buku saku pajak

Di Susun Oleh :
Muhammad Yasser

KATA PENGANTAR
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik Buku Saku Digital
Kewajiban Perpajakan Bendahara Pengeluaran. Penyusunan buku saku digital ini
dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang dengan sabar
membimbing dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan buku saku digital
ini dengan tepat waktu.
Harapan bagi penulis adalah supaya dengan adanya buku saku digital ini dapat
memberikan manfaat dan informasi yang memadai pada bidang perpajakan instansi
pemerintah khususnya di Lingkungan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sehingga kedepannya pengerjaan
pengelolaan administasi perpajakan bisa semakin akuntabel dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Samarinda, 10 Oktober 2021
Penulis
2

26

Penger an Pajak Penghasilan Pasal 21
Pemotongan PPh Pasal 21 yaitu pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
Sifat Pengenaan PPh
Pph Pasal 21 yang wajib dipotong oleh bendahara pemerintah pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu PPh yang
bersifat dak final atau dikenai tarif PPh Pasal 17 sesuai dengan ketentuan umum UU PPh dan PPh yang bersifat final.
Secara umum, PPh Pasal 21 yang dipotong bendahara pemerintah bersifat dak final. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh
bendahara pemerintah yang bersifat final hanya dikenakan atas penghasilan dak tetap dan dak teratur berupa
honorarium atau imbalan dak tetap dan dak teratur lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi
beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS), anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, dan
pensiunannya.
4

Pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara
pemerintah atas pembayaran yang berasal
dari APBN/APBD kepada PNS.
1. penghasilan yang diterima atau diperoleh
pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang
bersifat teratur maupun dak teratur;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh
penerima pensiun secara teratur berupa
uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. penghasilan berupa uang pesangon, uang
manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau
jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus,
yang pembayarannya melewa jangka waktu
2 tahun sejak pegawai berhen bekerja;
4. penghasilan pegawai dak tetap atau tenaga
kerja lepas, berupa upah harian, upah
mingguan, upah satuan, upah borongan atau
upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain
berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan
sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk
apa pun sebagai imbalan sehubungan jasa
yang dilakukan;
6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain
berupa uang saku, uang representasi, uang
rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan
dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
7. penghasilan berupa honorarium atau
imbalan yang bersifat dak teratur yang
diterima atau diperoleh anggota dewan
komisaris atau dewan pengawas yang dak
merangkap sebagai pegawai tetap pada
perusahaan yang sama;
8. penghasilan berupa jasa produksi, tan em,
gra fikasi, bonus atau imbalan lain yang
bersifat dak teratur yang diterima atau
diperoleh mantan pegawai;
9. penghasilan berupa penarikan dana pensiun
oleh peserta program pensiun yang masih
berstatus sebagai pegawai, dari dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan.
Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan
keuangan satker, kantor Satuan Kerja Kalimantan
Timur mengadakan workshop tentang Pengelolaan
Keuangan Satker untuk anggota m pada tanggal 26
Oktober 2021 dengan mengundang Narasumber
status Non PNS dan memiliki NPWP, dengan honor
sebesar Rp 5.000.000,-.
Penyelesaian:
Perhitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang
diterima oleh Narasumber sebagai berikut: 5% x
50% x Rp 5.000.000 = Rp 125.000
(Catatan : Jika dak memilik NPWP dikali 6%)
5

PKP = Penghasilan Neto - PTKP
PKP = (Penghasilan Bruto - Biaya Jabatan - Biaya Iuaran) - PTKP
Note : biaya jabatan,sebesar5% dari penghasilan bruto, se nggi- ngginya Rp
500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun;
Pegawai dak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau
jumlah kumula f penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah
melebihi Rp. 4.500.000
Pegawai dak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah
satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumula f yang diterima
dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000
Pegawai dak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah
satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumula f yang diterima
dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000 belum melebihi Rp
10.200.000
Pegawai dak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah
satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumula f yang diterima
dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang dak bersifat
berkesinambungan
PKP = Penghasilan Bruto - PTKP
PKP = Penghasilan Bruto - Rp 450.000
PKP = Penghasilan bruto - (PTKP harian X Hari kerja sebenarnya)
PKP = Penghasilan Bruto - PTKP
Penghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah
50% dari jumlah penghasilan bruto

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang
dibebaskan dari PPh Pasal 21. Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP. Jika
penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus membayar Pph.
(Berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016)
7

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI
yang Bekerja dari Januari sampai dengan Desember.
Aldi adalah Pegawai Negeri Sipil status kawin, mempunyai 3 anak, telah memiliki NPWP, bekerja
di Kantor Intansi Pemerintah, menerima penghasilan tetap dan teratur se ap bulan sebagai
berikut:
· Gaji Pokok Rp 5.390.000
· Tunjangan Istri Rp 780.000
· Tunjangan Anak Rp 330.000
· Tunjangan Jabatan Rp 650.000
· Tunjangan Beras Rp 110.000
Jumlah Penghasilan Rp 7.260.000
8

Kantor satker di Kalimantan Timur membentuk m pengelola keuangan yang anggotanya terdiri
dari beberapa orang PNS. Bendahara satker membayar honorarium m kerja pada tanggal 20
Oktober 2021, dengan perincian sebagai berikut:
Gilang
Aldi
Mara
Sinta
Dina
Perhitungan PPH 21 Honorarium :
Golongan IV/a
Golongan III/b
Golongan III/a
Golongan III/a
Golongan II/c
850.000
450.000
450.000
450.000
300.000
TARIF SIFAT PAJAK PPH TERUTANG
Gilang
Golongan IV/a
850.000
15%
Final
127.500
Aldi
Golongan III/b
450.000
5%
Final
22.500
Mara
Golongan III/a
450.000
5%
Final
22.500
Sinta
Golongan III/a
450.000
5%
Final
22.500
Dina
Golongan II/c
300.000
Jumlah PPh Terutang
195.000
Catatan :
Kewajiban bendahara satker atas pembayaran honor pengelola keuangan tersebut:
Ÿ Memotong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor.
Ÿ Membuat buk potong PPh Pasal 21 Final atas pembayaran honor.
Ÿ Menyetorkan PPh Pasal 21 final paling lama tanggal 10 Nopember 2021.
Ÿ Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 Ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) paling lama
tanggal 20 November 2021.
0%
Final
-
9

Pemungutan PPh Pasal 22 merupakan
pemungutan PPh sehubungan dengan
pembayaran atas pembelian barang.
Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal
22 dilakukan sehubungan dengan
pembayaran atas pembelian barang
seper : komputer, mebel, mobil dinas, ATK
dan barang lainnya oleh Pemerintah
kepada Wajib Pajak penjual barang.
Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:
Ÿ Bendahara pemerintah dan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) sebagai
pemungut pajak pada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi
atau lembaga pemerintah dan
lembagalembaga negara lainnya
berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian barang;
Ÿ bendahara pengeluaran untuk
pembayaran yang dilakukan dengan
mekanisme uang persediaan (UP).
Ÿ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
atau Pejabat Penerbit Surat Perintah
Membayar yang diberi delegasi oleh
KPA, untuk pembayaran kepada
pihak ke ga yang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung
(LS).
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22
Perhitungan untuk besarnya tarif atas pengenaan pajak penghasilan pasal 22 adalah:
Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dak memiliki NPWP lebih nggi 100%
daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. PPh Pasal 22 atas pembelian
barang terutang, dan dipungut pada saat pembayaran. Pemungutan PPh Pasal 22 wajib disetor oleh Instansi
Pemerintah ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan
Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan/atau Buk
Penerimaan Negara yang telah diisi atas nama rekanan.
10

Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 22
Instansi Pemerintah dak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas:
1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 dak termasuk PPN dan bukan merupakan
pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00;
2. pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja lnstansi Pemerintah Pusat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu
kredit pemerintah;
3. pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; atau
pemakaian air dan listrik;
4. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS);
5. pembayaran untuk pembelian gabah dan beras;
6. pembayaran kepada Wajib Pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat 2.
7. pembayaran untuk pembelian kepada Wajib Pajak yang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan
Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara
pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak
lain, yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.
Simulasi Perhitungan PPh 22
Pada tanggal 31 Agustus 2021, Unit Kerja Satker BP Paud & Dikmas Provinsi Kalimantan Timur membeli secara
tunai 15 alat-alat tulis kantor Rp3.500.000,00 (termasuk PPN) dari Toko Cahaya yang beralamat di Jalan Pulau
Kalimantan, Samarinda dan memiliki NPWP.
Penyelesaian:
Pembelian 15 alat-alat tulis kantor Rp3.500.000,00 dari Toko Cahaya dipungut PPh Pasal 22 karena total
pembelian tersebut lebih dari Rp 2.000.000,00 dan nilai pembelian sudah termasuk PPN, maka yang harus
dilakukan bendahara adalah mencari terlebih dahulu untuk Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP)
DPP
= (100/110) x Nilai Transaksi
= (100/110) x Rp 3.500.000
= Rp 3.181.818
Setelah DPP diketahui, selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 22 dan PPN nya.
PPh pasal 22 atas bendahara (1,5%)
DPP x 1,5% = Rp 3.181.818 x 1,5%
= Rp 47.727
PPN (10%)
DPP x 10% = Rp 3.181.818 x 10%
= Rp 318.182
Dengan demikian, atas transaksi Pembelian 15 alat-alat tulis kantor Rp 3.500.000,00 dari Toko Cahaya, terutang
PPh pasal 22 dan PPN sebesar Rp 365.909. Selanjutnya bendahara akan melakukan penyetoran pajaknya ke kas
negara. Perlu diingat untuk PPh pasal 22 waktu penyetorannya saat dilakukan penyerahan/pembelian barang.
11

Contoh Perhitungan PPh 23 (Atas Jasa)
PT Auto 2000 Interna onal merupakan
perusahaan penyedia jasa perbaikan dan
perawatan kendaraan roda 4, Kantor Instansi
Pemerintah A di kota Samarinda ingin
melakukan perawatan kendaraan ru n,
setelah dilakukan pemeriksaan dan
perbaikan kendaraan PT Auto 2000
Interna onal mengeluarkan tagihan berupa
invoice kepada Kantor Instansi Pemerintah A
sebesar Rp 15.000.00,00 dak termasuk PPn
dan dengan rincian perbaikan jasa sebesar Rp
7.000.000,00 serta pergan an spare part
kendaraan sebesar Rp 8.000.000,00. Maka
perhitungan pemotongan PPh 23 oleh Kantor
Instansi Pemerintah A yaitu: 2% x Rp
7.000.000,00 = Rp 140.000,00.
Penger an Pajak Penghasilan Pasal 23
Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk
dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap
berupa pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan
jasa, hadiah dan penghargaan.
Objek dan Tarif Pajak
Adapun objek dan tarif pajak untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu:
1. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, tarif pemotongan
15% dari jumlah bruto atas penghasilan;
2. royal , hadiah, penghargaan, bonus, tarif pemotongan 15% dari jumlah bruto atas penghasilan;
3. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2), tarif pemotongan 2% dari
jumlah bruto atas penghasilan;
4. imbalan sehubungan dengan jasa yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
12

Adapun jenis jasa lainnya yang sesuai dengan PMK 141/PMK.03/2015 yaitu:
1. Jasa penilai appraisal;
2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan
keuangan;
4. Jasa hukum;
5. Jasa arsitektur;
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
7. Jasa perancang (design);
8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang
penambangan minyak dan gas bumi (migas),
kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan
penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di
bidang usaha panas bumi dan penambangan
minyak dan gas bumi (migas);
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan
bandar udara;
12. Jasa penebangan hutan;
13. Jasa pengolahan limbah;
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli
(outsourcing services};
15. Jasa perantara dan/ atau keagenan;
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga,
kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek,
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Jasa kustodian/penyimpanan. /penitipan, kecuali
yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI);
18. Jasa pengisian suara (dubbing} dan/ atau sulih
suara;
19. Jasa mixing film;
20. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan,
poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet,
baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan software atau
hardware atau sistem komputer, termasuk
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
22. Jasa pembuatan dan/ atau pengelolaan website;
23. Jasa internet termasuk sambungannya;
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau
penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan,
listrik, telepon, air, gas, AC, dan/ atau TV kabel,
selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang
ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
mempunyai izin dan/ a tau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;
26. Jasa perawatan / perbaikan / pemeliharaan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel,
dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib
Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan
inempunyai izin dan/ atau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;
27. Jasa perawatan kendaraan dan/ atau alat transportasi
darat, laut dan udara;
28. Jasa maklon;
29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
31. Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam
media masa, media luar ruang atau media lain untuk
penyampaiart informasi, dan/ atau jasa periklanan;
32. Jasa pembasmian hama;
33. Jasa kebersihan atau cleaning service;
34. Jasa sedot septic tank;
35. Jasa pemeliharaan kolam;
36. Jasa katering atau tata boga;
37. Jasa freight faro.Jarding;
38. Jasa logistik;
39. Jasa pengurusan dokumen;
40. Jasa pengepakan;
41. Jasa loading dan unloading;
42. Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuali yang
dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan
dalam rangka penelitian akademis;
43. Jasa pengelolaan parkir;
44. Jasa penyondiran tanah;
45. Jasa penyiapan dan/ atau pengolahan lahan;
46. Jasa pembibitan dan/ atau penanaman bibit;
47. Jasa pemeliharaan tanaman;
48. Jasa pemanenan;
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
perikanan, peternakan, dan/ atau perhutanan;
50. Jasa dekorasi;
51. Jasa pencetakan/penerbitan;
52. Jasa penerjemahan;
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur
dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Jasa pengelolaan penitipan anak;
57. Jasa pelatihan dan/ atau kursus;
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Jasa sertifikasi;
60. Jasa survey;
61. Jasa tester;
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang
pembayarannya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

PENGECUALIAN PPH 23
Pengecualian Pemotongan PPh 23
Instansi Pemerintah dak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas:
1. penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank;
2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi
sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
di bidang perpajakan;
4. imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan peraturan
perundangundangan di bidang perpajakan;
5. imbalan sehubungan dengan Jasa pengangkuta ekspedisi yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-
Undang PPh;
6. imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 UndangUndang PPh atau
penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya
kepada Wajib Pajak yang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau
pemungutan PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan
pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain, yang telah
dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas.
PAJAK

Penger an Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang bersifat final yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib
pajak orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya. Pajak ini
dak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun pajak. Pemotongan PPh Pasal 4
ayat yaitu pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atas:
1. persewaan tanah dan/ atau bangunan;
2. pengalihan hak atas tanah danj atau bangunan;
3. usaha jasa konstruksi;
4. hadiah undian; serta
5. pembelian barang atau penggunaan jasa dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto yaitu Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang dikenai PPh yang
bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
15

Instansi Pemerintah dak melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas:
1. pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah dan/atau bangunan kepada penyedia jasa
pelayanan penginapan beserta akomodasinya;
2. sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan antara lain
kepada:
a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang
melakukan pengalihan hak atas tanah danjatau bangunan dengan jumlah bruto
pengalihan kurang dari Rp60.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
b. orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam
rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau
pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan; atau
c. orang pribadi atau badan yang dak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan
harta berupa tanah dan/atau bangunan.
Instansi Pemerintah memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran sewa tanah atau bangunan, baik
sebagian maupun seluruh bangunan, kepada orang pribadi atau badan. Besarnya pemotongan PPh
sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan.
Instansi Pemerintah memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran kepada orang pribadi atau badan
dari:
1. pengalihan hak atas tanah atau bangunan;
2. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya.
Pembayaran kepada pihak yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan melalui penjualan, tukarmenukar,
pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepaka antara para
pihak. Besarnya pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebesar:
1. 0% atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara
yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang
mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepen ngan umum;
2. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan berupa rumah sederhana
dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan
pengalihan hak atas tanah atau bangunan;
3. 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan selain pengalihan hak atas
tanah atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan
oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan.

Instansi Pemerintah memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi.
Besarnya pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebesar:
1. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi
usaha kecil;
2. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang dak memiliki
kualifikasi usaha;
3. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa yang
memiliki kualifikasi usaha kecil dan yang dak memiliki kualifikasi usaha;
4. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia
jasa yang memiliki kualifikasi usaha;
5. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia
jasa yang dak memiliki kualifikasi usaha.
Besarnya PPh yang dipotong adalah jumlah pembayaran, dak termasuk PPN, dikalikan tarif PPh.
lnstansi Pemerintah memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran atau penyerahan hadiah yang
diberikan melalui undian, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Besarnya pemotongan PPh Pasal 4
ayat 2 sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian.
Instansi Pemerintah dalam kedudukannya sebagai pembeli barang atau pengguna jasa melakukan
pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah yang
mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto terhadap Wajib Pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib Pajak harus memiliki Surat Keterangan PPh berdasarkan
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Surat Keterangan merupakan surat yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan
bahwa Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PPh atas
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto
tertentu.
Pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final memiliki ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada
Instansi Pemerintah;
2. dilakukan untuk se ap transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh
sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan PPh dan objek PPh
berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Dalam hal Wajib Pajak bersangkutan dak dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan, lnstansi
Pemerintah wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak PPh pasal 22 sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.
17

Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Persewaan Tanah atau Bangunan
Kantor Intansi Pemerintah kota Samarinda menyewa 1 unit rumah dari Bapak Aldi untuk dipergunakan
Kepala Satker sebagai rumah dinas dengan biaya sewa per tahun sebesar Rp 72.000.000,00,-.
Perhitungan pemotongan untuk PPh atas penghasilan sewa Bapak Aldi adalah 10% x Rp 72.000.000,00 =
Rp 7.200.000,00,-. Sehingga total pembayaran sewa 1 unit rumah setelah dikurangi dari pemotongan
PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebesar Rp 64.800.000,00,-.
Kantor Instansi Pemerintah kota Samarinda melakukan lelang tender perbaikan kantor. Pemenang dari
tender tersebut merupakan PT Cipta Kesuma sebagai pelaksana konstruksi (kualifikasi usaha menengah)
dan PT Karya Maju sebagai perencana konstruksi (kualifikasi usaha kecil). Nilai proyek berdasarkan
kontrak adalah sebesar Rp500.000.000,00 ( dak termasuk PPN) dan pembayaran dilakukan sesuai pada
akhir penyelesaian yaitu PT Cipta Kesuma sebesar Rp350.000.000,00 dan PT Karya Maju sebesar
Rp150.000.000,00. Kantor Instansi Pemerintah memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebagai
berikut:
1. PT Cipta Kesuma : 3% x Rp350.000.000,00 = Rp10.500.000,00
2. PT Karya Maju : 4% x Rp150.000.000,00 = Rp6.000.000,00
18

Penger an Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas se ap pertambahan nilai dari barang atau
jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN yang
terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh PKP Rekanan Pemerintah
kepada Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM
yang. Jumlah PPN dan PPnBM yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah sebesar tarif PPN dan PPnBM
dikalikan dengan Dasar Pengenaan yang diatur dalam Undang-Undang PPN.
Tarif Pajak
Berbeda dengan Pajak penghasilan yang memiliki perhitungan progresif dan berbeda-beda pada se ap jenisnya
(PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 ayat 2),PPN memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 10% dan tarif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.
19

PPN atau PPN dan PPnBM dak dipungut oleh Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:
1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 dak termasuk jumlah PPN atau PPN dan
PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai
sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00;
2. pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu
kredit pemerintah;
3. pembayaran untuk pengadaan tanah;
4. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina
(Persero);
5. pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
6. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
7. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN dak dipungut atau dibebaskan dari
pengenaan PPN.
Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu semua Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Jenis barang
yang dak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
1. barang hasil pertambangan atau hasil pengebora nyang diambil langsung dari sumbernya;
2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3. uang, emas batangan, dan surat berharga.
Jenis jasa yang dak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
1. jasa pelayanan kesehatan medis;
2. jasa pelayanan sosial;
3. jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. jasa keuangan;
5. jasa asuransi;
6. jasa keagamaan;
7. jasa pendidikan;
8. jasa kesenian dan hiburan;
9. jasa penyiaran yang dak bersifat iklan;
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian
yang dak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. jasa tenaga kerja;
12. jasa perhotelan;
13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. jasa penyediaan tempat parkir;
15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. jasa boga atau katering.
20

Pada tanggal 25 September 2021, bagian kepegawaian mengajukan SPJ dan kelengkapannya
ke bendahara pengeluaran berupa pembelian ATK senilai Rp 2.750.000,00 (sudah termasuk
PPN). Bagaimana pemotongan pajaknya ?
Penyelesaian : Hal yang harus dicari yaitu DPP (Dasar Pengenaan Pajak) karena nilai
pembayaran sudah termasuk PPN dengan cara 100/110 bagian dari nilai pembayaran.
DPP = 100 /110 x Rp 2.750.000,00
= Rp 2.500.000,00
Karena ATK dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian barang dan telah memenuhi
syarat minimal pembelian lebih dari Rp 2.000.000 dan dikenakan PPN dengan tarif 10% karna
termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dengan syarat minimal pada peraturan terbaru yaitu lebih
dari Rp 2.000.000. Sehingga:
Rp 2.500.000,00 x 1,5% = Rp 30.000
Rp 2.500.000,00 x 10% = Rp 250.000
Rp 280.000
Total keseluruhan pajak yang harus dipungut/dipotong Bendahara Pengeluaran atas
transaksi ini sebesar Rp 280.000,00.
Dalam hal jumlah pembayaran paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dak
termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan
pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka PPN dak perlu dipungut oleh Instansi Pemerintah.
Contoh 1 :
Jumlah pembayaran = Rp 2.090.000,00
Jumlah PPN : 10/110 x Rp 2.090.000,00 = Rp 190.000,00
Jumlah yang dibayarkan kepada PKP Rekanan Rp 1.900.000,00
Meskipun pembayaran termasuk PPN Rp 2.090.000,00 tetapi karena pembayaran kepada
PKP Rekanan Pemerintah dak termasuk PPN atau PPN berjumlah Rp 1.900.000,00 ( dak
lebih dari Rp 2.000.000,00), maka PPN yang terutang dak perlu dipungut oleh Instansi
Pemerintah, tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan Pemerintah, dan Faktur
Pajak tetap harus dibuat.
Contoh 2 :
Jumlah pembayaran = Rp 2.310.000,00
Jumlah PPN : 10/110 x Rp 2.310.000,00 = Rp 210.000,00
Jumlah yang dibayarkan kepada PKP Rekanan Rp 2.100.000,00
Karena pembayaran dak termasuk PPN berjumlah Rp2.100.000,00 (lebih dari
Rp2.000.000,00), maka PPN yang terutang dipungut oleh Instansi Pemerintah.

23

Pembuatan Kode Billing untuk penyetoran pajak tanpa NPWP

Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah wajib menyetorkan PPh atau PPN dan PPnBM
yang telah dipotong atau dipungut:
1. paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Langsung (LS) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Instansi Pemerintah Desa wajib menyetorkan PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipotong atau dipungut
paling lama tangga 10 bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran.
Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2021, pembuatan buk pemotongan /
pemungutan pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan (PPh) menggunakan
system pemungutan pajak dengan Aplikasi Web E-Bupot yang tersedia pada menu website DJPOnline
djponline.pajak.go.id atau ebupo p.pajak.go.id. SPT Masa PPh / PPN Unifikasi adalah SPT Masa yang digunakan
oleh pemotong/pemungut PPh / PPN untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh,
penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh dan PPN, dan penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh
dan PPN dalam satu masa Pajak. Dalam penggunaan sistem SPT Masa PPh dan PPN unifikasi dan E-Bupot unifikasi
adalah se ap Wajib Pajak harus memiliki Ser fikat Elektronik (Sertel). Instansi Pemerintah wajib melaporkan
pemotongan atau pemungutan serta penyetoran pajak yang dilakukan dalam satu Masa Pajak ke KPP tempat
Instansi Pemerintah terda ar. Pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran pajak dilakukan
dengan menggunakan SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. SPT Unifikasi Instansi
Pemerintah melipu beberapa jenis pajak yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh
Pasal 26, selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan PPN dan/atau PPnBM.
Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pph dilakukan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Pelaporan Surat Pemberitahuan PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah dak disampaikan dalam jangka waktu,
Pemotong/Pemungut Pajak dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang
KUP berupa:
1. denda sebesar Rp100.000,00 untuk SPT 21/26 Instansi Pemerintah;
2. denda sebesar Rp100.000,00 , untuk SPT Unifikasi Instansi Pemerintah jenis pajak PPh, yang dikenakan
sebagai satu kesatuan dan dak dihitung bagi ap- ap jenis PPh;
3. denda sebesar Rp500.000,00 , untuk SPT Unifikasi Instansi Pemerintah jenis pajak PPN dan/atau PPnBM.
Jumlah pajak yang disetorkan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sesuai dengan Undang-Undang KUP.
25

26
PENUTUP
Buku saku digital ini merupakan panduan bagi tim keuangan dan bendahara
pengeluaran selaku pihak pemotong dan pemungut pajak instansi pemerintahan dalam
melakukan kewajiban perpajakan. Buku saku digital ini disusun atas dasar bentuk dari
aktualisasi pelatihan dasar CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi angkatan 44 tahun 2021. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara materi
dalam buku saku digital ini dengan peraturan yang berlaku, maka pelaksanaannya
mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.