P U T U S A N

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id
yang diterbitkan Kepala Desa Marobo. Penggunaan SKTT tersebut ditolak awalnya oleh
PPL setempat, namun diizinkan Kepala Desa dan KPPS setempat. Pelanggaran ini telah
ditindaklnjuti Panwas Kabupaten Muna dan Polres Kabupaten Muna. Adanya pemilih
yang namanya tercantum dalam DPT tidak dapat memilih karena surat panggilannya
(C6-KWK) telah digunakan orang lain. Adanya tindakan/keputusan dari Ketua KPPS
1, KPPS 2, KPPS 3 dan KPPS 4 Desa Ompu, Kecamatan Tongkuno, bersama PPK
setempat membuat pengumuman yang ditempel di TPS sekitar pukul 10.30 WITA yang
berbunyi: “Bagi Pemilih yang menggunakan KTP, KK, PASPORT harus menyetor
fotokopinya kepada KPPS”, sementara di Desa Oempu tidak tersedia tempat fotokopi
yang dapat dijangkau (jarak tempat fotokopi kurang lebih 11 KM), sementara batas
waktu memilih bagi pengguna KTP pukul 12.00 s/d 13.00 WITA. Bahwa dengan
adanya tindakan KPPS dan PPK tersebut, mengakibatkan banyak pemilih yang tidak
menyalurkan hak suaranya. Hal ini tercermin dengan rendahnya partisipasi pemilih di
Desa Oempu yang hanya mencapai 42,76 %. Terhadap
5
temuan/laporan atas fakta
fakta tersebut di atas, telah ditindaklanjuti Panwas Kabupaten Muna dan dituangkan
dalam bentuk rekomendasi kepada Para Teradu, namun tidak ditindaklanjuti oleh Para
Teradu:
14. Bahwa terhadap uraian dan fakta tersebut di atas, Para Teradu patut diduga kuat
telah melanggar dan mencederai komitmen prinsip dasar etika dan perilaku berkenaan
dengan pelaksanaan azas azas
yang menjadi kewajbannya sebagaimana ketentuan
Pasal 7 huruf a dan b, Pasal 8 huruf a dan b, Pasal 11 huruf a, b, c dan d, Pasal 12
huruf a dan g, Pasal 13 huruf d, serta Pasal 15 huruf a, b, d dan f Peraturan Bersama
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan
Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
15. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Muna yang dilakukan
Para Teradu tidak sesuai dengan jadawal dan tahapan yang ditentukan oleh Para
Teradu. Pleno rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Muna yang dijadwalkan
berlangsung tanggal 16 s/d 18 Desember 2015, pada kenyataannya berlangsung
sampai dengan tanggal 19 Desember 2015, pukul 01.36 WITA;
16. Bahwa Teradu II atas nama Rakhmat Andang Jaya tidak bersikap netral dengan
berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Teradu II menemui kelompok
pendukung/simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sedang menyampaikan
aspirasinya di kantor KPU Kabupaten Muna dengan pernyataan (ucapan) yang
menunjukan keberpihakannya pada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Teradu II
menyatakan siap mati jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 dicurangi dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna;
17. Bahwa tindakan/perilaku Teradu II telah menodai/mecederai kehormatan dan kode
etik sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a, dan b,
Pasal 9 huruf c, d dan f, Pasal 10 huruf a dan d, serta Pasal 15 huruf a Peraturan
Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 3192245, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id