E-BOOKLET

KATA PENGANTAR 

Puja dan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga 

penyusunan e-booklet sejarah lokal Perkembangan 

Pemerintahan Kota Blitar 1906-2016 ini akhirnya dapat 

terselesaikan. Pembuatan dan penyusunan e-booklet ini 

bertujuan untuk membantu proses belajar serta mengajar 

dalam mata pelajaran sejarah Indonesia dan menambah 

wawasan peserta didik mengenai sejarah lokal Perkembangan 

Pemerintahan Kota Blitar. 

E-booklet ini dapat terselesaikan dengan baik tentu tidak 

terlepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu, penyusun 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Dr. Dewa Agung Gede Agung, M.Hum, selaku pembimbing 

skripsi 

2. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

e-booklet ini. 

Penyusun menyadari e-booklet yang dibuat ini masih jauh 

dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharapkan 

saran dan kritik demi perbaikan e-booklet selanjutnya. Semoga 

e-booklet ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. 

Blitar, Agustus 2019 

Penyusun

Petunjuk penggunaan 

1. Pelajari daftar isi e-booklet, kompetensi 

dasar serta indikator 

2. Baca dan pahami mengenai uraian materi 

yang tersaji pada setiap bab pembahasan 

kegiatan belajar 

3. E-booklet terdiri dari 4 bab pembahasan 

kegiatan belajar 

4. Catatlah kesulitan yang anda dapat dalam 

buku catatan atau lembar catatan dan 

tanyakan pada akhir kegiatan 

pembelajaran. 

5. Bacalah sumber yang relevan dengan 

materi e-booklet untuk menambah 

wawasan kalian. 

Selamat 

membaca anak 

anak!

Kompetensi dasar dan indikator 

1. Menganalisis proses masuk dan 

perkembangan penjajahan bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) ke 

Indonesia 

Indikator : 

Menelaah dan memahami proses 

masuk dan berkembangnya Bangsa 

barat di Kota Blitar 1906-1945 

2. Menganalisis dampak politik, budaya, 

sosial, ekonomi, dan pendidikan masa 

penjajahan bangsa Eropa (Portugis, 

Spanyol, Belanda, Inggris) dalam 

kehidupan bangsa Indonesia masa kini. 

Indikator : 

Menelaah dan memahami dampak 

politik, budaya, sosial, ekonomi, dan 

pendidikan sama penjajahan bangsa 

Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, 

Inggris) dalam kehidupan bangsa 

Indonesia masa kini.

Kompetensi dasar dan indikator 

3. Menganalisis peristiwa pembentukan 

pemerintahan Republik pada awal 

kemerdekaan dan maknanya bagi 

kehidupan kebangsaan Indonesia masa 

kini 

Indikator : 

a. Menelaah, mengindentifikasi 

dan memahami 

perkembangan 

pemerintahan Kota Blitar 

1945-1965 

b. Menelaah, mengidentifikasi 

dan memahami 

perkembangan 


tahun 1965-1990 

c. Menelaah, mengidentifikasi 

perkembangan 


tahun 1990-2016

Tujuan mempelajari e-booklet 

Setelah mempelajari e-booklet sejarah perkembangan 

pemerintahan Kota Blitar 1906-2016 ini anda diharapkan 

memiliki kemampuan dalam : 

1. Mengamati melalui membaca, menelaah dan memahami 

e-booklet mengenai perkembangan Kota Blitar dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan di masa kini 

2. Mengajukan pertanyaan atau berdiskusi untuk 

mendapatkan klarifikasi dan pendalaman mengenai 

perkembangan Kota Blitar dan pengaruhnya terhadap 

kehidupan masa kini. 

3. Mengumpulkan data lanjutan dan sumber yang relevan 

terkait pembahasan dan hasil diskusi mengenai 

perkembangan Kota Blitar 

4. Mengasosiasikan dengan mengidentifikasi dan 

menganalisis informasi dari berbagai sumber mengenai 

perkembangan pemerintahan Kota Blitar 

5. Mengkomunikasikan hasil identifikasi dan analisis 

dalam bentuk menarik kesimpulan akhir mengenai 

perkembangan Kota Blitar 

Selain itu dengan mempelajari e- 

booklet sejarah perkembangan 

pemerintahan Kota Blitar 1906-2016 

ini tujuan lainnya yang diharapkan 

yaitu :

Tujuan mempelajari e-booklet 

1. Setelah membaca dan memahami isi e-booklet sejarah 

perkembangan pemerintahan Kota Blitar 1906-2016 ini 

peserta didik dapat secara mandiri mampu 

menguraikan proses masuk dan berkembangnya 

bangsa Barat dan pendudukan Jepang di Kota Blitar 

tahun 1906-1945 



peserta didik dapat secara mandiri mampu 

menguraikan perkembangan pemerintahan Kota Blitar 

tahun 1945-1965 



peserta didik secara mandiri mampu menguraikan 

perkembangan pemerintahan Kota Blitar tahun 1965- 

1990 



peserta didik secara mandiri mampu menguraikan 

perkembangan pemerintahan Kota Blitar tahun 1990- 

2016

Daftar istilah/kosakata 

VOC 

Vereenigde Oostindische Compagnie, Kongsi 

dagang atau persekutuan dagang Belanda di 

Hindia Belanda dan Asia Tenggara 

Gemeente 

Istilah untuk menyebut Kota pada masa 

pemerintahan Hindia Belanda yang diberi 

otonomi terbatas 

Stadgemeente 

Istilah untuk menyebut Kota pada masa 

pemerintahan Hindia Belanda yang diberi 

otonomi penuh untuk mengatur daerahnya 

Karesidenan 

Pembagian administratif dalam sebuah provinsi 

masa Hindia Belanda

Daftar istilah/kosakata 

Osamu Seirei 

Lembaran resmi yang berisi perundangundangan, 

referensi pemuatan segala bentuk 

pengumuman yang dikeluarkan oleh 

pemerintahan Balatentara Jepang. 

Pemekaran Wilayah 

Pembentukan wilayah administratif baru tanpa 

menambah luas wilayah 

Penambahan Wilayah 

Penambahan wilayah yang dilakukan suatu 

daerah dengan menambah wilayah daerah lain. 

Otonomi Daerah 

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan

Daftar isi e-booklet 

Sekilas Tentang Kota Blitar 

Hal. 1 

Pemerintahan Kota Blitar 1906-1945 

Hal. 2 


Hal. 28 


Hal. 30 


Hal. 34

Sekilas tentang Kota Blitar 

Kota Blitar merupakan salah satu 

kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. 

Wilayah Kota Blitar merupakan wilayah 

terkecil kedua setelah Kota Mojokerto. 

Terletak di sekitar 167 km sebelah barat daya 

Surabaya dan 80 km sebelah barat Malang. 

Kota Blitar terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Sananwetan, 

Kepanjenkidul, dan Sukorejo dengan luas wilayah 32,57 km 2 

serta berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar 

dan secara geografis wilayah Kota Blitar terletak 112°14' - 112°28' 

Bujur Timur dan 8°2' - 8°8' Lintang Selatan. 

Gambar 1.1 Peta Kota Blitar 

(Sumber : Maps 2019 google.com) 

Kota Blitar dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar, dan 

Kota Proklamator. Kota Blitar secara legal-formal didirikan 

pada tanggal 1 April 1906. Sehingga pada tanggal 1 April 

diperingati sebagai hari jadi Kota Blitar. 

Booklet Sejarah Lokal Perkembangan Pemerintahan Kota Blitar 1906-2016 1

Pemerintahan kota Blitar 

1906-1945 

Pada tahun 1799 VOC dinyatakan bangkut, 

untuk itu aset yang tidak bergerak milik VOC 

menjadi milik negara. Aset tersebut kemudian 

menjadi milik Kerajaan Belanda dan menjadi 

cikal bakal berdirinya Negeri Kolonial Belanda 

pada tahun 1817 (Leirissa & Soejono, 2010:52) 

Dengan bangkrutnya VOC, maka Indonesia menjadi wilayah 

jajahan Belanda dan salah satu dampak dari pemerintahan 

Kolonial Belanda adalah terjadinya perubahan struktur 

pemerintahan di Indonesia. Puncaknya adalah penerapan 

Undang-Undang Desentralisasi 1903 yang berimplikasi pada 

pemberian status otonomi pada daerah-daerah di Indonesia 

(Hudiyanto, 2011:53). 

Adanya penerapan undang tersebut membuat kota-kota 

di Indonesia yang memenuhi syarat dirubah statusnya menjadi 

Gemeente. 

Gemeente itu merupakan pemberian 

otonomi terbatas, sedangkan 

Staadsgemeente merupakan pemberian 

otonomi secara penuh. 

Bagaimana sudah mengerti, kan? 



1906-1945 

Blitar merupakan salah satu kota yang 

berada di Provinsi Jawa Timur. Blitar 

berdiri sebagai sebuah kotapraja 

(gemeente) pada 01 April 1906 melalui 

penetapan Staatblad Van Nederlansche 

Indie Nomor 150 tahun 1906. 

Gambar 1.2 Logo 

Gemeente Blitar 1930 

(Sumber : ngw.nl) 

Staatsblad berarti lembaran yang dalam istilah bahasa Inggris 

sama artinya dengan Statue Book. Staatsblad adalah buku 

penerbitan resmi yang berisi tentang perundang-undangan 

baru sebagai alat 

pengumuman pemerintah 

agar masyarakat luas 

mengetahuinya. Staatsblad 

biasa disingkat Stbl. 

Identitas Staatsblad yang 

sering dipakai sebagai 

sumber perundangundangan 

hanya 

mencantumkan tahun dan 

nomornya (Yan Pramadya 

Puspa, 1977:533, Tim 

Penulis Blitar, 2008:92). 

Gambar 1.3 contoh Staatsblad 

Van Nederlandsche Indie 

(Sumber : Arsip Jawa Timur) 



1906-1945 

Luas wilayah Kotapraja Blitar saat itu seluas 6,5 km 2 . 

Pusat pemerintahan pada awalnya hanya meliputi lebih kurang 

2,5 km 2 . Secara berangsur wilayah Kotapraja Blitar 

dikembangkan kearah utara hingga Jurang sembot dan Bendo, 

keselatan kampung baru, Bamban (Karangsari) dan Plosokerep, 

ketimur Gebang, Sidorejo, Bendogerit dan Karanglo, kebarat 

Dawuhan dan Sudimoro (Dimoro). Dengan demikian ketika 

terjadi pembentukan Gemeente Blitar di tahun 1907 wilayahnya 

telah mencapai luas 6,5 km2. 

Gemeente Blitar dipimpin 

oleh seorang Belanda yang disebut 

Burgemeester atau Walikota, dan 

untuk pertama kalinya dirangkap 

oleh Assisten Residen Blitar yang 

bernama Th.J. Cathero. 

Penyelenggaraan birokrasi 

dilakukan di rumah dinas sekaligus 

kantor asisten residen lama 

(sekarang Kantor Walikota Blitar), 

namun berpindah dengan 

dibangunnya Kantor Burgemeester 

atau Staatdhuis (sekarang gedung 

DPRD Kota Blitar). 

Menjelang tahun 1928, Gemeente pernah menjadi Kota 

Karesidenan dengan nama residensi Blitar. 



1906-1945 

Gambar 1.3 Peta Administrasi Kota Blitar 

(Sumber : 

petatematikindo.files.wordpress.com/2015/03/ad 

ministrasi-kota-blitar-a11.jpg?w=551&h=781) 



1906-1945 

Menjelang tahun 1928, Gemeente Blitar 

pernah menjadi Kota Karesidenan dengan 

nama residensi Blitar, tetapi status 

tersebut tidak berlangsung lama. 

Berdasarkan Staatsblad No. 447 tahun 

1928, Blitar ditetapkan kembali menjadi 

Gemeente Blitar dengan J.H. Boestra 

sebagai Burgeemester yang merangkap 

sebagai Assisten Residen Kediri di Blitar. 

Gambar 1.4 J.H. Boestra, 

Burgemeester Blitar 

(Sumber : halomalang.com) 

Luas wilayah Kotapraja Blitar dikembangkan menjadi 16,1 Km 2 

yang meliputi 12 desa yaitu Kepanjen Lor, Kepanjen Kidul, 

Kauman, Bendo, Sentul, Plosokerep, Karang tengah, 

Sananwetan, Bendogerit, Karangsari, Sukorejo, dan Turi. 



1906-1945 

Gambar 1.5 Kantor Asisten Residen Blitar tampak 

dari depan dan belakang 

(Sumber : colonialarchitecture.eu) 



1906-1945 

Gambar 1.7 Ruas Jalan Heerenstraat 

(sekarang ruas Jalan Merdeka, Blitar) 

(Sumber : Maps 2019, google.com) 

Infrastruktur juga mulai 

dikembangkan dan 

dibangun pada masa 

gemeente guna menunjang 

kehidupan dan tata 

Kotapraja. Pembangunan 

infrastruktur yang ada di 

Kotapraja Blitar antara lain 

ruas jalan Heerenstraat 

(sekarang Jalan Merdeka). 

Poros pusat pemerintahan 

yang dilalui jalan 

Heerenstraat terdapat alunalun. 



1906-1945 

Alun-alun sering menjadi tempat kegiatan kemasyarakatan dan 

hiburan untuk rakyat, pada masa itu hiburan rampongan macan 

merupakan contoh kegiatan hiburan rakyat yang sering 

diadakan di Alun-alun. Selain Alun-Alun, di Kota Blitar juga 

dibangun bangunan untuk penyelenggaraan pendidikan. 

Pembaharuan pendidikan di Hindia Belanda 

dilaksanakan karena adanya politik etis. Politik 

etis merupakan politik yang bertujuan untuk 

melunasi hutang “balas budi” Pemerintah Kolonial 

terhadap penduduk tanah jajahannya di Hindia 

Belanda. Penerapan politik ini menekankan pada 

tiga progam, yaitu pengairan, pendidikan dan 

perpinahan penduduk. 

(Ricklefs, 2008:327-328) 

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak 

Belanda dan para bangsawan, maka didirikan Eropesche Lagere 

Shool/ELS, dengan lama belajar 7 tahun. Bangunan ELS Blitar 

saat ini yaitu gedung SMPN 1 Blitar. Selain ELS, terdapat pula 

beberapa sekolah pribumi yang didirikan oleh Belanda. 



1906-1945 

Gambar 1.8 Alun-Alun Blitar Tahun 1900-an 

(Sumber : Tropen Museum) 

Selain ELS, terdapat pula beberapa sekolah 

pribumi yang didirikan oleh Belanda (sekarang 

bangunan sekolah pribumi Blitar yaitu SD 

Sentul, SD Kepanjenkidul, dan SD Bendogerit 

I). Pendidikan pribumi dipilah menjadi dua 

kategori yaitu sekolah kelas satu (Schoolen de 

eerste klasse) dan sekolah kelas dua “ongko 

loro” (Schoolen de twede klasse) 

(Tim Penulisan Blitar, 2008:106-107) 

. 



1906-1945 

Gambar 1.9 Pertunjukan Rampongan Macan di Alun-Alun 

Blitar 

(Sumber : colonialarchitecture.eu) 

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru 

dibuka sekolah guru desa (Normal school) diberbagai tempat 

termasuk Blitar. 

Gambar 1.10 

De Holandsch- 

Inlandsche 

Kweekschool 

Blitar 

(Sumber : 

Tropen 

museum) 



1906-1945 

Di Blitar sekolah guru terdiri dari dua sekolah yaitu 

Meiyes Normal School atau sekolah guru desa putri (sekarang 

menjadi gedung kampus III Universitas Negeri Blitar). Sekolah 

guru desa yang kedua Jongens Normal School atau sekolah guru 

desa laki-laki (sekarang SMAN 1 Blitar). 

Gambar 1.11 Gedung Meiyes Normal School 

(sekarang menjadi gedung kampus III Universitas Negeri 

Malang) 

(Sumber : kebudayaan.kemdikbud.go.id) 

Kesibukan pemerintah mengurus sekolah pribumi 

membuat masyarakat Cina merasa tidak dipedulikan, akhirnya 

membuat sekolah sendiri dengan Choeng Hwa Cheong Hwi, 

dengan lama belajar 7 tahun. Merasa kecolongan akhirnya 

pemerintah membentuk sekolah asar berbahasa Belanda bagi 

anak-anak Cina yaitu Holandsch Chineesche School/HCS 



1906-1945 

(Sekarang SMPN 2 Blitar). Sekolah Dasar Kelas I diresmikan 

menjadi sekolah Dasar pribumi berbahasa Belanda yaitu 

Holandsche Indische School/HIS (yang sekarang menjadi SD 

Bendogerit 1). Selain itu didirikan pula Meer Uitgebreid Lager 

Onderwijs/MULO (sekarang bangunan kompleksnya menjadi 

SMPN 3,5,6 Blitar). 

Gambar 1.12 Gedung Jongens Normal School (Sekarang 

menjadi SMAN 1 Blitar) 

(Sumber : google.co.id) 

Selain itu, para misionaris agama katholik 

mendirikan yayasan Yohanes Gabriel 

(Yohanes Gabrielstichting). Sesuai dengan 

tujuan pendirian yayasan yang difokuskan 

pada bidang pendidikan, maka dibuka HIS 

Katholik Blitar sebagai sekolah yang 

didirikan yayasan (sekarang menjadi SMAK 

Diponegoro Blitar). 

INFO 



1906-1945 

Berikutnya selain mendirikan sekolah, pada hari raya 

pantekosta tanggal 24 Mei 1931 didirikan sebuah gereja Blitar 

(sekarang Gereja Katholik Paroki Santo Yusup). 

Gambar 1.13 Gereja Paroki Santo Yusup Blitar 


Pembangunan infrastruktur lainnya seperti 

kantor, saluran-saluran irigasi, jalan dan 

jembatan, perumahan, taman kota serta 

bangunan publik lainnya, secara arsitek 

dan bangunan peninggalan kolonial telah 

memberikan kontribusi untuk 

perkembangan Kota Blitar hingga saat ini. 



1906-1945 

Seperti Stasiun Blitar, dibangunnya 

stasiun memudahkan akses untuk ekspor 

dan impor produk industri karena Blitar 

telah dihubungkan dengan kereta api 

sejak 1884, melalui Tulungagung-Kediri- 

Kertosono-Surabaya. Pembangunan 

kereta api menjadi pendukung utama 

distribusi produk industri sampai ke 

pelabuhan ekspor (Sasmita, 2011:5). 

Industri jasa komunikasi juga telah 

dibangun pada masa itu di Blitar, seperti 

kantor pos. Dioperasikannya kantor pos 

di Blitar, dilakukan hubungan pos 

dengan kantor pos Nganjuk. Hal tersebut 

diperkuat dengan layanan pos kuda yang 

menghubungkan Nganjuk-Kediri-Blitar. 

Jaringan tersebut terus meluas, antara 

lain dengan Kantor Pos Pembantu 

Kertosono dan daerah-daerah lainnya 

setelah semakin terbukanya dan 

lancarnya jalur transportasi dasar. Selain 

kantor pos, untuk menunjang pelayanan 

publik, dibangun bangunan pelayanan 

publik. 



1906-1945 

Untuk menunjang pelayanan publik dibangun pula bangunan 

seperti pengadilan negeri atau yang disebut dengan landraad. 

Landraad merupakan badan 

pengadilan yang di bentuk kota 

atau kabupaten maupun kota lain 

dan memiliki kewenangan dalam 

mengadili perkara perata dan 

pidana. 

Gambar 1.14 Bekas Kantor Landraad atau Pengadilan 

Negeri Blitar 

(Sumber : kebudayaan.kemdikbud.go.id) 



1906-1945 

Disamping bangunan pengadilan, pemerintah gemeente Blitar 

juga membangun rumah potong hewan serta rumah dinas bagi 

kepala rumah potong hewan atau yang disebut dengan 

keurmeester. Selain itu untuk menunjang pelayanan kesehatan, 

dibangun pula rumah sakit serta klinik-klinik kesehatan. 

Gambar 1.15 Hotel Centrum 

(sekarang dikenal sebagai Hotel Tugu Sri Lestari) 

(Sumber : jelajahblitar.com) 

Info 

Terdapat pula setidaknya tiga 

hotel yang namanya dikenal 

sepanjang masa kolonial Hindia 

Belanda, yaitu Hotel Chemin de 

Fer, Hotel Van Rheeden, dan Hotel 

Centrum. 



1906-1945 

Hotel Chemin de Fer merupakan salah satu hotel yang berada 

dekat dan selalu berhubungan dengan jalur kereta api. Letak 

hotel Chemin de Fer tidak jauh dari stasiun KA Blitar (sekarang 

menjadi bank BNI Blitar). 



1906-1945 

Hotel Van Rheeden merupakan dua dari tiga hotel 

yang juga terkenal di Kota Blitar pada masa kolonial 

Belanda. Letak Hotel Van Rheeden berada disebelah 

utara dan satu lintasan jalan Hereenstrat (Hotel ini 

sudah tidak dapat ditemukan lagi bekasnya, namun 

lokasi saat ini merupakan gedung DPRD Kota Blitar). 

Terakhir adalah Hotel Centrum yang memiliki gaya 

bangunan Indisch dan saat ini lebih dikenal engan 

Hotel Tugu-Sri Lestari. 

Dari Gemeente menjadi Blitar- Shi 

Pada 8 Maret 1942, Gubernur Jendral Jonkheer Tjarda Van 

Starkenborgh Stachouwer bersama Letnan Hein ter Poorten, 

Panglima tertinggi Hindia Belanda datang ke Kalijati dan 

melakukan perundingan dengan pihak tentara Jepang yang 

diwakili langsung oleh Letnan Jendral Immamura. 

Melalui perundingan tersebut menandai 

berakhirnya pemerintahan Hindia-Belanda 

dan dimulai masa penjajahan Jepang dengan 

menyerahnya Belanda kepada Jepang. 



1906-1945 

Hudiyanto (2011:63) menuliskan bahwa pemerintahan Kolonial 

Belanda ditopang oleh kekuasaan bangsa kulit putih dan 

cenderung menggunakan cara halus. Berbeda dengan masa 

kekuasaan Jepang yang menggunakan cara kasar dan dinamis. 

Sekitar bulan Agustus 1942, pemerintahan 

balatentara Jepang mengeluarkan Undang-Undang 

dengan Osamu Seirei. Berdasarkan Osamu Seirei, 

struktur pemerintahan pada masa pendudukan 

Jepang dibagi ke dalam beberapa istilah. Yaitu 

antara lain sebagai berikut : 

Pemerintahan 

Masa Jepang 

Pengertian 

Kepala 

Pemerintahan 

Shu 

Daerah seluas Shucokan 

Residen namun 

kekuasaannya 

sama dengan 

gubernur 

Shi Kotamadya Shico 

Ken Kabupaten Kenco 

Gun 

Kawedanan 

Gunco 

(distrik) 

Son 

Kecamatan 

Sonco 

(ondedistrik) 

Ku Keluarahan (desa) Kuco 



1906-1945 

Pemerintahan Kota Blitar berubah dan dilakukan re-organisasi 

besar-besaran. Berdasarkan Osamu Seirei, Gemente Blitar 

diubah menjadi Blitar Shi dengan walikota yang disebut Shico. 

Pada masa pemerintahn Blitar Shi, Blitar memiliki luas 16,1 km2 

dan jumlah penduduk mencapai 45.000 jiwa. Pembangunan 

Kotapraja Blitar pada masa itu nyaris tidak ada. Beberapa pusat 

penyelenggaraan pendidikan dipergunakan sebagai markas 

militer (salah satu tempat yaitu Osvia-Mulo yang dipergunakan 

sebagai markas PETA Blitar). 

Pemberontakan peta blitar 

Masa Pendudukan Jepang yang berlangsung tiga 

setengah tahun menggoncangkan bukan hanya 

sendi-sendi pemerintahan Hindia Belanda, 

melainkan juga strukur masyarakat Indonesia 

sendiri. Pemerintahan balatentara membuat siasat 

baru dengan mempersiapkan segala sesuatunya 

guna membangkitkan perlawanan yang lebih luas di 

sepanjang bekas kekuasaan Hindia, dengan 

mengerahkan sebanyak-banyaknya rakyat pribumi 

diajak bersama-sama Dai Nippon memerangi pihak 

sekutu, menggunakan semboyan “Hidup dibawah 

lindungan saudara tua” (Tim Penulis Blitar, 

2008:165)


1906-1945 

Tentara Kesatuan Pembela 

Tanah Air atau PETA adalah 

kesatuan militer yang dibentuk Jepang 

berdasarkan keputusan Saiko Sikikan 

dan Letjen Kumakitji Harada tentang 

pembentukan pasukan sukarela untuk 

mempertahankan tanah air dari 

serangan sekutu, sesuai dengan undangundang 

Osamu Seirei No.44 tertanggal 3 

Oktober 1943. Jepang merekrut para 

pemuda Indonesia untuk dijadikan 

tentara teritorial guna mempertahankan 

Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera sebagai 

antisipasi jika terjadi penyerangan yang 

dilakukan oleh pasukan Sekutu yang 

berada di Front Pertmpuran Asia Pasifik 

pada Perang Dunia II. Lahirnya PETA 

merupakan realisasi politik perjuangan 

para tokoh nasional untuk menyusun 

suatu kelengkapan kekuatan inti dalam 

menyongsong kemerdekaan bangsa 

Indonesia.


1906-1945 

Gambar 1.17 Poster 

Propaganda PETA 

(Sumber : 

hariansejarah.id) 

Kepala barisan 

dinamakan Daindancho, 

Kepala bawahnya 

disebut Sjodancho 

(pemimpin kompi), dan 

Budancho untuk 

pimpinan peleton, 

semuanya merupakan 

orang Indonesia. Dalam 

perjalanan ke tempattempat, 

anggota PETA 

Blitar melihat segala 

jenis penderitaan 

rakyat. Di tempat kerja 

mereka melihat nasib 

para romusha yang 

diperlakukan tidak 

sebagai manusia, 

timbul rasa berontak yang mendendam (Tim Penulis Blitar, 

2008:165; hariansejarah.id, 2019). Tepatnya pada tanggal 14 

Februari 1945 pukul 03.30 meletuslah pemberontakan PETA 

Blitar yang dipimpin oleh Sjodancho Soepriyadi. 



1906-1945 

Gambar 1.18 Monumen PETA Blitar 


Para tentara PETA Blitar yakin dan 

menginsyafi bahwa mereka akan 

menghadapi resiko yang sangat berat 

apabila melakukan pemberontakan terhadap 

Balatentara Jepang, namun dorongan untuk 

membela dan membebaskan bangsa dan 

tanah airnya dari peninasan dan penjajahan 

balatentara Jeoang telah memanggil jiwa 

para tentara untuk melakukan 

pemberontakan walaupun dengan segala 

resiko yang mereka hadapi.


1906-1945 

Dengan semangat juang pantang menyerah tentara PETA 

melakukan pemberontakan guna membebaskan tanah air serta 

bangsanya. Dengan kekuatan yang sama sekali tidak seimbang, 

maka perjuangan pasukan tentara PETA dapat dikalahkan oleh 

Balatentara Jepang. Operasi penindakan pemberontakan 

dipimpin Kolonel Katagiri yang banyak pengalaman bertempur 

dalam Perang Dunia I dan II. Daidan Blitar diduduki dan 

pemberontakan dapat ditumpas. Walaupun usaha perjuangan 

tentara PETA Blitar mengalami kekalahan, namun semangat dan 

jiwa patriotisme untuk membela bangsa dan tanah air sangat 

penting untuk diketahui dan dihayati oleh generasi muda dan 

generasi seterusnya.


1906-1945 

Gambar 1.18 Kantor Pos dan Stasiun Kereta 

Api Blitar 

(Sumber : KITLV) 

Gambar 1.18 Perempatan Lovi 1930. Terlihat 

adanya tiang jaringan listrik disisi kanan. 

(Sumber : KITLV)


1945-1965 

Kekuasaan Jepang selama 3,5 tahun di Indonesia 

berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada 

sekutu 14 Agustus 1945 setelah dua kota 

penting, yaitu Hiroshima dan Nagasaki luluh 

lantah setelah dijatuhi bom atom oleh pihak 

sekutu. Kabar menyerahnya Jepang kepada 

pihak sekutu didengar oleh golongan muda. 

Dengan adanya kabar tersebut membuat golongan muda 

mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses yang cukup 

sulit, akhirnya Indonesia berhasil memproklamasikan 

kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. 

Pada periode ini Kotapraja Blitar 

mengalami perubahan penyebutan 

dan tatanan pemerintahannya. Sejak 

kemerdekaan Republik Indonesia 

Tahun 1945.


1945-1965 

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, 

berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 1949 Kotapraja 

Blitar disebut Kota Blitar. 

Info 

Kota Blitar pada tahun 1949 

wilayahnya hanya seluas satu 

kecamatan yaitu 16,1 km 2 . 

Roda Pemerintahan dilakukan di Jalan Cokroaminoto bersamasama 

dengan Dinas Peternakan Kabupaten Blitar. Seiring 

dengan perkembangan, Kota Blitar mengalami pemerkaran 

menjadi tiga kecamatan yang meliputi Kecamatan Sananwetan, 

Kecamatan Kepanjen kidul, dan Kecamatan Sukorejo. 

Berdasarkan Undang Undang nomor 17 tahun 1950, Kota Blitar 

mengalami perubahan dengan nama Kota kecil Blitar, meskipun 

kedudukan dan tempat penyelenggaraan roda pemerintahan 

tetap sama seperti semula. 

Gambar 2.1 Logo Kota Blitar (Krida Hangudi 

Jaya) 

(Sumber : blitarkota.go.id)


1945-1965 

Tahun 1950, Indonesia memasuki masa RIS (Republik Indonesia 

Serikat) dimana pada tahun tersebut Presiden Soekarno 

memberlakukan konstitusi UUDS 1950. Disebut UUDS karena 

Kota Blitar saat itu dapat dipastikan menggunakan istilah 

Kotamadya Blitar, dengan pemerintahan daerah yang terdiri 

dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957, 

kota kecil Blitar berubah menjadi Kotapraja Blitar. 

Perkembangan Kotapraja Blitar dapat dikatakan tidak 

begitu mencolok selain jumlah penduduknya yang 

semakin bertambah. Selanjutnya dalam Undang 

Undang Nomor 18 Tahun 1965, menetapkan Kotapraja 

Blitar dengan nama “Kota Madya Blitar” dengan luas 

wilayah 16,1 dan jumlah penduduknya 73.143 jiwa. 

Walikota yang pernah menjabat pada periode 1945-1965 

1. Soeroso Harsono (1945-1947) 

2. Soenarjo Adiprojo (1947-1948) 

3. Soenardjo (1948) 

4. Soetardji (1949-1950) 

5. R. Ismaoen Danoe Soesastro 

(1950-1953) 

6. R. Koesmadi (1960-1964)


1965-1990 

Setelah pemerintahan presiden Soekarno berakhir, aturan 

pemerintah daerah pun berganti dengan diterapkannya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Kota Blitar merupakan 

wilayah Kotamadya Daerah Tingkah II. 

Kotamadya Daerah Tingkat II 

merupakan daerah dengan 

jumlah penduduk 500.000 

sampai 1.000 jiwa. (Sapto, 

2012:7) 

Pada tahun 1982 Kota Blitar melakukan pemekaran wilayah yang 

disahkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 1982 

tentang perubahan batas wilayah daerah tingkat II Blitar. Luas 

wilayah Kotamadya Blitar yang semula seluas 16,101 km 2 dengan 

satu kecamatan yaitu Kecamatan Sananwetan, mengalami 

perkembangan kota mengarah ke arah luar kota. 

Info 

Perkembangan ke arah luar ini 

meliputi daerah-daerah yang tepat 

berada disekitar perbatasan 

Kotamadya Blitar dan Kabupaten 

Blitar


1965-1990 

Pemerekaran dan perluasan di Kotamadya Blitar meliputi 3 

wilayah kecamatan, antara lain : 

1. Kecamatan Kepanjen Kidul dengan pusat pemerintahan 

yang berkedudukan di Kepanjen Kidul, yang terdiri dari : 

2. Kecamatan Sukorejo dengan pusat pemerintahan yang 

berkedudukan di Sukorejo, yang terdiri dari :


1965-1990 

3. Kecamatan Sananwetan dengan pusat pemerintahan 

yang berkedudukan di Sananwetan, yang terdiri dari ; 

Dengan perluasan wilayah tersebut, luas wilayah Kota Blitar 

menjadi 32,578 km 2 dengan 3 Kecamatan dan 20 Kelurahan. 

Penambahan tersebut dua kali luas wilayah Kota Blitar 

sebelumnya, dimana luas Kotamadya Blitar Tingkat II hanya 

mencapai 16,1 km 2 . 

Walikota yang pernah menjabat pada 

periode 1965-1990 

1. Prawiro Koesoemo (1964-1968) 

2. Fakhihudin (1968-1969) 

3. Soerjadi (1969-1975) 

4. Soekiman (1975-1985) 

5. Haryono Koesoemo (1985-1990)


1965-1990 

Gambar 1.3 Peta Tata Ruang Kota Blitar 

(Sumber : https://1.bp.blogspot.com/- 

TkJ1Pxe9fh8/VvrK0XLgVdI/AAAAAAAAGIA/qYXEJVr 

8fIYsfOzqhPhYXSBxVRkzHkvBw/s1600/01%2BPETA% 

2BADMINISTRASI.jpg)


1990-2016

E-BOOKLET

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?