design_NewsLetter STBM copy
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(kecuali skala regional, karena membutuhkan periode<br />
lebih panjang dalam perencanaan dan<br />
pembangunannya). Tidak seperti SPM Pekerjaan<br />
Umum, konteks sanitasi dan hygiene (dan bahkan<br />
konteks kesehatan khusus lainnya) di bawah SPM<br />
Kesehatan tidak disebutkan secara eksplisit.<br />
Diharapkan ke depannya akan ada indikator SPM yang<br />
lebih spesifik untuk sanitasi dan hygiene yang dapat<br />
menjadi pendorong bagi daerah untuk<br />
mengimplementasikan kegiatan <strong>STBM</strong> serta<br />
melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan<br />
tersebut. Kegiatan paska ODF juga diperlukan apabila<br />
tidak terlihat adanya perubahan perilaku (ke<br />
arah yang positif) terkait sanitasi di suatu<br />
wilayah. Jika dalam jangka waktu lebih dari 9<br />
bulan tidak ada perubahan terkait data <strong>STBM</strong><br />
yang diinput oleh sanitarian pada suatu wilayah<br />
tertentu, maka dapat diasumsikan bahwa tidak<br />
terjadi perubahan perilaku terkait sanitasi di<br />
wilayah tersebut. Adanya kegiatan paska ODF<br />
dapat memberikan informasi faktor-faktor apa<br />
yang menyebabkan tidak adanya perubahan<br />
perilaku tersebut, serta langkah apa yang paling<br />
tepat untuk diterapkan di wilayah tersebut.<br />
4. Pembelajaran Baik di Jawa Tengah,<br />
Aceh, dan Papua<br />
Setelah melihat peran penting kegiatan ini dalam<br />
mengatasi isu sanitasi di daerah <strong>STBM</strong> serta<br />
kelemahan dan kekuatan dalam implementasinya,<br />
maka follow-up keberlanjutan program <strong>STBM</strong> menjadi<br />
hal yang krusial.<br />
Jawa Tengah: Terus Maju Melangkah dalam<br />
Meningkatkan Sanitasi Berbasis 5 Pilar<br />
Pembelajaran utama yang dapat diambil dari proses<br />
implementasi <strong>STBM</strong> adalah krusialnya peran<br />
Pemerintah Provinsi dalam proses implementasi<br />
<strong>STBM</strong> di kabupaten/kota di bawahnya. Peran<br />
provinsi dapat dimaksimalkan dalam melakukan<br />
Pendampingan, Advokasi, dan Verifikasi. Advokasi<br />
kepada kabupaten/kota dengan membawa Surat<br />
Edaran Gubernur Jawa Tengah terkait percepatan<br />
ODF kabupaten/kota telah terbukti berdampak<br />
cukup efektif untuk memotivasi daerah. Pada tahun<br />
2019, Provinsi Jawa Tengah juga akan mendorong<br />
percepatan akses sanitasi dengan mendukung<br />
kegiatan Wusan yang merata ke seluruh wilayah<br />
Jawa Tengah melalui Bansos dan pembinaan UMKM.<br />
Jika berlandaskan kepada strategi penyelenggaraan<br />
<strong>STBM</strong>, pembelajaran yang dapat diambil dari<br />
Provinsi Jawa Tengah di setiap komponen dapat<br />
disampaikan sebagai berikut.<br />
Aceh: Penguatan Peran Fasilitator dalam<br />
Mendorong Koordinasi Horizontal Pemerintah<br />
Daerah<br />
Seperti wilayah perbukitan di Papua, isu gender<br />
juga menjadi tantangan utama implementasi<br />
<strong>STBM</strong> di Provinsi DI Aceh. Hal ini sedikit banyak<br />
dipengaruhi oleh peran agama yang dominan di<br />
wilayah tersebut. Meskipun wanita memiliki<br />
peran aktif dalam bidang kesehatan di<br />
lingkungan masyarakat (bahkan petugas sanitasi<br />
di daerah lebih didominasi oleh wanita), namun<br />
pemuka agama (umumnya laki-laki) memainkan<br />
peran yang dominan dalam menentukan arah<br />
kebijakan pembangunan di masing-masing<br />
wilayah.<br />
Dari gambaran di atas, terlihat bahwa kondisi<br />
sosial keagamaan sangat berpengaruh terhadap<br />
jalannya roda sanitasi di Aceh. Terlepas dari<br />
tantangan yang dihadapi oleh Aceh dalam<br />
implementasi program <strong>STBM</strong> (yang tersaji di<br />
bawah ini), namun ada satu pencapaian yang<br />
patut dibanggakan, dimana Kota Banda Aceh<br />
telah mencapai salah satu target pembangunan<br />
sanitasi yaitu Safely-manage sanitation.