You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU<br />
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id<br />
[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu<br />
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka<br />
selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;<br />
IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN<br />
[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah<br />
melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.<br />
[4.1.1] Terkait dengan perkara Nomor 39/DKPP-PKE-V/2016, Pengadu I menyatakan<br />
Teradu I s/d V selaku Komisioner KPU Kabupaten Muna tidak cermat dalam melaksanakan<br />
tugas dan tanggungjawabnya selaku penyelenggara Pemilu dalam pemilihan Bupati dan<br />
Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015. Pengadu I menyatakan Para Teradu tidak<br />
cermat dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati<br />
Kabupaten Muna Tahun 2015, pada tanggal 2 Oktober 2015. Pengadu I menyatakan bahwa<br />
DPT yang ditetapkan tersebut masih bermasalah karena banyak pemilih ganda. Pengadu I<br />
menyatakan bahwa Para Teradu tidak merespon positif niat baik Pengadu I yang<br />
mengirimkan Tim IT ke Kantor KPU Kabupaten Muna untuk melakukan perbaikan DPT<br />
ganda tersebut. Para Teradu juga tidak memenuhi permintaan Pengadu I agar dalam<br />
pendistribusian surat panggilan Pemilih (C6-KWK) oleh petugas KPPS, melibatkan saksi<br />
Pasangan Calon untuk mempermudah pendistribusian kepada pemilih yang menurut<br />
Pengadu I banyak terdapat C6-KWK fiktif sebagai konsekuensi dari penetapan DPT ganda.<br />
Menurut Pengadu I, dalam pendistribusian C6-KWK diduga kuat adanya diskriminasi oleh<br />
jajaran Para Teradu terkhusus petugas KPPS terhadap simpatisan/pendukung pihak<br />
Pengadu I. Fakta bahwa sampai tanggal 8 Desember 2015 sampai pukul 19.00 WITA,<br />
sekitar 700 (tujuh ratus) wajib pilih simpatisan/pendukung pihak Pengadu I Kecamatan<br />
Batalaiworu tidak menerima C6-KWK. Tindakan diskriminasi terhadap simpatisan Pengadu<br />
I, juga terjadi di Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu. Pengadu I menyatakan<br />
akibat permasalahan pendistribusian C6-KWK tersebut mengakibatkan Pemilih yang tidak<br />
menerima C6-KWK yang tersebar di 12 TPS, harus melakukan pencoblosan di ruang kelas<br />
SMP Negeri 2 Raha. Pengadu I menyatakan dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal<br />
9 Desember 2015, ditemukan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali pada TPS<br />
yang berbeda, adanya pemilih yang memilih dengan menggunakan surat panggilan (C6-<br />
KWK) milik orang lain, adanya pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tidak dapat<br />
memilih karena surat panggilannya (C6-KWK) telah digunakan orang lain. Pelanggaran<br />
juga terjadi di Kecamatan Tongkuno, dimana banyak pemilih yang tidak menyalurkan hak<br />
pilihnya karena diwajibkan menyerahkan fotokopi KTP agar dapat mencoblos di TPS. Para<br />
Teradu dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Muna, tidak sesuai<br />
dengan jadawal dan tahapan yang ditentukan oleh Para Teradu. Pleno rekapitulasi<br />
perolehan suara di Kabupaten Muna yang dijadwalkan berlangsung tanggal 16 s/d 18<br />
Desember 2015, pada kenyataannya berlangsung sampai dengan tanggal 19 Desember<br />
2015, pukul 01.36 WITA. Pengadu I juga mengadukan Teradu II atas nama Rakhmat<br />
Andang Jaya tidak bersikap netral dengan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.<br />
28<br />
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.<br />
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 3192245, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id
Change language