E - PAPER RADAR BEKASI EDISI 10 SEPTEMBER 2019

POLITIK
4 SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 5
RADAR SUMEDANG
POLITIK
SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 / 10 MUHARAM 1441 H
POLEMIK
REAKSI;
JAKARTA - Salah satu mahasiswa
Papua yang selama ini
berada di asrama di Surabaya,
Jawa Timur bernama Hendrik
ikut mengadu ke Komnas HAM,
Jakarta Pusat, Senin (9/9).
Dalam keterangannya kepada
komisioner Komnas HAM, Hendrik
mengaku asramanya sering
diteror oleh orang tak dikenal.
Terbaru, pagi tadi sebelum berangkat
ke Komnas HAM, dia
mendapat kabar bahwa asrama
kembali diteror dengan menggunakan
ular.
“Ada dua karung ular dilempar
oleh empat orang dengan dua
sepeda motor. Itu kami enggak
tahu dari mana,” ujar Hendrik di
Kantor Komnas HAM, Jakarta
Pusat.
Menurut Hendrik, aksi teror ini
bukan hanya sekali terjadi, tetapi
sudah berulang kali.
Untuk itu, dia berharap agar
Komnas HAM bisa dengan segera
bertindak dan memberikan
jaminan bahwa warga Papua yang
ada tidak akan menerima teror
lagi di kemudian hari.
Hendrik pun mengatakan, ular
yang dilemparkan ke asrama
hingga kini masih ada yang mereka
amankan sebagai bukti
dari teror.
“Itu ular geraknya cepat sekali,
di karung satunya ada piton sepanjang
satu meter, besarnya
seperti betis orang dewasa,” tambah
Hendrik.
Terpisah, Menteri Koordinator
Bidang Politik Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam) Wiranto
mencermati adanya eksodus
mahasiswa asal Papua dan
Papua Barat dari berbagai kota
ke kampung halaman mereka.
Mantan Panglima TNI itu mengaharapkan
para mahasiswa asal
Bumi Cenderawasih itu kembali
ke kota tempat mereka menimba
ilmu.
“Jumlahnya yang dilaporkan
sekitar 835 (mahasiswa), cukup
banyak,” kata Wiranto saat ditemui
awak media di kantor Kemenko
Polhukam, Jakarta Pusat,
Senin (9/9).
Wiranto menuturkan, eksodus
mahasiswa itu terjadi setelah
muncul persoalan di soal Papua.
Menurutnya, para orang tua
dari mahasiswa itu terprovokasi
oleh informasi sesat bahwa akan
terjadi aksi serangan terhadap
mahasiswa Papua dan Papua
Barat yang menempuh pendidikan
di provinsi lain.
“Mereka kemudian dibiayai
orang tua masing-masing kembali
ke Papua,” ungkap dia.
Wiranto menambahkan, pemerintah
melalui Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto telah
memberi penjelasan kepada orang
tua mahasiswa di Papua dan Papua
Barat. Marsekal Hadi, kata
Wiranto, membujuk para orang
tua mahasiswa Papua dan Papua
barah bahwa tidak akan ada tindak
kekerasan terhadap putra dan
putri mereka yang menempuh
pendidikan di daerah lain.
“Panglima bertemu dengan
orang tua mereka ternyata setelah
kembali Jayapura, enggak ada
masalah. Mereka menyesal dan
ingin kembali ke daerah mereka
tempat belajar semula,” lanjut
Wiranto.
Karena itu pemerintah menyediakan
dua pesawat jenis Hercules
untuk menerbangkan mahasiswa
Papua dan Papua Barat
ke tempat mereka belajar di
kota-kota lain. Sebab, para orang
tua mahasiswa asal Papua maupun
Papua Barat menginginkan
putra dan putri mereka melanjutkan
perkuliahan yang sempat
terbengkalai gara-gara eksodus
ke kampung halaman.
“Panglima menjanjikan dua
Hercules, mengangkut adik-adik
kembali ke studi, ini belajar untuk
mencerdaskan. Eksodus sudah
berhenti dan dirancang
nanti adik-adik yang belajar di
kota seluruh Indonesia akan
kami anjurkan dari pejabat kepolisian
punya anak asuh, mengawasi
merawat hubungan telepon
dengan mereka sehingga adikadik
itu merasa nyaman,” ucap
Wiranto.(mg10/jpnn)
Mahasiswa Papua: Asrama Kami
Dilempar Ular Dua Karung !
ELFANY KURNIAWAN/JPNN
MENGADU: Sejumlah aktivis HAM bersama mahasiswa Papua di Komnas HAM.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) tidak memerlukan
Dewan Pengawas sebagaimana tertuang
dalam draft revisi UU KPK.
Sebab, lembaga antirasuah sudah
diawasi oleh banyak pihak mulai
dari DPR, BPK hingga MA.
Demikian disampaikan Jurubicara
KPK Febri Diansyah dalam
keterangannya kepada wartawan,
di Jakarta, Senin (9/9).
“Terkait dengan pengawasan,
mungkin tidak belebihan jika dikatakan,
KPK cukup banyak mendapat
sorotan pengawasan dari berbagai
pihak, seperti melalui rapat
kerja di DPR, audit kinerja dan
keuangan dari BPK, pengawawasan
horizontal sejak tahap penyidikan
melalui praperadilan, hingga
pengawasan berlapis untuk
menguji bukti-bukti yang dimiliki
oleh KPK di proses peradilan,
yaitu Pengadilan Tipikor, Pengadilan
Tinggi hingga Mahkamah
Agung,” beber Febri.
Selain pengawasan eksternal,
Febri juga menegaskan bahwa KPK
diawasi dari internal lembaga antirasuah
itu sendiri. Dijelaskan,
ada Komite Etik, hingga Dewan
Pertimbangan Pengawas (DPP)
dengan pengawasan ekstra.
“Pengawasan internal KPK pun
bekerja semaksimal mungkin. Ada
mekanisme Komite Etik jika pimpinan
KPK yang diduga melanggar
etik. Pada Komite Etik ini bahkan
unsur eksternal KPK lebih dominan
dalam Majelis Etik-nya tersebut,”
tutur Febri.
“Sedangkan terhadap pegawai
juga ada mekanisme Dewan Pertimbangan
Pegawai (DPP) jika
diduga ada pelanggaran berat,
serta ada pengawasan secara berlapis
yang berpuncak pada pimpinan
KPK,” sambungnya.
Di sisi lain, KPK juga menyampaikan
terimakasih atas dukungan
yang kuat, menyebar dan solid
dari berbagai pihak. KPK mengajak
masyarakat untuk terus mengawal
proses revisi UU KPK.
“Agar tidak ada pihak-pihak tertentu
yang menelikung dan membajak
proses revisi UU KPK hingga
berdampak serius melumpuhkan
KPK,” tegas Febri.
Lebih lanjut, dia mengajak semua
pihak berada di sebuah payung
besar untuk melawan upaya-upaya
melumpuhkan KPK.
“Selain proses revisi UU KPK,
juga ada proses seleksi pimpinan
KPK yang perlu dikawal. Agar orang
yang terpilih nanti adalah seorang
berintegritas yang memiliki legitimasi
moral dan etik untuk memimpin
upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia,” demikian
Febri. (rmol)
Sudah Ada DPR, Tidak Perlu
Dewan Pengawas KPK
NET
ILUSTRASI: Aksi unjuk rasa menentang revisi UU KPK baru-baru ini
Nusron Wahid
Dibidik Kasus
Korupsi
JAKARTA - Puluhan mahasiswa dari
Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GER-
MAK) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa, di
depan gedung KPK, Jakarta, Senin (9/9).
Mereka mendesak lembaga antirasuah itu
segera mendalami kasus dugaan suap kerja
sama pelayaran antara PT Pupuk Indonesia
Logistik dengan PT Humpuss Transportasi
Kimia.
Dalam kasus ini KPK sebelumnya telah
menetapkan Bowo Sidik Pangarso sebagai
tersangka. Ia terjerat operasi tangkap tangan
beberapa waktu lalu.
“Bowo Sidik pernah mengatakan politikus
Partai Golkar Nusron Wahid sebagai orang
yang memerintahkannya menyiapkan 400
ribu amplop berisi uang ‘serangan fajar’ pada
Pemilu 2019,” ujar koordinator aksi Rifal
Maulana di sela-sela aksi Germak.
Sayangnya, kata Rifal kemudian, sampai saat
ini lembaga antirasuah terkesan tidak menindaklanjuti
keterangan Bowo Sidik tersebut.
“Sampai saat ini KPK belum pernah memeriksa
Nusron Wahid dan mendalami lebih jauh
keterlibatannya dalam kasus ini,” ucapnya.
Pandangan senada dikemukakan peserta
aksi Agus Salim. Ia menilai KPK perlu segera
memeriksa Nusron, karena uang yang disita
dari Bowo dalam 400 ribu amplop jumlahnya
sangat besar, mencapai Rp 8,45 miliar. Karena
itu, besar kemungkinan uang tidak hanya
berasal dari kantong Bowo Sidik.
Agus juga mengutip pernyataan Wakil Ketua
KPK Basaria Panjaitan yang menduga banyak
kasus korupsi dalam penempatan TKI di luar
negeri. Mulai dari saat pengurusan dokumen
di daerah, penempatan hingga pulang
kembali ke daerah.
Pernyataan Basaria dinilai perlu didalami
secara menyeluruh, termasuk memeriksa
lembaga-lembaga terkait seperti BNP2TKI
yang kini dipimpin Nusron.
“KPK harus menelusuri dugaan korupsi di
lembaga yang mengatur TKI termasuk
BNP2TKI yang dipimpin oleh Nusron Wahid,
sebagaimana yang pernah disampaikan Wakil
Ketua KPK Basaria Panjaitan,” pungkas
Agus. (gir/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua
KPK Saut Situmorang membantah
pernah melakukan
lobi dan menjanjikan sesuatu
kepada Wakil Ketua
Komisi III DPR Desmond
J Mahesa saat ikut fit and
proper tes capim KPK tahun
2015 lalu.
Bahkan Saut berani sumpah
mati untuk membuktikan
bantahannya itu.
“Saya sama Om Desmon
tidak transaksional atau
janji-janji. Bahkan, setelah
di KPK saya mati detik
ini juga,” tegas Saut
saat dikonfirmasi, Senin
(9/9).
Namun demikian, Saut
mengakui bahwa dirinya
pernah mengajak bertemu
dengan Desmond. Tapi
tidak ada unsur-unsur yang
menjurus pidana dalam
pertemuan tersebut.
“Nggak apa-apa agar
jadi pembelajaran, “The
Art of Negotiation”. Itu
perlu dipelajari, yang nggak
boleh itu kalau pidana.
Kampanye selama nggak
pakai transaksional itu baik,
boleh, datanglah dengan
konsep,” jelas Saut.
Dia menjelaskan bahwa
pertemuan digelar untuk
memperkenalkan diri. Sebab,
saat mencalonkan
diri, Saut mengakui dirinya
bukan sosok yang terkenal
sehingga harus berkampanye.
“Ini program ane Bro
Desmond, pilihlah ane. Itu
tidak dilarang UU KPK, itu
namanya kampanye,” sambungnya.
Lebih lanjut, Saut juga
menegaskan bahwa dirinya
saat menjadi komisioner
KPK pun tidak pernah
bertemu lagi dengan Desmond.
Pertemuan hanya
berlangsung dalam Rapat
Dengar Pendapat (RDP)
di Komisi III DPR.
Desmond Mahesa menyebut
bahwa Saut Situmorang
pernah melakukan
lobi-lobi pada dirinya saat
maju sebagai Capim KPK
periode 2015-2019. Saut,
kata politisi Gerindra itu,
bahkan mentraktirnya
makan.
“Saut lobi saya. Saya diajak
makan, saya dibayarin.
Tapi saya tidak mendeal
apa-apa, dan dia juga
enggak deal. Saya cuma
bilang tegakkan hukum.
Tanya Saut,” kata Desmond.
(rmol)
Saut Bantah Ada Transaksi
saat Jamu Desmond
Masinton:
Pimpinan KPK
Berlaku Anarki
JAKARTA - Komisi III DPR RI berharap
perilaku pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) periode 2019-2023 tidak seperti
pimpinan saat ini.
Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu
menyebut perilaku pimpinan saat ini sebagai
perilaku anarki. Hal ini seiring aksi penolakan
KPK terhadap revisi UU 30/2002 tentang KPK.
“Ini cara berpikir teman-teman KPK ini
sudah anarko. Bertindak inkonstitusional,
menentang keputusan negara,” ujarnya di
Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen,
Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
Tidak hanya kali ini saja KPK bereaksi atas
keputusan DPR. Penolakan KPK, kata Masinton,
juga pernah terjadi saat pembentukan Pansus
Angket KPK untuk mendalami kasus e-KTP.
Padahal, baik revisi dan hak angket adalah
kewenangan DPR yang diatur dalam UU.
“Saya kasih contoh, KPK apapun keputusan
negara selalu ditolak. DPR membuat pansus
penyelidikan, ditolak. DPR berencana
melakukan revisi, ditolak,” jelasnya.
Bukan sekadar pada pimpinan KPK saja.
Masinton berharap perilaku tersebut tidak
ditiru lembaga lain karena akan berdampak
tatanan sistem negara.
“Bisa dibayangkan kalau semua institusi
negara, pelaksana UU menantang keputusan
negara, menantang keputusan politik negara
baik DPR maupun presiden,” pungkasnya.
Revisi UU 30/2002 tentang KPK mendapat
dukungan dari kalangan mahasiswa. Salah
satunya mereka yang tergabung dalam
Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) yang
menyampaikan dukungan lewat aksi di dekat
Patung Kuda atau Arjuna Wiwaha, Jakarta
Pusat, Senin (9/9).
“Kami mungkin tidak bisa duduk di kursi
pemerintahan, tapi kami bisa memperjuangkannya
di sini,” tegasnya. Unjuk rasa ini bertajuk
aksi budaya. Peserta aksi wanita mengenakan
pakaian adat sebagai tanda bahwa mereka tidak
mewakili kelompok tertentu dan menyuarakan
suara rakyat Indonesia.
“Kami mewakili keberagaman Indonesia,”
ujar Kristiyani.
Dalam aksi ini, mereka membawa spanduk
bertuliskan “Masyarakat Penegak Demokrasi
Demi Demokrasi Sehat, Dukung Revisi UU
KPK, Mendorong DPR RI Segera Voting Capim
KPK Baru”.
Peserta aksi yang merupakan gabungan
mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta
itu juga membagi-bagikan bunga mawar
merah kepada para pengguna jalan yang
tengah melintas. Bunga ini menjadi simbol
dukungan agar UU KPK di revisi demi
penguatan sistem hukum di Indonesia. (rmol)
POLITIK
4 JUMAT, 2 AGUSTUS 2019 5
RADAR SUMEDANG
POLITIK
JUMAT, 2 AGUSTUS 2019 / 1 DZULHIJJAH 1440 H
STRUKTUR
KONSOLIDASI
JAKARTA - Komando Operasi
Khusus (Koopsus) TNI
yang resmi didirikan oleh
Panglima TNI Hadi Tjahjanto
diharapkan tidak
menjalankan fungsi sebagai
penangkalan terorisme.
Fungsi penangkalan terorisme
telah menjadi tanggung
jawab aparat hukum lainnya.
Hal itu disampaikan Koalisi
Masyarakat Sipil untuk
Reformasi Sektor Keamanan
yang terdiri dari Kontras,
Imparsial, Elsam, Walhi,
HRWG, Aji Indonesia, PBHI,
Setara Institute, INFID, LBH
Jakarta, Institut Demokrasi,
ILR, Yayasan Perlindungan
Insani Indonesia, LBH Pers
dan ICW salam menyikapi
dibentuknya
Koopsus
TNI.
Anggota LBH Pers, Ahmad
mengatakan Koopsus TNI
diharapkan tidak lepas
dari fungsi utamanya sebagai
alat pertahanan negara.
Tugas Koopsus TNI,
kata Ahmad, seharusnya
lebih menitikberatkan untuk
menghadapi ancaman
kedaulatan negara yang
berasal dari eksternal.
“Sementara pelibatan Koopsus
TNI dalam menghadapi
ancaman internal, seyogyanya
hanya dapat dilakukan
ketika aparat penegak hukum
sudah tidak mampu lagi menghadapi
ancaman tersebut
dan atas dasar keputusan
presiden,” ucap Ahmad kepada
awak media di Kantor
Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan,
Kamis (1/8).
Koalisi Masyarakat Sipil
untuk Reformasi Sektor Keamanan,
jelas Ahmad berharap
Koopsus bentukan
Panglima TNI lebih menjalankan
fungsi pengintaian
dan observasi.
“Fungsi pengintaian tentunya
dapat dilakukan oleh
institusi lain yang bekerja
di wilayah pengintaian seperti
lembaga intelijen negara
atau badan intelijen
strategis yang dimiliki TNI,”
jelasnya.
Diketahui, Koopsus TNI
telah diresmikan oleh Panglima
TNI Hadi Tjahjanto (30/7)
lalu. Terbentuknya Koopsus
didasarkan pada Peraturan
Panglima (Perpang) TNI Nomor
19/2019 tanggal 19 Juli
2019 tentang Organisasi dan
Tugas Komando Operasi
Khusus TNI dan berdasarkan
Peraturan Presiden (Perpres)
nomor 42 tahun 2019.
(rmol)
JAKARTA - Ketegangn antara PDI
Perjuangan dan Nasdem masih
berlanjut. PDI Perjuangan menantang
Nasdem untuk keluar dari
anggota koalisi dan menjadi kelompok
oposisi.
“Tetapi menurut saya, potensi
Nasdem menjadi oposisi itu masih
kecil karena Nasdem sudah melakukan
investasi politik yang sangat
panjang dan lama,” kata pengamat
politik, Arya Fernandes saat dihubungi
kantor berita RMOL Kamis (1/8).
Arya menilai wacana soal oposisi
yang digulirkan Nasdem untuk
memberikan gertakan kepada
manuver-manver yang dilakukan
PDI-Perjuangan. “Itu bagian dari
cara bargaining politik Nasdem,”
ucapnya.
Tetapi apakah mungkin Nasdem
mengambil sikap menjadi oposisi?
Arya menjawab hal itu bisa saja.
“Nasdem mengambil sikap politik
diluar perkiraan banyak orang, itu
tergantung skema koalisi bagaimana,”
jelasnya.
“Kalau ternyata koalisinya sangat
gemuk dan hanya menyisakan
PKS diluar, ditambah hubungan
Nasdem dan PDI-P ikutan memburuk,
menjadi oposisi bisa saja
diambil Nasdem sebagai opsi,”
tambahnya.
Arya mempertegas, opsi itu bisa
saja diambil Nasdem apabila hubungan
buruk antara Nasdem
dengan PDIP berimbas kepada
hubungannya dengan Jokowi.
“Kalau koalisinya terlalu gemuk
dan hanya menyisakan PKS di
oposisi bisa saja pilihan itu diambil
oleh nasdem,” tandasnya.
Sebelumnya PDIP mendorong
rekonsiliasi dengan membuka
pintu kepada Partai Gerindra bergabung
dengan pemerintah. Sementara
itu Nasdem secara terbuka
dan tegas menolak peluang
Gerindra masuk kabinet Jokowi-
Maruf Amin.(rmol)
Megawati akan
Dibantu Seorang Ketua
Harian DPP PDIP
JAKARTA - PDI Perjuangan dikabarkan
akan membentuk satu struktur
baru yaitu ketua harian yang akan
melaksanakan tugas harian dari Ketua
Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
menyebut struktur baru itu akan
ditetapkan ketua umum dalam forum
Kongres V PDIP yang akan digelar di
Bali pada tanggal 8-11 Agustus mendatang.
Dalam forum Rakernas PDIP yang
digelar sebelumnya, secara aklamasi
Megawati Soekarnoputri kembali
diminta menjadi ketua umum partai.
“Terkait struktur (ketua harian) yang
tentu saja nanti ketua umum terpilih
(yang memutuskan), yang dalam hal
ini adalah Ibu Megawati,” ujar Hasto di
Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta,
Kamis (1/8).
Penambahan struktur ketua harian,
kata Hasto akan meringankan beban
ketua umum itu sendiri. Selama ini,
jabatan ketua umum dalam beberapa
tugas dibantu oleh sekretaris jenderal
dan bendahara partai.
“Di dalam menjalankan tugasnya,
ketua umum dibantu oleh sekretaris
jenderal dan tiga wakilnya, bendahara
dan wakilnya,” jelasnya.
Sambung Hasto, struktur partai akan
terbagi ke dalam tiga bidang, yakni
internal, pemerintahan, dan yang
merepresentasikan kehadiran partai di
tengah rakyat.
“Ini adalah struktur dasar yang
jumlah ketua DPP hanya 27 orang,
paling kecil dibanding struktur partai
yang lain. Dengan kecilnya itulah kami
bergerak solid untuk Indonesia Raya,”
tukasnya. (rmol)
Prabowo dan Para
Ketum KIK Bakal
Bertemu
JAKARTA - Ketua Umum Gerindra
Prabowo Subianto bakal hadir dalam
Kongres V PDI Perjuangan, Kamis (8/8)
pekan depan. Sekretaris Jenderal PDI
Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan,
Prabowo sendiri sudah berjanji
untuk hadir kepada Megawati Soekarnoputri.
“Pak Prabowo pas ketemu Bu Mega
sudah menyatakan bahwa beliau akan
hadir. Para ketua umum Koalisi Indonesia
Kerja (KIK) juga kami undang,” kata
Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat,
Kamis (1/8).
Selain itu, kata Hasto, pihaknya juga
mengundang sejumlah menteri Kabinet
Kerja Jilid I. Termasuk Presiden Joko
Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan
Wakil Presiden terpilih 2019-2024 KH
Ma’ruf Amin. “Kemudian sebagian
jajaran menteri Kabinet Gotong Royong.
Kemudian tokoh nasional, tokoh agama,
NU, Muhammadiyah, KWI dan sebagainya,”
kata Hasto.
Para budayawan dan akademisi juga
diundang dalam kongres tersebut.
Sementara itu, Wasekjen PDIP Eriko
Sutarduga mengatakan, hingga Rabu
(31/7) malam sudah 15.345 orang yang
mengonfirmasi hadir dalam kongres.
Sebanyak 2.047 orang merupakan
undangan dari peserta peninjau yang
merupakan struktur daerah PDIP,
pengurus pusat dan sejumlah pimpinan
organisasi sayap organisasi.
“Ada juga undangan VVIP dan VIP yang
juga ditetapkan DPP maupun Ibu Ketua
Umum. Paling istimewa kami punya
perwakilan luar negeri. Ada beberapa
dari Amerika Serikat, Malaysia, Saudi
Arabia, Brunei Darussalam, Jerman,
Hong Kong, Belanda, Australia dan tadi
Belgia,” kata dia.
Undangan VIP dan VVIP, kata Eriko,
mencapai 335 orang. “Kader kami, datang
dengan biaya sendiri, karena ingin
meramaikan suasana kongres ini. Sampai
hari ini dalam pengalaman kami, bisa
dua kali lipat yang datang, yaitu 30 ribuan
yang hadir,” tutur Eriko. (tan/jpnn)
Koalisi Masyarakat Sipil
Bereaksi Soal Koopsus TNI
PBB Punya Stok Tokoh
untuk Duduk di Kabinet
JAKARTA - Ketua Umum
Partai Bulan Bintang (PBB)
Prof Yusril Ihza Mahendra
menyatakan pertemuannya
dengan Presiden Joko Widodo
alias Jokowi di Istana
Merdeka, tidak membahas
soal kabinet.
Termasuk belum ada pembicaraan
bahwa mantan
Menteri Sekretaris Negara
itu, maupun kader PBB
lainnya akan diajak bergabung
ke kabinet pemerintahan
Jokowi - Ma’ruf
Amin.
“Sampai hari ini belum ada
pembicaraan tentang masalah
itu. Jadi kami pun tidak
enak kalau harus menyodorkan
sesuatu ya. Lebih
baik bersifat pasif saja,” jawab
Yusril, usai pertemuan
dengan Jokowi di Istana
Kepresidenan Jakarta, Kamis
(1/8).
Sebagai partai partai pendukung
pasangan Jokowi
- Ma’ruf Amin, PBB menyerahkan
sepenuhnya kepada
suami Iriana itu mengenai
penyusunan kabinet
pemerintahannya. Termasuk
untuk memilih siapa pun
dari partainya untuk membantu
di pemerintahan.
“Teserah kepada presiden.
Jadi presiden akan memilih
siapa, akan menunjuk siapa,
ya sudah kita tahu di PBB
ini ada banyak tokoh-tokoh
yang sangat pantas untuk
masuk pemerintahan, untuk
kabinet maupun jabatanjabatan
yang lain. Jadi tidak
spesifik, kami serahkan kepada
Bapak Presiden,” tandasnya.(fat/jpnn)
Sampai hari ini
belum ada pembicaraan
tentang
masalah itu. Jadi
kami pun tidak
enak kalau harus
menyodorkan
sesuatu ya. Lebih
baik bersifat
pasif saja,”
Prof Yusril Ihza Mahendra
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)
Nasdem Bisa Jadi Oposisi
RMOL
JUMPERS:Koalisi Masyarakat Sipil menggelar jumpa pers Kamis (1/8) menyikapi pembentukan Koops TNI
NET
ILUSTRASI: Ketua Umum DPP Partai Nasdem menginspeksi satgasnya.
REDAKSI IKLAN PEMASARAN
- -
JLN. BOULEVARD RUKO VERBENA BLOK A NO 16 GRAND DEPOK CITY
TLP 021 - 7702570, EXT 11 (RECEPTIONIST), EXT 12 (IKLAN), EXT 13 (PEMASARAN), EXT 17 (REDAKSI), FAX 021 29322941
komisioner KPU April lalu, ritme keseharian
Hadar Nafis Gumay relatif lebih rileks dari
sebelumnya. Karena itu pula, dia pun bisa
lebih leluasa menikmati waktu pagi. Salah
satunya adalah ngopi.
Hadar mengatakan, ada banyak jenis
kopi yang biasa dia nikmati setiap pagi.
Rabu lalu (12/7), misalnya, dia menyantap
kopi Toraja. ’’Saya pagi ini menikmati kopi
arabika rumah asli Toraja,” ujarnya.
Dua hari sebelumnya, Hadar menyantap
yang baru kembali dari Sumbar,” imbuhnya.
Pria kelahiran Jakarta itu menambahkan,
hingga saat ini, sudah lebih dari 20 jenis
kopi dia nikmati. Lantas, kopi mana yang
paling disukai? ’’Kopi robusta Gayo Lues
(Aceh) enak,” kata pria yang kini berkiprah
sebagai aktivis Correct tersebut.
Menurut dia, ngopi di pagi hari penting
untuk memulai aktivitas. ’’Kalau buat saya
penyemangat memulai aktivitas,’’ pungkasnya.
(far/c17/ttg)
JAKARTA – Kemenag bakal menyusul Kemenkum HAM
serta Mahkamah Agung (MA) untuk merekrut CPNS baru.
Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk formasi dosen.
Menurut surat yang beredar, kuota CPNS baru yang
disiapkan mencapai 1.000 kursi. Kuota tersebut nanti
disebar ke 71 unit perguruan tinggi di bawah Kemenag.
Ada 11 kampus yang mendapatkan alokasi CPNS baru
sebanyak masing-masing 20 orang. Kampus lainnya
mendapatkan kuota 15 orang dan paling sedikit 10 orang.
”Tahap yang berlangsung saat ini adalah menentukan
formasi,” kata Kepala Biro Informasi dan Humas Kemenag
Mastuki. Pendaftaran baru dibuka jika sudah ada
persetujuan dari Kementerian PAN-RB. Nanti Kemenag
membentuk tim panitia seleksi sendiri. (wan/c10/agm)
JAKARTA – Kementerian PUPR terus menggenjot
program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)
untuk mengurangi rumah tidak layak huni (RTLH).
Dalam RPJMN 2015–2019, Kementerian PUPR
menargetkan bisa menurunkan RTLH dari 2,5 juta unit pada
2015 menjadi 1,9 juta unit pada 2019. Tahun lalu melalui
program BSPS, Kementerian PUPR melakukan perbaikan
kualitas hunian hingga 97.888 unit.
’’Tahun ini kami menargetkan 110 ribu unit RTLH
mendapat penanganan melalui program tersebut,’’ kata
Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif
Burhanuddin kemarin (13/7). (and/c5/oki)
Rekrut 1.000 Dosen CPNS
Pangkas Backlog dan RTLH
Kerangka Paus,
Gantikan Dinosaurus
sebuah organisasi nirlaba yang aktif dalam
kampanye breast cancer awareness. Aktris
3 Srikandi itu juga akan menjadi ambasador
untuk event Indonesia Goes Pink (IGP)
pada Oktober. Event tersebut terselenggara
atas kerja sama Lovepink, Bali Pink Ribbon,
Reach to Recovery Surabaya, dan RS Onkologi
Surabaya. Selasa lalu (11/7) Chelsea
mengumumkan dirinya akan turut dalam
event IGP.
event maraton, pendiri komunitas Youth
of Indonesia itu ingin me nun jukkan
bahwa dirinya benar-benar total
mengampanyekan breast cancer
awareness. Totalitas Chelsea dalam
mengampanyekan breast cancer
awareness itu tak lepas dari dorongan
sang bunda, Samantha Barbara,
yang merupakan survivor kanker
pa yudara. (len/c10/oki)
Banyak Laporan
Masuk, Sudah
Target Oknum
JAKARTA – Masa pendaftaran
siswa baru belum lepas dari
pungutan liar (pungli). Satgas
Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber
Pungli) Polri menerima ratusan
laporan terkait pendaftaran siswa
baru tersebut. Bila pungli tidak
dihentikan, Satgas Saber Pungli
Polri memastikan bakal menjerat
oknum sekolah yang melakukan
tindak pidana. Target sudah diketahui
satgas yang dipimpin
Komjen Dwi Priyatno tersebut.
”Momen pendaftaran siswa baru
di seluruh Indonesia ini yang
banyak dimanfaatkan untuk
melakukan pungli,” ucap Kepala
Biro Penerangan Masyarakat (Karo
penmas) Divhumas Polri Brigjen
Rikwanto kemarin (13/7).
Berdasar laporan yang diterima
satgas saber pungli, setidaknya
terdapat 58 jenis pungli di sekolah.
”Banyak jenis punglinya,” tambah
Rik wanto. Atas laporan yang begitu
banyak, satgas memberikan peringatan
kepada semua oknum
di sektor pendidikan. Baik pihak
sekolah maupun komite sekolah.
”Tidak boleh pungli,” tegasnya.
Anggota Satgas Saber Pungli
sekaligus Kabagpenum Divhumas
Polri Kombespol Martinus Sitom
pul mengungkapkan, pihaknya
telah bekerja sama dengan
unit penindakan provinsi (UPP)
di setiap pemda dalam mendeteksi
pungli. Bila sampai ada oknum
yang tertangkap, satgas tidak
ha nya akan menjerat oknumnya.
Lebih dari itu, kredibilitas sekolah
tersebut akan tercoreng. ”Sekolahnya,
bahkan sampai dinas
pen didikannya, akan malu sendiri,”
tuturnya.
Martinus meminta pelajar dan
orang tua melapor bila menemui
pung li di sekolah. Ada banyak akses
yang bisa ditempuh. ”Lapor dan
kami pasti bertindak cepat. Saat
ini sudah ada laporan yang sedang
ditindaklanjuti,” ucapnya.
Mendikbud Muhadjir Effendy
mengatakan, masalah yang paling
banyak muncul dalam PPDB
tahun ini adalah orang tua yang
protes karena anaknya tidak
diterima di sekolah favorit. Dia
menyatakan mendapat amanat
dari Wakil Presiden Jusuf Kalla
untuk menghapus budaya sekolah
favorit. Muhadjir pun menyampaikan
permohonan maaf kepada
wali murid yang cenderung berburu
sekolah favorit.
”Jangan lagi ada sekolah kasta
brah mana dan sekolah kasta sudra,”
katanya di kantor PGRI ke marin.
Dengan sistem yang ada selama
ini, muncul sekolah yang kelimpahan
pelamar tidak lolos di
sekolah favorit. Sehingga ada
sekolah negeri yang isinya anakanak
miskin ekonomi dan miskin
akademis alias tidak pintar.
Saking tingginya gelombang
protes, ada spanduk di Nunukan
yang isinya meminta Muhadjir
dicopot. Setelah Muhadjir me ngec
ek ke sekolah setempat, ternyata
yang membuat spanduk itu adalah
oknum pejabat. Oknum tersebut
kecewa karena anaknya tidak
diterima di sekolah favorit. Muhadjir
juga mencontohkan, di Jakarta
ada anak yang tidak lolos ke sekolah
yang selama ini diklaim
fa vorit. (idr/wan/syn/c9/oki)
Saber Pungli
Warning Sektor
Pendidikan
JAKARTA – Ratusan tenaga
kerja Indonesia (TKI) ilegal yang
ditangkap dalam razia di Malaysia
telah dideportasi Se lasa lalu
(11/7). Mereka di de portasi ke
tanah air setelah masuk penjara
dan rambutnya digunduli.
Sebanyak 228 TKI ke marin (13/7)
masih ditem pat kan di ru mah
penampungan di Tan jungpinang,
Kepulauan Riau.
Deportasi tersebut merupakan
gelombang kedua bulan ini.
Sebelumnya, pada 6 Juli lalu,
ada pemulangan 322 TKI yang
dikurung di Penjara Pekan
Nenas, Johor. Terdiri atas 271
laki-laki, 47 perempuan, dan
4 anak lelaki. Sedangkan deportasi
pada Selasa lalu berasal
dari Penjara Tanah Merah,
Ke lantan, sebanyak 67 orang.
La lu dari Penjara Ajil Te rengganu
67 orang dan Penjara
KLIA-Sepang 94 orang. Total
su dah ada 550 orang yang dipulangkan
selama Juli.
Kepala Bagian Humas dan
Umum Ditjen Imigrasi Agung
Sam purno mengungkapkan,
orang-orang yang dideportasi
masih ditempatkan terlebih
dahulu di rumah penampungan
untuk pendataan. Ada petugas
dari Kementerian Sosial, Polri,
Ditjen Imigrasi, dan Badan
Nasional Penempatan dan
Perlindungan TKI (BNP2TKI)
yang berada di rumah penampungan.
Setelah didata, mereka
dipulangkan ke daerah masingmasing.
”Paling banyak dari
Jawa Barat dan Jawa Timur,”
ujar nya kemarin.
Agung menambahkan, belum
ada laporan tentang kekerasan
fisik parah yang dialami para
TKI ilegal tersebut. Biasanya
pa ra TKI itu dimasukkan ke
penjara paling lama sebulan.
”Ada yang stres, tapi tidak sampai
ada yang luka parah sampai
harus opname,” imbuh dia.
Ge lombang deportasi itu, jelas
Agung, hanya melewati jalur
Tanjungpinang dari Johor Bahru
melalui jalur kapal.
Itu belum termasuk jalur darat
yang berbatasan dengan wila yah
Kalimantan. Misalnya jalur Nunu
kan, Entikong, dan Nanga
Ba dau. Selain itu, ada deportasi
lewat Kuala Lumpur Inter na tional
Airport (KLIA) dengan biaya sendiri
TKI. ”Kalau lewat Johor Bahru ini
memang gratis,” ucap dia.
Menteri Ketenagakerjaan
Hanif Dhakiri menyatakan,
TKI ilegal yang telah dideportasi
tersebut bisa saja kembali ke
Malaysia. Tapi, akan sulit pekerja
yang masuk daftar hitam
atau blacklist. ”Skemanya,
yang dideportasi di-blacklist.
Kalau itu agak susah untuk
kembali,” ujarnya.
Di dalam negeri juga ada
pen cegahan berupa perbaikan
tata kelola TKI, khususnya
dalam penempatan dan perlin
dungan. Kerja sama dilakukan
dengan instansi terkait
seperti Polri, TNI-AD, dan
pemerintah daerah. ”Penegakan
hukumnya terus kita tingkatkan,”
ucap dia. (jun/c9/oki)
KERANGKA ikan paus biru
raksasa digantung di Hintze
Hall, Natural History Museum
(NHM), London, Inggris, kema
rin (13/7). Tulang belulang
ma malia laut itu menggantikan
Dippy, replika kerangka dinosau
rus yang sudah menjadi
ikon museum selama hampir
empat dekade. Paus biru betina
itu ditemukan terdampar di
pantai Irlandia pada 1891. Kala
itu NHM membeli kerangka
ter sebut seharga GBP` 250 atau
sekitar Rp 4,3 juta. Lantas, kerangka
sepanjang 25 meter
dengan berat hampir 3 ton itu
disimpan di gudang pada 1892.
Baru pada 1938, untuk kali
per tama kerangka itu dipamerkan
di galeri mamalia. (*)
Wanggi Hoed, Terus Menyuarakan Isu-Isu Sosial dan Kemanusiaan lewat Pantomim
Pernah Jadi Bahan Penelitian Mahasiswa dari Amerika Serikat dan Jerman
Meski pernah punya
pengalaman buruk
saat mengadakan
pertunjukan, Wanggi
Hoed bertekad akan
tetap bersuara lewat
pantomim. Semangatnya
berlipat setelah
mendapat pesan dari
putri seniman idolanya.
ANDRA NUR OKTAVIANI, Bandung
DUA hari menjelang Idul Fitri.
Saat banyak warga Bandung sibuk
mempersiapkan kepulangan ke
kampung halaman, Wanggi Hoed
memilih menyusuri jalanan di
ibu kota Jawa Barat tersebut.
Dari simpang lima Asia Afrika
hingga ke Alun-Alun Bandung.
Dengan wajah seputih kapur
dan kumis yang dibiarkan mbaplang.
Tanpa suara.
”Saya ingin menyuarakan keresahan
saya melihat hiruk
pi kuk para pemudik. Saya ingin
meng ingatkan masyarakat pada
esensi mudik yang sebenarnya,”
kata seniman pantomim asal
Cirebon itu ketika ditemui di
se la aksinya tersebut.
Begitulah cara seniman 29 tahun
itu menyuarakan kegelisahan
atau ekspresinya terhadap isuisu
sosial dan kemanusiaan.
Le wat seni yang digelutinya sejak
bangku SMP: pantomim.
Pada Maret 2013, misalnya,
Wang gi dan beberapa komunitas
mahasiswa dan pelajar menggelar
kegiatan kemanusiaan yang
bertajuk ”1.000 Biskuit dan Susu
untuk Gizi di Indonesia”.
Selain itu, Wanggi aktif dalam
penegakan keadilan terhadap
be berapa kasus penculikan di era
Orde Baru. Dia bersama temante
mannya menggelar aksi Kamisan
di depan Gedung Sate Bandung.
Aksi Wanggi tidak selalu berjalan
mu lus. Aksinya dalam perayaan
Hari Tubuh Internasional di kawasan
Jalan Asia Afrika, Bandung,
tahun lalu dihentikan polisi. Tidak
berhenti sampai di situ, Wanggi
pun diamankan, lalu di interogasi
petugas kepolisian.
Pria yang terlahir dengan nama
Wanggi Hoediyatno itu mempe
lajari pantomim secara otodidak.
Dia jatuh cinta dengan
se ni tersebut karena bahasa tubuh
adalah bahasa yang universal.
Semua manusia akan memahami
tanda-tanda gerak tubuh yang
sifatnya konvensional. Sehingga,
meski isu yang dibawakan lokal
sekalipun, masyarakat dunia
akan mengerti.
Pilihan itu pula yang mem bawa
nya hijrah ke Bandung untuk
menuntut ilmu di Jurusan Teater
Sekolah Tinggi Seni Indonesia
(STSI) yang sejak 2006 berganti
nama menjadi Institut Seni dan
Budaya Indonesia. Di tahun
keduanya kuliah, Wanggi bersama
empat kawannya membuat sebuah
komunitas pantomim yang diberi
nama Mixi Imajimime Theatre.
Nama Mixi itu juga yang kemudian
dijadikan nama karakter pantomim
yang dia bawakan.
Wanggi berkesempatan pula
ter libat dalam pertunjukan sirkus
kontemporer yang dilakukan kelompok
sirkus asal Prancis Chabatz
D’Entrar pada 2013. Menurut
Wanggi, kesempatan tersebut
datang saat dirinya sedang melakukan
residensi di Institut Français
d’Indonésie (IFI).
Meskipun punya pengalaman
buruk saat melakukan per tunjukan,
Wanggi mengaku tidak
akan menyerah. Dia akan terus
me nyuarakan suara-suara yang
tidak terdengar melalui aksi-aksi
pantomimnya.
Semangat Wanggi untuk terus
berpantomim makin terlecut
saat dirinya menerima sebuah
pesan dari Gendis A. Utoyo. Dia
adalah anak maestro pantomim
Sena A. Utoyo yang menjadi role
model Wanggi. Melalui pesan
Facebook itu, Gendis mengu tarakan
kerinduannya pada sang
ayah. Itu terjadi setelah dia
melihat foto-foto penampilan
pantomim Wanggi.
Salah satu pertunjukan Wanggi
juga pernah ditayangkan di TV
kabel Belgia. Beberapa mahasiswa
dari luar negeri pun menjadikan
Wanggi dan aksinya sebagai
ba han penelitian untuk tesis
mereka. ”Ada dari Jerman dan
Amerika Serikat. Yang dari
Amerika Serikat itu bertujuh
datang untuk meneliti sa ya,”
cerita Wanggi. (*/c9/ttg)
Malaysia Deportasi 550 TKI Ilegal
301011
pojoksatuid
pojoksatu
klik
tiket
pojoksatuid
pojoksatu
klik
tiket
tiket
murah
klik
klik
murah
murah
jabar.pojoksatu.id
jodoh.pojoksatu.id
KPK Panggil Saksi Kunci BLBI
Partner Lawak
Anak Jadi Uji Produk
JAKARTA
(tyo/c9/owi)
JAKARTA
(and/c10/oki)
Jalur Mudik,
Tol Capai Weleri
JAKARTA
(tau/c10/oki)
May Day, Buruh Tuntut Hosjatum
JAKARTA
(jun/c10/oki)
Penerbangan
Internasional
di Terminal 3
Peserta Ujian Membeludak
JAKARTA
(wan/c11/ang)
ARTIS
(nor/c9/oki)
SELAIN
(len/c6/oki)
301011