buku saku pajak

Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah wajib menyetorkan PPh atau PPN dan PPnBM
yang telah dipotong atau dipungut:
1. paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Langsung (LS) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Instansi Pemerintah Desa wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipotong atau dipungut
paling lama tangga 10 bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran.
Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2021, pembuatan buk pemotongan /
pemungutan pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan (PPh) menggunakan
system pemungutan pajak dengan Aplikasi Web E-Bupot yang tersedia pada menu website DJPOnline
djponline.pajak.go.id atau ebupo p.pajak.go.id. SPT Masa PPh / PPN Unifikasi adalah SPT Masa yang digunakan
oleh pemotong/pemungut PPh / PPN untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh,
penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh dan PPN, dan penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh
dan PPN dalam satu masa Pajak. Dalam penggunaan sistem SPT Masa PPh dan PPN unifikasi dan E-Bupot unifikasi
adalah se ap Wajib Pajak harus memiliki Ser fikat Elektronik (Sertel). Instansi Pemerintah wajib melaporkan
pemotongan atau pemungutan serta penyetoran pajak yang dilakukan dalam satu Masa Pajak ke KPP tempat
Instansi Pemerintah terda ar. Pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak dilakukan
dengan menggunakan SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. SPT Unifikasi Instansi
Pemerintah melipu beberapa jenis pajak yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh
Pasal 26, selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan PPN dan/atau PPnBM.
Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pph dilakukan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Pelaporan Surat Pemberitahuan PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah dak disampaikan dalam jangka waktu,
Pemotong/Pemungut Pajak dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang
KUP berupa:
1. denda sebesar Rp100.000,00 untuk SPT 21/26 Instansi Pemerintah;
2. denda sebesar Rp100.000,00 , untuk SPT Unifikasi Instansi Pemerintah jenis pajak PPh, yang dikenakan
sebagai satu kesatuan dan dak dihitung bagi ap- ap jenis PPh;
3. denda sebesar Rp500.000,00 , untuk SPT Unifikasi Instansi Pemerintah jenis pajak PPN dan/atau PPnBM.
Jumlah pajak yang disetorkan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sesuai dengan Undang-Undang KUP.
25