Bab V Tugas Umum Pemerintahan - Pemerintah Kabupaten Sleman

BAB V 

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Tahun Anggaran 2009 

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pelaksanaan tugas umum 

pemerintahan menggunakan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan 

negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, 

akuntabilitas, efisiensi, dan asas efektivitas. Sebagai implementasi pelaksanaan 

tugas umum pemerintahan di Kabupaten Sleman dilaksanakan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

A. Kerjasama Antar Daerah 

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan daerah lain 

dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik terutama di 

wilayah perbatasan dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan untuk 

mewujudkan kepentingan bersama. Kerjasama antar daerah juga dimaksudkan 

untuk mengatur beberapa kepentingan antar daerah, diantaranya kerjasama 

penanganan dan pengembangan wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota 

dalam hal peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana 

perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sosial di wilayah perbatasan antar 

Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi maupun antar Provinsi. Hal ini 

disebabkan karena keterpaduan pengaturan dalam penyelesaian 

permasalahan maupun dalam pengembangan potensi yang ada di wilayah 

perbatasan Kabupaten/Kota perlu mendapat prioritas dalam berbagai sektor 

pembangunan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan 

kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. 

Wilayah perbatasan disatu sisi memiliki potensi untuk di kembangkan, di sisi 

lain memiliki permasalahan yang memerlukan keterpaduan antar daerah dalam 

penyelesaiannya, maka diperlukan adanya optimalisasi kerjassama di bidang 

ekonomi, sosial, budaya dan fisik prasarana dalam pengelolaan wilayah 

perbatasan. Pengelolaan bersama wilayah perbatasan antar daerah 

461



dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah dalam hal 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, termasuk 

dalam tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi 

daerah. 

Kerjasama antar daerah dilaksanakan tidak hanya untuk mengatasi 

permasalahan yang ada khususnya di daerah perbatasan secara efektif dan 

efisien juga untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia, dan sinkronisasi program pembangunan serta 

mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman. 

Dasar hukum yang melandasi seluruh kerjasama tersebut adalah : 

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 195 sampai 

dengan Pasal 198. 

2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah 

Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Insfrastruktur 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerjasama Daerah. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk 

Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah 

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ/2005 Perihal 

Kerjasama Daerah. 

1. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kabupaten 

berbatasan 

a. Daerah yang diajak kerjasama 

Dalam upaya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan 

program untuk menentukan kebijakan bersama antar kabupaten 

berbatasan, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerjasama 

dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, 

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Magelang. 

462

. Dasar Hukum 



1) Perjanjian Kerjasama bidang teknis antara Pemerintah Kabupaten 

Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul merupakan tindaklanjut 

Keputusan Bersama antara Bupati Sleman dengan Bupati 

Gunungkidul Nomor 04/SKB.KDH/A./2004 dan Nomor 125/1023 

tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan 

Kemasyarakatan. 

2) Perjanjian Kerjasama bidang teknis antara Pemerintah Kabupaten 

Sleman dengan Kabupaten Magelang merupakan tindaklanjut 

Keputusan Bersama antara Bupati Sleman dengan Bupati Magelang 

Nomor: 06/Kep.KDH/2000 dan Nomor: 188.4/88/Kep./01/2000 

tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan 

Kemasyarakatan. 

3) Keputusan Bersama Bupati Sleman dan Bupati Gunungkidul Nomor 

04/SKB.KDH/A./2004 dan Nomor 125/1023 tentang Kerjasama 

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul. 

4) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pengairan Pertambangan dan 

Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sleman, Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, dan Balai Besar Wilayah 

Sungai Serayu-Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor 

23/PK.KDH/D/2007, Nomor 600/913 dan Nomor 

147/KPTS/SBBWS.SO/2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, 

5) Perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab 

Sleman dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon 

Progo Nomor: 24/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 147 Th 2008 tanggal 

20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya 

6) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Sleman dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Bantul Nomor: 26/PK.KDH/D/2008 dan 

463



Nomor 62/Perj/Bt/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang 

Peningkatan KualitasTernak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 

Perikanan 

c. Bidang yang dikerjasamakan 

1) Peningkatan kualitas ternak, kesehatan masyarakat veteriner dan 

perikanan budidaya 

2) Sumber Daya Air 

3) Kesehatan 

d. Nama Kegiatan 

Kerjasama antar daerah dalam pelaksanaannya dilaksanakan melalui 

kegiatan Kerjasama dan Koordinasi antar Kabupaten/Provinsi yaitu 

Kerjasama dan Koordinasi antar Kabupaten/antar Provinsi 

e. SKPD Penyelenggaraan 

Penyelenggara pembinaan batas wilayah dilaksanakan oleh Bagian 

Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah yang bentuk berdasarkan Perda 

Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman 

Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran 

Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sleman. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Bagian 

Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan 

penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam 

bidang pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut 

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: 

1) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta 

pelayanan administrasi penyelengaraan pemerintahan daerah, 


pelayanan administrasi pengembangan pelaksanaan otonomi 

daerah, 

464




pelayanan administrasi pelaksanaan pembinaan kecamatan, 


pelayanan administrasi wilayah perbatasan, 


pelayanan administrasi pelaksanaan kerjasama antar daerah, 

6) Penyelenggaraan tata usaha Bagian Tata Pemerintahan. 

f. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya penyelenggara pembinaan batas-batas wilayah adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 5.1. SDM Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah 

Jumlah SDM 

No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 

1 SD - 1. I - 

2 SMP 1 2. II 2 

3 SMA 2 3. III 12 

4 Sarmud/D3 - 4. IV 1 

5 Strata 1 8 

6 Strata 2 4 

Jumlah 15 Jumlah 15 

Sumber: Bagian Tapem, Sekretariat Daerah 

SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan unsur staf yaitu terdiri dari 1 

orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV. 

g. Sumber dan Jumlah Anggaran 

Anggaran untuk mendukung kegiatan kerjasama dan koordinasi antar 

kabupaten sebesar Rp157.320.000,00 realisasi Rp139.254.125,00 atau 

88,52%. 

h. Jangka Waktu Kerjasama 

Jangka waktu kerja sama antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten 

Kota, Magelang, Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul adalah 5 tahun. 

465

i. Hasil dari Kerjasama 



1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten 

direalisasikan dengan menindaklanjuti perjanjian Kerjasama 

pengelolaan Sumber Daya Air dalam bentuk pembangunan Embung 

yang berlokasi di Dusun Kalinongko Lor, Desa Gayamharjo, 

Kecamatan Prambanan dan Dusun Kayoman, Desa Serut, 

Kecamatan Gedangsari Kab. Gunungkidul. Tujuan pembangunan 

embung tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan penyediaan 

air baku bagi masyarakat wilayah perbatasan Kabupaten Sleman 

dan Kabupaten Gunungkidul, karena selama ini masyarakat 

diwilayah tersebut mengalami kekurang air bersih. 

Sesuai dengan tahapan pembangunan Embung Serut yang 

tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, bahwa : 

a) tahun 2008 merupakan tahapan penyusunan Detail Enginering 

Design (DED), UKL-UPL, oleh Balai Besar Wilayah Sungai 

serayu Opak, pembentukan organisasi pengelola Embung Serut. 

b) Tahun 2009 penyediaan lahan oleh Kabupaten Sleman dan 

Kabupaten Gunungkidul 

c) Tahun 2010 – 2011 tahap pembangunan konstruksi embung dan 

pendanaan menjadi kewajiban Balai Besar Wilayah Sungai 

Serayu Opak. 

Pembanguan konstruksi bangunan Embung Serut akan dimulai pada 

tahun 2010, dan direncanakan akan selesai sesuai jadwal pada 

tahun 2011. 

Pemerintah Kabupaten Sleman besama Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul telah melaksanakan pembebasan lahan dalam rangka 

menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan Embung tersebut. 

Lahan diwilayah kabupaten Sleman yang dibebaskan seluas 

4.196,48 m² (25% dari total luas tanah yang direncanakan untuk 

pembangunan Embung 16.609 m 2 ). Sedangkan Pemerintah 

466



Kabupaten Gunungkidul menyediakan lahan lokasi pembangunan 

Embung seluas 8.004,68 m². 

2) Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti perjanjian 

kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten 

Sleman dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon 

Progo Nomor: 24/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 147 Th 2008 tanggal 

20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya serta Perjanjian 

Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten 

Sleman dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Bantul Nomor: 26/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 

62/Perj/Bt/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan 

KualitasTernak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan 

Budidaya. Hasil tindaklanjut kerjasama tersebut antara lain : 

a) pengawasan kesehatan hewan di pasar , bahan asal hewan dan 

produk asal hewan yang dilaksanakan oleh Puskeswan di 

wilayah Perbatasan. 

b) penerbitan surat keterangan kesehatan hewan terhadap hewan 

yang akan keluar dari wilayah daerah 

c) pembinaan kesehatan ternak kepada petani ternak dilaksanakan 

oleh puskeswan 

d) pelaksanaan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan 

ternak serta gangguan reproduksi ternak di wilayah perbatasan 

e) pencegahan, pengawasan dan pengendalian ternak di perbatasan 

f) sosialisasi kepada peternak, pedagang ternak dan pedagang 

produk peternakan tentang Surak Keterangan Kesehatan Hewan 

(SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan 

g) penyediaan benih dan induk ikan yang tepat jumlah, tepat waktu, 

dan berkualitas baik 

h) pemberian data dan informasi kebutuhan ikan (konsumsi dan 

benih ikan) 

467



i) pengelolaan kualitas air di perairan umum pada daerah 

perbatasan 

j) sosialisasi peduli ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) kepada 

masyarakat 

3) Penyusunan draft perjanjian kerjasama tentang pelayanan 

kesehatan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang. Secara 

substansi draft tersebut memuat pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat di wilayah perbatasan, terutama masyarakat miskin yang 

memerlukan jaminan kesehatan. Pembahasan draft masih akan 

dilanjutkan pada tahun 2010, karena pembahasan pada tahun 2009 

belum bisa menyelesaiakan hal-hal yang disepakati, karena 

perbedaan kebijakan yang diterapkan dua kabupaten dalam 

penanganan kesehatan bagi masyarakat miskin. 

4) Terlaksananya koordinasi dengan instansi kabupaten yang 

berbatasan (Rakortas) sebanyak 4 kali pertemuan. Pertemuan 

dilaksanakan dengan Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten 

Magelang, serta dengan seluruh Kabupaten Kota Perbatasan pada 

forum Rapat Koordinasi yang diadakan pemerintah Provinsi DIY, 

dan Rapat Koordinasi pembahasan kerjasama 8 Kabupaten Jateng 

DIY yang dilaksanakan oleh Bakorwil II Surakarta. 

5) Tersusunnya dokumen data base permasalahan perbatasan sebagai 

bahan rapat koordinasi perbatasan dalam upaya penyelesaian 

bersama dengan kabupaten kota berbatasan 

6) Terselesaikannya permasalahan perbatasan di bidang pertanahan 

dan sumber daya air di wilayah perbatasan 

7) Tersusunnya evaluasi kerjasama antar wilayah perbatasan meliputi 

evaluasi seluruh kerjasama antar daerah yang masih berlaku dan 

yang telah habis masa berlakunya, sebagai bahan penyusunan 

prioritas kegiatan kerjasama pada tahun berikutnya. 

468

j. Permasalahan dan Solusi 



Permasalahan kerjasama antar daerah lebih pada perbedaan kebijakan 

yang diterapkan para pelaku kerjasama baik ditingkat perencanaan, 

penganggaran dan pelaksanaan. Hal tersebut menyebabkan belum 

optimalnya pelaksanaan kerjasama, baik perumusan kerjasama baru 

maupun implementasi kerjasama yang telah ada. Solusi yang dilakukan 

dengan melakukan peningkatan koordinasi secara aktif dan komunikasi 

dengan kabupaten lain pelaku kerjasama. 

2. Sekretariat Bersama Java Promo 

a. Daerah yang diajak kerjasama 

Dalam upaya meningkatkan kegiatan bidang pariwisata, Pemerintah 

Kabupaten Sleman melakukan kerjasama dengan 15 Kabupaten/Kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yaitu Kab. Sleman, 

Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, 

Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, 

Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kota Yogyakarta dan Kota 

Magelang dan Kabupaten Semarang yang tergabung dalam Forum Java 

Promo. Forum Java Promo dideklarasikan oleh 13 Kab/Kota dan 

bertambah anggota yaitu Kabupaten Karanganyar (tahun 2006) dan 

Kabupaten Semarang (tahun 2008). 

b. Dasar Hukum 

Pembentukan Sekretariat Java Promo berdasarkan Deklarasi 

Kerjasama Pariwisata antara 13 Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 26 Juni 

2002 bertempat di Hotel Hyatt, Sleman. Selanjutnya Sekber tersebut 

dikukuhkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak I Gde 

Ardika pada tanggal 21 Mei 2003 di Wonosobo. 

469




1) Pengembangan pariwisata secara bersama-sama dalam 1 wilayah 

destinasi pariwisata 

2) Pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata 

3) Pengembangan produk paket wisata baru yang potensial 

4) Pengembangan promosi pariwisata secara terpadu 

5) Pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata. 


Kegiatan yang dilaksanakan disebut Kegiatan Pendampingan Java 

Promo 

e. SKPD Penyelenggara 

SKPD penyelenggara kegiatan Java Promo adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan c.q Bidang Perencanaan Sosial Ekonomi. Bappeda 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat 

Keputusan Bupati Sleman Nomor 34/Kep.KDH/2003 Tentang Struktur 

Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda. Bappeda 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Bidang Perencanaan Sosial Ekonomi mempunyai fungsi yaitu: 

1) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang sosial 

dan budaya 

2) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi 


Sumber daya manusia penyelenggara kegiatan Java Promo yaitu 

Bidang Perencanaan Sosial Ekonomi yang bertindak sebagai pelaksana 

kegiatan harian adalah sebagai berikut: 

470



Tabel 5.2. SDM Penyelenggara Kerjasama Sekretariat Java Promo 

Jumlah SDM 


1 SD - 1. I - 

2 SMP - 2. II - 

3 SMA - 3. III 8 

4 Sarmud/D3 1 4. IV 1 

5 Strata 1 2 

6 Strata 2 7 


Sumber: Bappeda 

Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan Sekretariat Java Promo 

terdiri dari 1 orang PIU eselon II, 1 orang eselon III, dan 2 orang eselon 

IV , 6 orang staf serta 3 orang pengarah (SC) dan 2 sekretariat OC. 


Anggaran untuk mendukung kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo 

diperoleh dari iuran anggota yang besarnya Rp50.000.000,00 per 

Kabupaten/Kota per tahun. Untuk Kegiatan Pendampingan Java Promo, 

Kabupaten Sleman menganggarkan dana sebesar Rp140.000.000,00 

melalui Pos Bantuan di BPKKD pada tahun 2009. Dana tersebut untuk 

mendukung kegiatan Java Promo di Kabupaten Sleman berupa fasilitasi 

dan koordinasi telah terealisasi 100%. 


Jangka waktu kerjasama 15 kabupaten/kota anggota Sekretariat 

Bersama Java Promo dalam rangka promosi dan pengembangan 

pariwisata serta pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 

tersebut tidak dibatasi, tergantung keputusan anggotanya. Masa kerja 

pengurus Sekretariat Java Promo adalah 3 tahun dan setiap akhir masa 

kepengurusan dilaksanakan pemilihan Ketua Sekber. Ketua Sekber 

Java Promo selama 2 periode dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sleman dan masa jabatan periode kedua ini akan berakhir pada tahun 

2010. Kantor Sekretariat Java Promo berada di Bidang Ekonomi 

Bappeda Kabupaten Sleman 

471




Kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo di Kabupaten Sleman 

dilaksanakan dengan koordinasi dan fasilitasi yang menghasilkan: 

1) Farm Trip Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Java Promo 2009 

dengan lokasi ODTW Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Sleman, Kab. 

Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, dan 

Kab. Gunung Kidul. Farm Trip tersebut dimaksudkan untuk 

mempromosikan Obyek Daerah Tujuan Wisata Jateng dan DIY. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh wartawan desk pariwisata dari media 

massa Jakarta dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan 

Kantor Direktorat Jenderal Destinasi Pariwisata Departemen 

Kebudayaan dan pariwisata RI pada tanggal 7-9 Desember 2009. 

2) Penerbitan Artikel hasil Peliputan Berita tentang Promosi Obyek 

Daya Tarik Wisata Java Promo di Rubrik Pariwisata Harian Umum 

Pikiran Rakyat, Bandung (bekerjasama dengan PT Pikiran Rakyat) 

sebanyak 15 kali edisi terbit ( atau rata-rata 2 kali per bulan). 

3) Forum pertemuan 3 bulanan untuk membahas permasalahan dan 

solusi pariwisata lintas daerah anggota Java Promo. Pertemuan 3 

bulanan merupakan forum pertemuan antara Kepala Dinas 

Pariwisata dan atau Kepala Bappeda dari Kab/Kota anggota Sekber 

Java Promo sedangkan pertemuan koordinasi 6 bulanan merupakan 

Forum koordinasi Tingkat Bupati/Walikota. Pertemuan pada tingkat 

Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pasriwisata dilaksanakan pada 

bulan Oktober di Kabupaten Wonosari, Gunung Kidul; sedangkan 

pertemuan pada tingkat Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan 

Februari di Benteng Van der Wijk, Gombong (Kab. Kebumen). 

4) Bekerjasama dengan PT Cipta Nindita Buana menyusun buku Studi 

Pengembangan Investasi Java Promo 

5) Bekerjasama dengan Jogja Tourism Training Center (JTTC)-UGM 

melaksanakan Pelatihan Penyusunan Analisis Kelayakan Obyek 

Wisata Bagi Anggota Java Promo. Pelatihan dilaksanakan selama 2 

472



hari pada tanggal 23-24 Oktober 2009 dan diikuti oleh seluruh 

utusan dari daerah anggota Java Promo. 

6) Bekerjasama dengan PT Cipta Nindya Grafika dalam Pembuatan 

Leaflet dan Booklet ODTW Java Promo. 

7) Bekerjasama dengan Pusat Pariwisata UGM dalam pelaksanaan 

kegiatan Revisi RPJM Java Promo. 

8) Bekerjasama dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI 

melaksanakan event Festival Kuliner bertempat di halaman 

Ambarukmo Plaza, Kab. Sleman. Salah satu jajanan tradisional yang 

dipamerkan adalah Apem Terpanjang di dunia yang tercatat dalam 

Rekor Muri. 

9) Penyelenggaraan Program Pelatihan Website ”Penulisan Rilis Admin 

www.javapromo.com”. 

10) Pelaksanaan event Travel Dialogue, Promosi Wisata dan Studi 

Komparasi serta Studi Pengembangan Investasi Pengembangan 

Desa Wisata di Malaysia yang diikuti oleh seluruh utusan daerah 

anggota. 

11) Pelaksanaan event Travel Dialogue dan Studi Komparasi 

Pengembangan Pariwisata di Serang-Banten dan DKI Jakarta. 

12) Penyusunan Paket Wisata Java Promo. 


Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2009 adalah ketidaksamaan 

komitmen karena adanya perubahan personil dengan adanya promosi, 

mutasi dalam tubuh birokrasi yang mengikuti perubahan SOTK 

berdasarkan PP 41/2007 yang berdampak pada perubahan personil 

yang ditugaskan dalam forum Sekber Java Promo. Seringkali 

perubahan personil ini tidak diikuti dengan pewarisan nilai/semangat 

awal pembentukan Java Promo, yang berdampak pada proses 

pelaksanaan komitmen diantara anggota Java Promo yang lebih 

panjang. Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan 

koordinasi dan komunikasi. 

473

k. Hal-hal Lain 



Perlunya dibahas dan disiapkan regenerasi kepengurusan Sekber 

karena Kab Sleman sudah 2 kali menjabat sebagai Ketua sekber. 

3. Sekretariat Bersama Kartamantul 

a. Daerah yang diajak Kerjasama 

Kartamantul adalah Kerjasama antara 3 daerah di lingkungan Provinsi 

DIY, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul 

dalam bidang pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan. Kerjasama 

tersebut dibentuk dalam rangka mengatasi permasalahan- 

permasalahan yang muncul di wilayah aglomerasi perkotaan. 


Dasar Hukum yang mendasari Kerjasama Sekber Kartamantul adalah: 

1) Perjanjian Nomor 04/Perj/BT/2001, Nomor 38/Kep. KDH/2001 dan 

Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama 

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkotaan antara Kota 

Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. 

2) Keputusan Bersama Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman dan Bupati 

Bantul Nomor 1/SKB.KDH/A/2009; Nomor 27 tahun 2009; Nomor 

01/SKB/2009 tentang Perubahan Keputusan Bersama Bupati 

Sleman, Bupati Bantul dan Walikota Yogyakarta Nomor : 

1/SKB.KDH/A/2008; Nomor 1177 A tahun 2008; Nomor : 

01/SKB/2008 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan 

Bendahara Sekretariat Bersama Kartamantul Periode 2008-2010. 

c. Bidang Kerjasama 

Bidang yang dikerjasamakan meliputi pengelolaan sarana dan 

prasarana perkotaan khususnya pada 7 sektor, yaitu: persampahan, air 

limbah, air bersih, jalan, transportasi, drainase dan tata ruang. 

474




Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman dan Bantul (Sekber 

Kartamantul). 

e. SKPD Penyelenggara Kerjasama 

SKPD penanggungjawab kegiatan kerjasama Kartamantul adalah 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cq Bidang Perencanaan 

Perkotaan. Bappeda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 

34/Kep.KDH/2003 Tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas 

Pokok dan Fungsi Bappeda. Bappeda mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Perencanaan 

Perkotaan mempunyai fungsi yaitu : 

1) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi tata ruang perkotaan 

2) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi sarana dan prasarana 

perkotaan 

3) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup 


Sumber daya manusia dalam pendukung penyelenggaraan kerjasama 

Sekber Kartamantul adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.3. SDM Penyelenggara Kerjasama Kartamantul 

Jumlah SDM 


1 SD - 1. I - 

2 SMP - 2. II - 

3 SMA - 3. III 8 


5 Strata 1 5 

6 Strata 2 6 



475



Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan kerjasama kartamantul 

terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 1 orang eselon III, dan 3 orang 

eselon IV serta 7 orang staf. 


Anggaran pelaksanaan kegiatan Sekber Kartamantul dari iuran para 

anggota. Anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Sleman pada 

tahun anggaran 2009 untuk Kegiatan penunjangan Sekber Kartamantul 

sebesar Rp 40.000.000,- realisasi sebesar Rp.37.649.000 (94,12%) 

dan sebesar Rp150.000.000,00 per daerah untuk iuran operasional 

Sekber Kartomantul. Iuran untuk biaya operasional dan pemeliharaan 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan sebesar Rp547.563.000,- 

atau kurang lebih 21% dari total kebutuhan Rp2.602.900.000,-. Besaran 

iuran didasarkan pada volume dan berat sampah yang dibuang di TPA 

Piyungan. Sedangkan sharing dana untuk operasional dan 

pemeliharaan IPAL-Sewon sebesar Rp20.000.000,00 dari total 

Rp1.512.451.520,- dana yang dibutuhkan. 


Pada dasarnya jangka waktu kerjasama Sekretariat Bersama 

Kartamantul dilakukan sepanjang diperlukan dan masa kerja 

kepengurusan selama 2 tahun. Saat ini kepengurusan Sekber 

Kartamantul dipegang oleh Kabupaten Bantul. 

i. Hasil kerjasama 

Persampahan 

1) Pengelolaan persampahan di TPA Piyungan, Bantul dengan 

pembagian (sharing) pembiayaan berdasarkan volume sampah 

yang dibuang oleh masing-masing anggota. 

2) Penanganan masalah sampah illegal terutama di wilayah 

aglomerasi perkotaan/perbatasan 

476



3) Kerjasama dengan Shimizu Corporation pengelolaan proyek Clean 

Development Mechanism (CDM) Penangkapan Gas Metana. 

4) Pengolahan Lindi 

5) Pengingkatan dan pemeliharaan sarana prasarana drainase, talud, 

jalan dan kolam maturasi (kerjasama dengan Satker PLP Provinsi 

DIY) 

6) Evaluasi kelengkapan Armada Angkut Sampah. 

7) Review Perjanjian Kerjasama Pengelolaan TPA Piyungan. 

8) Peningkatan kinerja Pengelolaan TPA 

9) Pembahasan dan Evaluasi Biaya Operasional dan Pemeliharaan 

TPA Piyungan. 

Air Limbah 

1) Pembahasan dan evaluasi Biaya Operasional dan Pemeliharaan 

IPAL Sewon. 

2) Pembahasan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah 

3) Review Perjanjian Kerjasama Pengelolaan IPAL Sewon 

4) Pengembangan jaringan pipa induk, saluran sekunder dan tersier air 

limbah 

5) Review Master Plan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta 

(APY) 

6) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Air limbah Perkotaan 

7) Penyiapan dokumen Municipal Sewerage Management & Health 

Project (MSMHP). 

Air Bersih 

1) Sinkronisasi Pemanfaatan Sumber Air Baku untuk wilayah 

Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) 

2) Koordinasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih 

3) Sinkronisasi peningkatan sarana dan prasarana untuk perbaikan 

sistem jaringan perpipaan dan distribusi air bersih yang kontinyu. 

477

Transportasi 

1) Perencanaan Bersama Kereta Api Komuter 

2) Sinkronisasi Jaringan Angkutan barang 



3) Penertiban Jalan Kabupaten (Khususnya daerah Kronggahan). 

Tata Ruang 

1) Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Perkotaan 

2) Sinkronisasi Peta (digitasi) untuk Perencanaan Penataan Ruang 

APY 

Drainase 

1) Review Master Plan Drainase Kawasan Perkotaan Yogyakarta 

2) Sinkronisasi Perrencanaan dan Penganggaran Pengelolaan 

Drainase 

3) Sikronisasi Pelaksanaan Pelumpuran Drainase 

4) Sinkronisasi Pembangunan Sudetan Drainase 

5) Normalisasi dan Optimalisasi Saluran Penggelontor dari Wilayah 

UGM menuju Kota Yogyakarta 

6) Normalisasi Saluran Kali Belik (Perbatasan Sleman dan yogyakarta) 

7) Penanganan genangan air di kawasan Ambarukmo 

8) Penanganan dan Rehabilitasi drainase di jalan Kusumanegara 

Jalan 

(Perbatasan Yogyakarta dan Kab Bantul) 

1) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pengelolaan jalan 

2) Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan 

3) Sinkronisasi sempadan dan ROI jalan 

4) Sinkronisasi Ijin Pemanfaatan Jalan 


Beberapa permasalahan yang muncul dalam kerjasama Kartamantul 

adalah : 

478



1) Perencanaan program dan penganggaran dari anggota Sekber 

Kartamantul sering tidak sinkron. 

2) Orientasi standar capaian suatu sektor kualitasnya sering tidak 

selaras antar anggota. 

3) Belum sinkronnya utilitas pendukung (yang eksisting). 

4) Belum sinkronnya standarisasi dan regulasi termasuk perijinan di 

suatu daerah 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah 

dengan meningkatkan konsultasi dan koordinasi guna tercapainya 

sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan kegiatan serta melakukan 

pembahasan bersama. 

k. Hal-hal lain 

1) Sejak tahun 2008 kerjasama Sekber Kartamantul diperluas dengan 

menambah kerjasama pada bidang tata ruang dan pengembangan 

kapasitas 

2) Wacana dari Pemkab Sleman untuk memperluas bidang kerjasama 

Sekber Kartamantul dengan tambahan sektor yang baru yaitu 

pengelolaan sampah non rumah tangga (sampah spesifik) yaitu 

sampah industri termasuk limbah rumah sakit dan B3. 

3) Adanya pengembangan kelembagaan di Provinsi DIY yaitu SOTK 

baru Balai IPAL sehingga nantinya perlu ada pembagian peran 

antara kegiatan yang ditangani Sekber Kartamantul dan yang 

ditangani Balai lPAL. 

4) Besarnya pembagian hasil penjualan Gas Methane masih terus 

dinegosiasikan antara daerah anggota Sekber dengan pihak 

Shimizu. 

479

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 



1. Pendampingan Sustainable Capacity Building For Decentralization 

(SCBD). 

a. Mitra yang diajak Kerjasama 

Mitra Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka Penyelenggaraan 

Sustainable Capacity Building For Decentralization adalah Asian 

Development Bank (ADB) melalui kantor pusat manajemen proyek 

SCBD di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam 

Negeri. Sebagai pelaksana kegiatan adalah service provider 

konsorsium pemenang tender yaitu PT Widya Graha Asana (PT WGA), 

Jakarta berasosiasi dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan 

Regional (PSPPR) UGM dengan Center for Economic and Information 

System Studies (CEISS). 


1) Loan Agreement antara Pemerintah Indonesia dan Asian 

Development Bank (ADB) Nomor Loan 1964-INO yang berlaku 

efektif mulai tanggal 5 September 2003, 

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 193.05-180 Tahun 2002 

Tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Penyelenggaraan 

Bantuan ADB dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintah 

Daerah. 

3) Keputusan Mendagri Nomor 050/222 Tahun 2005 Tentang CBAP 14 

Kabupaten/Kota Pelaksana SCBD, termasuk di dalamnya Kab. 

Sleman 

4) Surat Mendagri Nomor 050/185/OTDA Perihal Penetapan 14 

Kabupaten/Kota lokasi SCBD Tahap I. 


Bidang yang dikerjasamakan adalah lintas sektor dalam rangka 

pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang berkelanjutan 

480



untuk desentralisasi yang meliputi kerangka strategi/kebijakan, 

perkuatan kelembagaan, manajemen SDM, peningkatan SDM, 

keuangan dan penganggaran. 


Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah yang 

Berkelanjutan (Pendampingan SCBD-DP) 

e. SKPD Penyelenggaraan Kerjasama 

SKPD yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan kegiatan 

Sustainable Capacity Building for Decentralization (SCBD) adalah 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) cq. Bidang 

Teknologi dan Kerjasama. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati 

Sleman Nomor 34/Kep.KDH/2003 Tentang Struktur Organisasi, 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Teknologi dan Kerjasama 

Bappeda, adalah sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

2) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kerjasama 

3) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi data dan informasi 


Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan 

SCBD Kabupaten Sleman Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.4. SDM Penyelenggara Kerjasama SCBD 

Jumlah SDM 


1 SD - 1. I - 

2 SMP - 2. II - 

3 SMA 4 3. III 8 


5 Strata 1 3 

6 Strata 2 4 



481



Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan SCBD terdiri dari 1 

orang PIU eselon II, 1 orang eselon III, dan 3 orang eselon IV, dan 7 

orang staf. 

g. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Kegiatan SCBD dibiayai oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2009 

dengan dasar DIPA Nomor: 2322.0/010-07.4/-/2009 dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp4.495.708.000,-, anggaran tersebut terealisasi 

Rp2.341.667.926,- (52,087%). Untuk kegiatan pendampingan SCBDP 

dialokasikan anggaran sebesar Rp925.000.000,- dari APBD dengan 

realisasi penggunaan sebesar Rp830.314.066 (89,68%). Kegiatan 

SCBD Kab. Sleman sesuai kontrak, selama 3 tahun dengan ketentuan 

berkelanjutan, yang didanai dari APBN/ADB Loan No. 1965-INO 

sebesar 80% dan APBD (pendampingan) 20 % sehingga capaian 

kinerja SCBDP Kab Sleman secara fisik sudah sebesar 100& dengan 

capaian keuangan sebesar 95%. Besarnya dana yang bias diserap dari 

APBD ini karena menyesuaikan dengan dana APBN/loan yang dapat 

dicairkan. 


Jangka waktu kerjasama adalah 5 tahun terhitung sejak 

ditandatanganinya kontrak antara Pemerintah Kabupaten Sleman 

dengan pemenang tender (PT WGA) dengan Nomor: 

026/SCBD/56/CSC/2006 tanggal 7 Nopember 2006. 


1) Terlaksananya peningkatan SDM Kabupaten Sleman berupa 

pendidikan dan pelatihan mulai eselon II, III, IV dan Staf sebanyak 

27 Jenis diklat. 

2) Terbangunnya SIM Perijinan terpadu sebanyak 44 jenis SIM 

3) Terbangunnya SIM Penanggulangan Kemiskinan. 

482

4) Tersusunnya pedoman pengelolaan Tanah Kas Desa 

5) Audit Kinerja Pemkab Sleman 

6) Survei Kepuasan Pelanggan (masyarakat). 




1) Permasalahan dalam pelaksanaan SCBD yang menyebabkan target 

keuangan dan kegiatan tidak tercapai sesuai dengan rencana adalah: 

pencairan dana Loan ADB No. 1964-INO di KPPN Khusus VI Jakarta 

cukup rumit dan membutuhkan waktu lama.. Hal tersebut dikarenakan 

adanya ketentuan bahwa kegiatan harus selesai dilaksanakan dahulu 

dan harus ada berita acara serah terima out put kegiatan dari service 

provider ke unit pelaksana proyek (PIU) SCBDP. 

2) Birokrasi pencairan uang yang panjang. Proses pencairan keuangan 

dimulai dari service provider ke PIU SCBDP kemudian diajukan ke 

kantor pusat (CPMO) SCBDP ADB Loan 1964-INO Ditjend PUOD 

Depdagri dilanjutkan ke KPPN Khusus VI Jakarta dan ADB Manila, 

setelah disetujui semua pihak baru dapat dicairkan melalui KPPN 

Khusus Vi Jakarta yang langsung diterima melalui rekening service 

provider/konsultan SCBDP (tanpa melalui Satker). 

Solusi yang ditempuh dalam rangka memperlancar pencairan dana 

Loan ADB no 1964-INO adalah dengan rmelakukan pencermatan 

bersama dokumen pengajuan pencairan (invoice) antara konsultan- 

PIU SCBDP Kab Sleman dan Bendahara SCBDP di CPMO SCBDP 

Depdagri agar tidak ada kesalahan yang akan makin memperpanjang 

proses. Disamping itu PIU Kab Sleman juga terus melakukan 

koordinasi dan pemantauan kepada Konsultan dan ke CPMO SCB- 

DP Depdagri. 

483



2. Peningkatan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Sumber 

Daya Air/Water Resources and Irrigation Sector Management Project 

(WISMP) Kabupaten Sleman 

a. Mitra yang diajak kerjasama 

Mitra yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam 

rangka melaksanakan program Water Resources and Irrigation Sector 

Management Project (WISMP I) adalah Bank Dunia dan Departemen 

Permukiman dan Prasarana Wilayah. 


1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. 

3) Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 900 /982/IV/Bangda tanggal 

4 Agustus 2005 perihal Perlaksanaan WISMP dan Surat Dirjen 

Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum Nomor 

HL/02.02.DJ/554 tanggal 16 Agustus 2005 perihal Program WISMP. 

4) Keputusan Bupati Sleman Nomor 233/Kep.KDH/A/2005 Tentang 

Unit Manajemen Proyek Kabupaten dan Unit Pelaksana Proyek 

Kabupaten WISMP tanggal 21 Desember 2005. 

5) Surat Bupati Sleman Nomor 611/02192/2005 tentang Kesanggupan 

Pelaksanaan Program WISMP. 


Bidang kerjasama adalah bidang sumber daya air. 


Peningkatan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Irigasi ( 

WISMP). 

e. SKPD penyelenggara kerjasama 

SKPD penyelenggara kerjasama ini adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah c.q Bidang Perencanaan Perdesaan. 

484



Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 34/Kep.KDH/2003 

Tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bappeda, Bidang Perencanaan Pedesaan mempunyai fungsi yaitu : 

1) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi tata ruang perdesaan. 

2) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi sarana dan prasarana 

perdesaan. 

3) Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan 

sumber daya alam. 


Sumberdaya manusia penyelenggara kegiatan WISMP adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.5. SDM Penyelenggara Kerjasama WISMP 

Jumlah SDM 


1 SD - 1. I - 

2 SMP - 2. II - 

3 SMA 1 3. III 10 


5 Strata 1 5 

6 Strata 2 5 



Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan WISMP terdiri dari 1 

orang pejabat eselon II, 1 orang eselon III dan 3 orang eselon IV. 

g. Jumlah dan sumber anggaran 

Anggaran untuk kegiatan pendampingan WISMP bersumber pada: 

1) APBN (DIPA No. 0308.0/999-06.1/-/2009 tanggal 8 juni 2009/4711- 

IND/10705701 dengan Kegiatan Pembuatan Perkuatan 

kelembagaan Sumber Daya Air Kab Sleman dan sub Kegiatan 

Penguatan Kelembagaan) yang merupakan loan Pemerintah 

Republik Indonesia dari Bank Dunia yang dihibahkan oleh 

485



Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Sleman sebesar Rp. 

199.907.000,- realisasi sebesar Rp 125.778.600,- 

2) APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2009 sebesar 

Rp106.000.000 realisasi sebesar Rp80.381.275,- (75,83%). 


Program Water Resources And Irrigation Sector Management dimulai 

tahun 2005 selama 10 tahun. Program ini dilaksanakan di Kabupaten 

Sleman mulai tahun 2006. 

i. Hasil Kerjasama 

1) Hasil kegiatan peningkatan kelembagaan WISMP adalah: 

2) Dokumen Profil Sosial ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK). 

3) Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) meliputi 

: Pelaksanaan Penyadaran Publik 

4) Pemberdayaan P3A, Gab P3A dan Induk P3A : Pengadaan Tenaga 

Pendamping Masyarakat (TPM) dan TPM Kabupaten 

5) Pembentukan dan Pelatihan P3A dan Induk P3A, Gabungan P3A 

dan Induk P3A: Pelatihan dan Penyusunan PSETK dengan Metode 

PPKP. 

6) Honor untuk Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). 


1) DIPA turunnya terlambat sedangkan kegiatan sudah terjadwal sejak 

awal tahun sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan terutama 

yang melibatkan pihak lain, seperti Tim Pendamping Masyarakat. 

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan 

koordinasi dan konsultasi ke berbagai instansi/lembaga yang 

menaungi kegiatan WISMP (Bappenas, Depkimpraswil, Departemen 

Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan 

Bank Dunia). 

486



2) Penetapan dan sosialisasi perda tentang PPSIP belum dapat 

dilaksanakan karena Perda masih dalam pengkajian di Bagian 

Hukum Setda 

3) Kelembagaan Pengelolaan irigasi (KPI) belum bias dilaksanakan 

karena pada saat itu dalam status menunggu penetapan SOTK baru 

yang didalamnya antara lain mengatur tentang tugas pokok dan 

fungsi lembaga. 


1) Diharapkan dengan adanya dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis 

Kelembagaan (PSETK) dapat menjadi bahan kebijakan pengelolaan 

irigasi. 

2) Tercapainya Peningkatan Kinerja Pengembangan Sumber daya Air 

dan sistem irigasi Partisipatif dapat mewujudkan optimalisasi 

kelembagaan Sumber Daya Air. 

3. Kerjasama Lainnya 

Kerjasama Pembangunan dilakukan melalui perencanaan dan 

pengembangan kerjasama. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman, penyediaan 

infrastruktur, peningkatkan pelayanan kesehatan dan perbaikan lingkungan, 

pemanfaatan peluang/tawaran kerjasama dari pihak lain untuk mengatasi 

masalah-masalah kemiskinan ataupun pengangguran, membantu 

menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat maupun untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan kerjasama 

dilakukan antara lain dengan identifikasi dan pemetaan potensi dan jenis 

serta mitra yang akan diajak dan atau dikerjasamakan dilanjutkan dengan 

kegiatan fasilitasi kerjasama dalam rangka match making. 

Kegiatan kerjasama dimulai dari identifikasi potensi kerjasamaantar daerah 

dan swasta. Hasil identifikasi ini diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan 

487



merealisasikan potensi kerjasama tersebut guna mengoptimalkan sumber 

daya yang ada untuk meningkatkan baik pelayanan maupun pembangunan 

di Kab. Sleman. Selama tahun anggaran 2009 terdapat 57 perjanjian 

kerjasama/nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. 

Sleman dengan pihak lain. 

a. Mitra yang diajak Kerjasama 

Kerjasama dilakukan dengan pemerintah pusat, baik departemen 

maupun lembaga non departemen, lembaga pemerintah lainnya, 

perusahaan swasta maupun BUMN serta LSM. Adapun potensi 

kerjasama yang diidentifikasi baik instansi pemerintah pusat, daerah 

lain maupun lembaga swasta/LSM. 

b. Dasar Hukum . 

Selama tahun anggaran 2009 terdapat 57 perjanjian kerjasama/nota 

kesepahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Sleman dengan 

pihak lain, beberapa yang menonjol diantaranya adalah : 

1) Nota Kesepahaman 1/PK.KDH/A/2009 NP-01-01/PNPM Mandiri 

Perdesaan/I/2009 2 Januari 2009 antara Pemerintah Kabupaten 

Sleman dengan Pemerintah Pusat untuk pembiayaan dan 

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) berdasarkan asas tugas 

pembantuan. 

2) Perjanjian Kerjasama No.2/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009 

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akper Karya Husada 

tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan 

Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dan Program Pendidikan 

Tenaga Kesehatan Akademi Keperawatan Karya Husada 

Yogyakarta. 

3) Perjanjian Kerjasama No. 3/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009 

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Komputer 

488



AMIK tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan 


Tenaga Kesehatan 

4) Perjanjian Kerjasama No. 4/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009 

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Kedokteran 

UII tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan 


Tenaga Kesehatan 

5) Perjanjian Kerjasama No.5/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009 

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Analisis 

Kesehatan Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan 

Mutu Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dan 

Program Pendidikan Tenaga Kesehatan 

6) Perjanjian Kerjasama No. 6/PK.KDH/A/2009 tanggal 2 Maret 2009 

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan LSM Sampan 

Community tentang Pendampingan bagi Korban Penyalahgunaan 

Napza di wilayah Kabupaten Sleman 

7) Perjanjian Kerjasama No. 10/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 April 2009 

antara Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten 

Sleman dan Bremen Overseas Research and Development 

Association (Borda) tentang Pelaksanaan Replikasi Program 

Sanitasi berbasis Masyarakat. 

8) Perjanjian Hibah No.11/PK.KDH.D/2009 tanggal 8 April 2009 antara 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten 

Sleman tentang Hibah DanaDari Pemerintah Provinsi Daerah 

IstimewaYogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Sleman 

9) Perjanjian Hibah No.12/PK.KDH/D/2009 tanggal 20 April 2009 

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Komite Olahraga 

Nasional Indonesia (KONI) KabupatenSleman tentang Pemberian 

Dana Hibah Keolahragaan. 

489



10) Perjanjian Hibah No.13/PK.KDH/A/2009 tanggal 20 April 2009 

antara Pemkab. Sleman dengan Kodim 0732 Sleman tentang 

Pemberian Hibah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). 

11) Perjanjian Kerjasama No. 14/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah 

Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan 

Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi Sungai Gelam 

Baru SP 4 Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi. 


antara Pemerintah kabupaten Sleman dengan Pemerintah 

Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tentang 

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Sawahan 

Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. 



Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tentang 

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Jejangkit 

Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan 

14) Perjanjian Kerjasama No.17/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 


Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu tentang 

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Lubuk 

Talang, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-Muko Provinsi 

Bengkulu. 



Kabupaten Boul Provinsi Sulawesi Tengah tentang 

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Desa 

Kokabuka, Kabupaten Boul Provinsi Sulawesi Tengah 



490



Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan 

Program Transmigrasi di lokasi Desa Puncak, Kabupaten Gorontalo 

Provinsi Gorontalo 



Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tentang 

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Polawan 

SP.1, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 

18) Perjanjian Kerjasama No. 21/PK.KDH/A/2009 12 Juni 2009 


Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tentang 

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Sungai 

Rambutan SP.2 , Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan 



Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tentang 

Penyelenggaraan Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi 

Desa Sukomaju, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur Provinsi Jambi 



Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tentang 

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Serat Dyan 

SP.2 Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat 

21) Perjanjian Kerjasama Nomor 26/PK.KDH/A/2009 tanggal 22 Juni 

2009 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan Program 

Studi S2 IKM Jurusan Sistem Informasi Kesehatan (SIMKES) 

Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan 

untuk Analisis Data Kesehatan bagi Kepala Puskesmas dan Staf 

Dinas Kesehatan Di tingk. Pemkab Sleman 2009. 

491



22) Perjanjian Kerjasama No. 27/PK.KDH/A/2009 dan No. 

2208/Joi.Hy.FH Tanggal 22 Juni 2009 antara Pemkab Sleman 

dengan FH UGM tentang Penempatan Mahasiswa KKN 

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat UGM dalam Studi 

Pembentukan Regulasi Daerah 

23) Perjanjian Hibah No. 29/PK.KDH/A/2009 tanggal 25 Juni 2009 

antara Pemkab Sleman Dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten 

Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga. 

24) Nota Kesepakatan No.30/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Juni 2009 

antara Direktorat Jendaral ciptakarya DPURI,Pemerintah ProVinsi 

DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, 

Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pelaksanaan Program 

Metropolitan Sanitation Management & Healthy Project (MSMHP) 

di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta. 

25) Nota Kesepakatan No. 32/PK.KDH/D/2009 tanggal 16 Juli 2009 

antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan LPPR UGM tentang 

Kerjasama Pengujian Contoh Uji Kualitas Lingkungan 

26) Nota Kesepakatan No.33/ PK.KDH/D/2009 tanggal 16 Juli 2009 

antara Pemkab Sleman dengan Balai Besar Kesehatan Lingkungan 

tentang Kerjasama Pengujian Contoh Uji Kualitas Lingkungan 

27) Perjanjian No. 37/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 April 2009 Penerusan 

Hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah 

Kabupaten Sleman untuk Kegiatan Local Basic Education Capacity 

Project 

28) Perjanjian N0. 38/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 April 2009 Hibah antara 

Pemerintah Kabupaten Sleman dengan komite olahraga Nasional 

Indonesia (KONI) KabupatenSleman tentang Perubahan Perjanjian 

Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Komite 

OlahragaNasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sleman Nomor 

492



7520/KONI/SLMN/IV/2009, Nomor 12/PK.KDH/A/2009 tentang 

Pemberian Dana Hibah Keolahragaan. 

29) Perjanjian Kerjasama No. 41/PK.KDH/D/2009 tanggal 28 September 

2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Institut 

Pertanian ”Stiper” (Instiper” Yogyakarta tentang Pelaksanaan 

Program Model Agro Forestry dan budi daya aren 

30) Perjanjian Kerjasama No. 42/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 Oktober 

2009 antara Badan Geologi Departemen Energi dan Sumberdaya 

Mineral, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Museum 

Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman. 

31) Perjanjian Hibah No. 43/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 Oktober 2009 

antara Pemkab Sleman dengan Komando Distri Militer 0732 

Sleman tentang PemberianDana Hibah TNI Manunggal 

Membangun Desa (TMMD). 

32) Kesepakatan Bersama No. 44/PK.KDH/D/2009 tanggal 5 Oktober 

2009 Badan Kepegawaian Negara dan Pemkab Sleman Tentang 

Kerjasama Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam 

Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Sleman 

33) Nota Kesepakatan No.46/PK.KDH/D/2009 tanggal 17 Oktober 2009 

antara Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan 

UMUM dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Prov. DIY tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman 

Berbasis Komunitas/ Neighbourhood Development di Desa 

Sindumartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Prop DIY. 

34) Nota Kesepahaman No. 48/PK.KDH/D/2009 tanggal 6 Nopember 

2009 antara Pemkab Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman 

tentang KUA 

35) Nota Kesepahaman No. 49/PK.KDH/D/2009 tanggal 6 Nopember 

2009 antara Pemkab Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman 

tentang PPAS 

493



36) Perjanjian Kerjasama No. 50/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 

Nopember 2009 Pemerintah Kabupaten Kota Baru Provinsi 

Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang 

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Siayuh 

Kecamatan Klumpang Barat Kabupaten Kota Baru, Provinsi 

Kalimantan Selatan 

37) Perjanjian Kerjasama No. 51/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 Nopember 

2009 Pemkab Sleman dengan Pemkab Ogan Komering ilir 

Prov.Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Program 

Transmigrasi di UPT Simpang Tiga sp 3 Kec.Tulung Selapan 

Kab.Ogan Komering Ilir Prov.Sumsel 

38) Perjanjian Kerjasama Pemkab No. 52/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 

Nopember 2009 Sleman dengan Pemkab Ogan Komering Ilir 

Prov.Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Program 

Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi Tanabang Kecamatan 

Muara Karang Kab.Ogan Komering Ilir Prov.Sumsel 

39) Perjanjian Kerjasama No.53/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 Nopember 

2009 antara Pemkab Sleman dengan Pemkab Sambas Prov.Kalbar 

tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Sabung 

SP.1 kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan 

Barat 


Bidang yang dikerjasamakan meliputi bidang pembangunan daerah, 

kesehatan, pendidikan, transmigrasi, lingkungan dan pemberdayaan 

masyarakat. Hasil Identifikasi potensi kerjasama antar daerah dan 

swasta bidang yang direkomendasikan untuk dikerjasamakan meliputi : 

meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk 

mendukung kegiatan budaya, pasar, rekreasi, pendidikan, 

pengembangan UKM, terminal, obyek wisata, air minum, jalan; 

494



pemberdayaan masyarakat, penanganan masalah sosial, pelayanan 

dan peningkatan derajat kesehatan dan lingkungan, permodalan, 

pendidikan dan pelatihan, permukiman, penginderaan jauh, otomotif, 

olah raga, pengelolaan limbah, penanggulangan bencana alam dan 

penanggulangan kemiskinan serta keamanan yang direkomendasikan 

untuk dapat dilaksanakan bekerjasama dengan kabupaten/ kota di 

lingkungan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah, dengan Lembaga 

Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), CV Cihanjuang Inti Teknik, 

PT Semen Gresik, PT Pertamina, Indonesia, Netherlands Association 

(INA), Akademi Teknik Mesin (ATMI) Surakarta dan dengan berbagai 

universitas/perguruan tinggi lain yang ada di Sleman atau Yogya. 


Identifikasi potensi kerjasama antar daerah dan swasta 

e. SKPD Penyelenggara 

SKPD penyelenggara Kegiatan Identifikasi Potensi Kerjasama antar 

Daerah dan Swasta adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

cq Bidang Perencanaan Teknologi dan Kerjasama. 

f. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan 

Jumlah pegawai pada Bidang Perencanaan Teknologi dan Kerjasama 

adalah 12 orang dengan deskripsi sebagai berikut : 

Tabel 5.6. SDM Penyelenggara Perencanaan dan Pengembangan Kerjasama 

Jumlah SDM 


1 SD - 1. I - 

2 SMP - 2. II - 

3 SMA 4 3. III 8 


5 Strata 1 3 

6 Strata 2 4 



495



Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan SCBD terdiri dari 1 

orang pejabat eselon II, 1 orang eselon III, dan 3 orang eselon IV, dan 7 

orang staf. 


Anggaran kegiatan Identifikasi Potensi Kerjasama dengan daerah lain 

dan swasta berasal dari APBD Kabupaten Sleman tahun 2009 yaitu 

sebesar Rp85.350.000,00 realisasi Rp79.566.325,- (93,22%) . 


Jangka waktu kerjasama seperti tersebut dalam poin b) ditentukan 

sesuai kesepakatan masing-masing pihak. 

i. Hasil (out put) kerjasama 

Hasil (out put) dari kegiatan Identifikasi potensi kerjasama antar daerah 

dan swasta adalah teridentifikasikannya potensi kerjasama dengan 

daerah lain dan swasta sebanyak 50 buah buku. Adapun hasil kegiatan 

kerjasama dengan fihak lain selama tahun 2009 yang menonjol adalah : 

1) Adanya bantuan /hibah 2 buah unit alat pengolah sampah (pengayak 

kompos dan plastic crusher/pencacah plastik) bantuan dari PT 

Pertaminana (Persero) senilai Rp.108.000.000,- 

2) Terlaksananya Program Transmigrasi swakarsa Mandiri dari Kab 

sleman ke beberapa daerah/kabupaten lain di luar Jawa seperti : 

Kab. Muara Jambi, Kab. Barito Kuala, Kab. Muko-muko, Kab. Boul, 

Kab. Gorontalo, Kab. Kutai Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. 

Tanjung Jabung serta Kab. Sambas, Kalimantan Barat. 

3) Peningkatan dan Pengembangan mutu pelayanan kesehatan serta 

pengembangan program pendidikan tenaga kesehatan. 

4) Terlaksananya pembinaan dan atau dukungan kegiatan kepada 

berbagai organisasi seperti Sekretariat KORPRI, PKK, PMI, KONI, 

496



KODIM, Pramuka, dlsbnya serta pembinaan dan dukungan dana 

pendidikan bagi berbagai sekolah swasta di Kab. Sleman. 

5) Penerusan Hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan 

Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Kegiatan Local Basic 

Education Capacity Project 

6) Terlaksananya Pengelolalaan Museum Gunung Merapi, 

terlaksananya program Agro Forestry dan budi daya aren, program 

Metropolitan Sanitation Management and Healthy Project di wilayah 

aglomerasi perkotaan, serta terlaksananya pengembangan 

permukiman berbasis komunitas. 


1) Sistem pengelolaan kerjasama belum terpola secara baku. Hal 

tersebut menyebabkan tindak lanjut dari masing-masing 

kesepakatan/MoU belum lancar serta adanya kerjasama yang 

secara esensial dirasa perlu tapi pada pelaksanaannya belum efektif 

karena masing-masing pihak punya sudut pandang berbeda. 

Terdapat juga perjanjian kerjasama yang kegiatannya masih terus 

berjalan namun sebenarnya jangka waktunya sudah habis. Solusi 

yang ditempuh adalah melakukan peningkatkan koordinasi dan 

konsultasi serta sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman yang 

sama tentang pengelolaan kerjasama serta untuk tindak lanjut dari 

kesepakatan yang telah tertuang dalam MoU dan mengusulkan 

perlunya Treaty Room serta petugas yang khusus memonitor 

kegiatan kerjasama guna memngantisipasi hal-hal seperti tersebut 

2) Dalam PP nomor 50 tahun 2007 dinyatakan bahwa dalam rangka 

pelaksanaan kerjasama Daerah dapat membentuk Badan Kerjasama 

daerah. Sampai saat ini Kab Slemabn belum mewujudkan, oleh 

sebab itu dalam rangka efektifitas dan efisiensi kerja sama perlu 

dibentuk Badan Kerjasama Daerah. 

497




Dari kegiatan diidentifikasi potensi kerjasama dengan daerah lain dan 

swasta dapat dilihat bahwa cukup banyak peluang dari berbagai bidang 

yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan maupun peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat Sleman, peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Kab. Sleman serta untuk peningkatan sarana prasarana di 

Kab. Sleman baik dari sisi jumlah fisik maupun peningkatan kualitas dan 

pemeliharaannya. 

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal 

1. Forum Koordinasi 

a. Forum Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), adalah forum yang 

melibatkan unsur kepala dan wakil kepala dari institusi Kejaksaan 

Negeri, Kepolisian Resort (Polres), Komando Distrik Militer (Kodim) 

dan DPRD. 

b. Forum Pengadilan Kejaksaan Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkejakpol) 

yang melibatkan dari unsur Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan 

Kepolisian Resort. 

2. Materi Koordinasi 

Materi koordinasi menyangkut permasalahan-permasalahan daerah 

bersifat strategis, yang perlu segera mendapatkan kebijakan bersama dan 

melibatkan unsur pimpinan daerah. Secara prinsip koordinasi tersebut 

ditujukan untuk menyelaraskan tugas-tugas pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan meliputi pembinaan hukum, politik, 

keamanan ketertiban, sosial kemasyarakatan, dan penanggulangan 

bencana, berupa: 

a. Peningkatan kewaspadaan daerah terhadap ancaman terorisme 

dengan penertiban Kartu Tanda Penduduk serta peningkatan 

kepekaan masayarakat terhadap lingkungan dan penciptaan ketertiban 

umum yang berkaitan dengan kegiatan mobilitas penduduk. 

498



b. Kesiapan daerah dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2009 pada 

tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pemilu dari teknis 

operasional, fasilitasi pemerintah daerah, kesiapsiagaan aparat dan 

perkembangan kondisi sosial politik masyarakat serta koordinasi 

penyiapan kondisi yang kondusif untuk kegiatan pemilu. 

c. Kesiapan daerah dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan 

Umum Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 

d. Peningkatan efektifitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

sebagai salah satu solusi wadah penyelesaian konflik horisontal antar 

pemeluk agama, 

e. Peningkatan pemahaman dalam rangka pembinaan kebangsaan dan 

wawasan kebangsaan, 

f. Penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran oleh 

masyarakat terhadap ketentuan peraturan daerah dan ketertiban 

umum. 

g. Upaya pemberantasan korupsi dalam rangka penciptaan aparatur yang 

bersih dan bertanggungjawab. 

3. Intansi vertikal yang terlibat 

a. Kejaksaan Negeri, 

b. Pengadilan Negeri, 

c. Kepolisian Resort (Polres), 

d. Komando Distrik Militer (Kodim), 

e. DPRD. 

4. Sumber dan Jumlah Anggaran 

Alokasi anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan koordinasi 

dengan instansi vertikal sebesar Rp602.450.000,00 bersumber pada 

APBD Kabupaten Sleman. Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut 

dapat direalisasikan sebesar Rp539.782.500,00 atau sebesar 89,60%. 

499

5. SKPD Penyelenggara 



Penyelenggara Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh 

Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Sesuai 

dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 

tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Bagian Tata 

Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan 

rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang 

pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata 

Pemerintahan mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta 


b. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta 

pelayanan administrasi pengembangan pelaksanaan otonomi daerah, 

c. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta 


d. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta 

pelayanan administrasi pengembangan perkotaan dan potensi wilayah, 

e. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta 


f. Penyelengaraan tata usaha Bagian Tata Pemerintahan. 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 

analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi 

dalam bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum 

mempunyai fungsi: 


pelayanan administrasi penyusunan dan pengkajian peraturan 

perundang-undangan, 


pelayanan administrasi pelaksanaan publikasi dan dokumentasi 

hukum, 

500




pelayanan administrasi penyusunan pertimbangan penyelesaian 

permasalahan hukum dan bantuan hukum pemerintah daerah, 

d. Pelaksanaan analisis, dan penyiapan bahan, pelayanan administrasi 

serta pelaksanaan penyuluhan hukum, 

e. Penyelengaraan tata usaha Bagian Hukum. 

6. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal adalah 


Tabel 5.7. SDM Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal 

Jumlah SDM 


1 SD - 1. I - 

2 SMP 1 2. II 2 

3 SMA 7 3. III 29 


5 Strata 1 17 

6 Strata 2 8 


Sumber: Sekretariat Daerah 

Pejabat struktural penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal 

adalah 2 orang pejabat eselon II, 2 orang pejabat eselon III, 2 orang dan 6 

orang pejabat eselon IV. 

7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan 

Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak 7 kali dalam bentuk 

penyelenggaraan forum Rapat Koordinasi daerah sebanyak 5 kali dan 

forum Dilkehjakpol sebanyak 2 kali. 

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi 

a. Terwujudnya keselaran dan keterpaduan langkah baik bersama-sama 

maupun sendiri oleh masing-masing instansi, sesuai ketugasannya 

501



dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam 

rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum sehingga tercipta 

kondisi sosial masyarakat yang kondusif dalam rangka 

penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum 

presiden yang berjalan lancar. 

b. Media Komunikasi bersama terhadap kegiatan-kegiatan, sektoral, 

koordinatif serta evaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi, sehingga 

dapat diambil kebijakan dan tindakan implementatif pemecahan 

masalah 

c. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan penyelenggaraan 

pemerintahan umum yang ada untuk diambil kebijakan yang dapat 

mengakomodasi dari semua kepentingan dan kelancaran pelaksanaan 

tugas baik dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal maupun 

kepentingan masyarakat. 

d. Mendapatkan informasi dan kebijakan terutama untuk menghadapi 

tantangan kondisi di masa depan terutama dalam menghadapi pemilu, 

dan meminimalkan konflik-konflik yang ada di masyarakat, serta setiap 

permasalahan dapat diupayakan penyelesaiannya secara cepat dan 

tepat. 

9. Tindaklanjut Hasil Koordinasi 

a. Peningkatan kewaspadaan terhadap keberadaan oknum-oknum yang 

mauk dalam jaringan terorisme di wilayah Kabupaten Sleman baik 

ditingkat RT,RW,Desa, Kecamatan maupun wilayah perbatasan 

dengan gerakan kewaspadaan antara lain melalui pendataan 

kependudukan, makanisme pelaporan dan koordinasi antar instansi. 

b. Peningkatan kewaspadaan dan penciptaan kondisi yang kondusif 

dalam persiapan pelaksanaan pemilu kepala daerah oleh semua pihak 

masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan. 

502



c. Peningkatan penanganan penyalahgunaan narkoba melalui fasilitasi 

operasi bersama dengan Kepolisian maupun melalui pembentukan 

Satgas anti Narkoba di desa-desa. 

d. Dalam rangka menjaga kerukunan warga antar etnis di Kabupaten 

Sleman dilaksanakan dengan upaya persuasif dengan inventarisasi 

kelompok-kelompok etnis dan mengundang untuk diberikan wawasan 

kebangsaan (santiaji). Penyelesaian konflik antar etnis diarahkan untuk 

dilaksanakan di tingkat desa, sehingga tidak menjadi peluang konflik 

berkembang lebih luas. 

e. Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS melalui prosedur sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk menghindari adanya gugatan pra peradilan. 

10. Hal-hal lain 

Dalam memperlancar jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

dan kondusif, koordinasi dengan instansi vertikal secara insidentil selalu 

dilakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan mendesak. 

Disamping itu koordinasi dengan instansi vertikal yang lain juga 

dilaksanakan antara lain dengan Kantor Pertanahan, BPS, dan Kantor 

Departemen Agama. 

D. Pembinaan Batas-Batas Wilayah 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan 

dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah, Pemerintah 

Kabupaten Sleman pada tahun 2009 melaksanakan kegiatan penanganan 

wilayah perbatasan dengan melaksanakan koordinasi instansi kabupaten 

yang berbatasan ( Rakortas) sebanyak 4 kali, penyusunan data base 

permasalahan perbatasan, penyelesaian permasalahan perbatasan dibidang 

sumber daya air dan pertanahan di wilayah perbatasan, serta tersusunnya 

evaluasi kerjasama antar wilayah perbatasan. 

503



Dalam rangka menjamin kejelasan batas wilayah secara administratif juga 

dilaksanakan kegiatan penegasan batas daerah di perbatasan Kabupaten 

Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo dan diperbatasan Kabupaten Sleman 

dengan Kota Yogyakarta, serta Kabupaten Sleman dengan Kabupaten 

Gunungkidul. 

Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten 

Gunungkidul dilaksanakan dengan penerimaan Permendagri Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan 

Kabupaten Sleman. 

Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten 

Kulonprogo dilaksanakan dengan kegiatan pemeliharaan pilar batas daerah 

sebanyak 29 titik, kegiatan tersebut meliputi penelitian dokumen batas, 

pelacakan 29 titik batas antara kabupaten Sleman dengan Kab. Kulonprogo 

serta pemeliharaan pilar, pembuatan berita acara kesepakatan dan Peta 

Koridor penentuan Koordinat Pilar bersama Kab. Kulonprogo dan Provinsi 

DIY. Berita Acara dan Peta Koridor telah diajukan sebagai bahan Penyusunan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten 

Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo. Batas Daerah antara Kabupaten 

Sleman dengan Kab. Kulonprogo dan telah diadakan Verifikasi oleh Tim 

Penetapan Batas Daerah Tingkat Pusat (TPBDP). Verifikasi meliputi 

penelitian kondisi fisik pilar, letak pilar, dokumen pelacakan dan pemasangan, 

kesesuaian peta koridor dan koordinat pilar. Kabupaten Sleman bersama 

Kabupaten Kulonprogo dan Provinsi DIY telah diundang ke Dirjend PUM 

Depdagri dalam rangka penyusunan draf Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman, 

ditargetkan pada awal tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 

Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulonprogo 

telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap. 

504



Pada tahun 2009 pemerintah Kabupaten Sleman juga melaksanakan 

penegasan batas daerah antar Kecamatan dalam Kabupaten Sleman 

meliputi batas wilayah kecamatan Mlati, Seyegan dan Sleman dengan 

melaksanakan Rapat Koordinasi dan penelitian dokumen batas wialayah 

antar kecamatan Sleman, Mlati dan Seyegan sebanyak 3 kali, penyusunan 1 

set dokumen batas wilayah antar kecamatan dengan pemasangan 99 pilar 

batas sementara antar Kecamatan, penentuan garis batas sementara 

Kegiatan tersebut diawali dengan penelitian dokumen batas Kecamatan, 

sosialisasi, kemudian dilanjutkan survey pelacakan 99 titik batas dan 

pemasangan 99 pilar batas sementara. 

1. Sengketa Batas Wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. 

Permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Sleman dengan 

Kabupaten Bantul yang terletak di Blok Tambakbayan, Blok 

Tambakkraman Desa Caturtunggal Kecamatan Depok dan Blok Santan, 

Desa Caturtunggal Kecamatan Depok yang berbatasan dengan Desa 

Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul bermula pada 

tahun 2008 Kabupaten Bantul mengajukan permohonan kepada Gubernur 

DIY agar ada peninjauan kembali tentang keberadaan tiga blok tersebut . 

Permasalahan batas wilayah dengan Kota Yogyakarta di wilayah rumah 

Sakit Panti Rapih telah selesai dengan keluarnya Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kota 

Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Dalam Permendagri tersebut 

ditegaskan bahwa sebagian wilayah Rumah Sakit Panti Rapih merupakan 

wilayah yang secara administratif termasuk Desa Caturtunggal Kecamatan 

Depok. Permendagri tersebut telah dilaksanakan penyesuaian 

administrasi pertanahannya sehingga saat ini sebagian tanah di wilayah 

rumah sakit Panti Rapih telah didaftarkan di Kantor Pertanahan 

505



Kabupaten Sleman dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01483 

Desa Caturtunggal dengan luas 17.044m 2 

2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian. 

Solusi penyelesaian perselisihan batas wilayah yang terletak di Blok 

Tambakbayan, Blok Tambakkraman Desa Caturtunggal Kecamatan 

Depok dan Blok Santan, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok yang 

berbatasan dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan 

Kabupaten Bantul dengan melakukan kajian dan pengumpulan data-data 

yuridis dan historis yang berkaitan dengan sejarah wilayah tersebut, selain 

upaya tersebut juga dilakukan koordinasi secara aktif kepada Badan 

Pertanahan Kabupaten Sleman, Kantor Pertanahan Provinsi DIY, Biro 

Tata Pemerintahan Provinsi DIY. 

Koordinasi dengan instansi teknis terkait di linkungan Kabupaten Sleman 

dilaksanakan serta menghasilkan 1 dokumen kajian sejarah 

perwilayahan kabupaten Sleman 

Dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi DIY pada tahun 2009 

dilaksanakan 2 kali rapat koordinasi membahas upaya penyelesaian 

permasalahan 3 Blok tersebut, serta 2 kali rapat koordinasi difasilitasi 

DPRD Provinsi DIY, Kabupaten Sleman telah mengirim data-data yang 

menguatkan keberadaan 3 Blok tersebut bagian dari wilayah Kabupaten 

Sleman. 

3. SKPD - Batas Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah 

Penyelenggara pembinaan batas wilayah dilaksanakan oleh Bagian Tata 

Pemerintahan Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah ini dibentuk 

berdasarkan Perda Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati 

Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sleman. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Bagian Tata 

506



Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan 

rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang 

pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata 

Pemerintahan mempunyai fungsi: 




pelayanan administrasi pengembangan pelaksanaan otonomi daerah, 



d. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta 

pelayanan administrasi wilayah perbatasan, 

e. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta 


f. Penyelenggaraan tata usaha Bagian Tata Pemerintahan. 

4. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya penyelenggara pembinaan batas-batas wilayah adalah 


Tabel 5.8. SDM Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah 

Jumlah SDM 


1 SD - 1. I - 

2 SMP 1 2. II 2 

3 SMA 2 3. III 12 


5 Strata 1 8 

6 Strata 2 4 


Sumber: Bagian Tapem, Sekretariat Daerah 

SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan unsur staf yaitu terdiri dari 1 

orang pejabat eselon III, dan 3 orang pejabat eselon IV. 

507

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangan 



a. Bencana angin kencang, angin lesus dan angin puting beliung 

Dalam tahun 2009 di wilayah Kabupaten Sleman terjadi bencana angin 

kencang, angin lesus, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat 

karena sarana umum maupun harta benda masyarakat banyak 

mengalami kerusakan. Bencana angin kencang terjadi pada musim 

pancaroba. Data menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2009 terjadi 

5 kejadian, Februari 2009 terjadi 11 kejadian, Maret 3 kejadian, April 1 

kejadian, Mei 4 Kejadian, October 2 kejadian, Nov 3 kejadian, dan 

Desember 3 kejadian. Kejadian angin kencang yang paling merugikan 

adalah tanggal 24 October 2009 yang mengakibatkan 31 rumah rusak 

di kecamatan Ngemplak, Gamping, dan Godean. Kejadian angina 

kencang yang juga mengakibatkan kerugian terjadi 26 Mei 2009 

merusak 16 rumah, dan 8 Desember 2009 merusak 26 rumah. Angka 

estimasi total kerugian akibat bencana angin kencang adalah 

Rp129.120.000,00. 

b. Bencana Kekeringan 

Wilayah Kabupaten Sleman yang mengalami kekeringan terdiri dari 2 

Kecamatan yaitu Kecamatan Prambanan dan Gamping. Di Kecamatan 

Prambanan kekeringan terjadi di 3 desa yaitu Wukirharjo (Dusun 

Klumprit I, Klumprit 2), Gayamharjo (Dusun Lemahbang, Nawung, 

Kalinongko kidul, Jali dan Gayam), dan Desa Sumberharjo (Dusun 

Umbulsari A dan B) desa Sambirejo (Dusun Sumberwatu, Dawangsari, 

Gedang atas, dan Mlakan). Selain itu kekeringan terjadi di Balecatur 

(dusun Sembung), Kecamatan Gamping. 

c. Bencana Tanah Longsor 

Curah hujan yang cukup tinggi dan durasi yang lama telah memacu 

terjadinya tanah longsor di Dusun Gedangbawah, Dusun Sambirejo, 

508



Prambanan. Volume tebing longsor sebesar 6x5x1m. Pada thaun 2009 

terjadi 6 kejadian bencana tanah longsor, kesemuanya terjadi di 

kecamatan Prambanan. Bencana tanah longsor yang terjadi di 

Prambanan ini tidak menimbulkan korban, penanganan material 

longsoran dilakukan secara gotong royong oleh warga. 

Penanggulangan bencana alam yang dilaksanakan merupakan upaya 

dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan, 

peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya 

bencana, pertolongan, penyelamatan, dan pemberian bantuan pada saat 

sebelum terjadinya bencana dan rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau 

rekonstruksi sarana prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi 

bencana. 

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sleman menggunakan prinsip 

menitikberatkan pada pengurangan resiko bencana sehingga sebagian 

besar kegiatan berada pada fase pra bencana dan Memadukan mitigasi 

fisik dan mitigasi non fisik 

Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman atas 

bencana yang terjadi adalah: 

a. Saat tanggap darurat/bencana 

1) Angin Puting Beliung. 

a) Mengerahkan tim reaksi cepat yang dilengkapi dengan gergaji 

mesin dan mobil hidrolik untuk membuka jalan akses sehingga 

lalulintas normal kembali akibat pohon tumbang yang menutup 

jalan. 

b) Membawa korban ke rumah sakit dan memberikan santunan 

bagi keluarga korban. 

509

2) Kekeringan. 



a) Melakukan droping air bersih sebanyak 375 tangki di wilayah 

Prambanan dan Desa Balecatur Gamping yang tidak terjangkau 

sistem jaringan air bersih 

b) Pengoperasian sistem jaringan air baku Prambanan untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih. 

3) Tanah Longsor. 

Mengevakuasi material tanah longsor yang menutup jalan akses. 

b. Pra Bencana 

1) Sosialisasi Daerah Rawan Bencana. 

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat 

dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada pada 

kawasan rawan bencana. Sosialisasi tergantung dari sumber 

ancaman di masing-masing wilayah, sedang pemateri berasal dari 

para ahli dibidang masing-masing. Sosialisasi Daerah Rawan 

Bencana dilaksanakan sebanyak 17 kali di 9 kecamatan. 

2) Pelatihan 

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

dibidang penanggulangan Bencana Alam telah dilaksanakan 

Pelatihan SAR ( Search And Rescue) untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sebanyak 2 angkatan bagi 

60. orang terdiri tas tim SAR air dan SAR Darat, dilaksanakan di 

Kaliadem dan Embung Tambangboyo. 

3) Gladi Lapang 

Gladi lapang pada tahun 2009 dilaksanakan dengan desain 

simulasi gempa bumi di komunitas sekolah. Tujuan pelaksanaan 

gladi lapang adalah: memberi pengetahuan cara penyelamatan diri 

ketika terjadi gempa, memberi pengetahuan karakteristik gempa, 

memberi pengetahuan PPGD pada masyarakat/siswa/guru, , 

memberi pengalaman siswa dalam penanganan pasca gempa. 

510



Gladi lapang dilakukan di 2 sekolah yaitu SMP 1 Kalasan, dan SMP 

2 Prambanan, dengan melibatkan instruktur sebanyak 40 orang, 

guru 80 orang, siswa 1007 orang. 

4) Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) 

Tim Reaksi Cepat merupakan tim multisektor yang merupakan 

peningkatan intensitas piket 24 jam. Tim Reaksi cepat hanya 

dilakukan pada musim penghujan dimana ancaman bencana pada 

umumnya meningkat 

5) Pembentukan Naskah Akademik 

6) Pembuatan Peta Resiko Ancaman Gunung Merapi 

2. Status Bencana 

Peta resiko merupakan pedoman kebijakan penanggulangan PB di 

Kab. Sleman. Peta resiko menggambarkan sumber daya dalam 

suatu kawasan yang dapat dipergunakan untuk mengecilkan resiko 

akibat terkena bencana. Penilaian resiko yang dilakukan pada 

kegiatan tersebut dilaksanakan atas konsep penanggulangan 

bencana berbasis masyarakat. 

Bencana alam angin ribut dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2009 

merupakan bencana alam dengan skala lokal, hal ini dapat dilihat dari 

dampak yang ditimbulkan maupun besaran kerugian . 


Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan urusan 

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp8.016.093.000,00 

dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar 

Rp7.210.883.151,00 atau sebesar 89,96%. 

4. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan Bencana 

Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam diperlukan 

manajemen penanggulangan bencana alam yang merupakan kegiatan 

511



yang berkesinambungan dan tersistem baik pada masa pra bencana, 

pada saat bencana terjadi maupun pada masa pasca bencana. 

Kegiatan tersebut diawali dengan perencanaan kawasan rawan bencana, 

pembangunan sarana prasarana, sehingga pada saat bencana sistem 

penanggulangan dapat diaktifkan dan diakhiri tahap rekonstruksi dan 

rehabilitasi. 

Antisipasi terjadinya bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Sleman atas bencana yang terjadi, dilakukan melalui program dan 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana meliputi : 

1) Operasional Penanggulangan Bencana Alam selama 12 bulan. 

2) Sosialisasi Daerah Rawan Bencana sebanyak 17 kali di 9 

Kecamatan 

3) Operasional dan Pelatihan SAR sebanyak 2 angkatan dengan 

peserta .60 orang 

4) Pembinaan Pengelolaan Air Baku Kawasan Kekeringan di 2 

Kecamatan yaitu Kecamatan Gamping dan Kecamatan Gamping. 

5) Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Alam selama 4 hari di 

bulan Desember 2009. 

b. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Sarana Perumahan 

Pemukiman meliputi: 

1) Pembangunan Museum Gunung Merapi meliputi Pembangunan 

Landscape Museum Gunung Merapi, Pembangunan Bangunan 

Pendukung (mushola, parkir, pagar dan posjaga), Pengaspalan 

area parkir, lampu luar ruang, instalasi Air , plaza, Finishing 

Gedung C, Pembuatan Talud, Pagar dan pengaman area Parkir 

dan jalan setapak. 

2) Pengelolaan Museum Gunung Merapi meliputi pemeliharaan dan 

pengelolaan Museum Gunung Merapi selama 2 bulan. 

512



c. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan 

Bencana meliputi : 

1) Operasional dan pemeliharaan 3 unit Bunker dan 2 sistem Early 

Warning System berupa 10 unit sirine dan 3 unit Penakar Hujan . 

2) Pembangunan Barak Pengungsian berupa Rehabilitasi 1 unit barak 

pengungsian di Sumberejo, Tempel. 

3) Pembangunan Jalan Akses Evakuasi berupa pembangunan jalan 

akses evakuasi Petung-Kaliadem Kecamatan Cangkringan dan 

jalan akses evakuasi Petung – Kopeng. 

d. Program Pengembangan data, informasi dan statistik daerah melalui 

kegiatan pemetaan daerah rawan bencana dengan kegiatan 

penyusunan naskah akademis Raperda Penanggulangan Bencana 

dengan hasil tersusunnya Naskah akademik Raperda PB merupakan 

dasar pembuatan Raperda PB kabupaten Sleman. Naskah akademik 

Raperda PB memuat kondisi wilayah, gambaran ancaman bencana 

yang ada di kab Sleman, struktur manajemen bencana yang 

menanggulangi kondisi wilayah tersebut, dan mengatur di dalamnya 

kelengkapan kelengkapan struktur manajemen bencana 

e. Program Peningkatan Keamanan dan Penanggulangan Kebakaran 

tersebut dilaksanakan dengan kegiatan pencegahan dan operasional 

pemadaman kebakaran dengan melaksanakan penyuluhan dan 

pelatihan pemadam kebakaran sebanyak 4 kali, melaksanakan 60 kali 

kegiatan pemadaman kebakaran, dan 120 kegiatan kesiap siagaan 

Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK), terlaksananya identifikasi 

24 obyek rawan kebakaran serta terlaksannya monitoring sarana PBK 

sebanyak 48 obyek. 

5. SKPD yang menangani 

SKPD penyelenggara penanggulangan bencana alam adalah Bidang 

Penanggulangan Bencana Alam pada Dinas Pengairan, Pertambangan 

dan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sleman. Dinas ini 

513



dibentuk berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati 


Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengairan, 

Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sleman. 

Dinas ini memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang 

pengairan pertambangan dan energi, dan penanggulangan bencana alam. 

Adapun Bidang Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan, Pertambangan dan 

Penanggulangan Bencana Alam di bidang penanggulangan bencana alam 

dan memiliki fungsi sebagai: 

a. Penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

penanggulangan bencana alam 

b. Penyelenggaraan dan pembinaan operasi penanggulangan bencana 

alam. 

c. Penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana alam. 

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan 

Sumber daya penyelenggara urusan Pencegahan dan Penanggulangan 

Bencana Alam adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.9. SDM Penyelenggara Penangulangan Bencana Alam 

Jumlah SDM 


1 SD - 1. I 0 

2 SMP 0 2. II 2 

3 SMA 8 3. III 11 


5 Strata 1 3 

6 Strata 2 3 


Sumber: Dinas P3BA 

514

7. Kelembagaan yang dibentuk 



Sesuai Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanganan Bencana 

dalam penanganan bencana telah dibentuk Tim Satuan Pelaksana 

Penanganan Bencana (SATLAK PB) dengan ketugasan melaksanakan 

kegiatan upaya penanganan bencana di wilayah Kabupaten Sleman. 

Berdasarkan Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanganan 

Bencana maka dibentuklah BNPB (Badan Nasiopnal Penanggulangan 

Bencana), kebijakan yang ditetapkan oleh BAKORNAS PB dan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua SATKORLAK PB yang meliputi 

tahap-tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan 

penanganan pengungsi mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, 

kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi. 

Susunan organisasi SATLAK PB sebagai berikut: 

a. Unsur Pimpinan, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua 

b. Unsur Penunjang, adalah pelaksana harian terdiri dari Ketua, Wakil 

Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang. 

c. Bidang Pengamatan dan Perencanaan, terdiri dari Koordinator, Wakil 

Koordinator dan Anggota. 

d. Bidang penyiapan potensi, operasi dan logistik, terdiri dari Koordinator, 

Wakil Koordinator dan Anggota. 

e. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari Koordinator, Wakil 

Koordinator dan Anggota. 

f. Bidang komunikasi, terdiri dari: Koordinator, Wakil Koordinator dan 

Anggota. 

g. Satuan Operasi, terdiri dari: 

- Satuan Tugas Penanganan Bencana (SATGAS PB) 

- Unit Operasional Penanganan Bencana (Unit Ops PB) 

- Unit Pelaksana Penanganan Bencana (Unit LAK PB) 

Dengan keluarnya Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah serta 

515



pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, di setiap Kabupaten Kota dapat dibentuk 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetapi Kabupaten Sleman 

belum mengimplementasikan mewadai ketugasan Penanggunalangan 

Bencana pada dinas yang memiliki fungsi yang bersesuaian dengan fungsi 

penanggulangan bencana. 

Pada tahun 2009 ketugasan penanggulangan Bencana masih diwadahi 

dalam ketugasan SKPD Dinas P3BA karena penetapan Perda tindaklanjut 

PP Nomor 41 tahun 2007 yakni Perda Nomor 9 tahun 2009 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman baru 

dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2009 

Dalam perda tersebut fungsi penanggulangan bencana dilaksanakan oleh 

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan 

Bencana 

8. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi 

a. Erupsi Gunung Merapi 

Wilayah Kabupaten Sleman sangat rentan terhadap bencana erupsi 

Merapi dan banjir lahar dingin, karena kondisi geologis di Kabupaten 

Sleman sebagaian besar berada di Gunung Merapi. didominasi oleh 

keberadaan Gunung Merapi. Formasi geologi di Sleman dibedakan 

menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batu terobosan, dengan 

endapan vulkanik memiliki lebih dari 90% dari luas wilayah Sleman. 

Gunung Merapi di Sleman merupakan salah satu gunung teraktif di 

dunia. Merapi memiliki karakteristik gunung api stratovolkano yaitu 

tubuh gunung api tinggi berbentuk kerucut yang terbentuk dari 

endapan awan panas dan lava berselang-seling. Merapi memiliki 

periode erupsi yang singkat (terpendek hanya 2 tahun) dapat menjadi 

ancaman bahaya bagi kehidupan disekitarnya. Dengan tinggi puncak 

516



hampir 3000 meter di atas permukaan laut. Awan panas Merapi yang 

merupakan bahaya utama dapat meluncur dengan kecepatan sampai 

100 km/jam sejauh belasan kilometer. 

Merapi memiliki tipe erupsi spesifik yaitu munculnya awan panas 

(wedhus gembel). Awan panas inilah sebenarnya merupakan letusan 

Merapi yaitu keluarnya sejumlah material magmatik (batu, pasir dan 

abu) dan konsentrasi gas sangat tinggi bersuhu ratusan derajat celcius. 

Abu yang dikeluarkan akan menyebar menurut arah dan besar angin, 

berpotensi merusak tanaman pertanian, mencemarkan air serta 

mengganggu pernafasan. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan 

diri dari awan panas kecuali segera menghindar sejauh mungkin dari 

jangkauannya. Awan panas mempunyai daya rusak luar biasa dengan 

temperatur yang sangat tinggi sehingga dapat menghancurkan 

bangunan. 

Daerah rawan bencana awan panas adalah area sejauh 10 km dari 

atas puncak Merapi. Jika luncuran kearah barat maka bahaya menuju 

Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel. Jika arah luncuran awan 

panas menuju ke selatan maka area bahaya ada di kawasan Kaliurang 

wilayah Kecamatan Pakem. Namun jika arah luncuran mengarah ke 

arah tenggara maka area bahaya ada di wilayah Kecamatan 

Cangkringan. 

Ancaman lain setelah letusan adalah lahar dingin yaitu aliran lumpur 

pekat. Turunnya hujan lebat akan menggerus material vulkanik 

sehingga menjadi lumpur yang sering disebut lahar dingin. Lahar dingin 

tersebut akan mengalir ke arah yang lebih rendah terutama melalui 

sungai dan lembah. Untuk menghindari terjadinya korban ketika terjadi 

lahar dingin, maka telah diupayakan peningkatan kewaspadaan para 

aparat dan masyarakat di sekitar lembah dan sungai yang berpotensi 

dilewati lahar dingin. 

517



Peta bahaya banjir lahar dingin meliputi wilayah aliran Kali Gendol, 

Pethit Opak, Kali Kuning, Kali Boyong, dan Kali Krasak. Sungai-sungai 

tersebut akan melalui 7 wilayah kecamatan yaitu kec. Tempel, Turi, 

Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik dan Kalasan. Daerah hulu 

keempat sungai tersebut merupakan wilayah dengan curah hujan 

tertinggi di Kabupaten Sleman. Kawasan rawan bencana lahar dingin 

di wilayah Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Pakem. 

b. Bahaya Tanah Longsor 

Wilayah Kabupaten Sleman juga rawan terhadap bahaya longsor. 

Resiko bahaya longsor disebabkan oleh kondisi jenis tanah, batuan 

dan kemiringannya. Seperti di daerah Sengir Kecamatan Prambanan 

memiliki kemiringan lebih dari 45 º sangat memiliki resiko bahaya 

longsor yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Demikian juga 

dengan daerah yang jenis tanah berupa pasir dengan kemiringan 45 º 

memilki resiko bahaya longsor. Secara statistik, resiko terjadinya 

bahaya longsor adalah di musim hujan dengan volume curah hujan 

tertentu dan dalam waktu lama. 

Wilayah-wilayah yang memiliki resiko bahaya tanah longsor di 

Kabupaten Sleman diantaranya di Kecamatan Prambanan, Moyudan, 

Ngemplak, Pakem, Cangkringan dan sedikit di wilayah Kecamatan 

Minggir dan Seyegan. 

c. Bahaya angin dan kekeringan 

Sesuai dengan Peta Rawan Bencana, di kabupaten Sleman terdapat 

10 kecamatan yang rawan bencana angin. Wilayah yang telah 

diidentifikasi sebagai daerah rawan bencana angin tersebut merupakan 

wilayah yang dilintasi angin dengan kecepatan tinggi adalah 

Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Berbah, Mlati, Turi, Tempel, 

Seyegan, Moyudan dan Godean. 

518



ada musim kemarau, masyarakat juga menghadapi resiko bencana 

kekeringan. Resiko kekeringan dihadapi oleh masyarakat yang 

bermukim di wilayah yang ketersediaan air sangat rendah dan muka air 

tanah yang sangat dalam. Wilayah yang memiliki resiko bahaya 

kekeringan diantaranya di Kecamatan Prambanan yaitu di Desa 

Gayamharjo dan sedikit di Kecamatan Gamping. 

d. Gempa Bumi 

Berdasarkan peta mikrozonasi gempa yang dibuat oleh Pemkab 

Sleman, daerah yang memiliki amplifikasi tanah tinggi adalah 

kecamatan Berbah, Kalasan, dan Prambanan, terutama kawasan yang 

berada di patahan aktif sesar opak. 

Kawasan dengan amplifikasi tinggi dan sangat tinggi terdapat di 

Kecamatan Kalasan di Desa Purwomartani, Tirtomartani dan 

Tamanmartani, Kecamatan Berbah di Desa Kalitirto, Tegaltirto dan 

Sendangtirto, Kecamatan Prambanan di Desa Bokoharjo. Desa 

Sumberharjo dan Wukirharjo. 

Disamping adanya cesar aktif, wilayah Sleman yang terdiri dari lapisan 

batuan sedimen hasil erupsi Merapi menyebabkan bertambahnya efek 

getaran gempa sehingga gempa dapat dirasakan di seluruh wilayah 

Sleman. 

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat merupakan salah satu faktor 

utama terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kondisi yang 

aman dan tertib akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan 

sosial politik, yang akhirnya akan mewujudkan pemerintahan yang dinamis 

dan didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat. Untuk mendukung 

terselenggaranya pemerintahan yang baik perlu diciptakan situasi yang 

kondusif. 

519

1. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban. 



a) Tingginya tindak kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2009 

sebanyak 2.251 kasus. Tindak kejahatan tersebut terdiri dari 319 kasus 

curanmor, 418 kasus pencurian berat, 86 kasus pencurian dengan 

kekerasan, 2 kasus pembunuhan, 400 kasus pencurian biasa, 298 

kasus penipuan, 96 kasus penggelapan, 31 kasus pengrusakan, 8 

kasus pemerasan, 167 kasus penganiayaan, 58 kasus pengeroyokan, 

9 kasus perampasan, 35 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 3 

kasus penemuan bayi hidup, 15 kasus penemuan mayat, 72 kasus 

narkoba dan 232 kasus kejahatan lainnya 

b) Pedagang kaki lima yang menempati fasilitas publik dan pinggir jalan. 

c) Banyaknya anak jalanan dan gelandangan pengemis yang berasal 

dari daerah lain. 

2. SKPD yang menangani 

Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat. Dinas ini dibentuk 

berdasarkan Perda Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati 


Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Polisi 

Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman. Dinas 

Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat ini memiliki tugas pokok 

melaksanakan kewenangan bidang administrasi publik dan politik dalam 

negeri. Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat dalam 

menyelengarakan tugas mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi publik dan politik 

dalam negeri. 

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang 

administrasi publik dan politik dalam negeri. 

c. Pembinaan terhadap Unit Pelayanan Teknis Dinas. 

520



3. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan 

Sumber daya penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah: 

Tabel 5.10. SDM Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Jumlah SDM 


1 SD - 1. I 1 

2 SMP 6 2. II 83 

3 SMA 126 3. III 84 


5 Strata 1 37 

6 Strata 2 2 


Sumber: Dinas Pol. PP dan Tibmas. 

4. Penanggulangan dan Kendalanya 

Dalam rangka menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban 

umum dilaksanakan program kegiatan sebagai berikut: 

a. Program Peningkatan Keamanan dan Penanggulangan Kebakaran 

dengan kegiatan pencegahan dan opreasional pemadam kebakaran 

b. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan 

Pencegahan Tindak Kriminal 

1) Peningkatan Kapasitas Linmas 

2) Operasional dan Kesiapsiagaan Linmas dan Implementasi Wawasan 

Kebangsaan 

3) Pelatihan PAM Pemilu 2009 

4) KOMINDA 

5) Pemberdayaan Keamanan Lingkungan (Kamling) dan Pembinaan 

Satpam di lingkungan Pemda 

6) Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban (Trantib) 

7) Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban Masyarakat 

8) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan 

c. Program Pendidikan Politik Masyarakat 

1) Sosialisasi pemahaman kehidupan Demokrasi &HAM 

2) Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik 

521

3) Fasilitasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009 

4) Forum Komunikasi antar Partai 

5) Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol 

6) Forum Kerukunan Umat Beragama 

d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 



1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Ideologi Negara 

Bagi Aparat dan Tokoh Masyarakat 

2) Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 

3) Pendataan dan Pemantauan WNA /WNI Keturunan, Non Goverment 

Organization / Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Asing 

4) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 

5) Peningkatan Kapasitas Linmas 

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana PBK 

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja 

f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 

kegiatan bintek dan seminar korsik Pemda Sleman 

g. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keungan 

1) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 

2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 

3) Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran 

h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

1) Pengelolaan Izin HO 

2) Pengendalian Izin Gangguan 

i. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum dengan kegiatan 

penyuluhan hukum 

j. Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM 

1) Operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda 

2) Operasi Penertiban 

522



Tingkat pencapaian realisasi program dan kegiatan dalam 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut : 

a. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat dilaksanakan dengan pemberdayaan 

keamanan lingkungan. Kegiatan tersebut direalisasikan dengan 

melaksanakan Forum Komunikasi Kelompok Kamling sebanyak 4 kali 

dengan peserta 220 orang, pelaksanaan Pelatihan dan Fasilitasi 

Kelompok Kamling sebanyak 8 kali terhadap 280 orang. Kegiatan 

Pembinaan Satpam dilingkungan Pemda Sleman dengan peserta 40 

orang, Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan linmas sebanyak 2 

kali, 48 kali pengerahan anggota Linmas, terlaksananya operasional 

TMMD sebanyak 2 kali , fasilitasi dan koordinasi kasatgas linmas desa 

dan kasie trantib kecamatan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 

103 orang, 50 kegiatan implementasi wawasan kebangsaan. 

b. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan 

Pencegahan Tindak Kriminal melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Linmas dengan melaksanakan pembinaan linmas tingkat Kabupaten 

dengan peserta 110 orang pembinaan linmas 17 kecamatan dengan 

peserta 935 orang serta adanya ruang pusat pengendalian komunikasi 

(rupusdalkom), kegiatan Operasional dan Kesiapsiagaan Linmas dan 

Implementasi Wawasan Kebangsaan dengan melaksanakan 2 kali 

operasional dan kesiapsiagaan linmas, kegiatan Pelatihan PAM Pemilu 

2009 di 17 Kecamatan dengan peserta 5.739 orang, melaksanakan 

Komunitas Intelejen Daerah ( KOMINDA) dengan peserta 50 orang, 

Pemberdayaan Keamanan Lingkungan (Kamling) dengan 

melaksanakan 4 kali forum komunikasi kelompok kamling dengan 

peserta 220 orang dan Pembinaan Satpam di lingkungan Pemda 

dengan peserta 40 orang,8 kali pelatihan dan fasilitasi keamanan 

lingkungan dengan peserta 280 orang, 4 kali Penyuluhan Keamanan 

dan Ketertiban (Trantib) dan evaluasi bidang trantib dengan peserta 

180 orang,pembuatan 1000 leaflet, 1000 lembar brosur dan 12 

spanduk, 6 kali penyuluhan sosialisasi Satuan Kewaspadaan dini 

523



masyarakat (satrantiblinmas) Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban 

Masyarakat dengan hasil dengan melaksanakan 13 kali pembinaan pol 

pp, ban pol dan rakortramtib kecamatan dengan peserta 90 orang, 

kerjasama dengan polres sebanyak 16 kali dalam rangka kamtibmas, 

terlaksanya posko tramtib 359 hari, Pengawasan dan Pengendalian 

Keamanan dengan melaksanakan 10 kali pengamanan foreder 

pejabat, 10 kali pengamanan hari besar nasional dan hari besar 

agama, 30 kali pengamanan pemilihan kepala desa, dukuh dan 

perangkat desa, 9 kali pengamanan unjuk rasa, 10 kali patroli sambang 

desa, 2 kali fasilitasi kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009 

dengan peserta 1.483 orang. 

c. Program Pendidikan Politik Masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi 

pemahaman kehidupan Demokrasi &HAM dengan melaksanakan 4 

kali sosialisasi dengan peserta 220 orang, 1 kali Peningkatan peran 

serta Organisasi Kemasayarakat (orkesmas) dengan peserta 75 orang, 

Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik dengan 

melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan wanita di 2 

kecamatan dengan peserta 200 orang, 2 kali Forum Komunikasi antar 

Partai (FKAP)dengan peserta 34 partai, Verifikasi Bantuan Keuangan 

Kepada Parpol dengan melaksanakan seleksi terhadap 9 parpol yang 

mengajukan bantuan, 4 kali Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) dengan peserta 14 orang. 

d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Ideologi Negara Bagi 

Aparat dan Tokoh Masyarakat dengan melaksanakan pembinaan 

wawasan kebangsaaan dan pemantapan ideologi Negara bagi aparat 

dan tokoh masyarakat sebanyak 2 kali dengan peserta 100 orang, 

Forum pembauran kebangsaan (FPK) sebanyak 2 kali dengan peserta 

70 orang, Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dengan 

melaksanakan Forum Komunikasi Wasbang bagi generasi muda antar 

etnis dan suku sebanyak 3 kali dengan peserta 120 orang, Deteksi dini 

dan cegah dini intelejen wilayah rawan konflik sara dan unjuk rasa 10 

524



(sepuluh) kali di 17 kecamatan, 2 kali monitoring dan update data 

terhadap bekas anggota Organisasi Terlarang di 17 Kecamatan, 

Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dengan peserta 21 orang, 

Kegiatan Pendataan dan Pemantauan WNA /WNI Keturunan, Non 

Goverment Organization / Lembaga Swadaya Masyarakat dan 

Lembaga Asing dengan melaksanakan 21 kali pemantauan dan 

pendataan WNA/WNI keturunan dan 2 kali Pemantauan dan 

pendataan lembaga asing, 5 kali Forum Kewaspadaan Dini 

Masyarakat, 1 kali Peningkatan Kapasitas Linmas tingkat kabupaten 

dengan peserta 110 orang, 1 kali peningkatan Linmas tingkat 

kecamatan dengan peserta 935 orang. 

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana melalui kegiatan 

Pengadaan Sarana dan Prasarana PBK dengan hasil tersedianya 

pakaian kerja PBK 22 buah, peralatan kerja baju tahan api 1 buah, 1 

buah breathing aparatus, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja 

dengan hasil perawatan 3 buah mobil pemadam kebakaran, perawatan 

2 buah mobil tangki air serta perawatan 31 buah tabung Alat Pemadam 

Api Ringan (APAR). 

f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 

kegiatan Bintek dan Seminar Korsik Pemda Sleman dengan hasil 

terlaksananya 28 kali kegiatan korsik dan 12 kali latihan korsik 

g. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keungan melalui kegiatan Penyusunan Perencanaan 

Kerja SKPD dengan 1 dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2010, 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 

dengan hasil 12 laporan bulanan 1 laporan tahunan 1 RKT dan LAKIP, 

30 kali monitoring dan evaluasi kegiatan dinas tahun 2009, 

Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran dengan 

hasil 3 RKA dan DPA SKPD, 12 kali penyusunan laporan keuangan, 1 

dokumen penyususnsn rekapitulasi anggaran selama 5 tahun, 1 kali 

penyusunan LPJ keuangan. 

525



h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui kegiatan 

Pengelolaan Izin HO dengan menerbitkan 2.150 ijin HO, penerimaan 

daerah dari ijin gangguan sebanyak Rp.846.885.000,-, 

Pengendalian Izin Gangguan dengan hasil 10 kali penyelesaian 

permasalahan perijinan terhadap 10 jumlah kasus, 10 kegiatan 

pengawasan dan pengendalian ijin gangguan. 

i. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum dengan 

kegiatan Penyuluhan Hukum dengan melaksanakan coaching clinic 

PPNS sebanyak 4 kali dengan peserta 200 orang, pemberdayaan 

gugus tugas PPNS 9 kali dengan peserta 40 orang, pengiriman 2 

orang peserta bintek PPNS, 7 kali pendalaman penegakan perda yang 

bersangsi dengan peserta 280 orang, 16 kali pendataan/inventarisasi 

pelanggaran perda, 7 kali sosialisasi perda bersangsi. 

j. Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM 

dengan kegiatan Operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda 

dengan melakukan 25 kali penyidikan PPNS pelanggaran Perda 

(Wasdal), operasi yustisi dengan hasil 15 sidang dipengadilan, 4 

sidang ditempat dan 2 penyidikan acara biasa, 5 kali pembinaan 

pelanggaran perda terhadap 125 pelanggar perda, tindaklanjut putusan 

sidang pengadilan sebanyak 10 kali, kegiatan Operasi Penertiban 

dengan penertiban PKL sebanyak 60 kali, Evakuasi PKL 15 

kali,Pendataan PKL 20 kali, operasi spanduk dan reklame liar 15 kali, 

operasi pekat 11 kali, operasi gepeng, Anjal, dan Orgil 8 kali. 

Kendala atau hambatan dan penanggulangannya dalam penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum untuk tahun 2008 antara lain yaitu: 

a. Denda yang diputuskan hakim bagi pelanggar Perda (contoh Perda 

IPPT, Perda Miras dan Perda Ijin Gangguan) sangat ringan, sehingga 

menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat dan tidak 

ada efek jera kepada pelaku pelanggar Perda. 

b. Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparat penegak Perda (PPNS), 

solusinya dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada 

526



kecamatan, sehingga kecamatan bisa membantu fungsi pemerintahan 

daerah khususnya penegakan Peraturan Perundang – undangan. 

5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan 

Dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum selalu 

berkoordinasi dan melibatkan instansi terkait dalam penanganannya, 

sehingga penanganan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan 

secara optimal. Aparat yang terlibat meliputi: PPNS, Kepolisian, Polisi 

Pamong Praja, dan aparat instansi terkait. 


Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp6.445.344.325,00 Dalam 

pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar 

Rp5.589.938.588,00 atau sebesar 86,73% 

527

Bab V Tugas Umum Pemerintahan - Pemerintah Kabupaten Sleman

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?