T7suaY

Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan,
MMenuju j Indonesia I d i yang g Tertata T t t
Oleh
Tim Visi Indonesia 2033

PPemindahan i d h Ibu Ib Kota K t ke k KKalimantan li t
Lorong g Keluar dari Berbagai g Paradoks Pembangunan, g ,
Menuju Indonesia yang Tertata
Tim Visi Indonesia 2033
Tim Visi Indonesia 2033
Andrinof A Chaniago
Ahmad Erani Yustika
M. Jehansyah Siregar
Tata Mutasya

Usulan agenda pemindahan ibu kota ke Kalimantan -sebagai bagian dari isi Visi
IIndonesia d i 2033 2033- bbukanlah k l h id ide reaktif ktif yang semata-mata t t bberangkat k t ddari i kkemacetan t ddan
kepadatan kota Jakarta. Masalah kemacetan kronis, ancaman banjir, dan sebagainya,
di Jakarta, hanyalah sisi kecil dari landasan usulan pemindahan Ibu Kota Negara ke
Kalimantan Kalimantan. Sisi kecil itu saja sudah amat penting penting, karena ia harus dilihat sebagai
penanda bahwa persoalan sebenarnya di Kota Jakarta sudah terlampau berat karena
tidak adanya kebijakan visioner yang menjadi acuan dalam tiga puluh tahun terakhir.
Dengan kata lain lain, usulan agenda pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini adalah
usulan kongkrit untuk membalik paradigma pembangunan yang terbukti saat ini
mewarisi setumpuk masalah. Dengan menekankan prinsip-prinsip “terbesar, terpusat,
tertinggi, tercepat, dan sebagai” sebagai dalam perlombaan mengejar pertumbuhan,
paradigma lama ini telah mewariskan sejumlah masalah besar di tingkat Kota Jakarta
maupun nasional. Salah satu warisan buruk yang ditinggalkan oleh paradigma tadi
adalah terjadinya j y kongesti g arus lalu lintas kedatangan g dan keberangkatan g alat
transportasi udara dan laut, di bandara dan pelabuhan, dan kemacetan kronis di jalanjalan
Jakarta dan sekitarnya saat ini.
Secara keseluruhan, usulan pemindahan Ibu Kota oleh Tim Visi Indonesia 2033
sejak tahun 2008 lebih didasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia di masa
1

depan, seperti halnya Presiden Soekarno merencanakan pemindahan Ibu Kota tahun
195 1957. Melihat lh perkembangan k b tiga puluh l h tahun h terakhir, kh termasukk rendahnya dh kkualitas l
kebijakan dan implementasi kebijakan strategis dalam pengelolaan pembangunan
nasional, usulan yang kami kemukakan sejak tahun 2008 ini berangkat dari
pertimbangan yang kompleks dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab
(underlying causes) dan faktor-faktor penggerak (key drivers) secara utuh. Berdasarkan
kompleksitas p pertimbangan p g di balik usulan ini pula, p , kami dapat p menegaskan g usulan
wilayah untuk lokasi Ibu Kota baru NKRI itu yang paling tepat adalah di wilayah
Kalimantan, tetapi tidak di lokasi yang sudah tumbuh menjadi sebuah kota yang
ramai ramai.
Alasan Mendasar Perlunya Pemindahan Ibu Kota
Tujuan utama memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan adalah agar setiap
pemerintahan di masa mendatang bisa melangkah konsisten dan terhindar dari
berbagai langkah paradoks dalam mencapai cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan
Indonesia yang sejahtera sejahtera, berkeadilan berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara
berkelanjutan. Di satu sisi, pemindahan kota pusat pemerintahan Indonesia
2

dan pusat kegiatan lembaga-lembaga negara ke salah satu lokasi di Kalimantan akan
melahirkan episentrum baru yang mendekati sebagian besar kawasan tertinggal dan
kawasan pinggiran yang selama ini tidak pernah efektif dibangkitkan lewat proyekproyek
pembangunan, seperti transmigrasi, percepatan pembangunan daerah
tertinggal, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia dan sebagainya. Di sisi
lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memudahkan pemerintah menata
kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa yang terus-menerus menjadi tujuan para
migran g baru dari desa-desa di Jawa J dan dari berbagai g daerah di luar Jawa, J , serta
menghindari ketegangan yang makin tinggi akibat menurunnya daya dukung alam di
Jawa dihadapkan dengan makin bertambahnya penduduk di Jawa yang saat ini sudah
mencapai 59 persen dari total penduduk nasional.
Muara dari dua sisi tadi akan berujung pada tujuan puncak dari pengelolaan
negara bangsa Indonesia di masa depan, yakni pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, dan lahirnya
wajahh Indonesia d yang bbisa db dibanggakan. k DDengan kkata llain, pemindahan dh Ibu b Kotake k
Kalimantan adalah sebuah aksi strategis diantara beberapa aksi strategis yang
diperlukan untuk mewujudkan paradigma baru pembangunan yang selama ini hanya
hdi hadir sebagai b i wacana yang menggantung, kkarena iia memiliki iliki perkiraan ki efek fkyang
jelas.
3

Ancaman terhadap Jakarta sebagai Ibu Kota RI
Ibu kota juga harus diselamatkan dari ancaman akibat salah kelola Kota Jakarta yang
semakin parah. Kesalahan pengelolaan ini termasuk ketidakmampuan pemerintah di masa
lalu mengantisipasi dampak ancaman alam yang semakin meningkat. Perubahan iklim
yang ditandai kenaikan permukaan air laut, ternayata diiringi pula oleh bertambahnya
penurunan muka tanah akibat pembangunan kota yang eksploitatif terhadap tanah dan
sumberdaya air. Pesatnya pertambahan bangunan-bangunan gedung pusat bisnis dan
perkantoran telah diikuti oleh penyedotan air tanah secara besar-besar. Akibatnya, banjir
semakin menjadi ancaman serius bagi sebagian wilayah Kota Jakarta Jakarta, meskipun Proyek
Banjir Kanal Timur telah dioperasikan.
Kelemahan manajemen Kota Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya di Jawa, tampak
pula dalam mengantisipasi urbanisasi yang cepat seiring dengan berkembangnya gejala
kesenjangan dan segregasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, berbagai jenis
infrastruktur permukiman dan transportasi di Jakarta sangat jauh dari memadai, yang
ditandai dengan kemacetan yang sangat parah dan buruknya pelayanan transportasi
publik publik, permukiman kumuh dan ilegal yang semakin bertumbuh bertumbuh, sistem drainase dan
sanitasi yang buruk, pasokan energi dan listrik yang tidak stabil, dan sebagainya. Sebagai
contoh, di bidang transportasi, untuk mengatasi kemacetan, rencana MRT baru mulai
dibangun g 2012 dan bisa mulai digunakan g tahun 2016. Itupun p sebatas ruas Lebak Bulus-
Bundaran HI dan tanpa jaminan subway tidak akan terkena banjir dan gempa.
4

Fenomena alam dan mismanajemen kota Jakarta ini semakin berakumulasi dan
memberi b i ancaman yang serius. i BBukan k hhanya sudah dh mengganggu ki kinerja j
Pemerintahan NKRI yang ditandai dengan ragam masalah perkotaan yang setiap hari
dihadapi seluruh pejabat dan pegawai negeri, namun sudah mengancam pula masa
depan Jakarta sebagai ibukota NKRI yang juga berfungsi sebagai kawasan instalasi
strategis negara. Ancaman terhadap Jakarta ini memberikan ketidakpastian akan
masa depan Jakarta tiga, lima hingga sepuluh tahun ke depan, apakah masih dapat
menjalankan perannya sebagai ibukota NKRI? Tidak ada satu pihak pun yang mampu
menjamin. Dari perspektif ini, pemindahan ibukota NKRI ke suatu lokasi harus
direncanakan dengan baik dalam mengemban peran baru sebagai ibukota NKRI
untuk jangka waktu yang lama.
Ketidaklayakan Peran dan Tanggung Jawab Jakarta sebagai Ibukota NKRI
Melihat kondisi saat ini dan kecenderungan ke depan depan, meskipun dilakukan
penataan besar-besaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan semakin tidak mampu
menjalankan peran dan memikul tangung jawab mengelola Kota Jakarta sebagai
ib ibukota k t NKRI sebagaimana b i di diatur t dl dalam UU 29/2007 ttentang t PPemprov
5

DKI Jakarta. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta
bberperan sebagai b i Ib Ibukota k t NNegara KKesatuan t RRepublik blik IIndonesia d i yang memiliki iliki
kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam
penyelenggaraan pemerintahan (pasal 5). Hal ini bermakna bahwa Jakarta sebagai
ibukota NKRI bukan hanya berarti memiliki hak dan kewenangan khusus saja tetapi
juga kewajiban dan tanggung jawab.
Karena kekhususannya tadi, maka terdapat kewajiban Pemprov DKI kepada
Presiden RI (pasal 26 ayat 7) 7). Urusan-urusan yang harus dipertanggungjawabkan
penyelenggaraannya ke Presiden RI itu meliputi bidang: a. tata ruang, sumber daya
alam, dan lingkungan hidup; b. pengendalian penduduk dan permukiman; c.
transportasi; d. industri dan perdagangan; dan e. pariwisata. Dalam penyelenggaraan
kewenangan dan urusan pemerintahan tersebut, Gubernur bertanggung jawab
kepada Presiden.
Kini, , ketika Jakarta J terbukti tidak mampu p lagi g mengendalikan g tata ruangg dan
pelestarian lingkungan hidup yang ditandai dengan pelanggaran demi pelanggaran
peruntukan ruang, tidak mampu mengendalikan penduduk dan permukiman yang
ditandai dengan ketidakmampuan menyediakan hunian yang layak bagi warga
Jakarta, terutama golongan berpendapatan rendah dan miskin dan
6

erbagai keperluannya, serta gagal dalam menata transportasi umum yang layak dan
terjangkau j k ddan mampu menghindari hi d i kkemacetan, kketidakmampuan id k PPemprov DKI Jk Jakarta iinii tentu harus dievaluasi secara mendalam dan menyeluruh. Untuk selanjutnya, perlu dikaji
dan direncanakan kota pengganti yang dibangun secara visioner untuk mampu mengemban
peran dan tanggungjawab sebagai ibukota NKRI hingga ratusan tahun ke depan depan.
Upaya Meringankan Penataan Jakarta
Mengeluarkan fungsi ibukota akan memudahkan penataan Kota Jakarta dengan banyak
fungsi yang masih tersisa tadi agar menjadi kota lestari lestari, berbasiskan penanggulangan
bencana dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Jakarta lebih mudah
keluar dari berbagai atribut yang bernilai negatif, seperti salah satu dari tiga kota yang paling
terpolusi p dan paling p g macet di dunia, , sebagai g kota yang y g paling p g boros dalam mengkonsumsi g
BBM, dan berbagai sebutan negatif lainnya yang berpotensi melekat pada Kota Jakarta.
Daya suplai prasana dan sarana kebutuhan umum tidak akan bisa mengimbangi
tekanan permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi. Sehingga,
selain li pemerintah i h wajib jib menambah bhprasarana jl jalan umum ddan sarana transportasii massal, l
tekanan permintaan ini harus dikendalikan dengan mengurangi laju migrasi penduduk ke
Jakarta dan sekitarnya.
7

Kebijakan Strategis Pemerataan Pembangunan
Agenda pemindahan ibukota tentunya bukan bukan semata didasarkan pada pertimbangan
ancaman terhadap dan ketidaklayakan Jakarta, melainkan didasarkan pada visi ke depan
tentang tata kelola pembangunan kawasan dan antarkawasan secara nasional. Oleh
karena tujuan j pemindahan p Ibu Kota itu bukan bersifat tunggal, gg maka ia harus berisi
beberapa rencana tindakan strategis di bidang ekonomi, pembangunan kawasan,
pemerintahan, politik, hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang kesemuanya
bergerak saling mendukung, bukan merupakan masing-masing dinamika yang terpisah.
PPemindahan i d h Ib Ibu KKota adalah dlhjjuga strategii untukk meredakan dk kketegangan-ketegangan k
dalam proses membangun yang selama ini mengalirkan energi secara tidak adil dan
merata serta menimbulkan banyak paradoks dalam langkah-langkah yang diklaim untuk
memperbaiki taraf hidup warga negara negara, mewujudkan keadilan keadilan, kesejahteraan
kesejahteraan,
kemakmuran dan sebagainya. Perlu kiranya disadari, dengan episentrum yang mahakuat
di Jakarta saat ini, ditambah porsi 80% industri yang berlokasi di Jawa, maka program
transmigrasi g penduduk p keluar Jawa, J , percepatan p p pembangunan p g daerah tertinggal gg di luar
Jawa, pengembangan pendidikan di luar Jawa, dan sebagainya, tidak akan bisa efektif dan
optimal karena kuatnya daya tarik dari episentrum Kota Jakarta dan Pulau Jawa untuk
menarik kembali berbagai sumber daya yang ada di luar Jawa, termasuk yang dialokasikan
lewat berbagai kebijakan tadi.
8

Untuk tujuan pengentasan kemiskinan, dalam jangka menengah dan jangka
panjang panjang, hal hal ini dapat dapat memecahkan dua karakteristik masalah kemiskinan sekaligus sekaligus,
yaitu karakteristik kemiskinan di Jawa dan luar Jawa. Kemiskinan di Jawa memiliki
karakteristik kemiskinan ’Asia’, yang disebabkan penduduk yang terlampau banyak
dan padat. Sementara itu, kemiskinan di Indonesia bagian tengah dan timur
berkarakter kemiskinan ’Afrika’ yaitu kemiskinan karena minimnya infrastruktur dan
ditandai dengan penduduk yang jarang. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru
di Indonesia bagian g tengah g dan timur dapat p menciptakan p stimulasi untuk mengatasi g
persoalan ini dengan menciptakan keseimbangan baru secara bertahap.
Agenda pemindahan ibu kota itu tentu saja harus diiringi oleh beberapa tindakan
strategis g pendukung p g lainnya y di bidanggekonomi, pembangunan p g kawasan,
pemerintahan, politik hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang kesemuanya
bergerak saling mendukung, bukan gerakan yang masing-masing otonom.
Pemindahan ibu kota adalah jalan untuk meredakan ketegangan-ketegangan dalam
proses membangun yang selama ini mengalirkan energi secara tidak adil dan
menimbulkan banyak paradoks dalam langkah-langkah yang diklaim untuk
memperbaiki taraf hidup warga negara, mewujudkan keadilan, kesejahteraan,
kkemakmuran, k ddan sebagainya.
b
9

Agenda pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah agenda kunci untuk menata
Indonesia Indonesia, sejauh ia diiringi dengan agenda-agenda strategis lainnya lainnya, yang di dalamnya
termasuk agenda menata Kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pemindahan ibu
kota ke Kalimantan adalah jalan untuk menata perekonomian nasional agar betul-
betul bisa meraih pertumbuhan yang berkualitas, karena memperbesar peluang untuk
memanfaatkan sumber daya alam, daya dukung lingkungan, dan manusia secara
efisien.
Dalam konteks upaya py nation building, g, pemindahan p ibu kota ke Kalimantan juga j g
akan menghasilkan tonggak nasionalisme baru Indonesia, karena penempatan Ibu
Kota di titik tengah nusantara itu bisa menjadi simbol kebersamaan antara berbagai
’bagian’ g Indonesia, simbol untuk berbagi, g yang y g akan mendorongg semua warga g negara g
merasa lebih memiliki Indonesia. Kalimantan di sekitar bagian selatan agak ke timur,
adalah titik tengah nusantara diantara rentang Sabang-Merauke dan rentang Miangas
dan Pulau Rote.
Strategi Pembangunan Wilayah dan Ketahanan Pangan
Indonesia sangat g memerlukan pembangunan p g growth g ppole lain di luar Pulau Jawa J gguna
menetralisisasi potensi gaya sentrifugal Jawa yang membuat ekonomi
10

jangka panjang tidak efisien dan makin tidak berkualitas. Saat ini, 80 persen industri
nasional i l bberlokasi l k i di JJawa. SSementara, t sebagian b i bbesar bh bahan penghasil h il energii li listrik t ik
dan energi panas bagi industri-industri tersebut didatangkan dari luar Pulau Jawa.
Lahan pertanian di Jawa adalah lahan yang memiliki produktifitas paling tinggi
karena kesuburan tanahnya 33,5 5 kali lipat dari rata rata-rata rata kesuburan lahan di luar Jawa Jawa.
Maka, konsentrasi industri di Jawa dan aglomerasi kota yang tidak terkelola di Jawa
tentu akan terus menyusutkan lahan-lahan pertanian di Jawa. Pihak Badan Pusat
Statistik melaporkan (tanggal 1 Juli 2010) bahwa setiap tahun terjadi penyusutan
lahan pertanian di Jawa seluas 27 juta hektar. Dari kondisi ini saja, telah terjadi
sejumlah langkah-langkah paradoks dalam pembangunan yang dicanangkan, seperti
membangun ketahanan pangan, pembangunan berwawasan lingkungan,
pembangunan hemat energi, pembangunan yang merata dan berkeadilan dan
sebagainya.
Menuju Kebangkitan Kembali Indonesia sebagai Negara Maritim
Industri maritim adalah industri yang padat tenaga kerja dan ramah lingkungan,
terutama jika dibanding dengan usaha pertambangan pertambangan. Karena karakter
11

positifnya itu, industri maritim harus menjadi komponen penting dari agenda
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pembangunan berkelanjutan
berkelanjutan.
Pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan akan memberikan energi untuk
memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara maritim dan mendukung misi
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta pembangunan
berkelanjutan. Dengan 2/3 luas wilayah yang terdiri dari lautan, selama ini
pembangunan ekonomi di Indonesia justru berbasis daratan. Implikasinya, potensi
ekonomi kemaritiman menjadi j lenyap. yp Perekonomian maritim dalam wujud j industri
perkapalan, pengolahan ikan, pariwisata laut, energi air, transportasi air, dan lain-lain
tidak berkembang.
Problem ekonomi biaya tinggi di Indonesia selama ini antara lain disebabkan
tingginya ongkos logistik yang bersumber dari inefisiensi transportasi laut (kapal).
Demikian pula, masih belum maksimalnya ekspor Indonesia karena sangat tergantung
dari komoditas darat (perkebunan dan lain-lain). Seluruh problem itu akan dapat
ddiurai jika k perekonomian k kkita bbergerakk menuju pemanfaatan f potensi maritim.
Penempatan ibu kota di Kalimantan bagian selatan agak ke timur sangat tepat sebagai
episentrum pengembangan ekonomi maritim nasional yang akan menggerakkan
potensii ekonomi k i maritim ii di kkawasan timur i maupun bbarat IIndonesia. d i
12

Menuju Kelahiran Sebuah Kota Global
Kita harus jujur mengakui bahwa kita adalah salah satu dari sedikit negara besar yang
tidak memiliki kota kelas dunia. Hal ini sekaligus menjadi salah satu alasan penting perlunya
pemindahan ibu kota ke lokasi yang relatif kosong, dengan tujuan agar pendirian dan
pengembangan p g g Ibukota yang y g baru ini nanti sejalan j dengan g misi agar g Indonesia juga j g memiliki
sebuah kota yang berkualitas kota global. Kota global adalah kota yang memilki tata ruang,
morfologi, pola transportasi dan pola pemukiman yang efisien dan memiliki ruang yang
cukup untuk kepentingan publik, seperti jalur pejalan kaki, pengendara sepeda, hutan kota,
taman kkota, pantai publik bl k ddan sebagainya, b yang tidak dkmungkin k bbisa kkita ddapatkan k llagi ddi
Jakarta dan sekitarnya.
Untuk pola pemukiman dan perumahan, kota global mutlak didominasi oleh hunian
vertikal dan beradan dalam sistem bangunan campuran (mixed building) dengan lingkungan
tertata yang hemat lahan. Pola pemukiman dan perumahan vertikal yang berada di dalam
kompleks bangunan campuran ini adalah untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang
efisien bagi g warga g dalammenjalankan j aktifitas sehari-hari. Di kota yang y g betul-betul dirancangg
khusus ini pula, pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang “memaksa” warga inti kota
untuk memulai nilai-nilai hidup baru dalam bermukim dan bertempat tinggal, karena
penghuni kota ini sebagian besar adalah 400 ribu pegawai pemerintah pusat.
13

Model Pembangunan Kota Lestari
PPermasalahan l h li lingkungan k ddan bb beban urbanisasi b i i yang bberatt membuat b t Jk Jakarta t
kewalahan mewujudkan dirinya sebagai kota yang berkelanjutan. Pemindahan
Ibukota NKRI yang diiringi oleh pengembangan kota baru sebagai fungsi ibukota
merupakan k peluang l membangun b salah lhsatu model dlKota
Lestari.
Membangun Kota Lestari tentunya tidak dapat diserahkan semata kepada sektor
swasta yang berorientasi keuntungan. Kota Lestari mengandung misi-misi
permukiman berkelanjutan yang hanya dapat dijalankan dengan kepemimpinan
sektor publik yang kuat dan didukung sektor swasta dan masyarakat secara sinergis.
Sebagai g model Kota Lestari di tanah air, , ibukota baru adalah simbol Indonesia
Baru dengan segala kebaikan pembangunan kota dan penataan permukimannya.
Ibukota baru direncanakan menampung kepadatan penduduk yang terencana hingga
berjumlah lebih kurang 1 juta penduduk saja saja. Ibukota baru sebagai model kota lestari
adalah ajang diterapkannya berbagai pendekatan pengembangan permukiman dan
kota yang belum berhasil diwujudkan hingga kini.
14

Upaya Reformasi Tata Kelola Pembangunan
St Strategi t i pembangunan b kt kota-kota kt sebagai b i upaya pemerataan t pembangunan b
wilayah di tanah air yang sudah dirumuskan sejak lama tidak kunjung terwujud
karena lemahnya kemampuan pemerintah untuk menggerakkan investasi swasta di
luar Jawa Jawa. Pemindahan ibukota NKRI dapat dipandang sebagai peluang bagi
pemerintah untuk membangun sektor publik yang kuat untuk menggerakkan
investasidiluarJawasecaraefektif.
Pelepasan fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan merupakan upaya yang
paling memungkinkan dibanding melepas fungsi-fungsi lain seperti pusat keuangan,
pusat bisnis, pusat jasa dan perdagangan, pusat pendidikan, dan sebagainya.
Pemindahan Ibukota NKRI sebagai sebuah prakarsa sektor publik yang dipimpin
oleh pemerintah pusat harus dipandang sebagai instrumen paling strategis untuk
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membangun pola spasial investasi
swasta sekaligus g mengendalikan g arah pertumbuhan p wilayah y dan kota-kota.
15

Manfaat Ekonomi Ibu Kota Baru
Pemindahan Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Kalimantan, meskipun akan akan memakan biaya sekitar Rp
100 triliun, tidak dikeluarkan sekaligus. Pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu
10 (sepuluh) tahun, dengan rata-rata Rp 10 triliun pertahun. Biaya tersebut
merupakan investasi bangsa yang akan menghasilan keuntungan berlipat-lipat dalam
jangka panjang, untuk masa depan NKRI sepanjang usianya. Ibu Kota yang baru
akan menambah daya tarik Indonesia di mata dunia internasional, dan daya tarik itu
akan mendatangkan nilai devisa bagi negara melalui aliran masuk investasi maupun
wisatawan. i Sj Sejauhh ki kita bi bisa mendorong d persebaran b kd kedatangan pemodal dl ddan
wisatawan asing itu ke berbagai wilayah di Indonesia, peningkatan devisa itu tentu
akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Pengeluaran Rp 100 triliun untuk waktu sepuluh tahun tahun, atau kurang dari 1%
nilai APBN, jelas jauh lebih rendah dibandingkan kerugian akibat kemacetan di
Jakarta yang sekarang mencapai di atas Rp 20 triliun per tahun, dan degradasi
lingkungan g g yang y g terus meningkat g dari tahun ke tahun. Apabila p kerugian g akibat
kemacetan tersebut digabungkan lagi dengan kerugian akibat banjir, kemerosotan
daya dukung lingkungan, kemerosotan kualitas hubungan sosial, dan sebagainya
dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, investasi memindahkan ibu
kkota menjadi jdijjauhh lbihb lebih besar llagiimanfaatnya. f
16

Dari total investasi untuk infrastruktur dan sarana yang dibangun di Ibu Kota
baru ini tentu sebagian akan berfungsi juga sebagai penjual jasa-jasa pemerintahan
kepada publik. Infrastruktur dan sarana itu misalnya adalah jaringan listrik, instalasi
air bersih, bandara, pelabuhan dan beberapa lainnya. Artinya, untuk jenis
infrastruktur dan sarana tertentu, dalam jangka panjang investasi yang dikeluarkan
bisa dikembalikan dari pembayaran yang dikenakan kepada pengguna jasa.
KarakteristikKalimantan Usulan pemindahan ibu kota ke Kalimantan harus diletakkan dalam agenda
membangun multigrowth pole nasional yang selanjutnya diiringi oleh agenda
membangun g multigrowth g pole p perwilayah. p y Ibu kota yang y g baru -karena posisi p dan
lokasinya- akan berada dalam jaringan kota-kota nasional yang sehat, seimbang, saling
memperkuat dan membentuk tatanan kewilayahan yang harmonis.
Dengan bentuk jaringan baru kota-kota nasional, dalam jangka panjang akan
tercipta efisiensi ekonomi nasional karena tiap jenis industri berada relatif di dekat
sumber bahan energi dan bahan baku yang dibutuhkan. Kota-kota besar serta kotakota
industri di Jawa juga terhindar dari kongesti bongkar muat pelabuhan laut,
kkongesti traffic ff penerbangan, b ddan kkemacetan ll lalu llintas ddijalan l raya.
17

Usulan pemindahan ke Kalimantan juga telah mempertimbangkan manfaat agregat
dibanding pemindahan ke lokasi lain lain. Pertama Pertama, Kalimantan Kalimantan, tepatnya Kalimantan bagian
selatan, adalah kawasan tengah Indonesia, yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang
dihuni oleh 59% penduduk nasional tidak terlalu tinggi. Kedua, Kalimantan adalah sumber
utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Ketiga, sumberair
memadai d untukk kb kebutuhan jangka k panjang, sejauh program pelestarian l llingkungan k bberjalan l
baik dan teknologi pengolahan air digunakan sebagaimana mestinya. Keempat, Kalimantan
merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua.
Kelima Kelima, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di
Indonesia. Keenam, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan
dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia. Dengan prosi
jumlah penduduk yang hanya 5,6% persen dari total penduduk nasional, Kalimantan memberi
kontribusi sebesar 9,3% terhadap PDB nasional. Sementara daerah lain, porsi sumbangannya
terhadap PDB nasional hampir sama atau kurang dari porsi prosentase jumlah penduduknya
terhadap nasional. Tetapi, yang lebih menyedihkan adalah, porsi investasi di Kalimantan
terhadap total investasi nasional yang hanya 00,6%. 6% Hal ini amat kontras dengan porsi investasi
yang tertanam di Jawa yang besarnya mencapai 72,3% dari total investasi secara nasional. Ini
jelas mengisyaratkan bahwa Kalimantan adalah daerah yang terancam tidak berkembang secara
ekonomi karena sebagian besar pendapatan yang dihasilkan di daerah ini dibawa ke Jawa.
18

Mengapa Bukan Jonggol, Sentul, atau Karawang?
Alternatif pemindahan ibukota ke Jonggol atau Sentul -seperti yang selama ini
banyak dimunculkan- hanyalah ide menggeser ibukota semata dan tidak didasari
agenda pemerataan pembangunan wilayah dan kota-kota. Untuk mengurangi laju
migrasi penduduk dari daerah lain ke Jabodetabek, ide ini justru mengandung
kontradiksi dengan tujuan manajemen kependudukan selama ini, karena ia akan
terus merangsang orang untuk datang dari berbagai daerah dan memberikan tekanan
pada p Jakarta J untuk semakin membesar menuju j megaurban g yang y g berkembangg secara
menjalar (urban sprawl) dan berserakan (scattered). Di luar hal tersebut, ide
pemindahan Ibu Kota ke Sentul atau Jonggol tidak menjawab persoalan-persoalan
besar yang y g akan dihadapi p bangsa g Indonesia ke depan. p
Jonggol adalah kawasan pertanian penghasil padi yang terintegrasi dengan
Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat. Menjadikan Jonggol sebagai kota baru
pusat pemerintahan RI jelas akan berdampak beralih fungsinya lahan pertanian di
Jonggol hingga ke Karawang, akibat munculnya kawasan-kawasan perumahan di
sekeliling Jonggol.
Adanya argumentasi yang mengatakan bahwa biaya pemindahan kota pusat
pemerintahan h kke Kl Kalimantan sangat mahal hldb dibanding d kke JJonggol l
19

atau kawasan lain di sekitar Jakarta, adalah argumentasi sesat dan menyesatkan
masyarakat masyarakat. Mereka yang meminta pemindahan ibukota pemerintahan ke Jonggol Jonggol,
ke Sentul atau ke Karawang itu, sepertinya menyuruh masyarakat membayangkan
aktifitas pemindahan ibukota adalah kegiatan memindahkan pohon-pohon yang
sudah ditanam dan gedung-gedung yang telah didirikan di Jakarta Jakarta. Bayangan keliru
ini lalu membuat orang berkesimpulan bahwa biaya pemindahan ibukota ke Jonggol
menjadi lebih murah karena yang dibayangkan adalah biaya pengangkutan barang.
Ini jelas logika yang sesat dan menyesatkan. Dimanapun lokasi pendirian ibukota
yang baru, proses kerjanya akan sama dan biayanya relatif sama, mulai dari disain
kota, penetapan lahan, penataan lahan, pembangunan infrastruktur dasar,
konstruksi, , pembangunan p g sistem dan sebagainya. g y Yangg membuat biaya y pembangunan
p g
kota baru itu berbeda justeru harga lahan dan harga pembebasan lahan. Karena
faktor terakhir ini, maka justeru pemindahan ibukota pusat pemerintahan ke Jonggol
itu akan lebih mahal berdasarkan nilai teknis proyek. Sedangkan berdasarkan
manfaat, jelas pembangunan ibukota pemerintahan di Kalimantan jelas memberi
manfaat jauh lebih besar untuk masa depan bangsa Indonesia.
20

Bertolak dari tujuan pemindahan ibukota seperti itu, maka ibukota
PPemerintahan i t h RI yang bbaru it itu hhendaklah d kl h dib dibangun bberdasarkan d k sejumlah j l h kit kriteria i
wajib. Kriteria-kriteria wajib tersebut adalah:
1. Terpadu antara fungsi-fungsi permukiman, pusat pendidikan, pusat penelitian,
kkawasan industri d jasa, ddan rekreasi k serta dd didukung k sistem transportasi, prasarana
permukiman dan fasilitas-fasilitas kota yang memadai (Revisi UU 29/2007
tentang Ibu Kota Negara);
2. Memiliki konsep manajemen kota yang kuat dan mampu mengendalikan
pemanfaatan ruang-ruang kota dan wilayahnya secara efektif (Implementasi UU
Penataan Ruangg 26/2007); / );
3. Memiliki sistem transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan
pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep TOD (Transit Oriented Development);
44. Pengembangannya didasarkan pada integrated urban infrastructure management;
5. Memiliki Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Implementasi UU
4/1992 dan PP 80/1999);
21

6. Menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh warganya, melalui
pengembangan permukiman campuran multistrata yang bebas dari eksklusivisme
lingkungan permukiman;
7. Pengembangan permukiman berbasis komunitas (community housing);
8. Penerapan konsep green building, sustainable landscape dan juga sustainable settlements;
9. Pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan (capacity building and
institutional development) p ) pengelolaan p g Ibukota NKRI; ;
10. Memiliki agenda pembangunan sosial dan budaya yang jelas untuk mewujudkan
masyarakat kewargaan (citizenship) dan masyarakat demokratis;
11 11. Memproteksi dan menjamin reservasi seluruh panjang kawasan pantai pantai, atau
kawasan tepian sungai, atau tepian danau dan situ, sebagai ruang publik, dimana
tidak seorangpun terhalang untuk mengaksesnya secara bebas;
12 12. PPemerintahan i t h Kt Kota yangg bberbentuk b t k DDaerah h Ad Administratif i i t tif Kh Khusus yangg
Walikotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan melewati tahap Uji
Kelayakan oleh sebuah Tim atau Dewan Kota.
22

BIODATA TIM PERANCANG
26
64

ANDRINOF A. CHANIAGO lahir di Padang, 3 November 1962. Saat ini bekerja
sebagai Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI UI, untuk mata kuliah-mata
kuliah: Ekonomi-Politik pada Program S1 dan S2; Politik Perkotaan pada Program
Sarjana Ekstensi, dan Isu-isu Politik Dalam Kebijakan Publik pada Program S2 FISIP
UI. Selain itu, penulis juga menjadi Senior Fellow The Habibie Center .
BBersama bb beberapa peneliti li i mendirikan di ik CCenter ffor IIndonesian d i RRegional i l andd Ub Urban
Studies (CIRUS) pada tahun 1999, dan mendirikan CIRUS Surveyors Group
(CSG) pada 2008. Saat mahasiswa pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan
Mahasiswa dan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP UI. Juga pernah
aktif pada beberapa organisasi sosial (nonprofit) (nonprofit), yakni sebagai Anggota Dewan
Redaksi Jurnal Galang, (jurnal pemikiran tentang penggalangan dana sosial atau
filantrofi); dan menjadi Ketua III Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI);
Menyelesaikan S-1 dari Jurusan Ilmu Politik, FISIP UI, dan S2 (Magister)) dari Program Magister
Perencanaan ddan Kebijakan b k Publik bl k ddari FE UI, serta Diploma l The h NationallDevelopment l Courses ddari
Fu
Hsing Kang College, Taipei, Taiwan, (2004); Mengkuti Short Courses dan Training, antara lain, (1)
Economic Globalization, di Wuhan, China, 2007; (2) Taiwan Economic Development and Planning, di Taipei,
Taiwan, 2006; (3) Sustainable Urban Development di Touyuan City, Taiwan, 2004; dan (4) Conflict
Mediation Mediation, di Oslo dan Troms OO, Norwegia Norwegia, 2003 2003. Menulis buku berjudul berjudul, Gagalnya Pembangunan:
Kajian Ekonomi Politik Akar Krisis Indonesia (LP3ES, Jakarta, 2001), dan sejumlah tulisan pada buku,
jurnal dan media massa.
27

AHMAD ERANI YUSTIKA lahir di Ponorogo, 22 Maret 1973. Menyelesaikan
gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 1996. Setelah lulus aktif
memublikasikan tulisan di berbagai media massa dan jurnal ilmiah. Pada tahun
2001 menuntaskan studi postgraduate (MSc.) dan tahun 2005 menyelesaikan
studi doktoral doktoral, semuanya di University of Göttingen (George-August Univesitat
Göttingen) Jerman dengan spesialisasi ekonomi kelembagaan.
Buku yang pernah diterbitkan antara lain: Perspektif Baru Pembangunan Indonesia:
Catatan Kritis terhadap Isu-Isu Isu Isu Aktual (Brawijaya University Press dan P3BE,
Malang, 1997); Industrialisasi Pinggiran (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000);
Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia (PT Grasindo,
Jakarta, 2002); Economic Analysis of Small Farm Households (Brawijaya Univesity Press, Malang, 2003);
Negara vs Kaum Miskin (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003); Transaction Cost Economic of the Sugar Industry
in Indonesia (Wissenschafttsverlag Vauk Kiel KG, Germany, 2005). Selain itu, juga menjadi editor buku:
Emansipasi Kebijakan Lokal: Ekonomi dan Bisnis Paskasentralisasi Pembangunan (Bayumedia, Malang, 2003);
Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan (Bayumedia, Malang, 2005); dan Menjinakkan
Liberalisme: Revitalisasi Sektor Pertanian dan Kehutanan (Pustaka ( Pelajar, j , Yogyakarta, gy , 2005). )
Sejak tahun 1997 bekerja sebagai dosen di kampus almamater dan pernah menjabat sebagai sebagai
Direktur Eksekutif ECORIST (The Economic Reform Institute). Pada tahun 2006 terpilih sebagai Dosen
Berprestasi I (Teladan I) Universitas Brawijaya. Sekarang menjabat sebagai Direktur Utama INDEF.
28

MOHAMMAD JEHANSYAH SIREGAR dikenal dengan Jehan Siregar sejak
tahun 1995 hingga gg sekarangg menjadi j staf pengajar p g j dan peneliti p di Kelompok p
Keahlian Perumahan dan Permukiman, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung (KKPP, SAPPK ITB).
Setelah menamatkan Sarjana Arsitektur di ITB tahun 1995, di tempat yang sama
Jh Jehan mendapatkan dptk Mgit Magister di alur l studi t di PPerumahan h ddan PPermukiman ki pd pada
tahun 1999, hingga kemudian memperoleh gelar Ph.D pada 2006 di bidang
Perencanaan Kota dari The University of Tokyo, Jepang. Konsistensi di bidang
perumahan dan permukiman terlihat dari fokus studi sejak tingkat sarjana, yaitu
Studio Tugas Akhir berjudulAplikasi Konsep Support dalam Desain Rumah Susun
Sederhana, Tesis berjudul Model Perumahan untuk Keluarga Muda Kelas
Menengah Perkotaan, dan Disertasi di bidang kebijakan perumahan berjudul
Identifying Policy Networks in the Development of Indonesian Housing Policy.
Sli Selain mengajar j di PProgram SSarjana j AArsitektur it kt ddan MMagister i t PPerumahan h ddan PPermukiman ki ITB ITB, sejak jkth tahun
1993 Jehan Siregar sudah terlibat dalam berbagai kegiatan pendampingan masyarakat, terutama di kawasan
Kota Bandung dan Jawa Barat. Antara 1997 hingga 2002 sebagian besar kegiatannya ada di Lembaga
Pengakbdian Masyarakat ITB. Sejak tahun 2001 terlibat dalam berbagai kegiatan di Direktorat Jenderal
Perumahan dan Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum, di Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun
2005, di Direktorat Perumahan Bappenas, dan di UN-Habitat Jakarta sejak tahun 2007. Beberapa karya yang
dihasilkan di antaranya adalah RPJM Perumahan dan Permukiman 2000-2004, Rencana Pembangunan
Rusunawa 2000-2004, dan berbagai makalah di bidang perumahan, permukiman, pengembangan komunitas,
pertanahan dan penataan ruang
29

TATA MUSTASYA menyelesaikan pendidikan pascasarjana (Master of Arts)
bidangg Manajemen j Pembangunan g di Universityy of Turin and ITC-ILO (2009) dan
sarjana bidang Ekonomi Pembangunan, FE UI (2001). Sejak lulus UI, ia bergelut
di bidang riset, analisa, dan advokasi kebijakan dengan konsentrasi politik dan
pembangunan. Dalam kurun yang sama, ia menjadi editor freelance dan penulisa
kolom di beberapa media nasional, seperti Kompas,TheJakartaPost,MediaIndonesia
ddan Si Sinar a Ha Harapan. apa
Pengalamannya di dunia riset antara lain: Policy and Advocacy Officer Oxfam
Great Britain-Indonesia (2007-2009); Analyst/Researcher The Indonesian Institute,
Center for Public Policyy Research (2005-2007); ; Researcher The Habibie Center
(2004), Researcher and Community Development Officer Indonesian Partnership
on Local Governance Initiatives (2002-2003). Pengalaman lainnya adalah Country Lead, Biofuels
Advocacy and Media Campaign, Oxfam International in Indonesia 2008-2009 dan Lead, Monitoring,
Evaluation and Learning-Oxfam GB in Indonesia, Media, Advocacy and Communications Team (2007-
2009).
Selain itu, ia aktif mengikuti berbagai konferensi dan seminar, baik sebagai peserta maupun pembicara,
misalnya: kontributor “International Institute for Environment and Development (IIED) Regional
Advisory Panel Meeting” Meeting , Bangkok Bangkok, Thailand (2008) (2008), peserta aktif “Poverty Poverty Footprint Workshop” Workshop ,
Bangkok, Thailand (2008), utusan “Asian Forum on Corporate Social Responsibility”, Ho Chi Minh
City Vietnam (2007), pembicara dan utusan “Roundtable on Sustainable Biofuels for Asia Outreach”,
Shanghai, China (2007), dan utusan Oxfam International Policy and Lobby Team “Conference of
Parties for Climate Change, Bali, Indonesia (2007).
30