analisa ekonomi dan finansial pengelolaan hutan desa

ANALISA EKONOMI DAN FINANSIAL PENGELOLAAN
HUTAN DESA
DI KABUPATEN KULON PROGO DIY *
Siti Zunariyah**
A. Latar Belakang
Kerja sama pengelolaan hutan negara bersama masyarakat biasanya dengan sistem
tumpangsari. Melalui tumpangsari, masyarakat berkesempatan menandur tanaman
semusim di bawah tanaman pokok dengan kontrak 2 tahunan. Kewajibannya: masyarakat
harus menanam dan merawat tanaman keras selama jangka waktu pengelolaan. Berdasar
pengalaman lapangan, hingga kini, kerjasama itu kerap gagal. Masyarakat gagal panen.
Hutan malah semakin rusak.
Kenyataan buruk itu juga terjadi di hutan negara di Kabupaten Kulon Progo. Kondisi
hutan seluas seluas 1.045 ha memprihatinkan. Baik dilihat dari kerapatan tegakan
maupun dari kualitas fisik dan tanahnya. Jika dibandingkan dengan kondisi hutan milik
masyarakat—atau dikenal sebagai hutan rakyat—akan terlihat perbedaan ekstrem.
Betapa, hutan rakyat seluas 13.000 ha itu jauh lebih bagus. Hal ini memberi bukti,
masyarakat telah memiliki tradisi mengkonservasi hutan. Melihat fakta tersebut,
mustinya masyarakat diberi kepercayaan sepenuhnya mengelola hutan negara.
Hutan sebagai common proverty adalah sumberdaya bersama yang memiliki potensi
tinggi untuk mensejahterakan semua warga negara. Selain fungsi ekonomis, sebenarnya
ada banyak peran hutan bagi masyarakat. Fungsi ekologis misalnya. Hutan merupakan
daerah konservasi air. Petaka kekurangan air tahun 1997 dan 2002 di Kulonprogo
umpamanya, tak akan terulang jika fungsi ekologis itu optimum. Hutan negara yang ada
di Kulon Progo memiliki fungsi ekologi sangat vital. Ia merupakan catch area bagi
tersedianya air di waduk sermo. Tak sekadar itu, seandainya hutan hijau kembali, udara
bersih, satwa terlindungi, longsor terhindari.....Lihat, pentingnya hutan di Kulonprogo.
Kenyataannya, pengelolaan yang selama ini dikendalikan negara kurang mampu
memfungsikan hutan sepenuhnya. Tak juga fungsi ekologis dan ekonomis. Hal ini
merupakan akibat rendahnya keterlibatan masyarakat desa sekitar hutan mengelola hutan.
Belajar dari kegagalan tersebut, belakangan, muncul kebijakan pengelolaan hutan
berbasis masyarakat. Kebijakan itu membuka peluang bagi masyarakat terlibat proses
perencanaan kawasan hutan. Salah satu varian pengelolaan hutan berbasis masyarakat
adalah hutan desa.
Model ini berjangka waktu pengelolaan hutan sepanjang 25 tahun. Model ini
memberi kesempatan warga desa dan tata pemerintahan desa sebagai unit terkecil
administrasi mengelola sendiri hutan yang berada di wilayah desanya. Sepanjang tahun
itu, dapat disemai harapan pengelolaan saling menguntungkan antara pemerintah dan
masyarakat—dari pelbagai aspek. Masyarakat berkesempatan mengelola hutan sepanjang
25 tahun. Jika angin segar ini benar-benar terasakan, perasaan “handarbeni” masyarakat
semoga memberi respon positif. Sehingga hutan akan terjaga dan lestari.
Bila kita optimis menuju pengelolaan bersama hutan dan masyarakat, melalui hutan
desa, kita memerlukan paramater dan indikator yang dapat meneropong keuntungan yang
diperoleh oleh pelbagai pihak. Hal ini perlu sejauh untuk meyakinkan bahwa model hutan
1

desa memberikan keuntungan bagi semua pihak. Penelitian mengenai Biaya (cost)-
Manfaat (benefit) pengelolaan hutan desa diperlukan guna untuk mengetahui nilai
ekonomi dan finansial pengelolaan hutan desa tersebut. Laporan ini hanya berisi datadata
olahan dari data primer yang kami dapatkan dari penelitian lapangan. Untuk data
yang lebih komplit lihat DAMAR (Unpublish Data 2002).
B. Tujuan Penelitian
Penelitian analisa ekonomi dan finansial pengelolaan hutan desa ini memiliki dua
tujuan penting. Pertama, membanding beaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh
pemerintah maupun masyarakat, sehingga dapat dihitung besarnya Benefit Sharing.
Kedua, mengetahui nilai ekonomi dan nilai finansial model pengelolaan hutan desa
selama 25 tahun.
C. Metodologi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di lima petak hutan negara di Kabupaten Kulon Progo.
Kelima petak itu adalah: 17 dan 19 (hutan Produksi), petak 28, 29 dan 30 ( hutan
lindung). Pemilihan petak tersebut karena kelima petak tersebut petak yang paling siap
dikelola masyarakat. Selain itu petak-petak itu tersebut perbedaan status hutan, model
pengelolaan hutan, dan persoalan yang melingkupi serta petak itu mewakili keragaman
pola pengelolaan hutan negara oleh masyarakat di Kulon Progo. Data diperoleh
menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur pada masing-masing responden.
Data ini kami sebut data primer. Sementara itu data sekunder diperlukan untuk mencek
data akurat.
Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif. Kami menggunakan angka-angka
hasil perhitungan. Tapi kami merasa analisa kuantitatif tidaklah cukup sehingga
diperlukan analisa deskriptif dan kualitatif. Secara keseluruhan penelitian
menggabungkan analisa kuantitatif dan kualitatif. Analisa yang tersaji hanya yang
memiliki kaitan dengan benefit sharing, analisa ekonomi dan analisa finansial.
D. Analisa data dan pembahasan
1..Kawasan Hutan Produksi
1.1 Benefit Sharing
Hutan Produksi menurut UU no 41 tahun 1999 adalah kawasan hutan fungsi
pokoknya memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi pada petak 17 dan 19 yagn
berlokasidi RPH Kokap dan BDH Kulon Progo—yang akan digarap KTH (Kelompok
Tani Hutan) Taruna Tani dan Nuju Makmur—selama ini belum dioptimalkan fungsinya.
Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya hasil pengelolaan hutan pada petak tersebut. Hingga
kini, capaian yang diperoleh dari adalah daun kayu putih. Sementara tanaman lain seperti
We, kenanga, gmelina, tidak tumbuh dengan baik. Pemeliharaan dan penjagaan dari
pihak dinas sangat rendah karena minimnya tenaga lapangan.
Model pengelolaan Hutan Desa memungkinkan terjadinya Benefit sharing antara
petani penggarap dengan Dinas. Benefit sharing itu dihitung berdasarkan peran
(pengeluaran) masing-masing pihak. Benefit Sharing pada pengelolaan Hutan Desa di
KTH Taruna Tani dan KTH Nuju Makmur menghelatkan input dari Dinas kehutananan
sangat kecil (antara 6-16%) dibanding input petani (84-94%). Sementara hasil yang
2

diperoleh KTH Taruna Tani lebih besar dibanding petani KTH Nuju Makmur meski
lahan kedua KTH itu hampir sama. Hal itu bisa di simpulkan kalau intensitas
penggarapan lahan Taruna Tani lebih besar daripada KTH Nuju Makmur. Para petani
KTH Taruna Tani pun melakukan pemeliharaan terhadap tanaman keras lebih banyak
daripada petani KTH nuju Makmur (Lihat Tabel 1).
Tabel 1 Rekapitulasi Benefit Sharing
a. KTH Taruna Tani
Jati-Mahoni We
Uraian Total Cost Proporsi Total Cost Proporsi
(Rp) (%) (Rp) (%)
Pengeluaran
Petani
2,141,728,105 93.98 257,766,388 93.26
Pengeluaran
Dinas
137,211,135 6.02 18,640,820 6.74
Total Biaya 2,278,939,240 100.00 276,407,208 100.00
Gmelina Kenanga
Uraian Total Cost Proporsi Total Cost Proporsi
(Rp) (%) (Rp) (%)
Pengeluaran
Petani
257,766,388 93.28 108,026,051 92.16
Pengeluaran
Dinas
18,574,147 6.72 9,195,301 7.84
Total Biaya 276,340,535 100.00 117,221,352 100.00
b. KTH Nuju Makmur
Jati dan Mahoni Kenanga
Total Cost Proporsi Total Cost Proporsi
Uraian (Rp) (%) (Rp) (%)
Pengeluaran
89,25 251,616,888
Petani 731,426,710
84,73
Pengeluaran
10,75 45,359,466
Dinas 88,086,165
15,27
Total 819,512,876 100,00 296,976,355 100,00
Sumber : Analisis data primer, 2002
Tanaman jati dan mahoni pada kawasan hutan produksi ditanam secara swadaya oleh
masyarakat. Hal ini terkait dengan akses bibit yang lebih mudah di sekitar lahan.
Sementara itu untuk jenis tanaman we (eucalyptus deglupta), kenanga, dan Gmelina
(melina) bibitnya didapat dari pemerintah, walaupun belum ada kejelasan tujuan
penanaman pohon tersebut. Kalau jati dan mahoni sudah jelas orientasinya. Menurut
dinas kehutanan setempat, pohonan tersebut di anggap mampu memulihkan hutan yang
sudah sejak 25 tahun terakhir ini mengalami kegagalan permudaan.
Pada tabel 1 dapat dilihat perbedaan input masing-masing pihak pengelola hutan
desa. Input yang dimaksud disini adalah total besarnya biaya yang dikeluarkan. Tabel
3

tersebut mengisyaratkan proporsi kewajaran bagi pemberlakukan benefit sharing antara
petani dan dinas. Proporsi petani jauh lebih besar dibandingkan dengan pemerintah. Hal
tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya pemerintah tak perlu mengeluarkan biaya
besar guna merehabilitasi hutan. Biaya-biaya tersebut sudah ditanggung oleh masyarakat.
2. Analisis Ekonomi dan Finansial
Penilaian efisiensi finansial ekonomi kegiatan Hutan Desa ini menggunakan analisis
Biaya-Manfaat proyek. Pada analisis ini Biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan
manfaat yang dihasilkan. Perlu suatu penyesuaian manfaat dan biaya agar biaya dan
manfaat itu dapat diperbandingkan karena nilai uang dari waktu ke waktu berubah.
Manfaat dan biaya tersebut lantas dinilai dengan kondisi saat ini menggunakan discount
factor. Untuk itu digunakan tingkat bunga yang diterapkan melalui proses “discounting”.
Dalam hal ini digunakan Discount factor untuk mengalikan suatu jumlah di waktu yang
akan datang supaya menjadi nilai sekarang (Kadariyah dkk, 1978).
Tingkat suku bunga yang digunakan untuk analisis ekonomi sebesar 5.64%. Angka
ini merupakan rata-rata Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Pripinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun (1991-2001). Sementara untuk analisa finansial
menggunakan bunga 8.47%. Angka ini kami peroleh dari suku bunga riil dari tahun
1991-2002 tanpa menyertakan tahun 1998—pada tahun tersebut terjadi inflasi besarbesaran.
Umur proyek yang digunakan analisis ekonomi (25 tahun) berdasar umur
tanaman jati dapat dipanen.
Untuk mencapai ukuran menyeluruh tentang layak-tidaknya proyek kami memakai
pelbagai indeks. Indeks-indeks tersebut disebut “Investment Criteria” (Kadariyah dkk,
1978). Setiap indeks itu menggunakan Present Value yang telah mendiscount arus-arus
benefit dan biaya selama umur suatu proyek. Kriteria-kriteria itu antara lain(a) Net
Present Value (NPV) a) (b) Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C) b) (c) Internal Rate of Return
(IRR) c) (Kadariyah dkk. 1978; Pudjosumarto, 1985).
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Analisis Finansial dan Ekonomi pengelolaan
Hutan Desa di kawasan Hutan Produksi
a. KTH Taruna Tani
Analisis Ekonomi Analisis Finansial
Total Biaya/COST 10,312,231,464 Total Biaya/COST 10,126,828,097
Total Benefit 44,319,063,508 Total Benefit 39,616,393,415
Keuntungan nominal 34,006,832,044 Keuntungan nominal 29,489,565,318
Biaya terdiscon 5,112,154,191 Discount Cost 3,880,487,973
Benefit terdiscon 15,255,237,963 Discount Benefit 8,782,839,836
NPV a)
10,143,083,772 NPV 4,902,351,863
BCR b)
2.98 BCR 2.26
IRR c)
NPV per ha per
tahun
45.37% IRR 46.97%
9,348,464 NPV per ha per tahun 4,518,297
4

. KTH Nuju Makmur
Analisis Ekonomi Analisis Finansial
Total Biaya/COST 3,246,784,866 Total Biaya/COST 3,113,339,234
Total Benefit 10,331,628,850 Total Benefit 9,542,835,873
Keuntungan nominal 7,084,843,984 Keuntungan nominal 6,429,496,639
Biaya terdiscon 1.508.813.218 Discount Cost 1.445.281.922
Benefit terdiscon 3.252.786.354 Discount Benefit 3.056.096.878
NPV 1,743,973,136 NPV 1,610,814,955
BCR 2,16 BCR 2,11
IRR 63% IRR 76%
NPV per ha per
tahun
2,325,298 NPV per ha per tahun 2,147,753
Sumber : Analisis chas flow ekonomi, 2002
2. Kawasan Hutan Lindung
Hutan lindung, menurut UU 41 1999 adalah hutan yang berfungsi melindungi sistem
penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,
mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung
petak 28, 29, dan 30 di Kulonprogi belum dioptimalkan fungsinya. Keadaan hutan yang
rusak mengakibatkan fungsi ekologisnya tak tercapai. Perhitungan nilai moneter hutan
lindung bermanfaat untuk mempelajari nilai kerugian jasa ekosistem yang dapat dihindari
dengan pelaksanaan kegitan pengelolaan hutan desa. Keterbatasan waktu dan dana
penelitan ini membuat kaijan penilaian moneter belum dapat dilakukan.
Manfaat pengelolaan hutan lindung—diluar nilai servis ekosistem—antara lain
panenan tanaman kehutanan, tanaman MPTS, tanaman semusim, rumput pakan ternak
dan empon-empon. Data penelitian memberi keterangan kalau bahwa manfaat lahan
garapan petani KTH Menggerrejo paling sedikit. Gangguan celeng sepanjang musim di
lahan Menggerrejo membuat petani tak dapat menikmati 100% panennya. Hampir 99%
hasil panenan rusak. Dari tanaman empon-empon, penghasilan KTH belum begitu besar.
Jawaban atas data ini di duga karena masyarakat belum terbiasa menanam tanaman
empon-empon. Keuntungan saat ini (terdiskon) petani KTH Itu tidak begitu besar setiap
tahun. Laba itu berkisar antara Rp.2.000.000—Rp.4.000.000 tiap ha/tahun untuk hutan
produksi dan Rp.400.000—Rp.2.000.000 tiap ha/tahu untuk hutan lindung (Tabel 3).
Untuk menaikkan tingkat penghasilan pengelolaan hutan, ke depannya perlu
ikhtiar—baik petani maupun dinas-- memberantas hama celeng tersebut, penyuburan
tanah, intensifikasi dan pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan keadaan tanah. Juga
sebagai alternatif, penyuluhan tentang empon-empon dapat mendorong petani
memanfaatan lahan-lahan kosong dengan tanaman yangmemiliki prospek yang baik.
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Analisis Finansial dan Ekonomi Pengelolaan
Hutan Desa dikawasan Hutan Lindung
a. KTH Suko Makmur
Analisis Ekonomi Analisis Finansial
Total Biaya/COST 8,433,900,282 Total Biaya/COST 8,370,908,103
Total Benefit 9,019,684,990 Total Benefit 9,019,684,990
Keuntungan nominal 585,784,708 Keuntungan nominal 648,776,887
5

Biaya terdiscon 4,055,881,114 Biaya terdiscon 2,961,637,002
Benefit terdiscon 4,275,489,985 Benefit terdiscon 3,125,421,835
Keuntungan
219,608,870 Keuntungan
163,784,833
terdiscon
terdiscon
BCR 1.054 BCR 1.055
IRR 23.61% IRR 28.71%
NPV per ha per th 585,624 NPV per ha per th 436.760
b. KTH Rukun Makaryo.
Analisis Ekonomi Analisis Finansial
Total Biaya/COST 11,628,523,393 Total Biaya/COST 11,481,492,800
Total Benefit 14,749,344,000 Total Benefit 14,749,344,000
Keuntungan nominal 3,120,820,607 Keuntungan nominal 3,267,851,200
Biaya terdiscon 6,598,402,632 Biaya terdiscon 5,264,038,257
Benefit terdiscon 7,975,671,101 Benefit terdiscon 6,285,605,920
Keuntungan 1,377,268,469 Keuntungan 1,021,567,664
terdiscon
terdiscon
BCR 1.209 BCR 1.19
IRR 49.44% IRR 57.10%
NPV per ha per th 1,530,298 NPV per ha per th 1,135,075
c. KTH Menggerrejo
Analisis Ekonomi Analisis Finansial
Total Biaya/COST 21,471,601,876 Total Biaya/COST 20,218,922,697
Total Benefit 32,381,206,417 Total Benefit 32,381,206,417
Keuntungan nominal 10,909,604,541 Keuntungan nominal 12,162,283,719
Biaya terdiscon 9,962,681,045 Biaya terdiscon 6,808,666,414
Benefit terdiscon 11,269,686,084 Benefit terdiscon 6,986,397,862
Keuntungan 1,307,005,039 Keuntungan
177,731,447
terdiscon
terdiscon
BCR 1.13 BCR 1.026
IRR 7.70% IRR 8.88%
NPV per ha per th 3,485,347 NPV per ha per th 473,951
d. KTH Mandiri
Analisis Ekonomi Analisis Finansial
Total Biaya/COST 4,494,261,462 Total Biaya/COST 4,375,051,518
Total Benefit 7,347,206,771 Total Benefit 7,347,206,771
Keuntungan nominal 2,852,945,310 Keuntungan nominal 2,972,155,253
Biaya terdiscon 2.724.350.984 Biaya terdiscon 2.217.780.455
Benefit terdiscon 3.707.028.283 Benefit terdiscon 2.871.284.876
NPV 982,677,299 NPV 653,504,422
BCR 1,36 BCR 1,29
IRR 34% IRR 41%
NPV per ha per th 1,355,417 NPV per ha per th 901,385
6

d. KTH Sido Akur
Analisis Ekonomi Analisis Finansial
Total Biaya/COST 3,243,195,531 Total Biaya/COST 3,160,981,780
Total Benefit 6,946,651,839 Total Benefit 6,946,651,839
Keuntungan nominal 3,703,456,308 Keuntungan nominal 3,785,670,058
Biaya terdiscon Biaya terdiscon 1.373.037.816
Benefit terdiscon Benefit terdiscon 2.326.775.466
NPV 1,429,277,735 NPV 953,737,650
BCR 1,8 BCR 1,69
IRR 35% IRR 37%
NPV per ha per th 2,858,555 NPV per ha per th 1,907,475
Sumber: Analisis Data Primer, 2002
Mengikuti analisis finansial dan ekonomi pengelolaan hutan desa di Kulonprogo, di
peroleh nilai IRR≥nilai discount rate (i), nilai NPV > 0 (positif), dan B/C Ratio ≥ 1 pada
masing-masing KTH. Kesimpulan yang dapat diambil: pengelolaan hutan desa baik pada
kawasan hutan produksi dan hutan lindung oleh seluruh KTH itu layak untuk
dilaksanakan. Penting di catat, pengelolaan hutan desa itu tak hanyak menguntungkan
bagi petani, tapi juga dinas dan masyarakat umum.
E. Kesimpulan dan Saran
Pembangunan hutan semestinya menjadi tugas seluruh pihak. Akan tetapi Dinas
Kehutanan selama ini paling dominan. Gagalnya rehabilitasi dan recovery hutan oleh
pemerintah pada kawasan hutan negara memberikan pelajaran bagi kita bersama. Bahwa:
pentingnya partisipasi masyarakat. Sebenarnya kalau mau jujur, usaha ke arah itu telah
banyak dilakukan masyarakat. Tindakan-tindakan itu adalah garansi bahwasanya
masyarakat layak diberi kepercayaan mengelola hutan. Tanpa kepercayaan pemerintah
terhadap warga mustahil hutan hijau kembali.
Jika kepercayaan itu ada, lelangkah yang perlu kita ayunkan adalah merangkai
mekanisme kesepakatan pemberian ijin pengelolaan hutan negara berjangka waktu 25
tahun antara masyarakat dan pemerintah. Salah satu poin pentingnya adalah perumusan
hak dan kewajiban antara pemerintah dan petani. Kesepahaman antara kedua belah pihak
akan tercapai manakala ada proses transparansi. Riset adalah sebentuk upaya untuk
membuktikan perlunya nota kesepahaman tersebut.
Dari riset yang kami lakukan, dapat ditarik beberapa benang merah. Kesatu, petani
pada kawasan hutan produksi layak mendapatkan proporsi bagi keuntungan (benefit
sharing) lebih besar dibanding dinas. Hal ini bersesuaian denan azas pengorbanan dan
hasil. Petani lebih banyak berkorban investgasi (input) dari pada dinas. Walaupun
pemerintah memiliki kontribusi bibit bagi masyarakat. Namun nilainya tidak cukup
signifikan jika dibandingkan dengan jasa pemeliharaan ekosistem, perawatan tanah, dan
tanaga untuk merawat tanaman sepanjang 25 tahun.
Kesimpulan kedua adalah: meski pada kawasan hutan lindung tak terdapat
mekanisme benefit sharing, akan tetapi biaya yang dikeluarkan petani tak kalah besar
dibandingkan petani di hutan produksi. Hal ini terkait dengan kondisi topografi hutan
yang relatif curam dan tipisnya lapisan tanah. Kondisi ini meningkatkan beaya tenaga
7

pengolahan lahan. Ketiga, terlihat jelas pendapatan hasil pengelolaan hutan negara cukup
besar. Akan tetapi pada beberapa kelompok tani di kawasan hutan lindung tak
mendapatkan keuntungan yang sepadan. Kondisi topografi lahan dan kualitas tanah serta
jenis tanaman yang cocok untuk di tandur menyebabkan keuntungan mereka berkurang.
Peran pemerintah, pada model pengelolaan hutan desa, untuk itu ditingkatkan lagi.
Terutama sebgai pihak yang menjamin kondisi lingkungan. Misalnya berupa regulasi
kebijakan, pemantauan, penyuluhan, dan sebagainya.
Pengorbanan masyarakat yang besar demi pulihnya kembali hutan di Kulonprogo
mustinya menjadi aset dan kebanggaan bagi pemerintah. Apa yang sudah dilakukan oleh
masyarakat memberikan kontribusi yang tak terhitung nilainya bagi keberlangsungan
alam dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
*) Riset yang dilakukan oleh Bidang Riset dan pengembangan Yayasan Damar Tahun
2002
**) Penanggungjawab Penelitian (penelitian dilakukan bersama Nasrilla Primasari &
Sahali)
Endnote
a) NPV merupakan selisih Present Value dari benefit dan biaya. Proyek akan dipilih jika NPV>0. Jika
NPV=0, berarti proyek tersebut mengembalikan Social Opportunity Cost of Capital. Jika NPV1. Proyek gagal bila Nett B/C Ratio0. Proyek dipilih bila
IRR≥Social Discount Rate. Jika IRR

_____, Rencana Operasional (RO) Proyek Pemanfaatan dan Optimalisasi Hutan Tahun
Anggaran 1994 (Yogyakarta: Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, 1994)
_____, Rencana Operasional (RO) Proyek Pemanfaatan dan Optimalisasi Hutan Tahun
Anggaran 2000 (Yogyakarta: Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, 2000)
_____ , 2001. Rencana Operasional (RO) Proyek Pemanfaatan dan Optimalisasi Hutan
Tahun Anggaran 2001 (Yogyakarta: Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, 2001)
Yayasan Damar dan Masyarakat, Hargorejo, Hargowilis dan Sendangsari. Geliat
Masyarakat Menoreh Menata Hutan. (Yogyakarta: DAMAR, 2000)
Yayasan Damar, Profil KTH (Yogyakarta: DAMAR, 2000)
9