BUKU PANDUAN_Pelatihan rekomendasi kebijakan_2019
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>PANDUAN</strong><br />
PENYELENGGARAAN<br />
PELATIHAN PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN<br />
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA<br />
TAHUN ANGGARAN <strong>2019</strong><br />
A. PENDAHULUAN<br />
Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik<br />
Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian<br />
Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan<br />
Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas<br />
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015, Pusat Pendidikan dan<br />
<strong>Pelatihan</strong> Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas melaksanakan<br />
urusan perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di<br />
lingkungan Kemensetneg.<br />
Pengembangan Kompetensi SDM diantaranya dilakukan melalui program pelatihan<br />
teknis yang dirancang sesuai kebutuhan Kemensetneg. Penyusunan <strong>rekomendasi</strong><br />
<strong>kebijakan</strong> merupakan salah satu kompetensi teknis yang wajib dimiliki pejabat/<br />
pegawai Kemensetneg. Sebagai upaya pemenuhan kompetensi tersebut, Pusdiklat<br />
Kemensetneg menyelenggarakan <strong>Pelatihan</strong> Penyusunan Rekomendasi Kebijakan<br />
yang ditargetkan bagi pejabat/pegawai Kemensetneg yang memiliki tugas dan<br />
fungsi dalam melakukan analisa terhadap suatu <strong>kebijakan</strong> pemerintah sehingga<br />
dapat memberikan <strong>rekomendasi</strong> yang tepat, akurat dan akuntabel.<br />
B. DASAR PELAKSANAAN<br />
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;<br />
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang<br />
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;<br />
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat<br />
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);<br />
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi<br />
dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia<br />
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8<br />
Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara<br />
Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 933);<br />
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk<br />
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan <strong>Pelatihan</strong> di Lingkungan<br />
Kementerian Sekretariat Negara RI;<br />
6. Surat Keputusan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Nomor 2417 Tahun <strong>2019</strong><br />
tentang Tim Penyelenggara <strong>Pelatihan</strong> Penyusunan Rekomendasi Kebijakan<br />
Kementerian Sekretariat Negara;<br />
- 3 -