Konstruksi Sejarah Pekon Sukapura - WG Tenure

Konstruksi Sejarah Pekon Sukapura
Disampaikan Pada Seminar: Upaya Penyelesaian Permasalahan Tenurial Masyarakat Pekon Sukapura
Kecamatan Sumberjaya di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Register 45 45B, 45 45B, B, Kabupaten Lampung Barat
Bogor, Hotel Salak, 11 Maret 2009

Berdasarkan PP No. No.12 12/1951 1951 dibentuk Dewan
Rekonstruksi Nasional (DRN) diketuai oleh Wakil
P Perdana d M Menteri t iRId RI, dan pelaksanaannya lk dilakukan dilkk oleh lh
Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) yang dipimpin oleh
seorang Direktur.
Direktur

Periode Menuju Kepastian
T Tahun h 1951 1951: : Bi Biro R Rekonstruksi k k i N Nasional i l (BRN)
�� Mentransmigrasikan 800 KK dari Jawa Barat (Tasikmalaya dan
Kerawang) yang langsung ditempatkan oleh Ir. Soekarno (Presiden
RI Pertama). e ta a).
�� Tergabung dalam tiga organisasi pejuang, yakni: LOBA, Partisan
Siliwangi (PS) dan RAPIH, berasal dari Kabupaten Tasikmalaya
dan Kabupaten Karawang.Wilayah: LOBA; Way Petai (Sukapura)
dan Kebun Kebun Tebu Tebu (Purajaya, (Purajaya Pura Pura Wiwitan); Wiwitan); PARTISAN
PARTISAN
SILIWANGI dan RAPIH, wilayah Fajar Bulan dan Air Keruh.
�� Luas lahan + 4 Ha/KK
Tahun 1952
�� Tanggal 14 November 1952 Presiden Soekarno meresmikan nama
Sumberjaya, sekaligus melakukan Pembangunan Tugu Ir.
S Soekarno
k

Tahun 1953 1953:
�� �� Dalam rapat rapat BPUR BPUR daerah daerah Lampung, Lampung masyarakat masyarakat mengusulkan
mengusulkan
untuk dilakukan peninjauan ulang batas batas-batas batas wilayah kehutanan
karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan – batas batas-batas batas BW
dibuat secara global. g
�� Tidak ada tindaklanjut, karena tidak ada tenaga dan biaya.
Tahun 1954 1954: 1954 1954:
�� Tanggal 20 Januari 1954 Sukapura diresmikan menjadi desa
definitif oleh Wedana Sumberjaya.
�� Wakil W Presiden es de Mohammad o d Hatta melakukan e u kunjungan, u ju g ,d dan
meresmikan usaha penggesekan kayu dan penggilingan padi
(peletakan batu pertama), bertempat Pemangku (dusun) Sukarata
(Sukarno (Sukarno-Hatta). Hatta).

Tahun 1955-1956 1955 1956
�� Pembanguan Desa Sukapura
T Tahun h 1957 – 1965
�� Gejolak politik nasional; berpengaruh terhadap penguasaan hutan �� kontrol dari
pemerintah tidak berjalan.
Tahun 1965 1965: 1965 1965:
�� Izin Tumpangsari Pekon Tribudisukur �� (Nomor Nomor izin tidak diketahui)
Tahun 1976: 1976
�� Organisasi g Partisan Siliwangi g mengirim g surat kepada p Menteri Dalam Negeri, g , tentang g
Status Status Tanah Transmigrasi BRN di Kecamatan Sumberjaya dan ditembuskan ke Gubernur
Lampung.
Tahun 1977: 1977
�� Gubernur Lampung melalui Direktorat Direktorat Agraria Agraria (BPN), (BPN) menyampaikan menyampaikan persetujuan
persetujuan
Mendagri untuk penyelesaian status tanah Transmigrasi BRN �� melalui sertifikasi.
Tahun 1980: 1980
�� Dilakukan Pemetaan oleh Dinas Kehutanan Provinsi �� penetapan p p sebagai g kawasan Hutan
Lindung (termasuk wilayah pemukiman masyarakat Sukapura).

Tahun 1982
�� Wkil Wakil masyarakat ktSk Sukapura menghadap hd ke k Departemen D t
Kehutanan untuk mengajukan pembebasan lahan.
Tahun 1983: 1983
�� Pemasangan jalur listrik ke Desa Sukapura oleh PLN
atas program pemerintah dengan nama Listrik Masuk
D Desa. Li Listrik ikb bertenaga diesel di li ini idi di pasang di di semua
tempat baik kawasan maupun lahan marga.
Tahun 1991: 1991
�� TGHK Lampung dengan SK Menhut No. No.67 67/Kpts /Kpts-
II/ II/1991 1991

Tahun 1994 1994-1995 1995
�� �� Pembangunan PLTA
PLTA
Gantirugi oleh PLTA untuk untuk tanah masyarakat maupun
kawasan. Besar nilai ganti rugi tersebut 20 juta/Ha untuk sawah,
18 juta/Ha untuk kebun.Luas lahan yang digantikan itu 50 ha di
tanah h k kawasan yang di diperuntukkan kk PLTA PLTA untuk k jalan, j l sustank, sustank, kk
quariside, quariside,
dll, sedang untuk tanah marga pada umumnya dijadikan
genangan DAM PLTA.
�� Penetapan P PPenetapan Batas B Definitif D fi i if (BATB)
(BATB)
Propinsi melakukan BATB, menentukan batas Lampung Barat dan
Lampung Utara (Sukapura dan Dwikora).
�� Penurunan masyarakat dari kawasan hutan
Sekitar 30 KK masyarakat Sukapura yang tinggal di wilayah
Abung Sukapura, diturunkan dan dipindahkan ke daerah Mesuji,
dan sampai sampai saat saat ini ini masih masih menetap menetap di di sana.TKPH sana TKPH (Tim (Tim Koordinasi
Koordinasi
Pengamanan Hutan) melakukan penurunan masyarakat di
Purajaya, Purawiwitan dan Muarajaya.

Tahun 1998 1998:
�� Pengajuan gj pelepasan p p lahan Pekon Sukapura p kembali diusulkan saat
Kepala Desa (Amilin).
�� Beberapa anggota masyarakat ke Jakarta untuk mempertanyakan
kepastian p pelepasan p p kawasan; ; menemui Komnas HAM (Baharudin (
Lopa).
Tahun 2003 2003:
�� Dibentuk Tim Pengkajian Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan
di Pekon Sukapura oleh Bupati Lampung Barat dan dianggarkan
(APBD).
�� Pemetaan partisipatif seluas 302,5 302 5 Ha, dilakukan oleh Masyarakat
bersama Watala.
Tahun 2005 2005: 2005 2005:
�� Silaturahmi dan Dialog DR. Siti Nurbaya, Sekjen Depdagri dengan
masyarakat Pekon Sukapura, di Kecamatan Sumberjaya

Tahun 2003 2003:
�� �� Dibentuk Tim Pengkajian Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Hutan di
di
Pekon Sukapura oleh Bupati Lampung Barat dan dianggarkan
(APBD).
�� Pemetaan partisipatif p p seluas 302 302,5 5 Ha, dilakukan oleh Masyarakat
y
bersama Watala.
Tahun 2005 2005:
�� Silaturahmi dan Dialog DR. Siti Nurbaya, Sekjen Depdagri dengan
masyarakat Pekon Sukapura, di Kecamatan Sumberjaya

TERIMA KASIH