan oleh BUM Desa di salah satu desa mitra ACCESS 

Tahap II, yaitu BUM Desa “Ganting” di Desa Labbo Kecamatan 

Tompobulu Kabupaten Bantaeng. 

30 


Kotak 1. 

BUM Desa “GANTING” di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu 

Kabupaten Bantaeng telah melakukan kajian kelayakan aspek 

pasar dan pemasaran untuk Unit Usaha Pengelolaan Air Minum, 

sebagai berikut: 

1. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air minum 

Ketersediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan 

dasar bagi warga masyarakat. Desa Labbo memiliki sungai 

dan sejumlah mata air yang terdapat di puncak bukit yang 

dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air 

minum sejak dahulu sampai sekarang. Letak sumber air 

minum tersebut cukup jauh dari sebagian besar permukiman 

penduduk (sekitar 4–5 km). Program Care dan PNPM 

Mandiri Pedesaan telah memberi bantuan pembangunan 

bak penampungan air dan sarana perpipaan untuk memanfaatkan 

sumber air tersebut. Namun demikian, sarana 

per pipaan tersebut belum dikelola secara baik sehingga 

distribusi air tidak merata, dan menimbulkan konflik antar 

warga. 

Keadaan tersebut membuktikan bahwa warga masyarakat 

sangat membutuhkan pengelolaan air bersih yang dapat 

memberi kemudahan dan pemerataan dalam memperoleh 

kecukupan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup se- 


hari-hari. Dengan demikian, usaha pengelolaan air minum 

dengan perpipaan yang dilengkapi dengan alat meter air 

sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. 

2. Daya beli masyarakat 

Warga Desa Labbo secara umum memiliki pendapatan/ 

penghasilan yang bersumber dari mata pencaharian yang 

ditekuni, sehingga masyarakat memiliki daya beli. Harga 

atau biaya satuan penggunaan air minum dapat dimusyawarahkan 

bersama warga desa, sehingga dapat diperoleh 

harga yang sesuai dengan kemampuan (daya beli) ma syarakat. 

Lagi pula, kegiatan usaha pengelolaan air minum 

32 


de ngan menggunakan meteran air dapat membantu masya 

rakat untuk memperhitungkan penggunaan air sesuai 

de ngan kemampuannya. 

3. Target pasar dan jumlah konsumen 

Pasar yang akan dibidik adalah warga masyarakat Desa 

Labbo yang selama ini telah memanfaatkan sarana perpipaan 

milik desa. Khususnya warga desa atau rumahtangga 

yang bermukim di 5 (lima) dusun terjauh dari sumber air 

merupakan target pasar yang utama, jumlahnya sekitar 400 


KK. Untuk sementara waktu jumlah KK inilah yang ditargetkan 

menjadi konsumen atau pelanggan. Sedangkan jumlah 

penduduk Desa Labbo pada tahun ini (2010) sebanyak 883 

KK yang terdiri atas 741 KK laki-laki dan 142 KK perempuan. 

Dengan demikian, rumahtangga yang dijadikan sebagai konsumen 

jumlahnya baru mencapai separo dari jumlah rumahtangga 

yang ada. Ke depan, sesuai dengan pertambahan 

jumlah penduduk dan perkembangan kemampuan BUM 

Desa dapat dipastikan jumlah konsumen akan bertambah 

semakin banyak. 

4. Kondisi persaingan. 

Desa-desa terdekat dengan Desa Labbo tidak ada yang mela 

kukan kegiatan usaha pengelolaan air minum, sehingga 

dapat dikatakan kegiatan usaha pengelolaan air minum 

tidak ada pesaing. Keadaan ini memperbesar peluang untuk 

memperoleh jumlah pelanggan atau konsumen yang 

se makin banyak. 

5. Harga langganan air minum 

Penentuan harga langganan dapat dimusyawarahkan bersama 

warga desa berdasarkan prinsip tidak saling memberatkan. 

Artinya, harga yang disepakati tidak memberatkan konsumen 

dan tidak merugikan BUM Desa. Untuk menentukan 

34 


harga langganan dilakukan secara rasional dan transparan 

sehingga warga desa dapat menerima ketentuan biaya berlangganan 

sebagai harga yang wajar. Penentuan harga dengan 

cara musyawarah diyakini akan menarik minat warga 

desa untuk menjadi pelanggan. 

6. Kemudahan yang diperoleh konsumen. 

Kegiatan usaha pengelolaan air minum dilakukan dengan 

cara memasang sarana perpipaan dan meteran air sampai 

di rumah-rumah penduduk, sehingga konsumen tinggal 

membuka kran langsung memperoleh air bersih sesuai yang 

dibutuhkan. Selain itu, dengan dipasangnya alat meter an 

air akan memudahkan pelanggan untuk mengontrol penggunaan 

air. 

Berdasarkan hasil kajian aspek pasar dan pemasaran, 

ternyata seluruh unsur yang dikaji menunjukkan keadaan 

yang mendukung pemasaran jasa layanan air bersih. Dengan 

demikian, aspek pasar dan pemasaran produk dari 

kegiatan usaha pengelolaan air bersih BUM Desa Ganting 

dapat dinyatakan layak. 


Bagian III 

ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI 

Kajian terhadap aspek teknis dan teknologi merupakan 

hal penting untuk dilakukan dalam penyusunan 

kelayakan usaha. Kajian pada aspek ini dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah secara teknis suatu unit usaha 

BUM Desa dapat dioperasikan (dijalankan) dan apakah 

teknologi yang diperlukan tersedia. 

Ada 8 unsur pokok kelayakan usaha yang dinilai dari 

aspek teknis dan teknologi, yaitu: 

1. Perencanaan Produk 

Agar barang atau jasa yang 

akan diproduksi laku dijual, 

maka pilihan produk yang 

akan dijual adalah barang 

atau jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

Pastikan bahwa produk 

yang dihasilkan sesuai 

dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 


Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kajian aspek 

pasar, sebelum kegiatan usaha BUM Desa memproduksi 

barang atau jasa harus dilakukan kegiat an 

riset pasar terlebih dahulu. Riset pasar menghasilkan 

informasi tentang jenis produk yang dibutuhkan dan 

diinginkan oleh calon konsumen. Informasi pasar ini 

menjadi bahan masukan utama untuk merencanakan 

jenis produk (barang/jasa) yang akan dihasilkan. Informasi 

pasar yang lengkap dan akurat akan sangat 

mendukung ketepatan dalam memilih produk yang 

direncanakan. Perencanaan produk yang tepat lebih 

menjamin produk yang akan dihasilkan dapat laku dijual. 

2. Kualitas Produk 

Kualitas produk (barang 

atau jasa) merupakan hal 

pen ting bagi konsumen. 

Produk yang akan dihasilkan 

unit usa ha BUM Desa akan 

laku jual apabila berkualitas. 

Kualitas produk, baik yang 

berupa barang maupun jasa, 

dapat dinilai berdasarkan beberapa 

segi. 

Pastikan bahwa produk 

yang akan ditawarkan 

unit usaha BUM Desa 

ada lah produk yang memiliki 

keunggulan (berkualitas). 

38 


a. Kualitas produk yang berupa barang dapat dinilai 

dari segi: 

1) Daya guna, yaitu barang yang ditawarkan 

me miliki kegunaan. 

2) Kekhasan, yaitu barang yang ditawarkan 

me miliki kekhasan jika dibandingkan dengan 

barang sejenis yang ada dipasaran. 

3) Kehandalan, yaitu barang yang ditawarkan 

ketika digunakan dalam periode waktu tertentu 

dapat berfungsi dengan baik. 

4) Ketepatan, yaitu spesifikasi barang yang ditawarkan 

sesuai dengan yang diinginkan 

kon sumen. Misalnya, jika konsumen menginginkan 

gula pasir yang putih bersih dan 

dibungkus dengan bobot 1 kg/bungkus, maka 

gula pasir yang dijual oleh unit usaha BUM 

Desa harus sesuai dengan keinginan konsumen 

itu dan ukurannya harus tepat. 

5) Daya tahan, yaitu masa pakai atau keawetan 

barang dapat berumur relatif lama. 

6) Estetis, yaitu keindahan atau kerapihan barang. 

Barang yang dikemas dengan apik (rapih, 

bersih dan indah) lebih menarik konsumen 

untuk membelinya. 


. Kualitas produk yang berupa jasa dapat dinilai 

dari segi: 

1) Keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan janji 

yang ditawarkan. 

2) Kesigapan, meliputi: kesigapan karyawan 

dalam melayani pelanggan, ketepatan karyawan 

dalam menangani transaksi, dan penanganan 

keluhan pelanggan. 

3) Jaminan kepastian, meliputi: kepastian 

wak tu, harga, informasi tentang produk, dan 

macam-macam pelayanan yang dijanjikan. 

4) Perhatian, meliputi: kemudahan untuk menghu 

bungi BUM Desa, keramahan dan ke sopanan 

petugas dalam memberi pelayan an, 

dan upaya untuk memahami keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

2. Perencanaan jumlah Produksi 

Aktivitas produksi hendak nya 

direncanakan dengan ba ik 

agar produksi yang diha silkan 

tidak terlalu banyak atau 

terlalu sedikit. Dalam usaha 

yang menghasilkan barang, 

ada beberapa hal yang perlu 

Pastikan bahwa rencana 

jumlah produksi dari 


da pat diperhitungkan 

de ngan tepat. 

40 


diperhitungkan dalam merencanakan jumlah produksi, 

yaitu: 

1) Jumlah Permintaan. Perkiraan jumlah permintaan 

konsumen dapat diperkirakan melalui survey/riset 

pasar. 

2) Kapasitas produksi. Jumlah produksi dapat diper 

hitungkan berdasarkan kapasitas (kemampuan) 

peralatan dan bahan baku yang tersedia. 

3) Modal kerja. Kemampuan modal kerja dalam 

membiayai proses produksi hendaknya tersedia 

sesuai dengan yang diperlukan. 

3. Persediaan bahan baku 

Persediaan bahan baku digunakan 

untuk menjaga keberlangsungan 

proses produksi 

dan mengantisipasi 

permintaan konsumen yang 

meningkat secara tajam. 

Persediaan bahan baku yang 

tidak lancar akan mengurangi 

jumlah barang jadi yang 

Pastikan bahwa persediaan 

bahan baku dari unit 

usaha BUM Desa cu kup 

tersedia dan dapat diken 

dalikan dengan baik. 

dapat dihasilkan. Jumlah persediaan bahan baku hendaknya 

sesuai dengan kebutuhan, yakni jangan terlalu 

banyak atau terlalu sedikit. Oleh karena itu diperlukan 


manajemen pengendalian persediaan bahan baku, sehingga 

bahan baku selalu tersedia dengan cukup. 

4. Kapasitas Produksi 

Kapasitas produksi berkaitan 

dengan kemampuan unit 

produksi untuk menghasilkan 

barang atau jasa dalam 

waktu tertentu. Misalnya, mesin 

pompa air memiliki kemampuan 

menghasilkan air 

sekian meter kubik per jam, 

berapa kuintal pupuk yang 

Pastikan bahwa kapasitas 

produksi dari unit 

usa ha BUM Desa mampu 

memenuhi kebutuhan 

seluruh konsumen. 

dapat disediakan per bulan, berapa juta rupiah dana 

yang mampu disediakan per hari atau per ming gu untuk 

usaha simpan-pinjam, dan lain-lain. Dalam hal ini 

unit usaha BUM Desa harus dapat menentukan berapa 

kapasitas produksi dari usaha yang akan dijalankan. 

Kemudian menentukan apakah kapasitas produksinya 

dapat memenuhi seluruh kebutuhan konsumen dalam 

waktu tertentu. Jika kapasitas produksi tidak mampu 

memenuhi kebutuhan konsumen, risikonya adalah konsumen 

akan kesulitan mendapatkan produk tepat waktu 

dan tepat jumlah. Jika ini terjadi, besar kemungkinan 

unit usaha BUM Desa akan ditinggalkan konsumen dan 

pindah ke perusahaan lain. 

42 


5. Pemilihan Teknologi 

Teknologi untuk memproduksi 

barang maupun jasa 

berkembang terus sesuai 

dengan kemajuan jaman. 

Saat ini banyak pilihan teknologi 

yang tersedia, mulai 

dari teknologi yang cukup 

se derhana hingga teknologi 

yang canggih. Penggunaan 

Pastikan bahwa proses 

produksi barang atau 

jasa menggunakan teknologi 

yang tepat. 

teknologi yang canggih belum tentu menguntungkan 

jika digunakan dalam proses produksi yang akan 

dijalankan. Oleh karena itu, untuk memilih teknologi 

yang sesuai (tepat guna) dengan kegiatan usaha yang 


akan dijalankan perlu mempertimbangkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1) Kemampuan keuangan untuk menggunakan teknologi. 

2) Kemampuan atau penguasaan tenaga kerja dalam 

penggunaan teknologi. 

3) Kesesuaian teknologi dengan bahan baku yang 

akan digunakan dalam proses produksi. 

4) Kemungkinan pengembangan teknologi di masa 

yang akan datang. 

5) Keberhasilan penggunaan teknologi sejenis di tempat 

lain 2 . 

6. Penentuan Lokasi Usaha 

Lokasi usaha merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi 

kelancaran jalannya 

Pastikan bahwa pemilihan 

lokasi unit usaha 

kegiatan usaha karena erat 

kaitannya dengan pemasar 

BUM Desa sudah tepat 

an produk, biaya peng- 

angkutan, dan persediaan 

dan sesuai dengan kegiat 

an produksinya 

ba han baku. Faktor lokasi 

ha rus diperhitungkan dan 

dipertimbangkan secara tepat dan benar, baik dari segi 

2 (http://www.academia.edu/2714019/ANALISIS_USAHA_UKM). 

44 


ekonomisnya maupun dari segi teknis serta kemungkinan 

pengembangan usaha di masa datang (Ibrahim, 

2009). Untuk menentukan lokasi perlu mempertimbangkan 

jenis kegiatan produksi yang akan dijalankan. 

a. Bagi Usaha yang Memproduksi Barang 

Pilihan lokasi unit usaha BUM Desa perlu dikaji 

dari beberapa faktor. 

Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan, 

antara lain: 

1) Lokasi calon konsumen. Mendirikan usaha di 

dekat lokasi konsumen dapat menguntungkan 

bagi kedua belah pihak, baik bagi unit 

usa ha BUM Desa maupun konsumen. De katnya 

jarak antara lokasi usaha dengan lokasi 

konsumen (target pasar) dapat menekan bia 

ya yang pada akhirnya akan berpe ngaruh 

pada harga yang lebih murah. 

2) Letak bahan baku utama. Mendirikan usaha 

dekat dengan pusat bahan baku akan menguntungkan, 

karena memudahkan dalam 

mem peroleh bahan baku dan biayanya lebih 

murah. 

3) Sumber tenaga kerja. Jika sumber tenaga 

kerja dekat dan mudah didapat di sekitar lokasi 

usaha akan sangat membantu dalam 

pro ses pengelolaan tenaga kerja. 


4) Sumber daya seperti air, kondisi udara, dan 

te naga listrik yang tersedia di sekitar lokasi 

usa ha adalah penting bagi kelancaran proses 

produksi sehingga faktor-faktor ini perlu 

dipertimbangkan secara seksama. 

5) Ketersediaan fasilitas transportasi yang memadai 

untuk memindahkan bahan baku ke 

lokasi usaha dan memindahkan hasil produksi 

dari lokasi usaha ke pasar. 

6) Ketersediaan fasilitas untuk usaha, seperti 

pengadaan onderdil untuk kendaraan atau 

mesin produksi, serta fasilitas untuk karyawan 

seperti ruang kerja, tempat untuk istirahat, 

tempat peribadatan (misal: musholla), dan 

seterusnya. 

7) Lingkungan masyarakat sekitar yang akan 

mempengaruhi aktivitas usaha baik secara 

positif maupun negatif. Oleh karena itu, sebelum 

usaha didirikan perlu dikaji dampak 

positif maupun negatif keberadaan lokasi 

usaha bagi lingkungan masyarakat di sekitar 

lokasi usaha. 

8) Peraturan pemerintah, misalnya dalam Rencana 

Tata Ruang dan Wilayah perlu diperhatikan. 

Jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap 

peraturan pemerintah tersebut. 

46 


. Bagi Usaha Jasa 

Ada dua macam cara yang dapat ditempuh suatu 

unit usaha dalam berhubungan dengan konsumen, 

yaitu: 

1) Pelanggan datang ke lokasi fasilitas jasa, misal 

nya: nasabah mendatangi kantor pelayanan 

jasa simpan-pinjam (perkreditan). 

2) Penyedia jasa mendatangi konsumen, seperti 

mobil angkutan barang mendatangi lokasi 

pengumpulan hasil pertanian/perkebunan 

untuk selanjutnya diangkut ke pabrik atau 

ke pasar; melakukan layanan langsung ke 

ru mah konsumen (misal: penyerahan uang 

pinjaman konsumen, penarikan setoran uang 

pembayaran jasa air atau listrik, dan lain-lain). 

Apabila cara pertama yang ditempuh, maka penentuan 

lokasi fasilitas jasa perlu mempertimbangkan banyak 

hal, antara lain: mudah dan dapat diakses oleh 

konsumen, tempat parkir yang memadai, dapat diperluas, 

lingkungan yang mendukung usaha (aman dan 

nyaman), memiliki keunggulan kompetitif daripada 

lokasi pesaing, dan ijin lokasi atau ijin gangguan dari 

pihak berwenang. 


7. Perencanaan Tata letak (Layout) 

Pastikan bahwa tata letak 

tempat atau fasilitas unit 

usaha BUM Desa sudah 

tepat. 

Pengaturan tata letak tempat 

yang akan digunakan 

sebagai basis kegiatan usaha 

perlu direncanakan dengan 

baik. Ketepatan dalam 

mengatur tata letak tempat 

usaha akan berpengaruh 

ter hadap kelancaran dalam 

menjalankan berbagai aktivitas, 

baik aktivitas produksi maupun pelayanan kepada 

konsumen. Dalam hal penataan letak tempat usaha 

perlu memperhatikan jenis kegiatan usahanya. 

a. Bagi Usaha yang Memproduksi Barang 

Bagi unit usaha BUM Desa yang memproduksi 

barang, paling tidak ada tiga jenis tempat yang 

perlu diatur tata letaknya, yaitu letak pabrik, kantor, 

dan gudang. Idealnya, ketiga tempat tersebut 

dibuat secara terpisah tetapi berada dalam satu 

kompleks sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. 

b. Bagi Usaha Jasa 

Tata letak fasilitas jasa yang tersedia akan berpengaruh 

pada persepsi konsumen atas kualitas 

suatu jasa. Persepsi konsumen terhadap kualitas 

suatu jasa dapat dipengaruhi oleh suasana yang 

48 


ditimbulkan oleh “penataan luar” (eksterior) maupun 

“penataan dalam” (interior) dari fasilitas jasa 

tersebut. Dengan demikian, keserasian, keasrian/ 

keindahan, kebersihan, dan ketepatan tata letak 

dari lingkungan tempat penyampaian ja sa menjadi 

penting untuk diperhatikan. Penataan tempat 

layanan jasa yang nyaman dan aman akan menimbulkan 

rasa senang bagi konsumen. 

Berdasarkan hasil analisis aspek teknis dan tek nologi 

dapat diketahui layak atau tidak layak suatu 

unit usaha BUM Desa untuk dijalankan. Suatu unit 

usaha dikatakan layak apabila unsur-unsur yang 

terkandung dalam aspek teknis dan teknologi 

men dukung untuk menjalankan kegiatan usaha 

BUM Desa. Jika aspek teknis dan teknologi kurang 

atau tidak layak, perlu diupayakan alternatif untuk 

mengkondisikan unsur-unsur teknis atau teknologi 

agar layak untuk mengoperasikan unit usaha. Misal 

nya, apabila belum tersedianya tenaga te ram pil 

mengoperasikan alat produksi yang akan digunakan 

maka perlu dilakukan pelatihan terlebih dahulu, 

apabila kapasitas produksinya belum mam pu 

memenuhi kebutuhan konsumen maka perlu menambah 

alat produksi, dan sebagainya. Apabila 

tidak ada alternatif yang memungkinkan suatu unit 

usaha BUM Desa menjadi layak, maka sebaiknya 

rencana usaha itu ditunda atau dibatalkan saja. 


Pada Kotak 2 dapat disimak contoh kajian kelayakan 

usaha pada aspek teknis dan teknologi yang disarikan dari 

kajian kelayakan usaha yang dilakukan BUM Desa “GAN- 

TING” di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Bantaeng. 

Kotak 2. 

Kajian aspek teknis dan teknologi yang dilakukan BUM Desa 

“GANTING” di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Bantaeng untuk Unit Usaha Pengelolaan Air Minum, sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan produk 

Produk yang akan dihasilkan adalah layanan air minum 

yang disalurkan langsung ke rumah pelanggan/konsumen 

melalui instalasi perpipaan dan dilengkapi dengan alat meteran 

air. Jasa layanan air minum ini sesuai dengan kebutuhan 

warga masyarakat, terutama mereka yang tinggal 

di wilayah permukiman yang jauh dari lokasi sumber air 

bersih. De ngan adanya layanan air minum tersebut, ma syarakat 

akan terbantu dalam memenuhi kebutuhan air bersih 

dengan mudah. 

50 


2. Kualitas produk 

Air yang didistribusikan kepada konsumen langsung berasal 

dari alam (mata air) dengan kualitas yang baik (jernih/ 

bersih) dan sangat layak dikonsumsi untuk bahan baku 

memasak makanan dan minuman. Air yang didistribusikan 

kepada pelanggan dapat mengalir terus-menerus sepanjang 

waktu sehingga di rumah konsumen selalu tersedia air 

bersih. Selain itu, BUM Desa Ganting mampu memberikan 

pelayanan yang baik kepada konsumen, baik pelayanan 

dalam hal teknis (misalnya: pemasangan dan perbaikan 

ke rusakan instalasi air) maupun pelayanan administrasi 

(mi salnya: pendaftaran pelanggan, pencatatan volume air 

yang digunakan pelanggan, penerimaan/ penagihan biaya 

bulanan, dll). Tersedianya tenaga teknis yang berasal dari 

da lam desa sendiri, maka setiap ada pengaduan terjadinya 

gangguan dapat segera diatasi/diperbaiki. 

3. Persediaan bahan baku 

Berdasarkan pengalaman sejarah, sejak dahulu sampai dengan 

saat ini sungai dan sejumlah mata air yang berasal dari 

hutan desa di pegunungan tidak pernah kering. De ngan demikian 

bahan baku berupa air bersih selalu tersedia dengan 

volume yang cukup memadai untuk menyuplai kebutuhan 

seluruh warga desa. 


4. Teknologi yang digunakan dan kapasitas produksi 

Teknologi yang digunakan cukup sederhana, yaitu dengan 

teknik gravitasi bumi. Air yang bersumber dari mata 

air di puncak gunung dialirkan ke bak penampungan yang 

di tempatkan di lokasi yang lebih rendah, kemudian dari 

bak penampungan tersebut dipasang pipa-pipa untuk menya 

lurkan air ke rumah-rumah konsumen. Penggunaan 

teknologi gravitasi bumi memiliki beberapa keuntungan, 

antara lain: hemat biaya karena tidak perlu menggunakan 

mesin, pembangunan infrastruktur dan perawatannya mudah 

sehingga sangat memungkinkan ditangani oleh tenaga 

lokal. 

Kapasitas produksi dapat disesuaikan dengan kemampuan 

BUM Desa untuk membiayai pengadaan sarana perpipaan 

dan alat meter air. Kapasitas produksi diukur berdasarkan 

kemampuan BUM Desa untuk melayani pemasangan perpipaan 

yang tersambung di rumah-rumah konsumen. Untuk 

sementara kapasitas produksinya sebanyak 400 sambung an 

atau 400 pelanggan, di masa mendatang kapasitas produksi 

ini dapat ditingkatkan lagi sesuai permintaan warga desa 

serta kemampuan pembiayaan yang dimiliki BUM Desa. 

52 


5. Lokasi usaha 

Kegiatan usaha pengelolaan air minum sepenuhnya berada 

di dalam Desa Labbo. Meskipun sumber air bersih terletak 

di lokasi yang cukup jauh, sekitar 4-5 km dari permukiman 

warga, tetapi hal tersebut dapat mudah diatasi dengan pemasangan 

perpipaan. BUM Desa Ganting juga telah memiliki 

kantor yang terletak di pusat pemerintahan Desa Labbo, 

dan mudah dijangkau oleh seluruh pelanggan yang memerlukan 

layanan. 

Berdasarkan hasil kajian unsur-unsur yang terkait dengan 

aspek teknis dan teknologi, ternyata semuanya menunjukkan 

kegiatan usaha pengelolaan air minum layak dijalankan. 


Bagian IV 

ASPEK MANAJEMEN DAN SDM 

Aspek Manajemen 

Aspek manajemen untuk membangun usaha didasarkan 

pada pendekatan fungsi manajemen, meliputi: 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. 

Tujuan kajian kelayakaan usaha pada aspek 

manajemen adalah untuk mengetahui apakah pembentukan 

dan pelaksanaan usaha dapat direncanakan, dilaksanakan, 

dan dikendalikan. 

1. Perencanaan 

Tujuan dari gagasan menjalankan usaha/proyek adalah 

untuk memperoleh keuntungan atau kemanfaatan. 

Untuk mencapai tujuan ini diperlukan suatu peren canaan 

secara menyeluruh beserta kebijakan yang diperlukan. 

Untuk itu perlu disusun suatu program kerja 


untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan serta menyu 

sun kegiatan-kegiatan 

Pastikan bahwa unit usaha 

BUM Desa yang akan 

yang diperlukan (Ibrahim, 

2009). Perencanaan dalam dijalankan/dikembangkan 

dapat direncanakan 

ang garan unit usaha BUM 

dengan baik. 

Desa juga harus dilakukan 

dengan sebaik mungkin, misalnya 

membuat anggaran 

pembelian, anggaran produksi, anggaran penjualan, 

dan anggaran lainnya disesuaikan keperluan usaha 

yang akan dijalankan. Dalam merencanakan anggaran 

harus detail, misalnya anggaran pembelian bahan, 

bahan apa dan berapa jumlahnya yang akan dibeli, 

be rapa harganya, siapa yang menangani pembelian, 

dimana membelinya, dan sebagainya. 

Perencanaan dalam pengadaan karyawan disesuaikan 

dengan rencana proses produksi, kegiatan yang akan 

dilakukan, persyaratan yang diperlukan dan jumlah 

karyawan yang dibutuhkan. Demikian pula perencanaan 

dalam bidang produksi, perlu direncanakan jenis 

produk, jumlah produk (untuk barang) dan standar 

kualitas produk yang akan dihasilkan, bahan baku 

yang diperlukan, peralatan yang akan digunakan, petugas 

yang menangani proses produksi, dan sebagainya. 

Perencanaan dalam bidang penjualan juga perlu 

56 


dibuat, antara lain: jumlah produk yang akan dijual, 

bentuk promosi yang diperlukan, daerah penjualan, 

cara mendistribusikan produk, biaya penjualan, penetapan 

harga, saluran pemasaran, sistem pembayaran, 

dan sebagainya. 

2. Pengorganisasian 

Dalam menilai kelayakan usaha, BUM Desa mengkaji 

beberapa hal, seperti: 

a. Bagaimana langkah-langkah dalam pengorganisa 

sian? 

Secara garis besar, langkah-langkah dalam melakukan 

proses pengorganisasian meliputi.: 

1) Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan dari unit usaha 

yang akan dijalankan. 

2) Membagi beban kerja secara jelas dan proporsional 

sehingga dapat dilakukan oleh sese 

orang atau oleh sekelompok orang. 

3) Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan 

pekerjaan anggota organisasi dalam 

satu kesatuan yang harmonis, memantau 

efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah 

penyesuaian untuk mempertahankan 

atau meningkatkan efektivitas. 


. Bagaimana asas organisasi yang hendaknya dipilih? 

Asas-asas organisasi merupakan pedoman yang 

perlu dilaksanakan agar diperoleh suatu struktur 

organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat 

berjalan dengan lancar. Asas-asas organisasi 

terdiri dari: perumusan tujuan organisasi, penyusunan 

bagian-bagian organisasi yang diperlukan, 

pembagian kerja yang jelas, koordinasi, pelimpahan 

wewenang, rentang kendali, jenjang organisasi, 

kesatuan perintah, dan asas keluwesan dimana 

struktur organisasi hendaknya mudah diubah untuk 

disesuaikan dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi tanpa mengurangi kelancaran aktivitas 

yang sedang berjalan. Apabila asas organisasi 

tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka 

akan sangat mendukung kelancaran kegiatan 

usa ha BUM Desa. 

c. Bagaimana struktur organisasi yang dirancang? 

Struktur organisasi adalah susunan dan hubung an 

antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Struktur 

organisasi menjelaskan pembagian akti vitas 

kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dari 

aktivitas tersebut. Struktur organisasi juga menjelaskan 

hierarki (jenjang atau tingkatan) dan susunan 

kewenangan, serta hubungan pertanggungja- 

58 


waban (siapa melapor 

pada siapa). Hal terpenting 

dalam pe nyusunan 

struktur orga nisasi ini 

ada lah rancangan struktur 

organisasi yang disusun 

ha rus fungsional, 

efektif, dan efisien. Artinya, 

susun an organisasi 

unit usaha BUM Desa itu harus dapat menggambarkan 

tugas pokok dan fungsi setiap bagian organisasi, 

hubungan ketugasan antar bagian harus 

je las, dan susunan organisasi disesuaikan dengan 

ke perluan (tidak terlalu gemuk). 

3. Pelaksanaan 

Salah satu fungsi manajemen adalah pelaksanaan kegiatan. 

Apakah suatu kegiatan usaha dapat dilaksanakan, 

sangat dipengaruhi 

oleh kualitas perencanaan, 

pengorganisasian, dan kualitas 

sumber daya manusia. 

Oleh karena itu seluruh kegiatan 

usaha harus di ren canakan 

dengan matang dan 

rinci, serta sistem pengor- 

Unit usaha BUM Desa 

yang akan dijalankan 

hen daknya telah memiliki 

asas dan struktur organisasi 

yang jelas, efektif 

dan efisien. 

Sebelum unit usaha 

BUM Desa dijalankan, 

ha rus dipastikan bahwa 

seluruh kegiatan usaha 

yang direncanakan dapat 

dilaksanakan dengan 

baik. 


ganisasian harus baik. Selain itu, diperlukan sumber 

daya manusia yang cukup jumlahnya, te rampil dan 

menguasai bidang tugasnya. Ini semua dimaksukan 

agar aktifitas-aktifitas untuk menjalankan unit usaha 

BUM Desa dapat dilaksanakan dengan baik. 

4. Pengendalian 

Pengendalian atau pengawasan 

di dalam manajemen 

memiliki berbagai fungsi 

pokok. Fungsi pokok pengendalian 

tersebut adalah: 

Pastikan bahwa fungsi 

pengendalian terhadap 



dapat berjalan dengan 

efektif. 

a. Mencegah terjadinya 

pe nyimpangan-pe nyimpangan 

atau kesalahan. 

Ini dapat dila kukan dengan 

pengawasan secara rutin diser tai adanya ke - 

tegasan-ketegasan dalam pemberian sangsi terhadap 

pe nyimpangan yang terjadi. 

b. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. 

Jika penyimpangan telah terjadi, hendaknya 

pengawasan/pengendalian dapat menghasilkan 

perbaikan. 

c. Mendinamisasikan orga nisasi. Dengan adanya peng 

a wasan diharapkan sedini mungkin dapat di cegah 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan, se- 

60 


hing ga setiap unit organisasi selalu dalam keada an 

bekerja secara efektif dan efisien. 

d. Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya 

pengendalian/ pengawasan yang rutin, setiap 

unit organisasi berikut karyawannya dapat selalu 

mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan 

benar. 

Aspek Sumber Daya Manusia 

Rencana usaha yang 

akan dijalankan melalui 

pe ngembangan BUM Desa 

secara rutin memerlukan 

kelayakan aspek Sumber 

Daya Manusia (SDM). Keberadaan 

SDM hendaknya 

dianalisis untuk menjawab 

apakah memiliki SDM 

yang diperlukan untuk 

menjalankan unit usaha 

BUM Desa secara layak? 

Untuk menjalankan kegiatan 

usaha, harus dipastikan bahwa 

tersedia SDM yang berkualitas 

dan mampu membangun kekom 

pakan serta keselarasan 

ker ja untuk menjalankan unit 

usa ha BUM Desa. 

Kajiannya dapat dimulai dari merencanakan siapa yang 

akan memimpin BUM Desa atau unit usaha BUM Desa dan 

siapa yang akan tergabung di dalam timnya. Menganalisis 

pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan dan siapa 


yang akan melaksanakan. Kesuksesan dalam menjalankan 

suatu unit usaha sangat tergantung pada SDM yang solid 

antara manajer pelaksana bersama timnya. Dalam membangun 

sebuah tim yang efektif, pertimbangannya bukan 

hanya pada keahlian teknis para manajer dan anggota tim 

semata, tetapi juga kemauan mereka untuk bekerja dengan 

baik. 

Kotak 3 merupakan contoh kajian aspek manajemen 

dan sumberdaya manusia yang dimodifikasi dari hasil 

kajian kelayakan usaha yang dilakukan BUM Desa “GAN- 

TING” di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten 

Bantaeng. 

62 


Kotak 3. 

Kajian aspek manajemen dan sumberdaya manusia yang dilakukan 

BUM Desa “GANTING” di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu 

Kabupaten Bantaeng untuk Unit Usaha Pengelolaan Air 

Minum, sebagai berikut: 

1. Perencanaan kegiatan usaha 

Penyusunan rencana kegiatan usaha pengelolaan air minum 

dilakukan secara partisipatif, yaitu dengan melibat kan 

warga desa dalam suatu forum musyawarah desa. Proses 

pe rencanaan kegiatan usaha diawali dengan penyusunan 

rencana operasional yang dilakukan oleh Direktur BUM 

Desa “GANTING” beserta tim. Setelah rencana operasional 

selesai disusun, kemudian dibahas secara internal Tim 

dengan melibatkan Kepala Desa selaku Komisaris BUM 

Desa. Rencana operasional tersebut meliputi: rencana peng 

adaan bahan dan peralatan (pipa, meteran air, semen, 

pasir, dll), kegiatan pemasangan peralatan, anggaran biaya 

beserta sumbernya, pemasangan sarana perpipaan, aturan 

main yang dituangkan dalam bentuk peraturan BUM Desa, 

proses perijinan, dan lain-lain. 

Setelah rencana operasional selesai disusun oleh Tim, selanjutnya 

dibawa ke Forum Musyawarah Desa untuk di- 


musyawarahkan dan disepakati bersama warga masyarakat. 

Dengan cara demikian ini, warga masyarakat dapat ikut 

mendukung kelancaran dari pelaksanaan kegiatan yang 

telah direncanakan bersama. 

2. Pengorganisasian 

Pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan usaha pengelolaan 

air minum meliputi: pekerjaan manajerial, pekerjaan 

teknis, dan pekerjaan administratif. Pekerjaan manajerial 

ditangani oleh Direktur BUM Desa dan Kepala Unit Usaha 

Pengelolaan Air Minum. Tugas dan kewenangan Direktur 

membuat program dan kebijakan BUM Desa, memimpin, 

mengkoordinasi, serta melakukan pengawasan terhadap 

kinerja Kepala Unit Usaha beserta seksi-seksi. Kepala Unit 

Usaha bertugas memimpin, mengkoordinasi, dan mengawasi 

pelaksanaan tugas seksi-seksi. 

Pekerjaan teknis meliputi pemasangan, perawatan, dan 

per baikan instalasi air. Pekerjaan ini ditangani seksi instalasi 

dan perawatan. Pekerjaan administratif dibagi menjadi 2, 

yaitu: pekerjaan pencatatan meteran air ditangani oleh seksi 

pencatat meteran, dan pekerjaan administrasi ditangani 

seksi pelayanan administrasi. 

64 


3. Pelaksanaan kegiatan usaha 

Pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan air minum diyakini 

dapat berjalan lancar. Ini dikarenakan rencana kegiatan 

atau jenis pekerjaan telah dirumuskan dengan jelas, aturan 

main juga jelas yaitu dalam bentuk Peraturan BUM Desa 

Ganting Nomor: 02/BMDs-GT/LB/KTB/VI/2010 tentang 

Pengelolaan Air. Selain itu, tersedianya sumber daya manusia 

yang terampil/ mumpuni dan tersedianya anggaran biaya 

yang cukup memungkinkan kegiatan usaha ini dilaksanakan. 

4. Pengendalian 

Pengendalian dapat dijalankan secara efektif, karena BUM 

Desa Ganting telah memiliki mekanisme laporan pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan kegiatan usaha. Disamping 

itu, warga masyarakat juga dapat ikut melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan 

air, dan jika terjadi penyimpangan dapat dibawa ke dalam 

forum musyawarah desa. 

5. Sumber daya manusia 

Pengelola BUM Desa Ganting merupakan orang-orang yang 

memiliki kompetensi memadai, yaitu: memahami kondisi 

masyarakat Desa Labbo, memiliki pengetahuan dan penga- 


laman dalam bidang pengelolaan air, dan memiliki pengalaman 

berorganisasi. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil kajian aspek 

manajemen dan sumber daya manusia cukup memadai 

untuk menjalankan kegiatan usaha BUM Desa. Oleh karena 

itu, kegiatan usaha pengelolaan air minum dapat 

dinyatakan layak untuk dilaksanakan. 

66 


Bagian V 

ASPEK KEUANGAN 

Kajian aspek keuangan dimaksudkan untuk menentukan 

rencana investasi melalui perhitungan biaya dan 

manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan 

antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan 

dana, biaya modal, kemampuan usaha untuk membayar 

kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan 

dan menilai apakah usaha akan dapat berlanjut. 

Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah untuk 

me ngetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas dari rencana 

usaha, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya 

sua tu unit usaha BUM Desa dijalankan. 

Aspek keuangan yang perlu dikaji meliputi: 

1) kebutuhan dana serta sumbernya, 

2) aliran kas, 

3) perkiraan laba-rugi, dan 

4) penilaian investasi rencana usaha. 


Untuk menilai investasi dari rencana usaha dapat dilakukan 

dengan berbagai metode. Namun untuk keperluan 

kajian kelayakan usaha BUM Desa metode yang disajikan 

dalam buku ini sengaja dipilih metode yang cukup mudah 

digunakan. Metode penilaian investasi yang dimaksud 

meliputi: Profitability Index, Net Present Value, Pay Back 

Period dan Break Even Point. 

Kebutuhan Dana dan Sumbernya 

Untuk merealisasikan usaha/bisnis dibutuhkan dana 

untuk biaya investasi. Biaya investasi diperlukan untuk 

membangun/mendirikan usaha, misalnya: pengadaan tanah, 

bangunan, mesin, peralatan, biaya pemasangan, biaya 

kajian kelayakan usaha, pengurusan perijinan, dan lainlain. 

Barang dan segala sesuatu yang diperoleh dengan 

biaya investasi ini disebut harta tetap. Contoh perhitungan 

biaya investasi dapat dilihat pada Tabel 1. 

Di samping untuk biaya investasi, dana juga dibutuhkan 

untuk modal kerja. Modal kerja adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk membiayai kegiatan usaha setelah rencana 

usaha nantinya siap dijalankan. Setiap jenis kegiatan usaha 

yang berbeda tentunya berbeda pula jenis biaya usaha atau 

biaya produksinya. Oleh karena itu, macam-macam biaya 

yang dikeluarkan untuk modal kerja disesuaikan dengan 

jenis kegiatan usahanya. Ini disebabkan oleh perbedaan 

68 


cara, alat, bahan dan kebutuhan lainnya dalam memproduksi 

barang/jasa serta pemasarannya. Sebagai contoh, 

Ta bel 2 menggambarkan Modal Kerja untuk usaha jasa pengelolaan 

air BUM Desa “GANTING”. 

Setelah diketahui jumlah dana yang dibutuhkan, yang 

perlu diketahui lebih lanjut adalah dari mana sumber dana 

itu dapat diperoleh (contoh lihat Tabel 3). 

Sumber dana atau permodalan BUM Desa dapat bersumber 

dari : 

a. Kekayaan Desa yang dipisahkan; 

b. Tabungan masyarakat; 

c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah; 

d. Pinjaman; dan/atau 

e. Penyertaan modal pihak lain/kerjasama bagi hasil. 


Tabel 1. 

Perhitungan Biaya Investasi (Modal Awal) Unit Usaha Pengelolaan Air Minum 

BUM Desa “GANTING” di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng 

NO URAIAN VOLUME SATU- 

AN 

A. BIAYA INVESTASI TANAH dan BANGUNAN: 

1. Tanah *) 

2. Bangunan **) 

TOTAL INVESTASI TANAH & BANGUNAN 

HARGA 

SATUAN 

JUMLAH 

B. BELANJA PERALATAN INSTALASI AIR: 

1. Meteran air 400 buah 75,000 30,000,000 

2. Pipa type AW 204 batang 15,000 3,060,000 

3. Sambungan L 1,600 buah 2,000 3,200,000 

4. Double Neppel 800 buah 5,000 4,000,000 

5. Stop kran 400 buah 35,000 14,000,000 

TOTAL BIAYA PERALATAN (A) 54,260,000 

70 


C. BELANJA BAHAN, PEMASANGAN dan TRANSPOR- 

TASI: 

6. Lem 5 buah 6,000 30,000 

7. Plester pipa 10 buah 3,000 30,000 

8. Semen 10 zak 40,000 400,000 

9. Pasir 6 m3 180,000 1,080,000 

10. Biaya pemasangan (instalasi) 400 buah 20,000 8,000,000 

11. Biaya transportasi 5 kali 200,000 1,000,000 

TOTAL BIAYA BAHAN, PEMASANGAN dan TRANS- 

PORTASI (B) 

10,540,000 

D. BELANJA PERLENGKAPAN KANTOR: 

12. Komputer 1 set 5,000,000 5,000,000 

13. Kursi 3 buah 100,000 300,000 

14. Meja 3 buah 300,000 900,000 

15. Almari arsip 1 buah 500,000 500,000 

TOTAL BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR (C) 6,700,000 


E. BIAYA LAINNYA: 

16. Biaya rapat-rapat (termasuk Musdes) 1 paket 2,050,000 2,050,000 

17. Biaya pelatihan peningkatan kapasitas pengelola 1 paket 1,400,000 1,400,000 

TOTAL BIAYA LAINNYA (D) 3,450,000 

TOTAL INVESTASI (A+B+C+D+E) 76,450,000 

Sumber : Data studi kelayakan usaha Unit Usaha Pengelolaan Air BUM Desa “GANTING” dengan modivikasi 

dan rekalkulasi. 

Keterangan : *) Biaya investasi tanah tidak diperhitungkan, karena tanah milik desa dan perorangan yang 

digunakan untuk membangun bak penampungan dan menanam perpipaan tidak di pungut 

biaya. 

**) Kantor dan Gudang Unit Usaha Pengelolaan Air BUM Desa Ganting menempati bangunan 

milik Pemerintah Desa Labbo diasumsikan sewa per tahun Rp. 1,500,000. 

72 


Tabel 2. 

Perhitungan Modal Kerja Unit Usaha Pengelolaan Air Minum BUM Desa “GANTING” 

di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng 

NO URAIAN VOLUME SATUAN 

HARGA 

SATUAN 

JUMLAH 

1. Alat Tulis dan Kantor (ATK) 1 paket 250,000 250,000 

2. Insentif Pengurus/Pengelola: 

a. Komisaris 12 bulan 60,000 720,000 

b. Direktur 12 bulan 120,000 1,440,000 

c. Sekretaris 12 bulan 80,000 960,000 

d. Bendahara 12 bulan 80,000 960,000 

e. Kepala Unit Usaha 12 bulan 100,000 1,200,000 

f. Ketua Badan Pengawas 12 bulan 60,000 720,000 

g. Wakil Ketua Badan Pengawas 12 bulan 40,000 480,000 

h. Sekretaris Badan Pengawas 12 bulan 40,000 480,000 

i. Anggota Badan Pengawas (2 org) 12 bulan 80,000 960,000 

Total Insentif 7,920,000 

3. Lain-lain - - - - 

TOTAL MODAL KERJA 8,170,0000 

Sumber : Data studi kelayakan usaha Unit Usaha Pengelolaan Air BUM Desa “GANTING” dengan modivikasi dan 

rekalkulasi. 


Tabel 3 

Jumlah Dana yang diperlukan untuk Investasi dan Modal Kerja Unit Usaha Pengelolaan 

Air Minum BUM Desa “GANTING” di Desa Labbo Kec. Tompobulu Kabupaten Bantaeng 

NO KLASIFIKASI MODAL SUMBER dan JUMLAH DANA 

JUMLAH 

Pem. Desa Pem. Kab Pem. Prov Lainnya 

A. INVESTASI 

1. Tanah dan Bangunan 1,500,000 - - - 1,500,000 

2. Peralatan - 54,260,000 - - 54,260,000 

3. Bahan, Pemasangan, Transport - 10,540,000 - - 10,540,000 

4. Perlengkapan Kantor - 6,700,000 - - 6,700,000 

5. Biaya lainnya - 3,450,000 - - 3,450,000 

B. MODAL KERJA 

1. ATK - 250,000 - - 250,000 

2. Insentif Pengelola - 7,920,000 - - 7,920,000 

3. Biaya lainnya - - - - - 

TOTAL MODAL 84,620,000 

Sumber : Data studi kelayakan usaha Unit Usaha Pengelolaan Air BUM Desa “GANTING” dengan modivikasi dan 

rekalkulasi. 

74 


Lebih lanjut, perlu dilakukan perhitungan biaya penyusutan 

terhadap investasi yang berbentuk harta tetap, misalnya: 

gedung, mesin, komputer, meja-kursi, peralatan, dan 

lain-lain. Perhitungan ini diperlukan untuk memperhitungkan 

laba/rugi dari kegiatan usaha. Perhitungan biaya penyusutan 

dapat dilakukan berdasarkan satuan waktu hari, 

minggu, bulan dan tahun. Penentuan satuan waktu tersebut 

disesuaikan keperluan dan sifat dari barang. Sebagai 

contoh, Tabel 4 menggambarkan perhitungan biaya penyu 

sutan dari investasi kegiatan usaha pengelolaan air 

BUM Desa “GANTING”. 

Tabel 4. 

Perhitungan Biaya Penyusutan Investasi Unit Usaha Pengelolaan 

Air Minum BUM Desa “GANTING” di Desa Labbo 

Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng 

NO 

JENIS HARTA 

TETAP 

HARGA 

UMUR 

EKONOMIS 

BIAYA PENYU- 

SUTAN/TH 

1. Meteran air 30,000,000 12 tahun 2,500,000 

2. Pipa type AW 3,060,000 12 tahun 255,000 

3. Sambungan L 3,200,000 12 tahun 266,667 

4. Double Neppel 4,000,000 12 tahun 333,333 

5. Stop kran 14,000,000 5 tahun 2,800,000 

6. Komputer 5,000,000 5 tahun 1,000,000 

7. Kursi 300,000 12 tahun 25,000 

8. Meja 900,000 12 tahun 75,000 

9. Almari arsip 500,000 12 tahun 41,667 

TOTAL 60,960,000 7,296,667 

Sumber : Data studi kelayakan usaha Unit Usaha Pengelolaan Air BUM Desa 

“GANTING” dengan modivikasi dan rekalkulasi. 


Perkiraan Arus Kas 

Berkaitan dengan kajian kelayakan usaha, perhitung an 

terhadap arus/aliran kas (cash flow) penting dilakukan kare 

na laba dalam pengertian akuntansi tidak sama de ngan 

kas masuk bersih. Bagi pengelola keuangan, kas ber sih 

jus tru lebih penting untuk diketahui, karena hanya de ngan 

kas bersih ini perusahaan (BUM Desa) dapat melak sanakan 

pem bayaran kewajiban keuangannya. 

Kas pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) macam peris tiwa, 

yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Bagian arus 

kas masuk mencatat semua penerimaan uang yang berasal 

dari hasil transaksi, misalnya: hasil penjualan tunai 

ba rang, uang persewaan yang diterima, penerimaan uang 

cicilan simpan-pinjam, kredit modal kerja kepada pihak 

lain, penerimaan bunga simpanan uang dari bank, dan sebagainya. 

Sedangkan bagian arus kas keluar mencatat semua 

pengeluaran uang yang digunakan untuk: membayar 

pegawai, pengadaan bahan baku, membeli bahan bakar, 

membayar pajak, membayar bunga bank, menambah investasi, 

dan sebagainya. 

Penyusunan perkiraan arus kas digambarkan sebagaimana 

contoh pada Tabel 5. Contoh tersebut diambil dari 

data kajian kelayakan kegiatan usaha pengelolaan air BUM 

Desa “GANTING” yang telah dimodifikasi oleh penulis. Data 

aslinya, arus kas dihitung dalam satuan waktu bulan dan 

76 


oleh penulis dikonversi ke dalam satuan tahun. Jumlah 

pelanggan diproyeksikan (diperkirakan) sebanyak 400 pelanggan. 

Harga pemakaian air ditentukan sebesar Rp. 250/ 

m3 ditambah uang infak per pelanggan sebesar Rp. 500/ 

bulan. Rata-rata penggunaan air diproyeksikan sebanyak 

25 m3/bln/pelanggan. Dengan demikian rata-rata pendapatan 

kotor per bulan yang diterima oleh BUM Desa “GAN- 

TING” dari seluruh pelanggan air sebesar 

= (400 X 25 X Rp. 250) + (400 X Rp. 500) 

= Rp. 2.700.000. 

Pendapatan kotor per tahun sebesar 

= Rp. 2.700.000 X 12 = Rp. 32.400.000. 


Tabel 5. 

Perkiraan Arus Kas Unit Usaha Pengelolaan Air Minum BUM Desa “GANTING” 


NO URAIAN 

A. ARUS KAS MASUK 

1. Penerimaan infak dan biaya 

pemakaian air 

TAHUN KE: 

1 2 3 4 5 

32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 

2. Lain-lain - - - - - 

TOTAL ARUS KAS MASUK (A) 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 

B. ARUS KAS KELUAR 

1. ATK 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

2. Insentif Pengelola 7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 

3. Bunga bank - - - - - 

4. Pajak - - - - - 

5. Lain-lain - - - - - 

TOTAL ARUS KAS KELUAR (B) 8,170,000 8,170,000 8,170,000 8,170,000 8,170,000 

ARUS KAS BERSIH ( A – B ) 24,230,000 24,230,000 24,230,000 24,230,000 24,230,000 

Catatan: dalam periode 5 tahun jumlah pelanggan, tarif air dan biaya operasional diasumsikan tetap. 

78 


Perkiraan Laba-Rugi 

Perkiraan atau proyeksi laba-rugi penting dilakukan, 

karena salah satu tujuan BUM Desa melakukan kegiatan 

usaha adalah mendapatkan keuntungan atau laba usaha. 

Apabila dari proyeksi laba-rugi menunjukkan rugi, maka sebaiknya 

rencana kegiatan usaha perlu dicari alternatif usa ha 

lain dengan cara memperhitungkan kembali aspek-aspek 

keuangan agar mencapai keadaan yang dapat menghasilkan 

laba. Jika tidak ada alternatif, dan hasil proyeksi tetap 

rugi, sebaiknya rencana kegiatan usaha dihentikan saja. 

Tabel 6 berikut ini merupakan contoh proyeksi laba-rugi 

yang disarikan dari data kajian kelayakan usaha pengelolaan 

air BUM Desa “GANTING”. 


Tabel 6. 

Proyeksi Laba-Rugi Unit Usaha Pengelolaan Air Minum BUM Desa “GANTING” 


TAHUN KE 

NO URAIAN 

1 2 3 4 5 

A. PENJUALAN 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 

B. BIAYA POKOK PRODUKSI *) 

1. Bahan Baku - - - - - 

2. Upah Tenaga Kerja - - - - - 

3. Biaya Umum Pabrik - - - - - 

C. LABA KOTOR ( A – B ) 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 

D. BIAYA USAHA 

1. ATK 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

2. Gaji/Insentif Pengelola 7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 

3. Biaya promosi - - - - - 

4. Biaya Penyusutan 7,296,667 7,296,667 7,296,667 7,296,667 7,296,667 

5. Lain-lain - - - - - 

Total Biaya Usaha 15,466,667 15,466,667 15,466,667 15,466,667 15,466,667 

80 


E. LABA USAHA (C – D) 16,933,333 16,933,333 16,933,333 16,933,333 16,933,333 

F. BUNGA - - - - - 

G. LABA SEBELUM PAJAK (E-F ) 16,933,333 16,933,333 16,933,333 16,933,333 16,933,333 

H. PAJAK - - - - - 

I. LABA BERSIH (G – H ) 16,933,333 16,933,333 16,933,333 16,933,333 16,933,333 

Keterangan : *) Kebetulan kasus pengelolaan air di Desa Labbo bahan baku air tinggal mengalirkan saja dari sumbernya 

sehingga tanpa biaya, dan tenaga kerja dirangkap oleh pengelola yang diberi tunjangan 

(insentif) bulanan (dimasukkan dalam Biaya Usaha). Untuk kasus lain, harap menyesuaikan dengan 

keadaan setempat. 


Penilaian Investasi 

Jika dalam periode yang sama terdapat beberapa usulan 

rencana usaha yang ternyata layak untuk dijalankan, sedangkan 

dana yang tersedia tidak mencukupi, maka perlu 

dicari jalan keluar. Salah satunya adalah dengan melakukan 

urutan prioritas terhadap usulan-usulan bisnis itu. Untuk 

melakukan penilaian investasi serta melakukan analisis 

urutan prioritas adalah sebagai berikut. 

a. Metode Pay Back Period (Waktu Kembali Modal) 

Metode ini sederhana dan sudah dikenal secara umum. 

Ketika seorang pemilik modal ditawari untuk me laku 

kan investasi (modal) usaha maka ia akan bertanya 

“Berapa lama modal saya akan kembali?” Dalam 

manajemen keuangan hal itu dikenal dengan sebutan 

payback period, yaitu suatu periode yang diperlukan 

untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan 

menggunakan aliran kas. Cara perhitungannya sederhana, 

sbb.: 

Rumus: 

Pay Back Period 

= (Nilai Investasi Awal : Kas Masuk Bersih) X 1 

tahun 

82 


Kriteria penilaian: 

Jika Pay Back Period lebih pendek waktunya dari maksimum 

Pay Back Period yang dapat diterima, maka 

usulan investasi dapat diterima. Misalnya kita mensyaratkan 

Pay Back Period maksimum yang dapat diteri 

ma adalah 5 tahun, sedangkan hasil perhitungan 

menunjukkan 4 tahun, maka usulan investasi tersebut 

DI TERIMA 

Metode Pay Back Period ini cukup sederhana, namun 

mempunyai kelemahan. Kelemahan utamanya yaitu 

periode ini tidak memperhatikan perubahan nilai uang 

dalam periode mendatang. Selain itu juga tidak memperhatikan 

aliran kas masuk setelah modal kembali. 

Jadi pada umumnya metode ini digunakan sebagai 

pendukung metode lain yang lebih baik. 

Contoh: 

Investasi Awal unit usaha pengelolaan air BUM Desa 

“GANTING” adalah sebesar Rp. 76.450.000,- (lihat 

Tabel 1), dan Arus Kas Masuk Bersih sebesar Rp. 

24.230.000,-. Berdasarkan data ini, dapat diperhitungkan 

Pay Back Period-nya sebagai berikut. 

Payback Period = (76,450,000 / 24,230,000) X 1 tahun 

= 3,16 tahun atau 3 tahun lebih 2 bulan. 


Hasil perhitungan tersebut diatas menunjukkan bahwa 

waktu yang diperlukan untuk kembali modal adalah 

selama 3 tahun lebih 2 bulan. Jika batasan periode 

waktu kembali modal yang dapat diterima adalah 5 

tahun, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha 

pengelolaan air BUM Desa “GANTING” dinyatakan 

layak untuk direalisasikan, karena modal yang ditanamkan 

akan kembali dalam waktu yang lebih cepat 

dari waktu maksimum yang dapat diterima. 

b. Metode Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (nilai sekarang) yaitu selisih antara 

biaya investasi dengan nilai sekarang dengan penerimaan-penerimaan 

kas bersih (aliran kas operasional 

maupun aliran kas terminal) di masa yang akan datang. 

Untuk menghitung nilai sekarang perlu ditentukan 

tingkat bunga yang berlaku. 

Rumus: 

Keterangan: 

AK t 

= aliran kas per tahun pada periode t 

I o 

= investasi awal pada tahun ke-0 

b = suku bunga (discount rate) à biasanya suku 

bunga sertifikat Bank Indonesia atau bunga deposito 

digunakan sebagai acuan 

84 


Kriteria penilaian: 

- jika NPV > 0, maka usulan rencana usaha diterima 

- jika NPV < 0, maka usulan rencana usaha ditolak 

- jika NPV = 0, nilai perusahaan tetap walaupun 

usulan rencana usaha diterima ataupun ditolak. 

Contoh: 

Berikut ini merupakan perhitungan NPV berdasarkan 

biaya investasi dan arus kas bersih bagi unit usaha 

pengelolaan air BUM Desa “GANTING”. Total investasi 

awal sebesar Rp. 76.450.000,- (lihat Tabel 1). Arus kas 

bersih diasumsikan tetap/konstan selama periode 5 

tahun, yaitu sebesar Rp. 24.230.000,-/tahun (lihat Tabel 

5). Suku bunga bank diasumsikan 7% per tahun 

(SBI Tahun 2010). 


TH 

ke 

Tabel 7. 

Perhitungan NPV Arus Kas Bersih untuk Unit Usaha 

Penge lolaan Air Minum BUM Desa “GANTING” 


URAIAN 

ALIRAN KAS 

DISCOUNT 

RATE 

(b=7%) 

PRESENT 

VALUE 

0 Investasi Awal -74,950,000 1 -74,950,000 

1 Arus kas bersih tahun ke-1 24,230,000 0.93457944 22,644,860 

2 Arus kasbersih tahun ke-2 24,230,000 0.87343873 21,163,420 

3 Arus kasbersih tahun ke-3 24,230,000 0.81629788 19,778,898 



NPV 22,897,784 

Berdasarkan contoh perhitungan NPV tersebut di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa rencana kegiatan usaha 

pengelolaan air BUM Desa “GANTING” layak untuk dijalankan, 

karena NPV = Rp. 22.897.784,-. Berarti NPV> 0 

(bernilai positif). 

c. Metode Profitability Index (PI) 

Profitability Index (indeks untuk dapat untung) meru 

pakan metode untuk menghitung perbandingan antara 

nilai arus kas bersih yang akan datang dengan 

nilai investasi yang sekarang. Jadi profitability index 

86 


dapat dihitung dengan membandingkan antara Present 

Value (PV) Kas Masuk dengan PV Kas Keluar. 

Rumus: 

PI = PV Kas Masuk : PV Kas Keluar 

Kriteria Penilaian: 

— jika PI > 1, maka usulan rencana usaha dikatakan 

menguntungkan; 

— jika PI < 1, maka usulan rencana usaha tidak 

menguntungkan. 

Contoh : 

Dengan menggunakan nilai Present Value yang tercantum 

pada Tabel 7, kita dapat dengan mudah menghitung 

Profitability Index. 

Caranya: PV untuk arus kas bersih tahun ke-1 sampai 

dengan tahun ke-5 dijumlahkan, kemudian hasil penjumlahannya 

dibagi dengan PV investasi awal. Hasil 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

PI = Rp 99.347.784,- / Rp 76.450.000,- 

= 1,30 


Kesimpulan: 

Kegiatan usaha pengelolaan air BUM Desa “GAN- 

TING” jika dijalankan akan memperoleh untung/laba, 

karena PI = 1,30. Berarti PI > 1. 

d. Break Even Point (Titik Impas) 

Analisis break even point atau titik impas digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara beberapa faktor di 

dalam kegiatan perusahaan, seperti luas produksi atau 

tingkat produksi yang dilaksanakan, biaya yang dikeluarkan, 

serta pendapatan yang diterima perusahaan 

dari kegiatannya. Pendapatan perusahaan merupakan 

penerimaan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan, 

sedangkan biaya operasi merupakan pengeluaran untuk 

kegiatan perusahaan. Biaya operasi ini terbagi atas 

dua bagian, yaitu biaya tetap dan biaya variabel (biaya 

tidak tetap). 

Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh 

naik atau turunnya produksi yang dihasilkan. Contoh: 

gaji pengurus/pengelola BUM Desa, biaya rapat, biaya 

penyusutan, bunga bank, dan lain-lain. 

Biaya variabel atau biaya tidak tetap adalah biaya yang 

jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubah an 

tingkat produksi. Contoh: biaya untuk membeli bahan 

baku, biaya bahan bakar mesin produksi, biaya 

88 


pe masaran, biaya tenaga kerja langsung, dan sebagainya. 

Break Even Point (BEP) merupakan keadaan yang 

menunjukkan Total Pendapatan sama dengan Total 

Biaya. 

Total Pendapatan adalah jumlah unit barang terjual 

dikalikan harga satuan barang, sedangkan total biaya 

merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya 

va riabel. Rumus BEP adalah sebagai berikut: 

BEP = Biaya Tetap : (Harga Jual per Unit – Biaya Variabel 

Rata-Rata) 

Contoh 1: 

Biaya tetap pengelolaan air BUM Desa “GANTING” 

sebesar Rp. 8.170.000,- per tahun atau Rp. 680.833,- 

per bulan. Biaya tetap ini untuk membayar ATK dan 

gaji/tunjangan pengurus dan pengelola. Biaya variabelnya 

Rp. 0,- karena produksi air tidak menggunakan 

mesin (tinggal mengalirkan saja melalui perpipaan) 

dan tidak ada biaya tenaga kerja langsung. Jumlah 

pelanggannya sebanyak 400 rumahtangga. Berarti Biaya 

Tetap per pelanggan per bulan = Rp. 680.833,- : 

400 = Rp. 1.702. Harga jual per M 3 sebesar Rp. 250,-. 

Berdasarkan data tersebut BEP dapat dihitung sebagai 

berikut: 


BEP = Biaya Tetap : (Harga Jual per Unit – Biaya 

Variabel Rata-Rata) 

= 1.702 : (250 – 0) = 6.81 

Makna dari hasil perhitungan tersebut adalah, untuk 

mencapai BEP atau titik impas maka volume air yang 

harus terjual kepada setiap pelanggan rata-rata 6,81 

M 3 per bulan, dengan catatan jumlah pelanggan tetap 

sebanyak 400 rumahtangga. 

Contoh 2 : 

Untuk memperjelas perhitungan BEP, berikut ini merupakan 

contoh dengan permisalan seorang produsen 

tempe: 

Harga jual tempe per unit sebesar Rp 500,-, biaya 

tetap sebesar Rp 10.000,-, dan biaya variabel sebesar 

Rp 100,-/unit, maka jumlah yang diproduksi agar 

mencapai BEP adalah: 

BEP = Biaya Tetap : (Harga Jual per Unit – Biaya Variabel 

Rata-Rata) 

= 10.000/ (500 – 100) = 10.000 / 400 

= 25 unit 

90 


Jadi jumlah produksi tempe agar mencapai titik impas 

adalah 25 unit pada harga Rp 500,-. 

Jika biaya tetap dan biaya variabel tidak berubah, dan 

harga jual per unit berubah (naik) maka jumlah unit 

produksi untuk mecapai BEP akan menjadi lebih kecil. 


Bagian VI 

ASPEK SOSIAL BUDAYA, EKONOMI, 

POLITIK, LINGKUNGAN USAHA DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan 

perlu dipertimbangkan dalam menilai kelayakan usaha. 

Perlu ditegaskan kembali bahwa tujuan usahausa 

ha yang akan dijalankan oleh BUM Desa tidak sematamata 

untuk mengejar keuntungan materi semata (profit), 

tetapi juga bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan 

(benefit) bagi seluruh stakeholders desa dan lingkungan 

hidup. Oleh karena itu, setiap usaha yang akan dijalankan 

oleh BUM Desa harus layak berdasarkan aspek-aspek tersebut. 

Aspek Sosial Budaya Setempat 

Rencana usaha yang akan dijalankan BUM Desa harus 

mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat. Rencana 

kegiatan usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai 


sosial budaya masyarakat 

setempat akan menimbulkan 

perlawan an dari masyarakat, 

se hingga rencana 

usaha itu sulit dilaksanakan. 

Perlu pula dipertimbangkan 

kemung kinan 

dam pak yang ditimbulkan 

oleh kegiatan usaha yang 

akan dijalankan. Apabila 

ke giatan usaha menimbul- 

Hindari jenis kegiatan usaha yang 

tidak sesuai dengan nilai sosial 

budaya setempat, dan kegiatan 

usaha yang akan dilaksanakan 

BUM Desa jangan sampai menimbulkan 

konflik dalam kehidupan 

masyarakat. 

kan dampak negatif pada kehidupan warga desa, maka 

perlu diupayakan untuk mengatasi dampak negatif tersebut. 

Apabila dampak negatif yang akan terjadi berskala besar 

dan sulit untuk mengatasinya, maka sebaiknya rencana 

usaha itu ditunda atau dihentikan sama sekali. Sebaliknya, 

apabila rencana usaha itu justru dapat melerai konflik antar 

warga desa, maka rencana usaha dapat direalisasikan. 

Sebagai contoh, pemanfaatan air bersih di Desa Labbo, 

Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng tidak 

dikelola dengan baik sehingga menimbulkan konflik antar 

warga, karena pembagian air yang tidak merata. Dengan 

dikelolanya air oleh BUM Desa “GANTING” membuat konflik 

antar warga menjadi reda. Dengan demikian kegiatan 

usaha pengelolaan air ini layak dijalankan. 

94 


Aspek Perbaikan Ekonomi Desa 

Salah satu tujuan utama 

mendirikan unit usaha BUM Desa 

adalah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan perekonomian 

de sa. Untuk itu, perlu dihindari 

pemilihan jenis usaha BUM Desa 

yang sekiranya justru akan menurun 

kan pendapatan masyarakat 

setempat. Misalnya, unit usaha 

Usahakan kegiatan usaha 


BUM Desa dapat menyerap 

tenaga kerja lokal 

dan menggairahkan kehidup 

an ekonomi desa. 

BUM Desa sebaiknya menghindari pemilihan jenis usaha 

yang sudah digeluti oleh warga desa. 

Sesuai dengan tujuannya, unit usaha BUM Desa yang 

akan dijalankan hendaknya berupa kegiatan usaha yang 

dapat menyerap tenaga kerja setempat. Akan lebih baik 

lagi apabila kegiatan usaha BUM Desa tersebut dapat 

melahirkan kegiatan ekonomi baru bagi warga setempat. 

Dengan demikian, kehadiran unit usaha BUM Desa dapat 

memperluas kesempatan kerja baru bagi warga desa. 

Dampak lanjutan dari semakin luasnya kesempatan kerja 

tersebut, pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan 

warga desa sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan 

warga desa. 

Selain dampak positif dari unit usaha BUM Desa terhadap 

kehidupan ekonomi warga desa, rencana usaha 


tersebut juga perlu memperhitungkan keuntungan finansial 

bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kehadiran 

unit usaha BUM Desa diharapkan mampu meningkatkan 

PADes. Dengan meningkatnya PADes berarti 

kemampuan keuangan Pemerintah Desa menjadi semakin 

kuat. Peningkatan PADes tersebut lebih lanjut diharapkan 

dapat memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan 

desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Aspek Politik 

Aspek politik merupakan 

hal penting yang harus 

dipertimbangkan dalam Usahakan unit kegiatan usaha 

me ren canakan suatu kegiat 

an usaha, karena aspek 

BUM Desa mendapatkan dukungan 

politik dari berbagai 

pemangku kepentingan desa 

politik dapat mendukung (Ke pala Desa, BPD, Tokoh Masya 

rakat, Lembaga-lembaga 

atau sebaliknya menggagalkan 

kegiatan usaha Ke ma syarakatan, Pemerintah 

Ka bupaten, dll) 

yang akan dijalankan. Dari 

as pek politik yang perlu dipertimbangkan 

antara lain: 

apakah warga desa memberi dukungan ataukah menolak 

adanya rencana membuka suatu kegiatan usaha BUM 

Desa? Apabila masyarakat memberi dukungan atas rencana 

tersebut, maka kegiatan usaha yang direncanakan dapat 

96 


dilanjutkan. Sebaliknya, jika masyarakat tidak mendukung 

atau bahkan menolak, sebaiknya rencana kegiatan usaha 

ditunda sambil melakukan pendekatan kepada masyarakat 

agar bersedia mendukung. Akan tetapi, jika masyarakat 

tetap menolak kehadiran kegiatan usaha yang direncanakan, 

maka sebaiknya rencana itu dihentikan. Demikian 

pula sikap pemerintah desa (Kepala Desa) dan BPD perlu 

juga diperhitungkan. Apabila pemerintah desa dan/atau 

BPD tidak berkomitmen terhadap rencana kegiatan usaha, 

sebaiknya rencana itu ditunda terlebih dahulu. Demikian 

juga komitmen Pemerintah Kabupaten sangat penting untuk 

diperhatikan. Adakah kebijakan Pemerintah Kabupaten 

yang mendukung rencana kegiatan usaha? Jika ada, maka 

ini merupakan hal baik untuk melanjutkan rencana kegiatan 

usaha. Berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah 

seberapa amankah kegiatan usaha yang direncanakan 

dari pengaruh politik paska pilkades atau pilkada. Apabila 

kegiatan usaha yang direncanakan itu diyakini tidak begitu 

terpengaruh terhadap dinamika politik lokal yang bersifat 

mengganggu, maka kegiatan usaha yang direncanakan 

dapat dilanjutkan/dilaksanakan. 

Aspek Lingkungan Usaha 

Lingkungan usaha merupakan sekumpulan kegiatan 

usaha yang bergerak dalam jenis usaha ekonomi yang 

sama. Pendirian BUM Desa harus memperhatikan ling- 


kungan usaha, terutama 

masalah persaingan usaha 

sejenis antarperusahaan 

(antar BUM Desa) dan 

usaha sejenis yang sudah 

diusahakan oleh masyarakat. 

Salah satu peran 

BUM Desa adalah 

men dorong pertumbuhan 

perekonomian masyarakat 

desa. Oleh karena itu, sebe 

lum suatu jenis usaha 

dijalankan oleh BUM Desa 

1. Pilihlah jenis kegiatan usaha 

yang tidak menyaingi dan 

me matikan usaha yang sudah 

dijalankan oleh warga ma syarakat 

setempat. 

2. Perhitungkan secara cermat 

kondisi persaingan usaha antar 

BUM Desa dan Per u sahaan 

lainnya serta kemampuan 

BUM Desa untuk 

meng hadapi persaingan. 

maka harus dipastikan bahwa usaha tersebut tidak “bersaing” 

dengan usaha sejenis yang dilakukan oleh masyarakat 

setempat. Prinsipnya, BUM Desa tidak boleh mematikan 

usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat, tetapi justru 

harus mampu mendukung atau mensinergikan berbagai 

usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Lalu, 

bagaimana jika BUM Desa sudah terlanjur mulai menjalankan 

jenis usaha yang juga digeluti oleh masyarakat setempat? 

Tentu saja usaha yang sudah ada tersebut tidak 

harus dimatikan, tetapi harus dikembangkan untuk mendukung 

usaha sejenis yang dikelola masyarakat. Misalnya, 

BUM Desa menjalankan usaha perdagangan sembako dan 

beberapa warga setempat juga menjalankan usaha yang 

98 


sama, maka sebaiknya BUM Desa berperan sebagai grosirnya 

dan tidak menjual secara eceran. 

Analisis lingkungan usaha secara sederhana dapat dilakukan 

dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut 

ini: 

Bagaimana situasi dan kondisi ancaman bagi BUM 

Desa sebagai pendatang baru ke dalam bidang usaha 

yang akan dijalankan? 

Bagaimana situasi persaingan antarperusahaan dalam 

bidang usaha yang akan dijalankan BUM Desa? 

Adakah produk pengganti yang beredar di pasaran sehingga 

menjadi ancaman bagi usaha BUM Desa?. 

Bagaimana kekuatan tawar-menawar dari pembeli 

(buyers) dan pemasok (suppliers)? 

Bagaimana kekuatan pengaruh stakeholder lainnya 

(pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, 

kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok yang 

mempunyai kepentingan lain, dan pemilik modal)? 

Apabila jawaban dari setiap pertanyaan tersebut menga 

rah pada keadaan yang aman bagi usaha yang akan dijalankan 

BUM Desa, maka kegiatan usaha yang direncanakan 

dapat dilanjutkan. 


Aspek Lingkungan Hidup 

Kualitas lingkungan hidup 

merupakan hal penting untuk dijaga 

kelestariannya demi keberlangsungan 

hidup manusia. Oleh 

karena itu, rencana usaha yang 

akan dijalankan harus memperhitungkan 

dampak lingkungan. 

Kegiatan usaha BUM Desa jangan 

sampai menimbulkan gangguan 

Pilihlah jenis kegiatan 

usa ha yang ramah lingkung 

an, dan diutamakan 

yang dapat mendukung 

pelestarian lingkungan 

hi dup. 

atau kerusakan lingkungan hidup. Terutama apabila kegiatan 

usahanya itu memproduksi barang yang menimbulkan 

limbah, maka harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh 

penanganan limbahnya agar tidak mencemari lingkungan. 

Akan lebih baik lagi apabila kegiatan usaha yang 

akan dijalankan itu justru dapat memperbaiki atau setidaktidaknya 

menjaga kelestarian lingkungan hidup. Misalnya, 

usaha yang akan dijalankan berupa kegiatan usaha kehutanan 

atau perkebunan dengan memanfaatkan lahan gundul. 

Apabila kegiatan usaha yang direncanakan tidak berdampak 

negatif (tidak merusak) pada kualitas lingkungan 

hidup, maka kegiatan usaha yang direncanakan itu layak 

untuk dijalankan. 

100 


Bagian VII 

ASPEK HUKUM (YURIDIS) 

Kajian aspek hukum untuk menilai kelayakan usaha 

yang akan diselenggarakan oleh BUM Desa merupakan 

langkah penting yang harus dilakukan. Hasil kajian 

aspek hukum ini sangat diperlukan untuk menghindari 

ter jadinya protes warga dan penutupan/pembekuan usaha 

oleh pemerintah karena pelanggaran hukum positif yang 

berlaku. 

Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa pada Pasal 

87 (khususnya ayat 1 dan 3) dan Pasal 88, apabila pendirian 

BUM Desa itu berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa 

dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, maka BUM Desa 

itu legal atau sah menurut hukum. Namun demikian, khusus 

untuk unit-unit usaha BUM Desa yang akan ditangani, 

perlu memperhatikan aspek hukum sebagai berikut: 


1. Bentuk Usaha dan Perijinannya 

Dalam merencanakan suatu 

kegiatan usaha perlu memper 

hatikan bentuk usaha 

be serta perijinannya. Oleh 

ka rena itu, sebelum rencana 

usa ha itu dilaksa nakan per lu 

mem pelajari peraturan perundang-un 

dang an yang meng 

atur tentang bidang usaha 

Sebelum rencana usaha 

dilaksanakan, pastikan 

bah wa status hukum dan 

prosedur perijinan pendirian 

unit usaha dapat 

dilakukan secara benar. 

yang akan dijalankan. Apabila badan hukum dari unit 

usa ha BUM Desa yang akan dijalankan itu berbentuk 

Per se roan Terbatas (PT), maka pendirian unit usaha 

itu harus meng ikuti prosedur yang diatur da lam UU 

No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila bidang 

usaha yang akan digeluti itu berupa Lembaga 

Keuangan Mikro, maka prosedur pendiriannya harus 

menyesuaikan dengan UU No. 1/2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro dan UU No. 21/2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan. Apabila skala usahanya ter masuk 

Usaha Mikro Kecil dan Mene ngah (UMKM) perlu 

meng acu UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah. 

Apabila ternyata rencana usa ha BUM Desa yang akan 

di ja lankan itu berskala kecil dan semata-mata merupakan 

unit usaha yang ber ope rasi di wilayah desa 

102 


sendiri serta tidak melibatkan ma sya rakat luar desa, 

maka tidak perlu berbadan hukum. Hal ini sesuai dengan 

yang diatur dalam UU No. 6/2014 khu sus nya 

Penjelasan Pasal 87 ayat (1). 

2. Kesesuaian Usaha BUM Desa dengan Perencanaan 

Pembangunan Desa 

Rencana mendirikan unit 

usa ha BUM Desa harus meru 

pakan satu kesatuan dengan 

perencanaan desa. 

De ngan kata lain, rencana 

usa ha yang akan dijalankan 

BUM Desa harus merupakan 

reali sasi dari peren canaan 

pem bangunan desa (RPJM 

Pastikan bahwa unit usaha 

BUM Desa yang akan 

dijalankan merupakan 

re a lisasi dari perencanaan 

desa yang termuat 

dalam RPJMDesa beserta 

turunannya. 

Desa dan RKP Desa). Arti nya, rencana kegiatan usaha 

tersebut sudah dimuat dalam RPJM Desa dan RKP 

Desa. Jika ternyata renca na usaha tersebut belum termu 

at dalam perencanaan pem bangunan desa, maka 

ha rus segera dilakukan review RPJM Desa beserta peren 

canaan turunannya melalui musyawarah desa. 

RPJM Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Peraturan Desa, sehingga RPJM Desa itu merupakan 

bagian dari produk hukum desa. Oleh karena itu, unit 

usaha BUM Desa yang dibentuk di luar RPJM Desa 


dapat dikatakan inkonstitusional (cacat hukum), dan 

ini tidak boleh terjadi. 

3. Status Kepemilikan Lahan atau Lokasi Usaha 

Untuk menjalankan suatu ke giatan usaha pasti memer 

lu kan lahan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. 

Status pemilikan lahan sebagai lo kasi usaha merupakan 

hal sen sitif, baik dipandang dari aspek hukum 

maupun aspek sosial. Ketidak-jelasan status pemilikan 

lahan yang diguna kan sebagai lokasi usa ha sa ngat 

berisiko terjadinya konflik sosial di kemudian hari. Selain 

itu, ketidak-jelasan status pemilikan lahan seba gai 

lokasi usaha juga akan mempersulit dalam pengurusan 

104 


Pastikan bahwa ada kejelasan 

tentang status 

pemilikan dan atau penggunaan 

lahan tempat 

usa ha sehingga bebas 

da ri sengketa. 

perijin an usaha. Oleh karena 

unit usaha BUM Desa itu milik 

Pemerintah Desa, maka 

lahan yang pa ling aman untuk 

digunakan sebagai lokasi 

usa ha adalah lahan milik 

desa. Kalaupun lahan tempat 

usaha menggunakan sebagian 

atau seluruhnya milik warga 

masyarakat, maka harus ada kejelasan status penggunaannya 

dan perlu dibuat perjanjian secara tertulis di 

atas meterai. Ini dimaksudkan agar rencana kegiatan 

usaha dapat dijalankan dengan lancar dan terbebas 

dari konflik/sengketa. 

Berdasarkan hasil kajian hukum ini, apabila rencana 

usa ha yang akan dijalankan berkesesuaian dengan 

hukum yang berlaku atau tidak berdampak terhadap 

pe langgaran hukum, maka rencana usaha tersebut 

da pat dinyatakan layak untuk dijalankan. 


Bagian VIII 

PERENCANAAN USAHA 

Rencana usaha atau Business Plan pada dasarnya meru 

pakan uraian tertulis mengenai masa depan usaha/bisnis, 

yang menjelaskan tentang: apa, dimana, 

oleh siapa, dan bagaimana kegiatan usaha akan dijalankan. 

Renca na usaha biasanya digunakan oleh wirausahawan yang 

sedang mencari calon investor untuk menyampaikan visi dan 

misinya kepada calon investor atau pemodal. Menurut Pinson 

(2003), ada tiga tujuan utama menyusun rencana usaha. 

Pertama, sebagai panduan dalam menjalankan usaha. 

Rencana usaha adalah cetak biru bisnis yang memberi informasi 

lebih rinci atas seluruh aspek kegiatan usaha di masa 

lalu dan masa sekarang, maupun proyeksi beberapa tahun 

ke depan. Ini bagi kegiatan usaha yang sudah berjalan. Bagi 

kegiatan yang baru, tentu belum memiliki sejarah, sehingga 

informasi yang termuat dalam rencana usaha lebih didasarkan 

proyeksi. Kedua, sebagai dokumentasi pendanaan. Bila 

mencari dana, rencana bisnis akan merinci bagaimana dana 


itu dapat memajukan tujuan perusahaan dan meningkatkan 

laba. Pemberi pinjaman ingin mengetahui cara mengatur 

arus kas dan membayar pinjaman beserta bunganya secara 

tepat waktu. Investor ingin tahu apakah investasinya dapat 

meningkatkan kekayaan bersih serta memperoleh laba atas 

investasinya itu. Ketiga, bila berbisnis secara internasional, 

rencana bisnis menjadi alat standar untuk mengevaluasi potensi 

bisnis di pasar luar negeri. Rencana usaha/bisnis dapat 

menunjukkan cara suatu perusahaan dapat bersaing di era 

global saat ini. 

Rencana usaha perlu dibuat oleh siapapun yang akan 

atau bahkan sudah menjalankan suatu kegiatan usaha. 

Bagi desa yang hendak menjalankan BUM Desa, terlebih 

dahulu perlu membuat rencana usaha agar segala aspek 

yang berkenaan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan 

dapat diperhitungkan dan dipersiapkan sebaik-baiknya. 

Demikian pula bagi desa yang sudah menjalankan 

unit kegiatan usaha BUM Desa, rencana usaha perlu dibuat 

dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya. 

Rencana usaha pada umumnya berisi gambaran dan 

penjelasan mengenai aspek-aspek penting yang sangat 

mempengaruhi jalannya kegiatan usaha yang direncanakan. 

Materi pokok yang biasanya dimuat dalam rencana 

usaha meliputi: 

1. Tujuan usaha, 

2. Strategi yang digunakan untuk mencapainya, 

108 


3. Masalah potensial yang kira-kira akan dihadapi dan 

cara mengatasinya, 

4. Struktur organisasi (termasuk jabatan dan tanggung 

jawab), dan 

5. Modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan 

dan bagaimana mempertahankannya sampai mencapai 

break even point (titik impas). 

Daya tarik dari suatu rencana usaha sangat tergantung 

pada kualitas dari cara menulis dan menyusunnya. 

Seringkali kita memiliki ide bisnis yang sangat bagus, namun 

kedodoran dalam mengungkapkannya dalam bentuk 

rencana usaha (business plan). Sebuah rencana bisnis 

akan baik apabila mengikuti pedoman yang telah disepakati 

secara umum dalam dunia bisnis, baik dari segi susunan 

maupun isi. 

Dalam praktek sehari-hari dokumen rencana usaha 

dapat disusun berdasarkan hasil kajian kelayakan usaha 

untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang 

sudah ada. Rencana usaha itu bukanlah suatu kajian kelayakan 

usaha, hal ini seringkali disalah-artikan. Kajian kelayakan 

usaha lebih bersifat sebagai kegiatan penelitian 

untuk mengkaji apakah suatu kegiatan yang direncanakan 

itu layak atau tidak layak untuk dijalankan. Sedangkan 

rencana usaha memiliki fungsi perencanaan yang berisikan 

langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan 


suatu ide menjadi kenyataan. Hasil dari kajian kelayakan 

usaha akan menjadi dasar bagi rencana usaha yang mulai 

dipersiapkan jika sudah diketahui bahwa suatu alternatif itu 

layak untuk dilanjutkan. Rencana usaha berisikan “cetak 

biru” pelaksanaan usaha. 

Ada 3 (tiga) bagian utama dari sebuah rencana usaha, yaitu: 

1. Konsep Bisnis, yang menjelaskan secara rinci kegiatan 

usaha yang digeluti, struktur usaha, produk dan 

jasa yang ditawarkan, dan bagaimana rencana untuk 

mensukseskan bisnis. 

2. Pasar, yang membahas dan menganalisis calon konsumen: 

siapa dan dimana mereka berada, apa yang 

menyebabkan mereka mau membeli, dan lain-lain. 

Dalam bagian ini, perlu juga dijelaskan persaingan 

yang akan dihadapi dan bagaimana memenangkannya. 

3. Finansial, mencakup estimasi atau perkiraan pendapatan 

dan arus kas, neraca serta alat analisis keuangan 

lainnya, misalnya analisis break even point. Untuk ini 

mungkin akan memerlukan bantuan seorang akuntan 

dan program software spreadsheet yang bagus. 

110 


Ketiga bagian tersebut dapat dibagi-bagi lebih rinci 

lagi, menjadi komponen-komponen kunci yang tersusun 

menjadi sistematika perencanaan usaha sebagai berikut: 

Halaman Judul 

Berisi nama BUM Desa, alamat, dan nomor telephon serta 

pengelolanya 

Daftar Isi 

Berisi nomor halaman dari bagian-bagian penting dalam peren 

canaan usaha 

Ringkasan Eksekutif 

Berisi penjelasan singkat dari rencana usaha yang akan dijalankan 

dan dasar yang mendukung usaha tersebut. Perlu diingat 

bahwa para eksekutif biasanya memiliki kesibukan kerja 

yang tinggi, sehingga waktu yang dimiliki untuk membaca dokumen 

perencanaan usaha sangat sempit. Itu sebabnya, perlu 

dibuat Ringkasan Eksekutif dengan maksud agar pejabat atau 

pengambil keputusan (eksekutif) dapat dengan cepat memahami 

inti dari perencanaan usaha tanpa harus membaca uraian 

yang panjang. 


Pernyataan Visi dan Misi 

Visi menggambarkan secara singkat filosofi/nilai dan cita-cita 

yang ingin diraih dari usaha yang akan dijalankan. Untuk menya 

takan Visi hendaknya diawali dengan kata keadaan, misalnya: 

Terwujudnya …. , Terbentuknya …., Menjadi …., Menuju….., 

dan seterusnya. Misi menggambarkan jalan/strategi 

yang dikehendaki agar visinya dapat terlaksana. Untuk menyatakan 

Misi hendaknya diawali dengan kata kerja, W: Meningkatkan…, 

Mengembangkan…., Menyempurnakan…., dan seterusnya. 

Gambaran Perusahaan (BUM Desa) 

Menjelaskan bentuk usaha (BUM Desa), nama perusahaan 

(BUM Desa), organisasi, tujuan perusahaan (BUM Desa), lokasi 

usaha, produk yang dihasilkan (barang atau jasa), dan badan 

hukum perusahaan. 

Perencanaan Produk (Barang dan Jasa) 

Menjelaskan tentang keunggulan produk (barang atau jasa) 

yang dihasilkan, dan alasan mengapa konsumen menginginkan 

produk tersebut atau terdapat permintaan di pasar. 

112 


Perencanaan Pemasaran 

Menggambarkan siapa yang menjadi konsumen dari produkproduk 

yang dihasilkan (pasar yang dibidik), kondisi persaingan 

yang dihadapi, strategi yang akan dilakukan (strategi harga, 

produk, distribusi, dan promosi). 

Perencanaan Manajemen 

Menggambarkan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi 

dari setiap bagian dalam struktur organisasi BUM Desa. Menjelaskan 

kompetensi (penguasaan kemampuan) yang dimiliki 

pengelola BUM Desa dan sistem manajemen yang dijalankan. 

Perencanaan Pengoperasian 

Menjelaskan sistem produksi dan operasi yang digunakan, 

fasilitas yang dimiliki, ketersediaan bahan baku atau keterjaminan 

pemenuhan bahan baku. 

Perencanaan Keuangan 

Menggambarkan kebutuhan keuangan dan sumber keuangan 

yang mungkin dapat digali, memproyeksikan pendapatan, biaya 

dan laba (analisis waktu kembali modal, titik impas dan arus 

kas). 


Lampiran Dokumen Pendukung 

Berisi data pengelola BUM Desa, copy akte pendirian Unit 

Usaha BUM Desa, copy Peraturan Daerah dan Peraturan Desa 

tentang BUM Desa. 

Panjang atau pendeknya sebuah rencana usaha sangatlah 

tergantung pada fungsi dari rencana usaha itu 

sendiri. Demikian pula jika rencana usaha dimaksudkan 

untuk memperoleh dukungan dana jutaan atau bahkan 

mil yaran rupiah sebagai modal untuk memulai suatu usaha 

yang beresiko, maka diperlukan banyak penjelasan untuk 

meyakinkan pihak yang dituju. Namun jika rencana usaha 

hanya untuk tujuan internal (untuk mengatur bisnis) maka 

penyusunan rencana usaha dalam bentuk singkat sudah 

cukup memadai. 

Contoh penyusunan rencana usaha yang perlu dilakukan 

oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagaimana 

Lampiran 2. Contoh tersebut diambil dari praktik penyusunan 

rancanaan usaha yang dilakukan BUM Desa di 

114 


salah satu desa mitra ACCESS Tahap II, yaitu Unit Usaha 

Pengelolaan Air BUM Desa “GANTING” di Desa Labbo, Kecamatan 

Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. 


Bagian IX 

PENUTUP 

Pada dasarnya hal yang paling esensial dari keberadaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terletak pada 

unit kegiatan usaha yang dijalankan. Ini sesuai dengan 

sebutannya sebagai “badan usaha”, sehingga kegiatan 

utama dari BUM Desa adalah melakukan kegiatan usaha 

ekonomi atau bisnis untuk memperoleh kemanfaatan 

ekonomi maupun kemanfaatan lain yang lebih luas. Apabila 

ada kelembagaan BUM Desa tetapi tidak memiliki atau tidak 

menjalankan kegiatan usaha ekonomi dapat diandaikan sebagai 

wadah tanpa isi. 

Dalam rangka merencanakan suatu unit kegiatan 

usaha atau merencanakan pengembangan usaha yang 

akan dijalankan BUM Desa, perlu diawali dengan kajian 

kelayakan usaha. Menjalankan suatu kegiatan usaha yang 

didasarkan coba-coba tanpa perhitungan yang matang 

sangat beresiko mengalami kegagalan. Itu sebabnya kajian 

kelayakan menjadi penting untuk dilakukan sejak awal. 


Kajian kelayakan usaha merupakan kegiatan untuk 

menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan kegiat an 

bisnis. Aspek-aspek yang perlu dikaji meliputi: aspek pema 

saran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen 

dan SDM, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, 

politik, lingkungan, dan hukum. Hasil kajian terhadap berbagai 

aspek tersebut akan menunjukkan layak atau tidak 

layak suatu gagasan/ide dijalankan sebagai suatu jenis kegiatan 

usaha tertentu. Pengertian layak dalam kajian ini 

adalah kemungkinan dari gagasan usaha/bisnis yang akan 

dijalankan BUM Desa memberikan manfaat finansial (profit) 

maupun manfaat sosial (social benefit). Apabila hasil 

ka jian dari berbagai aspek menunjukkan “layak” maka ide/ 

gagas an usaha BUM Desa dapat direalisasikan. Apabila 

sebalik nya, hasil kajian menunjukkan “tidak layak”, sebaiknya 

gagasan usaha ditunda dulu sambil mencari alternatif 

usaha lain untuk mengkondisikan aspek-aspek yang tidak 

layak menjadi layak, atau gagasan usaha itu tidak perlu dilanjutkan. 

Kajian kelayakan usaha perlu dilakukan baik dalam 

rangka sedang merencanakan untuk menjalankan kegiatan 

usaha yang baru maupun dalam rangka pengembangan 

usaha yang sudah ada. 

Untuk melakukan kajian kelayakan usaha diperlukan 

setidaknya pengetahuan dasar mengenai beberapa disiplin 

ilmu, antara lain: manajemen dan organisasi, market- 

118 


ing, akuntansi, dan pengetahuan teknis. Ini semua untuk 

menunjang tercapainya ketepatan dalam menilai berbagai 

aspek usaha. 

Untuk menilai kelayakan aspek keuangan, khususnya 

penilaian terhadap investasi, banyak metode yang dapat 

digunakan. Untuk kajian kelayakan usaha BUM Desa yang 

skala usahanya masih terbatas (kecil), dipandang cukup 

untuk menggunakan metode yang sederhana. Dalam hal 

ini, menggunakan perhitungan Periode Kembali Modal 

(Pay Back Period) dan Titik Impas (Break Even Point) dirasa 

sudah cukup memadai. 

Akhirnya, kajian kelayakan sebaik apapun belum 

cukup menjamin keberhasilan suatu kegiatan usaha yang 

akan dijalankan jika dalam pengelolaan usaha nantinya 

tidak didukung komitmen yang kuat dari berbagai stakeholders 

desa, terutama integritas diri dan komitmen pemimpin 

desa beserta pengurus dan pengelola BUM Desa. 


DAFTAR PUSTAKA 

Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 2010. Pe do man 

Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Ma syarakat dan Desa Kementerian 

Dalam Negeri. 

Ibrahim, H.M. Yacob. 2009. Studi Kelayakan Bisnis. Jakar ta: PT 

Rineka Cipta. 

Pinson, Linda. 2003. Anatomy of a Business Plan: Pandu an 

Lengkap Menyusun Proposal dan Rencana Bisnis. Jakarta: 

Canary. 

Subagyo, Ahmad. 2007. Studi Kelayakan: Teori dan Apli kasi. 

Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

Suherman, Eman. 2011. Praktik Bisnis Berbasis Enterpreneurship: 

Panduan Memulai dan Mengembangkan Bisnis 

dengan Mudah dan Sukses. Bandung: Alfabeta. 

Suparyanto, Wachyu. 2005. Mudah Menyusun Studi Kela yakan 

Usaha. Bandung: Alfabeta. 


Internet: 

http://www.academia.edu/2714019/ANALISIS_USAHA_UKM. 

(Diunduh tgl. 4 Agustus 2013) 

http://relawandesa.files.wordpress.com/2008/06/1panduan- 

BUM Desa.pdf. (Diunduh tgl. 15 Oktober 2013) 

Peraturan Perundang-undangan: 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang 

Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil 

Desa dan Kelurahan. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang 

Badan Usaha Milik Desa. 

122 


TENTANG PENULIS 

Drs. Hastowiyono, M.S, lahir di Bantul, 21 Maret 1957. Pendidikan 

S1 Ilmu Sosiatri Fisipol UGM diselesaikan tahun 1982, dilanjutkan 

menempuh studi S2 dalam bidang Studi Kependudukan 

di UGM diselesaikan tahun 1990. Sebelum masuk UGM, penulis 

pernah belajar di Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta. Mulai 

tahun 1983 hingga sekarang penulis bekerja sebagai Dosen Negeri 

Kopertis Wilayah V DIY dipekerjakan pada STPMD “APMD” 

Yogyakarta. Jabatan yang pernah diembannya adalah sebagai 

Kepala Unit Pelatihan Komputer, Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), dan Pembantu Ketua I 

Bidang Akademik STPMD “APMD” Yogyakarta. Penulis terlibat 

dalam tim advokasi RUU Desa dan kegiatan-kegiatan penguatan 

kapasitas desa. Saat ini tengah terlibat sebagai katalisator 

desa mandiri di Kabupaten Kutai Timur. Beberapa kegiatan lain 

yang pernah dilakukan penulis meliputi seminar-seminar ilmiah, 

kontributor penulisan buku, dan penelitian-penelitian tentang 

masalah perdesaan. 


Drs. Suharyanto, MM, lahir di Yogyakarta, 6 Mei 1962. Pendidikan 

S-1 Ilmu Sosiatri Fisipol UGM diselesaikan tahun 1987, 

dilanjutkan menempuh studi Magister Manaje men SDM di STIE 

Mitra Indonesia tahun 1999. Mulai tahun 1989 – sekarang sebagai 

Dosen tetap di STPMD “APMD” Yogyakarta. Jabatan yang 

pernah diembannya adalah Ke pala Bagian Administrasi Akademik 

dan kemaha siswaan, Pembantu Ketua I Bidang Akademik, 

Sekretaris Program Pascasarjana dan Sekretaris Program 

Studi Ilmu Pemerin tahan Program Pascasarjana. Pengalaman 

berorga nisasi sejak 1985 sd sekarang sebagai Ketua Pra Koperasi 

Mitra Usaha Kelurahan Pringgokusuman Yogyakarta dan sejak 

tahun 2001 - sekarang sebagai Pengurus Koperasi Karya wan 

(KOPKAR) “APMD”. 

124 


PROFIL FPPD 

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) merupakan arena 

untuk menyemai gagasan dan mendorong gerakan pembaharuan 

desa. FPPD sebagai forum terbuka, merupakan arena bagi proses 

pembelajaran dan pertukaran pengetahuan, pengalaman multipihak, 

yang memungkinkan penyebarluasan gagasan pembaharuan desa, 

konsolidasi gerakan dan jaringan, serta kelahiran kebijakan yang responsif 

terhadap desa. 

Visi 

Menjadi arena belajar pengembangan pembaharuan desa yang terpercaya 

untuk mewujudkan masyarakat desa yang otonom dan demokratis 

Misi 

Meningkatkan keterpaduan gerak antar pihak untuk pembaharuan 

desa 

Nilai-nilai Dasar 

Menghormati keputusan bersama 

Solidaritas 

Tanggung-gugat 

Menghargai perbedaan 

Strategi 

Konsolidasi gerakan pembaharuan desa 


Lampiran 1. 

INSTRUMEN BANTU PENILAIAN KELAYAKAN USAHA 

Petunjuk Penggunaan 

Instrumen penilaian kelayakan usaha yang berbentuk formulir 

ini dibuat untuk memudahkan Tim Penyusunan Kelayakan 

Usaha BUM Desa dalam menilai kelayakan usa ha dari setiap 

aspek yang dikaji. Ketepatan penilaian kela yakan usaha sangat 

tergantung pada kesesuaian antara hasil kajian lapangan (fact 

finding) dengan penentuan skor pada setiap unsur yang dikaji. 

Cara menggunakan instrumen ini adalah sebagai berikut: 

1. Berilah tanda silang ( x ) atau dapat juga dengan tanda centrang 

( √ ) pada setiap kolom skor yang sesuai. 

2. Skor pada Unsur dari setiap Aspek dijumlahkan dan ditulis 

pada kolom TOTAL SKOR. Jumlah Unsur dari setiap Aspek 

berbeda-beda, sehingga Total Skor minimal dan maksimalnya 

juga berbeda, yaitu: 

No. 

ASPEK 

JUMLAH TOTAL SKOR 

UNSUR Minimal Maksimal 

1. Pasar dan Pemasaran 8 8 40 

2. Teknis dan Teknologi 8 8 40 

3. Manajemen dan Sumber Daya Manusia 6 6 30 


No. 

ASPEK 

JUMLAH 

UNSUR 

TOTAL SKOR 

Minimal 

Maksimal 

4. Keuangan 6 6 30 

5. 

Aspek Sosial-Budaya, Ekonomi, Politik, 

dan Lingkungan 

15 15 75 

6. Aspek Hukum (Yuridis) 7 7 35 

3. Hitunglah NILAI dari setiap Aspek dengan cara: TOTAL 

SKOR dibagi jumlah Unsur. Tulislah hasil perhitungan tersebut 

pada kolom NILAI. 

4. Buatlah kesimpulan berdasarkan NILAI pada setiap Aspek 

tersebut dengan cara memberi tanda silang atau cetrang 

pada kolom KESIMPULAN, dengan ketentuan: 

NILAI > 3 adalah Layak 

NILAI = 3 adalah Netral 

NILAI < 3 adalah Tidak Layak 

5. Buatlah Kesimpulan Akhir Tingkat Kelayakan Usaha berdasarkan 

persentase dari Aspek yang layak. Rumus perhitungannya 

adalah sbb: 

TK = AL : A x 100% 

TK = Tingkat Kelayakan Usaha 

AL = Jumlah Aspek yang Layak 

A = Jumlah seluruh Aspek yang dinilai (6 aspek) 

128 


Kriteria Kesimpulan Akhir: 

TK lebih dari 80% 

TK antara 60 % - 80% 

TK kurang dari 60% 

= “LAYAK” 

= “MERAGUKAN” atau 

“KURANG LAYAK” 

= “TIDAK LAYAK” 

Contoh: 

Jumlah Aspek yang dinyatakan Layak (AL) sebanyak 5 aspek, 

maka: 

TK = AL : A x 100% 

= 5 : 6 x 100% = 83,33% 

Kesimpulan: kegiatan usaha yang direncanakan layak untuk 

dijalankan. 

CATATAN: 

1. Penentuan skor harus didasarkan pada data dan informasi 

yang diperoleh dari kajian lapangan, laporan/informasi 

dari warga desa, kajian data se kunder (misal: 

data profil desa), dan sebagainya. 

2. Penentuan skor harus dilakukan dalam forum rapat 

atau musyawarah Tim Penyusunan Kelayakan Usaha 

BUM Desa. Ini dimaksudkan agar penentuan skor dapat 

dilakukan seobyektif mungkin. 

3. Meskipun kegiatan usaha dinyatakan layak tetapi Tingkat 

Kelayakan Usaha tidak mencapai 100%, maka ada 

unsur-unsur yang bermasalah dan perlu dilakukan 

upaya perbaikan. 


FORMULIR PENILAIAN KELAYAKAN USAHA 

JENIS USAHA : 

NAMA BUM Desa : 

NAMA DESA : 

STATUS USAHA : £ BARU £ SUDAH BERJALAN 

I. ASPEK PASAR DAN PEMASARAN 

NO. 

UNSUR YANG DINILAI 

1. Masyarakat/konsumen sangat membutuhkan 

dan menginginkan produk yang akan dihasilkan 

dan akan terus membutuhkan dalam jangka 

waktu yang lama 

2. Konsumen mempunyai kemampuan membeli 

(daya beli) dan bersedia membeli produk yang 

ditawarkan 

3. Jumlah konsumen banyak 

4. Permintaan konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan cenderung akan meningkat di 

kemudian hari 

5. Produk (berupa barang atau jasa) sesuai dengan 

kebutuhan konsumen 

6. Harga yang ditawarkan dapat diterima oleh 

konsumen 

7. Barang dan/atau jasa yang ditawarkan mudah 

didapatkan oleh konsumen 

8 Konsumen mudah mendapatkan informasi 

tentang barang/jasa yang ditawarkan 

SKOR *) 

1 2 3 4 5 

130 


T O T A L S K O R 

N I L A I 

( Total Skor dibagi Jumlah Unsur ) 

KESIMPULAN: 

Nilai > 3 (Layak) 

Nilai = 3 (Meragukan) 

Nilai < 3 (Tidak Layak) 

*) Kriteria Skor: 

1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Netral 4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

£ TIDAK LAYAK 

£ MERAGUKAN 

£ LAYAK 

II. 

ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI (ASPEK 

PRODUKSI) 

NO. 


1. Produk yang dihasilkan merupakan produk yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen 

2. Produk (barang dan jasa) yang dihasilkan merupakan 

produk berkualitas. 

3. Memiliki teknologi yang tepat sehingga dapat 

dioperasikan untuk menghasilkan produk (barang 

atau jasa). 

4. Kapasitas produksi dari usaha BUM Desa dapat 

disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan 

konsumen 

5. Pemilihan lokasi usaha BUM Desa sudah tepat 

6. Tata letak fasilitas usaha BUM Desa sudah tepat 

7. Rencana produksi dari usaha BUM Desa dapat 

dikelola dengan baik 

SKOR *) 

1 2 3 4 5 


8. Persediaan bahan baku dari usaha BUM Desa 

dapat diperhitungkan dan dapat dikendalikan 

dengan baik 


N I L A I 


KESIMPULAN: 





£ MERAGUKAN 

£ LAYAK 


1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Netral 4 = Setuju5 = Sangat 

Setuju 

III. ASPEK MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

NO. 


1. Pengembangan usaha BUM Desa dapat direncanakan 

dengan baik 

2. Usaha yang akan dikelola oleh BUM Desa memiliki 

asas dan struktur organisasi yang efektif dan 

efisien 

3. Usaha yang akan dikelola oleh BUM Desa akan 

dipimpin oleh pemimpin yang memiliki jiwa 

kepemimpinan dan staf/karyawan yang memiliki 

dedikasi (kesetiaan) kepada organisasi 

4. Fungsi-fungsi pengendalian dan pengawasan 

terhadap usaha yang akan dikelola oleh BUM Desa 

berjalan dengan baik 

SKOR *) 

1 2 3 4 5 

132 


5. Usaha yang akan dikelola BUM Desa didukung 

oleh orang-orang yang terampil dan berkompeten 

untuk mengelola kegiatan usaha 

6. Seluruh personil pengelola BUM Desa (Pengurus, 

Badan Pengawas, Seksi-seksi, dan staf) dapat 

bekerjasama dan kompak dalam bekerja 


N I L A I 


KESIMPULAN: 








£ MERAGUKAN 

£ LAYAK 

IV. ASPEK KEUANGAN 

NO. 


1. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal 

dan modal kerja dalam usaha ini dapat dihitung 

dengan mudah 

2. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal 

dan modal kerja dalam usaha ini tidak terlalu besar 

3. Sumber dana untuk menjalankan usaha telah tersedia 

dan dapat diperoleh 

4. Usaha ini diperkirakan akan menghasilkan keuntung 

an yang memadai karena penerimaan lebih 

besar daripada pengeluaran 

SKOR *) 

1 2 3 4 5 


5. Usaha ini mempunyai cukup uang untuk membayar 

tagihan atau membiayai kegiatan usaha, karena 

uang yang diperoleh lebih banyak dibandingkan 

dengan uang yang dikeluarkan. 

6. Modal yang dikeluarkan untuk usaha ini akan 

kembali dalam waktu yang sudah ditentukan (balik 

modal) 


N I L A I 

( Total Skor dibagi Jumlah Unsur) 

KESIMPULAN: 




KETERANGAN: 





£ MERAGUKAN 

£ LAYAK 

Untuk meyakinkan atau membuktikan bahwa ke giatan 

usaha BUM Desa memiliki kelayakan dari aspek keuangan, 

maka terlebih dahulu perlu dilakukan: 

1. Menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk in vestasi 

awal (tanah, bangunan, peralatan, dll.) 

2. Menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk mo dal 

kerja usaha (membeli bahan baku, membayar upah/tenaga, 

membayar tagihan listrik, dll) 

134 


3. Mengidentifikasi dari mana sumber dana untuk investasi 

awal dan modal kerja (pemerintah desa, tabungan 

masyarakat, bantuan pemerintah (kabupaten/provinsi), 

pinjaman, dan/atau penyertaan modal pihak lain atau 

kerja sama bagi hasil) 

4. Memperkirakan pos-pos penerimaan usaha dan pengeluaran 

usaha yang akan digunakan dalam menghitung 

laporan rugi laba usaha. 

5. Memperkirakan pos-pos penerimaan kas dan pengeluaran 

kas yang akan digunakan dalam menghitung aliran 

kas usaha. 

6. Memperkirakan harta, hutang, dan modal usaha untuk 

menyusun laporan neraca 

7. Memperkirakan berapa tahun modal akan kembali 

V. ASPEK SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, 

LINGKUNGAN USAHA Dan LINGKUNGAN HIDUP 

NO 


A. Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik: 

1. Banyak warga desa yang akan menerima manfaat 

dari kegiatan usaha ini 

2. Usaha ini tidak terpengaruh oleh gejolak sosial dan 

politik 

SKOR *) 

1 2 3 4 5 


NO 


3. Kegiatan usaha ini mendapat dukungan dari 

Pemerintah Desa (kepala desa) dan/atau Pemerintah 

Kabupaten (Bupati) 

4. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif bagi kehidupan 

sosial budaya masyarakat 

5. Kemungkinan kegiatan usaha ini akan diambil alih 

oleh pemerintah supra desa (pemerintah di atas 

desa) sangat kecil. 

6. Potensi konflik sosial dari usaha ini rendah, atau 

adanya kegiatan usaha ini dapat melerai konflik 

masyarakat 

B. Kelayakan Usaha dari Aspek Lingkungan Usaha: 

7. Tidak ada pelaku bisnis baru yang masuk ke desa 

dan mengancam keberlangsungan usaha BUM 

Desa ini? 

8. Tidak ada persaingan yang ketat dalam usaha yang 

akan dijalankan 

9. Tidak ada ancaman dari produk pengganti bagi 

usaha BUM Desa? 

10. 

Kekuatan tawar-menawar dari pembeli rendah 

SKOR *) 

1 2 3 4 5 

11. Kekuatan tawar-menawar dari pemasok (suppliers) 

rendah 

12. Pengaruh kepentingan kelompok lain (pemilik 

modal, pelaku usaha lain, dll) di masyarakat terhadap 

usaha ini rendah 

C. Kelayakan Usaha dari Aspek Lingkungan Hidup 

13. Usaha yang akan dijalankan tidak merusak lingkung 

an hidup 

14. 

Limbah dari usaha ini dapat dikelola dengan baik 

136 


NO 


15. Usaha ini akan meningkatkan kualitas lingkungan 

hidup 


N I L A I 


KESIMPULAN: 







SKOR *) 

1 2 3 4 5 


£ MERAGUKAN 

£ LAYAK 

VI. ASPEK HUKUM (YURIDIS) 

NO. 


1. Rencana usaha yang akan dijalankan oleh BUM 

Desa ini sejalan dengan rencana pembangunan 

ekonomi desa (RPJMDes) 

2. Pengurus dan Pengelola usaha berasal dari dalam 

desa 

3. Bentuk badan hukum dari kegiatan usaha mudah 

diurus 

4. Mudah mendapatkan perijinan atas jenis usaha 

yang akan dijalankan karena tidak bertentangan 

dengan peraturan yang ada? 

5. Tanah yang digunakan sebagai tempat usaha 

merupakan tanah milik desa 

SKOR *) 

1 2 3 4 5 


6. Status lahan untuk lokasi usaha bebas dari sengketa 

7. Lokasi usaha sesuai dengan rencana tata ruang/ 

wilayah 


N I L A I 

( Total Skor dibagi Jumlah Unsur) 

KESIMPULAN: 








£ MERAGUKAN 

£ LAYAK 

VII. KESIMPULAN AKHIR 

Jumlah Aspek yang LAYAK (AL) 

JUMLAH ASPEK YANG DINILAI (A) 6 

TINGKAT KELAYAKAN (TK) = AL : A x 100% % 

KESIMPULAN: 

TK > 80% (Layak) 

TK 60 % - 80% (Meragukan) 

TK

Lampiran 2. 

Contoh Perencanaan Usaha (Business Plan) 

DAFTAR ISI 


SAMPUL 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

A. GAMBARAN UMUM DESA LABBO 

B. GAMBARAN Tentang BUM Desa “GANTING” 

1. Visi dan Misi. 

2. Tujuan 

3. Badan Hukum 

4. Organisasi 

5. Unit Usaha 

6. Sumber Keuangan 

7. Peluang Pengembangan Usaha 

C. UNIT USAHA PENGELOLAAN AIR MINUM 

1. Latar Belakang Pemilihan Usaha 


3. Perencanaan Pemasaran 

4. Perencanaan Manajemen 

5. Perencanaan Pengoperasian 

6. Perencanaan Keuangan 

7. Perencanaan Jadwal Pelaksanaan 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Dokumentasi Kelembagaan BUM Desa 

Lampiran 2. Foto copy Akte Notaris 

140 


Lampiran 3. Foto copy Peraturan Desa 

Lampiran 4. Foto copy SK Kepengurusan 

Lampiran 5. Berita Acara Musyawarah Desa 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Badan Usaha Milik Desa “GANTING” atau yang sering disingkat 

BUM Desa “GANTING” merupakan lembaga usa ha ekonomi 

desa milik Pemerintah Desa Labbo Kecamat an Tompobulu 

Kabaupaten Bantaeng. BUM Desa “GAN TING” didirikan pada 

tanggal 31 Desember 2008 melalui forum musyawarah desa yang 

dihadiri perwakilan warga masyarakat, Pemerintah Desa, Badan 

Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya. 

BUM Desa “GANTING” telah memiliki struktur organi sasi 

kepengurusan yang lengkap dan cukup sederhana (ram ping), 

yaitu terdiri atas Komisaris, Direktur, Sekretaris, dan Bendahara. 

Komisaris dijabat oleh Kepala Desa, Direktur dijabat oleh Saharuddin, 

S.Ag, Sekretaris dijabat oleh Jamaluddin, S.Pd, dan 

Bendahara dijabat oleh Darmiati, Sp. Komisaris beserta seluruh 

pengurus lainnya dapat sa ling bekerjasama sehingga kegiatan 

usaha BUM Desa yang sudah ada dapat berjalan dengan baik. 

Salah satu unit usaha yang akan dikembangkan BUM Desa 

“GANTING” adalah kegiatan usaha pengelolaan air bersih dengan 

pemasangan sambungan pipa dan meteran air. Munculnya 

ide untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut dilatar belakangi 

oleh keadaan warga desa yang mengalami kesulitan untuk 

memperoleh air bersih. Ini di se babkan letak sumber air bersih 

yang cukup jauh. 


Kegiatan usaha pengelolaan air bersih ini memiliki prospek 

yang sangat bagus, baik ditinjau dari segi sosial maupun 

dari segi bisnis. Dari segi sosial, dengan adanya kegiatan usaha 

tersebut akan sangat membantu warga desa dalam memenuhi 

kebutuhan air bersih, sehingga akan mendukung peningkatan 

kesehatan masyarakat. Dari segi bisnis, kegiatan usaha pengelolaan 

air bersih sa ngat diminati oleh warga desa, sehingga untuk 

pemasaran produk sangat mudah karena pasarnya selalu tersedia. 

Terle bih di Desa Labbo tidak ada pihak-pihak yang membuka 

usaha sejenis, sehingga tidak ada pesaingnya. 

Pada tahap awal usaha, target pasarnya adalah 400 rumah 

tangga yang ada di Desa Labbo. Jumlah pelanggan diyakini 

akan bertambah semakin banyak di masa yang akan datang. 

Harga langganan telah diperhitungkan dan dimusyawarahkan 

bersama warga desa, yaitu sebesar Rp. 250/m 3 ditambah infak 

setiap pelanggan Rp. 500/bln. Harga tersebut dirasakan ringan 

bagi warga dan BUM Desa tidak rugi. 

Untuk merealisasikan rencana kegiatan tersebut tentu memerlukan 

dana sebagai biaya investasi maupun mo dal kerja 

pada tahap awal usaha. Berdasarkan perhitung an yang cermat, 

kebutuhan dana untuk biaya investasi sebesar Rp. 74,950,000,- 

dan modal kerja sebesar Rp. 8,170,000,- sehingga total biaya 

yang diperlukan Rp. 83, 120,000,-. Biaya investasi digunakan 

untuk pengadaan sara na pipa air, meteran air, bahan-bahan, 

biaya transportasi dan bia ya pemasangan. Biaya modal kerja 

digunakan untuk insentif pengurus/pengelola selama 12 bulan 

terhitung sejak kegiatan usaha dapat dioperasionalkan. Total 

142 


modal awal tersebut diharapkan diperoleh dari Pemerintah Kabupaten 

Bantaeng. 

Berdasarkan hasil kajian kelayakan, perhitungan Payback 

Period (waktu kembali modal) adalah 3 tahun lebih 1 bulan. Ini 

menggambarkan waktu yang diperlukan untuk kembali modal 

termasuk pendek, sehingga kegiatan usaha ini dari segi bisnis 

tetap menguntungkan. Ini dipertegas lagi dengan perkiraan 

Laba-Rugi yang menunjukkan ke giatan usaha pengelolaan 

air bersih akan memperoleh Laba Bersih Rp. 16,933,333,-/th. 

Hasil perhitungan Net Present Value (NPV) dari arus kas bersih 

menunjukkan positif, yaitu NPV = Rp. 24,397,784,-. Profitability 

index (PI) juga me nunjukkan positif, yaitu PI=1,33. Dengan 

demikian, berda sarkan parameter-parameter akuntansi yang digunakan 

semuanya mengarahkan pada kesimpulan bahwa kegiatan 

usaha tersebut layak dan menguntungkan. 

Keuntungan yang diperoleh dari usaha pengelolaan air bersih 

sebagian akan digunakan untuk pengembangan usaha, dan 

sebagian sisanya disetorkan ke Pemerintah Desa sebagai tambahan 

Pendapatan Asli Desa. 

Ketersediaan sumber daya manusia untuk mengelola usaha, 

baik secara kualitas maupun kuantitas sangat memadai, 

dan kebutuhan SDM dapat dicukupi dari Desa Labbo sendiri sehingga 

menguntungkan dari berbagai segi. Ke tersediaan SDM 

tersebut menjadikan kegiatan usaha pe ngelolaan air bersih dapat 

dijalankan dengan baik. 

Kegiatan usaha pengelolaan air bersih yang bersumber dari 

sungai dan mata air hutan pegunungan sangat mendukung pe- 


les tarian lingkungan hidup. Kegiatan usaha tersebut selain tidak 

menghasilkan limbah yang merugikan lingkungan, juga dapat 

memotivasi warga desa untuk mempertahankan keberadaan 

hutan. Dengan demikian ke giatan usaha ini berdampak positif 

bagi kelestarian lingkungan hidup. 

Dari segi yuridis, BUM Desa “GANTING” telah memiliki legalitas, 

karena sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan 

demikian, secara yuridis tidak ada kendala untuk segera 

beroperasi. 

A. GAMBARAN UMUM DESA LABBO 

1. Kondisi Geografis 

a. Letak Desa 

Desa Labbo adalah salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Tompobulu yang berada di bagian utara 

Kabupaten Bantaeng. Jarak tempuh wilayah Desa 

Labbo dari Ibukota Kabupaten Bantaeng 23 km. Desa 

ini memiliki luas wilayah 9.8 km 2 , de ngan potensi lahan 

yang produktif. 

Adapun batas-batas desa sebagai berikut : 

Sebelah Utara 

Sebelah Timur 

: Asayya Kelurahan Ereng-ereng dan 

Kab. Bulukumba 

: Desa Pattaneteang dan Kab. Bulukumba 

144 


Sebelah Selatan 

Sebelah Barat 

: Desa Balumbung dan Kelurahan 

Ereng-Ereng 

: Kelurahan Ereng-Ereng dan Kab.Bulukumba 

b. Topografi Desa 

Desa Labbo memiliki kondisi daerah yang berbukitbukit, 

berada di atas gunung dengan ke tinggian antara 

750 m sampai 1000 m di atas permukaan laut. 

Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai 

jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun 

tanaman jangka panjang. Tanaman jangka panjang 

adalah kopi, cengkeh serta kakao, sedangkan tanaman 

jangka pendek adalah sayur-sayuran. 

Daerah pegunungan di Desa Labbo terdapat hutan 

yang terpelihara dengan baik. Oleh karena itu mata 

air dan sungai hingga saat dapat menyediakan air untuk 

kebutuhan warga desa. Namun demikian, karena 

jauhnya lokasi sumber air tersebut sehingga warga 

desa banyak yang mengalami kendala untuk memperolehnya. 

2. Kondisi Demografis 

a. Jumlah Penduduk 

Desa Labbo memiliki jumlah penduduk 883 KK (741 

KK laki-laki dan 142 KK perempuan) yang terdiri atas 

1.529 jiwa laki-laki dan 1.644 jiwa pe rempuan se- 


hingga jumlah penduduk secara ke seluruhan sebanyak 

3.173 jiwa. 

b. Sumber Mata Pencaharian Pokok 

Sumber mata pencaharian masyarakat di Desa Labbo 

meliputi: Petani, Pengusaha/Pedagang, PNS, Tukang 

Kayu, Tukang Batu, Perbengkelan, Tukang Ojek, 

Kerajinan Tangan, Buruh Tani, Buruh Bangunan, dan 

beberapa warga merantau keluar daerah untuk mencari 

nafkah. 

3. Administrasi Desa 

Pusat pemerintahan Desa Labbo terletak di Dusun Labbo 

dan untuk menuju Kantor Desa dapat dijangkau dengan 

kendaraan umum atau jalan kaki, karena ber ada di jalan 

poros yang terhubung langsung dengan pusat kota Kabupaten 

Bantaeng dan telah di-hotmix. 

Secara administratif Desa Labbo terbagi atas 4 dusun yaitu: 

1) Dusun Pattiro membawahi 2 RW dan 4 RT 

2) Dusun Ganting membawahi 2 RW dan 4 RT 

3) Dusun Panjang selatan membawahi 2 RW dan 4 RT 

4) Dusun Bawa membawahi 2 RW dan 4 RT 

5) Dusun Labbo Membawahi 2 RW dan 4 RT 

6) Dusun panjang Utara membawahi 2 RW dan 4 RT 

Setiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun dibantu 

oleh Ketua RW dan Ketua RT. 

146 


Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada 

masyarakat desa, dan prosedur pertanggungjawab an disampaikan 

ke Bupati melalui Camat, kemudian dari pada 

itu Kepala Desa bersama dengan BPD setiap tahun wajib 

memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada 

masyarakatnya. 

B. GAMBARAN Tentang BUM Desa “GANTING” 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) GANTING Desa Labbo 

Kec. Tompobulu di bentuk melalui Musyawarah Desa pada 

Tanggal 31 Desember 2008. 

1. Visi dan Misi 

a. Visi BUM Desa: 

“Terwujudnya Kemandirian masyarakat menuju masya 

rakat yang sejahtera berlandaskan Iman dan Takwa 

Kepada Allah SWT” 

b. Misi BUM Desa: 

1. Mendorong berkembangnya usaha-usaha untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2. Menampung berbagai kegiatan usaha ekonomi 

yang ditekuni masyarakat. 

3. Mendorong dan memfasilitasi proses pe ngu at an 

kelembagaan usaha masyarakat. 

4. Menciptakan ruang dan peluang terhadap upaya 

pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatan 

kesejahteraan. 


5. Meningkatkan kemampuan kelembagaan ma syarakat 

dalam mengelola kegiatan usaha dan pertanggungjawaban 

keuangan. 

2. Tujuan BUM Desa: 

a. Mendorong berkembangnya kegiatan pereko nomian 

masyarakat desa. 

b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha eko nomi 

produktif (berwirausaha anggota ma syarakat desa yang 

berpenghasilan rendah). 

c. Meningkatkan pendapatan asli desa. 

d. Meningkatkan pengolahan potensi desa se suai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

3. Badan Hukum 

BUM Desa “GANTING” di Desa Labbo belum berbadan hukum, 

namun legal karena telah ditetapkan dengan Peraturan 

Desa Labbo sehingga pendiriannya telah memiliki alas 

hukum. Perdes tentang pendirian BUM Desa “GANTING” 

tersebut telah dicatatkan di Kantor Notaris Eddy Tunggeleng, 

SH dengan akte notaris Nomor 50. 

4. Organisasi 

Susunan organisasi kepengurusan BUM Desa “GANTING” 

Desa Labbo terdiri dari : 

a. Komisaris : Kepala Desa Labbo 

b. Direktur : Saharuddin,S.Ag 

c. Sekretaris : Jamaluddin, S.Pd 

d. Bendahara : Darmiati,Sp 

148 


5. Unit Usaha 

Unit Usaha BUM Desa “GANTING” meliputi: 

a. Unit Usaha Pengelolaan air minum 

b. Unit Usaha Simpan Pinjam 

c. Unit Usaha Peternakan 

d. Unit Usaha Pengelola Hutan Desa 

6. Sumber keuangan: 

a. Pemerintah Desa Labbo 

b. Bantuan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten 

Bantaeng 

c. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat 

d. Swadaya masyarakat 

7. Gambaran Peluang Pengembangan Usaha 

Desa Labbo memiliki potensi ekonomi Desa dari sektor perkebunan, 

dengan jenis yang dapat dikembangkan adalah ko pi 

dan cengkeh, kakao dan markisa. Sektor perdagang an adalah 

adanya pasar desa. Sektor peternakan, yaitu pe ter nak an 

sapi, kuda, dan kam bing. Sektor jasa yang dapat dikembangkan 

antara lain: penge lolaan simpan pinjam, pe ngelolaan air 

minum, serta jasa perbengkelan dan pertukangan. Sektor industri 

rumah tangga juga potensial untuk dikembangkan. 

Sektor-sektor perekonomian tersebut selama ini menjadi 

mata pencaharian pokok masyarakat Desa Labbo dan miliki 

peluang pengembangan yang cukup besar untuk meningkatkan 

kesejahteraan penduduk Desa Labbo. 


C. UNIT USAHA PENGELOLAAN AIR MINUM 

Pengelolaan sarana air minum dengan sistem meterisasi 

yang dikelola secara profesional akan memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat dalam hal pe me rataan penggunaan 

air. Di sisi lain akan memberikan tambahan pendapatan asli 

desa dalam bentuk sisa hasil usaha yang wajib di setor ke kas 

desa setiap tahun. Usaha pengelolaan air minum di Desa Labbo 

memiliki peluang pengembangan yang cukup besar dengan 

melihat potensi sumber daya alam yang berupa sungai dan 

mata air. Su ngai dan mata air yang berasal dari hutan di pegunungan 

yang ada di Desa Labbo memiliki kualitas yang baik, 

arti nya air tersebut layak/sehat untuk dikonsumsi. 

1. Latar Belakang Pemilihan Usaha 

Desa labbo memiliki potensi sumber daya air yang memadai 

dengan banyaknya mata air dan sungai yang dimanfaatkan 

masyarakat untuk menjadi air minum sejak dahulu 

sampai sekarang. Pemanfaatan sumber air tersebut ada 

yang dikelola secara tradisional, dan ada juga yang telah 

mendapatkan pendanaan melalui program Care dan PPK/ 

PNPM Mandiri perdesaan untuk pengadaan sarana perpipaan. 

Pengelolaan sarana perpipaan tersebut belum dikelola 

secara profe sional sehingga pengelolaannya belum maksimal 

dan pemerataan air tidak maksimal, sehingga kadang 

me nyebabkan masyarakat kekurangan air minum. Di sisi 

lain tidak memberikan kontribusi finansial kepada Desa. 

150 


Berdasar keadaan tersebut, BUM Desa “GANTING” menjadikan 

pengelolaan air minum menjadi salah satu unit usaha 

untuk memaksimalkan pengelolaan air di Desa Labbo. 


Produk yang akan dihasilkan oleh Unit Usaha Pengelolaan 

Air adalah layanan jasa distribusi air melalui perpipaan yang 

tersambung langsung ke rumah-rumah pelanggan. Produk 

ini sangat dibutuhkan oleh warga desa (konsumen), karena 

air bersih yang menjadi kebutuhan dasar warga letak lokasi 

sumbernya jauh dari permukiman. Oleh karena itu, dengan 

layanan jasa distribusi air bersih tersebut selain warga desa 

terpenuhi kebutuhannya, juga terpenuhi keinginannya untuk 

memperoleh air dengan mudah. 

3. Perencanaan Pemasaran 

Pasar yang dibidik adalah warga masyarakat Desa Labbo 

yang memanfaatkan sarana perpipaan milik Peme rin tah 

Desa Labbo. Warga desa yang memanfaatkan sarana air 

bersih tersebut cukup besar jumlahnya, yaitu sebanyak 400 

KK, sehingga ini merupakan potensi pasar cukup besar. 

Model pemasaran yang dilakukan adalah menyambung 

pipa untuk menyalurkan air dari sumbernya ke rumah konsumen 

dengan pemasangan meteran air. Dengan pemasangan 

meteran air, penggunaan air menjadi terkontrol, 

dan ini menguntungkan semua pihak. Bagi konsumen, 

adanya meteran air dapat mengatur penggunaan air seefisien 

mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kemam- 


puannya. Bagi BUM Desa alat tersebut sangat membantu 

dalam menentukan harga yang harus dibayar oleh setiap 

pelang gan setiap bulannya. 

Potensi pasar tersebut juga menjadi semakin kuat karena di 

Desa Labbo dan sekitarnya tidak ada pihak yang membuka 

usaha sejenis. Dengan demikian, ke giat an usaha pengelolaan 

air tidak ada pesaingnya. 

Agar pasar tetap terjaga dengan baik, ada 2 (dua) strategi 

yang ditempuh, yaitu: 

a. Strategi harga 

Strategi penentuan Biaya pengelolaan air yang dibebankan 

kepada masyarakat disesuaikan kuali tas pelayanan 

dengan mengedepankan musyawa rah untuk mufakat. 

b. Strategi distribusi 

Strategi distribusi dilaksanakan dengan memaksi malkan 

potensi Sumber Daya Manusia pengurus BUM 

Desa dan potensi SDM lainnya dari Desa sendiri dengan 

prinsip pelayanan prima. 

4. Perencanaan Manajemen 

a. Kompetensi yang dimiliki pengelola dapat dimanfaatkan 

secara optimal, karena mereka: 

1) Memahami kondisi masyarakat Desa Labbo 

2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman da lam bidang 

pengelolaan Air 

3) Memiliki pengalaman organisasi 

152 


. Sistem manajemen yang di jalankan meliputi: 

1) Manajemen Pelayanan 

Manajemen pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan 

yang cepat, tepat, senyum dan sapa. 

2) Manajemen Pengelolaan 

Pengelolaan dilakukan dengan standar manajemen 

yang profesional yang berbasis kinerja. 

3) Manajemen Keuangan 

Manajemen Keuangan dikelola dengan stan dar 

akuntansi keuangan yang mengedepankan akunta 

bilitas dan transparansi berdasarkan prinsipprinsip 

akutansi. 

4) Manajemen Peningkatan Kapasitas SDM 

Pengelola Unit Usaha dapat menjalin kerja sama 

dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan. Pengelola unit usaha di ikutsertakan 

dalam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan 

tugas pokoknya. 

5. Perencanaan Pengoperasian 

Untuk mengoperasikan kegiatan usaha pengelolaan air dilakukan 

dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, 

tanpa menggunakan bahan bakar dan mudah 

mem bangunnya. Teknologi yang dimaksud adalah sistem 

grafitasi bumi. Untuk menyalurkan air dari sumbernya 

menggunakan fasilitas sarana perpipaan sepanjang 7 Km 

yang telah dimiliki BUM Desa “GANTING” Desa Labbo. 


Bahan baku produk yang dijual adalah air bersih yang bersumber 

dari mata air pegunungan. Mata air ini tak pernah 

kering sepanjang masa, sehingga ketersediaan bahan baku 

akan tetap terjamin dan biayanya sangat murah. 

6. Perencanaan Keuangan 

a. Dana yang diperlukan dan sumbernya 

Untuk menjalankan kegiatan usaha pengelolaan air 

diperlukan dana sebagai modal awal sebesar Rp. 

83,120,000,-. Dana ini digunakan sebagai investasi 

sebesar Rp. 74,950,000,- dan Rp. 8,170,000,- sisanya 

untuk modal kerja. Kebutuh an dana untuk modal usaha 

ini bersumber dari APBD Kabupaten Bantaeng. 

b. Proyeksi pendapatan. 

Berdasarkan hasil analisis keuangan dari kajian kelayakan 

yang telah dilakukan, pendapatan usa ha dapat 

diproyeksikan sebagai berikut (lihat Tabel 1): 

154 


Tabel 1 

Perkiraan Arus Kas Unit Usaha Pengelolaan Air Minum BUM Desa “GANTING” 


NO URAIAN 

A. ARUS KAS MASUK 

1. Penerimaan infak dan biaya pemakaian 

air 

TAHUN KE: 

1 2 3 4 5 

32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 

2. Lain-lain - - - - - 

TOTAL ARUS KAS MASUK (A) 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 

B. ARUS KAS KELUAR 

1. ATK 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

2. Insentif Pengelola 7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 

3. Bunga bank - - - - - 

4. Pajak - - - - - 

5. Lain-lain - - - - - 

TOTAL ARUS KAS KELUAR (B) 8,170,000 8,170,000 8,170,000 8,170,000 8,170,000 

ARUS KAS BERSIH ( A – B ) 24,230,000 24,230,000 24,230,000 24,230,000 24,230,000 


Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa, arus kas bersih 

adalah positif. Artinya pendapatan yang diperoleh lebih 

besar daripada pengeluaran. Dengan kata lain, kegiatan 

usaha ini layak untuk dijalankan, karena potensial mendapatkan 

keuntungan. Pendapatan yang dapat diterima BUM 

Desa ke depan dapat ditingkatkan lagi melalui penambahan 

pelanggan. 

Proyeksi Laba-Rugi. 

Berdasarkan hasil kajian kelayakan yang telah dilakukan, 

kegiatan usaha pengelolaan air dalam keadaan laba seperti 

yang ditunjukkan data pada Tabel 2 berikut ini. 

156 


Tabel 2 

Proyeksi Laba-Rugi Unit Usaha Pengelolaan Air Minum BUM Desa “GANTING” 


NO URAIAN TAHUN KE 

1 2 3 4 5 

A. PENJUALAN 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 

B. BIAYA POKOK PRODUKSI 

1. Bahan Baku - - - - - 

2. Upah Tenaga Kerja - - - - - 

3. Biaya Umum Pabrik - - - - - 

C. LABA KOTOR ( A – B ) 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000 

D. BIAYA USAHA 

1. ATK 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

2. Gaji/Insentif Pengelola 7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 

3. Biaya promosi - - - - - 

4. Biaya Penyusutan 7,296,667 7,296,667 7,296,667 7,296,667 7,296,667 

5. Lain-lain - - - - - 

Total Biaya Usaha 15,466,667 15,466,667 15,466,667 15,466,667 15,466,667 


E. LABA USAHA (C – D) 16,933,333 16,933,333 16,933,333 16,933,333 16,933,333 

F. BUNGA - - - - - 

G. LABA SEBELUM PAJAK (E-F ) 16,933,333 16,933,333 16,933,333 16,933,333 16,933,333 

H. PAJAK - - - - - 

I. LABA BERSIH (G – H ) 16,933,333 16,933,333 16,933,333 16,933,333 16,933,333 

158 


Tabel 2 menunjukkan Unit Usaha Pengelolaan Air memperoleh 

laba bersih sebesar Rp. 16,933,333 setiap tahunnya. 

Angka ini tentu bukan merupakan laba yang besar, tetapi 

sesuai dengan prinsip usaha yang dianut BUM Desa tidak 

untuk mengejar laba yang besar, tetapi lebih mengedepankan 

kemanfaatan bagi warga desa. 

d. Waktu kembali modal (Payback Period) 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, waktu kembali 

modal adalah 3 tahun 1 bulan. Ini diperoleh dari perhitungan 

sebagai berikut: 

Investasi Awal sebesar Rp. 74,950,000, dan Arus Kas Masuk 

Bersih sebesar Rp. 24,230,000. Berdasarkan data ini, 

maka Payback Period-nya adalah sebagai berikut. 

Payback Period = (74,950,000 / 24,230,000) X 1 tahun 

= 3, 09 tahun atau 3 tahun lebih 1 bulan. 

7. Rencana Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pembangunan infrastruktur dan pengoperasi an kegiatan 

usaha pengelolaan air direncanakan mulai Bulan 

Juli sampai Nopember 2010. 

D. LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG 

1. Dokumentasi Kelembagaan BUM Desa “GAN TING” 

2. Foto copy Akte Notaris 

3. Foto copy Peraturan Desa 

4. Foto copy SK Kepengurusan 

5. Berita Acara Musyawarah Desa 


Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau yang disebut dengan 

nama lain, merupakan lembaga ekonomi alternatif bagi desa dalam 

rangka mendayagunakan potensi desa berbasis kebutuhan masyarakat. 

Menjalankan kegiatan usaha BUM Desa bertujuan untuk menyejahterakan 

masyarakat desa dan meningkatkan PADes. Untuk 

itu, kegiatan usaha yang dijalankan harus diupayakan berjalan 

lancar dan tidak mengalami kerugian. Kenyataan menunjukkan 

pendirian BUM Desa pada umumnya belum dipersiapkan melalui 

studi kelayakan maupun perencanaan usaha secara memadai, 

sehingga banyak BUM Des yang berdiri tetapi langka kegiatan usaha 

yang berjalan secara efektif. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan 

pengetahuan dan ketrampilan pelaku BUM Desa untuk 

melakukan studi kelayakan usaha. 

Buku ini dihadirkan dengan maksud membantu desa dalam melakukan 

studi kelayakan terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan. 

Isi buku ini memaparkan tentang apa itu studi kelayakan dan 

rencana usaha, serta mengapa dan bagaimana melaksanakannya. 

Jawaban atas pertanyaan itu dibahas dalam buku ini dengan bahasa 

yang sederhana supaya mudah dipahami oleh semua kalangan 

pembaca. Buku ini dilengkapi contoh praktik studi kelayakan dan 

perencanaan usaha yang dilakukan BUM Desa “GANTING” Desa 

Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng. Instrumen bantu untuk 

menilai kelayakan usaha BUM Desa disertakan pula dalam buku ini, 

sehingga semakin memudahkan Anda untuk mempratikannya. 

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) 

Jl. Karangnangka No. 175, Dusun Demangan 

Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta, 

Telp./Fax. 0274-4333665, mbl: 0811 250 3790, 

website: //www.forumdesa.org 

E-mail: fppd@indosat.net.id 


Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II 

Australian Aid managed by IDSS on behalf of the Australian Government 

ISBN 602-14643-3-8 

9 7 8 6 0 2 1 4 6 4 3 3 5

2 Buku Seri BUMDesa Kelayakan Usaha BUM Desa-1

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?