KONTRIBUSI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DALAM ... - IPDN

KONTRIBUSI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
DALAM MENANGANI PERMASALAHAN BANGSA
Makalah
Disiapkan untuk Seminar dan Lokakarya
Dies Natalis Fisip ke-45
Universitas Katolik Parahyangan
Hari Sabtu, 10 Juni 2006
Oleh :
PROF.DR. SADU WASISTIONO, MS

A. Beberapa pendapat ahli tentang kegagalan Pemerintah :
1. Peter F. Drucker (1968) dalam ‘The Age of Discontinuity’ �
Kemungkinan bangkrutnya birokrasi.
2. Barzelay (1982) dalam ‘Breaking Through Bureaucracy’ �
Masyarakat bosan dan muak pada birokrasi yang rakus
dan bekerja lamban.
3. Osborne & Gaebler (1992) dalam ‘Reinventing
Government’ => Kegagalan utama pemerintah saat ini
adalah karena kelemahan manajemennya, bukan pada
apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan bagaimana
caranya pemerintah mengerjakannya.
.4. Osborne & Plastrik (1996) dalam ‘Banishing Bureucracy’
=> agar birokrasi lebih efektif, perlu dipangkas agar
ramping, ‘the least government is the best government’
5. E. S. Savas (1987) => Perlunya privatisasi, ramping
struktur kaya fungsi, pemilahan dan pemilihan fungsi
publik.

• Mc Leod (1998) mengemukakan pendapatnya bahwa krisis
multidimensional di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh
adanya salah urus (mismanagement) pada semua sektor, baik
swasta dan terutama pemerintah.
• Diperlukan pembaruan manajemen pemerintahan pada semua
tahapan, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan
implementasi sampai tahapan evaluasi.
• Paradigma good governance pada dasarnya adalah upaya
membangun filosofi, strategi serta teknik mengelola urusanurusan
publik secara lebih transparan dengan melibatkan para
pihak-pihak yang terlibat (stakeholder and shareholder).
• Setelah terjadinya reformasi pada tahun 1997-1998, ternyata
birokrasi merupakan sektor yang paling lamban berubahnya.
Birokrasi selama ini merupakan pihak yang paling menikmati
ketidakberesan dalam negara.

• Berdasarkan praktek pemerintahan di berbagai negara ditengarai
adanya “bad government”, yang ditandai dengan banyaknya
korupsi, kolusi, nepotisme, yang membuat negara mengarah ke
kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep baru mengenai
cara berpemerintahan yang baik (good government).
Good governance
Bad Good
Government Government

Perbandingan Ciri-ciri Bad Government
dengan Good Government
Ciri-ciri Bad Government Ciri-ciri Good Government
1. Lamban dan bersifat reaktif
2. Arogan
3. Korup
4. Birokratisme
5. Boros
6. Bekerja secara naluriah
7. Enggan berubah
8. Kurang berorientasi pada
kepentingan publik
1. Proaktif
2. Ramah dan Persuasif
3. Transparan
4. Mengutamakan proses dan
produk
5. Proporsional dan profesional
6. Bekerja secara sistemik
7. Pembelajaran sepanjang
hayat
8. Menempatkan stakeholder &
shareholder ditempat utama

B. KONTRIBUSI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
• Salah satu causa prima kegagalan negara mensejahterakan
rakyat adalah karena penggunaan manajemen pemerintahan
sbg bagian dari administrasi publik yang sdh usang.
• Perlu disusun grand design mengenai pembaruan administrasi
publik, mencakup perubahan MANAJEMEN,ORGANISASI,
SUMBERDAYA MANUSIA, serta KEPEMIMPINANNYA.
• Ilmu Administrasi Publik dapat memainkan peranan penting
dalam penyusunan grand design tsb, dengan menyumbangkan
landasan filosofis, berbagai teori sbg alat analisis, serta faktafakta
empiris dari dalam maupun luar negeri sbg pembanding.
• Dalam menyusun grand design perlu dipertimbangkan adanya
kesenjangan antara konsep dengan konteks.

Teori
Hukum
Hipotesis
Definisi – definisi
Klasifikasi dan Pembentukan
pengertian
Data
Gambar : Isi Limas Ilmu
Sumber : C.A. Van Peursen, Susunan Ilmu, 1989.

BAGAN PERGESERAN PERAN NEGARA
KONSEP KONSEP KONSEP KONSEP
NEGARA NEGARA NEGARA NEGARA
PENJAGA KESEJAH MINIMALIS YG KUAT
MALAM TERAAN (GIDDENS,1992) (FUKUYAMA,2005)
Peran NEGARA :
Terbatas Luas Terbatas Luas

Ingraham dan Romzek dkk (1994) menawarkan konsep
pengelolaan pemerintahan baru yang disebutnya paradigma
HOLLOW-STATE, dimana pekerjaan pemerintah akan lebih
banyak dikontrakkan keluar (contracting out).
Aparat pemerintah hanya menangani urusan yang benar-benar
bersifat esensial.
Ciri lainnya dari paradigma “hollow-state” adalah :
1) looking to the private sector for models of success;
2) the management environment of public organizations;
3) changing became the learning organization :
a. the end of hierarchy;
b. governmental reliance on external expertise;
c. the decline of confidence in science;
d. decentralization of knowledge.

PERKEMBANGAN ILMU DAN KIAT MANAJEMEN
1. Manajemen Generasi I : Jungle Management :
2. MG II : Management by Direction (G.R. Terry, Luther Gullick
dlsb).
3. MG III : Management by Objective
4. MG IV : Total Quality Management (Brian L Joiner,1994).
5. MG V : Human Networking Management (Charles M. Savage,
1990)

• Manajemen sektor publik dalam semua aspeknya, umumnya baru
masuk pada generasi kedua atau ketiga, sementara di sektor privat
sdh masuk ke generasi kelima. Penggunaan e-govt di Indonesia
umumnya masih terbatas, dan ada keengganan dari birokrasi untuk
bersifat lebih transparan.
• Manajemen pengukuran kinerja di sektor publik baru masuk ke
tahapan pengukuran satu perspektif saja yakni internal business
process yang nampak pada pengukuran AKIP/LAKIP. Sementara di
sektor privat sudah menggunakan pengukuran empat perspetif,
seperti penggunaan Balance scorecard (BSc) menurut Kaplan dan
Norton.

Perkembangan Generasi Organisasi
1. Organisasi Generasi I : berbentuk organisasi nonformal (nonformal
organization : digunakan pada kerjasama yang bersifat sederhana,
sejalan dgn manajemen generasi pertama.
2. Organisasi Generasi II : dinamakan organisasi struktural/ Structural
Organization (Henry Mintzberg, 1979 dll), dengan ciri pembagian
TUPOKSI yg ketat dan berbentuk piramidal. Prinsip yg digunakan
dalam menyusun jenjang organisasi adalah : one step down.
3. Organisasi Generasi III : dinamakan Wide Structural Organization
(Frank Ostroff,1999 dll), berbentuk trapesium.
4. Organisasi Generasi IV : dinamakan Functional Organization (Susan
Albers Mohrman et all, 1998 dll), dengan ciri mengutamakan
keahlian, bukan pada kewenangan.
5. Organisasi Generasi V : dinamakan Quantum Organization (Ralph
H.Kilmaan, 2001), dengan ciri memasukkan prinsip-prinsip
fisika dalam menyusun dan menjalankan organisasi.

• Di sektor publik, penataan organisasi masih berkutat pada
organisasi generasi kedua yang berbentuk organisasi struktural.
PNS masih mengejar jabatan struktural yang bereselon daripada
kemampuan teknis dalam bidang tertentu. Perubahan paradigma „
FROM MACHO to MAESTRO (Bennis dan Townsend, 1995), yang
diimplementasikan dalam bentuk RAMPING STRUKTUR KAYA
FUNGSI, baru sebatas wacana.
* Dari tiga dimensi perubahan, yakni dimensi struktural, dimensi
fungsional dan dimensi kultural, maka dimensi kultural di sektor
publik paling sulit berubah. Ada daya retensi yang besar dari
birokrasi pemerintahan untuk berubah. Diperlukan kepemimpinan
visioner yang mampu memberikan gagasan-gagasan baru.

PERKEMBANGAN PERAN PNS :
• Menurut Bekke, Perry and Toonen dalam bukunya : “ Civil
Service Systems in Comparative Perspective (Indiana University
Press) (1996 : 71 – 88), ada lima tahap pengembangan peran
PNS yaitu sbb :
a. Tahap Pertama : PNS sbg Pelayan Perseorangan;
b. Tahap Kedua : PNS sbg Pelayan Negara
/Pemerintah;
c. Tahap Ketiga : PNS sbg Pelayan Masyarakat;
d. Tahap Keempat : PNS sbg Pelayanan yg Dilindungi;
e. Tahap Kelima : PNS sbg Pelayanan Profesional.
* Untuk masuk ke tahap kelima perlu dibangun organisasi
fungsional yang didukung oleh orang-orang yg memiliki
kompetensi dan profesional dalam bidang tugasnya masingmasing.
Arah pengembangan kariernya bukan melebar menjadi
generalis, melainkan menukik ke dalam menjadi spesialis.

• PNS di Indonesia masuk ke tipe keempat yakni pelayanan yang
dilindungi. Hal ini nampak dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang
masih menggunakan prinsip : TERBUKA DALAM ARTI NEGARA,
artinya jabatan-jabatan negeri yang ada di dalam tubuh birokrasi
hanya dapat diisi oleh mereka yang sudah ada di dalam organisasi
pemerintah.
• Untuk menuju tipe PNS profesional, perlu dipikirkan kemungkinan
penggunana prinsip TERBUKA di dalam pengisian jabatan-jabatan
yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga terjadi
kompetisi untuk memperoleh pejabat yang memiliki kompetensi.
• Saat ini sedang dibahas RUU mengenai Kepegawaian Negara sbg
pengganti UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999.
Melalui UU ini diharapkan dapat digulirkan reformasi birokrasi secara
lebih cepat, agar birokrasi tidak menjadi penghambat kemajuan
bangsa.

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN
� Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan & pengaruh,
yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain utk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yg dikehendaki oleh pemimpin secara
sukarela.
� Ada Kepemimpinan organisasional dan Kepemimpinan Sosial,
keduanya tergantung pada variabel :
1. Pemimpin
2. Pengikut
3. Situasi dan kondisi
4. Visi dan misi yang diembannya

� Kepemimpinan organisasional
- Timbul karena ybs menjadi pimpinan unit organisasi dengan
pengikut yg menjadi bawahan yang patuh dgn berbagai ikatan
norma 2 organisasi formal;
- Dimensi administratif lebih dominan daripada dimensi sosial
maupun politik;
- Pimpinan organisasi formal, biasanya dapat menggunakan
fasilitas manajerial seperti :
. kewenangan, dana, personil dan logistik dsb
� Kepemimpinan Sosial
- Timbul karena kapasitas & kualitas pribadinya dalam
menggerakkan bawahannya;
- Dimensi sosial & politik lebih dominan dari pada
dimensi administratif;
Pimpinan organisasi sektor publik harus mempunyai kedua
bentuk kepemimpinan tsb

� Pertimbangan dalam memilih Pimpinan Pemerintahan :
1. Kapabilitas
2. Akseptabilitas
3. Kompatibilitas
ad. 1. Kapabilitas
Gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual
maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak
(track record) pendidikannya maupun jejak sikap dan
perilakunya selama ini.
� Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba 2 ,
namun melalui proses yang panjang.

ad. 2. Akseptabilitas
Gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap
kehadiran pemimpin.
ad. 3. Kompatibilitas
Kemampuan untuk menyesuaikan diri dgn kebijakan dari
pemerintah tingkat atasnya & mengakomodasikan
kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun
tuntutan dari para pengikutnya.
�Derajat urgensi ketiga aspek tsb sangat tergantung
pada tingkatan dari wilayah pengaruh dari pimpinan
pemerintahan.

LINGKARAN SETAN PEMERASAN DALAM PILKADA
PARPOL BALON KDH KDH & WAKIL KDH
& WAKIL
RAKYAT APBD
SDM INVESTOR/
SDA PENGUSAHA
SDB

• Pengisian jabatan-jabatan politik (Presiden, Kepala Daerah, Kepala
Desa) melalui pemilihan langsung membuka peluang meningkatnya
posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.Sistem ini diharapkan
mampu membuat rakyat lebih banyak menaruh perhatian pada
jalannya pemerintahan yang akan mengubah nasib mereka. Pada
sisi lain, apabila sistemnya bersifat korup dan penuh dengan politik
uang, maka akan terjadi lingkaran setan pemerasan penggunaan
dana publik, yang pada gilirannya justru merugikan kepentingan
masyarakat.
* Demokratisasi yang diharapkan lahir melalui sistem pemilihan
langsung, tidak akan berjalan tanpa hukum yang baik disertai
penegakan hukum yang tegas.