BUKU PINTAR SATKER-26-06-2018-TAHAP I-dikonversi

Semangat142Untuk Menjadi Yang Terbaik 

1


KATA PENGANTAR 

Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh, 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rahmat dan karuniaNya, karena atas ijinNya Buku Pintar 

Satker Mitra KPPN Painan dapat tersusun. 

Buku ini diterbitkan sebagai bentuk komitmen kami untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada para mitra kerja KPPN Painan, yang merupakan 

panduan ringkas dalam bentuk e- book tentang pelaksanaan pengelolaan 

keuangan Negara di KPPN. 

Buku Pintar dimaksudkan untuk membantu bagi petugas satker yang 

terlibat pada kegiatan pengelolaan keuangan negara dapat secara mandiri 

memahami peraturan perbendaharaan yang berlaku saat ini, tanpa harus 

membuka semua peraturan yang ada. Buku Pintar ini dibuat praktis dan 

sederhana agar lebih mudah dipahami tana mengurangi substansinya. 

Dalam perjalanannya, buku ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan revisi 

mengingat peraturan keuangan Negara selalu berubah mengikuti 

peraturan yang baru atau melengkapi peraturan yang lama. Saran 

penyempurnaan dari Saudara sangat kami hargai untuk kebaikan kita 

bersama. 

Semoga Buku Pintar ini bermanfaat dan menjadi panduan mandiri bagi 

pelaksanaan tugas dalam pengelolaan dana APBN demi terciptanya good 

governance. 

Sukses untuk kita semua... 

Wassalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh 

Kepala KPPN Painan, 

Lita Qadarina Hardian 

2


. 

DAFTAR ISI 

Kata Pengantar 2 

Bab 1. Prosedur Pencairan Dana APBN 4 

A. Langkah-langkah Awal Tahun Anggaran 5 

B. Uang Persediaan & Tambahan Uang Persediaan 5 

C. Pengajuan SPM Belanja Pegawai 7 

D. Pengajuan SPM Non Belanja Pegawai 8 

E. Pencairan Dana PNBP 10 

F. Mekanisme Pengelolaan Hibah 11 

G. Retur SP2D Pada SPAN 

H. Konfirmasi Setoran 

I. Penyetoran ke Kas Negara 

13 

14 

14 

J. Tata Cara Koreksi Transaksi Keuangan Pada SPAN 15 

K. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) 16 

Bab 2. Pertanggungjawaban Anggaran 17 

A. Rekonsiliasi UAKPA 18 

B. Pembukuan & Pertanggungjawaban Bendahara 18 

C. Reklasifikasi Setoran UP 23 

D. Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Atas Setoran Pengembalian Belanja Satker 24 

E. Prosedur Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Penerimaan 

25 

3


Prosedur 

Pencairan 

Dana APBN 

4


A. LANGKAH-LANGKAH AWAL TAHUN ANGGARAN 

1. Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran di Satker 

Menetapkan 

Pejabat 

Perbendaharaan 

Meneliti DIPA untuk 

memastikan 

kebenaran jumlah 

dana dan akun yang 

digunakan 

Menyusun POK 

beserta jadwal 

kegiatan 

Menyusun rencana 

penarikan dana 

berdasarkan POK 

yang telah disusun 

Menunjuk Petugas 

Pengantar SPM 

dan Pengambilan 

SP2D 

2. Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran di KPPN 

1. KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan 

kepada Kepala KPPN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker. 

Apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama 

dengan memberitahukan kepada KPPN; 

2. KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (paling banyak 3 

orang); 

a. Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang 

memahami prosedur pencairan dana; 

b. Menyampaikan surat penunjukan kepada KPPN (format Lampiran IIIPER- 

57/PB/2010), dilampiri : 

1) Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D; 

2) Fotokopi identitas diri, seperti KTP/SIM; 

3) Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6. 

c. Selanjutnya KPPN akan menerbitkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS). 

3. PPSPM menyampaikan register pendaftaran PIN PPSPM (jika PPSPM baru atau 

terjadi perubahan PPSPM). Registrasi dilakukan dengan mengisi formulir 

pendaftaran dan surat pernyataan sesuai format , dilengkapi lampiran sebagai 

berikut : 

a. Fotokopi identitas diri, seperti KTP/SIM; 

b. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPSPM (Pejabat 

Penandatangan SPM); 

c. Materai Rp 6.000,00 sebanyak satu lembar; 

d. Penonaktifan PPSPM sesuai format jika ada perubahan PPSPM. 

B. UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 

1. Uang Persediaan (UP): uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat isi 

ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai 

kegiatan operasional kantor sehari-hari. 

a. Pembayaran menggunakan mekanisme UP hanya dapat diberikan maksimal 

sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk setiap tagihan (penerima) kecuali untuk 

pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. 

5


b. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada 

Kas Bendahara Pengeluaran paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00. 

c. UP yang diajukan dapat berupa: 

UP Tunai 

UP Kartu 

Kredit 

Pemerintah 

(KKP) 

Proporsi UP sebesar 60% 

dari total UP 

Proporsi UP sebesar 40% 

dari total UP 

Diberikan dalam bentuk uang 

tunai kepada Bendahara 

Pengeluaran/BPP melalui 

rekening 

Bendahara 

Pengeluaran/BPP yang sumber 

dananya berasal dari rupiah 

murni. 

Uang muka kerja yang diberikan 

dalam bentuk batasan belanja 

(limit) kredit kepada Bendahara 

Pengeluaran/BPP yang 

penggunaannya dilakukan 

dengan kartu kredit pemerintah 

yang sumber dananya berasal 

dari rupiah murni dengan syarat 

pagu belanja Satker lebih dari 

Rp2,4 Milyar 

d. UP dapat digunakan untuk keperluan: 

1) Belanja Barang (52); 

2) Belanja Modal (53); dan 

3) Belanja lain-lain (58). 

e. Penggantian UP dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50%. 

f. Maksimal Pemberian UP 

Maksimal Pemberian UP 

Rp100 Juta 

Rp200 Juta 

Rp500 Juta 

Pagu Jenis Belanja 

s.d. Rp2,4 Milyar 

Rp2,4 Milyar s.d. Rp6 Milyar 

Di atas Rp6 Milyar 

g. Pemotongan UP 

Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, apabila Satker: 

1) Dalam 1 bulan sejak SP2D UP diterbitkan, belum melakukan pengajuan 

penggantian UP. 

2) Selama 2 bulan belum melakukan penggantian UP, maka UP akan dipotong 

25%. 

3) Selama 3 bulan tidak juga melakukan penggantian UP, maka UP akan dipotong 

50%. 

6


2. Tambahan Uang Persediaan (TUP): uang yang diberikan kepada Satker untuk 

kebutuhan yang mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 

a. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan. 

b. Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara bertahap. 

c. Apabila terdapat sisa dana TUP yang tidak digunakan maka segera disetorkan 

ke kas negara. 

d. Lampiran Surat Permohonan Persetujuan TUP: 

1) Surat Permohonan Persetujuan TUP; 

2) Rincian Rencana Penggunaan TUP; 

3) Surat Pernyataan dari KPA; dan 

4) Rekening Koran. 

C. PENGAJUAN SPM BELANJA PEGAWAI 

Jenis SPM 

SPM Gaji Induk 

SPM 

Kekurangan 

Gaji/ Gaji 

Susulan/ Gaji 

Terusan 

SPM Gaji 

Lainnya (Uang 

Makan, 

Persyaratan 

1. ADK SPM 

2. ADK Kirim 

Perubahan Data 

Pegawai 

3. Daftar Rekening 

Pegawai 

4. Surat Setoran 

Pajak 

1. ADK SPM 

2. ADK Kirim 

Perubahan Data 

Pegawai dan 

Lembar 

Perubahan 

3. ADK Kirim GPP 


Pegawai 


Pajak 

6. Rekapitulasi 

Pembayaran Gaji 

dan Halaman 

Luar 

1. ADK SPM 

Kode 

SPM 

Pengisian dala Aplikasi SAS 

Cara 

Bayar 

Jenis 

Pembayaran 

Sifat 

Pembayaran 

01 2 1 4 

02//02/ 

03 

2 1 4 

2. Daftar Rekening 04 2 1 4 

Uraian 

“Pembayaran Gaji Induk 

Bulan ... Tahun ... untuk 

... pegawai/ ... jiwa.” 

“Pembayaran 

kekurangan gaji/gaji 

susulan bulan ... s.d. ... 

untuk ... pegawai.” 

“Pembayaran gaji 

terusan ke ... atas 

nama 

... meninggal dunia 

tanggal ...” 

“Pembayaran 

sertifik asi/ uang 

makan/uang lembur 

bulan ... untuk 

7


Tunjangan, Uang 

Lembur, dll) 

Pegawai 

3. Rekapitulasi 

Pembayaran 


Pajak 

... pegawai.” 

Catatan: Apabila terjadi perubahan data pegawai, maka daftar perubahan tersebut harus disampaikan ke KPPN paling lambat 

bersamaan dengan pengajuan SPM Belanja Pegawai yang bersangkutan. 

D. PENGAJUAN SPM NON BELANJA PEGAWAI 

Jenis SPM 

Persyaratan 

Kode 

SPM 

Pengisian dala Aplikasi SAS 

Cara 

Bayar 

Jenis 

Pembayaran 

Sifat 

Pembayaran 

Uraian 

SPM UP 

1. ADK SPM 

2. Surat pernyataan 

dari KPA 

10 2 4 1 

“Penyediaan Uang 

Persediaan Tahun 

Anggaran 2019” 

1. ADK SPM 

SPM TUP 

2. Surat 

persetujuan 

pemberian TUP 

dari Kepala 

KPPN 

10 2 4 2 

“Penyediaan Tambahan 

Uang Persediaan” 

SPM GUP 

1. ADK SPM 

2. Tanpa Lampiran 

05 2 1 3 

“Penggantian Uang 

Persediaan untuk 

Keperluan Belanja 

barang/modal/lain-lain’ 

SPM GUP Nihil 

1. ADK SPM 


05 5 1 5 



Keperluan Belanja 

barang/modal/lain-lain* 

SPM GUP Nihil 

(Akhir Tahun) 

1. ADK SPM 


05 5 1 5 


Persediaan atas 

Pengesahan 

Pertanggungjawaban 

UP (sesuai dengan 

ketentuan khusus 

Pedoman Akhir 

Tahun)” 

SPM PTUP 

1. ADK SPM 


05 5 1 6 

“Pertanggungjawaban 

Tambahan Uang 


keperluan belanja 

(barang/modal/lain-lain)” 

8


1. SSP; dan/atau 

SPM LS 

Honorarium 

2. Bukti setor 

lainnya, 

dan/atau; 

3. Daftar nominatif 

untuk penerima 

lebih dari 1 

penerima 

07 2 1 4 

“Pembayaran Belanja 

barang/modal/lain-lain* 

(......) sesuai SK No 

(……) tanggal (……)” 

1. SSP; dan/atau 

SPM LS 

Perjadin 

2. Bukti setor 

lainnya, 

dan/atau; 

3. Daftar nominatif 

untuk penerima 

lebih dari 1 

penerima 

07 2 1 4 


barang (perjalanan 

dinas) sesuai ST/ SPD 

No (...) tanggal (...)” 

1. Asli surat 

jaminan uang 

muka; 

SPM LS 

Pembayaran 

Uang Muka 

2. Asli surat kuasa 

bermaterai dari 

PPK kepada 

Kepala KPPN 

untuk 

mencairkan 

jaminan uang 

muka; 

3. Asli konfirmasi 

tertulis dari 

pimpinan 

penerbit jaminan 

uang muka; 

4. Jaminan uang 

muka harus 

unconditional 

(tidak boleh 

bersyarat). 

07 2 1 4 


barang/modal/ 

bansos/lain-lain* (uang 

muka ....) sesuai 

Kontrak No (...) tanggal 

(...) dan Jaminan Uang 

Muka No (...) tanggal 

(...)” 

1. ADK SPM 

SPM Gaji Induk 

PPNPN 


Pegawai 

3. SPTJM 

4. Daftar Penerima 

Pembayaran 

54 2 1 4 

“Pembayaran Gaji 

Induk PPNPN Bulan 

... Tahun ... untuk ... 

pegawai/ ... jiwa.” 

SPM Gaji 

Susulan 

PPNPN 

1. ADK SPM 


Pegawai 

3. Daftar Penerima 

Pembayaran 

55 2 1 4 

“Pembayaran Gaji 

Susulan PPNPN 

Bulan ... Tahun ... 

untuk ... pegawai/ ... 

jiwa.” 

9


E. PENCAIRAN DANA PNBP 

1. Belanja Negara yang bersumber dari dana PNBP hanya dapat dibiayai dari dana PNBP 

TA bersangkutan, kecuali PNBP di bidang pendidikan yang dapat melampaui satu TA 

sesuai satu tahun masa pendidikan. 

2. Dana PNBP dapat digunakan sesuai jenis PNBP paling tinggi sebesar pagu PNBP 

dalam DIPA dan/atau Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP. 

3. Pagu PNBP dalam DIPA merupakan batas tertinggi yang dapat dipergunakan, 

sedangkan MP merupakan dasar besaran dana PNBP dengan rumus: 

MP = (PPP X JS) – JPS 

MP = Maksimum Pencairan 

PPP = Proporsi Pagu Pengeluaran Terhadap Pendapatan 

JS = Jumlah Setoran 

JPS = Jumlah Pencairan Dana Sebelumnya Sampai Dengan SPM Terakhir 

Diterbitkan 

PENETAPAN MAKSIMUM PENCAIRAN (MP) 

PNBP TERPUSAT 

PNBP TIDAK TERPUSAT 

Berdasarkan jumlah setoran PNBP Negara Masing-masing satker pengguna PNBP 

berdasarkan jumlah setoran PNBP masingmasing 

satker 

MP ditetapkan dengan SE/Perdirjen 

Perbendaharaan berdasarkan hasil rekon 

SSBP kantor pusat satker PNBP dengan 

DJPB 

Pencairan dana berdasarkan SE/Perdirjen 

Perbendaharaan tanpa melampirkan SSBP 

MP ditetapkan berdasarkan SSBP dikonfirmasi 

ke KPPN 

Pencairan dana berdasar daftar perhitungan 

jumah MP 

Kelengkapan Pengajuan SPM ke KPPN 

a) SPM 

b) Dokumen lain sesuai PMK 

190/PMK.02/2012 

a) SPM 

b) Daftar Perhitungan jumlah MP 

c) Dokumen lain sesuai PMK 

190/PMK.02/2012 

10


F. MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH 

Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi 

Pengelolaan Hibah 

1. Pendapatan Hibah Langsung: penerimaan hibah yang diterima langsung oleh K/L, 

dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannya 

dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN. 

2. Atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang 

digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemda, 

BUMN, dan BUMD. 

3. Pendapatan Hibah Langsung ini bisa berbentuk uang, barang, jasa dan surat berharga. 

Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang 

1. Pengajuan Nomor Register 

a. Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor 

register atas hibah langsung bentuk uang kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

setempat. 

b. Permohonan nomor register dilampiri Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau 

dokumen lain yang dipersamakan dan Ringkasan Hibah (Grant Summary). 

c. Jumlah yang diregister Sejumlah Perjanjian Hibah. 

d. Dapat dengan sarana elektronik (fax/email), namun tetap diwajibkan menyampaikan 

hardcopy (asli bertandatangan basah). 

2. Pengelolaan Rekening Hibah 

a. K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada 

BUN/Kuasa BUN dengan dilampiri surat pernyataan penggunaan rekening 

sesuai dengan ketentuan dan Register Hibah. 

b. Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, dapat 

dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

c. Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya PMK 

No.57/PMK.05/2007 wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan. 

d. K/L dapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari hibah langsung tanpa 

menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah. 

e. Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor 

ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen 

yang dipersamakan. 

f. Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara 

sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen 

yang dipersamakan. 

11


3. Revisi DIPA 

a. Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 

tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah. 

b. Persyaratan revisi DIPA terdiri dari Ringkasan Naskah Perjanjian, Nomor Register, 

Persetujuan Pembukaan Rekening Penampung dan Surat Pernyataan KPA bahwa 

perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standar biaya dan peruntukan. 

4. Pengesahan Hibah Dalam Bentuk Uang 

a. Membuat dokumen pengesahan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah 

Langsung) melalui Aplikasi SAS. 

b. SP2HL disampaikan ke KPPN dengan dilampiri SPTMHL, copy rekening atas 

rekening hibah, SPTJM dan copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk 

pengajuan SP2HL pertama kali. 

c. Dalam hal penyampaian SP2HL tersebut tidak dapat melampirkan dokumen 

Persetujuan Pembukaan Rekening maka dapat menggunakan Surat Pernyataan 

Penggunaan Rekening Bendahara untuk Hibah sebagai dokumen yang 

dipersamakan. 

5. Perlakuan Sisa Hibah Dalam Bentuk Uang 

a. Sisa Hibah bisa langsung dikembalikan ke Pemberi Hibah. Selanjutnya K/L membuat 

dokumen SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah 

Langsung). SP4HLdisampaikan ke KPPN dengan dilampiri Copy Rekening atas 

Rekening Hibah, Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah dan SPTJM. 

b. Sisa Hibah disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP Kode Akun 

43XXXX (sama dengan kode pendapatan yang di SP2HL), Kode BA.999.02, Kode 

Satker 977263 Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun 20xx”. SSBP 

kemudian dikirim ke DJPU. 

c. Apabila sisa dana hibah tidak dikembalikan ke Donor dan/atau tidak disetor ke Kas 

Negara (masih di rekening Kementerian/Lembaga), sisa dana hibah langsung dapat 

digunakan pada tahun berikutnya. Kementerian/Lembaga mengajukan Revisi DIPA 

untuk tahun berikutnya. 

Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang 

1. Penandatangan BAST 

a. Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk B/J/S membuat dan 

menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. 

b. BAST sekurang-kurangnya memuat tanggal serah terima, Pihak Pemberi dan 

Penerima, nilai nominal, bentuk hibah, tujuan BAST dan rincian harga per barang. 

2. Pengelolaan Rekening Hibah 

a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan 

surat permohonan nomor register kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan 

12


Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) c.q. Direktur EAS, dilampiri Perjanjian Hibah atau 

dokumen lain yang dipersamakan dan Ringkasan Hibah (Grant Summary). 

b. Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan 

Hibah (BAPH) dan SPTMHL 

3. Pengesahan ke DJPPR 

PA/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung 

Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 kepada DJPPR c.q. 

Direktur EAS dengan dilampiri BAST dan SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai 

B/J/S dalam Rupiah). 

4. Pencatatan Hibah ke KPPN 

a. PA/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk 

Barang/Jasa/Surat berharga (MPHL-BJS) yang dibuat menggunakan Aplikasi SAS 

b. PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri 

SPTMHL, SP3HL-BJS lembar kedua dan SPTJM. 

G. RETUR SP2D PADA SPAN 

1. Diatur dalam Peraturan Dirjen Pebendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 tentang 

Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana 

Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). 

2. Pembayaran kembali retur SP2D dilakukan dengan penerbitan SP2D retur oleh satker 

KPPN sebagai Kuasa BUN. 

3. Jadi alur penerbitan SP2D retur melalui tahap pembuatan SPP retur -> SPM retur -> 

SP2D retur. 

4. Selain itu tahap pemberitahuan retur SP2D ke satker juga mengalami perubahan 

karena Bank Operasional tidak langsung menginformasikan retur tersebut ke KPPN, 

tetapi menginformasikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang ada di Kantor 

Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya Direktorat PKN yang akan 

menginformasikan ke KPPN. 

Syarat-syarat Permintaan Pembayaran Kembali Retur SP2D 

Satker menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening sesuai format yang ditentukan 

dengan lampiran: 

a. SPTJM sesuai format pada Lampiran IV PER-30/PB/2014; 

b. ADK untuk pendaftaran data supplier apabila Supplier belum pernah didaftarkan ke 

SPAN atau Data Supplier yang didaftarkan memerlukan perubahan pada nama bank 

dan/atau nomor rekening; 

c. Surat Permintaan Perubahan Data Supplier apabila perubahan data supplier selain 

nama bank dan/atau nomor rekening sesuai format dalam lampiran V PER- 

30/PB/2014; 

ADK perubahan data kontrak apabila perubahan data supplier mengakibatkan 

perubahan data kontrak yang telah didaftarkan di SPAN. 

13


H. KONFIRMASI SETORAN 

Syarat dan kelengkapan pengajuan Konfirmasi Setoran ke KPPN: 

1. Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara 

2. Rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara 

3. ADK Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara 

4. Fotokopi BPN atau dokumen lain yang dipersamakan. 

I. PENYETORAN KE KAS NEGARA 

Pembayaran melalui Electonic Banking (e-banking)/MPN Generasi Kedua (MPN- G2): 

1. Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via internet di 

https://sse.pajak.go.id (untuk setoran perpajakan) dan https://simponi.kemenkeu.go.id 

(untuk PNBP dan Pengembalian Belanja); 

2. Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk mendapatkan Nomor Register 

Pembayaran atau ID-Billing. Masa berlaku ID-Billing sampai dengan jangka waktu yang 

ditetapkan; 

3. Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah, pendaftaran dilakukan oleh instansi 

terkait dan NRP tercantum pada surat tagihan dimaksud; 

4. Melakukan pembayaran dengan menggunakan ID-Billing; 

5. Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran dilakukan; 

6. Mencetak BPN melalui sistem registrasi pembayaran atau di Bank dengan menunjukan 

NTPN/NTB; 

7. Menyampaikan BPN kepada unit terkait. 

14


J. TATA CARA KOREKSI TRANSAKSI KEUANGAN PADA SPAN 

1. BAS 

Koreksi data: proses perbaikan data transaksi tanpa mengubah data awal, dimana data tersebut 

membentuk data histori. Data Transaksi Keuangan yang dapat dikoreksi adalah data koreksi 

yang telah diproses dengan aplikasi SPAN meliputi: 

Koreksi Data Transaksi Pengeluaran 

a. Dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang atau sisa pagu 

anggaran DIPA menjadi minus. 

b. Semua segmen BAS dapat diubah kecuali segmen satker dan segmen KPPN. 

c. Dalam hal terdapat koreksi potongan penerimaan, semua segmen BAS sisi penerimaan 

dapat diubah sepanjang tidak mengubah jumlah uang. 

2. Pembebanan rekening khusus. 

3. Deskripsi pengeluaran, dilakukan terhadap semua uraian keperluan pembayaran sesuai 

jenis tagihan di SPM. 

Koreksi Data Transaksi Penerimaan 

1. Koreksi atas penerimaan negara dapat dilakukan pada seluruh elemen BAS, sepanjang tidak 

merubah nilai total penerimaan. 

2. Koreksi dilakukan berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara 

dari Satker. 

3. Surat Permohonan dimaksud dilampiri dengan Rincian Perbaikan, Bukti Setor, Nota 

Konfirmasi, ADK Koreksi. 

4. ADK Koreksi dihasilkan dari Aplikasi Konfirmasi dan Koreksi Penerimaan Negara. 

Pelaksanaan Koreksi SP2D untuk Satker 

1. Mengajukan surat permintaan koreksi ke KPPN dengan lampiran: 

a. Copy SPM dan daftar SP2D sebelum koreksi; 

b. SPM setelah koreksi; 

c. SPTJM sesuai dengan format yang ditentukan; 

d. Detail permintaan koreksi sesuai format yang ditentukan; dan 

e. ADK SPM Koreksi. 

15


K. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) 

1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP): surat keterangan tentang 

terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna 

Anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian 

Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat. 

2. SKPP dikirim oleh satuan kerja asal sesuai peruntukannya (pindah atau pensiun) setelah 

diberi keterangan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana pada KPPN asal bahwa data 

pegawai pindah/pensiun telah dinonaktifkan dari database pegawai satuan kerja tersebut 

pada KPPN asal. 

3. Pengajuan SKPP Pindah/Pensiun disertai dengan Surat Permohonan Penonaktifan Data 

Supplier (sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013). 

Lembar I 

Lembar II 

SKPP Pegawai Pindah 

Untuk dilampirkan saat 

pengujian gaji pertama kali di 

tempat baru pegawai yang 

bersangkutan. 

Untuk dilampiri pada dosir 

kepegawaian dan ADK pegawai 

pindah Satker yang baru 

SKPP Pegawai Pensiun 

PT. Taspen (Persero)/PT. 

ASABRI (Persero) 

PT. Taspen (Persero)/PT. 

ASABRI (Persero) 

Lembar III Untuk pertinggal KPPN asal Pegawai yang bersangkutan 

Lembar IV Untuk Pertinggal Satker lama Untuk pertinggal KPPN 

Lembar V - 

SKPP di atas dilampiri SK 

Pindah 

Untuk Satker yang 

bersangkutan 

SKPP di atas dilampiri SK 

Pensiun dari BKN 

16


Pertanggungjawaban 

Anggaran 

17


A. REKONSILIASI UAKPA 

1. Rekonsiliasi: proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan 

beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama 

sesuai dengan PMK nomor 210/PMK.05/2013. 

2. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan, paling lambat 

tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir yang dituangkan dalam bentuk Berita 

Acara Rekonsiliasi (BAR). 

3. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud jatuh pada hari libur, rekonsiliasi 

dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. 

4. Jika sampai batas waktu tersebut belum melakukan rekonsiliasi, maka akan diterbitkan 

SP2S (Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi). 

5. Sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP , SPM GUP dan SPM-LS 

ke Bendahara. 

6. Pengenaan sanksi tidak membebaskan kewajiban UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan 

KPPN. 

7. Dalam hal UAKPA telah melaksanakan rekonsliasi dengan KPPN setelah dikenakan 

sanksi, KPPN menerbitkan SP3S. 

8. Dengan diterbitkannya SP3S oleh KPPN, pemberian sanksi dinyatakan tidak berlaku. 

9. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). 

10. Dokumen untuk rekonsiliasi: 

a. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

b. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 

c. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja 

d. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 

e. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan 

f. Neraca SAKPA 

g. Laporan Operasional 

h. Laporan Perubahan Ekuitas 

B. PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 

1. Dasar hukum: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-3/PB/2014 

tentang Petunjuk Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara. Peraturan ini 

meliputi 6 (enam) hal, yaitu: 

a. Teknis Pembukuan Bendahara 

b. Modul Buku, Format Berita Acara, Format LPJ Bendahara 

c. Pemeriksaan Kas 

18


d. Rekonsiliasi Internal Satker 

e. Penyusunan LPJ Bendahara 

f. Verifikasi LPJ Bendahara 

Teknis Pembukuan Bendahara 

1. Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran 

uang/surat berharga yang dilakukan pada satker, termasuk hibah dan bantuan sosial. 

2. Pembukuan bendahara terdiri dari: 

a. Buku Kas Umum, 

b. Buku Pembantu, dan 

c. Buku Pengawasan Anggaran 

3. Pembukuan Bendahara dilaksanakan atas dasar dokumen sumber. 

4. Pembukuan yang dilakukan oleh bendahara dimulai dari Buku Kas Umum yang selanjutnya 

pada buku-buku pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran. 

5. Bendahara yang mengelola lebih dari satu DIPA, harus memisahkan pembukuannya sesuai 

DIPA masing-masing. 

6. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dilakukan 

dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

7. Dalam hal Bendahara tidak dapat melakukan pembukuan menggunakan aplikasi sebagaimana 

dimaksud diatas, Bendahara dapat melakukan pembukuan secara manual baik dengan tulis 

tangan maupun dengan komputer. 

Pemeriksaan Kas 

1. Dalam rangka penatausahaan kas Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pembantu 

Pengeluaran (BPP), KPA atau PPK atas nama KPA memastikan jumlah uang tunai yang 

berasal dari UP/TUP di brankas Bendahara Pengeluaran/ BPP pada akhir jam kerja maksimal 

Rp50.000.000,00. 

2. Dalam hal uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada kas BP/BPP lebih dari 

Rp50.000.000,00, BP/BPP membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh BP/BPP dan KPA 

atau PPK atas nama KPA. 

3. Berita acara keadaan kas harus dibuat pada saat kejadian paling lambat pada jam tutup kantor. 

4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 PPK untuk 1 BP/BPP, kegiatan pemeriksaan kas dan 

monitoring keadaan brankas dapat dilakukan oleh PPK yang ditunjuk oleh KPA sebagai 

koordinator. 

5. KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pengamanan atas uang tunai yang ada di brankas 

BP/BPP. 

6. Pada hari kerja berikutnya uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP pada 

akhir jam kerja kembali maksimal Rp50.000.000,00. 

19


Rekonsiliasi Internal Satker 

1. Dalam rangka penatausahaan kas BP/BPP, KPA atau PPK atas nama KPA memastikan 

jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP pada akhir jam kerja 

maksimal Rp50.000.000,00. 

2. Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara 

melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan UAKPA dengan pembukuan 

Bendahara Penerimaan untuk meneliti kesesuaian atas: 

a. jumlah setoran penerimaan negara oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Negara; 

b. saldo penerimaan negara yang belum disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas 

Negara. 

3. KPA atau PPK atas nama KPA melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan 

UAKPA dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran untuk meneliti kesesuaian atas: 

a. saldo UP/TUP; 

b. saldo selain UP/TUP. 

4. Rekonsiliasi internal dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali pada akhir bulan berkenaan 

bersamaan dengan pemeriksaan kas. 

5. Hasil pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal dituangkan dalam berita acara sesuai 

dengan format yang telah ditentukan. 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

1. Bendahara wajib menyusun LPJ Bendahara secara bulanan atas uang yang dikelolanya 

baik yang dalam bentuk rupiah maupun valas. 

2. LPJ Bendahara disusun berdasarkan: 

a. Buku Kas Umum 

b. buku-buku pembantu, dan 

c. Buku Pengawasan Anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA/PPK 

atas nama KPA bagi BP/BPP dan Kepala Satker atau Pejabat yang bertugas 

melakukan pemungutan penerimaan Negara bagi Bendahara Penerimaan. 

3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 PPK untuk 1 BP/BPP, penandatangan LPJ BPBPP dapat 

dilakukan oleh PPK yang ditunjuk oleh KPA sebagai koordinator. 

20


4. LPJ Bendahara Penerimaan dituangkan sebagaimana format yang telah ditentukan, 

dengan dilampirkan: 

a. Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan sebagaimana 

format yang telah ditentukan 

b. Rekening Koran 

c. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi 

d. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN 

5. LPJ Bendahara Pengeluaran dituangkan sebagaimana format yang telah ditentukan, 

dengan dilampiri : 

a. Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Bendahara Pengeluaran sebagaimana 

format yang telah ditentukan 

b. Rekening koran 

c. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi 

d. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN 

6. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu dituangkan dalam format yang telah ditentukan 

dengan dilampiri rekening koran (bila ada). 

7. LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ Bendahara Pengeluaran yang benar disampaikan 

ke KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

21


Tips Praktis Untuk Menguji Pembukuan LPJ Bendahara Pengeluaran 

Perhatian: kebenaran data pada ilustrasi di atas harus sesuai dengan pembukuan yang 

benar pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya. 

22


C. REKLASIFIKASI SETORAN UP 

1. Dasar hukum: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-61/PB/2009 

tentang penyelesaian kelebihan pengembalian Uang Persediaan. Penyelesaian kelebihan 

pengembalian UP meliputi: 

a. Pengajuan permintaan pengembalian kelebihan setoran UP kepada KPPN, dilampiri 3 

dokumen berikut: 

1) Copy SSBP atas setoran UP yang telah dilegalisasi jika disetor pada Bank/Pos 

Persepsi bukan mitra kerja KPPN Painan; 

2) Surat Pernyataan; 

3) Surat Penetapan Pengembalian dari KPA. 

b. Berdasarkan SKTB dan SP3 yang diterbitkan oleh KPPN, Pejabat penandatangan SPM 

menerbitkan SPM pengembalian kelebihan setoran pertanggungjawaban UP dalam 3 

rangkap dengan akun 825114. 

c. KPA mengajukan SPM tersebut dengan melampirkan: 

1) SKTB; 

2) SP3; 

3) Surat Ketetapan Pengembalian dari KPA; 

4) copy SSBP yang telah dilegalisir; 

5) SPTJM. 

2. Reklasifikasi, reklasifikasi dilakukan atas transaksi: 

a. Potongan SPM; 

b. Setoran UP selain kategori di pasal 3; 

c. Setoran UP dalam kategori di pasal 3 yang tidak dimintakan pengembaliaannya. 

3. Kelebihan UP yang transaksinya melalui potongan SPM dan setoran UP yang tidak 

dimintakan pengembaliannya dimasukkan ke dalam akun 423999 (Pendapatan anggaran 

lain-lain). 

4. Kelebihan UP karena kesalahan pencantuman kode akun agar dimasukkan ke dalam akun 

yang sesuai dengan maksud setoran dan potongan SPM. 

5. Pengajuan permintaan pengembalian kelebihan Setoran UP kepada KPPN dengan dilampiri 

3 dokumen berikut: 

a. Copy SSBP atau SPM/SP2D; 

b. Daftar Rincian Reklasifikasi; 

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 

23


6. Tindak lanjut atas reklasifikasi, meliputi kegiatan: 

Jika transaksi belum dilaporkan pada LKPP 

Audited 

Perbaikan data transaksi keuangan 

berdasarkan Nota Perbaikan yang diterbitkan 

KPPN. 

Jika transaksi telah dilaporkan pada LKPP 

Audited 

Koreksi Pembukuan dengan melakukan 

penyesuaian saldo awal pada neraca 

berdasarkan Nota Penyesuaian yang 

diterbitkan KPPN. 

D. PENYESUAIAN SISA PAGU DIPA ATAS SETORAN PENGEMBALIAN 

BELANJA SATKER 

1. Penyesuaian sisa pagu DIPA dilakukan dengan cara menambah sisa pagu DIPA sebesar 

setoran pengembalian belanja. 

2. Tata cara penyesuaian sisa pagu DIPA adalah sebagai berikut: 

a. KPA melakukan konfirmasi ke KPPN atas setoran pengembalian belanja 

b. PPK membuat Surat Pernyataan mengenai pengurangan Realisasi Anggaran Belanja 

Negara. 

c. Surat Pernyataan tersebut disampaikan ke KPPN dengan dilampiri: 

1) SSPB; 

2) Nota Konfirmasi Penerimaan Negara. 

3. Cara penyesuaian sisa pagu DIPA pada aplikasi SPM agar mata anggaran tersebut dapat 

diajukan (dicairkan) kembali (dengan syarat pembuatan SSPB menggunakan aplikasi 

SAS): 

a. Setelah membuat SSPB dengan aplikasi SAS 2015, selanjutnya adalah membayarkan 

kepada negara lewat bank pos/persepsi. Setelah mendapatkan NTPN, input di RUH 

SSPB. 

b. Selanjutnya membuat surat pernyataan dengan mengisi nomor surat, tanggal surat, 

memilih pejabat (PPK) dan mengisi pertimbangan SSPB tersebut dilakukan 

c. Cetak dan kirim surat tersebut sesuai PER-21/PB/2014 dilampiri dengan copy SSPB 

dan nota konfirmasi penerimaan Negara 

d. Setelah mendapat surat pemberitahuan KPPN beserta berita acara penyesuaian pagu, 

maka satker akan memasukan nomor surat dari KPPN beserta tanggal suratnya. 

e. Pagu akan kembali seperti semula 

f. Selanjutnya sisa pagu hasil penyesuaian dapat digunakan kembali 

24


E. PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN/REKENING 

PENERIMAAN/REKENING LAINNYA 

1. Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan 

Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga. 

2. Syarat Pembukaan Rekening: 

a. KPA/Kepala Satker/Pimpinan BLU: 

1) Mengajukan Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening, yang memuat: 

a) Tujuan penggunaan rekening; 

b) Sumber dana; 

c) Mekanisme penyaluran dana; dan 

d) Perlakuan terhadap bunga/nisbah dan/ atau jasa giro. 

2) Surat Kuasa KPA kepada Kuasa BUN di Daerah. 

3. Rekening yang dibuka oleh satuan kerja harus diberi nama sesuai dengan penamaan 

Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan 

pembukaan Rekening. 

Jenis Rekening 

Format Nama Rekening 

Rekening Penerimaan 

BPN …(Kode KPPN)… (Nama Satker) 

Rekening Pengeluaran 

BPG …(Kode KPPN)… (Nama Satker) 

Rekening Pengeluaran Pembantu 

BPP …(Kode KPPN)… (Nama Satker) 

Rekening Lainnya berupa Rekening Milik 

BLU 

Rekening Lainnya berupa Rekening 

Penyaluran Dana Bantuan 

Rekening Lainnya berupa Rekening 

Penampungan Dana Hibah Langsung 

RPL …(Kode KPPN) BLU… (Nama Satker) 

untuk (PKD/PKE/OPS/DK) 

RPL …(kode KPPN) DB … (Nama Satker) 

untuk ... 

RPL …(kode KPPN) PDHL … (Nama 

Satker) untuk ...(Nomor Register Hibah) 

25


3. KPA/Kepala Satker/Pimpinan BLU dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening 

Penerimaan, Rekening Pengeluaran Pembantu, dan/atau Rekening Lainnya sesuai 

dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan 

rekening. 

4. Rekening milik Satker yang telah mendapatkan persetujuan pembukaan Rekening dari 

Kuasa BUN di daerah berlaku selama Rekening aktif dan digunakan sesuai dengan tujuan 

pembukaan Rekening. 

5. Pada saat pembukaan rekening di Bank Umum, KPA/Kepala Satker/Pimpinan BLU harus 

melampirkan: 

a. Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah; dan 

b. Surat Kuasa KPA/Kepala Satker/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN di Daerah. 

6. KPA/Kepala Satker/Pimpinan BLU harus menyampaikan laporan pembukaan 

Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah: 

a. 20 hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening; dan 

b. 10 hari kerja sejak pembukaan rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk 

deposito. 

26


27

BUKU PINTAR SATKER-26-06-2018-TAHAP I-dikonversi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?