KOP-ppas 2008 - BAPPEDA JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Rancangan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

( PPAS ) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

PROVINSI JAWA BARAT 

TAHUN 2008 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 

2007

SAMBUTAN GUBERNUR JAWA BARAT 

PADA ACARA 

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN 

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 

DENGAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT 

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) 

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2007 

HARI/TANGGAL : SENIN, 4 DESEMBER 2006 

PUKUL : 19.30 WIB 

TEMPAT : RS. DPRD PROVINSI JABAR 

BISMILLAHIROHMANIRROHIM. 

ASSALAMUALAIKUM WR.WB 

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA. 

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG 

TERHORMAT. 

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA. 

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR 

KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT DAN 

KARUNIA-NYA, PADA HARI INI KITA DAPAT 

BERSILATURAHMI PADA ACARA PENANDATANGANAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI 

JAWA BARAT DENGAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT, 

TENTANG PRIORITAS PLAFON ANGGARAN (PPA) 

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2007. 

SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TERKANDUNG 

DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 

13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH SEBAGAI ACUAN KEBIJAKAN 

DALAM PENYUSUNAN RAPBD, SEBELUM MEMASUKI 

PROSES PENYUSUNAN RAPBD TERLEBIH DAHULU 

DITETAPKAN KEBIJAKAN UMUM APBD, YANG 

MERUPAKAN DASAR, PETUNJUK, KETENTUAN UMUM 

DAN PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN RAPBD TAHUN 

ANGGARAN 2007. 

ALHAMDULILLAH PADA TANGGAL 23 NOPEMBER 

2006 YANG LALU, KITA TELAH MEYEPAKATI KEBIJAKAN 

UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2007 SESUAI DENGAN 

PERMENDAGRI, SEBAGAI TINDAKLANJUTNYA MAKA 

HARUS MENYUSUN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN 

SEMENTARA (PPAS). 

2

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 

(PPAS) YANG TELAH DISEPAKATI INI AKAN MENJADI 

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA), SETELAH 

MELALUI PEMBAHASAN BERSAMA ANTARA TIM 

ANGGARAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF. 

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) 

MERUPAKAN PROGRAM PRIORITAS SESUAI URUSAN 

WAJIB DAN PILIHAN, SERTA PATOKAN BATAS MAKSIMAL 

ANGGARAN YANG DIBERIKAN KEPADA SKPD UNTUK 

SETIAP PROGRAM, SEBAGAI ACUAN DALAM 

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA- 

SKPD), DAN MENJADI PEDOMAN DALAM MENYUSUN 

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2007. 

PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN 

(PPA) INI, SEPERTI HALNYA DENGAN KEBIJAKAN UMUM 

APBD, MENGACU KEPADA BERBAGAI DOKUMEN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DISAMPING 

MENGAKOMODASIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN 

3

BERBAGAI KEBIJAKAN NASIONAL DAN HASIL EVALUASI 

KINERJA PEMBANGUNAN YANG TELAH DILAKSANAKAN, 

SERTA TELAH MEMPERTIMBANGKAN PARTISIPASI DAN 

AKOMODASI TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT, BAIK 

YANG DIJARING OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH (DPRD) MAUPUN OLEH PEMERINTAH DAERAH, 

TERUTAMA YANG DISAMPAIKAN DALAM FORUM 

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

(MUSRENBANG) TAHUN 2006 SERTA HASIL RESES 

ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT. 

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, KIRANYA 

DAPAT DIMAKLUMI JIKA PENETAPAN PRIORITAS DAN 

PLAFON ANGGARAN (PPA) INI SEDIKIT MUNDUR DARI 

JADWAL YANG KITA HARAPKAN, SEHUBUNGAN DENGAN 

TINGGINYA ATENSI BERBAGAI PIHAK KHUSUSNYA 

ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, YANG TENTUNYA 

SANGAT MENGIGINKAN DOKUMEN PRIORITAS DAN 

PLAFON ANGGARAN (PPA) INI BENAR-BENAR MENJADI 

PANDUAN YANG KOMPREHENSIF BAGI TERSUSUNNYA 

RAPBD 2007 YANG SESUAI DENGAN HARAPAN KITA 

4

SEMUA. UNTUK ITU SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH 

DAN PENGHARGAAN KEPADA YANG TERHORMAT 

ANGGOTA DEWAN ATAS KERJASAMANYA, SEHINGGA 

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) TAHUN 

ANGGARAN 2007 DAPAT KITA SEPAKATI. 

HADIRIN YANG SAYA HORMATI. 

KEBIJAKAN UMUM APBD YANG TELAH DISEPAKATI 

PADA WAKTU YANG LALU DAN PRIORITAS DAN PLAFON 

ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2007 YANG TELAH KITA 

SEPAKATI HARI INI, MERUPAKAN PEDOMAN DALAM 

PENYUSUNAN APBD, OLEH KARENA ITU, PADA 

KESEMPATAN INI SAYA MENGINGATKAN KEMBALI, 

KEPADA SEMUA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, 

AGAR MEMPERHATIKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN 

KEDUA DOKUMEN INI DALAM PENYUSUNAN RENCANA 

KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT 

DAERAH (RKA-SKPD) MASING-MASING DENGAN 

SEKSAMA. 

5

SUBSTANSI RKA-SKPD PADA HAKEKATNYA 

MERUPAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 

YANG FOKUS DAN JELAS HUBUNGANNYA SERTA 

MENDUKUNG AKSELERASI VISI DAN MISI 

PEMBANGUNAN JAWA BARAT, KARENA ITU HINDARI 

ADANYA KEGIATAN YANG TIDAK JELAS TOLOK UKUR, 

TARGET DAN SASARANNYA. SEHINGGA SETIAP 

KEGIATAN MEMILIKI RELEVANSI SERTA DAYA DORONG 

DAN DAYA UNGKIT YANG TINGGI TERHADAP 

PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR MAKRO 

PEMBANGUNAN JAWA BARAT. 

SAUDARA KETUA DAN PARA ANGGOTA DEWAN YANG 

TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA. 

DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA 

SAMPAIKAN. MUDAH-MUDAHAN DENGAN TELAH 

DISEPAKATINYA DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON 

ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2007 INI, DAPAT 

MENINGKATKAN KUALITAS APBD PROVINSI JAWA 

BARAT, SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN KONTRIBUSI 

TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 

6

MASYARAKAT JAWA BARAT SECARA KESELURUHAN. 

AKHIRNYA SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA 

MELIMPAHKAN TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA 

SEKALIAN. 

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA. 

WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB. 

GUBERNUR JAWA BARAT 

DANNY SETIAWAN 

7

SAMBUTAN GUBERNUR JAWA BARAT 

PADA ACARA 

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN 

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 

DENGAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT 

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) 

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 

HARI/TANGGAL : JUM’AT, 7 DESEMBER 2007 

PUKUL : 19.30 WIB 

TEMPAT : RS. DPRD PROVINSI JABAR 

BISMILLAHIROHMANIRROHIM. 

ASSALAMUALAIKUM WR.WB. 

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA. 

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG 

TERHORMAT. 

HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA, 

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR 

KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT DAN

KARUNIA-NYA, PADA HARI INI KITA DAPAT 

BERSILATURAHMI PADA ACARA PENANDATANGANAN 

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI 

JAWA BARAT DENGAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT, 

TENTANG PRIORITAS PLAFON ANGGARAN (PPA) 

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2007. 

SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN 

MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006, 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH, SEBAGAI ACUAN KEBIJAKAN DALAM 

PENYUSUNAN RAPBD, SEBELUM MEMASUKI PROSES 

PENYUSUNAN RAPBD, TERLEBIH DAHULU DITETAPKAN 

KEBIJAKAN UMUM APBD, SEBAGAI DASAR, PETUNJUK, 

KETENTUAN UMUM DAN PEDOMAN DALAM 

PENYUSUNAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2008. 

ALHAMDULILLAH PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 

2007, KITA TELAH MEYEPAKATI KEBIJAKAN UMUM APBD 

TAHUN ANGGARAN 2008, SEBAGAIMANA DIAMANATKAN 

DALAM PERMENDAGRI DIMAKSUD. DAN SEBAGAI 

2

TINDAKLANUTNYA, MAKA DISUSUNLAH PRIORITAS DAN 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS). 

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 

(PPAS) YANG SEBELUMNYA TELAH DIBAHAS BERSAMA 

ANTARA TIM ANGGARAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, 

DAN SECARA SUBSTANSI TELAH DISEPAKATI, 

SELANJUTKAN AKAN KITA TETAPKAN BERSAMA 

MENJADI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA), 

HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, 

PERLU DIINGATKAN KEMBALI BAHWA ESENSI DARI 

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA), MERUPAKAN 

LIST PROGRAM PRIORITAS DALAM MEWUJUDKAN 

TUJUAN BERSAMA (COMMON GOALS) BERDASARKAN 

URUSAN WAJIB DAN PILIHAN, SERTA MERUPAKAN 

PATOKAN BATAS MAKSIMAL ANGGARAN YANG MENJADI 

TANGGUNG JAWAB SETIAP SKPD SESUAI RENCANA 

PROGRAMNYA. DOKUMEN PPA MENJADI ACUAN DALAM 

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA- 

3

SKPD), SERTA MENJADI PEDOMAN DALAM MENYUSUN 

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH (RAPBD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 

ANGGARAN 2008. 

PERLU DIGARISBAWAHI BAHWA DALAM 

PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN 

(PPA), TELAH MEMPERHATIKAN BERBAGAI DOKUMEN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH 

DISUSUN, HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH, MEMPERTIMBANGKAN DAN MENGAKOMODIR 

BERBAGAI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL. 

DOKUMEN PPA YANG TELAH TERSUSUN, JUGA TELAH 

MEMPERTIMBANGKAN DAN MENGAKOMODIR ASPIRASI 

MASYARAKAT, BAIK YANG DIJARING OLEH DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) MAUPUN OLEH 

PEMERINTAH DAERAH, TERUTAMA YANG DISAMPAIKAN 

MELALUI FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUN 2008 DAN HASIL 

RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT. 

4

DOKUMEN PPA YANG TELAH DISUSUN UNTUK 

DISEPAKATI BERSAMA, MERUPAKAN RINCIAN 

PRIORITAS PROGRAM YANG DIARAHKAN UNTUK 

PENCAPAIAN TUJUAN BERSAMA (COMMON GOALS), 

DENGAN MEMBERIKAN BOBOT LEBIH TERHADAP 

PROGRAM UNGGULAN DARI SETIAP BIDANGNYA, 

SEPERTI : 

1. BIDANG PENDIDIKAN, YANG DIARAHKAN 

UNTUK MENUNTASKAN WAJAR DIKDAS 9 

TAHUN DAN RINTISAN WAJAR DIKDAS 12 

TAHUN, MELALUI PROGRAM UNGGULAN JABAR 

BEBAS PUTUS SEKOLAH JENJANG 

PENDIDIKAN, 

2. BIDANG KESEHATAN, YANG DIARAHKAN UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN 

MASYARAKAT, DENGAN PROGRAM UNGGULAN 

PENINGKATAN AKSESIBILITAS KESEHATAN 

PENDUDUK MISKIN, 

5

3. BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, YANG 

DIARAHKAN UNTUK MENGURANGI 

KERAWANAN SOSIAL, DENGAN PROGRAM 

UNGGULAN PENANGGULANGAN KERAWANAN 

SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 

4. BIDANG USAHA DAN INVESTASI, YANG 

DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN 

PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN DAN 

INVESTASI, DENGAN PROGRAM UNGGULAN 

PERTUMBUHAN EKONOMI PERDESAAN 

MELALUI PENDEKATAN KOOPERATIF, 

5. BIDANG PEMERINTAHAN, YANG DIARAHKAN 

UNTUK MENINGKATKAN PERFORMA APARATUR 

PEMERINTAH DAERAH, MELALUI PROGRAM 

UNGGULAN RINTISAN INSENTIF BERBASIS 

KINERJA, 

6. BIDANG INFRASTRUKTUR, YANG DIARAHKAN 

UNTUK MENINGKATKAN CAKUPAN LAYANAN 

6

LISTRIK, MELALUI PROGRAM UNGGULAN JAWA 

BARAT ‘CAANG’ TAHUN 2010, 

7. BIDANG LINGKUNGAN, YANG DIARAHKAN 

UNTUK MENGANTISIPASI RESIKO 

KEBENCANAAN DAN KEBERLANJUTAN 

PEMANFAATAN ENERGI, MELALUI PROGRAM 

UNGGULAN MITIGASI BENCANA ALAM DAN 

PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF, 

8. BIDANG KETENAGAKERJAAN, YANG 

DIARAHKAN UNTUK MENGURANGI TINGKAT 

PENGANGGURAN, MELALUI PROGRAM 

UNGGULAN PEMBERDAYAAN PENGGANGUR, 

9. BIDANG KEPENDUDUKAN, YANG DIARAHKAN 

UNTUK MENGURANGI LAJU PERTUMBUHAN 

PENDUDUK, MELALUI PROGRAM UNGGULAN 

KELUARGA BERENCANA PENDUDUK MISKIN, 

7

HADIRIN YANG SAYA HORMATI, 

MENGINGAT PROSES PENYUSUNAN PPA 

MEMERLUKAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI YANG 

INTENSIF ANTARA PERENCANAAN DENGAN KEBUTUHAN 

MASYARAKAT, MAKA WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN 

INI MENGALAMI PENGUNDURAN DARI JADWAL YANG 

TELAH DISEPAKATI. NAMUN DEMIKIAN, KIRANYA 

KETERLAMBATAN PENYELESAIAN INI MEMBAWA 

HIDAYAH BAHWA DOKUMEN YANG DIHASILKAN AKAN 

MENJADI PANDUAN YANG KOMPREHENSIF BAGI 

TERSUSUNYA RAPBD TAHUN ANGGARAN 2008, SESUAI 

DENGAN HARAPAN KITA BERSAMA. UNTUK ITU SAYA 

MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN 

KEPADA YANG TERHORMAT ANGGOTA DEWAN ATAS 

KERJASAMA YANG TERJALIN SELAMA INI, SEHINGGA 

DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) 

TAHUN ANGGARAN 2008 INI DAPAT KITA SEPAKATI. 

PADA KESEMPATAN INI KEMBALI SAYA INGATKAN 

BAHWA KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2008 SERTA 

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN 2008 YANG 

8

TELAH DISEPAKATI, DAN SELANJUTNYA DIJADIKAN 

PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN APBD PROVINSI JAWA 

BARAT TAHUN ANGGARAN 2008, HENDAKNYA SETIAP 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) UNTUK 

MEMPERHATIKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN KEDUA 

DOKUMEN TERSEBUT DALAM RENCANA KERJA 

ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA- 

SKPD) DENGAN SEKSAMA. 

SUBSTANSI RKA-SKPD PADA HAKEKATNYA 

MERUPAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 

YANG FOKUS DAN JELAS HUBUNGANNYA SERTA 

MENDUKUNG AKSELERASI VISI DAN MISI 

PEMBANGUNAN JAWA BARAT, KARENA ITU HINDARI 

ADANYA KEGIATAN YANG TIDAK JELAS TOLOK UKUR, 

TARGET DAN SASARANNYA. SEHINGGA SETIAP 

KEGIATAN MEMILIKI RELEVANSI SERTA DAYA DORONG 

DAN DAYA UNGKIT YANG TINGGI TERHADAP 

PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR MAKRO 

PEMBANGUNAN JAWA BARAT. 

9

SAUDARA KETUA DAN PARA ANGGOTA DEWAN YANG 

TERHORMAT SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA, 

DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA 

SAMPAIKAN. MUDAH-MUDAHAN DENGAN TELAH 

DISEPAKATINYA DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON 

ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008 INI, MAMPU 

MENINGKATKAN KUALITAS APBD PROVINSI JAWA 

BARAT, YANG PADA GILIRANNYA AKAN BERKONTRIBUSI 

TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT JAWA BARAT SECARA KESELURUHAN. 

AKHIRNYA SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA 

MELIMPAHKAN TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA 

SEKALIAN. 

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA. 

WASSALAMU’ALAIKUM WR.WB. 

GUBERNUR JAWA BARAT 

DANNY SETIAWAN 

10

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Agenda pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung 

pembangunan nasional dan kabupaten/kota. Karena itu, sinergitas dan konsistensi 

kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam 

setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. 

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2008, telah disusun dan 

dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007. Dalam RKPD memuat arah dan tujuan 

pembangunan yang akan dicapai selama kurun satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh 

sumber dana (APBN/PHLN; APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; Swadaya Masyarakat, 

Swasta; dan lainnya). Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan tersebut, perlu 

dukungan anggaran. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran 

dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dimana kebijakan umum anggaran 

tersebut merupakan implementasi dari RKPD bersumber dari dana APBD Provinsi sebagai 

acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sebagai tindak lanjut dari Kebijakan 

Umum APBD (KU APBD), maka disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap 

program sebagai acauan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) 

sebelum disepakati dengan DPRD. 

Berdasarkan pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah rancangan PPAS disusun dengan tahapan 

sebagai berikut: (a) menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; 

(b) menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c) menyusun plafon 

anggaran sementara untuk masing-masing program. 

Sebagai kerangka prioritas dan plafon anggaran sementara dan dokumen yang 

mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam 

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2008 I - 1

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), oleh 

karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan dari Kebijakan Umum APBD dengan 

klasifikasi urusan pemerintahan daerah. 

1.1.1. Kinerja Pembangunan Daerah 

Kinerja pembangunan daerah merupakan gambaran tentang ketercapaian 

serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Gambaran kinerja ini meliputi perkembangan indikator makro pembangunan yang 

diimplementasikan dari program pembangunan dan sumber daya keuangan yang 

direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa 

Barat. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan 

daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya, adalah 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan sumber keuangan 

daerah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan 

Lain-lain yang Sah. Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk kebutuhan dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan 

daerah, sedangkan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yaitu selisih antara 

pendapatan dan belanja, yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. 

Perkembangan APBD selama kurun waktu tahun 2003 - 2007, menunjukkan bahwa 

telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan APBD Provinsi Jawa Barat 

dengan rata-rata pertahunnya sebesar 9,99%. Gambaran lengkap perkembangan APBD 

Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2003 s.d. 2007 disajikan dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 s.d 2007 

Tahun APBD Pertumbuhan per Tahun (%) 

2003 3.885.420.919.258,22 

2004 4.712.887.298.214,09 21,30 

2005 5.700.026.831.254,93 20,95 

2006 5.564.023.660.142,09 (2,39) 

2007 5.569.049.568.751,84 0,09 

Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun 9,99 

Sumber : Perda Perhitungan Realisasi APBD Tahun 2003 - 2006, Perda Tentang APBD murni 

Tahun 2007 


Secara total pendapatan Provinsi Jawa Barat yang berasal dari dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dalam kurun waktu Tahun 2003-2007 

mengalami peningkatan sebesar 12,46 % per tahun dan kontribusinya terhadap APBD 

sebesar 87,53 % per tahun sebagaimana tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Perkembangan Total Pendapatan Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2003 s.d 2007 

Tahun Pendapatan 

Pertumbuhan 

% 

APBD 

Proporsi 

% 

2003 3.264.484.954.089,84 3.885.420.919.258,22 84,02 

2004 4.044.464.689.460,87 23,89 4.712.887.298.214,09 85,82 

2005 4.824.888.265.545,84 19,30 5.700.026.831.254,93 84,65 

2006 5.046.051.373.578,00 4,60 5.564.023.660.142,09 90,71 

2007 5.149.869.615.512,00 2,04 5.569.049.568.751,84 92,47 

Rata-rata per Tahun 12,46 87,53 

Sumber : Perda Perhitungan Realisasi APBD Tahun 2003 - 2006, Perda Tentang APBD murni Tahun 2007 

Perkembangan PAD Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2003 s.d 2007, 

rata-rata pertumbuhannya per tahun mengalami kenaikan sebesar 14,60% dan kontribusi 

terhadap APBD rata-rata per tahun adalah sebesar 62,38%, sebagaimana pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan APBD 

Provinsi Jawa BaratTahun 2003 s.d 2007 

Tahun PAD 

Pertumbuhan 

% 

APBD 

Proporsi 

% 

2003 2.170.593.640.359,73 3.885.420.919.258,22 55,87 

2004 2.846.800.734.938,37 31,15 4.712.887.298.214,09 60,40 

2005 3.604.767.565.479,84 26,63 5.700.026.831.254,93 63,24 

2006 3.747.256.213.011,00 3,95 5.564.023.660.142,09 67,35 

2007 3.621.802.762.512,00 (3,35) 5.569.049.568.751,84 65,03 

Rata-rata Per Tahun 14,60 62,38 

Sumber : Perda Perhitungan Realisasi APBD Tahun 2003 - 2006, Perda Tentang APBD murni Tahun 

2007 

Jika melihat kemampuan keuangan dari PAD dengan rata-rata per tahun 

memberikan kontribusi terhadap APBD sebesar 62,38%, di atas 50%, menunjukkan 

bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan fiskal dalam kategori cukup mampu. Hal 

ini berarti pendapatan di luar PAD hanya sebesar 37,62% yaitu dari dana perimbangan 

dan lain-lain pendapatan yang sah. 


Tabel 1.4 

Perkembangan Total Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2003 s.d 2007 

Tahun Perimbangan 

Pertumbuhan 

% 

APBD 

Proporsi 

% 

2003 1.093.891.313.730,11 3.885.420.919.258,22 28,15 

2004 1.197.663.954.522,50 9,49 4.712.887.298.214,09 25,41 

2005 1.220.120.700.066,00 1,88 5.700.026.831.254,93 21,41 

2006 1.114.383.853.000,00 6,45 5.564.023.660.142,09 23,34 

2007 1.522.066.853.000,00 17,19 5.569.049.568.751,84 27,33 


Sumber : Perda Perhitungan Realisasi APBD Tahun 2003 - 2006, Perda Tentang APBD murni Tahun 

2007 

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten dan kota yang terdiri 

dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau 

bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah 

daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- 

undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam 

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas 

umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 

Perkembangan alokasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 

kurun waktu Tahun 2003 s.d 2007 mengalami kenaikan sebesar 14,08 % dan rata-rata 

proporsi sebesar 84,15 % per tahun sebagaimana terlihat pada tabel 1.5. 

Tabel 1.5 

Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2003 s.d 2007 

Pertumbuhan 

Tahun Belanja 

APBD Proporsi% 

% 

2003 3.132.781.224.902,00 3.885.420.919.258,22 80,63 

2004 3.670.567.300.180,00 17,17 4.712.887.298.214,09 77,88 

2005 4.309.282.267.306,84 17,40 5.700.026.831.254,93 75,60 

2006 5.118.814.954.732,31 18,79 5.564.023.660.142,09 92,00 

2007 5.271.083.679.606,84 2,97 5.569.049.568.751,84 94,65 



Bila dirinci berdasarkan jenis belanja, sesuai Pasal 37 Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006, Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, 

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, 

mengalami kenaikan rata-rata per tahun dalam kurun waktu tahun 2003 – 2007 sebesar 


14,08%. Kenaikan tertinggi pada jenis Belanja Bantuan yang meningkat sebesar 32,78%. 

Sedangkan Belanja Langsung meningkat per tahun sebesar 2,81%. Proporsi masing- 

masing belanja terhadap volume APBD rata-rata per tahun adalah Belanja Tidak Langsung 

sebesar 52,52%, serta Belanja Langsung naik sebesar 31,64%. Perkembangan rincian 

belanja sebagaimana yang tercantum pada tabel 1.6. 


Tabel 1.6 

Perkembangan Rincian Belanja Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 s.d 2007 

No. Uraian 2003 2004 2005 2006 2007 

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2008 I - 6 

Rata2 

Pertumbuhan 

per Tahun (%) 

Belanja 3.132.781.224.902,00 3.670.567.300.180,00 4.309.282.267.306,84 5.118.814.954.732,31 5.271.083.679.606,84 14,08 84,15 

1 Belanja Tidak Langsung 1.675.719.527.464,00 2.166.410.076.421,50 2.711.595.944.207,00 3.348.434.419.612,94 3.660.402.959.795,64 21,81 52,52 

Belanja Pegawai 414.494.345.255,00 524.972.290.430,50 641.468.582.950,00 786.394.262.587,98 714.818.238.942,00 15,58 12,01 

Belanja Bagi Hasil 693.393.046.272,00 920.653.685.803,00 1.138.599.366.767,00 1.261.370.961.840,00 1.344.162.607.790,00 18,45 20,83 

Belanja Bantuan 497.346.321.298,00 649.887.246.188,00 862.514.990.460,00 1.214.859.623.384,74 1.541.422.113.063,64 32,78 18,25 

Belanja Tidak Terduga 70.485.814.639,00 70.896.854.000,00 69.013.004.030,00 85.809.571.800,22 60.000.000.000,00 -1,95 1,43 

2 Belanja Langsung 1.457.061.697.438,00 1.504.157.223.758,50 1.597.686.323.099,84 1.770.380.535.119,37 1.610.680.719.811,20 2,81 31,64 

Volume APBD 3.885.420.919.258,22 4.712.887.298.214,09 5.700.026.831.254,93 5.564.023.660.142,09 5.569.049.568.751,84 


Rata2 

Proporsi 

per 

Tahun 

(%)

Tahun 

APBD Provinsi Jawa Barat setiap tahun mengalami defisit anggaran, dalam kurun 

waktu Tahun 2003 s.d 2007 rata-rata per tahunnya mengalami peningkatan sebesar 

37,54%, yang dapat ditutup dengan pembiayaan. Namun rata-rata pertumbuhan dari 

penerimaan pembiayaan untuk menutupi anggaran defisit tersebut, ternyata mengalami 

penurunan sebesar 1,25% pertahun, begitu pula pengeluaran pembiayaan rata-rata 

pertumbuhan pertahun mengalami penurunan sebesar 9,71%, yang dirinci pada tabel 1.7. 

Tabel 1.7 

Perkembangan Pembiayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 s.d 2007 

Penerimaan 

Pertumbuhan 

Penerimaan 

Pembiayaan 

Pengeluaran 

Pertumbuhan 

Pengeluaran 

Surplus/Defisit 


Pertumb 

uhan 

Defisit 

2003 620.935.965.168,38 752.639.694.356,22 (131.703.729.187,84) 

2004 668.422.608.753,22 7,65 1.042.319.998.034,09 38,49 (373.897.389.280,87) 183,89 

2005 875.138.565.709,09 30,93 1.390.744.563.948,09 33,43 (475.915.916.408,96) 27,29 

2006 1.003.184.186.166,09 14,63 445.208.705.409,78 (67,99) (557.975.480.756,31) 17,24 

2007 419.179.953.239,84 (58,22) 297.965.889.145,00 (33,07) (121.214.064.094,84) (78,28) 

Rata-Rata per Tahun -1,25 -9,71 37,54 


Hasil pelaksanaan strategi pembangunan daerah yang didukung oleh APBD adalah 

peningkatan kesejahteraan rakyat yang diukur berdasarkan indikator-indikator 

keberhasilan yang telah disepakati. Perkembangan indikator makro pembangunan Jawa 

Barat sampai dengan tahun 2006, disajikan dalam tabel 1.8.

Tabel 1.8 

Gambaran Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2002 s.d. 2007 

TAHUN 2002 TAHUN 2003 TAHUN 2004 TAHUN 2005 TAHUN 2006 TAHUN 2007 

NO INDIKATOR 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

1. IPM 70,89 1) 67,45 3) 72,37 5) 67,87 3) 73,53 5) 68,36 3) 74,56 5) 69,35 3) 75,60 5) 70,30 3) 76,58 5) 

2. Indeks Kesehatan 68,00 1) 66,55 3) 68,60 5) 66,57 3) 69,20 5) 67,23 3) 69,60 5) 69,28 3) 69,80 5) 70,67 3) 70,00 5) 

AHH (tahun) 64,93 3) 64,94 3) 65,34 3) 66,57 3) 67,40 3) 

3. Indeks Pendidikan 79,20 1) 78,27 3) 80,20 5) 78,40 3) 81,20 5) 79,02 3) 82,00 5) 79,59 3) 82,80 5) 79,93 3) 83,60 5) 

AMH (%) 93,94 3) 93,60 3) 93,96 3) 94,52 3) 94,90 3) 

RLS (tahun) 7,04 3) 7,20 3) 7,37 3) 7,46 3) 7,50 3) 

4. Indeks Daya Beli 65,60 1) 57,53 3) 68,20 5) 58,63 3) 70,20 5) 58,83 3) 72,30 5) 59,18 3) 74,20 5) 60,34 3) 76,30 5) 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Purchasing Power Parity 

(Rp) 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk (%) 

Jumlah Penduduk 

Miskin (%) 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

Investasi ADH Berlaku 

(triliun rp) 

Pengangguran Terbuka 

(%) 

551.350 3) 553.699,00 3) 554.570,00 3) 556.100,00 3) 

Sumber : 

1) 

Panduan Penyusunan Proposal PPK Tahun 2006 

2) 

Perda Propinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2001 tentang Renstra Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 – 2005 

3) 

BPS Provinsi Jawa Barat 

4) 

BKKBN Provinsi Jawa Barat 

5) 

Perda Propinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2007 


621.100,00 3) 

2,46 2) 3,17 3) 2,24 5) 2,25 3) 2,22 5) 2,64 3) 2,16 5) 2,10 3) 2,14 5) 1,94 3) 2,08 5) 

25,04 2) 27,98 4) 27,81 4) 27,51 4) 28,29 4) 29,05 4) 17,65 4) 

4,06 2) 3,93 3) 4,60 5) 4,39 3) 4,62 5) 5,08 3) 4,65 5) 5,31 3) 4,75 5) 6,02 3) 4,74 5) 

45,50 2) 34,99 3) 11,70 5) 36,50 3) 13,10 5) 40,52 3) 14,70 5) 63,62 3) 16,50 5) 75,64 3) 18,40 5) 

10,23 3) 7,34 5) 12,69 3) 7,39 5) 12,25 3) 6,54 5) 11,91 3) 6,12 5) 10,95 3) 5,45 5) 

(BPSP)

Hampir seluruh indikator makro pembangunan Jawa Barat menunjukkan 

peningkatan, kecuali angka kemiskinan. Peningkatan angka Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) tidak terlepas dari peningkatan angka komponen-komponennya. 

Meningkatnya angka indeks pendidikan merupakan hasil dari upaya peningkatan Angka 

Partisipasi Sekolah melalui Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun yang 

ditargetkan tercapai pada tahun 2008 dan realisasi Role Sharing Pendanaan Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga 

dengan adanya kebijakan anggaran pendidikan pemerintah yang berorientasi pada 

pemenuhan amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan sebesar 20% dari Total 

APBD secara bertahap hingga tahun 2010. Pada tahun 2006 telah dialokasikan anggaran 

pendidikan sebesar 12,8% dari Belanja Langsung APBD, dan 11,62% dari volume APBD 

pada tahun 2007. 

Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang cukup signifikan dan 

peningkatan investasi di Jawa Barat merupakan dampak membaiknya iklim investasi. 

Jumlah investasi yang terus berkembang ini, mengindikasikan tingkat kepercayaan yang 

cukup tinggi dari masyarakat untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat, dan memiliki 

peran yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. 

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2007 melambat -0,52% 

terhadap Triwulan IV Tahun 2006. Melambatnya perekonomian Jawa Barat ini disebabkan 

menurunnya kinerja sektor tersier, terutama perdagangan, hotel dan restoran. Namun bila 

dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2006, mengalami kenaikan sebesar 5,71 persen 

dibandingkan dengan Triwulan I pada Tahun 2006. Kenaikan tersebut terutama dari 

sektor pertanian, listrik, gas dan air, konstruksi dan perusahaan serta jasa jasa. 

Permasalahan, Tantangan dan Isu Strategis 

A. Permasalahan dan Tantangan 

Upaya mewujudkan 3 (tiga) Core Bussiness Pendidikan yang terdiri dari aspek 

pemerataan; mutu dan relevansi; serta tata kelola pendidikan dan pencitraan publik, telah 

dilakukan meskipun belum semuanya optimal. Pada aspek pemerataan, kegiatan 

Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun, perwujudan MoU Role Sharing 

Pendanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, serta pemberian 

beasiswa bagi siswa SMP/MTs/PKBM yang berasal dari keluarga tidak mampu terkendala 

oleh terbatasnya anggaran yang tersedia. 


Pada aspek mutu dan relevansi, sempitnya lapangan pekerjaan dan semakin 

kompetitifnya seleksi masuk Perguruan Tinggi merupakan tantangan yang harus dihadapi. 

Sedangkan dalam tata kelola pendidikan dan pencitraan publik menghadapi kendala 

terbatasnya sarana dan prasarana, jumlah dan kualitas SDM terutama di kabupaten/kota, 

serta kurangnya upaya pemutakhiran data dan informasi pendidikan. Untuk itu perlu 

dilakukan upaya yang komprehensif tentang peningkatan aspek-aspek tersebut. 

Pada aspek agama dan budaya, dengan semakin heterogennya masyarakat Jawa 

Barat dan mudahnya akses informasi masuk ke Jawa Barat berdampak terhadap 

berkurangnya nilai-nilai agama dan budaya di masyarakat. Sebagai gambaran, 

berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2006 jumlah anak nakal di Jawa Barat 

sebesar 6.679 orang, jumlah korban narkotika sebanyak 34.234 orang, dan jumlah kasus 

HIV/AIDS sebanyak 2.154 kasus dengan 62 % penularan karena penyalahgunaan napza 

suntik. Selain itu kondisi berkurangnya nilai-nilai budaya dapat juga dilihat dari semakin 

menurunnya apresiasi dan aspirasi masyarakat terhadap kesenian dan tradisi daerah, 

yang akan menjadi kerugian besar bagi generasi penerus di kemudian hari. 

Akselerasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Jawa Barat 

diperlukan karena pelayanan kesehatan dasar masih belum mencapai standar pelayanan 

minimal (SPM), prasarana pelayanan kesehatan dasar belum dapat diakses sepenuhnya 

oleh masyarakat terutama penduduk miskin, tenaga kesehatan belum merata terutama di 

perdesaan, masih munculnya kasus-kasus penyakit seperti DBD, diare, suspect flu 

burung, gizi buruk dan peran serta masyarakat belum menunjukkan yang lebih baik, 

terutama dalam pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Di 

samping itu juga, kesehatan lingkungan, air bersih dan sanitasi perumahan masih belum 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Proporsi penduduk miskin di Jawa Barat masih menunjukkan angka yang tinggi. 

Pada Tahun 2005 tercatat proporsi penduduk miskin dari total keluarga di Jawa Barat 

sebesar 28,29% dan pada Tahun 2006 menjadi 29,05%. Adapun angka riil keluarga 

miskin Tahun 2005 sebanyak 2,8 juta KK, dan meningkat menjadi 3,02 juta KK pada 

Tahun 2006, kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh bertambahnya 

jumlah keluarga baru yang berstatus miskin sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. 

Kriteria tersebut antara lain kecukupan dan kelayakan terhadap akses pendidikan, 

kesehatan, sandang, pangan dan papan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan- 


permasalahan tersebut di atas dapat dijadikan prioritas program dan kegiatan dalam 

tahun 2008. 

Pengangguran di Jawa Barat yang masih tinggi, akibat tidak terserapnya 

pertumbuhan angkatan kerja oleh pasar kerja yang disebabkan terbatasnya peluang 

kerja. Kondisi tersebut didukung oleh masih rendahnya kualitas atau kompetensi pencari 

kerja dan pekerja, serta tingginya migrasi masuk, sehingga mengakibatkan calon pekerja 

tidak dapat masuk kedalam pasar kerja dan pekerja yang ada sulit untuk dipertahankan. 

Tidak kondusifnya iklim investasi juga menyebabkan tingginya angka pengangguran baik 

akibat PHK maupun tidak adanya lapangan kerja baru. 

Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya memproduksi sekitar 9,2 juta ton padi atau 

6,44 juta ton beras, sementara kebutuhan beras per bulan masyarakat Jawa Barat 

sebesar 359,4 ribu ton ( 4,313 juta ton/ tahun). Angka ini menunjukkan bahwa terdapat 

surplus produksi beras di Jawa Barat. Namun ketersediaan yang tidak terjaga sepanjang 

tahun, menyebabkan keterlambatan suplai beras yang berakibat pada kenaikan harga 

beras. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk penyediaan stok pangan regional/ daerah 

perlu ditingkatkan, baik melalui Bulog Divre Jawa Barat maupun lumbung desa dan 

sistem resi gudang maupun melalui sistem role sharing antara provinsi dan kab/kota. 

Infrastruktur wilayah yang terdiri dari infrastruktur transportasi, sumberdaya air, 

jaringan listrik, serta sarana dan prasarana permukiman berperan sebagai pengarah 

pembentukan struktur ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan 

wilayah serta pengikat wilayah. Dari hasil survey rutin Inter Urban Road Management 

System (IRMS) terhadap jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat sepanjang 2.199, 18 Km, kondisi kemantapan jalan di tahun 2006 adalah 

baru mencapai 86,1% yang terdiri dari jalan dengan kondisi baik sebesar 18,08% dan 

kondisi sedang sebesar 68,02%. Sementara kondisi kemantapan jalan pada akhir 

tahun 2007 diharapkan mencapai 87 %. 

Selanjutnya untuk indeks aksesibilitas dan mobilitas di Provinsi Jawa Barat 

masing-masing baru mencapai angka 0,53 dan 0,45. Tentunya selain indeks kemantapan, 

maka indeks aksesibilitas dan mobilitas ini juga perlu ditingkatkan, mengingat secara 

sistem transportasi, khususnya sistem jaringan jalan, beban pergerakan yang terjadi dari 

tahun ke tahun terus bertambah pesat. Selain itu juga dengan memperhatikan masih 


adanya jaringan jalan non status sepanjang 258 Km di bagian Selatan Jawa Barat yang 

masih terus dibina oleh emerintah Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan pada tahun anggaran 2008, baik 

indeks kemantapan jalan, maupun indeks aksesibilitas dan mobilitas dapat meningkat 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada indeks kemantapan jalan 

diproyeksikan kurang lebih 90 %, sedangkan untuk indeks aksesibilitas diproyeksikan 1,0 

dan indeks mobilitas diproyeksikan 0,75. 

Upaya untuk mencapai indeks-indeks tersebut tentunya disertai dengan upaya 

yang optimal, tidak hanya diorientasikan pada penanganan jalan yang bersumber pada 

APBD Provinsi Jawa Barat saja maupun APBD Kabupaten/kota, tetapi juga dengan 

memacu penanganan yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui dana APBN, serta 

didukung pula oleh APBD Kabupaten dan Kota. Hal ini penting dilakukan, mengingat 

keinginan dalam peningkatan indeks kemantapan jalan, indeks aksesibilitas dan mobilitas, 

hanya bisa dicapai melalui penanganan sistem jaringan jalan secara menyeluruh dan 

terpadu. 

Sementara itu, keberadaan bandar udara di Jawa Barat dirasakan masih belum 

memadai untuk menampung demand yang ada. Bandara Husein Sastranegara sebagai 

bandara terbesar yang dimiliki Provinsi Jawa Barat dan beberapa bandara perintis lainnya 

belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menampung kebutuhan penumpang 

dan kargo baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun 

terakhir ini telah dilakukan persiapan pembangunan bandara internasional Jawa Barat, 

sekaligus memfungsikan keberadaan Bandara Nusawiru di Kabupaten Ciamis, sebagai 

salah satu Bandara yang menghubungkan lokasi-lokasi wisata di tingkat regional maupun 

nasional. 

Dalam rangka persiapan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di 

Kertajati Majalengka, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan yaitu menyusun 

skenario persiapan pembebasan lahan berupa kegiatan sosialisasi, identifikasi lahan, 

rencana relokasi dan pembuatan bukti penguasaan tanah, kegiatan pembebasan lahan 

pada lokasi bandara, serta menyusun kerangka regulasi dan perencanaan seperti revisi 

RTRWP Jawa Barat, penyusunan Perda BIJB, Penyusunan MoU dengan kabupaten terkait, 

penyusunan RDTR kawasan Aerocity dan melengkapi dokumen rencana teknis 

pembangunan bandara. 


Pada aspek sumber daya air dan irigasi, layanan infrastruktur sumber daya air dan 

irigasi ditinjau dari aspek pemenuhan kebutuhan air baik untuk menunjang kegiatan 

pertanian maupun kebutuhan domestik juga masih kurang memadai. Intensitas tanam 

baru berkisar 187 %, demikian pula halnya dengan kondisi kerusakan jaringan irigasi, 

dimana untuk bangunan irigasi dalam kondisi baik 50,55 %, rusak ringan 31,44 %, dan 

rusak berat 18,01 %. Sedangkan saluran irigasi, kondisi baik 25,66 %, rusak ringan 31,12 

%, rusak berat 43,22 %. Selain itu, bencana alam banjir dan kekeringan masih terus 

terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya 

dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. 

Oleh karena itu dengan Luas lahan sawah di Jawa Barat kurang lebih 1.086.908 

ha dalam 6.951 daerah irigasi. yang terdiri dari sawah beririgasi 89,5% dan sawah 

tadah hujan 10,5%, maka dalam tahun 2008 Pemerintah Propinsi Jawa Barat akan terus 

berupaya meningkatkan kinerja jaringan irigasi terutama pada 84 Daerah Irigasi seluas 

85.770 Ha yang menjadi kewenangannya, sebagaimana diatur dalam PP No. 20 tahun 

2006 tentang Irigasi. Selanjutnya mengingat peran irigasi tersebut sangat penting dan 

strategis dalam menunjang ketahanan pangan, peningkatan daya beli, dan sebagainya, 

diharapkan secara keseluruhan tingkat kerusakan tersebut dapat dikurangi kurang lebih 

20 %. Pencapaian ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi 

diupayakan pula melalui kontribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui 

pendanaan yang bersumber dari APBN, serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Pada tahun 2008 ini juga, akan dilakukan pula penyusunan kegiatan perencanaan 

teknis yang nantinya dapat mendukung langkah-langkah lebih lanjut dalam penanganan 

irigasi, baik dalam konteks pemeliharaannya maupun rehabilitasinya. Selain itu 

dikarenakan peningkatan jaringan irigasi dan intensitas tanam juga bergantung kepada 

perbaikan sumber air baku, dalam hal ini waduk, situ dan embung, maka diprioritaskan 

pula beberapa kegiatan rehabilitasi, penataan, bahkan pembangunan, khususnya untuk 

waduk-waduk kecil, dan waduk besar, seperti halnya Waduk Jatigede. 

Pada aspek infrastruktur listrik, khususnya listrik perdesaan sampai saat ini masih 

belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat. Dari data yang ada, 

pada akhir tahun 2007, meskipun rasio elektrifikasi Jawa Barat sudah mencapai 99,59 %, 

kenyataannya rasio elektrifikasi rumah tangga diperkirakan baru mencapai 61,51 %, 

artinya hampir sekitar 38, 49 % rumah tangga di Jawa Barat belum dapat mengakses 

listrik. 


Rendahnya pelayanan infrastruktur listrik baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

ini tentunya masih membutuhkan penanganan lebih lanjut, terutama tidak hanya untuk 

mengatasi dan masalah elektrifikasi rumah tangga, tetapi juga dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan mengatasi ketimpangan antar wilayah, serta 

untuk memajukan dan menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat. Oleh 

karena itu dalam tahun 2008, diproyeksikan rasio elektrifikasi, dalam pengertian bahwa 

semua masyarakat memiliki akses dalam pelayanan listrik kurang lebih 100 %, dan rasio 

elektrifikasi rumah tangga, dalam pengertian jumlah rumah tangga yang berlistrik kurang 

lebih 75 %, akan membutuhkan dukungan yang tinggi dari Pemerintah Pusat melalui 

APBN dengan program Listrik Perdesaannya, serta dukungan Kabupaten/Kota dan 

masyarakat setempat. 

Selanjutnya untuk mendukung upaya tersebut, kepada Pemerintah Pusat 

diharapkan pula untuk memacu pembangunan pasokan daya melalui pembangunan gardu 

induk (GI) dalam sistem interkoneksi Jawa-Bali yang memungkinkan dapat meningkatkan 

rasio elektrifikasi, dalam mewujudkan pembangunan jaringan baru dan sambungan 

rumah tangga. Selain itu upaya ini akan disertai pula dengan pembangunan energi 

alternatif, yang sesuai dengan potensi wilayah, yang berkontribusi pula dalam 

meningkatkan cakupan pelayanan kelistrikan. 

Pada aspek lingkungan, dengan kondisi fisik dasar wilayah Jawa Barat yang 

memiliki struktur geologi kompleks, disertai tingginya curah hujan telah menjadikan Jawa 

Barat sangat rentan terhadap berbagai ancaman bencana alam. Pada Tahun 2006 tercatat 

ada sekitar 142 kejadian kebakaran, 38 kejadian banjir, 140 tanah longsor, 53 kali angin 

topan, 3 kali gempa bumi dan satu kali tsunami di wilayah pantai selatan. 

Selain itu, penurunan kualitas lingkungan di beberapa wilayah seperti kerusakan 

hutan dan lahan, pencemaran air dan udara serta persoalan sampah yang cenderung 

meningkat baik dalam skala regional maupun lokal. Kondisi tersebut tentunya akan 

berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan yang merupakan 

faktor penentu yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. 

Sampai saat ini, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi masih belum 

dapat ditangani secara tuntas. Penurunan daya dukung lingkungan pada badan air di 

sungai Citarum, Ciliwung, Cimanuk, Citanduy dan Cisanggarung, pencemaran udara di 

wilayah perkotaan, deplesi muka air tanah di pusat-pusat kegiatan nasional (Cekungan 


Bandung, Bogor, Bekasi-Karawang), kerusakan di wilayah pesisir, baik abrasi maupun 

pencemaran akibat tumpahan minyak, dan masih tingginya lahan kritis, menunjukan 

belum efektifnya penanganan lingkungan di Jawa Barat. 

Pada Tahun 2006 jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 40.737.592 jiwa, dengan 

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,94%. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut 

disebabkan Laju Pertumbuhan Alami (LPA) sebesar 1,63% dibandingkan tahun 2005 

sebesar 1,53% dan adanya Migrasi Masuk sebesar 0,31%. Hal ini disebabkan berbagai 

hal diantaranya meningkatnya proporsi kawin pada usia kurang di bawah 15 Tahun dari 

16,28% pada Tahun 2005 menjadi 18,83% pada Tahun 2006, dan menurunnya rata-rata 

usia kawin pertama wanita dari 17,87 Tahun pada Tahun 2005 menjadi 17,83 Tahun pada 

Tahun 2006. Memperhatikan kondisi dan permasalahan tersebut, perlu adanya upaya- 

upaya yang lebih intens dalam rangka pengendalian LPP dengan menekan LPA. 

Berkaitan dengan visi Jawa Barat yang ingin menjadi mitra terdepan ibukota 

Negara, maka posisi Bodebek dan Bopunjur harus sejajar dengan ibukota Negara dalam 

aspek pemenuhan public services. Artinya Bodebek dan Bopunjur tidak diposisikan 

sebagai penyangga dalam memenuhi kebutuhan DKI Jakarta, akan tetapi sebagai mitra 

yang saling menguntungkan. Dalam hal Kawasan Cekungan Bandung, keberlanjutan daya 

dukung dan daya tampung Kawasan Cekungan Bandung adalah hal yang harus terus 

diperhatikan. Peran provinsi, dalam hal ini Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, 

harus dioptimalkan terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang khususnya di 

Kawasan yang strategis secara nasional dan regional, sebagaimana Kawasan Bodebek- 

Punjur dalam konteks Kawasan Tertentu Jabodetabek-Punjur serta Kawasan Bandung 

Utara (KBU) dalam konteks Metropolitan Bandung. 

Berkaitan dengan aspek penataan ruang terutama dalam aspek pengendalian 

pemanfaatan ruang, tingginya pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor 

migrasi maupun pertumbuhan alami, kegiatan investasi seperti industri dan jasa 

mempengaruhi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini 

diindikasikan oleh berkurangnya kawasan lindung, peningkatan konversi lahan sawah, dan 

munculnya kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang 

perlu untuk dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja penataan ruang. 

Optimalisasi kinerja pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan 

kualitas manajemen pemerintahan, yaitu menata kembali sisi kelembagaan maupun 


sumber daya manusia, meningkatkan sinergitas di bidang perencanaan baik antar SKPD 

maupun antar tingkat pemerintahan, serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Namun dukungan 

regulasi pemerintah pusat berupa penetapan Peraturan Pemerintah mengenai Penyerahan 

Urusan Pemerintahan sebagai revisi dari PP 25 Tahun 2000 belum ditetapkan sehingga 

implementasi penataan organisasi perangkat daerah mengalami hambatan. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik telah dilakukan melalui 

fasilitasi pelayanan publik kepada kabupaten/kota, menetapkan Keputusan Gubernur 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa 

Barat sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam membentuk dan menyelenggaraan 

PPTSP. 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung mempunyai makna yang strategis bagi 

kehidupan masyarakat dan pemerintahan di daerah, karena merupakan sarana aktualisasi 

hak demokrasi rakyat untuk memilih secara langsung Kepala Daerahnya. Tantangan yang 

berkaitan dengan pilkada secara langsung, meliputi pendaftaran pemilih, penggunaan hak 

pilih dan proses penghitungan suara. Hal ini harus menjadi perhatian bagi daerah yang 

akan melaksanakan pilkada pada Tahun 2008 di 16 Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa 

Barat. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 harus sudah dipersiapkan pada 

Tahun 2008, mengingat perlunya kesiapan dalam sosialisasi dan fasilitasi peraturan- 

peraturan pemilu untuk mendukung pelaksanaannya. Pelaksanaan pilkada dan persiapan 

pemilu secara langsung harus didukung dengan stabilitas keamanan dan ketertiban, 

karena merupakan proses yang krusial untuk suksesnya pesta demokrasi. 

B. Isu Strategis 

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada Tahun 2008, 

dirumuskan isu strategis sebagai berikut : 

1. Pendidikan, Agama dan Ketahanan Budaya 

2. Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan 

3. Kemiskinan 

4. Pengangguran 

5. Daya Beli 

6. Ketahanan Pangan 

7. Pelayanan Infrastruktur Wilayah 


8. Ketersediaan Energi 

9. Bencana, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan 

10. Jumlah Penduduk 

11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

12. Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Daerah 

13. Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung dan Persiapan Pemilu 2009 

1.2. Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan KU-APBD 

Provinsi adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan; 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpu No. 3 

Tahun 2005 Jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka 

Panjang (RPJP) Nasional; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 


15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional; 

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 

2008; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata 

Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Rencana 

Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008; 

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2008. 

23. Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2008 

903 / 28 / BAPEDA 

903 / 2141 − SET . DPRD 

tentang 


1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2008 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi 

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat, dalam menentukan 

batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakannya. 

1.3.2. Tujuan 

Terpenuhinya skala dan lingkungan kebutuhan masyarakat, yang dianggap paling 

penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat 

digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi tingkat resiko 

dan ketidakpastian, serta tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis. 

1.4. Sistematika 

Sistematika penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

a. Latar Belakang berisi tentang mengapa perlu disusunnya PPAS, Kinerja 

Pembangunan Daerah dan Permasalahan dan Tantangan serta Isu 

Strategis 

b. Dasar Hukum 

c. Maksud dan Tujuan disusunnya PPAS 

d. Sistematika Penulisan 

Bab II : Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2007 

Gambaran ringkas target pencapaian kinerja setiap urusan pemerintahan 

daerah dan proyeksi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan 

daerah tahun 2008. 

Bab III : Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah 

a. Asumsi Kondisi Makro Ekonomi yang disepakati terhadap implementasi 

kemampuan fiskal daerah. 

b. Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berisi Kebijakan 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. 


c. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai 

seluruh pengeluaran tahun yang akan datang. 

Bab IV : Prioritas Program dan Plafon Anggaran 

Gambaran tentang prioritas program dan plafon anggaran yang disepakati 

mencakup capaian sasaran program dan kegiatan serta organisasi 

pelaksana. 

Bab V : Plafon Anggaran Menurut Organisasi 

Bab VI : Penutup 

Berisi rekapitulasi plafon anggaran menurut organisasi belanja langsung 

dan belanja tidak langsung tahun 2008 

Uraian mengenai Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran 

Tahun 2008 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 


BAB II 

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2008 

2.1 Tujuan Bersama (Common Goals) 

Pencapaiannya sinergitas antar tingkat pemerintahan sejak Pemerintah Pusat 

sampai Pemerintah Desa/Kelurahan serta sinergitas antarpelaku pembangunan baik 

pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat membutuhkan suatu arah untuk mencapai 

tujuan bersama (common goals) yang merupakan komitmen program dan kegiatan yang 

disepakati untuk dikerjakan melalui model pendekatan sinergitas lintas SKPD Provinsi 

dengan penggalangan segenap sumber daya pelaku pembangunan Jawa Barat yang 

relevan. 

Adapun 8 (delapan) tujuan bersama itu adalah sebagai berikut : 

a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia, yang 

diarahkan untuk menciptakan sumberdaya manusia Jawa Barat yang unggul dan 

terpercaya dengan sasarannya adalah : meningkatnya kualitas pendidikan 

masyarakat Jawa Barat, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Jawa Barat, 

meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan dasar, meningkatnya pemahaman 

dan pengamalan agama serta nilai-nilai budaya daerah. 

b. Ketahanan Pangan, yang difokuskan pada komoditas beras dengan sasarannya 

adalah : meningkatnya produksi, terpenuhinya stok beras regional Jawa Barat , 

tertatanya distribusi dan perdagangan beras, menurunnya tingkat kehilangan 

pasca panen. 

c. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, yang dititikberatkan pada penciptaan 

lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja trampil dan berjiwa entrepreneur 

untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri dengan sasarannya adalah : 

meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kerja Jawa Barat, meningkatnya 

kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya, meningkatnya 

kesejahteraan petani, nelayan dan buruh, penyediaan kemudahan akses 

permodalan, berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha 

besar, tumbuhnya semangat dan jiwa kewirausahaan masyarakat. 

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2008 II - 1

d. Peningkatan Kinerja Aparatur, melalui insentif berbasis kinerja dan penataan 

organisasi dengan sasarannya adalah : meningkatnya fungsi kelembagaan, 

meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur, menurunnya tingkat Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme untuk menciptakan good governance dan clean goverment, 

terlaksananya Reformasi birokrasi. 

e. Pengelolaan Bencana, yang difokuskan pada Sistem Kelola Penanganan 

Bencana dengan sasarannya adalah : berkurangnya resiko kejadian bencana di 

Jawa Barat, tertanganinya bencana/wabah secara cepat dan akurat, meningkatnya 

kesiapan dini (early warning system) dan mitigasi bencana, meningkatnya 

pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

f. Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, yang dititikberatkan 

pada pelestarian dan peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung di Jawa Barat 

dengan sasarannya adalah : meningkatnya pengelolaan Kawasan Lindung, 

berkurangnya luas lahan kritis di Kawasan Lindung. 

g. Pengelolaan, Pengembangan dan Pengendalian Infrastruktur, yang 

dititikberatkan pada jaringan irigasi, jaringan jalan, Bandara Internasional Jawa 

Barat, serta Waduk Jatigede dengan sasarannya adalah : meningkatnya kondisi 

jaringan irigasi, meningkatnya kondisi jaringan jalan dan jembatan di Metropolitan 

Cirebon, Metropolitan Bandung, Metropolitan Bogor/Depok dan Jabar Selatan, 

terlaksananya persiapan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, 

terlaksananya pembangunan Waduk Jatigede, meningkatnya pengelolaan 

persampahan di Metro Bandung dan Bodebek, terlaksananya pembangunan jalan 

tol. 

h. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku, yang dititikberatkan pada 

listrik dan energi perdesaan serta ketersediaan air baku dan pemenuhan 

kebutuhan air untuk kawasan pantai dengan sasarannya adalah : meningkatnya 

cakupan elektrifikasi perdesaan, berkembangnya penciptaan dan pemanfaatan 

energi alternatif, meningkatnya ketersediaan air baku untuk pertanian dan air 

bersih untuk rumah tangga, meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku dan air 

bersih untuk masyarakat Pesisir. 


2.2 Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 

Kebijakan Umum APBD (KU APBD) merupakan sasaran dan kebijakan daerah 

dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, penyusunan 

Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 diarahkan untuk (1) mewujudkan 

agenda rencana strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan akselerasi visi dan misi 

pembangunan Jawa Barat, (2) dan mewujudkan agenda pembangunan daerah dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2008 meliputi 13 (tigabelas) Isu 

Strategis dan 15 (limabelas) Prioritas Pembangunan Daerah serta 8 (delapan) tujuan 

bersama (common goals). 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka Kebijakan Umum APBD 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah, 

wajib dan pilihan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Adapun esensi dari 

Kebijakan Umum APBD tahun 2008 adalah penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat yang memuat Visi dan Misi, kemudian dituangkan dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan. Hal ini 

termasuk dalam tataran perencanaan pembangunan yang secara garis lurus harus ada 

ketersambungan dari tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mensejahterakan 

masyarakat Jawa Barat. 

Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) tahun 2008 memuat kebijakan anggaran dan 

gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari 

pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan 

yang sah dan perimbangan keuangan dari pemerintah pusat serta sumber-sumber lainnya 

yang sah. 

Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan 

belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah merupakan struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai pelaksanaan pembangunan di 

tahun 2008. Selain kebijakan anggaran, dimuat juga kebijakan-kebijakan pembangunan 

dengan memperhatikan kondisi, tantangan, masalah dan isu strategis yang berkembang, 

sehingga keluarlah prioritas-prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di tahun 

2008 untuk menjawab permasalah dan tantangan utama yang dihadapi Jawa Barat. 

Selanjutnya prioritas pembangunan dilaksanakan sesuai sasaran dan target 


pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah serta melihat 

kemampuan keuangan daerah dengan memperkirakan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan daerah sebagai dasar penentuan Prioritas Program dan Plafon Anggaran. 

Urusan wajib pemerintahan daerah terdiri dari : pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, 

perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, 

pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga 

kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan 

olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, serta komunikasi dan 

informatika. Sedangkan urusan pilihan pemerintahan daerah terdiri dari : pertanian, 

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, 

perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. 

Adapun rincian urusan pemerintahan daerah beserta program prioritas dan 

sasaran serta pencapaian target, dijabarkan kedalam 49 program pembangunan adalah 

sebagai berikut : 

A. URUSAN WAJIB 

1. Pendidikan 

1). Program Peningkatan Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah 

Sasaran : 

a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SD/MI sebanyak 16.466 lokal 

dan SMP/MTs sebanyak 3.109 lokal 

b. Meningkatnya daya tampung sarana prasarana SMP/MTs sebanyak 2.373 

lokal 

c. Meningkatnya layanan PAUD 

d. Meningkatnya kualitas lulusan dan daya tampung SMP/MTs 

e. Meningkatnya angka melanjutkan dan menurunnya angka DO 

f. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai tentang etika dan 

budi pekerti di lingkungan pendidikan dasar dan pra sekolah 

g. Meningkatnya pengetahuan tentang lingkungan hidup sehat bagi siswa 

sekolah 

h. Terlaksananya pendidikan lingkungan hidup bagi siswa SD/MI, SLTP/MTs 

dan pra sekolah 


i. Terwujudnya pengetahuan dan pemahaman siswa tentang lingkungan 

hidup 

j. Meningkatnya kompetensi dan meningkatnya kesejahteraan guru 

k. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan 

l. Meningkatnya pengetahuan tentang lingkungan hidup sehat bagi siswa 

sekolah 

m. Terlaksananya pendidikan lingkungan hidup bagi siswa SD/MI, SLTP/MTs 

dan pra sekolah 

n. Terwujudnya pengetahuan dan pemahaman siswa tentang lingkungan 

hidup 

o. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

dasar 

p. Meningkatnya kesempatan melanjutkan pendidikan bagi siswa berprestasi 

2). Program Peningkatan Pendidikan Menengah dan Tinggi 

Sasaran : 

a. Meningkatnya daya tampung sarana dan prasarana SMA/SMK sebanyak 

500 lokal 

b. Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan 

c. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan 

d. Meningkatnya angka melanjutkan dan menurunnya angka DO 

e. Meningkatnyan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi 

f. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja 

3). Program Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah 

Sasaran : 

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan non formal 

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) 

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal 

4). Program Peningkatan Pendidikan Luar Biasa 

Sasaran : 

a. Meningkatnya kualitas sarana prasarana SLB 

b. Meningkatnya kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

c. Meningkatnya kualitas guru SLB 


2. Kesehatan 

1). Program Sumber Daya Kesehatan 

Sasaran : 

a. Meningkatnya pemerataan, kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan 

(Dokter di Puskesmas 70% dan Bidan di Desa Terpencil 80%). 

b. Mendorong peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan 

yang dapat diakses masyarakat dengan cepat dan murah 

c. Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 

d. Mendorong peningkatan penyediaan obat baik generik maupun esensial 

e. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kesehatan 

f. Mendorong penyediaan jaminan pembiayaan kesehatan (cakupan JPK pra 

bayar 35%) 

g. Mendorong peningkatan pengawasan dan pengendalian obat, Kosalkes 

(kosmetik, alat kesehatan) dan NAPZA dari tingkat produksi sampai tingkat 

konsumsi (ketersediaan obat 85%, pengadaan obat esensial 95% dan 

generik 85%) 

h. Meningkatnya sinergitas pembangunan kesehatan 

2). Program Upaya Kesehatan 

Sasaran : 

a. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan perumahan dan permukiman 

termasuk pengunsian, sanitasi dasar dan hygiene sanitasi di tempat 

umum, industri dan tempat-tempat lain yang mempengaruhi 

b. Meningkatnya promosi dan penyebarluasan informasi kesehatan serta 

pemberdayaan masyarakat 

c. Menggerakkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian 

penyakit menular & tidak menular (Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang 

dapat ditangani < 24 jam 95%, AFP Rate/ 100.000 penduduk

terhadap penderita Polio, Kusta, Jantung & gangguan sirkulasi, Diabetes 

Mellitus dan Kanker. 

d. Mendorong peningkatan surveilance penyakit & penanggulangan KLB/ 

bencana serta imunisasi 

e. Mendorong upaya perbaikan gizi, bagi seluruh penduduk (Kecamatan 

Bebas Rawan Gizi 65%, cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2x per 

tahun 85%, cakupan Ibu Hamil mendapat 90 tablet Fe 85%, cakupan 

pemberian makanan pendamping ASI bayi Gakin 95%, dan Balita Gizi 

Buruk mendapat Perawatan 90%). 

f. Mendorong peningkatan cakupan pelayanan kesehatan (Linakes 80%) 

g. Mendorong peningkatan rujukan ibu hamil risiko tinggi & bayi (Rujukan 

Bumil Risti 75% dan Neonatal Risti 75%) 

h. Mendorong penurunan angka gizi kurang dan buruk pada balita 

i. Menggerakkan perilaku hidup sehat 

j. Menggerakkan peranserta kelembagaan di perdesaan 

k. Mendorong penyediaan jaminan pembiayaan kesehatan pra bayar bagi 

keluarga miskin dan masyarakat rentan 95% 

l. Mendorong penurunan angka gizi kurang dan buruk pada balita 

m. Mendorong peningkatan mutu kesehatan lingkungan perumahan dan 

permukiman termasuk pengungsian, sanitasi dasar, dan hygiene sanitasi di 

tempat-tempat umum, industri & tempat-tempat lain yang mempengaruhi 

kesehatan. (rumah/bangunan bebas jentik 90%, tempat umum yang 

memenuhi syarat 75%, institusi yang dibina 65% dan cakupan air bersih 

80%. 

n. Mendorong peningkatan akses kualitas dan citra masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan dasar, rujukan, khusus, jiwa termasuk 

kegawatdaruratan medis. (Pelayanan kesehatan ibu hamil risti yang di 

rujuk 95%, cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita 70 UCI 

Desa 90%, pelayanan gangguan jiwa 65%. 

o. Menggerakkan peran dan fungsi labkes daerah 

p. Menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan melalui 

3. Pekerjaan Umum 

pengenalan hidup sehat di sekolah 

1). Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi 


Sasaran : 

a. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) ruas- 

ruas jalan dari dan ke pusat-pusat akses pendidikan 

b. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) ruas- 

ruas jalan dari dan ke pusat-pusat akses kesehatan 

c. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) ruas- 

ruas jalan dari dan ke daerah sentra produksi pertanian 

d. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) ruas- 

ruas jalan dari dan ke desa pusat pertumbuhan, desa tertinggal, pusat- 

pusat kegiatan agribisnis, agroindustri, pariwisata serta pusat-pusat 

kegiatan ekonomi masyarakat 

e. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) ruas- 

ruas jalan dari dan ke daerah rawan bencana 

f. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas di Jabar Selatan, Metropolitan 

Bandung, Metropolitan Cirebon dan PKW Sukabumi melalui pembangunan 

jalan sepanjang 70,47 km dan jembatan sepanjang 2010 m 

g. Terlaksananya persiapan dan pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang- 

Dawuan (Cisumdawu), Cikampek-Cirebon (Cikacir), Bogor Ring 

Road,Cianjur-Padalarang, Soreang-Pasirkoja(Soroja), dan Kanci-Pejagan 

h. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) ruas- 

ruas jalan Provinsi menjadi 90% melalui rehabilitasi jalan sepanjang 

268,08 km dan jembatan sepanjang 1251 m, dan peningkatan jalan 

sepanjang 156,68 km dan penggantian jembatan sepanjang 175 

i. Terpeliharanya kondisi jalan provinsi sesuai dengan umur rencana melalui 

pemeliharaan rutin jalan sepanjang 1781,23 km dan jembatan sepanjang 

13.972 m 

j. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas jalan non status melalui 

pemeliharaan rutin jalan sepanjang 228,84 km dan jembatan sepanjang 

4046 m, rehabilitasi jalan sepanjang 13 Km dan jembatan sepanjang 651 

m, dan pembangunan jalan sepanjang 15 Km dan penggantian jembatan 

sepanjang 195 m 

k. Meningkatnya nilai struktur jalan nasional melalui rehabilitasi jalan 

sepanjang 56 km, dan peningkatan jalan sepanjang 285,18 km 


l. Terpeliharanya kondisi jalan nasional sesuai dengan umur rencana melalui 

pemeliharaan rutin jalan sepanjang 659,22 km dan rehabilitasi jalan 

sepanjang 56 km 

m. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengelolaan infrastruktur transportasi 

dan telekomunikasi 

2). Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan 

Irigasi 

Sasaran : 

a. Meningkatnya intensitas tanam padi pada daerah irigasi teknis yang 

dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah utara Jawa 

Barat dan daerah sentra produksi pertanian 

b. Meningkatnya intensitas tanam padi pada daerah irigasi teknis yang 

dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah di desa tertinggal 

c. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, situ, waduk dan embung dalam 

rangka pengendalian daya rusak air di Metropolitan Bandung, Bodebek 

dan wilayah Pantura 

d. Meningkatnya kondisi dan fungsi situ, waduk dan embung dalam rangka 

penyediaan air baku di Metropolitan Bandung, Bodebek, dan wilayah 

Pantura 

e. Meningkatnya kondisi dan fungsi situ, waduk, embung, sungai dan pantai 

dalam rangka penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air serta 

pengamanan pantai 

f. Meningkatnya intensitas tanam padi pada daerah irigasi teknis yang 

dikelola oleh pemerintah dari 190% menjadi 192%. 

g. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi. 

h. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengembangan dan pengelolaan 

infrastruktur sumber daya air dan irigasi 

4. Perumahan Rakyat 

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman 

Sasaran : 

a. Meningkatnya tertib pengelolaan gedung negara/daerah, dan rumah negara 

b. Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi (air limbah dan drainase) 

c. Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan regional 

d. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi 


e. Tersedianya prasarana dasar perumahan bagi pengungsi dan transmigran lokal 

f. Meningkatkan kapasitas daya dukung perumahan di perkotaan 

5. Penataan Ruang 

Program Penataan Ruang 

Sasaran : 

a. Meningkatnya kinerja pengendalian pemanfaatan ruang di lahan sawah 

b. Meningkatnya kinerja pengendalian pemanfaatan ruang 

c. Meningkatnya kinerja pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung 

d. Tersedianya acuan dalam penyediaan data spasial 

e. Meningkatnya kinerja koordinasi penataan ruang 

f. Penyusunan perencanaan yang terpadu dengan didukung data dan analisa 

yang akurat dan berdasarkan SISTRANAS dan tersusunnya perencanaan 

umum sistem perhubungan terpadu di Jawa Barat 

6. Perencanaan Pembangunan 

Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan 

Sasaran : 

a. Terwujudnya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

7. Perhubungan 

Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi 

Sasaran : 

a. Terlaksananya persiapan pembangunan Bandara Internasional Kertajati 

b. Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas serta 

meningkatnya mobilitas manusia, barang dan jasa 

c. Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan 

Perhubungan Darat 

d. Meningkatkan Ketersediaan Prasarana Perhubungan 

e. Meningkatnya kualitas sarana perhubungan darat 

f. Terstruktur jaringan angkutan AKAP, AKDP, Taksi, Pariwisata dan Karyawan 

g. Terwujudnya pengembangan angkutan massal 

h. Meningkatnya peran bandar udara untuk melayani angkutan barang maupun 

penumpang 

i. Meningkatkan jumlah penerbangan dari/ ke Bandung 


j. Meningkatnya peran pelabuhan laut (pelabuhan umum, khusus/perikanan) dan 

ASDP serta pelayanan dibidang keselamatan pelayaran untuk melayani 

angkutan barang maupun penumpang 

k. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan tertibnya serta terbinanya pengguna 

frekuensi radio 

l. Meningkatnya fungsi lembaga Pos dan Telekomunikasi 

m. Terwujudnya jaringan telekomunikasi Bencana Alam 

n. Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi pedesaan 

o. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengelolaan infrastruktur transportasi dan 

telekomunikasi 

8. Lingkungan Hidup 

1). Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Sasaran : 

a. Tersedianya sistem pemantauan pencemaran air dan kerusakan 

lingkungan di wilayah pesisir ( intrusi ) 

b. Meningkatnya konserrvasi air bawah tanah 

c. Tersedianya pola pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

berbasis masyarakat di sekitar kawasan TPA 

d. Tersedianya pola pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

berbasis masyarakat di sekitar kawasan TPA 

e. Tersusunnya atau Tersosialisasikannya aturan hukum maupun aturan 

teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

f. Meningkatnya sistem pengendalian pemanfaatan dan konservasi air tanah 

2). Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Konservasi SDA dan 

Lingkungan Hidup 

Sasaran : 

a. Meningkatnya upaya pencegahan dini dan minimisasi terhadap dampak 

banjir, kekeringan, dan longsor 

b. Meningkatknya daya dukung lahan dan mengurangi ancaman hama 

c. Tersedianya sistem informasi kebencanaan yang mudah diakses 

d. Terbangunnya sinergitas kegiatan pengelolaan lingkungan antar 

stakeholders 

e. Tersedianya sistem informasi lingkungan yang mudah diakses 

f. Optimalisasi Sistem Manajemen Bencana 


g. Terfasilitasinya upaya peningkatan kualitas lingkungan melalui program 

inovatif atau strategis 

9. Kependudukan dan Catatan Sipil 

Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk 

Sasaran : 

a. Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan. 

10. Pemberdayaan Perempuan 

Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 

Sasaran : 

a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas organisasi/lembaga 

perempuan dalam pembangunan 

b. Mendorong peningkatan kualitas dan kuatitas perempuan dalam 

pembangunan 

c. Mendorong pengarusutamaan gender pada setiap aspek kehidupan 

d. Meningkatnya kebijakan yang berbasis gender 

e. Meningkatnya pemahaman dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan 

dan anak 

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 


Sasaran : 

12. Sosial 

a. Tercapainya peserta KB baru sebanyak 1.126.336 akseptor dan terbinanya 

peserta KB aktif sebanyak 5.949.600 akseptor atau 72,62% dari PUS 

sebanyak 8.192.78 

b. Pendewasaan usia perkawinan 

1). Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Sasaran : 

a. Pemulihan eks korban bencana 

b. Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan bencana di Jawa Barat 

c. Mendorong peningkatan pembinaan, penyuluhan dan bantuan sosial bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan berusaha sehingga mampu melaksanakan 

fungsi sosialnya kembali secara wajar sebagai SDM yang berkualitas dan 

produktif 


d. Menggerakkan peranserta masyarakat dan menggali sumber-sumber 

potensi masyarakat dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial 

e. Mendorong peningkatan kesadaran untuk melestarikan nilai-nilai 

keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan 

f. Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana social 

g. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam penanganan masalah Kesos 

2). Program Perlindungan Perkembangan Sosial, Anak dan Remaja 

Sasaran : 

a. Meningkatnya pemahaman tentang hak dan kewajiban anak dan remaja 

serta reproduksi remaja 

b. Mendorong peran lembaga dan pemulihan sosial serta penanggulangan 

anak korban narkoba 

c. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya 

penyalahgunaan narkoba 

d. Mendorong pertumbuhan anak dengan terlindunginya hak-hak anak 

13. Tenaga Kerja 

Program Peningkatan Kompetensi, Penempatan, Perluasan, Perlindungan dan 

Pengawasan Tenaga Kerja 

Sasaran : 

a. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 

di dalam dan luar negeri melalui : 

1). Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dengan pola magang; 

2). Pemberian Kerja sementara; 

3). Penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri; 

4). Perluasan lapangan kerja melalui pengembangan usaha produktif; 

5). Pemberdayaan Purna Kerja melalui Usaha Kecil Pola Makloon Vendor; 

6). Peningkatan peran bursa kerja dan pemberdayaan kelompok angkatan 

kerja. 

b. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi dan pelatihan 

serta pembinaan institusional BLK/LKK : 

1). Pelatihan Manufaktur; 

2). Standarisasi sertifikasi; 

3). Peningkatan keterampilan dan produktivitas; 

4). Pelatihan teknis BLK. 


c. Meningkatnya perlindungan serta pengawasan tenaga kerja dan 

perusahaan melalui : 

1). Peningkatan Perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak; 

d. Meningkatnya pemberdayaan hubungan industrial melalui pengembangan 

lembaga-lembaga ketenagakerjaan melalui: 

1). Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui K3; 

2). Pembinaan dan penetapan upah minimum; 

3). Peningkatan kualitas tripartit; 

4). Pemberdayaan lembaga ketenagakerjaan. 

e. Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui pemberian kerja sementara 

serta penempatan dalam dan luar negeri, sosialisasi dan penyebaran 

informasi serta pendataan calon pekerja: 

1). Penempatan tenaga kerja melalui penyuluhan, pembinaan, sosialisasi 

PTKLN serta penyebaran pendataan; 

2). Penempatan tenaga kerja melalui pemberian kerja sementara dan 

penempatan dalam/luar negeri; 

3). Penyusunan pola kebijakan pendayagunaan informasi pasar kerja; 

4). Penyusunan pola standar pengukuran produktivitas tenaga kerja di 

Jawa Barat; 

5) Penyusunan pedoman peningkatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan 

di Jawa Barat. 

f. Meningkatnya perluasan tenaga kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja 

serta peningkatan usaha produktif 

1). Pemberdayaan tenaga kerja; 

2). Peningkatan usaha produktif dan bursa kerja. 

14. Koperasi dan Usaha Kecil 

Program Pengembangan dan Penguatan Koperasi, UKM, BUMD dan Lembaga 

Keuangan Daerah 

Sasaran : 

a. Terbentuknya wirausaha baru di bidang perberasan 

b. Meningkatnya peran KUKM dan IKM di pedesaan 

c. Terintegrasinya jaringan business KUKM pedesaan dengan IKM di perkotaan 

d. Meningkatnya kemampuan wirausaha yang memiliki daya saing 


e. Meningkatnya potensi Lembaga Keuangan Alternatif untuk mendorong usaha 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

f. Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan Sumberdaya Manusia KUKM 

g. Meningkatnya peran PD BPR dan PD PK 

h. Meningkatnya peran kelembagaan, sarana dan prasarana lembaga KUKM 

i. Meningkatnya akses terhadap permodalan dan teknologi bagi KUKM 

j. Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, Investasi dan 

tenaga kerja 

15. Penanaman Modal 

Program Peningkatan Penanaman Modal di Daerah untuk Menciptakan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Sasaran : 

a. Meningkatnya kemampuan SDM BUMD 

b. Terwujudnya Penyederhanaan prosedur perijinan investasi di daerah 

c. Terkoordinasinya pengelolaan promosi secara efektif dan efisien. 

d. Meningkatnya realisasi investasi PMA/PMDN di Jawa Barat. 

e. Terkoordinasinya pengelolaan promosi secara efektif dan efisien. 

f. Terwujudnya data dan informasi yang akurat untuk meningkatkan minat 

investasi 

g. Terkordinasinya penyelenggaraan promosi investasi secara efektif dan 

16. Kebudayaan 

efisien, tumbuhnya minat investasi di Kawasan Andalan 

1). Program Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa, Aksara Dan Sastra Daerah 

Sasaran : 

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa daerah 

2). Program Peningkatan Apresiasi Seni 

Sasaran : 

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah 

3). Program Penelusuran Sejarah dan Pelestarian Nilai-nilai Tradisional 

Sasaran : 

a. Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai luhur budaya 

daerah, peninggalan sejarah kepurbakalaan. 

b. Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional peninggalan sejarah, 

kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah 


c. Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional peninggalan sejarah, 


d. Optimalisasi manajemen kebencanaan 

e. Terpeliharanya dan termanfaatkannya nilai-nilai tradisional, peninggalan 

kesejarahan, permuseuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan 

budaya daerah 

4). Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama 

Sasaran : 

a. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama 

sebagai dasar bagi pendidikan budi pekerti 

b. Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat 

c. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagai 

kehidupan bermasyarakat 

d. Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional peninggalan sejarah, 


5). Program Peningkatan Kerukunan Hidup Intern Dan Antar Umat Beragama 

Sasaran : 

Terfasilitasinya kegiatan intern dan kegiatan antar umat beragama. 

6). Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 

Sasaran : 

a. Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga 

pendidikan keagamaan dalam pembangunan. 

b. Terlaksananya subsidi dan imbal swadaya pembangunan dan rehabilitasi 

sarana prasarana kepada lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan. 

c. Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga 

pendidikan keagamaan dalam pembangunan 

18. Pemuda dan Olah Raga 

1). Program Peningkatan Aktivitas, Kreativitas dan Kelembagaan Pemuda 

Sasaran : 

a. Meningkatnya aktivitas dan kreativitas kepemudaan di berbagai bidang 

pembangunan 

b. Meningkatnya peranserta pemuda dalam pembangunan 

c. Meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan 

penanggulangan Narkoba. 


2). Program Peningkatan Olahraga 

Sasaran : 

a. Meningkatnya prestasi olahraga dalam event nasional 

b. Meningkatnya usaha pengembangan olahraga tradisional 

c. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat 

d. Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai 

e. Meningkatnya aktivitas dan prestasi olahraga pelajar dan mahasiswa 

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

1). Program Pemberdayaan Infrastruktur dan Suprastruktur Politik 

Sasaran : 

a. Terwujudnya peran dan fungsi partai politik dalam mewujudkan sistem 

politik yang demokratis 

b. Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD 

2). Program Peningkatan Kesadaran Politik 

Sasaran : 

a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam politik 

b. Terwujudnya peran dan fungsi organisasi/lembaga non pemerintah 

dalam partisipasi pembangunan politik 

c. Terlaksananya penerapan kode etik berbangsa oleh organisasi sosial 

budaya, ekonomi bisnis, keilmuan dan lingkungannya 

19. Pemerintahan Umum 

1). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Sasaran : 

a. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat 

b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 

c. Penyediaan Sarana mobilitas 

d. Penyediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi 

2). Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Daerah 

Sasaran : 

a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi 

perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

b. Meningkatnya fungsi kelem-bagaan dan ketatalaksana-an organisasi 

perangkat daerah 


c. Terwujudnya kelembagaan yang capable dalam melakukan kerjasama 

antardaerah perbatasan 

d. Pemantapan pelaksanaan otda 

e. Terwujudnya pengembangan kerjasama antar daerah khususnya di 

daerah perbatasan 

f. Meningkatnya fungsi kelembagaan dan ketata-laksanaan organisasi 

perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

g. Terwujudnya administrasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien 

h. Optimalisasi peran Jawa Barat dalam kerjasama daerah 

3). Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 

Sasaran : 

a. Terwujudnya sinergitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 

b. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang 

akuntabel, efektif dan efisien 

4). Program Penataan dan Pembentukan Hukum Daerah serta Peningkatan 

Kesadaran Hukum dan HAM 

Sasaran : 

a. Terwujudnya penyediaan produk hukum daerah untuk operasional 

pemerintahan 

b. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN 

c. Terwujudnya perlindungan hak azasi manusia 

5). Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 

Sasaran : 

f. Tertatanya organisasi pemerintah desa 

g. Memantapkan sumber pendapatan dan kekayaan desa serta 

manajemen keuangan desa 

h. Meningkatnya kinerja aparat desa 

i. Terselenggaranya Tugas Pembantuan dari Provinsi ke Desa dan dari 

Provinsi ke Kab/Kota 

j. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan antar tingkat 

pemerintahan 

6). Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Sasaran : 


a. Menggerakkan peningkatan kerjasama kemitraan, pemerintah, swasta 

dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat 

b. Mendorong peran dan fungsi masyarakat dan kelembagaan masyarakat 

dalam pembangunan 

c. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna di perdesaan 

d. Meningkatnya keterpaduan penanganan kemiskinan 

e. Mendorong penguatan jaringan sosial ekonomi masyarakat 

7). Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat 

Sasaran : 

a. Meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap 

bencana dan dampaknya. 

b. Meningkatnya kapasitas dan kinerja instiitusi penangulangan bencana 

alam 

c. Terpeliharanya/terciptanya ketentraman dan ketertiban umum 

masyarakat 

20. Kepegawaian 

d. Terwujudnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di 

daerah perbatasan antar provinsi dan antar kab/kota 

e. Meningkatnya kemampuan tanggap darurat masyarakat dalam 

menghadapi bencana alam 

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah 

Sasaran : 

a. Meningkatnya kinerja manajemen pengelolaan pendidikan 

b. Terwujudnya profesionalisme aparatur 

c. Meningkatkan kualitas aparatur yang memberikan pelayanan 

d. Terwujudnya tertib administrasi izin pejabat negara 

e. Terlaksananya proses penggantian antar waktu anggota DPRD 

Provinsi/Kab/Kota 

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

1). Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Sasaran : 

a. Menggerakkan peningkatan kerjasama kemitraan, pemerintah, swasta dan 

masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat 


. Mendorong peran dan fungsi masyarakat dan kelembagaan masyarakat 


c. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna di perdesaan 


e. Mendorong penguatan jaringan sosial ekonomi masyarakat 

2). Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 

Sasaran : 

a. Tertatanya organisasi pemerintah desa 

b. Memantapkan sumber pendapatan dan kekayaan desa serta manajemen 

keuangan desa 

c. Meningkatnya kinerja aparat desa 

d. Terselenggaranya Tugas Pembantuan dari Provinsi ke Desa dan dari 

Provinsi ke Kab/Kota 

e. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan antar tingkat 

22. Kearsipan 

pemerintahan 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Sasaran : 

Meningkatnya pengembangan kearsipan di Jawa Barat. 

23. Komunikasi dan Informatika 

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan IPTEK 

Sasaran : 

a. Tersedianya data yang mutakhir dan akuntabel 

b. Meningkatnya pelayanan yang didukung Teknologi Informasi (TI) 

c. Terwujudnya sinergitas sistem informasi dalam rangka Pilkada 

d. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 

e. Meningkatnya pemanfaatan TTG dalam pelaksanaan pembangunan 

f. Meningkatnya peran perpustakaan 

g. Meningkatnya peran kearsipan dalam manajemen pemerintahan daerah 

h. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan 

pembangunan 

B. URUSAN PILIHAN 

1. Pertanian 

1). Program Pengembangan Agribisnis 


Sasaran : 

a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumberdaya 

penyuluh pertanian 

b. Meningkatnya produksi agribisnis komoditas beras 

c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung 

agribisnis 

d. Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan 

e. Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi agribisnis 

f. Mempromosikan dan memproteksi komoditas agribisnis 

g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumberdaya 

manusia agribisnis. 

h. Meningkatnya koordinasi dan manajemen pembangunan agribisnis 

i. Meningkatnya akses petani terhadap faktor produksi 

2). Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Sasaran : 

a. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat terhadap beras 

b. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, kualitas dan menurunnya 

ketergantungan pada pangan pokok beras serta ketersediaannya 

sepanjang tahun 

c. Meningkatnya pengendalian keamanan pangan 

2. Kehutanan 


Sasaran : 

a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya 

penyuluh pertanian dan kehutanan 

b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung 

agribisnis 

c. Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi agribisnis 

d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia agribisnis 

e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia agribisnis 

2). Program Pemantapan Kawasan Lindung 

Sasaran : 


a. Terbangunnya sistem informasi, monitoring dan evaluasi kawasan lindung 

b. Meningkatnya fungsi dan kualitas kawasan lindung 

c. Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung 

d. Meningkatkan fungsi dan kualitas kawasan lindung 

e. Terfasilitasinya sinergitas pemantapan kawasan lindung 

3. Energi dan Sumberdaya Mineral 

1). Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Listrik dan Energi 

Sasaran : 

a. Meningkatnya cakupan dan akses pelayanan listrik terhadap masyarakat di 

desa tertinggal 

b. Meningkatnya cakupan dan akses pelayanan listrik terhadap masyarakat 

c. Meningkatnya cakupan dan akses pelayanan energi listrik bagi masyarakat 

dan bagi wilayah Jabar Selatan. 

d. Meningkatnya penyediaan energi alternatif 

e. Terfasilitasinya pengembangan bioenergi 

f. Terfasilitasinya kegiatan hemat energi 

g. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengembangan dan pengelolaan 

infrastruktur listrik dan energi 

h. Terpantaunya operasi, distribusi dan niaga BBM (200 Agen, 300 SPBU) 

i. Tersedianya rancangan pengembangan sumur migas 

2). Program Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi 

Sasaran : 

a. Termanfaatkannya panas bumi untuk direct use usaha dan pembangkit 

listrik 

b. Meningkatnya pengusahaan dan nilai tambah produksi sumberdaya mineral 

c. Terfasilitasinya peningkatan mutu batubara untuk konsumsi energi 

4. Pariwisata 

Program Pengembangan Kepariwisataan 

Sasaran : 

a. Penataan objek dan daya tarik wisata di Kawasan Wisata Unggulan. 

b. Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata di Jawa Barat 

c. Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata 

d. Pengembangan Pariwisata berkelanjutan berbasis CBD 

e. Terwujudnya sinergitas pengembangan pariwisata di Jawa Barat 


5. Kelautan dan Perikanan 

1). Program Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan 

Sasaran : 

a. Meningkatnya usaha dan kesempatan kerja Bisnis Kelautan 

b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana usaha 

kelautan 

c. Meningkatnya produktivitas usaha perikanan laut 

d. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi 


Sasaran : 

a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya 

penyuluh pertanian 

b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana 

pendukung agribisnis 

c. Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan 

d. Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi agribisnis 

e. Mempromosikan dan memproteksi komoditas agribisnis 

f. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumberdaya 

manusia agribisnis. 

g. Meningkatnya koordinasi dan manajemen pembangunan agribisnis 

h. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi 

3). Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Sasaran : 

a. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, kualitas dan menurunnya 

ketergantungan pada pangan pokok beras serta ketersediaannya 

sepanjang tahun 

b. Meningkatnya pengendalian kemanan pangan 

6. Perdagangan 

Program Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 

Sasaran : 

a. Peningkatan sarana prasarana dan usaha perdagangan beras 

b. Meningkatkan sistem perdagangan dalam negeri 

c. Pengembangan perdagangan dan fasilitasi penetrasi dagang 

d. Terwujudnya sinergitas pengembangan perdagangan di Jawa Barat 


7. Perindustrian 

1). Program Pengembangan Industri Manufaktur 

Sasaran : 

a. Terbentuknya industri perberasan 

b. Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas agro industri 

c. Pemantapan struktur industri manufaktur 

2). Program Penataan Mutu Produk dan Pelayanan Jasa 

Sasaran : 

a. Meningkatnya kualitas produk 

b. Meningkatnya pelayanan jasa terhadap masyarakat 

c. Meningkatnya pemahaman peraturan/perundang-undangan bagi 

pengguna, penyedia jasa konstruksi 

d. Meningkatnya kualitas SDM pengguna dan penyedia jasa bidang jasa 

konstruksi 

e. Terwujudnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 

8. Transmigrasi 


Sasaran : 

a. Terbinanya masyarakat translok di 21 UPT 

b. Terselenggaranya kerjasama bidang transmigrasi antar provinsi penempatan 

dan kabupaten/kota se- Jawa Barat 

c. Terselenggaranya relokasi penduduk daerah genangan Waduk Jati Gede 

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2008 

Sesuai Kebijakan Umum APBD tahun 2008, pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan daerah Tahun 2008 antara lain total pendapatan meningkat sebesar 3,22% 

menjadi sebesar Rp. 5.315.514.966.950,00 dari semula di tahun 2007 sebesar Rp. 

5.149.869.615.512,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2007 sebesar Rp. 

3.621.802.762.512,00 menjadi Rp. 3.710.267.966.950,00 pada tahun 2008 atau 

meningkat 2,44% dan Dana Perimbangan semula sebesar Rp. 1.522.066.853.000,00 

menjadi sebesar Rp. 1.598.611.000.000,00 atau meningkat 5,03%. 

Proyeksi total belanja daerah anggaran semula di tahun 2007 sebesar Rp. 

5.272.083.679.606,84 menjadi Rp. 5.295.000.000.000,00 di tahun 2008 atau meningkat 

0,43% terdiri dari belanja tidak langsung tahun 2007 sebesar Rp. 3.661.402.959.795,64 


turun menjadi sebesar Rp. 3.250.000.000.000 atau 11,24%. Sedangkan belanja langsung 

yaitu belanja untuk program dan kegiatan disetiap SKPD tahun 2007 sebesar Rp 

1.610.680.719.811,20 menjadi sebesar Rp. 2.045.000.000.000 pada tahun 2008 atau 

meningkat 26,96%. Selanjutnya APBD tahun 2008 mengalami surplus sebesar Rp. 

20.514.966.950,00 bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang mengalami defisit yaitu 

sebesar Rp. (122.214.064.094,84). 

Sedangkan untuk pembiayaan daerah yang terdiri dari pembiayaan penerimaan 

dan pembiayaan pengeluaran, diprediksi tahun 2008 SiLPA sementara kosong, dan untuk 

pembiayaan pengeluaran daerah yang terdiri dari komponen untuk pembentukan dana 

cadangan daerah (DCD) dialokasikan sementara kosong dibandingkan dengan tahun 2007 

sebesar Rp. 100.000.000.000,00, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun 2008 

sementara kosong dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp. 186.500.000.000,00 dan 

pembayaran utang pokok yang masih harus di cicil adalah sebesar Rp 465.889.145,00. 


BAB III 

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

DAERAH 

3.1. Asumsi Kondisi Ekonomi Makro 

Penetapan Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa 

Barat tahun 2008 tidak terlepas dari pengaruh kondisi eksternal dan internal. Kondisi 

perekonomian nasional yang dimungkinkan akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 adalah sebagai berikut : 

Pertama, stabilitas ekonomi yang terjaga baik sejak tahun 2006 akan memberi 

ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengkoordinasi kebijkana fiskal, moneter 

dan sektor riil. Kemampuan koordinasi yang lebih baik ini akan meningkatkan efektivitas 

kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, 

menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memperluas 

lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin. 

Kedua, upaya pemerintah untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi akan 

mendorong investasi dan industri manufaktur, serta meningkatkan daya saing ekspor 

nonmigas sebagai penggerak ekonomi. 

Ketiga, rasa aman, kepercayaan masyarakat, termasuk dunia usaha yang 

meningkat akan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. 

Keempat, asumsi dasar penyusunan RAPBN 2008 yaitu pertumbuhan ekonomi 6,6 

hingga 7,0 persen, inflasi 6,9 persen hingga 6,5 persen, suku bunga rata-rata Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) 3 bulan 7,5 hingga 8,0 persen. Rata-rata nilai tukar rupiah Rp. 

9.100 hingga 9.400 per dolar AS, harga minyak sekitar 57 hingga 60 dolar AS per barel 

dan produksi minyak sebesar 1.034 hingga 1.040 juta barel per hari. 

Adapun kondisi internal yang diperkirakan berpengaruh terhadap APBD Provinsi 

Jawa Barat tahun 2008 adalah sebagai berikut : 

Kesatu, kondisi perekonomian regional secara makro pada tahun 2007 diprediksi 

masih tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 diperkirakan sebesar 6,15% 

dengan nilai PDRB dalam harga konstan 2000 berada pada kisaran Rp. 273 trilyun-Rp. 

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2008 III - 1

284 trilyun. Sementara itu pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 

6,5% dengan nilai PDRB berada pada kisaran Rp. 293,03 trilyun. 

Kedua, jumlah keluarga miskin diproyeksikan di bawah 21,20% (atau dibawah 9 

juta jiwa) dari jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2008 yang diproyeksikan 42,4 juta jiwa 

dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,99%. 

Ketiga, perkiraan Bank Indonesia, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 

tahun 2007 akan berada pada kisaran 5%-7%. Namun demikian mengingat terjadinya 

bencana alam banjir pada awal tahun 2007 dan kemungkinan terjadinya kekeringan pada 

akhir tahun 2007 maka inflasi diperkirakan akan lebih tinggi namun berada di bawah 

10%. Sementara itu pada tahun 2008 inflasi juga diperkirakan akan berada pada kisaran 

6,5%-6,9% mengingat kestabilan ekonomi nasional dan regional yang semakin baik. 

Keempat, Konsumsi rumah tangga pada tahun 2007 dan 2008 diperkirakan akan 

tumbuh lebih tinggi mencapai 4,3% dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 

3,1%. Proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada tahun 2008 diperkirakan 

sebesar 65,05%. Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil dan Upah Minimum Provinsi akan 

berpengaruh pada peningkatan sumber pendapatan masyarakat. Selain itu sumber 

pendapatan masyarakat juga berasal dari peningkatan devisa yang berasal dari Tenaga 

Kerja Indonesia di luar negeri seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja asal 

Jawa Barat yang bekerja di luar negeri. 

Kelima, Kegiatan investasi 2008 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 

14%. Sumber pembiayaan untuk investasi tersebut akan berasal dari pemerintah, kredit 

perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank, investor asing serta sumber 

pembiayaan lain seperti modal sendiri dan penyisihan laba. Kredit perbankan tahun 2007 

diperkirakan tumbuh sekitar 18%. Sementara itu pembiayaan dari pasar modal 

diperkirakan dapat lebih tinggi seiring dengan terjaganya kestabilan ekonomi makro dan 

penurunan suku bunga. Berdasarkan proyeksi moderat Pembentukan Modal Tetap Bruto 

pada tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp. 49,3 trilyun berdasarkan harga konstan 

tahun 2000 atau sebesar 15,74% dari PDRB. 

Berdasarkan target pencapaian IPM dalam naskah pendukung berupa Panduan 

Penyusunan Proposal PPK-IPM Tahun 2006, pada tahun 2008 IPM Jawa Barat 

berdasarkan simulasi diproyeksikan 77,70. Namun melihat perkembangan pencapaian IPM 

Jawa Barat tahun 2003-2006, untuk proyeksi IPM Jawa Barat tahun 2008 disimulasikan 


target operasional sebesar 73,05, dengan perincian Indeks Pendidikan sebesar 83,00, 

Indeks Kesehatan sebesar 70,68 dan Indeks Daya Beli sebesar 65,46. 

tabel 3.1. 

Proyeksi kondisi perekonomian regional makro tahun 2008 dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 

Proyeksi Kondisi Perekonomian Regional Makro Tahun 2008 

No INDIKATOR Tahun 2008 

1. a. Jumlah Penduduk 42,4 juta jiwa 

b. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,99% 

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,5% 

3. Inflasi 6,5% - 6,9% 

4. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 Rp 293,03 Trilyun 

5. Jumlah Penduduk Miskin (BKKBN)

BAGAN KETERKAITAN 12 INDIKATOR MAKRO 

COMMON GOALS - SINERGI 


3.2. Kebijakan Anggaran 

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 

Memperhatikan kecenderungan pendapatan daerah sejak tahun 2003-2006 terlihat 

bahwa dari tahun 2003 terjadi peningkatan dengan kecenderungan pertumbuhannya 

menurun hingga tahun 2006. Kondisi ini diperkirakan berlanjut terus pada tahun 2007. 

Terjadinya penurunan pertumbuhan pendapatan daerah ini karena sektor pajak daerah 

yang selama ini memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah mengalami 

kecenderungan peningkatan yang menurun. Proyeksi pada tahun 2008 pendapatan dari 

sektor pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 2,44% dibanding tahun sebelumnya, 

pendapatan yang berasal dari retribusi mengalami penurunan sebesar 0,79% hal ini 

disebabkan terjadinya pembatalan 2 (dua) Peraturan Daerah yaitu tentang Retribusi 

Pemeriksaan Hewan dan Bahan Asal Hewan antar Provinsi, makanan ternak serta 

penyidikan penyakit yang bersumber dari check point dan Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Peredaran Hasil Hutan, sedangkan perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 8,52%, serta 

lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan sebesar 97,02%, sementara dari Dana 

Perimbangan diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 5,03%, maka diproyeksikan 

total pendapatan daerah adalah sebesar Rp 5.315.514.966.950,00 atau mengalami 

kenaikan 3,22% dari tahun 2007. 

Kebijakan anggaran Tahun 2008 untuk pendapatan daerah yang merupakan 

potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Jawa Barat sesuai urusannya diarahkan 

pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana 

perimbangan, melalui kebijakan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber 

dari pajak dan retribusi daerah. 

2. Meningkatkan kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah terhadap 

pendapatan daerah. 

3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 

dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan 

dan retribusi daerah. 

Berkaitan dengan kebijakan pendapatan tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah adalah : 


a. Melakukan penyempurnaan peraturan daerah yang berkaitan dengan pendapatan 

daerah (pajak, retribusi, BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah) 

b. Melakukan sertifikasi aset dan kekayaan daerah 

c. Memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah 

d. Bench mark pelayanan untuk meningkatkan kinerja dinas penghasil 

e. Melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah 

f. Melakukan penambahan fasilitas pendukung terhadap sumber-sumber pendapatan 

yang potensial. 

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah 

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun 

dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input 

yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat 

daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran 

berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta 

menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. 

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi 

pencapaian visi Jawa Barat yaitu IPM sebesar 80 di tahun 2010 berdasarkan misi adalah 

sebagai berikut : 

a. Misi 1 : meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia di Jawa Barat 

yaitu : 

(1) Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas, Daya Saing dan Tata Kelola Pendidikan 

(2) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan Masyarakat 

(3) Pemberdayaan Penduduk Miskin 

(4) Peningkatan Kompetensi dan Perlindungan Ketenagakerjaan 

b. Misi 2 : mengembangkan struktur perekonomian regional yang tangguh, yaitu : 

(1) Peningkatan Peran Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) 

(2) Peningkatan Peluang Investasi Untuk Perluasan Kesempatan Kerja 

(3) Revitalisasi Agribisnis, Agroindustri dan Pariwisata 

(4) Peningkatan Pelayanan dan Pengendalian Infrastruktur Wilayah 


(5) Peningkatan Ketahanan Energi dan Ketersediaan Air Baku 

c. Misi 3 : memantapkan kinerja pemerintah daerah, yaitu : 

(1) Pemantapan Manajemen Pemerintahan Daerah 

(2) Pemantapan Stabilitas Politik 

d. Misi 4 : meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan, yaitu : 

(1) Peningkatan Pelayanan dan Pengendalian Infrastruktur Wilayah 

(2) Peningkatan Ketahanan Energi dan Ketersediaan Air Baku 

(3) Optimalisasi Penanganan Bencana, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan 

(4) Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk 

(5) Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

e. Misi 5 : meningkatkan kualitas kehidupan yang berlandaskan agama dan budaya yaitu 

Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Daerah 

Kebijakan anggaran untuk belanja daerah terbagi kedalam dua bagian belanja 

yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang 

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk 

belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan 

menetapkan belanja dengan model pelaksanaan multi years dan atau model pembayaran 

dengan turn keys, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

A. Belanja Langsung 

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan dengan persentase anggaran sebesar 38,62%, 

kebijakan untuk belanja ini adalah : 

1). Mengalokasikan belanja untuk pencapaian 8 tujuan bersama (common goals) 

pembangunan daerah tahun 2008 yang terdiri dari : 

a) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia; 

b) Ketahanan Pangan; 

c) Peningkatan Daya Beli Masyarakat; 

d) Peningkatan Kinerja Aparatur; 


e) Pengelolaan Bencana; 

f) Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; 

g) Pengelolaan, Pengembangan dan Pengendalian Infrastruktur; 

h) Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku. 

2). Mengalokasikan belanja program penunjang untuk menjalankan tugas pokok fungsi 

SKPD Provinsi yang didasarkan pada pencapaian 5 misi pembangunan Jawa Barat. 

3). Mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 15%. Menurut Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 yang menyatakan bahwa 

dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan 

20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD. Dana pendidikan adalah seluruh dana 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan dikurangi gaji pendidik (gaji 

pendidik + biaya pendidikan kedinasan). Anggaran 15 % tersebut akan dialokasikan 

untuk a) peningkatan pemerataan dan perluasan akses; b) peningkatan mutu, 

relevansi dan daya saing; c) peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan 

publik. Anggaran pendidikan tersebut pada anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan 

(pendidikan formal dan non formal) dan anggaran pendidikan di luar Dinas Pendidikan 

(pendidikan non fomal). Berdasarkan uraian di atas APBD 2007 mengalokasikan 

11,62%. Sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan banyaknya commited 

budget baik yang bersifat terprogram beberapa tahun maupun untuk mendanai 

kegiatan khusus, maka secara bertahap pemenuhan anggaran pendidikan 20% 

menjadi 15% APBD Provinsi Jawa Barat T.A. 2008, 17% T.A. 2009 dan 20% pada T.A. 

2010. 

4). Mengalokasikan belanja operasional, pemeliharaan kantor dan peningkatan kualitas 

sumberdaya aparatur. 

B. Belanja Tidak Langsung 

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dengan persentase anggaran 

sebesar 61,38%, kebijakan untuk belanja ini adalah : 

1) Mengalokasikan belanja yang bersifat wajib/mengikat meliputi belanja pegawai 

(terdiri dari gaji dan tunjangan daerah PNS), belanja bagi hasil (pendapatan provinsi 


kepada kabupaten/kota) dan belanja bunga (pembayaran bunga utang pada Asian 

Development Bank (ADB/BUDP) dan USAID-FID); 

2) Mengalokasikan belanja untuk perusahaan daerah, lembaga pendidikan dan 

organisasi kemasyarakatan melalui belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan 

sosial dengan mekanisme seleksi; 

3) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau 

peningkatan kemampuan keuangan melalui : 

a. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya 

diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima 

bantuan. Kebijakan bantuan keuangan yang bersifat umum ini diarahkan pada 

dana pemerataan, proporsional dan penyeimbang untuk setiap kabupaten dan 

kota di Provinsi Jawa Barat. 

b. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukkan dan pengelolaannya 

diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Kebijakan bantuan keuangan yang 

bersifat khusus diarahkan untuk : 

(1) Belanja bantuan untuk modal pangkal Kabupaten Bandung Barat; 

(2) Belanja bantuan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah; 

(3) Belanja bantuan Program Pendanaan Kompetisi IPM; 

(4) Belanja bantuan Program Raksa Desa; 

(5) Belanja bantuan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK). 

(6) Belanja bantuan pendukung penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PPTSP); 

(7) Belanja bantuan dukungan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK); 

(8) Belanja bantuan persiapan pembangunan Bandara International Jawa Barat; 

(9) Belanja bantuan persiapan pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya; 

(10) Belanja bantuan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Seroja, dan Bogor Ring 

Road; 

(11) Belanja bantuan persiapan pembangunan Kawasan Industri Tekstil Terpadu; 

(12) Belanja bantuan persiapan pembangunan Sarana Olahraga Gedebage. 


3.2.3 Kebijakan Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi 

defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan 

dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah 

adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. 

Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan 

yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, 

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan 

pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan 

yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, 

pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih 

lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai 

pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD. 

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pembiayaan 

daerah tahun 2008 adalah: 

1. Mengalokasikan pembiayaan penerimaan dari SiLPA tahun yang lalu untuk menutupi 

defisit, pembiayaan hutang pokok dan pembentukan dana cadangan. 

2. Merevitalisasi dan merestrukturisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan 

pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi 

pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. 

3. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran. 

4. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam 

APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi. Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 

pasal 1 ayat 56 dinyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 

bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. 

3.3 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Dengan berbagai pertimbangan dan kebijakan di atas maka proyeksi pendapatan, 

belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : 


Tabel 3.2 

Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah 

JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG 

NO. URAIAN 

T.A (n-1) 

TAHUN 2007 

PROYEKSI T.A (n) 

TAHUN 2008 

Rp. % 

1 PENDAPATAN DAERAH 5.149.869.615.512,00 5.315.514.966.950,00 165.645.351.438,00 3,22 

a. Pendapatan Asli Daerah 3.621.802.762.512,00 3.710.267.966.950,00 88.465.204.438,00 2,44 

Pajak Daerah 3.425.187.030.000,00 3.452.987.030.000,00 27.800.000.000,00 0,81 

RetrIbusi Daerah 28.510.637.623,00 28.284.214.529,00 (226.423.094,00) (0,79) 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang di pisahkan 

115.486.000.000,00 125.324.724.424,00 9.838.724.424,00 8,52 

Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

52.619.094.889,00 103.671.997.997,00 51.052.903.108,00 97,02 

b. Dana Perimbangan 1.522.066.853.000,00 1.598.611.000.000,00 76.544.147.000,00 5,03 

Dana Bagi Hasil Pajak/bagi 

Hasil Bukan Pajak 

588.630.853.000,00 665.175.000.000,00 76.544.147.000,00 13,00 

Dana Alokasi Umum 933.436.000.000,00 933.436.000.000,00 - - 

c. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

6.000.000.000,00 6.636.000.000,00 636.000.000,00 10,60 

Bantuan Keuangan dari 

Provinsi/kabupaten/Kota 

lainnya 

6.000.000.000,00 6.636.000.000,00 636.000.000,00 10,60 

2 BELANJA DAERAH 5.272.083.679.606,84 5.295.000.000.000,00 22.916.320.393,16 0,43 

a. Belanja Tidak Langsung 3.661.402.959.795,64 3.250.000.000.000,00 (411.402.959.795,64) (11,24) 

Belanja Pegawai (Gaji dan 

Tunjangan PNS) 

714.818.238.942,00 

Belanja Bunga 250.000.000,00 

Belanja Subsidi 82.600.000.000,00 

Belanja Hibah 5.500.000.000,00 

Belanja Bantuan Sosial 250.761.723.971,12 

Belanja Bagi Hasil Kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

dan Pemerintah Desa 

1.344.162.607.790,00 

Belanja Bantuan Keuangan 

Kepada Provinsi/ 

Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Kel/Desa 

lainnya 

1.203.310.389.092,52 

Belanja Tidak Terduga 60.000.000.000,00 

b. Belanja Langsung 1.610.680.719.811,20 2.045.000.000.000,00 434.319.280.188,80 26,96 

Belanja Pegawai 292.678.938.199,78 

Belanja Barang dan Jasa 906.387.089.985,94 

Belanja Modal 411.614.691.625,48 

Surplus/(Defisit) (122.214.064.094,84) 20.514.966.950,00 142.729.031.044,84 (116,79) 


3 PEMBIAYAAN DAERAH 

a. Penerimaan Pembiayaan 419.179.953.239,84 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya (SiLPA) 

419.179.953.239,84 

b. Pengeluaran 

Pembiayaan 

296.965.889.145,00 465.889.145,00 (296.500.000.000,00) (99,84) 

Pembentukan Dana 

Cadangan 

100.000.000.000,00 

Penyertaan Modal 

(Investasi) Daerah 

186.500.000.000,00 

Pembayaran Pokok Utang 465.889.145,00 465.889.145,00 - - 

Pemberian Pinjaman Daerah 10.000.000.000,00 

Pembiayaan Neto 122.214.064.094,84 (465.889.145,00) 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

(SILPA) 

0,00 20.049.077.805,00 20.049.077.805,00 

Sumber : Data TA (n-1) Tahun 2007 Perda tentang APBD Tahun 2007. 


BAB IV 

PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN 

4.1. Proses Penentuan Prioritas Program 

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan 

pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan 

keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk 

dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain, tetapi perlu juga 

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah. 

Dalam prioritas, skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan 

fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dimaksud adalah kegiatan utama yang dominan sudah 

ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD. Rincian kegiatan utama yang lebih 

operasional direncanakan dan diusulkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dalam mekanisme RKA- SKPD yang dilaksanakan pada tahap setelah penetapan 

prioritas program dan plafon anggaran. 

Penentuan prioritas program dan plafon anggaran dapat didasarkan pada 

pertimbangan terhadap aspek-aspek berikut ini : 

1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan 

kebutuhan masyarakat 

2. Kemampuannya untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat 

pelayanan yang diharapkan dalam Kebijakan Umum APBD 

3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan. 

Sesuai pasal 87 ayat (2) Peremendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa rancangan prioritas dan plafon angaran sementara 

disusun dengan tahapan sebagai berikut : 

1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan 

2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan 

3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. 

Strategi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RKPD, 

pada dasarnya merupakan akumulasi skenario aktivitas intervensi terhadap tujuan 

pembangunan tahunan yang telah disepakati bersama, melalui pengerahan seluruh 

sumber daya pembangunan daerah yang tersedia. Salah satu sumber daya yang memiliki 

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2008 IV - 1

peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan 

tersebut adalah sumberdaya keuangan. 

Kebutuhan masyarakat yang terkristalisasi dalam skenario pembangunan daerah 

memiliki volume yang cukup besar, sedangkan pada sisi supply sumber daya keuangan 

daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu pemilihan prioritas aktivitas serta efisiensi 

sumber daya dengan tetap memperhatikan efektivitas tujuan yang telah ditetapkan, 

menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi 

pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Gambaran interaksi kebijakan 

pembangunan daerah dengan potensi sumber daya keuangan daerah, disajikan dalam 

gambar berikut : 

RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

PROGRAM 

KEGIATAN 

ISU 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

PRIORITAS 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

TUJUAN 

SASARAN 

MASUKAN 

KELUARAN 

HASIL 

PERKEMBANGAN 

PEMBANGUNAN 

DAERAH 

POTENSI 

SUMBER DAYA 

PEMBANGUNAN 

RENCANA ANGGARAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

PROGRAM 

KEGIATAN 

EVALUASI KEBIJAKAN 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN PROGRAM 

DAN KEGIATAN 

PERTIMBANGAN 

Gambar : Interaksi Kebijakan Pembangunan 

ASUMSI 

IMPLEMENTASI 

Definisi Tujuan dan 

Sasaran Program 

Definisi Kegiatan 

terhadap Sasaran 

Program 

Definsi alokasi Program 

dan Kegiatan, untuk 

setiap Sumber Dana 

4.2. Proses Penentuan Plafon Anggaran Program dan Organisasi 

Penanggungjawab 

Dalam mekanisme penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja, berdasarkan 

prioritas program dan plafon anggaran yang menunjukkan skala atau peringkat program 

atau kegiatan utama, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kesempatan 

untuk menyusun dan mengajukan rencana program, kegiatan dan anggaran masing- 

masing selama satu tahun anggaran sesuai dengan program dan kegiatan utama yang 

telah ditetapkan (RKPD dan KU-APBD). Untuk memudahkan SKPD dalam penyusunan 

anggaran dan mengevaluasi rencana anggaran yang diusulkan, perlu ditetapkan plafon 


anggaran yang merupakan batas atas (maksimal) rencana anggaran belanja SKPD. Plafon 

anggaran dapat ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan, fungsi, dan program. 

Berdasarkan plafon anggaran setiap urusan pemerintahan, fungsi, dan program 

tersebut, selanjutnya dapat ditetapkan plafon anggaran untuk masing-masing SKPD 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Tujuan ditetapkannya plafon 

anggaran adalah agar SKPD dapat menyusun anggaran belanjanya secara terkendali dan 

terkoordinasi, karena diharapkan jumlah anggaran belanja yang diusulkannya tidak 

melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan, dengan demikian alokasi sumber daya 

secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan 

pengeluaran/pembelanjaan tidak merongrong pencapaian tujuan-tujuan fiskal. 

Kebijakan tahunan daerah yang dituangkan dalam kebijakan program dan 

kegiatan, akan berkonsekuensi pada kebutuhan sumber daya keuangan, maka penetapan 

prioritas dan plafon anggaran sementara menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan untuk 

mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana, 

berdasarkan strategi perencanaan pembangunan yang telah disepakati. 

Plafon anggaran pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang 

dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) 

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pertimbangan yang dijadikan sebagai 

kriteria penetapannya adalah hasil evaluasi kinerja kebijakan tahun sebelumnya, serta 

prioritas pembangunan yang ditetapkan berdasarkan definisi isu strategisnya. 

Dalam penetapan plafon anggaran, yang perlu diperhatikan adalah kejelasan definsi 

struktur baik program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu tujuan dan sasaran 

program dan kegiatannya yang telah ditetapkan, karena akan memberikan informasi 

berkenaan dengan bobot pagu. Adapun metode dalam menetapkan prioritas dan plafon 

anggaran menggunakan expert adjustment. 

Plafon anggaran yang diperoleh dari perhitungan ini masih bersifat 

indikatif. Pencermatan lebih lanjut dengan menggunakan prinsip SMART 

(Specific, Measurable, Achievable, Resources availability, Time) Planning 

masih perlu dilakukan. Keterkaitan program yang akan dijalankan 

dengan Common Goals juga akan menjadi pertimbangan lebih lanjut 

dalam penentuan plafon anggaran. 


BAB V 

PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI 

5.1 Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan Wajib 

Sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

keuangan Daerah pasal 31 ayat 1, 2, dan 3 bahwa belanja penyelenggaran urusan wajib 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam 

upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak 

serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat 

diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai 

dengan peraturan perundangan-undangan. Dan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 38 

tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pasal 7 ayat 1 dan 2 bahwa 

urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan 

daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan 

dasar. Urusan wajib tersebut terdiri dari : 

1. Pendidikan; 

2. Kesehatan; 

3. Lingkungan hidup; 

4. Pekerjaan umum; 

5. Penataan ruang; 

6. Perencanaan pembangunan; 

7. Perumahan; 

8. Kepemudaan dan olahraga; 

9. Penanaman modal; 

10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 

11. Kependudukan dan catatan sipil; 

12. Ketenagakerjaan; 

13. Ketahanan pangan; 

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 

16. Perhubungan; 

17. Komunikasi dan informatika; 

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2008 V - 1

18. Pertanahan; 

19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat 

daerah, kepegawaian, dan persandian; 

21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 

22. Sosial; 

23. Kebudayaan; 

24. Statistik; 

25. Kearsipan. 

5.2 Plafon Anggaran Berdasarkan Urusan Pilihan 

Belanja penyelenggaran urusan pilihan yaitu urusan yang secara nyata ada di 

daerah dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

kondisi ,kekhasan dan potensi unggulan daerah, terdiri dari : 

1. Kelautan dan perikanan; 

2. Pertanian; 

3. Kehutanan; 

4. Energi dan sumber daya mineral; 

5. Pariwisata; 

6. Industri; 

7. Perdagangan; dan 

8. Ketransmigrasian. 

Rekapitulasi plafon anggaran menurut urusan pemerintahan dan organisasi pelaksana 

adalah sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 5.1 

Plafon Anggaran Menurut Organisasi Tahun 2008 

PLAFON ANGGARAN 

KODE 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

DAN ORGANISASI BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 

BELANJA LANGSUNG 

1 URUSAN WAJIB 

1 01 Pendidikan 

1 01 01 Dinas Pendidikan 103.109.717.598,13 189.396.215.958,87 

1 01 02 Badan Perpustakaan Daerah 4.349.511.062,13 9.362.096.565,18 

1 02 Kesehatan 

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2008 V - 2 

JUMLAH

KODE 




LANGSUNG 


2 02 01 Dinas Kesehatan 22.068.354.573,65 72.537.422.182,81 

2 02 02 RSJ Bandung 8.013.693.878,38 6.890.938.626,82 

2 02 03 RSJ Cimahi 7.387.972.398,60 8.119.052.545,04 

2 02 04 RSP Sidawangi 5.481.870.744,40 8.204.734.991,56 

2 02 05 KP4 Cirebon 2.354.908.831,58 4.015.441.257,73 

1 03 Pekerjaan Umum 

1 03 01 Dinas Bina Marga 24.735.530.598,23 426.700.000.043,07 

1 03 02 Dinas PSDA 35.547.097.626,75 149.742.013.999,72 

1 04 Perumahan 

1 04 01 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 12.935.580.394,55 47.038.036.164,53 

1 05 Penataan Ruang 

1 05 01 Dinas Tata Ruang dan Permukiman 

1 06 Perencanaan Pembangunan 

1 06 01 Bapeda 6.372.142.060,08 33.813.404.949,65 

1 07 Perhubungan 

1 07 01 Dinas Perhubungan 17.915.932.373,95 24.850.219.522,51 

1 08 Lingkungan Hidup 

1 08 01 BPLHD 4.621.952.409,33 15.244.922.985,82 

1 09 Pertanahan 

1 09 01 Badan Pertanahan Nasional 

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 

1 10 01 …… 

1 11 Pemberdayaan Perempuan 

1 11 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah 4.551.219.578,95 15.822.702.037,31 

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera 

1 12 01 BKKBN 

1 13 Sosial 

1 13 01 Dinas Sosial 22.127.883.230,18 32.502.619.847,98 

1 14 Tenaga Kerja 

1 14 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17.430.913.329,58 33.352.558.329,79 


JUMLAH

KODE 




LANGSUNG 


1 15 Koperasi dan Usaha Keci Menengah 

1 15 01 Dinas Koperasi & KUKM 5.717.328.417,28 33.093.582.981,24 

1 16 Penanaman Modal 

1 16 01 Badan Promosi dan Penanaman Modal 

Daerah 

1 17 Kebudayaan 

3.508.648.390,38 22.696.487.298,72 

1 17 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13.104.900.100,55 51.570.411.921,52 

1 18 Pemuda dan Olah Raga 

1 18 01 Dinas Pendidikan 

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 

Negeri 

1 19 01 Bakesbanglinmasda 4.373.752.577,95 8.129.047.377,84 

1 19 02 Dinas Polisi PP 4.866.192.245,58 11.276.885.628,19 

1 20 Pemerintahan Umum 

1 20 01 DPRD 19.259.523.284,00 

1 20 02 Kepala Daerah 6.537.023.974,28 

1 20 03 Sekretariat Daerah 2.541.336.655.308,95 292.682.883.962,43 

1 20 04 Sekretariat DPRD 6.265.346.435,93 56.522.514.995,10 

1 20 05 Balitbangda 4.109.052.208,38 9.876.330.282,05 

1 20 06 Bawasda 7.249.992.087,48 16.932.941.659,16 

1 20 07 Bakorwil Bogor 1.784.370.444,10 7.784.916.654,81 

1 20 08 Bakorwil Purwakarta 1.503.840.830,68 6.834.844.452,25 

1 20 09 Bakorwil Cirebon 1.508.257.991,63 5.279.785.548,74 

1 20 10 Bakorwil Priangan 2.247.168.941,48 4.483.407.470,09 

1 20 11 BKSP Jabodebek 

1 20 12 Kantor Kas Daerah 946.092.708,75 2.149.811.776,48 

1 20 13 Kantor Perwakilan Prop. Jawa Barat di 

Jakarta 

915.896.700,13 3.881.591.331,56 

1 20 14 Dinas Pendapatan Daerah 203.409.112.054,55 62.709.731.045,95 

1 21 Kepegawaian 

1 21 01 Bandiklatda 7.255.659.448,90 20.823.112.236,66 

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah 

1 23 Statistik 

1 23 01 Kantor Statistik 

1 24 Kearsipan 


JUMLAH

KODE 




LANGSUNG 


1 24 01 Badan Kearsipan Daerah 3.159.963.986,48 5.489.743.229,52 

1 25 Komunikasi dan Informasi 

1 25 01 Bapesitelda 3.376.284.351,03 12.087.533.831,99 

2 URUSAN PILIHAN 

2 01 Pertanian 

2 01 01 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 46.887.830.891,53 57.315.469.639,05 

2 01 02 Dinas Perkebunan 7.209.813.933,63 22.658.728.318,58 

2 01 03 Dinas Peternakan 9.212.881.432,05 46.657.846.915,51 

2 02 Kehutanan 

2 02 01 Dinas Kehutanan 8.566.307.457,73 48.055.942.689,04 

2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral 

2 03 01 Dinas Pertambangan dan Energi 5.549.330.497,63 55.565.446.482,24 

2 04 Pariwisata 

2 04 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

2 05 Kelautan dan Perikanan 

2 05 01 Dinas Perikanan 9.966.756.220,10 53.628.389.363,32 

2 06 Perdagangan 

2 06 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18.199.926.791,33 32.356.753.937,89 

2 06 02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Agro 

2 07 Perindustrian 



Agro 

2 08 Transmigrasi 

2 08 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

2.967.809.599,18 16.863.478.961,67 


JUMLAH 

Jumlah 3.250.000.000.000,00 2.045.000.000.000,00 5.295.000.000.000,00 

Keterangan : 

Total Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.250.000.000.000,00 terdiri dari jumlah belanja Gaji dan 

Tunjangan PNS seluruh SKPD sebesar Rp 772.933.569.919,65 dan jumlah belanja bunga, hibah, bagi 

hasil kepada kab/kota dan pemerintah desa, bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan belanja 

tidak terduga sebesar Rp 2.477.066.430.080,35 disimpan pada Sekretariat Daerah, khusus untuk 

belanja Gaji dan Tunjangan PNS di lingkup Sekretariat Daerah sebesar Rp 64.270.225.228,60, sehingga 

belanja tidak langsung pada Sekretariat Daerah menjadi sebesar Rp 2.541.336.655.308,95.

BAB VI 

P E N U T U P 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2008 merupakan program 

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap 

program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang memuat petunjuk dan 

ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008. 

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara Tahun 2008, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang 

membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian 

diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga sasaran dan 

target yang akan dilaksanakan di tahun 2008 serta mencapai sasaran dalam RKPD, visi 

dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera akan menjadi kenyataan. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2008 untuk disepakati antara 

Gubernur dengan DPRD sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan setelah disepakati 

menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008 

serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD). 

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2008 disepakati sebagai dasar 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008. 

Bandung, 2007 

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2008 VI - 1

NO. 

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 

ORGANISASI 

01 Program Peningkatan Pendidikan Dasar dan 

Pra Sekolah 

1 Role Sharing Rehabilitasi Bangunan SD/MI, 

SMP/MTs dan Pembangunan RKB SMP/MTs 

- Tersedianya ruang kelas SD/MI yang baik dan 

representatif dan meningkatnya PBM SD/MI 

(rehabilitasi bangunan SD/MI 750 lokal) 

- Tersedianya ruang kelas SMP/ MTs yang representatif 

dan meningkatnya kualitas PBM di SMP dan MTs 

(rehabilitasi bangunan SMP/MTs 1300 lokal) 

- Meningkatnya kapasitas daya tampung sekolah 

2 Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas - Meningkatnya partisipasi masyarakat tidak mampu 

untuk menyekolahkan anak-anaknya 

- Meningkatnya APK/APM SMP/MTs 

- Berkurangnya angka putus sekolah SMP/MTs 

3 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS 

dan Honor Guru Bantu SD dan MI Daerah terpencil 

di Jawa Barat 

4 Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan 

Kesadaran Lingkungan Hidup 

Tabel 4.1 

Matriks Prioritas Program dan Plafon Anggaran Sementara 

- Meningkatnya kesejahteraan GBS (1500 orang) 

didaerah terpencil dan meningkatnya tanggung jawab 

dan dedikasi GBS dalam melaksanakan tugas 

- Meningkatnya kesejahteraan guru PNS didaerah 

terpencil (11.000 orang) dan meningkatnya tanggung 

jawab dan dedikasi guru PNS dalam melaksanakan 

tugas 

- Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran warga 

sekolah tentang pentingnya lingkungan hidup dan 

kesehatan. 

5 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 

- Terlaksananya pendidikan lingkungan hidup bagi siswa 

SD/MI, SMP/MTs dan pra sekolah melalui 

- Tersedianya 10 Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di 

9 Kab./Kota pada Jenjang Pendidikan Dasar dan 

Meningkatnya 

Internasional 

Daya Saing Pendidikan di Lingkup 

- Meningkatnya akses layanan pendidikan jenjang SD/MI 

dan SMP/MTs serta APK/APM SD/MI dan SMP/MTs 

melalui penyelenggaraan TK/SD Satu Atap dan SMP 

Terbuka 

- Tergalinya potensi atlet pelajar disekolah serta 

memupuk kecintaan anak terhadap olahraga sejak dini 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

99.238.716.140,00 

KETERANGAN 

Dinas Pendidikan - Commited Budget 

(Rp 273.000.000.000) 

Dinas Pendidikan 30.000.000.000,00 Unggulan 

Dinas Pendidikan 17.200.000.000,00 CG 1 

Dinas Pendidikan 1.000.000.000,00 Penunjang 


IV - 5

NO. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 

- Meningkatnya layanan pendidikan di wilayah Jabar 

Selatan dan daerah perbatasan dengan provinsi lain 

ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

6 Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik Dasar - Meningkatnya kualifikasi guru SD, SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan 5.000.000.000,00 CG 1 

dan Menengah 

dan SLB setingkat S-1 dan D-4 melalui penyetaraan S- 

1 dan D-4. 

- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga 

pendidik di Jawa Barat 

- Meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat 

7 Pembinaan dan pengembangan Sekolah Model - Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan Dinas Pendidikan Penunjang 

MBS di Jawa Barat 

penyelenggaraan MBS pada sekolah model MBS 

- Bantuan pengembangan MBS pada Sekolah Model 

MBS 

8 Pengembangan Pembelajaran Budi Pekerti di 

Sekolah di Jawa Barat 

- Tersedianya buku pedoman pembelajaran Budi Pekerti Dinas Pendidikan Penunjang 

- Meningkatnya pembelajaran Budi Pekerti bagi guru 

dan siswa SD, SMP, SMA/SMK di Jawa Barat 

- Terlaksananya 

Pekerti. 

implementasi pembelajaran Budi 

9 Pengembangan Implementasi Pendidikan Berbasis - Meningkatkan peranserta masyarakat dalam Dinas Pendidikan 1.000.000.000,00 Penunjang 

Masyarakat di Jawa Barat 

pembangunan pendidikan di Jawa Barat 

- Terwujudnya pengawasan oleh masyarakat terhadap 

pembangunan pendidikan 

10 Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Terukurnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Dinas Pendidikan 3.000.000.000,00 Penunjang 

Jalur Formal dan Non Formal serta Komite 

Sekolah Berprestasi 

Kependidikan serta Siswa/Warga Belajar di Jawa Barat 

11 Pengadaan Raport TK, SD, SMP, SMA dan SMK 

serta Ijazah SD 

12 Dana Pendamping Penyelenggaraan Ujian 

Nasional (UN) Pendidikan Dasar dan Menengah di 

Jawa Barat 

13 Kegiatan Rakor Wajardikdas Tingkat Provinsi Jawa 

Barat dan Fasilitasi PAUD 

- Tersedianya dokumen penilaian prestasi belajar 

murid/siswa TK, SD, SMP, SMA dan SMK 

- Raport TK Tahun Ajaran 2007/2008 dan 2008/2009 

- Raport SD Tahun Ajaran 2007/2008 dan 2008/2009 

- Raport SMP Tahun Ajaran 2007/2008 dan 2008/2009 

- Raport SMA Tahun Ajaran 2007/2008 dan 2008/2009 

- Raport SMK Tahun Ajaran 2007/2008 dan 2008/2009 

- Ijazah SD Tahun Ajaran 2007/2008 

- Terselenggaranya Ujian Nasional (UN) secara efisien, 

efektif, transparan dan akuntabel di Jawa Barat 

- Terkoordinasinya kegiatan wajardikdas di 25 kab./kota 

di Jawa Barat dan terlaksananya fasilitasi PAUD 


Dinas Pendidikan 500.000.000,00 Penunjang 

Biro Yansos 539.907.851,00 CG 1 

IV - 6


- Menigkatnya kualitas dan kuantitas Pendidikan Usia 

Dini (PAUD) di Jawa Barat 

ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

14 Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Bidang 

- Terlaksanya fasilitasi dan koordinasi serta sinergitas Biro Yansos 562.930.082,45 Penunjang 

Pendidikan 

pembangunan 

stakeholder 

bidang pendidikan dengan seluruh 

15 Fasilitasi hari-hari besar Pendidikan dan Apresiasi - Terfasilitasinya hari-hari besar pendidikan tingkat Biro Yansos 768.585.000,00 Penunjang 

kepada para Teladan Tingkat Jawa Barat 

provinsi jawa Barat dan meningkatnya kualitas 

17 Revitalisasi dan Refungsionalisasi SIM Dinas - 

pendidikan melaui pemberian penghargaan terhadap 

siswa dan masyarakat yang berprestasi 

Terpeliharanya dan meningkatnya SIM Dinas 

Dinas Pendidikan 1.000.000.000,00 penunjang 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

- Terwujudnya sistem jaringan pendataan pendidikan 

yang efisien dan efektif 

- Tersedianya akses data pendidikan yang cepat, tepat 

dan akurat 

IV - 7

NO. 


ORGANISASI 

02 Program Peningkatan Pendidikan Menengah 

dan Tinggi 

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA dan SMK 

Pola Imbal Swadaya 

2 Beasiswa Bagi Siswa SMK dari keluarga tidak 

mampu 

3 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat 

Provinsi Jawa Barat dan Pemberangkatan ke 

Tingkat Nasional 

- Tersedianya ruang kelas SMA dan SMK yang baik dan 

representatif serta meningkatnya kualitas PBM di SMA 

dan SMK 

- Meningkatnya kapasitas daya tampung sekolah 

- Tersedianya sarana Laboratorium IPA, Bahasa dan 

Multimedia di SMA 

- Meningkatnya daya tarik masyarakat untuk 

- 

menyekolahkan anak-anaknya ke SMK 

Meningkatnya angja melanjutkan dan menurunya angja 

DO 

- Terukurnya kompetensi siswa SMK di tingkat Provinsi 

dan Nasional 

- Terwujudnya lulusan SMK yang memiliki daya saing 

dan handal 

- Meningkatnya dukungan terhadap upaya mewujudkan 

pendidikan Jawa Barat yang unggul 

4 Kegiatan Akreditasi Sekolah - Meningkatnya kualitas pendidikan pada jenjang 

- 

pendidikan menengah 

Terpeliharanya dan meningkatnya manajemen sekolah 

5 Revitalisasi dan pemberdayaan Tim Jaringan 

Kurikulum, MKKS, MGMP dan Pertemuan Tri Partit 

di Jawa Barat dan Sosialisasi Kurikulum PLH 

6 Tuan Rumah Olimpiade Astronomi Tingkat 

Internasional 

7 Pengembangan Layanan Pendidikan Teknik 

Kejuruan bagi Guru dan Siswa SMK di Jawa Barat 

- Terwujudnya 

masyarakat 

transparansi kualitas sekolah kepada 

- Terwujudnya pemberdayaan Tim Jaringan Kurikulum, 

MKKS dan MGMP di Jawa Barat 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

29.809.026.591,00 

Dinas Pendidikan 3.317.699.054,81 

KETERANGAN 

Unggulan 





- Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan 

pasar kerja. 

- Terpeliharanya dan meningkatnya kepercayaan dunia Dinas Pendidikan 1.500.000.000,00 Penunjang 

Internasional terhadap Jawa Barat di bidang 

pendidikan astronomi 

- Terukurnya kemampuan dan kompetensi siswa 

peminat astronomi di tingkat Nasional maupun 

- 

Internasional 

Terselenggaranya pelatihan praktek kejuruan teknik 

bagi siswa SMK 


- Terselenggaranya workshop peningkatan kompetensi 

kejuruan teknik bagi guru SMK 

IV - 8

NO. 


ORGANISASI 

- Tersedianya modul cetak mata pelajaran kompetensi 

produktif 

8 Pengembangan Mutu dan Pemberdayaan BPTP - Terselenggaranya produksi bahan ajar berbasis 

- 

teknologi dan potensi sekolah 

Meningkatnya model pemebelajaran e-Learning 

- Terwujudnya 


rintisan Radio Komunitas Pendidikan 

9 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

- Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Guru SD, 

Kependidikan 

SMP, SMA dan SMK dalam PBM. 

- Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme tenaga 

pendidik di Jawa Barat 

- Meningkatnya kualitas pendidikan di Jawa Barat 

10 Sertifikasi Profesi Guru dan Kepala Sekolah - Membantu terwujudnya Serifikasi Profesi Guru di Jawa 

Barat 

11 Kegiatan Pelaksanaan Kerja Nyata Terpadu PT di 


10 Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran serta 

Lembaga Tinggi 

11 Perencanaan, Evaluasi dan Koordinasi 

Pembangunan Pendidikan 

12 Peningkatan peran serta Perguruan Tinggi dalam 

pengembangan pendidikan di Jawa Barat 

- Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi melalui 

pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) Terpadu 

Perguruan tinggi di Jawa Barat 

- Terkoordinasinya kegiatan pendidikan menengah dan 

tinggi melalui peran serta lembaga tinggi untuk 

- 

25Kab./kota di Jawa Barat 

Terwujudnya perencanaan pembangunan pendidikan 

antara provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi. 

- Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan 

laporan kegiatan pembangunan pendidikan di Jawa 


- Terwujudnya pembangunan pendidikan yang 

transparan dan akuntabel di Jawa Barat 

- Meningkatnya peranserta perguruan tinggi dalam 

pembangunan pendidikan di Jawa Barat 

- Terberdayakannya potensi perguruan tinggi dalam 

- 

pembangunan pendidikan 

Meningkatnya peran dan kemitraan perguruan tinggi 

sebagai agen pembaharuan pendidikan 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 




Biro Yansos 700.000.000,00 Penunjang 




IV - 9

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

03 Program Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah 14.253.209.983,82 

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah 

(PLS) dan Peranserta Pelajar/Mahasiswa di Jawa 


2. Peningkatan Layanan Pendidikan Untuk Semua 

(PUS) 

- Meningkatnya kualitas pendidikan non formal melalui 

PKBM, Kursus, Paskibra, Pertukaran 

Pelajar/Mahasiswa Antar Provinsi/Negara. 

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan 

PAUD, Keaksaraan Fungsional (KF), Paket B Setara 

SMP dan Pengarustamaan Gender 

KETERANGAN 



IV - 10


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

11.388.248.194,00 

04 Program Peningkatan Pendidikan Luar Biasa 16.180.946.406,00 

1 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana 

SLB Jawa Barat 

2 Kegiatan Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran 

dan Sistem Penilaian SLB 

3 Penjaringan anak berkebutuhan khusus di Jawa 


4 Peningkatan Kesejahteraan Guru PLB 

pendampingan pada program inklusi di Jawa Barat 

5 Kegiatan Peningkatan keterampilan dan kreativitas 

siswa SLB 

KETERANGAN 

- Terwujudnya Fasilitasi Resource Center sebagai pusat Dinas Pendidikan 3.349.999.999,66 CG 1 

rujukan dan dukungan bagi pembinaan programprogram 

SLB 

- Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan SLB 

- Meningkatnya pelayanan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus 

- Terlaksananya Pengembangan dan penerapan Dinas Pendidikan 3.500.000.000,00 CG 1 

kurikulum 2007 (KTSP) 

- Meningkatnya pelayanan pendidikan anak 


- Terlaksananya Ujian Nasional (UN) - SLB 

- Terwujudnya pendataan dan pemetaan anak-anak Dinas Pendidikan 1.500.000.000,00 CG 1 


- Meningkatnya kesejahteraan guru sukwan/ guru SLB Dinas Pendidikan 750.000.000,00 CG 1 

yang di tugaskan pada sekolah penyelenggara 

program inklusi 

- Meningkatnya dedikasi dan tanggung jawab guru 

sukwan/ guru SLB yang di tugaskan pada sekolah 

penyelenggara program inklusi 

- Terpeliharanya dan meningkatnya potensi siswa SLB Dinas Pendidikan 3.580.946.406,34 Penunjang 

- Tergali dan terarahkannya keterampilan dan kreatifitas 

siswa SLB 

6 Pelatihan Tenaga Pendidik SLB Negeri dan - Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan guru 

Swasta di Jawa Barat 

SLB dalam PBM 


pendidik SLB di Jawa barat 

- Meningkatnya kualitas pendidikan SLB di Jawa Barat 


IV - 11

NO. 


ORGANISASI 

05 Program Sumber Daya Kesehatan - Mendorong peningkatan pemerataan kualitas dan 

kuantitas tenaga kesehatan (Dokter di Puskesmas 

70% dan Bidan di Desa Terpencil 80%) 

- Mendorong peningkatan dan penyediaan sarana dan 

prasarana kesehatan yang dapat diakses masyarakat 

dengan cepat dan murah 

- Meningkatkan 

kesehatan 

pertolongan persalinan oleh tenaga 

- Mendorong peningkatan penyediaan obat baik generik 

maupun esensial 

- Tersedianya 

kesehatan 

dokumen perencanaan pembangunan 

- Mendorong penyediaan jaminan pembiayaan 

kesehatan (cakupan JPK prabayar 35%) 

- Mendorong peningkatan pengawasan dan 

penegndalian obat, Kosalkes (komsmetik, alat 

kesehatan) dan NAPZA dari tingkat produksi sampai 

tingkat konsumsi (ketersediaan obat 85%, pengadaan 

obat esensial 95% dan generik 85%) 

- Meningkatnya sinegitas pembangunan kesehatan 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

38.041.950.052,23 

1 Peningkatan Fungsi dan Sarana Operasional Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan serta Dinkes 8.960.520.630,00 CG 1 

2 Pengawasan bahan berbahaya pada Produk - Terawasinya 125 jenis produk pangan yang beredar di Dinkes 68.579.000,00 

Pangan 

pasar, swalayan dan diindustri pangan 

3 Fasilitasi Norma/ Standar Prosedur Bahan Terfasilitasi industri pangan dan petugas kesehatan di Dinkes 691.423.000,00 

Berbahaya pada produk pangan 

15 Kab./Kota, Terinformasikannya tentang keamanan 

pangan kepada pengusaha industri pangan dan 

4 Fasilitasi pelayanan rehabilitasi korban 

konsumen 

Meningkatnya pelayanan rehabilitasi korban NAPZA Dinkes 111.330.000,00 

penyahgunaan NAPZA 

sesuai dengan Kep. Menkes No. 996/2002 

5 Peningkatan pengendalian peredaran narkotika Terkendalinya peredaran Napza dijalur resmi (Apotik, Dinkes 333.055.000,00 

dan psikotrofika (Napza) 

Toko Obat dan Pedagang Besar Farmasi/PBF) 

6 Pengadaan obat sangat esensial untuk Bafer stock 

Provinsi 

7 Peningkatan pengawasan dan pengendalian 

8 

pemerataan ketersediaan obat generik 

Pembinaan dan pengendalian penggunaan obat 

dan kosalkes 

Tersedianya obat essensial dan generik serta Dinkes 1.707.310.000,00 

perbekalan kesehatan 

Terawasinya 

di pasaran 

ketersediaan obat generik yang beredar Dinkes 154.895.000,00 

Meningkatnya pengawasan obat dan kosalkesdi Dinkes 150.000.000,00 

sarana pelayanan kesehatan dan terindefikasinya obat 

rusak dan kadaluarsa 

KETERANGAN 

IV - 12


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

9 Pengawasan pengadaan obat rasional di Kab./Kota Meningkatnya pengawasan penggunaan obat rasional 

di sarana pelayanan kesehatan dasar 

Dinkes 66.960.000,00 

10 Pengawasan kualitas obat tradisional dan Terawasinya kualitas obat tradisional dan kosmetika di Dinkes 237.145.000,00 

kosmetika 

Kota Bandung, Bogor, Bekasi, Cirebon, Depok dan 

Kota Tasikmalaya 

11 Pemeriksaan sarana produksi, distribusi Alkes & Terbitnya rekomendasi perijinan yang sesuai dengan Dinkes 91.010.000,00 

Peralatan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) peraturan perundangan (Per. Menkes No. 1184 Tahun 

2004) 

12 Fasilitasi obat dalam upaya peningkatan sistem Terlaksananya kegiatan perbekalan dan Dinkes 196.624.000,00 

13 Pemantapan Kebijakan & Pendayagunaan Terseleksinya tenaga kesehatan dari Provinsi dan Dinkes 224.027.000,00 

Pengembangan Tenaga kesehatan (P2TK) 

meningkatnya Pendayagunaan dan Pengembangan 

14 Optimalisasi Jabatan Fungsional Tenaga 

Tenaga kesehatan (P2TK) 

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan tenaga Dinkes 150.000.000,00 

Kesehatan 

fungsional kesehatan 

15 Pemilihan Tenaga Kesehatan Berprestasi Tahun Terseleksinya tenaga kesehatan yang berprestasi Dinkes 488.770.000,00 

2008 

(Teladan) Tingkat provinsi 

16 Penempatan Tenaga Bidan di Desa Terjangkaunya pelayanan kesehatan ibu dan anak di 

435 desa 

Dinkes 4.062.493.500,00 CG 1 

17 Rekruitmen dan pengangkatan Dokter dan Petugas Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan dasar Dinkes 3.781.017.979,00 Unggulan 

Kesehatan lainnya 

di 150 Puskesmas 

18 Penempatan Program Pendidikan Dokter Spesialis Meningkatnya pelayanan di puskesmas Poned oleh 

tenaga Spesialis Obgyn dan anak 

Dinkes 144.193.500,00 

19 Pengembalian Dokter/ Dr. Gigi PTT Terselesakannya kontrak kerja/masa bakti 123 Dokter 

dan 57 Dokter Gigi PTT 

Dinkes 204.000.000,00 

20 Fasilitasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Meningkatnya koordinasi institusi pendidikan tenaga Dinkes 168.335.000,00 

dengan Dinas Kesehatan Kab./Kota 

kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kab./Kota, 

meningkatnya proses rekruitmen dan Proses Belajar 

Mengajar (PBM) serta diperolehnya data base Institusi 

Pendidikan Kesehatan 

21 Penyusunan Pedoman Praktek Kerja lapangan Tersedianya dan tersosialisasikannya pedoman Dinkes 99.050.000,00 

terpadu 

Praktek kerja Lapangan (PKL) terpadu 

22 Pelatihan Pemantapan PONED bagi Dokter Terlatihnya 75 Dokter Puskesmas Dinkes 149.700.000,00 

23 Pelatihan 

Bidan 

Asuhan Persalinan Normal (APN) bagi Terlatihnya 48 Bidan Puskesmas Dinkes 174.371.000,00 

24 Pelatihan Komunikasi Interpersonal 

Bidan RS 

(KIP-K) bagi Terlatihnya 40 Bidan Rumah sakit Daerah Dinkes 79.610.000,00 

25 Pelatihan Manajemen Asuhan Gizi RS Terlatihnya 100 Petugas Gizi RS Dinkes 164.325.000,00 

26 Pelatihan Tata laksana Anak Gizi Buruk Terlatihnya 50 Petugas Gizi di Puskesmas Dinkes 79.470.000,00 

27 Pelatihan Diteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) 

untuk Dokter Puskesmas 

Terlatihnya 50 Dokter Puskesmas Dinkes 69.460.000,00 

28 TOT Mikroskopis Filariasis bagi Tenaga Terlatihnya 60 Tenaga Laboratotium Puskesmas Dinkes 101.365.000,00 

Laboratorium 

IV - 13


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

29 Pelatihan Manajerial Bencana Tim Brigade Siaga Terlatihnya 

Kab./Kota 

75 Tenaga Penanggulangan Bencana Dinkes 129.307.500,00 

30 Pelatihan Manajemen Tata Laksana Kasus Terlatihnya 75 Tenaga Para Medis Puskesmas Dinkes 98.862.500,00 

Filariasis Bagi Tenaga Para medis 

31 Pelatihan Manajemen Tata laksana Kasus Terlatihnya 60 Dokter Puskesmas Dinkes 69.145.000,00 

32 Pelatihan Fi i i b Pengembangan i D kt 

Klinik (PMKK ) 

Manajemen Kinerja Terlatihnya 60 Perawat Kab./Kota Dinkes 96.325.000,00 

33 Pelatihan efidemilogi kesehatan lingkungan Terlatihnya 30 Tenaga Kesling Puskemas Dinkes 48.850.000,00 

34 Pelatihan Desain media promosi kesehatan Terlatihnya 30 Tenaga Promosi Kesehatan Kab./Kota Dinkes 48.850.000,00 

35 Pelatihan Pemantapan Mutu eksternal Kimia Klinik, Terlatihnya 60 Tenaga Laboratorium Kesehatan Dinkes 74.230.000,00 

Kimia Kesling dan Mikro Biologi 

Daerah Kab./Kota 

36 Pelatihan Jabatan Fungsional Nutrisionis Terlatihnya 30 Tenaga Japung Nutrisi Dinkes 62.615.000,00 

37 TOT Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Terlatihnya 30 Penyuluh Kesehatan Kab./Kota Dinkes 61.710.000,00 

38 

Masyarakat 

Penyusunan Kurikulum Diklat Bidang Kesehatan Tersusunnya 10 kurikulum Diklat bidang Kesehatan Dinkes 58.676.500,00 

39 Koordinasi Pelaksanaan Diklat Bidang Kesehatan Terkoordinasikannya pelaksanaan diklat bidang Dinkes 22.220.000,00 

tahun 2008 

kesehatan diklat tahun 2008 

40 Evaluasi Pasca Diklat Bidang Kesehatan Diketahuinya hasil dan pemanfaatan pasca diklat Dinkes 356.957.000,00 

41 Penyusunan Profil Kesehatan Tersedianya data dan informasi ksehatan yang Dinkes 200.000.000,00 

mendukung bak data dan profil kesehatan tahun 2008 

42 Pengembangan Sistim Informasi Kesehatan Meningkatnya Sistem Informasi Kesehatan di Dinas 

Kesehatan Provinsi 

Dinkes 218.984.111,23 

43 Pemantauan & evaluasi pelaksanaan kegiatan Tersedianya data dan informasi pelaksanaan Dinkes 183.797.000,00 

44 Penyusunan laporan Pembangunan Bidang Dokumen Laporan tahunan, Dokumen LAKIP, Dinkes 98.631.000,00 

Kesehatan 

Dokumen LKPJ dan Evaluasi Diri tahun 2007 

45 Penyempurnaan Peraturan Bantuan Keuangan Tersusunnya Pergub, Petunjuk Teknis bantuan Dinkes 53.719.650,00 

Pembangunan Kesehatan Tahun 2008 

keuangan tahun 2008 

46 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Dinkes 252.220.200,00 

47 Pelaksanaan Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Tersusunnya dokumen rencana kegiatan kerjasama Dinkes 120.000.000,00 

Kesehatan 

MPU Bidang Kesehatan 

48 Fasilitasi kegiatan bidang kesehatan pada Lintas Tersusunnya Dokumen rencana dan evaluasi kegiatan Dinkes 84.842.400,00 

Batas Provinsi 

kerjasama lintas batas 

49 Penyediaan 

kesehatan 

bahan penunjang pelayanan Tersedianya alat kesehatan RSP Sidawangi 116.247.000,00 

50 Penyediaan obat esensial Terpenuhinya kebutuhan obat esensil untuk pelayanan RSP Sidawangi 393.502.000,00 

51 Penyediaan bahan kimia/laboratorium Tersedianya bahan kimia dan laboratorium RSP Sidawangi 495.049.400,00 

52 Penyediaan bahan makanan pasien Terpenuhinya kebutuhan makan & minum pasien RSP Sidawangi 730.000.000,00 

53 Penyediaan tempat tidur pasien Tersedianya tempat tidur bagi pasien RSP Sidawangi 360.000.000,00 

KETERANGAN 

IV - 14


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

54 Penyediaan peralatan kedokteran/kesehatan Tersedianya 

pelayanan 

alat kedokteran & kesehatan untuk RSP Sidawangi 619.254.275,00 

55 Penunjang pelaksanaan kegiatan pengadaan Terselenggaranya kegiatan pengadaan barang & jasa RSP Sidawangi 37.250.000,00 

56 

barang dan jasa 

Pelayanan kesehatan spesialis paru Meningkatnya kualitas pelayanan pengobatan penyakit 

paru 

RSP Sidawangi 412.100.000,00 

57 Peningkatan Pengetahuan Para Medis dan Non 

Medis 

Meningkatnya kemampuan SDM di RSJ Bandung RSJ Bandung 30.960.000,00 

58 Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Bandung Terselenggaranya perbaikan gedung dan atap ruang 

perawatan RS Jiwa bandung seluas 2.294,89 m2 

RSJ Bandung 2.500.000.000,00 

59 Penyedian Bahan Pelayanan Terapi Tersedianya bahan alat kesehatan, alat kedokteran 

habis pakai, bahan laboratorium, bahan perawatan 

gigi, bahan radiologi dan peralatan rehabilitasi pasien 

jiwa dan bahan phisikologi 

RSJ Bandung 256.799.000,00 

60 Penyediaan Obat-Obatan Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan pasien RSJ Bandung 1.200.000.000,00 

61 Penyediaan Makan&minum 

Terpenuhinya kebutuhan makanan pasien sebanyak RSJ Bandung 826.725.000,00 

Pasien dan petugas khusus 

32.850 hari perawatan dan 18.250 orang hari petugas 

khusus 

62 Penyediaan Pakaian 

bagi Pasien 

Terpenuhinya 200 stel pakaian pasien RSJ Bandung 20.000.000,00 

63 Penyediaan Linen Pasien Terpenuhinya 300 set perlengkapan tidur (seprai, RSJ Bandung 30.000.000,00 

sarung bantal, sarung guling) 

64 Pengadaan kebutuhan Rawat Inap Psikiatri Terpenuhinya kebutuhan 

pasien 

alat kebersihan dan linen RSJ Cimahi 675.000.000,00 

65 Pengadaan Kebutuhan Penunjang Rawat Jalan Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan habis pakai 

dan obat 

RSJ Cimahi 62.884.200,00 

66 Pengadaan Makan & Minuman Pasien Psikiatri Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pasien RSJ Cimahi 1.305.914.183,00 

67 Pengadaan Obat-obatan untuk Pasien Tersedianya kebutuhan obat untuk pelayanan pasien 

selama 12 bulan 

RSJ Cimahi 1.316.350.000,00 

68 Pemenuhan Kebutuhan Pasien Rawat Inap NAPZA Terpenuhinya kebutuhan pasien rawat inap Napza RSJ Cimahi 179.808.125,00 

69 Pengadaan Obat Pasien NAPZA Tersedianya obat-obatan untuk pasien Napza RSJ Cimahi 121.324.200,00 

70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan Tersusunnya dokumen Perencanaan KP4 Cirebon 157.475.000,00 

71 Pembuatan 

ruang KP4 

maket ubtuk pengembangan tata Tersedianya maket untuk pengembangan KP4 KP4 Cirebon 49.500.000,00 

72 Bimbingan Teknis bagi Tenaga Medis dan Non Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM dalam KP4 Cirebon 52.592.000,00 

Medis di KP4 Cirebon 

pelayanandi KP4 Cirebon 

73 Koordinasi penanganan Penyakit Paru pada Gakin - Meningkatnya koordinasi penanganan penyakit paru 

dengan Dinkes Kab/Kota, Puskesmas, Provinsi dan 

Depkes 

KP4 Cirebon 245.250.000,00 

74 Pengadaan alat diagnosa - Persedianya alat diagnosa : cassete rontgen, KP4 Cirebon 598.983.199,00 

mokroskop binokuler, rotator, water sriled onirage dan 

spip metri digital 

KETERANGAN 

IV - 15

NO. 


ORGANISASI 

06 Program Upaya Kesehatan - Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan perumahan 

dan permukiman termasuk pengungsian, sanitasi 

dasar dan hygiene sanitasi di tempat umum, industri 

dan tempat-tempat lain yang mempenggaruhi 

- Meningkatnya promosi dan penyebarluasan informasi 

kesehatan serta pemberdayaan masyarakat 

- Menggerakkan upaya pencegahan, pemberantasan, 

dan pengendalian penyakit menular& tidak menular 

(Desa/ Kelurahan mengalami : KLB yang dapat 

ditangani < 24 jam 95%, AFP Rate/100.000 penduduk 

80% , cakupan balita dengan pnemonia yang 

ditangani 95%, meningkatnya pelayanan kesehatan 

jiwa klien yang mendapat pelayanan HIV/AIDS 95% , 

Infeksi menular seksual yang diobati 95%, penderita 

DBD yang diobati 75%, dan rumah bebas jentik 90%). 

API penderita Malaria < 1/1000, kewaspadaan dini & 

penanggulangan terhadap penderita Polio, Kusta, 

Jantung & gangguan sirkulasi, Diabetes Mellitus dan 

Kanker 

- Mendorong peningkatan surveilance penyakit & 

penanggulanganKLB/ bencana serta imunisasi 

- Mendorong upaya perbaikan gizi, bagi seluruh 

penduduk (Kecamatan Bebas Rawan Gizi 65%, 

cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2x per 

tahun 85%, cakupan Ibu Hamil mendapat 90 tablet Fe 

85%, cakupan pemberian makanan pendamping ASI 

bayi Gakin 95%, dan Balita Gizi Buruk mendapat 

Perawatan 90%) 

- Mendorong peningkatan cakupan pelayanan 

kesehatan (Linakes 80%) 

- Mendorong peningkatan rujukan Ibu Hamil risiko tinggi 

& bayi (Rujukan Bumil Risti 75% dan Neonatal Risti 

75%) 

- Mendorong penurunan angka gizi kurang dan buruk 

pada balita 

- Menggerakan perilaku hidup sehat 

- Menggerakkan peranserta kelembagaan di perdesaan 

- Mendorong penyediaan jaminan pembiayaan 

kesehatan pra bayar bagi keluarga miskin dan 

masyarakat rentan 95% 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

40.333.372.571,00 

KETERANGAN 

IV - 16

NO. 


ORGANISASI 

- Mendorong penurunan angka gizi kurang dan buruk 

pada balita 

- Mendorong peningkatan mutu kesehatan lingkungan 

perumahan dan permuniman termasuk pengungsian, 

sanitasi dasar, dan hygiene sanitasi di tempat-tempat 

umum, industri & tempat-tempat lain yang 

mempengaruhi kesehatan, (rumah/bangunan bebas 

jentik 90%, tempat umum yang memenuhi syarat 75%, 

institusi yang dibina 65% dan cakupan air bersih 80% 

- Mendorong peningkatan akses kualitas dan citra 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, 

rujukan, khusus, jiwa termasuk kegawatdaruratan 

medis. (Pelayanan kesehatan ibu hamil risti yang 

dirujuk 95%, cakupan deteksi dini tumbuh kembang 

anak balita 70% UCI Desa 90%, pelayanan gangguan 

jiwa 65%) 

- Menggerakkan peran dan fungsi labkes daerah 

- Menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap 

kesehatan melalui pengenalan hidup sehat di sekolah 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

1 Peningkatan Kapasitas Kab/kota dalam Tertanganinya komplikasi kebidanan dan bayi Dinkes 10.267.210.000,00 Unggulan 

2 Pengembangan dan pemantapan Kabupaten/Kota Meningkatnya aksesbilitas terhadap pelayanan Dinkes 2.367.430.000,00 CG 1 

Siaga Tahun 2008 

kesehatan dasar yang berkualitas, Meningkatnya 

jumlah Desa Siaga 20% dari jumlah desa yang ada di 

Provinsi Jawa Barat 

3 Peningkatan Manajemen Usaha Kesehatan Adanya model pengelolaan UKS di Jawa Barat di Dinkes 2.000.000.000,00 CG 1 

Sekolah (UKS) 

200 Sekolah (per Kab./Kota 2 sekolah setiap jenjang 

pendidikan ) 

4 Pemantauan & Peningkatan Kualitas Pelayanan Meningkatnya kemampuan kab/kota untuk Dinkes 570.655.000,00 

Kesehatan Lanjut Usia 

memfasilitasi peningkatan akses dan kualitas 

5 Peningkatan Kualitas Yankes Dasar Pemerintah 

pelayanan usia lanjut 

Meningkatnya kapasitas pengelola program kab/kota Dinkes 700.000.000,00 Unggulan 

(Puskesmas & Jaringannya) 

untuk fasilitasi standar yankes dasar pemerintah & 

swasta 

6 Pemantapan dan Pengembangan Puskesmas Meningkatnya jumlah puskesmas berprestasi. Dinkes 627.240.000,00 

7 

Berprestasi tahun 2008 

Fasilitasi & Pembinaan Akreditasi RS Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan Dinkes 367.182.500,00 

8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak di 

(akreditasi RS, RS Ponek, RS Sayang Ibu Bayi) dan 

pemberian izin RS 

Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Dinkes 395.918.500,00 

RS 

anak di RS 

9 Peningkatan sarana alkes PONEK di RSUD Meningkatnya jumlah sarana Pelayanan Kesehatan 

neonatus di 2 RSUD ( Cideres, Sekarwangi) 

Dinkes 2.450.000.000,00 

KETERANGAN 

IV - 17


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

10 Peningkatan Pencegahan & Pemberantasan Meningkatnya kualitas penanganan kasus penyakit Dinkes 158.331.500,00 

Penyakit Berbasis Lingkungan 

berbasis lingkungan di Rumah Sakit 

11 Penyusunan rencana aksi penanggulangan Tersusunnya Dokumen rencana aksi penanggulangan Dinkes 32.370.000,00 

bencana bidang kesehatan 

bencana bidang kesehatan 

12 Penanggulangan bencana dan koordinasi kesiap Tertanggulanginya masalah kesehatan akibat bencana Dinkes 268.882.500,00 

siagaan menghadapi Hari Raya & Hari Besar di lokasi bencana 

13 Fasilitasi dan Evaluasi Kesehatan Matra dan Terevaluasinya kegiatan Matra di Jabar dan terbinanya Dinkes 95.167.500,00 

Kesehatan Khusus 

Kab./Kota dalam kesehatan khusus dan Matra di Jabar 

14 Fasilitasi dan Koordinasi penanganan kesehatan 

jiwa 

Terfasilitasinya Tenaga kes. Kab/kota dalam Dinkes 139.795.000,00 

penangganan kesehatan jiwa pada anak usia sekolah 

dan terkoordinasikannya kesehatan jiwa pada LP/LS 

baik Provinsi maupun Kab./Kota 

Meningkatnya penanggulangan masalah kesehatan Dinkes 216.740.000,00 

jiwa dalam Panti 

Tertanggulanginya Masalah Katarak di Jabar Dinkes 586.250.000,00 

15 Deteksi Dini Kesehatan Jiwa pada Penyandang 

Masalah Kesos dalam Panti 

16 Penanggulangan 

Miskin di Jabar 

Katarak masal bagi Keluarga 

17 Pembinaan penanganan cedera olah raga Dipahaminya penanganan cedera olah raga oleh Dinkes 32.390.000,00 

pemegang program olah raga Kab/Kota 

18 Fasilitasi Petugas Laboratorium Kesehatan - Meningkatnya sistem rujukan dan mutu pelayanan Dinkes 105.925.000,00 

Daerah (Labkesda) 

Labkesda Prov. dan Kab/Kota 

19 Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Pelayanan - Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kerja di Dinkes 204.332.625,00 

Kesehatan kerja di Perusahaan 

perusahaan 

20 Upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan - Meningkatnya lingkungan tempat kerja yang sehat agar Dinkes 455.630.000,00 

kesehatan kerja 

dapat melindungi pekerja dari ancaman bahaya 

potensial yang ada dilingkungan tempat kerjanya dan 

terpenuhinya kebutuhan sumber daya yang 

21 Pengendalian sarang nyamuk DBD di daerah - 

mempunyai kompetensi 

Terputusnya rantai penularan DBD di 50 lokasi KLB Dinkes 251.194.900,00 

perbatasan 

daerah perbatasan Kab./Kota 

22 Fasilitasi dan Koordinasi pencegahan penyakit - adanya Kesepakatan/ komitmen pencegahan penyakit Dinkes 173.692.600,00 

menular dan wabah DBD 

menular dan DBD Provindi dan Kab./Kota 

23 Gerakan Pemberantasan Penyakit Malaria (Gebrak - Meningkatnya dukungan LS/LP dalam menanggulangi Dinkes 50.358.750,00 

Malaria) 

penyakit malaria di daerah endemis 

24 Pengendalian Penyakit Malaria - Terkendalinya Vektor dan penyakit Malaria di daerah 

endemis 

Dinkes 229.310.000,00 

25 Pencegahan Penularan penyakit endemik zoonosis - Terkendalinya penularan penyakit zoonosis ( Flu Dinkes 202.385.000,00 

26 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit - 

Burung, leptosfirosis, anhtraks, rebies) 

Terkendali dan tertanggulanginya Penularan penyakit Dinkes 242.449.200,00 

Filariasis 

Filariasis di daerah endemis 

27 Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan Terbinanya Kab/kota dalam manajemen program Dinkes 106.790.000,00 

Penanggulangan penyakit ISPA 

sehingga cakupan penemuan kasus pneumoni Balita 

meningkat 

KETERANGAN 

IV - 18


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

28 Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Pencegahan & - terbinanya Petugas diare di kab/kota dan Dinkes 73.890.000,00 

Penanggulangan Penyakit Diare & Kecacingan terevaluasinya 

kecacingan 

pelaksnaan program diare dan 

29 Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan & - Terkendalinya penyakit menular Kusta di daerah Dinkes 172.220.000,00 

30 Faslitasi dan Koordinasi Pencegahan & Meningkatnya cakupan penemuan penderita baru TBC Dinkes 266.888.796,00 

Penanggulangan Penyakit TBC 

31 Penyediaan Alat Penunjang Pemeriksaan Terpenuhinya alat kebutuhan penanganan pentakit Dinkes 1.942.000.000,00 

Laboratorium Penyakit TBC 

TBC di 25 Kabupaten/Kota. 

32 Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Meningkatnya surveilans HIV/ AIDS, diketahuinya Dinkes 481.885.000,00 

IMS dan HIV-AIDS 

kepatuhan ODHA yang sudah mengkonsumsi ARV 

dan teratasinya masalah ODHA dalam pelayanan 

33 Penunjang WSSLIC 

praktek kedokteran gigi 

Efektivitas bantuan WSSLIC di Kab. Bogor, Ciamis 

dan Kab. Cirebon 

Dinkes 117.335.000,00 

34 Fasilitasi dan Koordinasi peningkatan 

Imunisasi 

Cakupan - Meningkatnya cakupan imunisasi Kab./Kota Dinkes 100.280.000,00 

35 Pengelolaan dan Pemeriharaan Vaksin Imunisasi - Terjaganya kualitas vaksin imunisasi untuk bayi, anak 

SD dan ibu hamil serta terpenuhinya kebutuhan lemari 

es bagi Puskesmas 

Dinkes 2.013.120.000,00 

36 Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi - Terhindarnya kematian karena KIPI dan dapat Dinkes 392.170.000,00 

37 Fasilitasi dan Koordinasi Pengamatan Penyakit Diketahuinya permasalahan kegiatan pengamatan Dinkes 345.462.700,00 

Potensial Wabah 

penyakit menular, tidak menular, PD3I, dan PE KLB 

38 Fasilitasi dan Koordinasi Kesehatan Haji Terlaksananya pembinaan gizi dan pengamatan 

penyakit seerta meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan penyehatan lingkungan bagi calon 

jemaah haji di embarkasi Bekasi 

39 Fasilitasi dan Koordinasi Pengamatan kasus Acut Tercapainya target 100% penemuan kasus AFP 

Flasid Paralisis (AFP) 

sesuai standar WHO 

40 Penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar 

Biasa (KLB) 

- Terlaksananya kegiatan penyelidikan Epidemiologi dan 

penanggulangan di daerah KLB 

41 Pengamatan Penyakit tidak menular - Terdeteksinya kecenderungan peningkatan penyakit 

dan tersedianya informasi pengamatan penyakit dan 

tidak menular 

42 Peningkatan Surveilance dan penanganan Gizi 

buruk bagi bayi dan balita di Kab./Kota 

43 Peningkatan Survailance Gizi 

Kab./Kota 

pada Ibu Hamil di 

44 Identifikasi 

Kab./Kota 

faktor resiko masalah kesehatan di 

- Meningkatnya kewaspadaan gizi guna mengantisipasi 

dan menangani gizi buruk 

- Meningkatnya kewaspadaan dini masalah gizi Ibu 

Hamil (Bumil Risti) 

Diketahui faktor resiko kesehatan lingkungan di 25 

Kab./Kota 

dinkes 185.395.000,00 

Dinkes 175.000.000,00 

Dinkes 684.575.000,00 

Dinkes 137.660.000,00 

Dinkes 1.456.725.000,00 CG 1 

Dinkes 484.950.000,00 CG 1 

Dinkes 503.133.000,00 

45 Pemantapan Kabupaten dan Kota Sehat bidang - Meningkatnya jumlah tatanan kawasan sehat di Dinkes 286.532.500,00 

KETERANGAN 

IV - 19


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

46 Fasilitasi, Koordinasi dan Kemitraan dalam - Meningkatnya PHBS di tatanan tempat kerja, institusi Dinkes 1.465.587.500,00 CG 1 

47 Pengembangan Promosi dan Informasi Pola Hidup - Tersedianya terlaksananya penyuluhan melalui media Dinkes 300.000.000,00 

Bersih dan Sehat 

elektronik, cetak, bilboard, poster 

48 Pengembangan Kemitraan Desa Siaga - Terjalinnya kemitraan dengan perusahaan, institusi Dinkes 300.000.000,00 

- 

pendidikan, Kepolisiaan, Dispenda, Dishub, organisasi 

profesi 

Tersedianya terlaksananya penyuluhan melalui media 

elektronik, cetak, bilboard, poster 

49 Penyebaran Informasi Bahaya Penyalahgunaan - Masyarakat mendapatkan informasi tentang bahaya Dinkes 22.980.000,00 

NAPZA 

penyalahgunanan NAPZA 

50 Penguatan Sistem JPKM - Diketahuinya langkah-langkah kagaitan Dinkes 132.717.500,00 

pengembangan JPKM 

51 Peningkatan Kapasitas Badan Pembina (Bapim) - Efektivitas Kinerja BAPIM dalam melaksanakan Dinkes 135.226.000,00 

JKPM 

pembinaan 

Kab/Kota 

terhadap SDM Badan Pembina di 25 

52 Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan - adanya pemahaman masyarakat terhadap Dinkes 130.972.500,00 

Masyarakat (JPKM) di 5 Kab./Kota 

pengembangan JPKM Data Potensi Masyarakat 

53 Penyebarluasan Informasi Kesehatan Paru - terlaksananya penyebarluasan informasi kesehatan RSP Sidawangi 400.000.000,00 

54 Pengantian Obat dan Tindakan Medik Pasien - 

promosi Kesehatan 

Terlaksananya penggantian obat dan tindakan medis RSP Sidawangi 500.000.000,00 

Gakin 

pasien gakin 

55 Konseling keluarga pasien jiwa - Meningkatnya 

keluarga pasien 

pengetahuan kesehatan jiwa pada RSJ Bandung 34.068.500,00 

56 Pemulangan pasien Gakin - Terlayaninya pemulangan pasien Gakin sebanyak 30 

orang pasien 

RSJ Bandung 29.310.000,00 

57 Penyebaran informasi Kesehatan Jiwa di RSJ - Meningkatnya pengetahuan kesehatan jiwa pada RSJ Bandung 30.262.000,00 

Bandung 

masyarakat 

58 Integrasi Kesehatan Jiwa ke RSU dan PKM - Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa di RSU dan 

PKM 

RSJ Cimahi 13.294.000,00 

59 Kunjungan rumah ke keluarga pasien (home visit) - Meningkatnya keluarga pasien 

jiwa 

terhadap kesehatan RSJ Cimahi 24.000.000,00 

60 Dialog Interaktif tentang kesehatan jiwa dan - Tersebarkannya informasi tentang pelayanan keswa RSJ Cimahi 27.000.000,00 

narkoba di Media Elektronik 

dan narkoba di RS Jiwa Cimahi 

61 Konseling keluarga pasien jiwa - Meningkatnya pemahaman tentang penanganan RSJ Cimahi 13.740.000,00 

kesehatan jiwa pada keluarga pasien 

62 Penyuluhan Kesehatan Jiwa bagi Masyarakat Terlaksananya 

masyarakat 

penyeluhan kesehatan jiwa kepada RSJ Cimahi 24.000.000,00 

63 Pemulangan dan Rujukan Pasien Miskin - Terlaksananya pemulangan pasien miskin RSj Cimahi 61.366.000,00 

64 Pemenuhan Kebutuhan Bahan Percontohan - Terlaksananya bimbingan terapi kerja pasien pada RSJ Cimahi 76.760.000,00 

Pasien Rehabiliatsi Mental 

unit rehabilitasi 

65 Perencanaan RS menjadi BLUD Tersedianya dokumen Bussines Plan, Dok SPM, Dok 

Keuangan, SOP yang mengacu pada BLUD 

RSJ Cimahi 174.140.000,00 

IV - 20


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

66 Penyuluhan Kesehatan Paru kepada Tokoh - Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KP4 Cirebon 47.125.000,00 

Masyarakat dan Keluarga Miskin 

bahaya penyakit TB BTA (+) 

67 Peningkatan Kesembuhan Penderita TB Paru - Meningkatnya angka kesembuhan penderita penyakit KP4 Cirebon 343.065.000,00 

Gakin 

TB Paru BTA (+) pada keluarga miskin 

68 Penunjang Penemuan Penderita TB Paru Keluarga - Meningkatnya penemuan penderita TB Paru BTA (+) KP4 Cirebon 559.810.000,00 

Miskin 

pada keluarga miskin 

69 Koordinasi KPA Provinsi & Kab./Kota se Jawa Adanya Program Kerja yang jelas, Penanggulangan Biro Yansos 118.753.000,00 


KPA memadai dan Kelembagaan KPA sesuai Perpres 

70 Pembinaan ke KPA Kab./Kota se Jawa Barat Revisi Kelembagaan KPA sesuai Perpres 75 Th 2006, 

Adanya program penanggulangan HIV dan Adanya 

penganggaran yang memadu 

71 Evaluasi pelaksanaan kegiatan KPA Prov. Jabar Program penanggulangan HIV-AIDS yang sesuai 

dengan rencana strategis KPA serta adanya sinergitas 

72 Pertemuan Konsultasi HIV-AIDS Tingkat Nasional 

dan konsultasi program HIV-AIDS ke KPA Pusat 

Adanya pedoman pelaksanaan kegiatan KPA Provinsi 

sesuai dengan kebijakan terbaru KPA Nasional 

73 Peringatan Hari AIDS Sedunia Tingkat Jabar Menurunnya angka penularan HIV, Menurunya angka 

kesakitan dan menurunnya Stigma & Diskriminasi 

74 Persiapan Pembentukan AIDS Center di Jawa 


75 Koordinasi Tim Pembina Kab./Kota Sehat Tingkat 


76 Fasilitasi Penyelenggaraan Kab./Kota Sehat se 

Jabar 

77 Koordinasi Peningkatan Peran Forum dan Tim 

Pembina dalam penyelenggaraan Kab./Kota Sehat 

se Jabar 

Adanya Draft untuk berdirinya AIDS Centre : 

Kebutuhan AIDS Centre, Kelembagaan AIDS Centre, 

Personal/SDM dan Pendanaan 

Meningkatnya sinergitas dalam menciptakan 

Aksesbilitas dan Kualitas Kesehatan Masyarakat di 

Jabar melalui : Koordinasi Tim Pembina Kab/Kota 

Sehat Tk. Provinsi 

Terciptanya Kondisi Kab/Kota yang aman, nyaman dan 

sehat untuk di huni oleh penduduknya melalui : 

fasilitasi penyelenggaraan Kab/Kota Sehat se Jabar 

Terciptanya Kondisi Kab/Kota yang aman, nyaman dan 

sehat untuk di huni oleh penduduknya melalui : 

Koordinasi Peningkatan Peran Forum dan Tim 

Pembina Kota Sehat se Jabar 

Terciptanya dan meningkatnya Koordinasi TP- UKS 

Prov. Dan Kab./Kota se Jawa Barat secara optimal 

Biro Yansos 95.943.000,00 

Biro Yansos 47.800.000,00 

Biro Yansos 220.500.000,00 

Biro Yansos 99.550.000,00 

Biro Yansos 62.472.000,00 

Biro Yansos 80.000.000,00 

Biro Yansos 67.965.000,00 

Biro Yansos 110.000.000,00 

78 Koordinasi 


Pelaksanaan Program UKS Tingkat 

Biro Yansos 220.787.000,00 

79 Fasilitasi Tim Pembina UKS Kab./Kota se Jabar Terciptanya Sekolah Sehat di Jawa Barat Biro Yansos 148.000.000,00 

80 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Terciptanya semua sekolah di jawa Barat Biro Yansos 618.631.000,00 

81 Fasilitasi Upaya Kab./Kota dalam Penanggulangan 

melaksanakan progrm UKS 

Meningkatnya upaya Kab/Kota dalam penanggulangan Biro Yansos 67.965.000,00 

Penyakit Menular Berbasis Lingkungan di Jabar penyakit menular berbasis lingkungan di jawa Barat 

KETERANGAN 

IV - 21


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

82 Koordinasi dan Fasilitasi Pokjanal DBD di Jabar Meningkatnya keberhasilan penanggulangan penyakit Biro Yansos 110.000.000,00 

Deman Berdarah Dengeu di Jawa Barat melalui 

Koordinasi dan Fasilitasi Pokjanal DBD di Jawa Barat 

83 Koordinasi Peningkatan peran Komda Flu Burung 

dan Zeonosis lainnya di Jabar 

84 Fasilitasi Peringatan Hari-Hari Besar Bidang 

Kesehatan 

85 Koordinasi dan Fasilitasi Commons Goals Bidang 

Kesehatan 

Meningkatkan keberhasilan penanggulangan penyakit 

Flu Burung dan Zoonosis di Jawa Barat melalui 

Koordinasi Peningkatan Peran Komda Flu Burung dan 

Zoonosis lainnya di Jawa Barat 

Meningkatnya Kepedulian dan Dukungan Masyarakat 

terhadap pentingnya arti kesehatan dalam 

meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya 

manusia melalui kegiatan fasilitasi Hari-Hari Besar 

Bidang Kesehatan di Jawa Barat Tahun 2008 

Biro Yansos 110.000.000,00 

Biro Yansos 82.730.000,00 

Lintas Sektor dan stakeholders tingkat Provinsi Biro Yansos 110.000.000,00 

KETERANGAN 

IV - 22

NO. 


ORGANISASI 

07 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Perumahan dan Permukiman 

- Meningkatnya tertib pengelolaan gedung 

negara/daerah, dan rumah negara 

- Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi (air limbah 

dan drainase) 

- Meningkatnya 

regional 

cakupan pelayanan persampahan 


sanitasi 

cakupan pelayanan air bersih dan 

- Tersedianya prasarana dasar perumahan bagi 

pengungsi dan transmigran lokal 

- Meningkatkan kapasitas daya dukung perumahan di 

perkotaan 

01 Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara - Meningkatnya pengelolaan teknis pembangunan 

gedung negara 

- Meningkatnya kemampuan tenaga teknis 

pembangunan gedung negara melalui sertifikasi 

02 Fasilitasi Pembangunan Lingkungan Permukiman 


- Meningkatnya penyelenggaraan kasiba/lisiba di 

kabupaten/kota 

- Tertatanya kawasan perumahan dan permukiman di 

kawasan perbatasan dan kawasan kumuh nelayan di 

Kab Indramayu dan Kota Cirebon 

- Tertatanya sarana dan prasarana lingkungan di 

Kawasan Pelabuhanratu 

- Tertatanya taman dan lahan parkir Gedung Sate 

- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Asrama 

Jatigede melalui pembangunan pagar 

03 Fasilitasi Pengembangan Rumah Susun Sewa - Meningkatnya pengelolaan rumah susun sewa di Jawa 


04 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan dan Permukiman di 


05 Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan 

Lingkungan Perumahan dan Permukiman 

- Terarahnya pengembangan pembangunan perumahan 

dan permukiman di Jawa Barat 

- Meningkatnya kemampuan para pengelola pondok 

pesantren dan masjid dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan bidang permukiman 

06 Fasilitasi Pengelolaan Gedung/Rumah Negara - Terlaksananya alih status, penghunian, 

penaksiran/penilaian dan pelepasan rumah negara 

(100 unit) 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

30.071.161.350,00 

Distarkim 200.000.000 

Distarkim 4.072.140.000 


Distarkim 2.041.051.850 

Distarkim 1.000.000.000 


KETERANGAN 

IV - 23

NO. 


ORGANISASI 

07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Jawa 


08 Evaluasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Air 

Bersih Pantura 

09 Peningkatan Pengelolaan Sampah di TPA 

Leuwigajah 

- Terlaksananya penaksiran harga bangunan gedung 

negara/daerah yang akan dihapuskan di 25 lokasi 

- Teridentifikasinya aset gedung milik Pemprov Jabar 

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan air minum dan sanitasi lingkungan 

berbasis masyarakat di Jawa Barat 

- Meningkatnya kemampuan pengelola air minum baik 

secara teknis maupun manajemen 

- Tertatanya sistem pelayanan air minum di kawasan 

aerocity Kertajati Majalengka 

- Meningkatnya cakupan pelayanan air minum 

masyarakat di Kab. Cianjur, Sukabumi, Kuningan, 

Cirebon, Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya 

- Meningkatnya kinerja pelayanan air minum di Jawa 


- Optimalisasi rencana sistem penyediaan air minum di 

Metropolitan Bandung 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Distarkim 9.977.471.000 

Meningkatnya pengelolaan sistem air bersih di Pantura Distarkim 500.000.000 

- Tersusunnya AMDAL di lingkungan TPA Leuwigajah Distarkim 7.110.313.000 

- Meningkatnya prospek usaha dan peluang investasi 

pemanfaatan sampah di TPA Leuwigajah 

- Meningkatnya keamanan bahaya longsoran sampah 

melalui pembangunan tanggul pengaman 

- Terkendalinya pencemaran air limbah sampah melalui 

pembangunan unit pengolahan leachate 

10 Peningkatan Pengelolaan Sampah di TPA Nambo - Tertatanya TPST Nambo yang sesuai perencanaan Distarkim 520.712.500 

11 Penyusunan Masterplan TPA Legok Nangka di 

Kab. Bandung 

12 Penyusunan Kebijakan dan Strategi 

Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah 

di Bodebek 

13 Penyusunan Norma Standar Pedoman Manual 

Bidang Penyehatan Lingkungan 

- Terencananya pembangunan TPA Legok Nangka Distarkim 468.203.000 

- Meningkatnya pengelolaan air limbah di Bodebek Distarkim 500.000.000 

- Terkendalinya pembangunan bidang penyehatan 

lingkungan 


KETERANGAN 

IV - 24


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

14 Review Program CUDP (Cirebon Urban 

- Tertatanya kembali pengelolaan air limbah dan Distarkim 500.000.000 

Development Plan) 

persampahan di Kota Cirebon 

15 Fasilitasi Channeling Perumahan Swadaya di Jawa 


16 Fasilitasi Pengembangan Perumahan Swadaya 

Kab/Kota di Jawa Barat 

17 Optimalisasi Tim Koordinasi Pembangunan 

Permukiman (TKPP) dalam rangka Menunjang 

Perumahan dan Permukiman 

Terwujudnya kerjasama antar pelaku 

(masyarakat/kelompok masyarakat, swasta, dan 

perbankan) dalam pembiayaan dan pembangunan 

perumahan swadaya 

Meningkatnya peran masyarakat/kelompok masyarakat 

dalam penyediaan perumahan secara swadaya 

Meningkatnya koordinasi dalam perencanaan dan 

pemecahan permasalahan perumahan dan 

permukiman di Jawa Barat 

18 Pendampingan Model Lingkungan Bermartabat Meningkatnya peran pontren dan mesjid dalam 

mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman 

yang bersih dan sehat serta teridentifikasinya kinerja 

program lingkungan bermartabat 

Biro Yansos 300.000.000 




KETERANGAN 

IV - 25

NO. 


ORGANISASI 

08 Program Peningkatan Kompetensi, 

Penempatan, Perluasan, Perlindungan dan 

Pengawasan Tenaga Kerja 

a. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan 

Negeri 

Kesempatan Kerja di Dalam dan Luar 

b. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja melalui 

sertifikasi dan pelatihan serta pembinaan institusional 

BLK/LKK 

c. Meningkatnya perlindungan serta pengawasan tenaga 

kerja dan perusahaan 

d. Meningkatnya pemberdayaan hubungan industrial 

melalui pengembangan lembaga-lembaga 

ketenagakerjaan 

e. Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui 

pemberian kerja sementara serta penempatan dalam 

dan luar negeri, sosialisasi dan penyebaran informasi 

serta pendataan calon pekerja. 

f. Meningkatnya perluasan melalui pemberdayaan 

tenaga kerja serta peningkatan usaha produktif 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

26.753.623.480,00 

KETERANGAN 

1 Fasilitasi Dewan Pengupahan Provinsi - Tercapainya besaran UMP/UMK tahun 2008 Sesuai 

KHL dan tepat waktu 

Disnakertrans 724.562.400 CG 3 

2 Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja anak & - Terlaksananya rapat koordinasi pertemuan komite aksi Disnakertrans 750.000.000 CG 3 

perempuan 

Provinsi di 25 Kabupaten 

- Terlasananya monitoring RAN PBPTA & monitoring 

KAK 

Disnakertrans 

- Terlaksananya pembinaan pada pekerja anak, Disnakertrans 

3 Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui K3 

pengusaha dan orang tua pekerja anak 500 orang 

- Pembinaan dan Pengawasan K3 di 600 perusahaan di 



4 Pembinaan & pengawasan norma ketenagakerjaan - Pengawasan norma ketenagakerjaan di 2000 Disnakertrans 818.883.750 UNGGULAN 

5 Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit 

perusahaan pembinaan & pengawasan PPTKIS di 8 

Kab/Kota 

- Anggota Tripartit Kab/Kota di 25 Kab/Kota; Lembaga 

kerja sama tripartit Provinsi; Pengusaha & organisasi 

kerja 


6 Pembinaan Sarana Hubungan Industrial - Pengusaha & pekerja di 5 wilayah (Sumedang, Garut, 

Kab cirebon, Kota Depok, Kab Purwakarta) 

Disnakertrans 580.000.000 UNGGULAN 

7 Kegiatan Pelatihan Dan Penempatan Dengan Pola - Tercapainya 500 orang pencari kerja mengisi magang Disnakertrans 1.575.000.000 CG 3 

Magang Di Dalam Dan Luar Negeri 

di Luar Negeri 

- Tercapainya 200 orang pencari kerja magang di dalam 

negeri 

8 Kegiatan standarisasi & sertifikasi tenaga kerja - Terealisasinya standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja 

sebanyak 1000 orang/50 lembaga 

Disnakertrans 1.236.268.866 CG 3 

IV - 26


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

9 Kegiatan peningkatan & pengembangan 

- Peningkatan kualitas karyawan sehingga lebih Disnakertrans 3.522.860.000 CG 3 

produktifitas 

produktif pada 50 Perusahaan 

10 Kegiatan pelatihan ketenagakerjaan - Tersedianya tenaga teknisi dan manufaktur pada 16 

Kejuruan 

Disnakertrans 1.830.000.000 CG 3 

11 Pemberian kerja sementara - Terserapnya tenaga kerja sementara 12.500 orang Disnakertrans 6.600.000.000 CG 3 

12 Kegiatan Pembinaan Dan Penempatan Tenaga 

Kerja Di Dalam Dan Luar Negeri 

- Tenaga kerja AKAD 120 orang dan AKAN 700 orang Disnakertrans 2.256.187.500 CG 3 

- Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Disnakertrans 

13 Kegiatan Pembentukan Usaha Mandiri 

Penyandang Cacat, Keterampilan Desain Grafis 

Dan Konpeksi 

- Angkatan kerja penyandang cacat sebanyak 30 orang Disnakertrans 361.800.000 CG 3 

14 Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Mandiri 

Pola Makloon Keterampilan Perikanan, Pertanian 

Dan Industri Kecil 

- 200 Kelompok Usaha Mandiri Disnakertrans 1.764.994.200 CG 3 

15 Kegiatan Bursa Kerja/Job Fair - Job fair sebanyak 3 kali diikuti 30 perusahaan (90 

perusahaan) 


16 Kegiatan Pembentukan Usaha Mandiri Dengan 

Pola Usaha Produktif 

- 150 orang kelompok angkatan kerja Disnakertrans 1.284.120.000 CG 3 

17 Kegiatan Temu Konsultasi Pembinaan dan 

Monitoring Pengelola Bursa Kerja Khusus di 

Satuan Pendidikan & Lembaga Pendidikan 

- 2.500 orang peserta bursa kerja Disnakertrans 167.466.500 UNGGULAN 

18 Kegiatan Pembuatan Aplikasi Data Base Antar 

Kerja Dalam Rangka Peningkatan Penyebarluasan 

Informasi Pasar Kerja 

- 1 program Disnakertrans 49.825.000 UNGGULAN 

19 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

- 60 pengelola bursa kerja khusus di Jawa Barat Disnakertrans 745.000.000 CG 3 

20 Pemantauan Upah Minimum - Monitoring pelaksanaan upah minimum di 25 Kab/Kota Biro Bangsos 308.805.000 

21 Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan - Pelaksanaan Rakor bidang ketenagakerjaan Biro Bangsos 200.000.000 PENUNJANG 

22 Pembinaan Ketenagakerjaan di Jawa Barat - Pemilihan pekerja teladan dan pembinaan lembaga 

ketenagakerjaan 

Biro Bangsos 278.921.814 PENUNJANG 

IV - 27

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

09 Program Peningkatan Aktivitas, Kreativitas dan 

Kelembagaan Pemuda 

1.917.206.622,97 

1 Pelatihan Kader Pemuda Penggerak 

- Meningkatnya Kapasitas 80 orang Kader Pemuda BPMD 339.225.000,00 Penunjang 

Pembangunan (KP3) 

Penggerak Pembangunan 

2 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda - Meningkatnya kemampuan dan keterampilan 80 orang 

pemuda dalam bidang kewirausahaan 

BPMD 126.275.000,00 Penunjang 

3 Seleksi Kader Pemuda Penggerak Pembangunan - Bertambahnya 120 orang Kader Pemuda Penggerak BPMD 195.050.800,00 Penunjang 

Berprestasi 

pembangunan yang berprestasi 

4 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda pasca - Meningkatnya pengetahuan dan kete-rampilan 40 BPMD 343.998.694,00 Penunjang 

penyimpangan Prilaku 

orang pemuda pasca penyimpangan prilaku dalam 

bidang kewirausahaan 

5 Kemah Bhakti Kesatuan Pemuda (KBKP) - Terwujudnya kemandirian 500 orang pemuda dalam 

pelaksanaan pembangunan desa 


4 Fasilitasi Optimalisasi Kepemudaan di Jawa Barat - Meningkatnya aktivitas dan kreativitas kepemudaan di 

berbagai bidang pembangunan 

Biro Bangsos 300.000.000,00 Penunjang 

5 Fasilitasi Kreativitas dan Pembinaan Kepemudaan/ Meningkatnya aktivitas dan kreativitas pelajar dan Biro Bangsos 359.762.128,97 Penunjang 

Pelajar dan Mahasiswa di Jawa Barat 

mahasiswa di berbagai bidang pembangunan 

IV - 28

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

10 Program Peningkatan Olahraga 12.316.183.500,39 

1 Penunjang HAORNAS, Festival dan Invitasi 

Olahraga Tradisional Tingkat Nasional 

Terfasilitasinya 33 orang kontingen olahraga 

masyarakat di Jawa barat dalam Festival dan Invitasi 

Olahraga Tradisional 

Meningkatnya Pemahaman 55 orang aparat dan 

masayarakat tentang Olahraga Rekreasi 

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 120 

orang instruktur dan tenaga penggerak olahraga 

Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat 22 

- kecamatan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana 

- olahraga masyarakat 

- Meningkatnya aktivas dan prestasi olahraga di Jawa 


KETERANGAN 


2 Peningkatan, Pengembangan dan Evaluasi 


Olahraga Rekreasi 

3 Pelatihan tenaga penggerak dan instruktur 


olahraga rekreasi, masyarakat, dan tradisional. 

4 Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan - BPMD 787.375.000,00 Penunjang 

Pembangunan Lapangan Olahraga Kecamatan 

5 Fasilitasi Optimalisasi peningkatan Prestasi 

Olahraga di Jawa Barat Aktivitas Keolahragaan di 


6 Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pusat 

Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) 


7 Pengiriman Atlet Pekan Olahraga Pelajar Wilayah 

(POPWIL) Indonesia Barat dan Pelaksanaan 

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa 


8 Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga 

inter dan antar Sekolah 

9 Fasilitasi dan Optimalisasi Olahraga Masyarakat 

PORPEMDA danPORPEMPROV 


- Terbinanya atlet pelajar di Jawa Barat Dinas Pendidikan 3.500.000.000,00 Penunjang 

- Tergalinya potensi olahraga pelajar Jawa Barat 

- Terpeliharanya dan meningkatnya potensi serta 

prestasi olahraga pelajar di Jawa Barat 

- Terukurnya prestasi olahraga pelajar di tingkat 

Provinsi, Wilayah maupun Nasional 

- Tersedianya sumberdaya olahraga pelajar yang 

berbakat dan berprestasi dalam cabang olahraga 

tertentu 

- Meningkatnya dukungan terhadap upaya mewujudkan 

pendidikan Jawa Barat yang unggul. 

- Terpeliharanya dan meningkatnya potensi olahraga 

pelajar di Jawa Barat 

- Terukurnya kemampuan, kompetensi dan prestasi 

olahraga inter dan antar sekolah di Jawa Barat 

- Terselengaranya PORPEMDA danPORPEMPROV ke 

4 




IV - 29

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

11 Program Pengembangan dan Pemanfaatan a. Tersedianya data yang mutakhir dan akuntabel 21.817.986.280,00 

Hasil Penelitian dan IPTEK 

b. Meningkatnya 

Informasi (TI) 

pelayanan yang didukung Teknologi 

c. Terwujudnya sinergitas sistem informasi dalam rangka 

Pilkada 

d. Meningkatnya 

pengembangan 

pemanfaatan hasil penelitian dan 

e. Meningkatnya pemanfaatan TTG dalam pelaksanaan 

pembangunan 

f. Meningkatnya peran perpustakaan 

g. Meningkatnya peran kearsipan dalam manajemen 

pemerintahan daerah 

h. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pelaksanaan pembangunan 

1 Kegiatan Revitalisasi Daerah Inkubator e- - Meningkatnya upaya penerapan e-Government Bapesitelda 1.200.000.000,00 

2 

Government 

Kegiatan Perencanaan Online - Tersedianya aplikasi perencanaan program dan Bapesitelda 250.000.000,00 

kegiatan pada SKPD di lingkungan Pemerintah 


3 Kegiatan Evaluasi dan Monitoring - Tersedianya hasil evaluasi dan monitoring Bapesitelda 250.000.000,00 

Penyelenggaraan Pembangunan/ Pengembangan 

Sitel di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

penyelenggaraan pembangunan/pengembangan Sitel 

4 Kegiatan 

Sistem 

Pembangunan Backoffice Manajemen 

5 Kegiatan Website interoperabilitas pendukung 

6 

website jabarprov.go.id 

Kegiatan Komunikasi auido visual provinsi dan 

kabupaten/kota di Jawa Barat 

7 Kegiatan Pengembangan aplikasi terintegrasi 

8 

bidang infrastruktur dan lingkungan hidup 

Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Terintegrasi Bidang 

Sosbudpolpem dan Bidang Perekonomian 

9 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada di Jawa 


10 Kegiatan Kajian Implementasi Kebijakan Hak 

Indikasi Geografis di Jabar 

11 Pemetaan dan pemanfaatan modal sosial dalam 

penanggulangan kemiskinan di Jabar 

- Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dalam Bapesitelda 750.000.000,00 

pelayanan investasi one stop service (OSS) 

- Terbangunnya website interoperabilitas pendukung Bapesitelda 300.000.000,00 

website Jabarprov.go.id 

- Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi antara 

provinsi dan kab/kota 

Bapesitelda 2.100.000.000,00 

- Tersusunnya aplikasi terintegarasi bidang infrastruktur 

dan lingkungan hidup 

Bapesitelda 300.000.000,00 

- Tersusunnya aplikasi terintegarasi bidang Bapesitelda 300.000.000,00 

sosbudpolpem dan bidang perekonomian 

- Tersusunnya hasil kajian Penerapan Sistem 

Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah di Jabar 

- Tersusunnya hasil kajian Yuridis Sosiologis 

Pengaturan Hak Indikasi Geografis sebagai sumber 

PAD dalam Perda di Jabar. 

- Teridentifikasinya kondisi modal sosial dalam 

penanggulangan kemiskinan di Jabar 

Balitbangda 350.000.000,00 



CG-4 

CG-4 

KETERANGAN 

IV - 30


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

12 Kegiatan peningkatan koordinasi dan pemantapan - Adanya kegiatan Rakornas Jarlitbang Pendidikan dan Balitbangda 450.000.000,00 

jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan Jarlitbang Kesehatan 

(jarlitbang) kebijakan pendidikan dan jarlitbang Adanya kegiatan Rakorda Jarlitbang Pendidikan dan 

kesehatan di jawa barat. 

Jarlitbang Kesehatan 

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan 

pemantapan dalam bentuk asistensi pemberdayaan 

Pokja Jarlitbang Pendidikan dan Kesehatan Kab/Kota 


13 Kajian Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat - Tersusunnya konsep pemberdayaan masyarakat Balitbangda 250.000.000,00 

Berbasis Agrotechnopark (ATP) dalam Budidaya berbasisi ATP 

Tanaman 

Selatan 

Obat-obatan di Jawa Barat bagian 

14 Kegiatan Penelitian tingkat aksesibilitas dan - Teridentifikasinya akses dan kualitas pelayanan Balitbangda 250.000.000,00 

kualitas pelayanan kesehatan bagi komunitas kesehatan di komunitas masyarakat adat dan 

masyarakat adat terpencil di Jawa Barat. 

masyarakat 

kualitas 

terpencil dalam bentuk kuantitas dan 

15 Kegiatan Pengembangan Alsintan pra dan pasca - Mendukung program ketahanan pangan dan Balitbangda 400.000.000,00 

panen padi sawah di Jawa Barat 

pengembangan agroindustri di perdesaan; Mendorong 

peningkatan intensitas tanam, produktivitas, efisiensi 

dan pendapatan 

16 Kegiatan Penelitian Model Badan Usaha Daerah - 40 Buku hasil Penelitian Model Usaha Daerah Yang Balitbangda 300.000.000,00 

Yang Profitable di Jawa Barat 

Profitable di Jawa Barat 

40 Buku Executive summary 

17 Kegiatan Kajian Neraca Sumber Daya Alam - Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Alam Balitbangda 200.000.000,00 

Spasial dalam Pendukungan Keseimbangan Spasial Untuk Kepentingan KEseimbangan Ekosistem 

18 

Ekosistem 

Kegiatan Kajian Pengendalian Ketersediaan Air - Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan Air Baku Balitbangda 300.000.000,00 

Baku Pada Kawasan Andalan 

Pada Musim Hujan dan Kemarau 

19 Kegiatan Pendokumentasian Hasil - Hasil Litbang - Tersusunnya Sistem Pendokumentasian Hasil - Hasil Balitbangda 150.000.000,00 

dan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Jawa Barat Litbang dan Teknologi Tepat Guna (TTG) 

20 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil 

Litbang dan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui 

Sosialisasi Hasil Litbang dan Uji Inovasi Teknologi 

Tepat Guna (TTG) 

21 Kegiatan Kaji Terap Model Penganganan Bencana 

Alam Banjir di Perbatasan Provinsi Jawa Barat-DKI 

Jakarta 

- 16 Topik Untuk Sosialisasi, 500 Buku Buletin Ristek, Balitbangda 250.000.000,00 

Terujinya Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG), 

Terlaksananya Pameran Tingkat Pusat dan Daerah 

- a. Tersedianya bahan untuk perencanaan Balitbangda 550.000.000,00 

pembangunan terkait dengan adanya isu perubahan 

iklim global; b. Tersedianya bahan untuk Pemda dan 

atau para pengambil keputusan tentang kondisi sungai 

terkini yang dapat digunakan dalam pengembangan 

infrastruktur untuk mendukung kegiatan adaptasi 

badan sungai terhadap perubahan iklim 

KETERANGAN 

IV - 31


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

22 Kegiatan Kaji Terap Model Basis Data Pola - Tersusunya data yang valid dan dapat dijadikan dasar Balitbangda 350.000.000,00 

Pergerakan Penumpang dan Barang di Jawa Barat serta acuan dalam perencanaan infrastruktur maupun 

kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung 

terkait dengan sistem kewilayahan dan transportasi di 

Provinai Jawa Barat 

23 Kegiatan Pengembangan Bahan Perpustakaan - Tersedianya bahan perpustakaan yang sesuai dengan Bapusda 750.000.000,00 

Bapusda 

kebutuhan dan tuntunan pengguna jasa perpustakaan 

24 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi kepada - Tersedianya koleksi literatur sekunder dalam bentuk Bapusda 200.000.000,00 

Masyarakat melalui Literatur Sekunder 

digital 

25 Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Bapusda Jabar - Meningkatnya layanan perpustakaan terhadap Bapusda 250.000.000,00 

26 Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Layanan 

masyarakat pengguna perpustakaan 

- Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya Bapusda 300.000.000,00 

Perpustakaan Bapusda Jabar 

baca dan perpustakaan oleh masyarakat 

27 Kegiatan Peningkatan Preservasi dan Konservasi - Terpakainya kembali buku rusak, terbitan surat kabar Bapusda 150.000.000,00 

Bahan Pustaka 

dan majalah oleh masyarakat pengguna perpustakaan 

28 Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Bapusda 

Jabar sebagai Rumah Belajar Masyarakat melalui 

Pembinaan Kelompok Pembaca 

29 Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan 

Otomatisasi Perpustakaan di Jawa Barat 

30 Kegiatan Peningkatan Minat Baca masyarakat 

Jawa Barat melalui Iklan Layanan Masyarakat 

31 Peningkatan Layanan Perpustakaan Bapusda 

Jabar 

32 Kegiatan Pengembangan Aplikasi Teknologi 

33 

Informasi Siklus Logistik (ATI SISLOG) 

Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

dalam Bidang Pertambangan dan Energi 

- Meningkatnya pemberdayaan perpustakaan sebagai 

rumah belajar oleh masyarakat 

Bapusda 200.000.000,00 

- Terbangunnya otomatisasi dan jaringan perpustakaan 

di Jawa Barat guna memberikan layanan perpustakaan 

secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat 

Bapusda 200.000.000,00 

- Terbudayakannya peningkatan minat baca masyarakat 

Jawa Barat melalui Iklan Layanan Masyarakat 

- Tersedianya alat telusur informasi layanan di 

perpustakaan; tersedianya basis data keanggotaan; 

terdatanya 

keliling. 

operasional layanan unit perpustakaan 

- Tersusunnya Aplikasi Teknologi Informasi Siklus 

Logistik (ATI SISLOG) 

- Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan 

serta teknologi tepat guna (TTG) dalam program 

pembangunan 

Bapusda 400.000.000,00 

Bapusda 200.000.000,00 

Biro Perlengkapan 322.986.280,00 

Distamben 300.000.000,00 

34 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Mekanisme - Terlaksananya Peningkatan Keterampilan Pengelola Bapeda 400.000.000,00 

Sistem Informasi Manajemen Bapeda 

System Administrator LAN 

- Terlaksananya Peningkatan Keterampilan Pengelola 

Database Management System 

- Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Jaringan 

Komputer Bapeda 

KETERANGAN 

unggulan 

IV - 32

NO. 


ORGANISASI 

35 Pengembangan Otomatisasi Perpustakaan Setda 


36 Optimalisasi bahan-bahan informasi perpustakaan 

Setda Provinsi Jawa Barat 

37 Kegiatan pengembangan sistem informasi 

manajemen kearsipan 

- Terlaksananya Updating data sistem manajemen 

dokumen Bapeda 

- Terwujudnya Aplikasi Perpustakaan Bapeda Berbasis 

Web 

- Terwujudnya Aplikasi Sistem Informasi Profil Daerah 

Berbasis Web 

- Terkelolanya Jaringan Sistem Informasi di Bapeda 

- Terciptanya pelaksanaan kegiatan pengembangan 

otomatisasi Perpustakaan Setda Provinsi Jawa Barat 

- Tercapainya pelaksanaan kegiatan optimalisasi bahanbahan 

informasi perpustakaan Setda Provinsi Jawa 


- Tersebarnya informasi Basipda melalui internet, 

terlaksananya kemudahan mengakses internet melalui 

jaringan nirbakel dan tersimpannya data Pilgub 2008 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Biro Organisasi 200.000.000,00 


Basipda 275.000.000,00 

38 Kegiatan peningkatan pengolahan dan pelayanan - Tersedianya alat bantu pengolahan kearsipan yang Basipda 350.000.000,00 

informasi arsip 

terdiri dari 15 unit tool aplikasi sistem 

39 Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi - Meningkatnya koordinasi dan evaluasi kearsipan bagi Basipda 200.000.000,00 

Penyelenggaraan Kearsipan pada SKPD 

kalangan Aparatur pemerintah 

40 Kegiatan Optimalisasi Penyelamatan Arsip Statis - Tercapainya efektivitas pencatatan arsip statis Basipda 200.000.000,00 

41 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan 

- Tercapainya ketahanan fisik arsip statis 

- Tercapainya informasi dasar tentang eksistensi arsip 

statis 

- Tersedianya alat/sarana bantu untuk penggunaan arsip 

statis 

- Terpeliharanya arsip dari kerusakan 

- Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Kantor Perwakilan 150.000.000,00 


pelaksanaan pembangunan 

42 Peningkatan Pengolahan Basis Data Informasi - Tersedianya basis data dan infromasi pasar kerja Disnakertrans 70.000.000,00 

Pasar Kerja 

yang akurat 

43 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan - Tersedianya tenaga pengelola perpustakaan sekolah Dinas Pendidikan 800.000.000,00 

Perpustakaan Sekolah di Jawa Barat 

- Tersedianya bantuan pengadaan koleksi perpustakaan 

sekolah 

- Terselenggaranya supervisi klinis penyelenggaraan 

44 Pembangunan On Line Public Access Catalog 

perpustakaan sekolah 

- Terlaksanya rapat koordinasi teknis bidang otomatisasi Bapusda 150.000.000,00 

(OPAC) perpustakaan Umum se Jawa Barat dan perpustakaan sebanyak 75 orang 

Pemutakhiran Web Site Bapusda 

- Terlaksanya pemutakhiran situs web sebanyak 1 kali 

KETERANGAN 

IV - 33

NO. 


ORGANISASI 

- Terlaksananya pembangunan koleksi digital tentang 

Jawa Barat sebanyak 100 judul 

- Terlaksanya pembangunan OPAC Terpadu 

perpustakaan umum se Jawa Barat 

- Terlaksananya bimbingan teknis pengetahuan 

45 Pelayanan Dokumentasi dan Informasi 

Otomatisasi perpustakaan sebanyak 75 orang 

- Meningkatnya pelayanan dokumentasi dan informasi 

Kepustakaan dan Kearsipan 

kepustakaan dan kearsipan 

46 Penyediaan Dokumentasi dan Penyebaran - Meningkatnya penyebarluasan informasi 

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

penyelenggaraan pemerintahan 

47 Penyebaran Informasi - Meningkatnya 

pembangunan 

partisipasi masyarakat dalam 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Setwan 100.000.000,00 

Biro Umum (Setda) 2.000.000.000,00 

Biro Umum (Setda) 2.300.000.000,00 

48 Kegiatan Aplikasi Sistem Informasi Pilkada 2008 Bapesitelda 1.400.000.000,00 

KETERANGAN 

IV - 34

NO. 


ORGANISASI 

12 Program Pengembangan Agribisnis a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan 

pemberdayaan sumberdaya penyuluh pertanian. 

b. Meningkatnya produksi agribisnis komoditas beras 

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan 

prasarana pendukung agribisnis 

c. Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak dan 

ikan. 

d. Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi 

agribisnis 

e. Mempromosikan dan meproteksi komoditas agribisnis 

f. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan 

pemberdayaan sumberdaya manusia agribisnis 

g. Meningkatnya koordinasi dan manajemen 

pembangunan agribisnis 

1. Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan dan - Tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian tahun 

Kelembagaan Tani di Jawa Barat 

2008 Tk. Provinsi 

- Terlaksananya Sosialisasi Penumbuhan Lembaga 

Keuangan Mikro untuk Gapoktan di Jawa Barat 

- Terlaksananya Forum Koordinasi Penyuluh Tingkat 

Provinsi. 

- Terlaksananya Forum Koordinasi Ikatan Alumni 

Magang Jepang (IKAMAJA) Tk. Prov. Jawa Barat 

- Terbentuknya Asosiasi Petani di Sentra Padi, Jagung, 

Manggis dan Mangga Tk Prov. Jawa Barat 

- Tersosialisasikannya Penganekaragaman Gizi 

Keluarga bagi Kelompok Wanita Tani KWT Tk. Prov. 

- JTersosialisasikannya b 

Desiminasi UU Sistem 

Penyuluhan bagi penyuluh Pertanian, Perikanan dan 

- Terfasilitasinya Operasional Komisi Penyuluhan 

Pertanian pada Pendampingan FEATI 

- Terfasilitasinya Kegiatan Penyuluh Swasta dlm 

menunjang Revitalisasi Penyuluhan Pert. Tk. Prov 

- Terselenggaranya Sinkronisasi Kegiatan Penyuluh 

Swadaya 

- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Gapoktan 

- Terlaksananya Operasional Penyuluh Swadaya 

- Terselenggaranya Pembinaan Teknis Agropolitan 

sebanyak 1 kali x 50 org 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

108.912.429.240,00 

KETERANGAN 

Dinas Pertanian 2.030.000.000 CG-1 

IV - 35

NO. 


ORGANISASI 

2 Pemantapan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 

Tanaman Pangan dan Hortikultura 

3 Pengembangan Pertanian Organik di Jawa Barat 

Melalui metode Sistem of Rice Intensification (SRI) 

4 Pengembangan Pertanian Terpadu di Jawa Barat 

(melalui PTT) 

- Terfasilitasinya Peningkatan Motivasi Kelembagaan 

Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura 

- Terfasilitasi Peningkatan Motivasi Kinerja Fungsional 

Penyuluh yg berprestasi di 25 Kab/Kota 

- Terfasilitasinya Penguatan dan Pembiaan 

Kelembagaan UPJA di Jawa Barat berprestasi 

- Penerapan Teknologi Pasca Panen Tepat guna 

kepada 420 petani 

- Tersedianya pelaratan pasca panen dan Hortikultura di 

16 Kabupaten 

- Peningkatan Pengetahuan Kelompok PKK sebanyak 

75 orang 

- Tersusunnya juklak/juknis kegiatan penerapan 

pertanian organik melalui metode SRI sebanyak 30 

buku. 

- Terselenggaranya penerapan pertanian organik pada 

tanaman padi sawah melalui metode SRI di 7 

kabupaten seluas 70 hektar 

- Diperolehnya data hasil evaluasi pelaksanaan 

pengembangan pertanian 

2008 di 7 lokasi kegiatan. 

organik tahun 2007 dan 

- Terserapnya informasi pelaksanaan kegiatan 

pengembanan pertanian terpadu melalui 50 orang 

pelaksana teknis ttingkat kabupaten dan petugas 

lapang. 

- Terselenggaranya Penerapan Pertanian Terpadu padi 

sawah di 7 lokasi pengembangan Pertanian terpadu 

(Purwakarta, Bogor, Sumedang, Garut, Ciamis, 

Sukabumi dan Majalengka) seluas 350 ha. 

- Peningkatan Mutu Intensifikasi dan produktivitas serta 

produksi padi melalui pendekatan PTT 

(Pengembangan Pertanian Terpadu) dan SIPT (Sistem 

Integrasi Pertanian dengan Peternakan) 

- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan 

pendekatan PTT dan SIPT dan memperbaiki struktur 

tanah dengan pemanfaatan bahan organik. 

Terwujudnya partisipasi masyarakat tani dalam upaya 

mewujudkan kegiatan usaha agribisnis yang berdaya 

saing dan ramah lingkungan. 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 




IV - 36


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

5 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Dan Tata Guna - Terfasilitasinya Bimbingan teknis Kegiatan 


Air 

Pengelolaan Lahan dan Air 

- Terfasilitasinya Penyusunan, Pengolahan dan Analisis 

Data Lahan dan TGA di Jawa Barat 

- Terselenggaranya Temu Teknis Motivatif 

Pengembangan Jaringan Irigasi 

- Terselenggaranya Koordinasi dalam rangka Antisipasi 

Bencana Alam Provinsi 

- Terfasilitasinya Pembuatan Peta Overlay 

- Terlaksananya Pemutahiran Data Alih Fungsi Lahan 

- Terselenggaranya Rapat Koordinasi GP3A, P3A, 

Kelompok Tani (WISMP) 

- Terselenggaranya TOT Pengembangan Tanaman 

Terpadu dan IPM (WISMP) 

- Tersosialisasikanya Pengelolaan Tanaman Terpadu 

(PTT) dan IPM (WISMP) 

- Terlaksananya Bimbingan Teknis Keberlanjutan 

Ketersediaan Air (WISMP) 

- Terselenggaranya Temu Karya GP3A dan Lembaga 

Keuangan (WISMP) 

- Terselenggaranya TOT Unit Pelayanan Pemasaran & 

Pengolahan Hasil Pertanian (WISMP) 

6 Pengembangan Sarana Produksi dan Alsintan di 


- Terselenggaranya Sinkronisasi & Koordinasi Dalam 

Rangka Pengawasan Pupuk bersubsidi 

- Terselenggaranya Pembinaan & Pengawasan Kios 

Saprodi di Jawa Barat 

- Terselenggaranya Desiminasi dan Fasilitasi Komisi 

Pengawasan Pupuk bersubsidi 

- Terselenggaranya Pembinaan Optimalisasi Pemakaian 

Pupuk Majemuk dan berimbang 

- Terselenggaranya Sinkronisasi dlm Rangka Fasilitasi 

PPNS Jawa Barat 

- Terfasilitasinya Pertemuan dan Pembinaan Usaha 

Pelayanan Saprodi di Jabar Selatan 

- Terselenggaranya Optimalisasi Pemanfaatan Modal 

PertanianPupuk & Pestisida Tk. Prov 

- Terselenggaranya Pertemuan dan Pembinaan 

Lembaga Keuangan Mikro Tk Prov 

- Terfasilitasinya Pembinaan dan Pertemuan Pilot 

Proyek Embrio LKM LKM Non Bank di Kab. Ciamis 

- Terselenggaranya Desiminasi Pengembangan Pupuk 

Majemuk 


IV - 37

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

7 Peningkatan Sistem Infromasi dan Pengendalian - Tersedianya data perkembangan OPT dan bencana Dinas Pertanian 1.650.000.000 CG-3 

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

alam setiap dua minggu terbinanya 75.000 petani 

- Meningkatnya kemampuan 375 petani dalam budidaya 

tanaman padi yang ramah lingkungan 

- Tersajinya data OPT padi, palawija, hortikultura, aneka 

tanaman, bencana alam banjir dan kekeringan setiap 2 

minggu dalam 1 tahun di Jawa Barat 

- Tersosialisasinya Teknologi Pengendalian OPT Ramah 

Lingkungan terhadap 500 petani 

- Tersedianya tenaga terampil POPT 414 org POPT 

- Diketahuinya kandungan residu yang terdapat pada 

produk pertanian/sampel yang diuji ± 100 

- Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan 

Penggunaan Pestisida di 16 Kabupaten 

- Teridentifikasi daerah endemis serangan 9 OPT Utama 

- Terpeliharanya Alat Laboratorium Kimia Agro, 

Terujinya beras organik petani 250 sampel di Jawa 


8 Pengamanan Produksi Hortikultura - Terlaksananya Temu / Gelar Teknologi Pengendalian 

OPT Hortikultura 

- Terlaksananya Diseminasi Implementasi Agens Hayati 

/ Biopestisida Buah dan Sayuran 

- Terselenggaranya Apresiasi Pengendalian OPT 

Hortikultura Ramah Lingkungan 1 kali = 50 orang 

- Terlaksananya Antispasi Gerakan Pengendalian OPT 

Hortikultura (Jeruk, Manggis, Durian, Mangga, dan 

Rambutan) 

- Terlaksananya Penyebaran Informasi Pengamanan 

Produksi 

- Terfasilitasinya Sarana Prasarana Pengamanan 

Produksi 

9 Pemantapan Agribisnis Buah-buahan dan Aneka 

Tanaman di Jawa Barat 

- Terbentuknya Sentra Produksi Buah-buahan dan 

Aneka Tanaman (Mangga, Strawbery, Tanaman Hias 

Daun, dan Tanaman Hias Bunga) 

- Terikutinya Penyelenggaran Pekan Florikultura Ke III 

921.051.250 CG-3 


IV - 38

NO. 


ORGANISASI 

- Terinventarisasinya Penangkar Benih Bermutu 5 

Kabupaten 

- Terlaksananya Sosialisasi / Apresiasi Pelaku Usaha 

Agribisnis Buah-buahan dan Tanaman Hias 

- Terlaksananya Diseminasi Penerapan GAP/POS Buahbuahan 

dan Aneka Tanaman (Cirebon, Tasikmalaya, 

Garut, Bandung, Subang dan Cianjur) 

- Terserapnya Teknologi Maju Tanaman Hias dan 

Tanaman Obat Kerjasama dengan PKK (Bandung dan 

Sukabumi) 

- Terfasilitasinya Sarana Prasarana Buah-buahan & 

Aneka Tanaman 

10 Pemantapan Agribisnis Sayuran di Jawa Barat - Terlaksannya Sosialisasi GAP/POS Sayuran (Kubis, 

Tomat, Jamur, dan Paprika 

- Terlaksananya Forum Perbenihan Sayuran 

- Terselenggaranya Sinkronisasi Pola Tanam Sayuran 

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam 

Sayuran 

- Terlaksananya Diseminasi Budidaya Jamur (Subang 

dan Karawang) 

- Terlaksananya Pemantapan/Pengembagan Agribisnis 

Sayuran di jawa Barat 

- Terlaksananya Teknologi Agribisnis Hortikultura di 

Jabar Selatan (Sukabumi, Cianjur, dan Garut) 

- Terlaksananya Sosialisasi/Apresiasi Pelaku Usaha 

Agribisnis Sayuran di Jawa Barat 

- Terlaksananya Penyusunan Profil dan Sosialisasi 

Agribisnis Bawang Merah dan Paprika 

- Terselenggaranya Pembinaan Petugas Pertanian 

Kabupaten / Kota dan BPP oleh Petugas Pertanian 

Provinsi Bidang Hortikultura 16 lokasi 

11 Kegiatan Pengembangan Teknologi Mekanisasi - Tersedianya laporan perkembangan alsin 25 kab/kota 

Pertanian di UPTD Balai Pengembangan Teknologi sebanyak 2 semester 10 org petani mempunyai 

Mekanisasi Pertanian Cihea 

kemampuan merancang alsin atau prototype secara 

komputerisasi 

- Bertambahnya pengetahuan tentang teknologi alsin 

tepat guna bagi para petugas yang menangani alsin 

kab/kota 

- Tersedianya Rancangan 8 unit prototype alsin tepat 

guna 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 


Dinas Pertanian 894.600.000 CG-3 

IV - 39

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

12 Kegiatan Pengembangan Benih Hortikultura dan 

Aneka Tanaman di UPTD Balai Pengembangan 

Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman Pasir 

- Tersedianya benih Durian sebanyak 10.000 pohon Dinas Pertanian 1.101.380.000 CG-3 

Banteng. 

- Tersedianyan benih Mangga sebanyak 10.000 pohon 

- tersedianya benih Jeruk sebanyak 10.000 pohon 

- Tersedianya benih Alpukat sebanyak 10.000 pohon 

- Tersedianya Benih cabe merah sebanyak 60 Kg Biji 

Kering 

- Tersedianya Benih cabe merah sebanyak 40 Kg Biji 

Kering 

- Tersedianya benih Melinjlo sebanyak 10.000 pohon 

- Tersedianya Benih mentimun sebanyak 80 Kg Biji 

Kering 

- Tersedianya benih tanaman hias anggrek sebanyak 

- Tersedianya benih tanaman hias non anggrek 

- Tersedianya benih jahe gajah sebanyak 5.000 kg 

- Tersedianya benih kencur sebanyak 4.000 kg 

- Tersedianya benih kunyit sebanyak 4.000 kg 

- Tersedianya koleksi tanaman hias sebanyak 295 

- Terbinanya penangkar di instalasi lingkup BPBHAT 

Pasirbanteng dan di 16 Kabupaten se-Jawa Barat 

- Penerapan teknologi kultur jaringan kepada 100 

peserta dan 16 Kabupaten se-Jawa Barat 

13 Kegiatan Pengembangan Benih Kentang di UPTD - Tercapainya pengadaan Plantlet sebanyak 60.000 

Balai Pengembangan Benih Kentang 

rumpun 

Pangalengan. 

- Tersedianya Benih kentang G.0 ( 60.000 knol) 

- Tersedianya Benih kentang G.1 ( 90.000 knol) 

- Tersedianya Benih kentang G.2 ( 30 Ton) 

- Tersedianya Benih kentang G.3 ( 10 Ton) 

- Terealisasinya Pendistribusian benih kentang ke 6 

kabupaten sentra di Jawa Barat. 

- Meningkatnya keterampilan petani penangkar di 6 

kabupaten sentra produksi kentang di Jawa Barat 

- Bertambahnya lahan seluas 3 ha untuk pengmbangan 

benih kentang di Balai Pengembangan Benih Kentang 

Pangalengan 


IV - 40

JUMLAH PLAFON 


ORGANISASI 

KETERANGAN 

ANGGARAN 

14 Pengembangan Pemasaran Hasil Tanaman - Terpantaunya Harga Gabah/Beras 16 Kabupaten Dinas Pertanian 1.286.610.000 CG-3 

Pangan dan Hortikultura 

- Terimfomasikannya Harga Pertanian Melalui RRI 

- Terfasilitasinya Operasional Agro Outlet di pasar Induk 

Kramatjati 

- Peningkatan Manajemen Pemasaran kepada 

kelompok tani/Gapoktan di 2 STA (Ciamis dan Garut) 

- Stabilisasi Harga Gabah/ Beras di Jawa Barat dan 

meningkatnya nilai tambah petani padi di Jawa Barat. 

- Penyuluhan Dalam Rangka Pembinaan Pasca Panen 

Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Pertanian 

- Terlaksananya pertemuan/koordinasi Porsama Kaharti 

Krakatau di 5 Provinsi (Jawa Barat, DKI, Banten, 

Lampung dan kalimantan Selatan) 

- 

- Tersedinya Data Analisa Usahatani TPH 

- 

- Tersedinya data agribisnis THP Jawa Barat 

- Peningkatan PSK petugas dan pelaku usaha di bidang 

Agribisnis 

15. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia 

Pertanian di UPTD Balai Pelatihan Pertanian 

Cihea. 

- Terlatihnya Petani sejumlah 60 orang (2 angkatan) 

bidang Pengolahan Hasil Palawija (umbi2 an & 

kacang2 an) 


bidang Pertanian Organik 


bidang System Of Rice Intensification (SRI) 


bidang Optimalisasi Lahan Kering 


bidang Penanganan Kehilangan Hasil Komoditas Padi 


bidang Agribisnis Padi bagi Petani 

- Terlatihnya Penangkar/Petani sejumlah 30 orang (1 

angkatan) bidang Perbenihan Padi 


bidang Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat 

- Terlatihnya Penyuluh sejumlah 30 orang (1 angkatan) 

bidang Pengendalian Biologi & Nabati 

- Terlatihnya Penyuluh sejumlah 60 orang (2 angkatan) 

bidang Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) 


IV - 41

NO. 


ORGANISASI 

16 Pemantapan Kelembagaan Usaha Tanaman 

Pangan dan Hortikultura 

17 Koordinasi Pembangunan Pertanian TPH Jawa 


- Terlatihnya POPT sejumlah 60 orang (2 angkatan) 

bidang System Of Rice Intensification (SRI) di 6 

Kabupaten 

- Terbinanya penyuluh pertanian di 25 kab/kota di Jawa 


- Meningkatnya kinerja kelembagaan usaha pertanian di 


- Tersedianya data analisa usahatani dari 25 

kabupaten/kota di Jawa Barat 

- Pemantapan kelembagaan LM3 (Lembaga mandiri 

yang Mengakar di Masyarakat) 

- Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan 

(PSK) petugas dan pelaku usaha di bidang agribisnis 

tanaman pangan dan hortikultura. 

- Tersedianya profil agribisnis Tanaman Pangan dan 

Hortikultura di Jawa Barat. 

- Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Pertanian Tk. Propinsi 

- Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Pertanian Tk. Wilayah 

- Tersusunnya Revitalisasi Penyuluh Pertanian 

- Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2009 

- Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra-SKPD) 

Tahun 2008-2013 

- Terkoordinasikannya Perencanaan Di Tingkat UPTD 

- Tersusunnya RKA/DPA-SKPD 2009 

- Terikutinya Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Pertanian Tingkat Nasional 

- Terikutinya Rapat Musyawaah BKSP (BOTABEKJUR) 

- Terikutinya Rapat Koordinasi Perencanaan Daerah 

Perbatasan 

- Terkoordinasikannya Pembangunan Pertanian 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

Dinas Pertanian 863.995.000 CG-3 

Dinas Pertanian 1.068.010.000 

Unggulan 

18 Pengembangan Data dan Informasi Tanaman 1 Terlaksannya Updating Web Site Dinas Pertanian 1.167.545.000 Unggulan 

4 Terolahnya Data Ubinan (3360 plot) 

6 Tersusunnya Data Pokok 

IV - 42

NO. 


ORGANISASI 

19 Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian 

Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura 

7 Terselenggaranya penetapan Sasaran Intensifikasi 

dengan TK. Kabupaten (1 kali) 

8 Tersusunnya Data Base (20 buku) 

9 Tersusunnya Penyajian Data (360 buku) 

10 Tersedianya data yang akurat melalui Validasi Data 

(12 bulan) 

11 Terselenggaranya Forum Komunikasi dan Informasi 

Pertanian Tk. Propinsi (1 kali) 

12 Terlaksananya Rapat Koordinasi Statistik Pertanian Tk. 

Nasional di Luar Propinsi (4 kali) 

13 Tersusunnya Data Situasi Pangan 

14 Terselenggaranya Ramalan Padi dan Palawija 

2 Tersusunnya LKPJ, LPPD dan LAKIP 

6 Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring Pembangunan 

Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura 

8 Terevaluasinya Program Pembangunan Pertanian 

10 Tersusunnya Laporan Perkembangan Pembangunan 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa 


JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

Dinas Pertanian 727.775.000 Unggulan 

20 Revitalisasi Penyuluh Peternakan 1 Terlaksananya lomba kelompok agribisnis peternakan 

sebanyak 5 komodtas 

2 Terlaksananya apresiasi penyuluh bidang peternakan 

yang melibatkan 40 orang peserta 

Dinas Peternakan 313.670.000 CG-1 

21 Pengembangan Sarana dan Prasarana Agribisnis 1 Tersedianya amdal dan rencana detail untuk 

Peternakan 

pembangunan instalasi karantina hewan di Bekasi 

2 Tersedianya bangunan Check Point di Banjar, Losari 

dan Gunung Sindur Bogor 

3 Tersedianya penambahan lahan di BPPT Sapi Potong 

Ciamis 

4 Tersedianya bangunan implasemen di Instalasi BPPT 

sapi perah Bunihayu Subang 

5 Penerapan teknologi penangangan kesehatan 

22 Pengendalian dan Pengujian Mutu Pakan 1 Tersedianya sarana dan prasarana balai sebanyak 2 

unit untuk kegiatan pengujian mutu pakan ternak 

secara laboratoris sebanyak 600 sampel 

Dinas Peternakan 9.749.111.200,00 CG-3 

Dinas Peternakan 624.189.600,00 CG-3 

IV - 43

NO. 


ORGANISASI 

23 Pengendalian Penyakita Avian Influenza 

2 Meningkatnya kualitas SDM Balai sebanyak 5 orang 

3 Meningkatnya kemampuan pengujian pakan secara 

laboratoris 

1 Terlaksananya pelatihan kader vaksinator AI sebanyak Dinas Peternakan 

5 angkatan @ 75 orang 

2 Terlaksananya pengadaan dan distribusi sarana 

vaksinasi AI berupa 33.000.000 dosis vaksin AI, 1.684 

buah unit spuit otomatik, 200 unit jarum spuit otomatik, 

1.000 buah thermosware dan 4.000 buah icepack 

3 Terlaksananya pengadaan dan distribusi vaksin rabies 

(63.000 dosis), vaksin athrax (90.000 dosis) dan vaksin 

Brucellosis (1350 dosis) 

24 Optimalisasi Pemanfaatan Bioteknologi Pakan dan 1 Tersedianya 2 unit alat pembuat hay dan satu paket 

Limbah Peternakan 

alat biogas 

2 Terlaksananya diseminasi teknologi pengawetan 

hijauan dan diseminasi pemanfaatan limbah kotoran 

25 Pengembangan Agribisnis Sapi Perah 

26 Peningkatan Performance Bibit Ternak Domba di 

BPPTD Margawati dan SPTD Trijaya 

1 Tersedianya design pengembangan agribisnis sapi 

perah 

2 Tersedianya bahan pembuat keju 

3 Tersedianya bibit rumput 30.000 stks/pols 

Dinas Peternakan 

Dinas Peternakan 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

11.775.330.000 

109.125.000 

246.747.500 

KETERANGAN 

1 Terpeliharanya ternak domba sebanyak 825 ekor Dinas Peternakan 990.320.000,00 CG-3 

2 Dihasilkannya bibit bakalan berkualitas sebanyak 735 

ekor 

3 Meningkatnya ketersediaan dan produktivitas hijauan 

110 ton/ha/thn 

4 Bertambahnya ketersediaan bibit berkualitas sebanyak 

52 ekor (2 ekor jantan dan 50 ekor betina) 

5 Tersedianya percontohan prossesing pupuk organik 

sebanyak 10 ton dan pengawetan hijauan sebanyak 5 

ton 

7 Teradopsinya aplikasi teknologi di bidang peternakan 

domba di 12 kelompok peternak di 5 kabupaten 

CG-3 

CG-3 

CG-3 

IV - 44


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

27 Peningkatan Diversifikasi Usaha Sapi Perah di 1 Teraplikasinya Pakan Konsentrat sebanyak 265.292 Dinas Peternakan 1.936.461.456,00 CG-3 

BPPT Sapi Perah Bunikasih-Cianjur 

Kg untuk berbagai tujuan produksi/umur ternak 

28 Peningkatan Diversifikasi Usaha Sapi Perah di 

BPPT Sapi Perah Cikole Lembang 

2 Terlaksananya program percontohan pembibitan sapi 

perah (breeding, Recording, seleksi) 

- Calving Interval tetap 13,5 Bulan 

- Angka Kematian 0,01 % 

- Rataan Produksi Susu 14,8 Liter/ekor/Hari 

- Kandungan Kadar Lemak 3,8 % 

- Angka Kelahiran 60 % 

- Tercapainya Peningkatan Nilai Kondisi Tubuh antara 

2,75 - 3,5 

- Tercapainya bobot lahir Pedet Jantan 38 - 39 Kg dan 

Betina 35 - 36 Kgg. 

4 Terlaksananya 9 (Sembilan) Aplikasi Kaji Terap 

(Pengolahan Pasca Panen Air air Susu, Pembuatan 

Hay, Pengujian Kesehatan Ternak dan Penanganan 

Embryo Segar, Pengolahan Kebun Rumput Koleksi, 

Pembuatan Molases Block, Pembuatan Pellet, 

Pembuatan Super Hut 

5 Terlaksananya percontohan penanganan kesehatan 

ternak 

1 Tersedianya bahan baku pakan konsentrat sebanyak 

465.822 kg dan pakan tambahan sebanyak 86.000 kg 

dalam rangka penerapan teknologi pemberian pakan 

dan pengembangan ternak sapi perah. 

2 Tersedianya bahan dan peralatan dalam rangka 

penerapan tata laksana pemerahan yang baik dan 

higienis, tersedianya bahan kimia penunjang pengujian 

kualitas susu dankesehatan pemerahan. 

3 Tersedianya Media Informasi visual untuk stake holder, 

tersedianya bahan pengolahan pasca panen susu (2 

4 Terpilihnya 2 target area pembinaan teknologi ternak 

sapi perah dan terlaksananya kegiatan pembinaan 

kelompok ternak dalam rangka peningkatan taraf hidup 

dan pengetahuan peternak melalui beternak sapi perah 

yang baik dan benar. 


IV - 45


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

29 Peningkatan Produktivitas dan Perbaikan Mutu 1 Terpeliharanya ternak ayam buras 7.500 ekor Dinas Peternakan 1.248.965.730,00 CG-3 

Genetik Ternak Unggas di BPPT Unggas Jatiwangi 2 Terpeliharanya ternak itik sebanyak 4.000 ekor 

3 Terbinanya Peternak Ayam Buras 5 kelompok (125 

Orang) dan Itik 4 Kelompok (100 Orang) 

4 Terlatihnya peserta magang sebanyak 40 orang 

5 Tersebarnya informasi ternak perunggasan sebanyak 

1.000 exemplar 

6 Tersedianya Demplot/Percontohan pemeliharaan 

Ayam Buras 100 ekor dan Itik 100 ekor 

30 Pengembangan Teknologi Perbibitan 1 Terlaksananya kegiatan embrio transfer 70 ekor 

resipien sapi perah dan 30 ekor resipien sapi potong 

2 Terlaksananya pencatatan produksi susu untuk 2.600 

ekor patcipated cow dan IB dari pejantan unggul pada 

130 ekor 


31 Pengembangan Pelestarian Bibit Lokal dan Hewan 1 Terbinanya sumber-sumber bibit lokal/plasma nuftah di Dinas Peternakan 465.598.800 CG-3 

2 Terdapatnya 48 hasil plasma nuftah ynggul 

3 Terinventarisasinya bibit lokal/plasma nutfah ungas 

dan aneka ternak di 10 kabupaten/kota 

32 Promosi Agribisnis Peternakan di Jawa Barat 1 Terlaksananya talkshow sebanyak 1 kali Dinas Peternakan 449.260.000 CG-3 

2 Terlaksananya pameran pembangunan peternakan 

sebanyak 8 kali dan promosi sebanyak 1 kali 

33 Peningkatan Produktivitas SDM Peternakan 1 Terlatihnya 330 orang yang terdiri dari : 210 orang 

masyarakat peternakan (peternak, pelaku usaha, 

petugas KUD) dan 120 orang petugas dinas melalui : 

- Pelatihan Perencanaan dan Statistik Peternakan 

- Pelatihan Budidaya dan Agribisnis Ternak Sapi 

Potong 

- Pelatihan Petugas Kesehatan Hewan. 

- Pelatihan Teknologi Pengolahan Limbah Ternak 

- Pelatihan Teknologi Inseminator Buatan Sapi Perah 

dan Sapi Potong 

- Pelatihan Teknologi Pengolahan Susu 

- Pelatihan Pengembangan Teknologi Ternak Unggas 

- Pelatihan Fasilitator HACCP 

- Pelatihan Tatacara Pengolahan (GMP) Produk 

- Pelatihan Teknologi Pengolahan Daging 

- Pelatihan Metodologi Komunikasi dan Penyuluhan 


IV - 46

NO. 


ORGANISASI 

2 Teridentifikasinya kebutuhan pelatihan dan 

termonitornya penerapan hasil pelatihan 

3 Terlaksananya bimbingan lapangan bagi alumni 

peserta pelatihan 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

34 Pengembangan Pembibitan Ternak Sapi Potong di 1 Meningkatnya performance/produktivitas ternak sapi Dinas Peternakan 1.122.174.500,00 CG-3 

BPPT sapi Potong 

potong sebanyak 200 ST 

2 Terlaksananya pengembangan teknologi pengawetan 

HMT, dan pengolahan kompos 1 unit 

3 Tersedianya semen beku dari 4 ras pejantan 

4 Ternak bibit sapi potong di balai bebas brucellosis dan 

IBR sebanyak 145 ekor 

35 Penyusunan Rencana Program Pembangunan 

Peternakan 

36 Pengelolaan Data dan Statistik Peternakan serta 

Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi 

dalam rangka menunjang Peningkatan Daya Beli 

Masyarakat 

37 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Peternakan 

1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan 

peternakan 

2 Tersedianya buku identifikasi potensi dan kebutuhan 

pembangunan peternakan 

3 Terselenggaranya rapat koordinasi pembangunan 

peternakan 

4 Tersedianya percontohan perencanaan pembangunan 

partisipatif 

1 Tersedianya data statistik peternakan berupa data 

populasi, produksi hasil ternak, konsumsi hasil ternak 

untuk dikonsumsi 

2 Tersedianya buku statistik peternakan 

3 Tersedianya buku saku pembangunan peternakan 

4 Terciptanya perencanaan yang integrasi dan 

pemecahan masalah yang menyeluruh bagu kegiatan 

perstatistikan 

5 Terpeliharanya jaringan internal, hardware dan 

software 

6 Tersedianya 2 aplikasi yang kompetibel dengan sistem 

teknologi informasi yang selama ini telah berjalan 

7 Terlaksananya evaluasi pelaksanaan aplikasi e-form 

1 Terlaksananya evaluasi DPA lingkup Dinas Peternakan Dinas Peternakan 

sebanyak 2 kali 

2 Tersusunnya laporan akhir pembangunan peternakan 

1 dokumen 

3 Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan 1 dokumen 

370.758.000 

Unggulan 

Dinas Peternakan 297.762.400 Unggulan 

429.229.000 

Unggulan 

IV - 47

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

38 Perlindungan Tanaman Perkebunan 1 Terlaksananya Pertemuan Perlindungan Tanaman 

Perkebunan dengan 18 Kabupaten/Kota selama 2 hari 

(45 Oarang) 

2 Terlaksananya Pengendalian serangan OPT penting 

pada tanaman perkebunan/antisipasi OPT eksplosi di 

Jawa Barat seluas 

3 Terlaksananya lomba kelompok tani PHT tanaman 

perkebunan pada 10 kabupaten 

Dinas Perkebunan 922.000.000 CG-3 

4 Terlaksananya 

perkebunan 

koordinasi perlindungan tanaman 

5 Terlaksananya pelatihan perlindungan tanaman, 

pengembangan dan pelestarian lahan perkebunan 

berwawasan lingkungan sebanyak 105 orang selama 5 

6 Terlaksanaya sosialisasi pelaksanaan kegiatan 

pengembangan dan pelestarian lahan perkebunan di 3 

kabupaten/kota sebanyak 150 orang 

39 Pelatihan Melalui SL-PHT Dinas Perkebunan 770.189.000 CG-3 

40 Pembinaan Alumnus Petani SL-PHT 

2 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani 

kopi, kakao dan karet 20 % 

1 Meningkatnya Keterampilan Petani Kopi, Kakao dan 

Karet 20 % 

2 Menguatnya kelembagaan tani 


41 Peningkatan Mutu Intensifikasi, Rehabilitasi dan 

Aplikasi Teknologi Perkebunan 

1 Inventarisasi CP/CL Intensifikasi, Rehabilitasi dan 

Aplikasi Teknologi seluas 490 Ha peserta 1470 Org 

2 Intensifikasi Tanaman Kopi seluas 50 Ha 

3 Intensifikasi Tanaman Kakao seluas 50 Ha 

4 Rehabilitasi Tanaman Kakao seluas 60 Ha 

5 Rehabilitasi Tanaman Karet seluas 60 Ha 

6 Rehabilitasi Tanaman Kelapa seluas 175 Ha 

7 Demplot Kebun Pengembangan Tebu Rakyat seluas 

10 Ha 

8 Demplot Pengembangan Tanaman Jarak Pagar seluas 

29 Ha 

9 Koordinasi dalam rangka Pengembangan Tanaman 

Perkebunan, Pengawasan Pupuk dan Pestisida serta 

Sosialisasi Pengembangan Komoditas Perkebunan, 

Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Pupuk 

sebanyak 290 Org 

Dinas Perkebunan 2.000.000.000 CG-3 

IV - 48

NO. 


ORGANISASI 

42 Pengembangan Teknologi PHT 

10 Rapat Koordinasi/Pembinaan Tebu Rakyat dalam 

rangka akselerasi Peningkatan Produksi Gula 

1 Teramatinya dan teridentifikasi OPT Tanaman 

Perkebunan di 7 Kab. 

2 Diketahui dosis agens hayati yang tepat untuk 

mengendalikan OPT kopi dan kakao 

3 Terpeliharanya bibit vanili sehat 4000 ph 

4 Tersedianya bibit vanili sehat 6000 ph 

5 Terserapnya paket teknologi PHT di 4 Kabupaten 

6 Tersedianya Data OPT dan MA 

43 Pengembangan Sarana OPT Berwawasan 1 Ditemukannya berbagai jenis musuh alami tanaman 

Lingkungan 

perkebunan 

2 Tercetaknya buku paket teknologi sebanyak 1000 buah 

44 Pengawasan dan Pengendalian Mutu Benih serta 

Peredaran Benih Tanaman Perkebunan 

45 Pengelolaan dan Pemeliharaan Kebun Dinas Dinas 

sebagai Kebun Sumber Benih, Kebun Koleksi dan 

Kebun Produksi 

46 Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan di 

Wilayah Kab/Kota 

47 Pengembangan Promosi, Pemasaran dan Mutu 

Hasil Agribisnis Perkebunan 

3 Tersedianya jenis agens hayati jenis jamur sebanyak 

2000 kg 

4 Tersedianya bibit nimba 10.000 ph 

5 Tersedianya Afvusa 2500 test tube 

6 Tersedianya agens hayati di TK petani 2000 kg 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 



1 Terlaksananya Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk Dinas Perkebunan 

Pembinaan Penangkar 

2 Petugas Operasional Sertifikasi dan Pengawasan 

Peredaran Benih 

3 Registrasi Usaha Perbenihan (Pendataan Penangkar) 

928.420.000 CG-3 

4 Terlaksanya operasional sertifikasi pengawasan mutu 

5 Petugas palaksana evaluasi kinerja varietas 

1 Terlaksanya pemeliharaan 13 kebun dinas Dinas Perkebunan 835.580.000 CG-3 

- Tersedianya bibit kopi sebanyak 60 kg Dinas Perkebunan 236.000.000 CG-3 

- Tersedianya bibit karet sebanyak 7.500 batang 

- Tersedianya bibit kina 9500 steak 

1 Promosi Komoditas dan Produk Unggulan Perkebunan Dinas Perkebunan 1.529.272.000 CG-3 

IV - 49

NO. 


ORGANISASI 

2 Pengembangan Informasi Produksi dan Harga 

Komoditas 

3 Temu Stake Holder Usaha 6 Komoditi Perkebunan 

4 Pembinaan dan Pengembangan Standar Mutu The 

Rakyat 

5 Penunjang Kegiatan Promosi, Pemasarasn dan Mutu 

Hasil Perkebunan 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

48 Pengembangan SDM dan Permodalan Agribisnis 1 Pelatihan Manajemen Perkebunan Besar (Brevet Dinas Perkebunan 1.121.727.000 CG-3 

2 Pertemuan dan Supervisi Permodalan Pembangunan 

Perkebunan 

3 Pengembangan SKEi Perkebunan Karet dan Kakao 

Rakyat 

49 Pengembangan Kelembagaan Usaha Agribisnis 

Perkebunan 

50 Pengembangan Perkebunan Berwawasan 

Lingkungan 

4 Magang Teknis Tenaga Panen, Pasca Panen dan 

Pengolahan Hasil 

5 Penunjang Kegiatan Pengembangan SDM & 

1 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Agribisnis 

Perkebunan Besar di Jabar 

2 Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Agribisnis 

Perkebunan 

3 Kegiatan Penunjang Pertemuan The Internasional 


4 Koordinasi dan Penanganan Gangguan Usaha 

5 Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Petani Karet 

Rakyat 

6 Pertemuan Koordinasi dengan Perkebunan Besar se 


7 Pengembangan Kemitraan Usaha Petani Kopi dan 

Kakao Rakyat 

8 Penunjang Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis 

Perkebunan 

1 Penyiapan CP/CL kegiatan pengembangan dan Dinas Perkebunan 3.178.000.000 CG-3 

pelestarian lahan perkebunan 

2 Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Karet 

seluas 350 Ha di 6 Kabupaten 

3 Terselenggaranya Magang Petani/Petugas dalam 

rangka Pengembangan Kakao dan Kopi ke Puslit Koka 

Jember, jatim 

4 Terselenggaranya 

PIRBUN 

Rapat Fasilitasi penyelesaian 

IV - 50

NO. 


ORGANISASI 

51 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 

Perkebunan 

5 Terselenggaranya Bimbingan pelestarian lahan dan 

lingkungan melalui penerapan KTA 

1 Terselenggaranya fasilitasi pengembangan mendong 

seluas 40 ha 

2 Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat sekitar 

PBS 

3 Terselenggaranya Koordinasi Program GRLK 

5 Terselenggaranya magang 

6 Terselenggaranya sosialisasi pemberdayaan 

masyarakat 

7 Terselenggaranya masyarakat kebun di Bandung Utara 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 


52 Penyusunan Rencana Pembangunan Perkebunan 1 Tersosialisasikannya Program Kegiatan dengan 

Dinas/Instansi Kab/Kota 110 orang 

2 Terlaksananya pertemuan perencanaan partisifatif di 3 

Lokasi 150 orang 

3 Terlaksananya pertemuan penyusunan perencanaan di 

Tingkat Provinsi dan Nasional 60 orang 

4 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja SKPD 

5 Tersusunnya Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dari 

sumber APBD dan APBN 

6 Tersusunnya Renstra Dinas Perkebunan 

Dinas Perkebunan 722.882.000 Unggulan 

53 Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian 

Pembangunan Perkebunan 

54 Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi 

Perkebunan 

- Tersusunnya laporan evaluasi dan pengendalian 

pembangunan perkebunan 

- Pelaksanaan Monitorng dan Evaluasi 

1 Terkumpul, terolah dan tersajikannya data statistik 

perkebunan 

2 Tersebarluaskannya informasi pembangunan 

perkebunan dan buletin Dinas 

3 Terlaksananya pertemuan forum statistik dan validasi 

data statistik perkebunan 

4 Terlaksananya taksasi sampling produksi perkebunan 

18 Kab./Kota 



IV - 51

NO. 


ORGANISASI 

55 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Penyediaan 

Bahan Bakar Nabati 

56 Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan 

Ikan Air tawar 

6 Pelaksanaan inventarisasi pendapatan/ daya beli 

petani perkebunan rakyat 

1 Koordinasi/Pembinaan Tebu Rakyat dalam rangka 

Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula sebanyak 

230 org 

2 Demplot Pengembangan Tebu seluas 20 Ha di Kab. 

Garut 

3 Demplot Pengembangan Tanaman Jarak Pagar seluas 

29 Ha di 9 Kabupaten 

4 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Intensifikasi Kelapa 

sebanyak 100 org di Tasikmalaya, Ciamis, Sukabumi, 

Garut 

1 Dihasilkannya calon induk ikan Nila Nirwana (F4) 20 

pkt, calon induk ikan mas (F2) 3.000 ekor, calon induk 

ikan gurame unggul 2.000 ekor, calon induk ikan nilem 

3.000 ekor, calon induk ikan Koi 500 ekor, benih ikan 

nila 18 jt ekor, benih ikan mas 6 jt ek, benih ikan 

gurame 1,25 jt ek, ikan koi 20 rb ek, benih ikan mola 

450 rb ek, benih ikan restocking 1,5 jt ek, induk ikan 

nila 50 pkt, induk ikan mas 5.000 ek, induk ikan 

gurame 1.000 ek. 

2 Terlatihnya 30 orang petugas pembenihan ikan nila, 30 

orang UPR dalam bidang pengendalian hama penyakit, 

30 orang (kelompok tani) dalam bidang 

pengembangan dan pengelolaan pembenihan ikan 

nila, 30 orang (UPR) pembenih nila, 30 org pembenih 

ikan mas, 30 orang UPR pembenih ikan gurame, 30 

org pembenih ikan hias. 

3 Tersedianya leaflet pembenihan ikan nila, mas, 

gurame dan ikan hias. 

4 Terehabilitasinya gedung kantor seluas 120m2, 

gedung sarana pelatihan pembenihan ikan 300meter, 

gudang sarana produksi 36 m2, jaring apung di 

Jatiluhur 12 ptk, rumah dinas (10 bh) 500m2, 

terbangunnya gedung serbaguna 70m2, pagar batas 

dan pengamanan prod 120 m 

6 Tersedianya peralatan penunjang pemuliaan ikan nila, 

mas, gurame, nilem dan koi. 

7 Tersedianya peralatan hatchery 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 


Dinas Perikanan 2.300.000.000 CG-3 

57 Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan 1 Berkembangnya teknologi produksi larva patin Dinas Perikanan 2.900.000.000 CG-3 

IV - 52

NO. 


ORGANISASI 

2 Terlaksananya pengadaan corong penetasan 

3 Berkembangnya teknologi pembenihan ikan lele 

sangkuriang 

4 Terlaksananya produksi benih nila untuk restocking 

5 Berkembangnya teknologi pembenihan labi-labi 

6 Berkembangnya kaji terap teknologi budidaya patin 

7 Terlaksananya produksi induk ikan patin sebanyak 2 

ton 

8 Terlaksananya produksi induk ikan lele sangkuriang 

sebanyak 10 ton 

9 Berkembangnya teknologi manajemen induk ikan patin 

10 Berkembangnya teknologi manajemen induk ikan lele 

sangkuriang 

11 Terkoordinasikannya teknologi budidaya ikan air tawar 

di 7 kab/kota 

12 Terlaksananya pelatihan pengendalian HPI bagi 30 

orang petugas 

13 Terlaksananya pelatihan pengendalian HPI bagi 30 

orang pembudidaya 

15 Termonitornya penyebaran hama dan penyakitnya di 7 

kab/kota 

16 Meningkatnya kualitas SDM 30 orang petugas tentang 

budidaya ikan patin 

17 Meningkatnya kualitas SDM 30 orang petugas tentang 

budidaya ikan lele 

sangkuriang 

18 Meningkatnya kualitas SDM 30 orang pembudidaya 

tentang budidaya ikan patin 

19 Meningkatnya kualitas SDM 30 orang pembudidaya 

tentang budidaya ikan lele 

sangkuriang 

20 Terlaksananya rehabilitasi pagar asrama 100 m, 

pembangunan lapangan upacara dan 

drainase 550 m2 serta jalan lingkungan 664 m2, 

kolam tembok beton 291,54 m2, 

drainase lingkungan 189 m dan kirmir 40 m, cor kolam 

patin 342 m2, pipa outlet 

kolam blok B 290,5 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

IV - 53


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

58 Kegiatan Pengembangan Komoditas Ekonomis 1 Pelatihan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) Dinas Perikanan 2.162.198.750 CG-3 

Perikanan AirTawar 

dan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) 4 angkatan 

(120 orang), pelatihan pengembangan pakan alternatif 

4 angkatan (120 orang). 

2 Sosialisasi obat-obatan terlarang budidaya ikan di 

perairan umum yang berwawasan lingkungan. 

3 Perbanyakan induk unggul ikan air tawar, 

pengembangan induk unggul lobster air tawar, 

pengembangan kebun bibit rumput raut Eucheuma 

Spinosum 

4 Pengembangan vaksin Koi Herves Virus (KHV) 

5 Identifikasi, analisis dan interpretasi data potensi 

sumber daya perikanan air tawar dan payau 

6 Sosialisaso sertifikasi BBI, UPR, Hatchery dan HSRT 

7 Worshop Strategi pencapaian target produksi 

perikanan air tawar dan payau 

8 Dempon budidaya ikan di saluran irigasi 

9 Pencetakan induk ikan hias 

59 Kegiatan Pengembangan Usaha Hasil Perikanan 1 Tersebarnya informasi potensi produk dan pemasaran Dinas Perikanan 2.400.000.000 CG-3 

2 Terselenggaranya bimbingan teknis/temu bisnis bidang 

perikanan 

3 Terselenggaranya kampanye Gerakan 

Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di 

26kab/kota 

4 Penataan usaha di perairan umum/KJA di Waduk 

Cirata 

5 Peningkatan Official Control terhadap penerapan 

sistem jaminan mutu 

6 Peningkatan pengelolaan manajemen TPI Model di 

Palabuhanratu 

60 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sistem 1 Tersedianya validasi data statistik perikanan Dinas Perikanan 1.250.000.000 Unggulan 

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 

Perikanan dan Kelautan. 

2 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan 

perikanan dan kelautan TA. 2009 

3 Tersedianya usulan program kegiatan 26 kab/kota 

4 Tersusunnya dokumen Renstra Dinas TA. 2008-2013 

IV - 54

NO. 


ORGANISASI 

61 Pembinaan Sumberdaya Penyuluh Kehutanan di 


5 Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan 

pembangunan perikanan dan kelautan 

6 Tercapainya kesepakatan hasil MPU di Jawa Barat 

7 Tercapainya kesepakatan hasil MPU di Luar Jawa 


1 Meningkatnya sumberdaya penyuluh Kehutanan , di 4 

Kabupaten 

2 Terlselenggaranya lomba kegiatan penghijauan dan 

konservasi alam se Jawa Barat 

3 Terbentuknya penyuluh kehutanan swakarsa mandiri 

(PKSM) di 9 Kabupaten 

4 Terselenggaranya puncak penghijauan tingkat propinsi 


62 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan (AUK) di 1 Meningkatnya produktivitas produksi Aneka Usaha 


Kehutanan di 7 Kabupaten 

2 Meningkatnya inovasi dan desiminasi teknologi Aneka 

Usaha Kehutanan (AUK) 

3 Meningkatnya koordinasi dan amnajemen 

pembngunan Aneka Usaha Kehutanan (AUK) 

4 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan 

pemberdayaan sumberdaya manusia Sekitar 

kehutanan 

5 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas srana 

pendukung agribisnis bidang Kehutanan 

63 Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian 

Pembangunan Kehutanan Jawa Barat 

1 Terwujudnya sinergitas perencaaan dan pelaksanaan 

pembangunan di daerah oerbtan provinsi sektor 

kehutanan 

2 Tersusunnya perencanaan regional dan sektoral sektor 

kehutanan 

3 Terpadunya dan terkendalinya program - program 

4 Tersusunya rencana dan program tahun 2008 bidang 

kehutanan 

5 Terselenggaranya musrenbang pembangunan 

kehutanan tahun 2008 

6 Tersusunnya Renja SKPD tahun 2008 bidang 

kehutanan 

7 Tersusunnya Rancangan dan RKA Dinas Kehutanan 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

Dinas Kehutanan 762.376.000 CG-1 

Dinas Kehutanan 1.489.486.000 CG-3 

Dinas Kehutanan 950.000.000 Unggulan 

IV - 55

NO. 


ORGANISASI 

8 Tersusunnya standar teknis dan biaya pembangunan 

kehutanan 

9 Terlaksananya monitoring dan evaluasi program 

kegiatan kehutanan 

10 Teridentifikasinya lokasi dan potensi pengembangan 

PHBM di Jawa Barat 

11 Tersusunnya rencana teknis konservasi wilayah Hulu 

DAS Waduk Jatigede 

12 Tersusunnya Rancangan Penanganan hutan pantai di 

Jawa Barat Selatan (4 kabupaten) 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

64 Peningkatan Pembangunan Kehutanan Jawa Barat 1 Koordinasi pengembangan dan pembangunan 

kehutanan Jawa Barat 

2 Evaluasi peraturan bidang kehutanan wilayah Mitra 

Paraja Utama 

3 Tersusunya buku profil desa hutan Jawa Barat, 2 

kabupaten 

4 Tersosialisasikannya hasil pembangunan kehutanan di 

media elektronik 

5 Gelar teknologi bagi penyuluh kehutanan 

6 Terselenggaranya rakor MPU 

7 Tersusunnya rancangan model kampung konservasi 

8 Terfasilitasinya pengembangan web site Dinas 

Kehutanan 

Dinas Kehutanan 1.652.610.000 Unggulan 

65 Pengendalian Pelayanan dan Pengamanan 1 Meningkatnya produktivitas kualitas dan kesejahteraan Dinas Kehutanan 1.249.480.000 CG3 

Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat 

masyarakat sekitar hutan dalam pengendalian 

pelayanan pengamanan peredaran hasil hutan. 

2 Meningkatnya koordinasi dan manajemen 

pembangunan sektor kehutanan dengan aparat hukum 

serta instansi terkait 

3 Pembinaan dan pemeriksaan pengguna jasa 

pelayanan peredaran hasil hutan 

4 Sosialisasi pengendalian pelayanan pengamanan 

peredaran hasil hutan kepada masyrakat 

5 Meningkatnya pengetahuan para petani penghasil kayu 

dan mengetahui volume kayu 

6 Terawasi dan terkendalinya peredaran hasil hutan 

dengan dilakukan patroli pengamanan 

7 Terkendalinya penarikan retribusi daerah atas jasa 

tertentu pelayanan peredaran hasil hutan di Jawa Barat 

IV - 56


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

66 Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Hutan 1 Meningkatnya produktivitas produksi agribisnis sektor Dinas Kehutanan 977.082.000 Unggulan 


Kehutanan 

2 Termonitornya dan terevaluasinya tebangan Perum 

Perhutani tahun 2008 dan 2009, 13 KPH 

3 Termonitornya dan terevaluasinya penerimaan iuran 

kehutanan 

4 Termonitornya rencana pemenuhan bahan baku kayu 

sektor kehutanan 

5 Rekonsiliasi pembayaraan penerimaan sektor 

kehutanan 

6 Pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan di 


7 Bimbingan teknis dalam rangka permohonan ijin 

industri hasil hutan primer di Jawa Barat 

67 Fasilitasi Pengembangan Agribisnis dan 

1 Terlaksananya Hari Krida Pertanian Tingkat Provinsi Biro Bina Produksi 5.550.000.000 CG-3 

Kelembagaan Masyarakat Tani Jawa Barat 


2. Terlaksananya mimbar saresehan organisasi pertanian 

dan organisasi profesi Provinsi Jawa Barat 

3. Terfasilitasinya pengembangan dan penyusunan 

kebijakan serta penguatan kelembagaan agribisnis di 


4 Fasilitasi penyusunan Pergub tentang Intensifikasi 

Pertanian tahun 2009 tentang Intensifikasi Pertanian 

5 Pemantapan kelembagaan penyuluh pertanian, 

perikanan dan kehutanan Provinsi Jawa Barat 

6 Tersusunnya pengembangan agribisnis Model 

Primatani 

7 Tersusunnya Pengembangan Model Agribisnis 

Perberasan Jawa Barat 

8 Penguatan ekonomi masyarakat melalui P4K 

68 Optimalisasi Kebijakan Pengembangan Usaha 1. Pertemuan Asosiasi Kepala Desa sekitar Hutan Biro Bina Produksi 2.770.000.000 CG-3 

Masyarakat Sekitar Hutan dan Perkebunan dalam Negara (AKSHN), asosiasi petani Perkebunan dan 

rangka Menunjang Rehabilitasi Lahan Kritis di 2. Penajaman bahan kebijaka pola pengembangan usaha 


masyarakat sekitar hutan konservasi 

3. Koordinasi dan pematauan pelaksanaan Pengendalian 

dan Rehabilitasi Lahan Kritis (PRLK) di Jawa Barat. 

4. Evaluasi pelaksanaan GRLK yang didanai dari APBD 

Provinsi Jawa Barat TA 2007 

5. Tersusunnya dan terumuskan Rencana Teknis 

Tahunan (RTT) Pengendalian dan rehabilitasi lahan 

IV - 57

NO. 


ORGANISASI 

69 Peningkatan Keterkaitan dan Penguatan Jaringan 

Usaha Agribisnis 

70 Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan 

Packing House di Kawasan Agropolitan Jawa Barat 

6. Terverifikasinya proposal Bantuan Dana GRLK APBD 

Provinsi Jawa Barat tahun 2008. 

7. Optimalnya kegiatan penanganan permasalahan di 

Bidang Kehutanan dan Perkebunan. 

8. Tersusunnya rumusan bahan kebijakan 

pengembangan agribisnis bidang perkebunan di Jawa 


9. Terfasilitasinya Gerakan Penanaman dalam rangka 

Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Kritis 

- Meningkatnya keterkaitan dan jaringan usaha lembaga 

pelaku usaha agribisnis di 26 Kab/Kota. 

- Tersusunnya Rencana Teknis Pengembangan Packing 

House di Kawasan Agropolitan Jawa Barat 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

Dinas Indag Agro 431.447.500 CG-3 

Distarkim 52.000.000 Unggulan 

IV - 58

NO. 


ORGANISASI 

13 Program Peningkatan Ketahanan Pangan a. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat 

terhadp beras 

b. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, kualitas 

dan menurunya ketergantungan pada pangan pokok 

beras serta ketersediaannya sepanjang tahun. 

c. Meningkatnya pengendalian keamanan pangan 

1. Peningkatan Produksi Padi di Jawa Barat 1 Tersosialisasikannya kegiatan Peningkatan Produksi 

Tanaman Pangan di 16 kabupaten dan 3 Kota bagi 

Pelaksana Kegiatan di Tingkat Provinsi 

2 Terlaksananya Pengadaan Barang/ jasa Kegiatan 

peningkatan Produksi Tanaman Pangan 

3 Tersosialisasikannya kegiatan Peningkatan Produksi 

Tanaman Pangan bagi 

kabupaten dan 3 Kota 

Pelaksana Kegiatan di 16 

4 Tersosialisasikannya teknologi usahatani tanaman 

pangan tingkat provinsi dan sentra produksi padi 


5 Terlaksananya pencanangan percepatan tanam padi 

sawah dalam rangka pelaksanaan Program 

Peningkatan Beras Nasional (P2BN) Tingkat Provinsi 

6 Tercapainya peningkatan produksi padi tahun 2008 di 

Jawa Barat dalam rangka mendukung P2BN 

7 Meningkatnya provitas padi sawah dalam rangka 

pengembangan Desa PHT menuju Desa Agribisnis di 

19 kabupaten/Kota 

8 Terciptanya jaringan komunikasi dan jaringan usaha 

petani di 16 lokasi penumbuhan Desa PHT menuju 

Desa Agribisnis di 16 kabupaten 

9 Meningkatnya provitas padi gogo melalui pendekatan 

PTT di kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, 

Tasikmalaya dan Indramayu @ seluas 5 Ha 

10 Terbentuknya kawasan agribisnis padi di kabupaten 

Tasikmalaya, Bandung, Subang dan karawang 

11 Berkembangnya budidaya shorgum sebagai bahan 

pangan alternatif di kabupaten Subang, Majalengka, 

Sumedang, dan Indramayu 

12 Tersosialisasikannya kegiatan pengamanan produksi 

padi di 5 Wilayah Kerja Brigade Proteksi Tanaman 

13 Menurunnya kehialangan hasil akibat serangan OPT 

padi di Jawa Barat 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

30.634.888.757,00 

KETERANGAN 


IV - 59

NO. 


ORGANISASI 

14 Tersosialisasikannya teknologi PHT pada tanaman 

padi sawah bagi Petugas dan Petani se Jawa Barat 

15 Diperolehnya data hasil evaluasi perkembangan 

kegiatan produksi padi dan perlindungan tanaman 

pangan Tingkat provinsi sebanyak 1 kali 

2 Peningkatan Produksi Palawija di Jawa Barat 1 Terlaksananya 100 ha tanaman jagung, di Pamegatan 

dan terbinanya petani 60 petani di Garut 

2 Terlaksananya kegiatan model jagung PTT seluas @ 

10 ha di 8 kabupaten sentra produksi 

3 Terlaksananya pengembangan model kedelai melalui 

PTT di sentra produksi 50 ha, terbinanya petani 250 

orang di 5 kabupaten 

4 Terlaksananya pengembangan model kacang tanah 

melalui pendekatan PTT di 5 kabupaten pelaksana 

seluas 50 ha, terbinanya 125 orang di 5 kabupaten 

5 Terlaksananya pengembangan model kacang hijau 

pada lahan sawah di 2 kabupaten sentra produksi 

seluas 20 ha, Terbinanya petani 50 orang petani di 2 

sentra produksi seluas 20 ha 

6 Terlaksananya pengembangan model ubi kayu di 7 

kabupaten seluas 35 ha, terbinanya petani 100 orang 

petani 

7 Terlaksananya pengembangan ubijalar di 3 kabupaten 

seluas 15 ha, terbinanya petani 75 orang petani di 3 

kabupaten 

8 Terlaksananya panen raya / perdana palawija unggulan 

tingkat provinsi 4 kali 

9 Meningkatnya tingkat penerapan teknologi kacang 

tanah, jagung dan ubikayu di 5 kabupaten 

10 Termonitornya dan terevaluasinya kegiatan 

pengembangan palawija di 5 kabupaten 

11 Terlaksananya pengembangan agribisnis seluas 150 

ha, terbinanya petani 400 orang di 5 kabupaten 

12 Terlaksananya pengamanan produksi palawija dari 

gangguan OPT 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

Dinas Pertanian 3.790.800.000 Unggulan 

3 Kegiatan Pengembangan Benih Padi di UPTD 1 Tersedianya benih sumber padi sebanyak 125 ton Dinas Pertanian 1.872.000.000 CG-2 

Balai Pengembangan Benih Padi Cihea Jawa 2 Tersedianya benih sebar padi sebanyak 63 ton 

3 Tersedianya benih sebar padi siap salur 

4 Terpenuhinya kebutuhan benih padi bermutu di 

berbagai daerah sekitar 1,9 % dari total kebutuhan 

benih padi di Jawa Barat 

IV - 60

NO. 


ORGANISASI 

4 Kegiatan Pengembangan Benih Palawija di UPTD 

Balai Pengembangan Benih Palawija Plumbon 


5 Terbinanya kelompok penangkar benih sebanyak 50 

orang dari 16 kabupaten dalam bidang usaha 

Agribisnis komoditas padi 


orang dari 16 kabupaten dalam bidang penerapan 

Teknologi produksi benih padi 


orang dari 16 kabupaten dalam bidang pening. 

produktivitas padi 

8 Terserapnya teknologi perbenihan di 4 kelompok 

penangkar benih padi di lingkup instalasi balai 

9 Penyusunan produksi benih sebar padi 50 ton 

1 Terlaksananya kegiatan Operasional Kegiatan 

Pengembangan Benih Palawija di UPTD Balai 

Pengembangan Benih Palawija Plumbon Jawa Barat 

2 Tercapainya luasan perbanyakan benih kedele seluas 

17 hektar yang dilaksanakan di UPTD Balai 

Pengembangan Benih Palawija dan 4 Instalasinya, 

sehingga tersedia benih kedelai unggul bermutu 

sebanyak 15,3 ton 

3 Tercapainya luasan perbanyakan benih kacang hijau 

seluas 10 hektar yang dilaksanakan di UPTD Balai 


sehingga tersedianya benih kacang hijua unggul 

bermutu sebanyak 8 ton 

4 Tercapainya luasan perbanyakan benih kacang tanah 

seluas 8 hektar yang dilaksanakan di UPTD Balai 


sehingga tersedianya benih kacang tanah unggul 

bermutu sebanyak 7,2 ton 

5 Tercapainya luasan perbanyakan benih jagung seluas 

9 hektar yang dilaksanakan di UPTD Balai 


sehingga tersedianya benih jagung komposit unggul 

bermutu sebanyak 9 ton 

6 Meningkatnya arus informasi dan distribusi benih 

sumber palawiija unggul bermutu di tingkat penangkar 

benih palawija di Jawa Barat 

7 Berkembangnya penangkar benih dalam kegiatan 

penangkaran benih palawija sebanyak 10 kelompok 

penangkar di Jawa Barat 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 


IV - 61

NO. 


ORGANISASI 

5 Kegiatan Pengembangan Akreditasi dan Sertifikasi 

serta Pengawasan Benih Jawa Barat 

6 Sosialisasi Konsumsi Produk Peternakan yang 

HAUS 

8 Teridentifikasinya teknologi budidaya dan prosesing 

serta permasalahan di lapangan dalam rangka 

meningkatkan produktiviktas penangkaran benih 

palawija 

9 Terekomendasinya paket teknologi tepat guna dan 

spesifikasi lokasi guna meningkatkan produktivitas 

hasil palawija per satuan luas 

10 Terciptanya komunikasi langsung antara pihak terkait 

dan sistem usaha perbenihan palawija, dalam 

membahas berbagai kendala dan tantangan yang 

dihadapi dalam memanfaatkan peluang ekonomis dan 

prospek usaha perbenihan di Jawa Barat 

11 Terlaksananya kegiatan kursus penangkar benih 

palawija yang diikuti oleh calon penangkar benih 

palawija sebanyak 30 orang yang berasal dari berbagai 

kabupaten di Jawa Barat 

12 Terlaksananya kegiatan Pembinaan/Supervisi/Evaluasi 

di 4 Instalasi (Karangpawitan-Garut, Campaka- 

Purwakarta, Cikebo-Majalengka, dan Panawangan- 

Ciamis) dan para petani penangkar benih palawija 

13 Diperolehnya kesepahaman dalam pelaksanaan 

kegiatan untuk menunjang sinergitas kegiatan yang di 

laksanakan oleh UPTD lingkup Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat 

14 Tersedianya pisau rotary sebanyak 360 buah 

1 Tersedianya benih unggul bersertifikat tanaman 

pangan dan hortikultura baik kualitas maupun kuantitas 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan benih di Jawa 

Barat : padi sebanyak 32.500 ton, kedelai 1.000 ton, 

kentang 1.500 ton, jagung 500 ton 

2 Tersedianya benih sumber dari varietas unggul yang 

dominan di suatu daerah untuk pengembangan 

produksi dalam rangka persiapan pelepasan varietas. 

3 Menjamin mutu benih bersertifikat yang beredar di 

pasaran 

1 Terlaksananya sosialisasi sadar gizi kepada 1000 

orang 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 



IV - 62

NO. 


ORGANISASI 

7 Pengembangan Inseminasi Buatan Sapi Potong, 

Sapi Perah, Domba dan Kambing 

2 Terlaksananya sosialisasi sadar gizi kepada 4000 

murid SD di 10 kabupaten 

3 Terlaksananya sosialisasi sadar gizi kepada peserta 

posyandu 1000 orang di 10 kabupaten 

1 Meningkatnya akseptor IB sapi potong dari 32.000 ekor 

pada tahun 2007 menjadi 36.000 ekor dalam rangka 

pencapaian program P2SDS 

2 Terlaksananya forum komunikasi inseminator sapi 

potong dan sapi perah sebanyak 150 orang 

3 Terlaksananya penilaian petugas teknis inseminator 

berprestasi di Jawa Barat 

8 Database Sapi Perah dan Sapi Potong 1 Teridentifikasi dan tercatatnya ternak sapi perah dalam 

program SISI Jawa Barat di 15 KUD persusuan di 

Jawa Barat sebanyak 70% 

2 Teridentifikasi dan tercatatnya ternak sapi potong 

dalam program SIPO Jawa Barat di 10 kecamatan di 

Kabupaten Ciamis, 10 kecamatan di Kab. 

Tasikmalaya, dan 2 kecamatan di Kab. Sumedang 

9 Kontes Ternak, Standarisasi dan Sertifikasi Bibit 1 Diperolehnya ternak bibit unggul sapi potong, sapi 

perah, domba garut dan kambing PE melalui kontes 

ternak 

2 Tersertifikasinya domba/kambing sebanyak 100 ekor 

dan sapi perah 100 ekor 

3 Terawasinya standar mutu bibit ayam yang beredar di 

8 kab/kota di Jawa Barat 

4 Terawasinya mutu semen yang beredar di 20 kab/kota 


JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 




10 Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan 1 Terlaksananya pengawasan kesehatan hewan ke 24 

breeding farm dan 19 feedloter 

2 Terlaksananya pengawasan kesehatan hewan qurban 

ke 26 kab/kota 

3 Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan di 7 

kab/kota 

4 Terlaksananya surveilans anthrax melalui pemeriksaan 

1.400 spesimen dari 7 kab/kota 


5 Terlaksananya surveilans rabies melalui 

pemeriksanaan 650 spesimen darah HPR dari 14 

daerah tertular/terancam dan 5 daerah bebas 

IV - 63

NO. 


ORGANISASI 

6 Terlaksananya surveilans AI pada unggas (5.000 

spesimen) 

7 Terlaksananya rapat koordinasi P2H tingkat Jawa 

Barat (1 kali) 

11 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 1 Terlaksananya rapat koordinasi kesehatan hewan 

tingkat Jawa Barat sebanyak 3 kali (persiapan 2008 

dan evaluasi 2007, evaluasi semester I 2008 serta 

evaluasi 2008 dan persiapan 2009) 

2 Terlaksananya sosialisasi rabies melalui penyebaran 

leaflet (5.000 expl) dan poster (3.000 expl) 

3 Pengadaan vaksin rabies (7.000 dosis), siposable 

syrink (3.000 buah), jarum disposable (100 boks) dan 

striknin (7 kg) untuk buffer provinsi 

4 Terlaksananya monitoring pengendalian rabies ke 13 

kab/kota 

5 Terlaksananya sosialisasi anthrax melalui penyebaran 

leaflet (5.000 expl) dan poster (1.000 expl) 

6 Pengadaan vaksin anthax (10.000 dosis) untuk buffer 

provinsi 

7 Terlaksananya monitoring pengendalian anthrax ke 7 

kab/kota ke 13 kab/kota 

8 Terlaksananya sosialisasi bruecllosis melalui 

penyebaran leaflet (3.000 expl) dan poster (500 expl) 

9 Pengadaan vaksin brucella (150 dosis) untuk beuffer 

provinsi 

10 Terlaksananya monitoring pengendalian brucellosis ke 

10 kab/kota 

11 Terlaksananya monitoring pengendalian AI ke 26 

kab/kota 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 


12 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Hewan 1 Terlaksananya pengawasan obat hewan di 10 kab/kota Dinas Peternakan 131.388.175 Unggulan 

13 Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan 

Bahan Asal Hewan 

2 Terlaksananya pembangunan poskeswan di Kab. 

Cianjur dan Kab. Purwakarta 

3 Terlayaninya 2.400 ekor ternak masyarakat di Jawa 


1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengujian dan 

penyidikan penyakit hewan sebanyak 2.060.000 

sampel dan pemeriksaan kesehatan hewan dan bahan 

asal hewan di Pos Pemeriksaan Hewan (check Point) 

sebanyak 5% 

Dinas Peternakan 1.093.915.000 Unggulan 

IV - 64

NO. 


ORGANISASI 

14 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Bahan Asal 

Hewan 

15 Penerapan Satandarisasi Sarana dan Prasarana 

Kesmavet 

16 Penanggulangan Penyakit Zoonosa Bersumber 

Bahan Asal Hewan (BAH) 

2 Meningkatnya jenis pengujian identifikasi bakteri pada 

produk pangan asal hewan dengan menggunakan kit 

pengujian elisa dari dua jenis pengujian (salmonella sp 

dan Campylobacter sp) menjadi tiga jenis pengujian 

(Salmonella sp, Compylobacter sp dan E.coli) 

3 Dipertahankannya akreditasi 8 jenis pengujian penyakit 

hewan dan bahan asal hewan 

4 Terlaksananya rakor sebanyak 4 kali, magnag 

sebanyak 2 kali dan workshop sebanyak 2 kali) 

5 Terlaksananya pengendalian dan pemantauan 

pelaksanaan kegiatan di BPPHK dan 4 instalasi 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

1 Terlaksananya pengawasan kesmavet di 23 kab/kota Dinas Peternakan 242.918.750 Unggulan 

2 Terlaksananya pertemuan dengan petugas kesmavet 


3 Terlaksananya surveilance kualitas bahan asal hewan 

sebanyak 5000 sampel 

4 Terlaksananya monitoring dan pembinaan penerapan 

rantai dingin susu segar di 11 lokasi 

5 Terlaksananya pembuatan profil TPS Jawa Barat 

6 Terlaksananya pengujian kualitas susu 

7 Terlaksananya pembuatan baner 

1 Terlaksananya pembinaan kepada pelaku usaha RPA 

skala kecil di 10 lokasi 

2 Terlaksananya penyusunan manual pemotongan ayam 

di RPA skala kecil 

3 Terlaksananya pembuatan audio visual profil 

pemotongan ayam di Jawa Barat sebanyak 

4 Terlaksananya pengawasan kualitas pemotongan 

ternak di 10 lokasi 

5 Terlaksananya pembinaan dan sertifikasi NKV kepada 

pelaku usaha di 10 lokasi 


1 Terlaksananya pertemuan pelaksanaan lalu lintas dan 

peredaran BAH dengan pelaku usaha 

2 Terlaksananya penyusunan buku penanganan penyakit 

zoonosa 

3 Tersedianya 20 KIT pemeriksanaan cepat 


IV - 65

NO. 


ORGANISASI 

17 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Peningkatan Informasi Teknologi Berbasis 

Perikanan 

18 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan 

Pelestarian Sumber Daya Perairan Umum 

4 Terlaksananya pembinaan tata cara pemotongan 

hewan qurban kepada para pelaku pemotongan di 23 

kab/kota 

1 Tersosialisasinya pengembangan usaha budidaya 

perikanan kepada 200 guru, alim ulama dan tokoh 

masyarakat di Kabupaten Garut, Subang, Sukabumi 

dan Sumedang. 

2 Terlatihnya 90 orang masyarakat miskin perkotaan di 

Kab. Sukabumi, Tasikmalaya dan Cirebon 

3 Terlatihnya 90 orang masyarakat dalam pemanfaatan 

kolam pekarangan di Kabupaten Cianjur, Kuningan dan 

Majalengka. 

4 Terlatihnya 200 santri dalam budidaya perikanan di 

Kabupaten Bogor, Tasikmalaya, Ciamis dan Kota 

Bogor. 

5 Terlatihnya 100 orang taruna nelayan di Pantura dan 

Pansela 

6 Terbinanya kelompok budidaya ikan dan nelayan di 16 

kelompok budidaya dan nelayan berprestasi di Pantura 

dan Pansela 

7 Terselenggaranya temu lapang kelompok budidaya 

dan nelayan berprestasi 

8 Terselenggaranya kegiatan peningkatan informasi 

teknologi melalui Gelar teknologi dan aneka produk 

hasil perikanan (marine ekspor). 

9 Terselenggaranya kegiatan lomba olahan masakan 

serba ikan Tk. Provinsi dan nasional 

10 Terfasilitasinya kegiatan peringatan-peringatan (HKP, 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

Dinas Perikanan 5.078.250.000 Unggulan 

1 Tersedianya 60 kg induk ikan mola Dinas Perikanan 3.004.750.000 CG-3 

2 Tersedianya 400 kg induk ikan tambakan 

3 Lestarinya sumberdaya perikanan perairan umum di 25 

kab/kota 

4 Terkendalinya pemanfaatan perairan umum di 25 

kab/kota 

5 Tersedianya 80 kg jenis ikan langka 

6 Tersebarnya 10.000.000 ekor benih ikan ke perairan 

umum di 26 kabupaten/kota 

7 Terbangunnya 1 paket sarana prasarana 

8 Tersedianya 1500 kg calon induk ikan nilem 

IV - 66

NO. 


ORGANISASI 

20 Kegiatan Optimalisasi Ketahanan Pangan Jawa 


9 Tersedianya rumah jaga 73 m2 

10 Tersedianya Hatchery seluas 112 m2 di BPPPU 

Maleber 

11 Tersedianya 5 unit KJA di BPPPU Maleber 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

1 Terfasilitasi, koordinasi, monitoring dan pengendalian 

Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi 

Perdesaan (DPM-LUEP) 

2 Tersosialisasikannya daerah rawan pangan Jaaw Barat 

Biro Bina Produksi 5.223.969.500 CG-2 

3 Tersosialisasinya penghargaan ketahanan pangan 

4 Berkembangannya Desa Mandiri Pangan 

5 Operasionalnya Dewan Ketahanan Pangan 

6 Terujinya keamanan pangan segar 

7 Tersusunnya Roadmap konsumsi pangan dan neraca 

bahan makanan 

8 Terfasilitasinya pelaksanaan Hari Pangan Sedunia 

(HPS) tingkat Provinsi Jawa Barat dan Tingkat 

9 Penguatan Lumbung Pangan Perdesaan 

10 Tersusunnya Roadmap konsumsi pangan dan neraca 

bahan makanan 

IV - 67

NO. 


ORGANISASI 

14 Program Pengembangan Usaha dan 

Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan 

1. Kegiatan Peningkatan Produksi dan Konservasi 

Sumber Daya Perikanan 

a. Meningkatnya usaha dan kesempatan kerja Bisnis 

Kelautan 

b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan 

prasarana usaha kelautan 

c. Meningkatnya produktivitas usaha perikanan laut 

d. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap 

faktor produksi 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

29.565.409.250,00 

KETERANGAN 

1 Pelatihan Code of Conduct Responsibility Fisheries 

(CCRF) 

2 Pembinaan kelompok nelayan sebanyak 150 orang di 

Kabupaten Ciamis, Garut, Sukabumi, Indramayu dan 

Kota Cirebon. 

3 Pertemuan FKKPS (Forum Komunikasi Pengelolaan 

Dinas Perikanan 875.689.250 CG-3 

dan Pemanfaatan Sumber Daya) Regional dan 

Nasional 

4 Pelatihan Deef Sea 

orang 

Fishing Experiment (PFE) 30 

5 Pelatihan Marine protective Area (MPA) 30 orang 

6 Pengadaan rumpon sebanyak 2 unit di Kabupaten 

Sukabumi dan Tasikmalaya 

2. Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan 1 Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan kegiatan Dinas Perikanan 1.000.000.000 CG-3 

Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Pesisir penanaman terumbu karang dan transplantasi karang 

2 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat 

3 Terselenggaranya kegiatan pengawasan pemanfaatan 

sumberdaya kelautan 

4 Terselenggaranya gelar operasi terpadu di laut 

5 Terselenggaranya penaatan penegakan hukum 

3. Kegiatan Pengembangan Teknologi Penangkapan 1 Terlaksananya diklat SKK 60 mil Dinas Perikanan 854.370.000 CG-3 

dan Potensi Kelautan 

2 Terlaksananya diklat basic safety training (BST) 

3 Terlaksananya temu teknis perencana dan pengawas 

pembangunan kapal perikanan 

4 Terlaksananya kaji terap teknologi Combine Fishing 

Komoditas ungulan perikanan. 

5 Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data 

sumberdaya kelautan 

IV - 68

NO. 

JUMLAH PLAFON 


ORGANISASI 

KETERANGAN 

ANGGARAN 

4 Kegiatan Peningkatan Prasarana Perikanan dan 1 Terbangunnya breakwater sepanjang 33 m di PPI Dinas Perikanan 11.585.350.000 CG-3 

Kelautan 

Cikidang Kab. Ciamis, 25 m di PPI Mayangan Kab. 

Subang serta tertanamnya 1.000 pohon pelindung di 

area PPI Cisolok Kab. Sukabumi. 

2 Terselenggaranya Temu Koordinasi Petani Petambak 

se Jawa Barat di Bandung 

3 Terlatihnya 30 orang petani tambak di Pantura Jawa 

Barat dalam pengelolaan jaringan irigasi tambak. 

4 Tersosialisasikannya sistem informasi geografis (SIG) 

prasarana perikanan budidaya 

5 Terselenggaranya rapat koordinasi pengelolaan 

pelabuhan perikanan se Jawa Barat di Bandung 

6 Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan 

pada 11 PPI/PP di Pantura dan Pansela. 

7 Tersedianya sistem informasi pelabuhan perikanan 

pada 111 PPI/PP di Pantura dan Pansela. 

8 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelabuhan 

perikana pada 20 Ppi/PP di pantura dan Pansela 

5 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelabuhan 

Perikanan Pantai 

6 Kegiatan Peningkatan Pengujian dan Pembinaan 

Mutu Hasil Perikanan 

9 Koordinasi peningkatan status PPN (Pelabuhan 

Perikanan Nusantara) menjadi PPS (Pelabuhan 

Perikanan Samudra) 

1 Terbangunnya breakwater di PPI Muara Ciasem Dinas Perikanan 4.500.000.000 CG-3 

2 Terbangunnya dermaga di PPI Muara Ciasem 

3 Terbangunnya slipway di PPI Muara Ciasem 

4 Tersedianya tempat penjemuran jaring di PPI Blanakan 

5 Terehabilitasinya bangsal pengepakan di PPI Blanakan 

6 Terehabnya prasarana penunjang di PPI Blanakan 

7 Terehabnya jalan dan tempat parkir di PPI Blanakan 

8 Terfasilitasinya sarana penangkapan di PPI Blanakan 

9 Terbangunnya fasilitas BPPPP di PPI Muara Ciasem 

1 Terselenggaranya pengujian mutu hasil perikanan di 

BPPMHP Cirebon 


instalasi LPPMHP Pelabuhan Ratu 


Pos PPMHP Losari 

Dinas Perikanan 1.250.000.000 CG-3 

IV - 69

NO. 


ORGANISASI 

7 Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Laut 

dan Udang di Pantai Selatan 

8 Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Laut 

dan Payau 

4 Terselenggaranya pengujian mutu hasil perikanan 

PPMHP Ciamis 

5 Terfasilitasinya monitoring dan pembinaan mutu hasil 

perikanan 

6 Terfasilitasinya ujicoba pembuatan fillet ikan lele dan 

patin 

7 Terfasilitasinya ujicoba pembuatan lele dan patin 

olahan 

8 Terfasilitasinya pelatihan pengujian mikrobiologi 

9 Terfasilitasinya pelatihan pengolahan produk 

10 Terlaksananya operasional PERDA 15/2002 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

1 Terbangunnya mess perikanan seluas 600 m2 Dinas Perikanan 5.000.000.000 Unggulan 

2 Terciptanya teknologi budidaya laut dan udang 

3 Terkendalinya hama penyakit budidaya ikan dan udang 

di 6 kab. Pansela (Kab. Garut, Tasikmalaya, Ciamis, 

Sukabumi, Cianjur). 

4 Terlatihnya pembudidaya laut dan udang sebanyak 90 

org 

1 Meningkatnya produktivitas udang vanname 3 ton/Ha; 

Udang windu 3 ton/Ha; bandeng 3 ton/Ha; rumput laut 

20 ton/Ha; kerang hiaju 10 ton/unit 

2 Terlaksananya pengembangan kawasan sentra 

budidaya air payau 10 Ha/lokasi 

3 Menurunnya tingkat serangan penyakit 20% 

4 Meningkatnya keterampilan pembudidaya 150 orang 

5 Terlaksananya ujicoba teknologi komoditas introduksi 

(nila, gurame, mas dan patin) 

Dinas Perikanan 4.500.000.000 Unggulan 

IV - 70

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

IV - 71

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

15 Program Pengembangan Industri Manufaktur a. Terbentuknya Industri Perberasan 12.059.310.056,84 CG-2 

b. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah CG-3 

c. Meningkatnya Nilai tambah dan Produktivitas Agro 

Industri 

d Pemantapan Struktur Industri Manufaktur 

e. terwujudnya sinergitas pembangunan industri di Jawa 


CG-3 

1 Kegiatan Pengembangan jaringan kerja dan - Meningkatnya kemampuan jiwa wirausaha pelaku IMA Dinas Indag Agro 285.480.000,00 CG-3 

manajemen wirausaha industri agro 

sebanyak 375 orang. 

2. Pengembangan keanekaragaman makanan khas - Meningkatnya penggalian potensi keanekaragaman Dinas Indag Agro 1.055.450.000,00 CG-3 


makanan khas Jawa Barat sebanyak 1.250 produk 

3. Kegiatan Pengembangan Usaha Industri 

- Terfasilitasinya Grade dan standar beras lokal Dinas Indag Agro 695.963.000,00 CG-2 

Perberasan 

sebanyak 12 varietas beras lokal. 

- Tersusunnya Kebijakan pengembangan industri 

pegolahan berbahan baku beras dan turunannya. 

- Meningkatnya kemampuan pelaku IMA dalam 

4 Kegiatan Peningkatan Daya Saing Industri 

manajemen industri pengolahan berbahan baku beras 

dan turunannya sebanyak 100 orang 

- Meningkatnya kemampuan pelaku usaha IMA dalam Dinas Indag Agro 1.266.888.056,84 CG-3 

Manufaktur Agro 

proses produksi sebanyak 350 orang. 

- Meningkatnya penerapan standar proses produk 

olahan pangan sebanyak 40 perusahaan olahan 

produk agro. 

- Meningkatnya layanan kemasan produk agro sebanyak 

1.500 orang. 

5. Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan - Terwujudnya pusat informasi dan layanan Dinas Indag Agro 999.455.000,00 Unggulan 

Industri Manufaktur Agro Jawa Barat 

pengembangan klaster IMA 

- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pelaku 

sebagai kontributor dan partisipan klaster industri 

6. Peningkatan Kemampuan daya Saing melalui 


- Meningkatnya kompetensi SDM ILKA sebanyak 120 Dinas Indag 446.439.000,00 Unggulan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

orang. 

Penguasaan Teknologi dan manajemen. 

- Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk ILKA. 

- Meningkatnya manajemen dan pasar produk ILKA. 

7. Pengembangan Teknologi dan Peningkatan Usaha - Meningkatnya kompetensi SDM ILKA sebanyak 500 Dinas Indag 3.301.525.000,00 CG-3 

IKM Jawa Barat. 

orang. 

- Diversifikasi produk sebanyak 10 disain. 

- Diterapkannya uji mutu sebanyak 5 IKM. 

- Pendampingan standardisasi produk IKM 30 orang. 

- Fasilitasi pengembangan Instalasi IKM Cirebon 

- Akses permodalan dan penguatan jaringan IKM 


KETERANGAN 

IV - 72


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

8. Penguatan dan pengembangan Klaster Industri - Meningkatnya kompetensi SDM TPT sebanyak 25 Dinas Indag 999.930.000,00 Unggulan 

TPT 

orang. 

- Kemitraan penghasil bahan baku dengan ind. TPT. 

- Meningkatnya jaringan usaha pada industri klaster TPT 

sebanyak 50 Orang. 

- Terwujudnya koordinasi pembangunan kawasan 

industri TPT di Majalengka. 

9. Pengembangan klaster industri suku cadang - Meningkatnya kompetensi SDM suku cadang Dinas Indag 750.000.000,00 Unggulan 


- Magang IKM suku cadang sebanyak 30 orang. 

- Tersusunnya rencana induk pengembangan IKM suku 

cadang. 

10. Pengembangan klaster alas kaki - Meningkatnya kompetensi SDM IKM alas kaki 50 Dinas Indag 750.000.000,00 Unggulan 

orang 

- Tersusunnya rencana induk pengembangan IKM suku 

cadang. 

- Meningkatnya mutu produk alas kaki. 

- Berkembangnya disain produk alas kaki. 

11. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan industri di - Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan Biro Sarek 518.952.500,00 Unggulan 

Jawa Barat. 

pengembangan industri di Jawa Barat 

- Tercapainya 

daerah 

manufaktur pertumbuhan industri di 

- Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk serta 

pelayanan para pelaku usaha guna memperoleh 

penghargaan ditingkat nasional 

12. Road Map IKM di Jawa Barat - Tersusunnya 4 Roadmap untuk IKM Batu Mulia, Dinas Indag 291.770.000,00 Unggulan 

Gerabah, Serat Alam, Batu Alam. 

13. Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan - Terumuskannya usulan rencana pengembangan Dinas Indag Agro 697.457.500,00 Penunjang 

Perindustrian dan Perdagangan Agro 

industri dan perdagangan agro. 

- Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja dinas. 

- Tersusunnya arah kebijakan pengembangan industri 

dan perdagangan agro. 

IV - 73

NO. 


ORGANISASI 

16 Program Pengembangan Perdagangan Dalam 

dan Luar Negeri 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

a. Meningkatnya sarana prasarana dan usaha 

20.081.639.864,00 CG-2 

perdagangan beras. 

b. Meningkatkan sistem perdagangan dalam negeri. 

c. Pengembangan perdagangan dan fasilitasi penetrasi 

perdagangan. 

d. Terwujudnya sinergitas pengembangan perdagangan 

di Jawa Barat. 

CG-3 

1 Fasilitasi sarana perdagangan di dalam negeri. - Meningkatnya kemampuan pengelola pasar tradisional 


- Tersusunnya 

tradisional. 

konsep model revitalisasi pasar 

2 Fasilitasi Promosi Dalam Negeri - Meningkatnya peluang pasar produk unggulan Jawa 

Barat di dalam negeri. 

- Terfasilitasinya promosi pameran sebanyak 3 kegiatan. 

- Meningkatnya hubungan dagang antar Daerah/ 

Provinsi (komoditi disebutkan ) 

3 Peningkatan informasi perusahaan, informasi - Meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparat, 

perdagangan, efektifitas distribusi dan 

perlindungan konsumen 

4 Peningkatan daya saing produk ekspor Jawa 


pelaku usaha dan konsumen tentang Perlindungan 

Konsumen. 

- Terlindunginya Konsumen dari barang-barang yang 

beredar dipasar yang tidak memenuhi standar teknis 

dan bahan berbahaya yang tidak sesuai 

peruntukkannya. 

- Meningkatnya pelayanan dalam penyelesaian 

sengketa konsumen. 

- Tersedia dan tersebarnya informasi harga Kepokmas. 

- Tersebarnya informasi perusahaan yang lengkap dan 

akurat. 

- Tersebarnya informasi HET dan stock saprodi. 

- Meningkatnya 30 orang pengusaha dalam kemampuan 

dan pemahaman terhadap trend disain garmen. 

- Meningkatnya 120 orang pengusaha dalam 

kemampuan dan pemahaman terhadap strategi 

pemasaran ekspor. 

- Meningkatnya 25 eksportir dalam kemampuan dan 

pemahaman terhadap kinerja ekspor untuk 

mendapatkan penghargaan Primaniyarta. 

Dinas Indag 184.052.500,00 

Dinas Indag 1.038.112.900,00 

Dinas Indag 1.400.000.000,00 

Dinas Indag 700.000.000,00 

CG-3 

KETERANGAN 

Unggulan 

Unggulan 

Unggulan 

IV - 74

NO. 


ORGANISASI 

5 Fasilitasi perluasan akses pasar dan penetrasi 

pasar ekspor Jawa Barat. 

6 Perencanaan dan Evaluasi Bidang Industri dan 

Perdagangan 

- Tersedianya data perusahaan dari 26 Kab./Kota 

mengenai produk potensial dan unggulan eksporJabar. 

- Tersedianya sistem dan SDM pengelola P3PD Jabar 

dalam memberikan informasi dan pelayanan promosi 

ekspor produk Jabar. 

- Terjalinnya kontak dagang antara pengusaha Jawa 

Barat dengan mitra bisnis luar negeri. 

- Meningkatnya peluang/akses pasar luar negeri. 

- Tersusunnya direktori perusahaan. 

- Meningkatnya nilai ekspor Jawa Barat. 

- Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas program dan 

kegiatan antara Provinsi, Kab/Kota dan Pusat. 

- Terwujudnya Kerjasama Pembinaan dan 

Pengembangan Indag. 

- Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 

Pembinaan Indag. 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Dinas Indag 1.600.000.000,00 

Dinas Indag 556.870.000,00 

KETERANGAN 

Unggulan 

Penunjang 

7. Pendataan dan Informasi Bidang Perindustrian dan 

perdagangan 

- Meningkatnya komptensi SDM di Bidang SIFO Indag. Dinas Indag 602.200.000,00 Penunjang 

- Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi 

8. Pengembangan sistem perdagangan produk agro 

Pengembangan SIFO Indag Jabar. 

- Meningkatnya transaksi perdagangan produk unggulan Dinas Indag Agro 1.061.140.000,00 CG-3 

dalam negeri. 

melalui lelang forward komoditi agro sebesar Rp. 65 

milyar. 

- Optimalisasi TA dan STA 

9. Monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat - Terpantaunya harga kebutuhan pokok masyarakat di 3 

pasar 

- Terjaganya stabilisasi pemenuhan kebutuhan pokok 

(komoditi strategis) di masyarakat 

Dinas Indag Agro 271.875.000,00 Unggulan 

- Meningkatnya kompetensi pelaku dalam ekspor 

10. Pengembangan skema pembiayaan bagi komoditi 


- Terlaksananya penyiapan implementasi resi gudang Dinas Indag Agro 1.072.867.500,00 Unggulan 

agro 

untuk 5 komoditi (ikan hias, ubi jalar, hortikultura, 

kelapa dan gula kelapa) 

- Meningkatnya kemampuan pelaku dalam akses 

terhadap sumber pembiayaan sebanyak 300 orang. 

- Meningkatnya pengembalian kredit/pembiayaan 

agribisnis/agroindustri (Dakabalarea) sebesar 20% 

11. Penataan usaha perdagangan beras Jawa Barat. - kebijakan pengembangan sarana prasarana/utilitas Dinas Indag Agro 962.805.000,00 CG-3 

usaha perdagangan beras Jawa barat (Rice Centre). 

- Tersusunnya konsep penataan jalur distribusi beras. 

- Terwujudnya alternatif pembiayaan usaha perberasan 

melalui pola resi gudang di wilayah pantura. 

IV - 75


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

12. Pembangunan dan Penataan Pasar Desa - Pembangunan Pasar Desa di Desa Cibeureum Dinas Indag Agro 510.000.000,00 Unggulan 

13. Peningkatan Promosi produk agro dalam negeri 

Kecamatan Sukamatri Kabupaten Ciamis 

- Meningkatnya pengenalan produk agro unggulan di 5 

provinsi dan 26 Kab./Kota se Jawa Barat 


14. Peningkatan Promosi produk agro luar negeri - Meningkatnya promosi dagang produk agro Jawa Barat 

di 3 event nasional dan 2 event internasional, serta 

meningkatnya kompetensi pelaku usaha dalam ekspor 

sebanyak 150 orang 


15. Peningkatan tertib niaga dan perlindungan 

- Teridentifikasinya 20 produk agro unggulan Jawa Barat Dinas Indag Agro 505.655.000,00 Unggulan 

konsumen 

yang beredar di pasaran. 

- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan 

16. Kegiatan Peningkatan Utilitas Usaha Industri dan 

konsumen (350 orang guru dan ibu rumah tangga) 

terhadap keamanan pangan 

- Tersusunnya konsep pengembangan distribusi produk Dinas Indag Agro 522.235.000,00 Unggulan 

Perdagangan Agro 

agro melalui terminal peti kemas Gedebage Bandung. 

(1 paket) 

- Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam 

manajemen pergudangan komoditi agro sebanyak 200 

orang. 

17. Pengembangan Transformasi informasi 

- Meningkatnya koneksitas dan layanan data dan Dinas Indag Agro 660.795.500,00 Penunjang 


informasi perindustrian dan perdagangan agro di 26 

Kab./Kota 

Meningkatnya penyebarluasan informasi bidang usaha 

industri dan perdagangan agro (4 media cetak dan 2 

media elektronik) 

18. Pengukuran kontribusi sub bidang industri dan - Terukurnya kontribusi sub bidang industri dan Dinas Indag Agro 126.492.500,00 Penunjang 

perdagangan agro dalam LPE Jawa Barat 

perdagangan agro dalam LPE Jawa Barat melalui 

survey (1 paket) 

19. Fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan 

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Biro Sarek 218.110.500,00 CG-2 

distribusi komoditas-komoditas strategis. 

program Raskin sesuai pedoman umum melalui 

pencapaian 6 syarat indikator 

- Meningkatkan koordinasi, sosialisasi, evaluasi dan 

pemahaman pelaksanaan program raskin dan 

20. Peningkatan promosi komoditas unggulan Jawa 

ketersediaan serta harga komoditas strategis 

- Inacraft 2008 di Jakarta BPPMD 4.456.169.900,00 CG-3 

Barat di Dalam Negeri 

- PRJ 2008 di Jakarta 

- Manado Expo 2008 di manado 

- Pameran produk ekspor (PPE) 2008 di Jakarta 

- Forum Ekspor Jabar 2008 di Jakarta 

- Persiapan dan pelaporan 2008 

21. Peningkatan promosi komoditas unggulan Jawa - China-Asean Expo 2008 di China BPPMD 2.299.660.100,00 CG-3 

Barat di Luar Negeri 

- Decorex Cape Expo 2008 di Afrika 

- Pengembangan bahan promosi dagang 

IV - 76

NO. 


ORGANISASI 

- Persiapan dan pelaporan dagang 2008 

- Tersedianya data yang mutahir dan akurat. 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

IV - 77

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

17 Program Pengembangan Kepariwisataan a. Penataan objek dan daya tarik wisata di Kawasan 

Wisata Unggulan. 

22.295.899.008,00 CG-3 

b. Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata di Jawa Barat. CG-3 

c. Meningkatnya pengelolaan daya tarik wisata 

d. Terwujudnya sinergitas pengembangan pariwisata di 


1 Pengembangan Produk dan Daya Tarik Wisata - Penataan sarana wisata udara (microlight) Kiara Disbudpar 4.400.000.000,00 CG-3 


Payung dan Penataan objek wisata situ ciburuy 

- Terpromosikannya daya tarik wisata Jawa Barat 

melalui event west java-asia pasifik offroad 

- Terpromosikannya daya tarik wisata Jawa Barat 

2 Peningkatan Citra dan Promosi Daerah tujuan 

melalui event west java-asia pasifik offroad 

Terpromosikannya seni, budaya dan pariwisata Jawa Disbudpar 1.800.000.000,00 Unggulan 

wisata Jawa Barat di BP. Anjungan Jawa Barat di 

TMII 


3 Pelatihan tenaga kepariwisataan Jawa Barat - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan master 

assesor pariwisata 

Disbudpar 1.663.135.000,00 CG-3 

4 Promosi Luar negeri Pariwisata Jawa Barat - Terpromosikannya seni, budaya dan pariwisata Jawa 

Barat melalui event promosi luar negeri di Malaysia, 

Singapura dan Belanda, Jerman dan Dubai 

Disbudpar 3.123.406.000,00 Unggulan 

5 Promosi Dalam negeri Pariwisata Jawa Barat - Terpromosikannya seni, budaya dan pariwisata Jawa 

Barat melalui event promosi kemilau nusantara, west 

java nite, JTX dan familirization tour. 


6 Peningkatan kemitrausahaan dibidang pariwisata - Meningkatnya mekanisme kemitraan antara Disbudpar 2.043.770.000,00 Unggulan 


stakeholder pariwisata. 

7 Penyebarluasan informasi kebudayaan dan - Tersedianya media informasi dan komunikasi Disbudpar 2.024.678.000,00 Unggulan 

kepariwisataan Jawa Barat 

perkembangan kebudayaan dan 

dialog Bruk Brak dan Golempang. 

pariwisata melalui 

- Tersedianya layanan informasi melalui penguatan 

8. Pemantauan dan Pengendalian Program 

sistem informasi kebudayaan dan pariwisata. 

- Tersedianya data kebudayaan dan pariwisata di Jawa 


- Kesesuaian pelaksanaan pengembangan pariwisata Disbudpar 911.873.000,00 Penunjang 

Kepariwisataan 


9. Pengembangan Program Kepariwisataan Jawa - meningkatnya sinergitas pengembangan pariwisata Disbudpar 1.971.501.000,00 Penunjang 


antar stakeholder 

10. Pengembangan daya tarik wisata alam TAHURA. - Meningkatnya objek daya tarik wisata alam di TAHURA Dinas Kehutanan 291.926.008,00 Penunjang 

- Meningkatnya kualitas sumber daya alam 

KETERANGAN 

IV - 78


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

11. Pengembangan objek wisata alam hutan di Jawa - Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke objek Dinas Kehutanan 400.000.000,00 Penunjang 


wisata alam hutan 

12. Sinergitas pengembangan ekonomi bidang 

- Memfasilitasi sinergitas antara Pemerintah Daerah, Biro Sarek 500.000.000,00 Unggulan 

kepariwisataan 

pelaku usaha, dan masyarakat 

- Terpahaminya Peraturan Gubernur tentang someah 

hade kasemah 

13. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan wisata - Meningkatnya sinergitas asosiasi wisata agro di Jawa Biro Sarek 255.610.000,00 Unggulan 

agro (AWAI) di Jawa Barat 


- Terkoordinasinya pembinaan dunia usaha wisata agro 

melalui peranan awai 

IV - 79

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

18 Program Penataan Mutu Produk dan Pelayanan a. Meningkatnya kualitas produk 13.189.266.211,00 

Jasa 

b. Meningkatnya sarana dan prasarana dalam rangka 

meningkatkan pelayanan jasa terhadap masyarakat. 

c. Meningkatnya pemahaman peraturan/ perundangundangan 

bagi pengguna dan penyedia jasa 

d. Meningkatnya kualitas SDM pengguna dan penyedia 

jasa bidang jasa konstruksi. 

e. Terwujudnya tertib peyelenggaraan jasa konstruksi 

f. Meningkatnya kualitas SDM pengguna dan penyedia 

jasa bidang jasa konstruksi. 

g. Terwujudnya tertib peyelenggaraan jasa konstruksi 

1 Peningkatan pelayanan kemetrologian bidang 

pelayanan tera ulang UTTP 

2 Peningkatan pelayanan kemetrologian bidang ukur 

ulang dan BDKT. 

- Terlaksananya pelayanan sidang tera ulang di 5 (lima) 

wilayah pelayanan kemetrologian di 524 lokasi. 

- Terlaksananya pendataan alat ukur takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP) pada sidang tera ulang di 

tiap kecamatan se Jawa Barat. 

- Fasilitasi pembangunan metrologi Tasikmalaya dan 

Purwakarta 

- Meningkatnya pelayanan operasional kemetrologian di 


- Meningkatnya kompertensi SDM reparatir UTTP 


- Meningkatnya pelayanan operasional kemetrologian 

(BDKT, Non BDKT dan UTTP) di 5 Wilayah 

Kemetrologian Jawa Barat (Cirebon, Bandung, Tasik, 

Bogor, Pwk), sebanyak 138 hari/kali. 

- Meningkatnya pelayanan ukur ulang SPBU di 5 

Wilayah Kemetrologian Jawa Barat (Cirebon, Bandung, 

Tasik, Bogor, Pwk), sebanyak 170 hari/kali. 

Dinas Indag 5.598.457.961,00 

Dinas Indag 1.300.493.750,00 

KETERANGAN 

Unggulan 

Unggulan 

3 Peningkatan layanan usaha melalui Business 

- Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen. 

- Terfasilitasinya pemindahan mesin dan pendampingan Dinas Indag 714.504.000,00 Unggulan 

Development Service (BDS) 

bantuan mesin dari Dep.Perindustrian pada 1 (Satu) 

Instalasi Pengembangan IKM. 

- Terfasilitasinya peningkatan kompetensi SDM 

pengelola Instalasi pada 2 (Dua) Instalasi 

Pengembangan IKM. 

- Terfasilitasinya pengelolaan packing house pada 1 

(satu) instalasi. 

IV - 80

NO. 


ORGANISASI 

4 Peningkatan Kemampuan Teknis dan Manajemen 

Pengguna dan Penyedia Jasa di Bidang Jasa 

Konstruksi 

5 Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan 

Bidang Jasa Konstruksi 

- Terfasilitasinya bisnis sentra binaan instalasi pada 7 

sentra IKM (Alas Kaki, Logam, Barang2 Kulit, Tekstil, 

Kerajinan dan Rotan). 

- Terfasilitasinya penataan informasi sentra binaan pada 

9 sentra binaan Instalasi Pengembangan IKM (Alas 

Kaki Cibaduyut, Tekstil Majalaya, Logam Cisaat, 

Logam Citeureup, Logam LIK Bandung, Perkayuan 

Sumedang, Rotan Cirebon, Kerajinan Tasikmalaya dan 

Barang-barang kulit Garut). 

- Meningkatnya kemampuan teknis tenaga kerja 

konstruksi yang bersertifikat di seluruh kab./kota di 


- Meningkatnya kemampuan para pengelola 

teknis/pelaksana bidang jasa konstruksi di Jawa Barat 

- Meningkatnya kemampuan panitia pengadaan barang 

dan jasa pemerintah 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Distarkim 2.000.000.000 

- Meningkatnya pemahaman penyelenggara jasa Distarkim 1.003.819.500 

konstruksi terhadap norma penyelenggaraan jasa 

konstruksi 

- Meningkatnya pengembangan jasa konstruksi di Jawa 


- Meningkatnya peran serta pengusaha kecil dalam 

penyelenggaraan jasa konstruksi 

- Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi 

6 Optimalisasi Kinerja Jasa Konstruksi - Terkendalinya penyelenggaraan jasa konstruksi Distarkim 1.000.000.000 

- Terselenggaranya tertib penyelenggaraan jasa 

konstruksi di Jawa Barat 

- Terselenggaranya pengembangan jasa konstruksi 

sesuai norma 

7 Peningkatan dan Penataan Standar Mutu 

Laboratorium Uji Air dan Lingkungan BPMKL Jawa 


8 Peningkatan dan Penataan Standar Mutu 

Laboratorium Uji Tanah, Bahan Bangunan dan 

Konstruksi BPMKL Jawa Barat 

- Meningkatnya pelayanan uji air dan lingkungan Distarkim 291.341.000 

- Meningkatnya parameter uji air dan lingkungan yang 

terakeditasi 

- Tercapainya kalibrasi alat laboratorium Distarkim 1.280.650.000 

KETERANGAN 

IV - 81

NO. 


ORGANISASI 

- Terlaksananya hasil uji petik / uji laboratorium dalam 

penerapan dan penyebaran bidang ke-PU-an melalui 

pengadaan laboratorium uji tanah yang mobile 

- Meningkatnya pelayanan uji tanah kepada masyarakat 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

IV - 82

NO. 


ORGANISASI 

19 Program Pengembangan dan Penguatan 

Koperasi, UKM, BUMD dan Lembaga Keuangan 

Daerah 

1 Kegiatan Pertumbuhan Desa melalui Pendekatan 

Kooperatif 

Memperkuat struktur perekonomian Jawa Barat melalui 

penguatan koperasi dan UKM, BUMD dan lembaga 

keuangan. 

- Terselenggaranya rapat koordinasi stakeholder dari 75 

desa program pertumbuhan desa dengan pendekatan 

kooperatif 

- Terselenggaranya saresehan stakeholder dari 75 desa 

program pertumbuhan desa dengan pendekatan 

kooperatif 

- Terselenggaranya pembinaan 75 desa sasaran 

pertumbuhan desa dengan pendekatan kooperatif 

- Berkembanganya produk andalan KUKM di 75 desa 

sasaran pertumbuhan dengan pendekatan kooperatif 

- Terinisiasinya lembaga ekonomi desa di 75 desa 

sasaran pertumbuhan dengan pendekatan kooperatif 

- Terasistensinya manajemen kelompok KUKM di 75 

desa sasaran pertumbuhan dengan pendekatan 

kooperatif 

- Teroptimalisasinya tim manajemen pertumbuhan desa 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

33.034.110.750,00 

KETERANGAN 

Dinas KUKM 3.170.070.000,00 CG 3 

2 Fasilitasi Pengembangan Aspek Legal Produk - Tersosialisasi dan terfasilitasinya Merk/HAKI bagi 100 Dinas KUKM 996.350.000,00 CG 3 

KUKM 

KUKM 

- Tersosialisasi dan terfasilitasinya Label Halal bagi 400 

KUKM 

- Koodinasi dan Fasilitasi Sertifikat Penyuluhan Industri 

Rumah Tangga/Sertifikat Penyuluhan Kesehatan bagi 

400 KUKM 

3 Pendukungan Pameran KUKM - Terfasilitasinya KUKM dalam Pameran di dalam Negeri 

yaitu (PPE, Inacraft dan Menado Expo) bagi 36 KUKM 

Dinas KUKM 4.083.260.500,00 Unggulan 

- Terfasilitasinya KUKM dalam Pameran di luar Negeri 

yaitu Eropa timur, Turki, Afsel dan Autralia bagi 24 

KUKM 

- Terlaksananya pameran KUKM yaitu Cooperative Fair, 

Halal, KUKM Perempuan dan Potensi ekspor, 

4 Pengembangan Jaringan KUKM 

Konsolidasi produk KUKM Desa Pertumbuhan bagi 

700 KUKM 

- Berkembangnya Jaringan KUKM antar daerah yaitu 

Pekanbaru, Balikpapan, Makasar bagi 56 KUKM 

Dinas KUKM 1.699.337.500,00 

Unggulan 

IV - 83

NO. 


ORGANISASI 

- Terselenggaranya workshop ekspor-impor ke Afrika 

Selatan bagi 8 KUKM 

- Terlaksananya Up Grading Manajer Jukda KUKM bagi 

100 KUKM 

- Terlaksananya transplantasi penguatan pengelolaan 

kelembagaan Jaringan KUKM bagi 30 KUKM 

- Terlaksanannya Temu Kemitraan JUKDA bagi 100 

KUKM 

- Penguatan Jaringan KUKM melalui metode ERFA bagi 

30 KUKM 

- Terlaksananya konsolidasi AJAKI Jabar bagi 100 

KUKM 

- Terkonsolidasinya Jaringan Usaha KUKM Darah 

(JUKDA) Jabar bagi 100 KUKM 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

5 Pengembangan Kluster KUKM 

- Optimalnya sentra KUKM 

- Terlaksananya pendampingan melalui Klinik Konsultasi 

Bisnis (KKB) 75 KUKM 

- Berkembangnya showroom dan E-Commerce 

Dinas KUKM 636.292.000,00 CG 3 

6 Fasilitasi Pembiayaan bagi KUKM 

- Terlakasananya konsolidasi dengan lembaga Dinas KUKM 2.621.325.000,00 CG 3 

keuangan dan sumber pembiayaan lainnya bagi 500 

KUKM 

- Terlaksanannya Asistensi proposal kelayakan Usaha 

finansial KUKM dalam rangka peningkatan akses 

terhadap lembaga keuangan Bank dan sumber 

pembiayaan lainnya bagi 300 KUKM 

- Terlaksanannya intermedia KUKM dengan lembaga 

keuangan Bank dan sumber pembiayaan lainnya bagi 

750 KUKM 

- Terlasananya bimbingan dan konsultasi KSP/USP 

Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi bagi 300 KUKM 

- Telaksananya dan konsultasi pola hedging bagi 200 

KUKM 

- Telaksananya Bimbingan dan konsultasi resi gudang 

- Terverifikasinya KUKM Potensial Pola Syariah bagi 

500 KUKM 

7 Kegiatan penguatan jaringan pembiayaan bagi - Terbangunya jaringan KSP/USP Koperasi dan Dinas KUKM 406.245.000,00 CG 3 

KUKM 

KJKS/UJKS-Koperasi bagi 650 KUKM 

- Terbangunya jarigan pelayanan dan perkuatan 

permodalan Lembaga Kredit Penjamin Kredit bagi 250 

KUKM 

8 Teknologi Tepat Guna bagi KUKM - Meningkatnya Adopsi Teknologi Tepat Guna dan Dinas KUKM 701.253.750,00 CG 3 

Informasi dalam pengembangan Produk KUKM 

IV - 84


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

9 Kegiatan Penguatan Jatidiri Koperasi - Terinternalisasinya Pemahaman Perkoperasian bagi 

500 KUKM 


Konsolidasi Lembaga Gerakan Koperasi Tingkat 

Provinsi bagi 100 KUKM 

- Terevitalisasinya 100 Kelembagaan Koperasi 

10 Kegiatan Peningkatan Kualitas Koperasi - Terakreditasinya 100 koperasi 

- Terbimbingnya 50 Koperasi dalam bidang Keuangan 

Koperasi 

406.815.000,00 CG 3 

11 Kegiatan Penumbuhan Motivasi Berkoperasi - Apresiasi terhadap 5 tokoh KUKM dan 100 KUKM 

berprestasi Kab/Kota. 

- Terlaksananya Cerdas Tangkas Koperasi 

Dinas KUKM 473.445.000,00 Unggulan 

12 Kegiatan pengembangan koperasi di Bidang 

Agribisnis 

- Menguatnya kelembagaan 100 koperasi di Bidang 

Perberasan 

Dinas KUKM 183.258.000,00 CG 2 

13 Kegiatan Peningkatan SDM KUKM - Tersusunnya 9 modul pelatihan bagi KUKM Dinas KUKM 4.671.646.500,00 CG 3 

- Terkonsolidasikannya 

KUKM 

kegiatan pelatihan di Dinas 

- Terlaksananya pelatihan manajerial kewirausahaan, 

Teknis Substantif dan Dasar perkoperasian/ 

pembukuan bagi 4.700 KUKM 

- Tersediannya usulan perbaikan modul pelatihan 

14 Kegiatan pendampingan KUKM 

sebanyak 600 responden 

- Terlaksananya Rekruitmen Pendampingan KUKM dari 

100 orang 

Dinas KUKM 3.569.090.000,00 CG 3 

- Terlatihnya teknis pendampingan bagi 200 orang 

tenaga pendamping 

- Terkonsolidasikannya program pendampingan bagi 75 

lembaga/instansi. 

- Penempatan 

pendamping. 

200 pendamping dan 10 supervisor 

15 Kegiatan Pendataan dan Informasi KUKM - Teridentifikasinya dan Tersosialisasikannya data 

930.849.000,00 Unggulan 

KUKM potensial di 600 Kec. seluruh Jawa Barat 

- Meningkatnya sebaran informasi pendukungan 

perkuatan KUKM di Jawa Barat 

- Tersedianya Media Informasi dan layanan sistem 

informasi manajemen Produk KUKM 

16 Kegiatan Peningkatan Kualitas Program 

- Tersusunnya program pembangunan KUKM Dinas KUKM 1.117.245.000,00 Unggulan 

Pendukungan KUKM 

Partisipatif 

- Tersusunnnya 

2008-2013 

RPJM Pengembangan KUKM Jabar 

- Tersusunnya Renstra Dinas KUKM 

- Tersusunnya rencana kerja Dinas KUKM 

Tersusunnya RKA/DPA 

IV - 85

NO. 


ORGANISASI 

Tersusunnya potensi penguatan kelembagaan 

kelompok peternakan sapi perah menuju koperasi 

17 Kegiatan Evaluasi Program Pemberdayaan KUKM 

yang berkualitas di 5 koperasi 

- Meningkatnya Koordinasi antar stakeholder KUKM 

- Tersusunnya model optimalisasi peran pendukungan 

KUKM melalui pola syariah 

- Tersusunnya peran KUKM dalam perekonomian 

regional tahun 207 

- Tersusunnya 

keuangan mikro 

model pengembangan lembaga 

- Termutakhirkannya data sentra komoditas unggulan 

- Tersusunnya LAKIP dan evaluasi diri SKPD 

- Tersusunnya AMJ dab LPJ 

18 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan - Meningkatnya Kinerja tenaga pendamping dalam 

Pembiayaan Bagi KUKM melalui Kredit Program 

DAKABALAREA 

19 Pengembangan dan Penguatan Struktur usaha 

BUMD Provinsi Jawa Barat 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 


Biro Sarek 1.590.000.000,00 

mendukung Tri Sukses Kredit Program Dakabalarea 

serta meningkatnya pengembalian kredit Program 

Dakabalerea 

- Terlaksananya operasionalisasi 

dan supervisor 


- Perekrutan, 

pendamping 

pemantapan dan pelepasan tenaga 

- Terlaksananya operasionalisasi 

dan supervisor 


- Terevaluasinya antara tenaga pendamping dengan tim 

teknis DAKABALAREA Prov. Jabar 

- Termonitornya pelaksanaan tugas tenaga pendamping 

dan perkembangan kredit 

- Tersusunnya analisis komparatif pengembangan aspek 

permodalan KUKM dirangkaikan degan harkopanas ke- 

61 

- Terlaksananya penilaian kinerja tenaga pendamping 

kredit program DAKABALAREA 

- Terlaksananya suvervisi dalam rangka persiapan 

pelaksanaan 

wilayah 

evaluasi perkembangan kredit di 4 

- Terevaluasinya perkembangan kredit program 

DAKABALAREA di 4 wilayah 

- Tersusunnya model pengembangan Kredit Program 

Dakabalarea 

- Tersusunnya laporan audit keuangan PD. Agribisnis 

dan Pertambangan 

Biro Sarek 1.052.568.500,00 

- Tersusunnya laporan evaluasi dan Perkembangan 

BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 

- Tersusunnya rencana pengembangan BUMD Provinsi 

CG 3 

CG 3 

IV - 86

NO. 


ORGANISASI 

- Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi 

triwulanan BUMD Provinsi Jawa Barat tahun 2008 

- Terfasilitasinya promosi BUMD Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2008 

- Terfasilitasinya pelatihan dan pengembangan 

wawasan SDM Provinsi Jawa Barat 

- Terfasilitasinya pelaksanaan forum Koordinasi dan 

Komunikasi BUMD Provinsi Jawa Barat 

- Tersusunnya 


Rancangan Perda penyertaan modal 

- Tersusunnya pedoman kerjasama BUMD Provinsi 

Jawa Barat dengan Pihak Ketiga 

20 Pengembangan dan Penerapan Kebijakan - Tersusunnya RPJM BUMD 2008-2012 (blue print) 

Pengelolaan BUMD 

BUMD Prov. Jabar 

- Tersusunnya rencana pengembangan (optimalisasi) 

PD. Jasa dan Kepariwisataan 

- Tersusunnya dokumen aset dan optimalisasi aset PD. 

Agribisnis dan Pertambangan 

- Terevaluasinya usaha dan perusahaan PD. Agribisnis 

dan Pertambangan 

21 Peningkatan Kinerja dan Performa PD.BPR dan 

PD. PK 

- Terlaksanannya 

PD.PK 

workshop pengelola PD.BPR dan 

- Terlaksanya peningkatan wawasan para pengelola 

PD.BPR dan PD.PK 

- Terevaluasinya kinerja PD. BPR dan PD.PK 2007 

- Terlaksananya audit PD.BPR dan PD. PK 

- Tersosialisasikannya Perda No.14 Tahun 2006 

- Tersusunnya Pergub Juknis Perda No.14 Tahun 2006 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Biro Sarek 1.212.034.500,00 

- Terlaksananya RUPS di Jawa barat dan Banten Biro Sarek 1.055.175.000,00 

- Tersosialisasikannya Pergub Juknis Perda No.14 

Tahun 2006 

- Tersusunnya Rancangan Perda penyertaan modal 


- RPJM PD. BPR dan PD. PK 2008-2012 

KETERANGAN 

Unggulan 

CG 3 

IV - 87

NO. 


ORGANISASI 

20 Program Peningkatan Penanaman Modal di 

Daerah untuk Menciptakan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Memperkuat struktur perekonomian Jawa Barat melalui 

peningkatan penanaman modal dalam negeri, 

penanaman modal asing dan penanaman modal 

masyarakat. 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

12.428.981.840,00 

1 Kegiatan promosi investasi di Jawa Barat - Terlaksanannya partisipasi Jawa Barat pada Jakvest 

- Terlaksanannya partisipasi Jawa Barat pada Indovest 

- Terlaksanannya partisipasi Jawa Barat pada GPID 

- Tersosialisasikannya Kebijakan Investasi di Bakorwil 




- Terlaksanannya interaktif Talk Show melalui media 

- Terlaksanannya Promosi Terintegrasi Trade Tourism 

- Tersediannya sarana pendukung bahan promosi 

- Tersusunnya west Java Invesment Bulletin. 

BPPMD 2.000.000.000,00 

2 Kegiatan Pengembangan Potensi dan Peluang - Optimalisasi peran Forum koordinasi perencanaan 

- Tersusunnya perencanaan kebutuhan investasi Jawa 

- Terlaksanannya Partisipasi Jawa Barat dalam Rapat 

- Terlaksananya partispasi Jawa Barat dalam 

BPPMD 1.250.000.000,00 

KETERANGAN 

3 Kegiatan Pembinaan Pengendalian Penanaman - Terlakasanannya Pembinaan dan pemantauan BPPMD 1.250.000.000,00 CG 3 

- Tersusunnya data realisasi PMA/PMDN Jawa Barat 

- Optimalisasi peran Satuan tugas (Task Force) 

4 Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Promosi - Terlaksanannya event Agro & food Expo 2008 BPPMD 2.400.000.000,00 

Potensi Industri di Jawa Barat 

- Tersosialisasinnya program Cinta Produk Jawa Barat 

- Berkembangnnya Jaringan Kelembagaan Promosi 

- Terlaksanannya promosi kerjasama potensi industri di 

5 Kegiatan Penyusunan Panduan dan Bahan - Tersusunnya buku Panduan Promosi Potensi Industri BPPMD 1.000.000.000,00 

Promosi Potensi Industri di Jawa Barat 

- Tersusunnya Bahan Promosi Potensi Agribisnis dan 

- Tersusunnya Bahan Promosi Potensi Industri 

6. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Promosi - Terevaluasinya pengusaha yang telah difasilitasi BPPMD 580.325.000,00 

7. Kegiatan Pengelolaan Penyelenggaraan - Terlayaninya izin/non izin kewenangan provinsi 

- Terfasilitasinya pembentukan PPTSP di 15 Kab/Kota 

BPPMD 3.248.656.840,00 

8 Kegiatan Koordinasi investasi Jawa Barat 

- Terlaksanannya workshop temu bisnis investasi 

- Terfasilitasinya calon investor dalam rangka tindak 

- Tersosialisasikannya perkuatan sektor unggulan 

- Tersedianya draft kajian investasi non fasilitasi Jawa 

- Terfasilitasinya Tim Pengembangan Kawasan 

- Tersediannya bahan promosi investasi Kawasan 

Biro Sarek 700.000.000,00 

CG 3 

Unggulan 

Unggulan 

Unggulan 

Unggulan 

CG 3 

Unggulan 

IV - 88

NO. 


ORGANISASI 

21 Program pengembangan Sumberdaya mineral 

dan panas bumi 

1 Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Potensi Panas 

Bumi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Barat 

- Termanfaatkannya panas bumi untuk direct use usaha 

dan pembangkit listrik 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

4.031.893.475,00 

Distamben 1.682.452.100,00 ungulan 

2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha 

- Tersedianya data hasil eksplorasi dan tersusunnya 

Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral logam dan 

unggulan Jawa Barat 

- Tersedianya detail desain pemanfaatan sumur idle 

panas bumi untuk pembangkit listrik skala kecil 

- Tersusunnya Pedoman Teknis pemantauan 

Eksplorasi Panas Bumi 

- Terselenggaranya koordinasi pengembangan potensi 

panas bumi dan sumberdaya mineral dengan instansi 

terkait 

- Pelaksanaan pembinaan teknis kepada usaha Distamben 520.137.000,00 unggulan 

Pertambangan Skala Kecil Menengah dan Energi pertambangan skala kecil di 7 kabupaten dan bidang 


energi 12 kabupaten 

- evaluasi dan rancangan tindak lanjut terhadap 

kegiatan usaha pertambangan di 6 kabupaten 

- evaluasi dan rancangan tindak lanjut terhadap 

kegiatan usaha energi di 12 kabupaten 

- terlaksananya bantuan teknis berupa pelatihan 

pengukiran dari perwakilan usaha pertambangan skala 

kecil atau pengrajin untuk 20 orang 

3 Kegiatan Peningkatan Investasi Jejaring Produk- 

Produk Unggulan Pertambangan dan Energi 

- Tersedianya bahan penunjang promosi 

- Terlaksananya 1 kali pameran ditingkat nasional 

- Terlaksananya 2 kali pameran ditingkat provinsi 

- Terselenggaranya kerjasama promosi di 2 Provinsi 

Distamben 711.467.150,00 

4 Pemantapan Upaya Pengelolaaan Pendapatan 

Daerah Bidang Pertambangan dan Energi di Jawa 


- 

Tersedianya Data Produksi bidang pertambangan dan 

energi 

- Tersedianya 1 aplikasi jejaring informasi hasil produksi 

mineral di Jawa Barat 

- Tersedianya Data pendapatan daerah dari bidang 

pertambangan dan energi 

- Tersedianya Data Prognosa pendapatan daerah dari 

bidang pertambangan dan energi 

Distamben 618.421.000,00 Unggulan 

5 Kegiatan Peningkatan Teknik Pengolahan 

Sumberdaya Mineral 

- Tersusunnya Disain Teknis Nilai Tambah Produk 

Unggulan 

Distamben 499.416.225,00 Unggulan 

KETERANGAN 

IV - 89

NO. 


ORGANISASI 

- Tersusunnya Penerapan Pemanfaatan Abu Batubara 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

IV - 90

NO. 


ORGANISASI 

22 Program Pengembangan Infrastruktur 

Transportasi dan Telekomunikasi 

a. Terpelihara dan meningkatnya kondisi kemantapan 

serta aksesibilitas jaringan jalan pada ruas-ruas jalan 

dan jembatan provinsi menjadi 88% melalui : 

Pembangunan jalan : 1,2 Km 

Peningkatan jalan : 62,2 Km 

Rehabilitasi jalan : 157.3 Km 

Pemeliharaan jalan : 2.244 Km 

b. Pembangunan Jembatan : 210 m 

Penggantian Jembatan: 142 m 

Rehabilitasi Jembatan: 330 m 

Pemeliharaan Jembatan :19.534,2 m 

Meningkatnya aksesibilitas jaringan jalan di wilayah 

perbatasan Jabar- Jateng, Jabar- Banten, dan Jabar- 

DKI 

c. Terlaksananya persiapan pembangunan Jalan Tol 

Cileunyi - Sumedang-Dawuan (Cisumdawu); Cikampek 

- Cirebon (Cikacir), dan Soreang- Pasirkoja (Soroja) 

melalui pembebasan lahan, fasilitasi dan koordinasi 

d. Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengelolaan 

infrastruktur transportasi dan telekomunikasi 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

435.041.324.310,00 

1 Penanganan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan 1 Terpeliharanya kondisi kemantapan jalan dan Dinas Bina Marga 126.093.574.000,00 CG7 

Provinsi di Wilayah Pelayanan I Cianjur serta Jalan jembatan provinsi , melalui penanganan : 

di Perbatasan Provinsi 

Pemeliharaan Jalan Provinsi : 764,105 Km 

Rehabilitasi Jalan Provinsi :29,788 Km 

Pemeliharaan Jembatan Provinsi : 5150,40 M 

Rehabilitasi Jembatan : 50,00 M 

Pemeliharaan Jembatan Bailley : 240 M 

2 Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan 

provinsi melalui : 

PeningkatanJalan Provinsi : 26,50 Km 

Penggantian Jembatan Provinsi : 25,00 M 

3 Meningkatnya 

melalui: 

aksesibilitas jaringan jalan provinsi 

Pembangunan Jembatan 120 M 


Propinsi di Wilayah Pelayanan II Bandung 

jembatan provinsi melalui penanganan : 


Rehabilitasi Jalan Provinsi :37,59 Km 

Pemeliharaan Jembatan Provinsi :3.313,6 M 

Rehabilitasi Jembatan Provinsi : 80,00 M 

KETERANGAN 

IV - 91

NO. 


ORGANISASI 


provinsi, melalui : 

Peningkatan Jalan Provinsi : 15,00 Km 

Penggantian jembatan : 20,00 M 

3 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas jaringan jalan 

provinsi , melalui : 

Pembebasan Tanah Jln. Bojongsoang 19000 m² 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 


Provinsi di Wilayah Pelayanan III Tasikmalaya jembatan provinsi melalui penanganan 

serta Jalan di Perbatasan Provinsi 


Rehabilitasi Jalan Provinsi : 55,318 Km 

Pemeliharaan Jembatan Provinsi : 7.599,2 M 

Rehabilitasi Jembatan : 100,00 m 



Peningkatan Jalan Provinsi : 12,00 Km 

Penggantian Jembatan : 40,00 m 

3 Meningkatnya aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan 


Pembangunan Jalan Alternatif Waduk Darma :1,2 Km 

Pembangunan Jembatan : 90,00 m 

Pembebasan Tanah Jln. Kalipucang-Bts.Jateng : 

4.200,00 m2 

Pembebasan Tanah Jembatan Cibalubur : 3.000 M2 


Provinsi di Wilayah Pelayanan IV Cirebon serta jembatan provinsi, melalui penanganan : 

Jalan Perbatasan Provinsi 


Rehabilitasi Jalan Provinsi : 34,621 Km 

Pemeliharaan Jembatan Provinsi : 3.471,06 M 

Rehabilitasi Jembatan Provinsi : 100,00m 



Peningkatan Jalan Provinsi : 8,708Km 

Penggantian Jembatan : 57 M 

5 Sistem Manajemen Jaringan Jalan dan Jembatan Tersedianya data jalan dan jembatan sebagai bahan Dinas Bina Marga 1.600.000.000,00 Penunjang 


penyusunan program dan kegiatan 

6 Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Tersedianya data sebagai bahan evaluasi pelaksanaan 

program 

Dinas Bina Marga 400.000.000,00 Penunjang 

7 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Propinsi Tersedianya dokumen perencanaan sebagai dasar Dinas Bina Marga 1.800.000.000,00 Penunjang 


pelaksanaan fisik 

8 Pelaksanaan dan Peningkatan Sarana Pengujian Tersedianya sarana pengujian dan hasil uji mutu Dinas Bina Marga 300.000.000,00 Penunjang 

Tanah dan Bahan Jalan 

pelaksanaan kegiatan penanganan jalan 

KETERANGAN 

IV - 92


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

9 Pengadaan Peralatan Jalan Tersedianya peralatan jalan sebagai penunjang 

pelaksanaan penanganan jalan 

Dinas Bina Marga 11.500.000.000,00 Penunjang 

10 Pengendalian Pemanfaatan Jalan dan Ruang Terinventarisasinya penggunaan pemanfaatan ruang Dinas Bina Marga 350.000.000,00 Penunjang 

Pengawasan Jalan 

pemanfaatan jalan 

11 Perencanaan Infrastruktur telekomunikasi di Jawa Tersusunnya perencanaan strategis pengembangan Bapeda 742.159.500,00 Penunjang 


infrastruktur telekomunikasi sebagai penunjang 

12 Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek 

pengembangan infrastruktur wilayah Jawa Barat 

- Terfasilitasi dan terkoordinasinya pengelolaan Biro Sarek 1.105.099.600,00 Penunjang 

Kebinamargaan di Jawa barat 

infrastruktur transportasi dan telekomunikasi 

13 Penyempurnaan Tataran Transportasi Wilayah - Tersusunya dokumen draft Tatrawil Provinsi Jabar dan Dishub 75.000.000,00 CG7 


penyiapan legalitasnya. 

14 Penyusunan Rencana Pembebasan Lahan Pada - Tersusunnya tahapan rencana pembebasan lahan Dishub 400.000.000,00 CG7 

Kawasan BIJB 

pada kawasan BIJB 

15 Penyusunan Prioritas Program Perencanaan dan - Tersusunnya Program dan Kegiatan untuk Dishub 528.000.000,00 Penunjang 

Evaluasi Bidang Perhubungan Provinsi Jawa Barat meningkatkan kinerja dan pelayanan jasa perhubungan 

secara efektif dan efisien 

16 Penyusunan Perencanaan Relokasi dan DED - Tersusunnya rencana relokasi Jembatan Timbang Dishub 400.000.000,00 Penunjang 

Jembatan Timbang di Jawa Barat 

sebagai penunjang keamanan dan keselamatan 

berlalu lintas dan dukungannya dalam rangka 

mempertahankan kondisi jalan dan jembatan serta 

meningkatkan pengawasan jalan 

17 Sosialisasi Penetapan Jaringan Trayek Angkutan - Tersosialisasinya jaringan angkutan AKAP, AKDP, Dishub 600.000.000,00 Penunjang 

jalan di Jawa Barat 

Taxi, Pariwisata dan angkutan karyawan 

18 Pengkoordinasian Perijinan Trayek Angkutan - Terwujudnya pemahaman dan kesinambungan Dishub 300.000.000,00 Penunjang 

Darat, Laut, dan Udara se Jawa Barat 

kebijakan keperhubungan 

19 Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan di Jawa - Meningkatnya kenyamanan keamanan dan ketertiban Dishub 3.540.871.220,00 Penunjang 


berlalu lintas serta meningkatnya mobilitas manusia, 

barang dan jasa 

20 Penyusunan Dokumen KKOP Bandara Nusawiru - Tersedianya dokumen KKOP yang mendukung Dishub 495.625.000,00 Penunjang 

21 Penyelenggaraan LLAJ Lebaran, Natal dan Tahun 

keamanan dan keselamatan operasi penerbangan 

- Memberikan dukungan kelancaran operasi di hari-hari Dishub 1.300.000.000,00 Penunjang 

Baru (reguler) 

raya/besar di Jawa Barat 

22 Pengendalian dan Pengawasan Operasional - Memberikan dukungan pengendalian dan pengawasan Dishub 600.000.000,00 Penunjang 

Sarana dan Prasarana Perhubungan 

operasional sarana dan prasarana perhubungan 

23 Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana 

Bandara Nusawiru 

24 Pembangunan Fasilitas Jaringan Telekomunikasi 

Bencana Alam di Jawa Barat 

- Perbaikan Prasarana dan kelengkapan Bandara Dishub 900.000.000,00 Penunjang 

seperti :Overlay Apron, marking runway dan taxiway, 

perkerasan lapangan parkir dan jalan masuk 

- Tersedianya fasilitas jaringan komunikasi bencana 

alam di Jabar 

Dishub 1.248.086.470,00 Penunjang 

IV - 93


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

25 Pendidikan dan Pelatihan Awak Angkutan Umum - Meningkatnya pengetahuan berlalu lintas bagi Awak Dishub 433.000.000,00 Penunjang 

dan peningkatan kesadaran berlalu lintas/ tiblantas Angkutan Umum guna lebih memberikan jaminan 

dan Akut 

keselamatan dan keamanan jasa angkutan umum di 

Jabar 

26 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan - Terbangunnya prasarana pendukung ASDP di Dishub 1.107.686.000,00 Penunjang 

Laut dan ASDP 

Cisentul, Kalipucang dan Pamotan 

27 Pembinaan Sarana dan Prasarana Kelaikan - Meningkatnya keselamatan pemakai sarana dan Dishub 613.876.000,00 Penunjang 

Sarana dan Prasarana Perhubungan serta prasarana perhubungan 

Sosialisasi Keselamatan Pelayaran di Jawa Barat 

IV - 94

NO. 


ORGANISASI 

23 Program Pengembangan dan Pengelolaan 

Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi 

a. Meningkatnya kondisi dan fungsi situ, waduk, embung, 

sungai dan pantai dalam rangka penyediaan air baku 

serta pengamanan pantai 

b. Meningkatnya intensitas tanam padi pada daerah 

irigasi teknis yang dikelola oleh pemerintah dari 187% 

menjadi 190% 

c. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi 

d. Meningkatnya fungsi lembaga pengelola infrastruktur 

sumber daya air dan irigasi 

e. Terfasilitasinya dan terkoodinasinya pembangunan dan 

pengelolaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

143.111.603.803,00 

1 Penyusunan Prioritas Program Bidang Sumber - Tersusunnya program dan kegiatan pengelolaan Dinas PSDA 375.000.000,00 Penunjang 

Daya Air di Jawa Barat 

sumber daya air 

2 Studi Kelayakan Pengelolaan/Pendayagunaan - Tersusunnya data potensi sumber daya air guna Dinas PSDA 4.150.000.000,00 Penunjang 

Sumber Daya Air Tersebar di Jawa Barat 

penyusunan pengelolaan sumber daya air Provinsi 

Jabar 

3 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kegiatan - Terpantau dan terevaluasinya kinerja sumber daya air Dinas PSDA 749.845.900,00 Penunjang 

Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat 

di Jawa Barat pada 5 Sub Dinas dan 5 Balai PSDA 

wilayah sungai 

4 Identifikasi Kondisi dan Potensi Situ-Situ di Jawa - Tersedianya data kondisi, potensi, pemanfaatan dan Dinas PSDA 500.000.000,00 Penunjang 


status situ pada 5 wilayah sungai 

5 Pendamping WISMP - Terciptanya penguatan kelembagaan dan SDM Dinas PSDA 662.195.500,00 Penunjang 

6 Perencanaan Teknis di 5 (Lima) Balai PSDA - Tersedianya perencanaan teknis sumber daya air Dinas PSDA 3.629.271.000,00 Penunjang 


sebagai bahan penyusunan rencana kerja Dinas PSDA 

Provinsi Jawa Barat pada 5 wilayah sungai 

7 Dukungan Percepatan Pembangunan Waduk - Terlaksananya percepatan pembangunan Waduk Dinas PSDA 10.300.000.000,00 CG7 

Jatigede di Kabupaten Sumedang 

Jatigede di Kabupaten Sumedang 

8 Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat - Tertatanya sempadan sumber air dalam rangka Dinas PSDA 970.000.000,00 Penunjang 

konservasi sumber daya air pada 3 sungai dan 3 situ 

9 Pemantauan dan Pengembangan Potensi O&P 

Jaringan Irigasi di Jawa Barat 

10 Pemantauan dan Penanggulangan Banjir dan 

Kekeringan di Jawa Barat 

KETERANGAN 

- Tersedianya model perencanaan dan penataan 

sempadan sungai Citarum 

- Tersedianya data ketersediaan air irigasi dan data Dinas PSDA 1.375.000.000,00 Penunjang 

realisasi tanam pada daerah irigasi kewenangan 

Provinsi Jawa Barat dan terfasilitasinya pertemuan 

regional O&P sumber daya air 

- Terpantaunya bencana alam banjir dan kekeringan di 


- Tersedianya Hasil Kajian Mitigasi Non Struktural pada 

Permukiman Kawasan Banjir 

Dinas PSDA 1.300.000.000,00 Penunjang 

IV - 95


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

11 Pemberdayaan P3A Mitra Cai di Jawa Barat - Terlaksananya lomba P3A Mitra Cai tingkat nasional, Dinas PSDA 600.000.000,00 Penunjang 

terlaksananya saresehan P3A Mitra Cai serta 

12 Peningkatan Penertiban SIPPA dan Pengelolaan 

tersedianya data perkembangan Mitra Cai di Jawa 

Barat dan perkembangan kelembagaan P3A Mitra Cai 

di Jabar 

- Terlaksananya perijinan penggunaan air permukaan Dinas PSDA 450.000.000,00 Penunjang 

Nilai Perolehan Air (NPA) Air Permukaan 

sebanyak 110 SIPPA dan tersusunnya NPA Air 

13 Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Sumber Daya 

Permukaan pada 5 wilayah sungai 

- Terevaluasinya kerjasama pengelolaan SDA Jabar- Dinas PSDA 700.000.000,00 Penunjang 

Air & Irigasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber 

Daya Air dan Irigasi 

Jateng dan Jabar-DKI-Banten, 

- Terlaksananya program MPU, 

- Terciptanya kerjasama pengelolaan situ 

- Terciptanya kerjasama pengelolaan SDA di wilayah 

perbatasan 

14 Pengendalian Pembinaan Kualitas Air, - Terkendalinya pemanfaatan pengambilan air Dinas PSDA 800.000.000,00 Penunjang 

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, 

PPNS serta Pemakaian Tanah Negara 

permukaan 

- Terlaksananya pengawasan, penertiban, dan 

pemanfaatan tanah negara 

- Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kualitas 

air 

- Terlaksananya penyidikan dan penertiban lapangan 

melalui PPNS 

15 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Ciliwung- - Meningkatnya ketersediaan air baku melalui Dinas PSDA 6.501.650.000,00 CG 8 

Cisadane 

peningkatan fungsi situ pada 18 situ seluas 168,22 ha 

16 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Cisadea- 

Cimandiri 

- Meningkatnya ketersediaan air baku melalui 


17 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Citarum - Meningkatnya ketersediaan air baku melalui 


18 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Cimanuk- 

Cisanggarung 

19 Pengelolaan Situ-Situ Wilayah Sungai Citanduy- 

Ciwulan 

20 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah 

Sungai Cisadea-Cimandiri 

21 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah 

Sungai Citarum 


peningkatan fungsi situ pada 10 situ, 4 waduk dan 3 

waduk lapangan seluas 1.104,93 ha 



Dinas PSDA 4.520.088.000,00 CG 8 

Dinas PSDA 4.912.292.000,00 CG 8 

Dinas PSDA 17.500.937.953,00 CG 8 

Dinas PSDA 5.169.554.500,00 CG 8 

- Meningkatnya pengendalian daya rusak air pada 8 

sungai 

Dinas PSDA 2.725.000.000,00 CG 5 

- Meningkatnya pengendalian daya rusak air pada 9 

sungai 

Dinas PSDA 7.716.331.200,00 CG 5 

IV - 96


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

22 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah - Meningkatnya pengendalian daya rusak air pada 5 Dinas PSDA 3.700.000.000,00 CG 5 

Sungai Cimanuk-Cisanggarung 

sungai 

23 Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah - Meningkatnya pengendalian daya rusak air pada 8 Dinas PSDA 4.649.456.000,00 CG 5 

Sungai Citanduy-Ciwulan 

sungai 

24 Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Provinsi - Tersusunnya pengelolaan dan analisis data hidrologi Dinas PSDA 1.000.000.000,00 Penunjang 


pada 5 wilayah sungai 

25 Operasionalisasi Manajemen DPS dan Hidrologi - Tersusunnya pengelolaan DAS meliputi pengumpulan Dinas PSDA 1.115.000.000,00 Penunjang 

Balai PSDA Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane dan pengolahan data kualitas serta kuantitas air, 

alokasi air dan pengendalian daya rusak air 

26 Operasionalisasi Manajemen DPS dan Hidrologi 

Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cimandiri 


Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum 


Balai PSDA Wilayah Sungai Cimanuk- 

Cisanggarung 


Balai PSDA Wilayah Sungai Citanduy-Ciwulan 

30 Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai 

Ciliwung-Cisadane 


Cisadea-Cimandiri 


Citarum 


Cimanuk-Cisanggarung 


Citanduy-Ciwulan 

35 Pengelolaan Data Base Sumber Daya Air di Jawa 


- Tersusunnya pengelolaan DAS meliputi pengumpulan Dinas PSDA 1.166.482.000,00 Penunjang 

dan pengolahan data kualitas serta kuantitas air, 








- Tersusunnya pengelolaan DAS meliputi pengumpulan 

dan pengolahan data kualitas rusak air 

- Meningkatnya intensitas tanam pada daerah irigasi 

kewenangan Provinsi Jawa Barat pada 11 DI seluas 

5.376 ha 



8.678 ha 


kewenangan Provinsi Jawa Barat pada 32 DI Seluas 

32.767 ha 



28.497 ha 


kewenangan Provinsi Jawa Barat pada 9 DI Seluas 

10.412 ha 

- Meningkatnya ketersediaan data dan informasi sumber 

daya air serta terfasilitasinya jaringan internet sebagai 

sarana informasi yang cepat dan akurat 


Dinas PSDA 4.373.520.000,00 CG 7 

Dinas PSDA 7.160.773.000,00 CG 7 

Dinas PSDA 10.753.400.000,00 CG 7 

Dinas PSDA 12.044.807.750,00 CG 7 

Dinas PSDA 11.117.400.000,00 CG 7 


IV - 97


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

36 Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa - Tersusunnya AKNPI di 23 Daerah Irigasi Kewenangan Dinas PSDA 2.107.275.000,00 Penunjang 



- Teroptimalkannya pengelolaan irigasi 

- Terfasilitasinya studi banding pengelolaan SDA 

37 Penyusunan Metoda Konervasi Air Tanah dalam - Tersedianya data metoda air tanah pada kawasan Dinas PSDA 1.000.000.000,00 Penunjang 

Pada Kawasan Cekungan Bandung dan cekungan Bandung 

Peringatan Hari Air Sedunia 

38 Pengendalian Prasarana Konstruksi Bangunan 

- Teroptimalkannya air baku melalui pengelolaan air 

hujan 

- Terfasilitasinya peringatan Hari Air Sedunia ke 16 

- Tersedianya personil yang handal dalam pengukuran Dinas PSDA 160.000.000,00 Penunjang 

Sumber Daya Air 

dan perencanaan sumber daya air 

39 Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaksanaan - Terfasilitasi dan Terkoordinasinya Pengembangan dan Biro Sarek 2.172.445.000,00 Penunjang 

Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi 

pengelolaan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi 

IV - 98

NO. 


ORGANISASI 

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan 

Infrastruktur Listrik dan Energi 

1 Pembangunan Listrik Perdesaan di Jawa Barat - Meningkatanya cakupan pelayanan dan akses listrik 

terhadap masyarakat untuk 10000 KK di 16 Kabupaten 

2 Kegiatan Peningkataan Pemanfaatan Energi 

Alternatif Bio Bagi Masyarakat 

3 Kegiatan Pemanfaatan Energi Alternatif Mikrohidro 

dan Tenaga Surya bagi Masyarakat di Jawa Barat 

4 Peningkatan Usaha Konservasi dan Penghematan 

Energi 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

38.809.823.295,00 

Distamben 25.392.905.085,00 CG 8 

- Tersedianya 1 dokumen skema pembiayaan 

pengembangan jaringan listrik perdesaan 

- Tersedianya 8 lokasi demplot percontohan 

pengembangan biofuel 

- Tersedianya 300 unit biogas tersebar di Kab. Cianjur, 

Tasikmalaya, Garut dan Bandung 

- Demplot Biodisesel untuk Laboratorium Lapangan 

- Sosialisasi Pemanfaatan Energi Alternatif 

- Pelatihan Pengelolaan Energi Alternatif 

Distamben 1.723.363.500,00 CG 8 

- Tersedianya 7 unit PLTMH Distamben 7.249.155.750,00 CG 8 

- Tersediannya 250 unit PLTS 

- Tersedianya 1 dokumen survey potensi energi 

- Rehabilitasi dan revitalisasi 13 unit kincir angin di 

Pantura 

- Revitalisasi pemanfaatan pikohidro 8 unit 

- Tersedianya 1 dokumen peningkatan konservasi 

energi di sektor pengguna 

- Tersedianya 1 dokumen upaya penghematan energi 

di Lingkungan kantor SKPD 

- terlaksananya 2 kali pertemuan dalam rangka 

peningkatan usaha dan penghematan energi 

- Tersedianya 1 dokumen perencanaan dan penyiapan 

desa mandiri energi di Jawa Barat 

5 Kegiatan Perencanaan dan Penyiapan Desa 

Mandiri Energi Jawa Barat 

6 Kegiatan Evaluasi Peluang Konversi Penggunaan - Tersedianya 1 dokumen survey penggunaan energi di 

Minyak Tanah di Jawa Barat 

wilayah Pantura 

- Tersedianya 1 dokumen evaluasi konversi minyak 

tanah di Jawa Barat 

7 Pengelolaan Data dan Informasi Pertambangan - Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam 

dan Energi 

program pembangunan 

8 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan 

Pengelolaan Listrik dan Energi 

Tersedianya 1 dokumen teknis standarisasi lalulintas 

dan transaksi data digital pertambangan dan energi 

tersedianya 4 edisi buletin triwulan dinas 

- Terfasilitasinya pelaksanaan substitusi minyak tanah 

masyarakat perdesaan 

Distamben 752.978.360,00 CG 8 

Distamben 994.347.150,00 CG 8 

Distamben 856.810.500,00 CG 8 

Distamben 1.240.262.950,00 CG 8 

Biro Binprod 600.000.000,00 

KETERANGAN 

IV - 99

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

25 Program Penataan dan Pembentukan Hukum a. Terwujudnya penyediaan produk hukum daerah untuk 

10.897.234.005,00 

Daerah serta Peningkatan Kesadaran Hukum operasional pemerintahan 

dan HAM 

b. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN 

c. Terwujudnya perlindungan hak azasi manusia 

1 Penyusunan Peraturan Daerah - Ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi 

Peraturan Daerah sebanyak 13 perda 

Biro Hukum 2.167.234.005,00 

2 Evaluasi Produk Hukum Daerah - Terevaluasi dan tertatanya produk hukum Pemerintah 


Biro Hukum 230.000.000,00 

3 Penyusunan Legal Opinion Kriminalisasi Perbuatan - Terlaksananya Diseminasi Legal Opinion menyangkut Biro Hukum 300.000.000,00 

Perdata Pemerintah Daerah 

perkara Pemda dalam perbuatan perdata yang 

diproses secara yuridis formal oleh penegak hukum 

4 Tinjauan Yuridis Kerjasama Pemerintah Daerah 

dan Produk Hukum 

- Tersusunnya penalaran hukum (Legal Reasoning) Biro Hukum 650.000.000,00 

mengenai pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah 

ditinjau dari Aspek Hukum sebanyak 100 buku 

- Terbentuknya produk hukum yang memiliki 

5 Penyusunan dan Pembahasan Petunjuk 

keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat 

- Tersusunnya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Biro Hukum 250.000.000,00 

Pelaksanaan Peraturan Daerah 

sebanyak 100 buku 

6 Peningkatan Sinergitas Penanganan Perkara - Tertanganinya penanganan perkara perdata, tata Biro Hukum 600.000.000,00 

usaha negara dan pidana 

- Penanganan persoalan HAM menjadi jelas 

7 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia - Terwujudnya pemenuhan, perlindungan dan Biro Hukum 775.000.000,00 

(RANHAM) 

penegakan HAM di Jawa Barat 

8 Penanganan Perkara di dalam dan di luar - Setiap putusan tingkat peradilan mempunyai kekuatan Biro Hukum 775.000.000,00 

pengadilan 

hukum tetap (Inkracht van gewisdje) 

9 Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum 

Adat 

- Hasil workshop dijadikan bahan penyusunan Perda Biro Hukum 350.000.000,00 

10 Penanganan Perkara Kerjasama dengan Kantor - Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Biro Hukum 750.000.000,00 

Hukum Profesional 

penyelesaian perkara 

pidana 

perdata, tata usaha negara, 

11 Penyelesaian Sengketa Hukum dan HAM - Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Biro Hukum 550.000.000,00 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyelesaian 

sengketa perdata, tata usaha negara dan persoalan 

HAM 

12 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Bidang - Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM bidang Biro Hukum 450.000.000,00 CG-4 

Hukum 

hukum 

13 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan Biro Hukum 475.000.000,00 CG-4 

14 Pengkajian dalam rangka Evaluasi dan Klarifikasi - Terlaksananya pengkajian dalam rangka Evaluasi dan Biro Hukum 600.000.000,00 

Produk Hukum Kabupaten/Kota 

Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 

15 Pengkodifikasian dan Terbitan Berkala - Terkodifikasian dan terbitan berkala Biro Hukum 250.000.000,00 

KETERANGAN 

IV - 100


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

16 Pengembangan dan penataan JDI Hukum - Terlayaninya informasi peraturan perundang-undangan Biro Hukum 400.000.000,00 

17 Penegakan Perda Provinsi Jawa Barat secara - Meningkatkan koordinasi dengan aparat hukum; Dinas Pol PP 750.000.000,00 CG-4 

Terkoordinasi 

menekan angka pengangguran 

18 Peningkatan Kemampuan PPNS terhadap Perda - Menigkatkan kemampuan PPNS di bidang Teknis Dinas Pol PP 450.000.000,00 CG-4 

19 Penyusunan Produk Hukum Bidang Pertambangan 

dan Energi 

Administrasi dan Teknis Operasional 

- Tersedianya draft Juklak Perda Panas Bumi Distamben 125.000.000,00 

KETERANGAN 

IV - 101

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

26 Program Perencanaan, Pengendalian dan 

Pengawasan Pembangunan 

- Terwujudnya sinergitas pelaksanaan pembangunan 41.957.433.859,00 

1 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan - Tersusunnya model kemitraan tata kelola Bapeda 350.000.000,00 

pemerintahan di jawa barat 

- Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi perencanaan 

pembangunan bidang pemerintahan tahun 2008 

2 Perencanaan 

Daerah 

Kerjasama Pembangunan Antar - Tersedianya RPJM wilayah perbatasan Jabar-Jateng 

- Tersedianya RPJM wilayah perbatasan Jabar-Banten 

Bapeda 897.433.859,00 

3 Pemutakhiran dan Pelayanan Data/Informasi 

Perencanaan Pembangunan 

4 Penyusunan Rencana Pembangunan 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

5 Perencanaan Makro Penanggulangan 

Pengangguran di Jawa Barat 

- Tercapainya kesepakatan kerjasama perencanaan 

pembangunan regional Jawa-Bali 

- Terfasilitasinya perencanaan kerjasama daerah 

- Termanfaatkannya : Data Profil Daerah; Data sosial 

ekonomi daerah taun 2008; PDRB Jawa Barat menurut 

penggunaan tahun 2005-2007; PDRB Kabupaten/kota 

menurut lapangan usaha tahun 2005-2008; Data basis 

IPM 2005-2007; Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2008; 

Perpustakaan Bapeda dan Fasilitas pelayanan 

komunikasi publik 

- Tersusunnya aspirasi dan opini dari stakeholders 

kependudukan dan ketransmigrasian sebagai bahan 

kebijakan penanggulangan kependudukan dan potensi 

pengembangan potensi penduduk baik oleh 

pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota 

- Tersusunnya aspirasi dan opini dari stakeholders 

ketenagakerjaan sebagai bahan kebijakan 

penanggulangan pengangguran baik oleh pemerintah 

(pusat, provinsi dan kabupaten/kota) maupun dari 

masyarakat dan dunia usaha. 

Bapeda 1.600.000.000,00 

Bapeda 233.727.050,00 

Bapeda 303.522.550,00 

6 Penyusunan Rencana Pembangunan Agama, - satu buah dokumen rencana pembangunan pendidikan Bapeda 600.000.000,00 

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berbasis budaya lokal 

- satu kali rakor agama, pendidikan, kebudayaan 

pemuda dan olahraga, 1 kali dialog perencanaan 

pembangunan kebudayaan, 1 kali dialog perencanaan 

pembangunan pendidikan, 1 kali dialog perencanaan 

pembangunan agama, 1 kali dialog perencanaan 

pembangunan pemuda dan olahraga 

7 Pendamping PKH dan Bantuan Hibah UNFPA - Terselenggaranya program keluarga harapan secara 

sinergis 

- Optimalnya bantuan hibah UNFPA di Jawa Barat 

Bapeda 224.068.400,00 

KETERANGAN 

IV - 102


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

8 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan - Terlaksananya fasilitas perenanaan pembangunan Bapeda 159.812.450,00 

kesehatan : pengolahan data perencanaan 

pembangunan kesehatan, pembahasan draft 

perencanaan pembangunan kesehatan, fasilitasi 

prencanaan pembangunan kesehatan dan penyusunan 

laporan akhir perencanaan pembangunan kesehatan 

9 Faislitasi Perencanaan Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial 

- Terlaksananya fasilitas perenanaan pembangunan Bapeda 164.373.650,00 

kesejahteraan soaial : pengolahan data perencanaan 

pembangunan kesejahteraan sosial, pembahasan draft 

perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, 

fasilitasi prencanaan pembangunan kesejahteraan 

sosial dan penyusunan laporan akhir perencanaan 

pembangunan kesejahteraan sosial 

10 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan - Terlaksana rakor perencanaan pembangunan 

kesehatan : 1) penyusunan materi; 2) pembahasan 

draft; 3) koordinasi perencanaan pembangunan 

kesehatan; 4) fasilitasi penyusunan rencana tindak 

lanjut; 5) penyusunan laporan akhir 

11 Koordinasi Perencanaan Pembangunan 


12 Penunjang Kerjasama Pemerintah RI-UNICEF 


- Terlaksana rakor perencanaan pembangunan 

kesejahteraan sosial : 1) penyusunan materi; 2) 

pembahasan draft; 3) koordinasi perencanaan 

pembangunan kesejahteraan sosial; 4) fasilitasi 

penyusunan rencana 

laporan akhir 

tindak lanjut; 5) penyusunan 

- Tersusunnya kerjasama pemeirntah RI-UNICEF Tahun 


Bapeda 164.373.650,00 

Bapeda 115.317.650,00 

Bapeda 308.403.250,00 

- Tersusunnya review tahunan kerjasama pemerintah RI- 

UNICEF pada tahun 2008 

- Tersusunnya forum koordinasi Tim KHPPIA dalam 3 

bulan dan 6 bulanan, terfasilitasinya penyusunan 

rencana kegiatan tahun berikutnya 

13 Perencanaan Umum Pembangunan Daerah - Terpedomaninya dan termanfaatkannya RPJMD Bapeda 3.791.401.350,00 

sebagai dokumen perencanaan yang operasional, 

informatif dan sistematis 

- Terpedomaninya dan termanfaatkannya RKPD provinsi 

sebagai dokumen perencanaan yang operasional, 

informatif dan sistematis 

- Terpedomaninya dan termanfaatkannya rencana Kerja 

Bapeda sebagai dokumen perencanaan yang 

operasional, informatif dan sistematis 

KETERANGAN 

IV - 103

NO. 


ORGANISASI 

14 Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan 

Anggaran Daerah Jawa Barat 

15 Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan 

Industri dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 

16 Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan 

Ekonomi Strategis 

- Terciptanya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor 

pembangunan dan antar sektor pemerintahan dengan 

kabupaten/kota 




SKPD provinsi dan kabupaten/kota 




pemerintah pusat 

- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan 

daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan 

- Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran belanja 

daerah; KU APBD dan PPAS Tahun 2009; Perubahan 

APBD Tahun 2008; RAPBD Tahun 2009; Laporan 

akhir dan evaluasi kegiatan t.a. 2008 

- Terwujudnya pengembangan sektor industri dan 

perdagangan yang konsisten dan terarah 

- Mewujudkan keterpadian perencanaan pengembangan 

industri perdagangan dan pariwisata 

- Terfokusnya program dan kegiatan sektor industri, 

perdagangan dan pariwisata tahun 2009 

- Pengembangan kawasan ekonomi khusus di koridor 

industri bekasi- purwakarta 

- Terarahnya program dan kegiatan pembangunan 

ekonomi di setiap kawasan ekonomi strategis provinsi 

maupun kawasan ekonomi strategis kabupaten/kota 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Bapeda 2.100.000.000,00 

Bapeda 850.000.000,00 

Bapeda 500.000.000,00 

17 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan - Terciptanya koordinasi pembangunan sektor dunia Bapeda 975.000.000,00 

Jangka Menengah Daerah Sektor Dunia Usaha usaha (KUKM, investasi dan dunia usaha) 

dan Investasi 

- Terciptanya koordinasi pembangunan sektor ekonomi 

di kawasan pangandaran 

18 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dunia - Menganalisis faktor-faktor kunci dan analisa formulasi Bapeda 450.000.000,00 

Usaha dan Investasi 

kebijakan yang dituangkan dalam bentuk road map 

pengembangan ekonomi Jawa Barat kurun waktu 2009- 

2013 

- Meningkatkan daya beli masyarakat 

19 Penyusunan Rencana Tindak Penanganan 

- Hasil analisis kondisi saat ini terkait dengan produksi, Bapeda 600.000.000,00 

Ketahanan Pangan 

konsumsi, ketersediaan dan distribusi pangan di 


KETERANGAN 

IV - 104

NO. 


ORGANISASI 

20 Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pusat 

Pertumbuhan Jawa Barat Tahun 2009-2013 

- Proyeksi keseimbangan pangan di Jawa Barat yang 

mencakup sisi produksi, ekspor dan impor, distribusi 

dan konsumsi hingga tahun 2013 

- Tersusunnya rekomendasi pilihan-pilihan kebijakan 

ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat 

- Teridentifikasinya faktor pendukung dan potensi sektor 

ekonomi yang dapat dikembangkan di desa pusat 

pertumbuhan 

- Analisa keterkaitan aktivitas ekonomi dengan 

sumberdaya di desa pusat pertumbuhan 

- Adanya arahan pengembangan desa pusat 

pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat dalam rentang 

waktu 2009-2013 

- Terkoordinasinya rencana kegiatan agropolitan di Jawa 


21 Evaluasi Pembangunan Jawa Barat - Tersusunnya perkembangan indikator makro Jawa 

Barat tahun 2007 dan tersusunnya analisis implikasi 

kebijakan sesuai dengan rencana dalam dokumen 

pembangunan 2007 

- Tersusunnya analisis efektivitas common goals tahun 


- Tersusunnya evaluasi kinerja rencana strategis 

provinsi Jawa Barat 2003-2008 

- Tersusunnya target kinerja kegiatan pembangunan 


- Disepakatinya model evaluasi kinerja pembangunan 

antara SKPD provinsi dan Kab/kota 

22 Peningkatan Kinerja Pemantauan dan Pelaporan 

Pembangunan Provinsi Jawa Barat 

23 Fasilitasi dan Koordinasi Rencana Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah 

- Terpantaunya dan tersusunnya pelaporan berbasis 

kinerja terhadap pelaksanaan program-program 

pembangunan daerah, sehingga dapat dilaksanakan 

sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah 

ditetapkan dan dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi kinerja 

- Tersusunnya laporan koordinasi perencanaan 

infrastuktur wilayah bidang infrastruktur transportasi 


infrastuktur wilayah bidang sumber daya air dan irigasi 


infrastuktur wilayah bidang energi dan telekomunikasi 

- Tersusunnya laporan rapat koordinasi bidang fisik 

Bapeda se Jawa Barat 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Bapeda 550.000.000,00 

Bapeda 695.000.000,00 

Bapeda 1.100.000.000,00 CG-4 

Bapeda 670.000.000,00 

- 

KETERANGAN 

IV - 105

NO. 


ORGANISASI 

- Tersedianya data infrastruktur sumberdaya air dan 

irigasi di Jawa Barat melalui sistem informasi geografis 

(SIG) 

- Tersedianya data infrastruktur transportasi di Jawa 

Barat melalui sistem informasi Gografis (SIG) 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

24 Fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan SDA dan LH - Tersedianya sistem informasi kawasan lindung Jabar Bapeda 590.000.000,00 


- Terlaksananya koordinasi program pemantapan 

25 Perencanaan Pendapatan Daerah 

kawasan lindung di Jawa Barat 

- Terlaksananya korodinasi perencanaan, penanganan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan 

- Tersedianya forum dan strategi dalam pengelolaan 

pesisir dan laut 

- Tersedianya dokuman pola monitoring dan evaluasi 

kawasan lindung Jawa Barat 

- Terbentuknya bagi hasil yang transparan 

- Sinergitas kebijakan perencanaan pendapatan antara 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 

Bapeda 1.050.000.000,00 

- SKPD penghasil dapat lebih mengoptimalkan 

- BUMD dapat meningkatkan kinerja dan kontribusinya 

dalam peningkatan PAD 

- Terevaluasinya perkembangan objek pajak dan 

26 Perencanaan Pengurangan Resiko Bencana di 

retribusi dari SKPD penghasil 

- Tersedianya database informasi kebencanaan Jawa Bapeda 825.000.000,00 



- Tersedianya dokumen rencana induk penanggulangan 

bencana di Jawa Barat sebagai acuan perencanaan 

penanggulangan bencana 

- Pemerintah daerah dan masyarakat, mengetahui dan 

memantau dokumen rencana induk penanggulangan 

bencana Jawa Barat 

27 Kegiatan Pendukung Komite Perencana - Bapeda 1.000.000.000,00 

28 Kegiatan Persiapan Sertifikasi ISO 9001-2001 - Terstandarisasinya 

Bapeda 

pengelolaan perencanaan diu Bapeda 250.000.000,00 

29 Penelitian DPA-SKPD APBD TA. 2008 

- Meningkatnya kemampuan dan kinerja perencanaan 

- Terlaksananya penelitian DPA-SKPD APBD TA. 2008 Biro Dalprog 1.250.000.000,00 

30 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi 

Jawa Barat TA. 2008 

31 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi 

32 

Jawa Barat TA. 2008 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2007 dan Penetapan 

Kinerja Tahun 2008 

- Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Biro Dalprog 1.750.000.000,00 

APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2008 

- Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD 

Provinsi Jawa Barat TA. 2008 

Biro Dalprog 1.600.000.000,00 

- Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Dalprog 580.000.000,00 

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2007 dan Penetapan 

Kinerja Tahun 2008 

KETERANGAN 

IV - 106


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

33 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD - Tersusunnya Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD Biro Dalprog 1.550.000.000,00 

Provinsi Jawa Barat dan Standar Biaya Belanja Provinsi Jawa Barat dan Standar Biaya Belanja Daerah 

Daerah Provinsi Jawa Barat 


34 Pembinaan dan Pengendalian Program/kegiatan - Terlaksananya pembinaan dan Pengendalian Biro Dalprog 550.000.000,00 

Bantuan Kabupaten/Kota 

Program/kegiatan Bantuan Kabupaten/Kota 

35 Optimalisasi Sistem Informasi dan Pelaksanaan - Tercapainya optimalisasi Sistem Informasi dan Biro Dalprog 450.000.000,00 

Pengendalian Program dan Kegiatan APBD Pelaksanaan Pengendalian Program dan Kegiatan 


APBD Provinsi Jawa Barat 

36 Fasilitasi Pembangunan Bandara Internasional - Terlaksananya fasilitasi Pembangunan Bandara Biro Dalprog 500.000.000,00 


Internasional Jawa Barat 

37 Penyusunan LKPJ Tahun 2007 dan AMJ 2003- 


- Tersusunnya LKPJ Tahun 2007 dan AMJ 2003-2008 Biro Dalprog 1.100.000.000,00 

38 Pelaksanaan Audit Kinerja pada Satuan Kerja - Terlaksananya Audit Kinerja pada Satuan Kerja Bawasda 7.100.000.000,00 CG-4 

Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota 


39 Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat - Terlaksananya 

Masyarakat 

Penanganan Kasus Pengaduan Bawasda 1.300.000.000,00 CG-4 

40 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan - Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Bawasda 1.000.000.000,00 CG-4 

(PKPT) dan Evaluasi Hasil Audit pada SKPD dan (PKPT) dan Evaluasi Hasil Audit pada SKPD dan 

Kab/Kota 

Kab/Kota 

41 Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen - Terlaksananya pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Bawasda 1.700.000.000,00 

Depdagri, Itjen Departemen lainnya dan Bawasda Audit Itjen Depdagri, Itjen Departemen lainnya dan 


Bawasda Provinsi Jawa Barat 

42 Kegiatan Musyawarah Perencanaan - Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Bakorwil Bogor 100.000.000,00 

Pembangunan Wilayah Bogor 

Pembangunan Wilayah Bogor 

43 Kegiatan Musyawarah Perencanaan - Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Bakorwil Cirebon 100.000.000,00 

Pembangunan Wilayah Cirebon 

Pembangunan Wilayah Cirebon 

44 Kegiatan Musyawarah Perencanaan - Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Bakorwil Purwakarta 100.000.000,00 

Pembangunan Wilayah Purwakarta 

Pembangunan Wilayah Purwakarta 

45 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Musrenbang - Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Musrenbang Bakorwil Priangan 110.000.000,00 

Wilayah Priangan 


IV - 107

NO. 


ORGANISASI 

27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

a. Meningkatnya sarana prasarana pelayanan kepada 

masyarakat 

b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 

c. Penyediaan sarana mobilitas 

d. Penyediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

144.779.821.309,00 

1 Renovasi Mess, Penataan Lingkungan Kantor dan - Terlaksananya renovasi mess, penataan lingkungan Bakorwil Bogor 2.200.000.000,00 

Rumah Dinas 

kantor dan rumah dinas Bakorwil Bogor 

2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - Tersedianya kendaraan r-4 2 unit, lemari 3 pintu 3 unit, 

AC 2 PK 6 unit, AC 1 PK 1 unit, jaringan LAN 1 unit, 

komputer P4 4 unit. notebook 1 unit, printer 3 unit, 

UPS 13 unit, server 1 unit, meja kerja 19, podium 2 

buah, meja makan 8 buah, kursi kerja 20 buah, ursi 

makan 35 buah, sofa 4 set, tempat tidur 4 buah, kasur 

dan bantal 4 set, spring bad 1 buah, lemari pakaian 8 

buah, gordyn 1 paket, sprai 14 unit, dispenser 8 unit, 

kulkas 3 unit, rak piring 2 buah, televisi 3 unit, kipas 

angin 3 unit, sound system 1 unit, kamera digital 1 unit, 

handycam 1 unit dan tripod handycam 1 unit 

Bakorwil Bogor 400.000.000,00 

3 Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas - Aparatur pada Setda Provinsi Jabar Biro Perlengkapan 2.100.000.000,00 

4 Pengadaan Tanah UPPD Purwakarta, UUPD - Pengadaan tanah UPPD Purwakarta 5.000 meter, Biro Perlengkapan 67.000.000.000,00 

Sumedang, Pool Kendaraan Setda di Jalan PHH UPPD Sumedang 1.650 meter (Dispenda) Rp 3,3 

Mustopa Bandung, lapangan parkir untuk Tahura, milyar, pengadaan tempat parkir 3200 m2 di Tahura 

Pengadaan Tanah di Halaman Belakang Gedung Rp 3,2 milyar, pool kendaraan Setda di PHH Mustopa 

Bapusda Jabar, Pembebasan tanah pembangunan Bandung Rp 5 milyar, Pengadaan Tanah di Halaman 

Bandara Kertajati, pengadaan lahan dinas Belakang Gedung Bapusda Jabar 1.000 m2 Rp 3 

pertanian 

milyar, pengadaan lahan Dinas Pertanian 3 Ha Rp 3,75 

milyar 

5 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Aparatur pada Setda Provinsi Jabar Biro Perlengkapan 550.000.000,00 

6 Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor - Aparatur pada Setda Provinsi Jabar Biro Perlengkapan 13.600.000.000,00 

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana - Terlaksananya sarana prasarana perkantoran Kantor Kas Daerah 300.000.000,00 

9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

peningkatan layanan 

- Tersedianya prasarana kerja yang memadai seperti 

mesin tik manual 2 unit, PC 1 unit, notebook 2 unit, 

printer 4 unit, UPS 12 buah, mouse 10 buah, flashdisk 

12 buah, DVD-RW 10 buah, kamera digital 1 unit, 

handycam 1 unit, proyektor 1 unit, voice recorder 2 

unit. 

Bakorwil Priangan 150.000.000,00 

KETERANGAN 

IV - 108


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur : alatalat 

studio 1 unit, PC 6 unit, server 3 unit, notebook 2 

unit, proyektor multimedia 2 unit, printer 7 unit, network 

Distamben 500.000.000,00 

switch 5 unit, wireless acces point 5 unit, meja 

komputer 9 unit, kursi 58 buah, kipas angin 15 buah, 

filling kabinet 12 unit, buku perpustakaan 50 buah, 

GPS navigasi 8 unit dan batery GPS 6 unit, gordyn 550 

meter, dan karpet 380 meter, pompa air 2 unit 

11 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa - Meningkatnya pelaksanaan pegawai dalam bekerja Distarkim 500.000.000,00 

- Terlaksananya pemeliharaan tempat parkir distarkim 

dan BPMKL, halaman kantor/pengaspalan distarkim 

dan BPMKL, lantai, interior ruang BPMKL, ruang 

kesenian, lemari/rak buku 5 buah, meja rapat 4 set, 

mesin tik 5 unit, PC 5 unit, printer 5 unit, charger 

battery camera video 1 unit, layar infocus/proyektor 

portable 1 unit, sound system 1 unit 

12 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa - Tersedianya perlengkapan kantor : lemari besi 2 unit, 

PC 3 unit, notebook 5 unit, meja kerja dan rapat 90 

buah, kursi rapat kerja dan rapat 90 buah, gambar 

dinding 10 pigura, gordyn vertikal/horizontal blind 500 

m2, alat-alat laboratorium, 

- Rehabilitasi lantai basemen, halaman kantor UPTD 

Balai Benih (paving blok), halaman kantor UPTD Balai 

Poteksi (lanjutan hotmix) instalatur air bersih dan kotor 

Dinas Perkebunan 500.000.000,00 

13 Pengadaan Barang/Prasarana Kantor - Tersedianya sarana dan prasarana kantor seperti filling 

cabinet, laptop, infocus, komputer, dll 

Disnakertrans 300.000.000,00 

- Pengembangan sarana kantor Dinas/BLK Bekasi, 

seluas 20 m2 untuk dapur dan 120 m2 untuk sarana 

penghubung (paving block antara mess dan Kantor 

UPTD) 

KETERANGAN 

IV - 109


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Tersedianya kendaraan Roda-4 (station wagon) 1 unit, 

mesin tik 5 unit, penghancur kertas 1 unit, filling 

kabinet 20 unit, PC 5 unit, printer 5 unit, meja staf 75 

buah, meja biro 20 buah, kursi kerja 20 buah, kursi 

putar 75 buah, kursi sice 10 set, dispenser 12 unit, 

kulkas 5 unit, notebook 2 unit, gordyn+vitrage 1 unit, 

camera digital 2 unit, handycam 2 unit, handy talky 15 

unit, RIG 15 unit, tameng Fiber glass 30 buah, PHH 30 

stel, pentungan 30 buah, helmet patroli 15 buah, alarm 

Dinas Pol PP 700.000.000,00 

1 unit, sentolop/senter 5 buah, peralatan 

penanggulangan bencana 

15 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Terlaksananya pengadaan server 2 unit, PC dekstop + 

LCD Monitor 5 unit, Notebook 5 unit, printer 4 unit, 

LCD monitor 5 unit, smart UPS 8 unit, acces point hub 

5 unit, perangkat outdor wireless acces point 1 set, 

penghancur kertas 2 unit, almari 20 buah, brankas 1 

buah, filling kabinet 17 buah, AC 1 PK 1 unit, 

16 Pembangunan Laboratorium UAPV dan BDKT di 

perlengkapan komputer 1 paket, buku perpustakaan 

130 buah, 

- Perbaikan gedung utama, gedung belakang, urinoir 

dan saluran air 

- Terlaksananya pembangunan Laboratorium UAPV dan 

BPLK Cinunuk 

BDKT di BPLK Cinunuk 

17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana 

18 Lanjutan Pembangunan Kantor bersama Samsat 

aparatur seperti : pengadan kendaraan pengangkut 

arsip 1 unit, troli pengangkut arsip 3 unit, PC 2 unit, 

printer 2 unit, peralatan jaringan komputer 2 set, CCTV 

1 unit, meja rapat, proyektor 1 unit dan layar proyektor 

2 unit 

- Terlaksananya pembangunan kantor bersama Samsat 

Cinere 

Cinere seluas 1641 m 2 

19 Pengadaan Faslitas Penunjang Kantor Bersama - Pengadaan fasiltas penunjang kantor bersama Samsat 

Samsat Banjar 

Banjar 

20 Lanjutan Pembangunan Kantor bersama Samsat - Terlaksananya pembangunan kantor bersama Samsat 

Bandung Tengah 

Bandung Tengah 

21 Pembangunan Ruang Arsip UPPD/Kantor 

Bersama Samsat Cibinong 

- Terlaksananya pembangunan ruang arsip/kantor 

bersama Samsat Cibinong 

Bawasda 500.000.000,00 

Dinas Indag 900.000.000,00 

Basipda 785.000.000,00 

Dispenda 5.500.000.000,00 CG-4 

Dispenda 750.000.000,00 CG-4 

Dispenda 7.000.000.000,00 CG-4 

Dispenda 1.000.000.000,00 CG-4 

KETERANGAN 

IV - 110


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana : Dispenda 7.800.000.000,00 

Pemerintah 

kendaraan roda 2 10 unit, mesin hitung uang 20 unit, 

mesin hitung listrik 35 unit, calculator 150 unit, buku 

perpustakaan 100 buah, Mesin visual elektronik 

(pembuatan 5 software dan kelengkapannya/ 

hardware), lemari 131 buah, rak arsip besi 600 buah, 

AC 1 PK 15 buah, AC 2 PK 20 buah, genset dan 

kelengkapannya untuk UPPD Kuningan, thin client 

100 unit, notebook 3 unit, printer 138 unit, faximili 17 

unit, kamera 1 unit dan kelengkapannya, sound system 

2 set dan wireless 10 set, alat-alat kodekteran umum 5 

buah dan alat-alat kedokteran gigi 1 paket 

23 Peremajaan hardware komputer pada 13 kantor - Terselenggaranya peremajaan hardware komputer Dispenda 3.300.000.000,00 

bersama dan 1 pusat 

pada 13 kantor bersama dan 1 pusat 

24 Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur - Penambahan Peralatan Kantor : Mesin Penghancur 

kertas 6 unit 

- Penambahan Perlengkapan Kantor : Almari 2 buah, 

Filing Kabinet 3 buah 

- Penambahan Pengadaan PC komputer 6 unit, scanner 

2 unit, Hardisk External 1 unit 

- Penambahan Pengadaan Meubelair : Meja Kerja Biro 6 

buah, Meja Kerja 30 buah, Meja Aula 40 buah, kursi 

untuk aula 80 buah 

- Pengadaan kamera digital 1 unit 

- Pengadaan faximili sebanyak 1 unit 


- Pengadaan peralatan kedokteran klinik intern 

(stateskop dan timbangan) 1 paket 

- Renovasi ruang operation room dan ruang PWRI, 

rehab dapur dan gudang 

- Pembangunan summersible dan instalasinya 1 unit, 

rehab ruang rapat 40 m2 

- Pengadaan buku/perpustakaan 

25 Penyediaan Barang dan Jasa - Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang Dinas PSDA 500.000.000,00 

memadai serta menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas operasional 

KETERANGAN 

IV - 111

JUMLAH PLAFON 


ORGANISASI 

ANGGARAN 

26 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - Tersedianya sarana dan prasarana kantor seperti RSP Sidawangi 700.000.000,00 

minibus 2 unit, sepeda motor 4 unit, peralatan bengkel, 

peralatan aksesoris kantor, mesin tik 3 unit, mesin 

hitung 20 buah, TV 21" 5 unit, tabung pemadam 

kebakaran 10 unit, lemari 7 unit, filling kabinet 4 pintu 

10 unit, white board 15 buah, jam dinding 25 buah, AC 

1 PK 5 unit, PC 5 unit, notebook 3 unit, printer 6 unit, 

monitor LCD 5 unit, kursi 20 set, kursi lipat 60 unit, 

sofa 4 set, kompor gas dan kulkas 2 pintu 5 unit. 

27 Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai 

Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan Jawa 


- Peningkatan sarana dan prasarana Balai Pengujian 

Mutu Konstruksi dan Lingkungan 

Distarkim 700.000.000,00 

28 Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor - Terlaksananya pengadaan mesin tik A3 5 buah, tabung 

pemadam kebakaran 8 buah, filling kabinet 10 buah, 

whiteboard 2 muka 3 buah, server 1 unit, PC 5 unit, 

notebook 3 unit, printer 5 unit, scanner 1 unit, UPS 2 

unit, asesori komputer 5 unit, jaringan LAN unit, meja 

rapat 20 buah, kursi 40 buah 

Bakorwil Purwakarta 300.000.000,00 

29 Rehabilitasi Jalan di Lingkungan Kantor - Terlaksananya rehabilitasi jalan di lingkungan kantor 

Bakorwil Purwakarta sepanjang 5.502,75 m 2 


30 Rehabilitasi Lapangan Tenis - Terlaksananya rehabilitasi sarana olahraga bagi Bakorwil Purwakarta 400.000.000,00 

31 Rehabilitasi Gedung Negara 

pegawa Bakorwil Purwakarta 

- Terlaksananya rehabilitasi gedung negara Bakorwil Purwakarta 450.000.000,00 

32 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung serta 

Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran pada 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

33 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan 

Jasa Perkantoran 

- Terwujudnya pengadaan alat penunjang kegiatan 

mesin tik 56 unit, mesin hitung 47 unit, lemari 25 buah, 

brankas 47 buah, filling kabinet 47 buah, white board 

35 buah, PC 25 unit, notebook 4 unit, printer 10 buah, 

meja kerja 90 buah, meja rapat 6 buah, kursi 121 buah, 

sofa 6 buah, rak buku 11 buah, tabung gas 11 buah, 

dispenser 47 buah, kulkas 11 buah, kamera 9 unit, 

proyektor 11 buah, telepon 11 unit, faximili 11 buah, 

alat-alat lab 1 paket 


- Terbangunnya gedung asrama BPT Tahap III, lapang 

tenis pagar/benteng rumah dinas, tempat parkir 

sepeda motor dan pos jaga Kamdal rumah dinas Jl. 

Rancabentang 

- Rehabilitasi berat Gedung UPTD BPG Ged H Jl 

Radjiman, gedung dikmenti, gedung UPTD PLB dan 

rumah jabatan jalan Cilaki 

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur BPLHD 300.000.000,00 

KETERANGAN 

IV - 112


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

34 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor - Tersedianya sarana kerja yang lengkap dan memadai 

guna menunjang pelaksanaan tugas 

Bakesbanglinmas 500.000.000,00 

35 Penataan Sarana Prasarana Permuseuman Jawa - Terlaksananya kegiatan penataan sarana dan Disbudpar 3.350.000.000,00 


prasarana permuseuman Jawa Barat seperti : 

penyempurnaan revitalisasi ruang pamer lt. I 1 unit, 

revitalisasi R. pamer Lt. II dan III 1 unit, penataan 

lingkungan permuseuman, rehabilitasi sarana ibadah, 

MCK pegawai, rehab dan penataan monumen 

36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai 

perjuangan Rakyat Jawa Barat, 

- Tersedianya PC 3 unit, notebook 2 unit, printer 3 buah, 

stabilizer 3 buah, kelengkapan komputer 10 buah, 

komputer jaringan, rak buku 3 buah, kamera digital 2 

unit, handycam 1 unit, infocus 1 unit, home theatre 2 

unit, benda bercorak kebudayaan dan kesenian melalui 

klasifikasi koleksi 

- Terlaksananya pembuatan MCK dan kafetaria untuk 

sarana pengunjung 1 unit 

- Tersedianya sarana dan prasarana : mesin fotocopy 1 Dinas Kehutanan 1.800.000.000,00 

Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda unit, fire extinguiser 12 unit, lemari kaca 4 unit, filling 

kabinet empat laci 8 unit, whiteboard 4 unit, server 1 

unit, PC 3 unit, UPS 1 unit, stabilizer 3 unit, camera 

digital 1 unit, lensa zoom 1 unit. handycam 1 set, LCD 

1 unit, sound system 1 set, alat GPS 4 unit 

37 Pengadaan sarana dan Prasarana Perlengkapan 

Kantor 

38 Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Kantor 

- Tersedianya kendaraan roda dua untuk patroli 4 unit, 

generator listrik 50 KVA 1 unit, 

- Terpasangnya instalsi air bersih sepanjang 3500 m, 

dan terehabilitasinya lapangan tenis 1 paket dan pagar 

lapangan tenis 290 m2 

- Terpenuhinya sarana dan prasarana perlengkapan 

kantor di Balai Pengembangan Kemitraan dan 

Pelatihan Tenaga Kepariwisataan : lemari besi 1 buah, 

filling kabinet 4 buah, server 1 buah, komputer 4 unit, 

printer 4 unit, meja 1/2 biro 5 buah, kursi tamu 4 set 

dan TV 29" 2 buah 

- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

dinas seperti plaket 200 set, trophi 200, cinderamata 

200 buah, kaos promosi 400 stel, pakaian tari 60 stel, 

lemari pakaian 5 buah, filling kabinet 2 buah, gamelan 

5 set dan keyboard 1 set lengkap 

Disbudpar 150.000.000,00 

Disbudpar 1.000.000.000,00 

CG-4 

CG-4 

KETERANGAN 

IV - 113


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

39 Penataan Gedung Kantor Disbudpar, 

- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Disbudpar 2.000.000.000,00 CG-4 

Pengembangan Rest Area Karang Kamulyan dan dinas : Pengembangan gedung Disbudpar, tertata dan 

Pengembangan Padepokan Seni Budaya dan terpeliharanya rest area karang kamulyan dan 

Pariwisata 

terlaksananya pembuatan wisma seniman dan 

budayawan di Padepokan Senin Budaya dan 

40 Penataan Saana dan Prasarana Taman Budaya 

Pariwisata Jabar di Pangandaran 

- Terwujudnya sarana dan prasarana Taman Budaya Disbudpar 1.100.000.000,00 CG-4 


Jawa Barat yang memadai dan memenuhi standar, 

untuk peningkatan peayanan kepada pengunjung serta 

pengguna Taman Budaya 

41 Penataan Sarana dan Prasarana Kantor BP - Terlaksananya penataan gedung kantor balai, Disbudpar 400.000.000,00 CG-4 

Kepurbakalaan Sejarah dan Nilai Tradisional 

pengadaan perlengkapan kantor balai dan pengadaan 

peralatan kantor balai 

42 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur - Tersedianya sarana dan prasarana aparataur Bapesitelda 400.000.000,00 

Bapesitelda 

Bapesitelda 

43 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Tersedianya peralatan kantor seperti PC 7 unit, 4 unit RSJ Bandung 138.821.309,00 

Rumah Sakit Jiwa Bandung 

laptopr 4 unit , printer 7 unit dan LCD 2 unit 

44 Peningkatan sarana Prasarana Dinas Kesehatan - Tersedianya sarana dan prasarana kantor penunjang Dinkes 600.000.000,00 


operasional kantor dinas kesehatan 

45 Peningkatan Sarana Prasarana BPTKM - Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan Diklat di 

BPTKM 

Dinkes 500.000.000,00 

46 Kegiatan Penyedian Barang dan Jasa - Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang Dinas Kehutanan 500.000.000,00 

memadai 

kantor 

serta memperlancar tugas operasional 

47 Pengadaan Sarana dan Prasarana - Pengadaan sarana mobilitas roda 4 untuk UPTD Dinas Pertanian 1.000.000.000,00 

48 Penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan 

Kantor 

BPSPTH 2 unit, peralatan komputer untuk UPTD 

- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Balitbangda 750.000.000,00 

49 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang - Tersedianya mobil untuk pelacakan pasien TB Paru KP4 Cirebon 550.000.000,00 

Medis 

Gakin 1 unit, Kendaraan R-2 2 unit, Lemari arsip 3 

buah, rak kayu 2 buah, lemari barang 5 buah, filling 

kabinet 3 buah, AC 3 buah, Fan 6 buah, Trolly 8 unit, 

komputer 8 unit, notebook 3 unit, printer 8 unit, 

50 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 

scanner 1 unit, stabilizer 4 unit, meja 23 buah, kursi 

122 unit, dispenser 12 buah, jam dinding 19 buah, TV 

1 unit, DVD 1 buah, genset 1 unit, pesawat telepon 2 

unit, jaringan telepon, faksimili 2 buah 

- Tersedianya peralatan kantor 5 jenis, PC 13 unit, BPPMD 700.000.000,00 

Kantor 

laptop 5 unit, printer 10 unit, scanner 1 unit, TV plasma 

2 unit, sofa 2 set, dispenser 5 buah, alat pengolah air 

bersih 1 unit, lampu hias 2 set, jam dinding 30 buah, 

gordyn 1 set, karpet 300 m2, kamera digital 1 unit, 

camcoder 1 unit, pesawat telepon 10 buah dan 

faksimili 1 unit 

IV - 114


- Perbaikan ruang rapat kantor BPPMD 

ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

51 Pengadaan sarana dan prasarana kantor - Tersedianya sarana dan prasarana kantor dinas Indag Dinas Indag 1.700.000.000,00 

52 Renovasi Gedung Instalasi Pengembangan IKM - Terlasananya renovasi Gedung Instalasi Dinas Indag 250.000.000,00 

Logam Bandung 

Pengembangan IKM Logam Bandung 

53 Peningkatan sarana dan prasarana Dinas - Meningkatnya sarana dan prasarana Dinas Dinas Indag Agro 700.000.000,00 



54 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Bapeda - Tersedianya sarana dan prasaranan kantor Bapeda Bapeda 1.206.000.000,00 


Provinsi Jawa Barat antara lain : peralatan kantor/ 

perlengkapan kantor, PC 12 unit, printer 7 unit, LCD 6 

unit, laptop 6 unit, kamera digital 4 unit, kursi 225 unit, 

meja 12 unit, buku perpustakaan 430 buku, automotic 

gate 1 unit, karpet ruang sidang dan mushola 1 paket, 

dll 

55 Dukungan Pelaksanaan Electronic Government - Tersedianya sarana dan prasaranan untuk mendukung Biro Perlengkapan 500.000.000,00 CG-4 

Procurement (E-GP) 

pelaksanaan Electronic Government Procurement (E- 

GP) 

56 Penyelesaian Gedung Balatkop - Terselesaikannya Gedung Balatkop Dinas KUKM 1.700.000.000,00 

57 Pengadaan APK Gedung Bapusda - Tersedianya APK untuk mendukung pelayanan Bapusda 450.000.000,00 

58 Konekting Gedung Aula Bandiklatda dengan 

perpustakaan daerah 

- Tersambungnya ruangan aula dengan ruangan kantor Bandiklatda 300.000.000,00 

Kantor Bandiklatda 

KETERANGAN 

IV - 115

NO. 


ORGANISASI 

28 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Aparatur Pemerintah 

a. Meningkatnya 

pendidikan 

kinerja manajemen pengelolaan 

b. Terwujudnya profesionalisme aparatur 

c. Meningkatkan 

pelayanan 

kualitas aparatur yang memberikan 

d. Terwujudnya tertib administrasi izin pejabat negara 

e. Terlaksananya proses penggantian antar waktu 

anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota 

1 Pengembangan Basis Data dan Jaringan - Tersedianya data PNS yang akurat dan akuntabel 

Dokumentasi serta Informasi Kepegawaian 

sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan 

- Entry dan validasi data 

- Penataan personal record 

- Pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian 

terpadu 

- Penyusunan formasi dan peta jabatan PNSD 

- Penataan sistem arsip digital sumber informasi 

- Pembuatan dan penyebaran informasi kepegawaian 

- Sinergitas pengelolaan kegiatan OPD dan kab/kota 

- Fasilitasi, koordinasi dan konsultasi dengan 

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lain 

2 Pengangkatan CPNSD Provinsi Jawa Barat - 

mengenai pengembangan basis data kepegawaian 

Terlaksananya penerimaan CPNS yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi 

- Pengadaan CPNSD 

- Orientasi CPNSD 

- Pengambilan sumpah janji PNSD 

- Pembinaan tenaga honorer 

3 Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Barat - Terwujudnya PNS yang taat terhadap peraturan 

- 

perundang-undangan yang berlaku serta menjungjung 

etika birokrasi 

Fasilitasi bimbingan teknis dan proses penyelesaian 

kasus pelanggaran disiplin 

- Fasilitasi ijin perkawinan dan perceraian PNSD 

- Pembinaan disiplin ke SKPD 

4 Penyelenggaraan Pelayanan Mutasi Kepegawaian - Terselenggaranya proses pelayanan mutasi 

- 

kepegwaian yang tepat waktu, tepat orang dan tepat 

gaji serta tepat pensiun 

Pemrosesan keputusan mutasi 

- Pelaksanaan Bimbingan teknis mutasi 

- Pembekalan kewirausahaan PNS Pra-Purna Bakti 

- Pemrosesan kenaikan pangkat satu atap periode April 


JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

37.459.981.910,00 

Biro Kepegawaian 900.000.000,00 CG-4 

Biro Kepegawaian 2.000.000.000,00 CG-4 


Biro Kepegawaian 1.500.000.000,00 

KETERANGAN 

IV - 116

NO. 


ORGANISASI 

- Pemrosesan 

Oktober 2008 

kenaikan pangkat satu atap periode 

5 Penataan PNSD Provinsi Jawa Barat - Terwujudnya penempatan CPNS dan PNS sesuai 

antara kompetensi individu dengan kompetensi 

- 

organisasi serta mempunyai ketetapan hukum yang 

pasti 

Reasesment CPNSD 

- Penempatan CPNSD hasil rekruitment Tahun 

- 

Anggaran 2007/2008 

Pengujian kesehatan dan peningkatan status CPNSD 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 


- Pelaksanaan redistribusi PNSD pada setiap SKPD 

- Pelayanan 

SKPD 

perpindahan antar kab/kota dan antar 

- Perjalanan pindah tugas 

6 Pendidikan Lanjutan dan Pelatihan - Terwujudnya peningkatan keahlian dan Biro Kepegawaian 1.400.000.000,00 CG-4 

- 

profesionalisme aparatur 

Seleksi calon peserta diklat kepemimpinan dan tugas 

belajar 

- Seleksi calon praja IPDN 

- Penunjang kegiatan pusat dan kerjasama diklat 

7 Penilaian Prestasi Kerja - Terwujudnya penilaian kinerja PNS secara obyektif Biro Kepegawaian 990.000.000,00 CG-4 

- Ujian dinas 

- Ujian penyesuaian kenaikan pangkat 

- Pelaksanaan penilaian angka kredit 

- Sosialisasi 

struktural 

instrumen penilaian kinerja pejabat 

8 Peningkatan Manajemen Sumber Daya Aparatur - Tersedianya 

kompetensi 

sistem karir PNS yang berbasis Biro Kepegawaian 1.670.000.000,00 CG-4 

- Penyempurnaan standar kompetensi jabatan struktural 

antisipasi penataan organisasi di lingkungan Pemprov. 

Jabar 

- Evaluasi jabatan 

- Penelusuran kompetensi 

- Penyempurnaan instrumen soal asesment 

- Penyempurnaan perangkat lunak 

- Penempatan dalam jabatan struktural 

- Pengujian kompetensi 

- Pengujian kesehatan pejabat struktural Eselon II, III 

dan IV 

9 Pembinaan Pejabat Fungsional Provinsi Jawa 


- Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan 

pemahaman para pejabat fungsional terhadap tugas 

pokok dan fungsinya 


KETERANGAN 

IV - 117

NO. 


ORGANISASI 

- Pengangkatan dalam jabatan fungsional di lingkungan 

Pemprov. Jabar 

- Pembinaan bagi pejabat fungsional di lingkungan 

Pemprov. Jabar 

- Sosialisasi tupoksi persyaratan dan prosedur 

pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi calon 

pejabat fungsional 

- Pembinaan 

fungsional 

teknis penilaian angka kredit jabatan 

10 Pemberian Penghargaan - Terwujudnya pemberian penghargaan kepada para 

- 

pejabat negara, PNS dan tokoh masyarakat secara 

obyektif 

Penghargaan Satyalencana Karya Satya Presiden RI 

dan Gubernur bagi pejabat negara dan tokoh 

masyarakat pada hari besar 

- Penghargaan 

Prestasi kerja 

Gubernur kepada PNS berdasarkan 

11 Pembinaan Mental PNSD - Terwujudnya kesadaran PNSD Provinsi Jawa Barat 

untuk menjadi uswash (contoh) tentang penerapan nilainilai 

sosial yang didasari oleh nilai agama dan buadaya 

daerah yang luhur 

- Pembinaan mental PNSD Prov Jabar melalui spiritual 

- Pembelajaran Ikhsan Tahsin Al-Quran 

- Pembekalan Amaliah Ramadhan 

- Seleksi dan pembekalan calon jemaah haji yang 

- 

mendapatkan ongkos naik haji dari Pemprov Jabar 

Operasional pergelaran kesenian di lingkungan PNSD 

Prov Jabar 

- Evaluasi pembinaan mental PNSD Prov Jabar melalui 

spiritual Islam terhadap peningkatan kinerja di 

- 

lingkungan kerja SKPD 

Pergelaran kesenian Setda Prov Jabar di Kawasan 

Wisata 

12 Pengelola Proses Perijinan Pejabat Negara - Terwujudnya tertib administrasi izin pejabat negara (26 

Bupati/Walikota) 

13 Analisis Kebutuhan Diklat - Tersedianya analisis kebutuhan diklat yang relevan 

dengan kebutuhan SKPD 

14 Perencanaan Kediklatan - Terwujudnya aparatur yang handal dalam perencanaan 

pembangunan partisipatif 

15 Penyelenggaraan Diklat Struktural - Terwujudnya pelaksanaan diklat struktural bagi 

aparatur yang mampu memberikan pelayanan prima 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 


Biro Kepegawaian 400.000.000,00 

Biro Dekonsentrasi 400.000.000,00 

Bandiklatda 1.000.000.000,00 

Bandiklatda 2.200.000.000,00 

Bandiklatda 7.000.000.000,00 

KETERANGAN 

IV - 118


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

16 Penyelenggaran Diklat teknis - Terwujudnya pelaksanaan diklat teknis bagi aparatur 

untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas dalam 

pelaksanaan pekerjaan 

Bandiklatda 2.500.000.000,00 

17 Pengembangan Sistem Instruksional - Meningkatkan kemampuan dan pemahaman pegawai 

dalam bidang kediklatan 

Bandiklatda 961.481.910,00 

18 Evaluasi Kediklatan - Terselenggaranya evaluasi dampak 

alumni diklat kepemimpinan 

diklat terhadap Bandiklatda 700.000.000,00 

19 Koordinasi Peningkatan Kompetensi Sumberdaya - Terselenggaranya teknis pengelolaan jafung penilaian Bapeda 930.000.000,00 CG-4 

Aparatur Bapeda serta Pengelolaan Jafung 

angka kredit (PAK) 

- Terlaksananya bimbingan teknis perencanaan di 

- 

lingkungan Bapeda se Jabar 

Tertibnya naskah dinas 

- Terealisasinya penilaian jabatan fungsional perencana 

- Terlaksananya pengolahan data dan penyusunan profil 

pegawai Bapeda Prov. Jawa Barat 

- Tertibnya pengelolaan adm kepegawaian 

- Terlaksananya sosialisasi JFP per wilayah 

- Tretibnya [engelolaan 

- Terlaksananya kegiatan penyampaian materi diskusi 

dalam rangka peningkatan kemampuan SDM Bapeda 


- Terealisasinya koordinasi, konsultasi, pembinaan JFP 

pusat dan daerah 

- Terlaksananya kegiatan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan koordinasi peningkatan kompetensi dan 

20 Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi kepada 

perencanaan penataan aparatur Bapeda Provinsi Jawa 


Terlaksananya bimbingan teknis tata cara verifikasi 

Verifikatur SKPD 

kepada verifikatur SKPD 

21 Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Sumber Meningkatnya kemampuan dan kualitas SDM aparatur 

Daya Aparatur Keuangan 

keuangan 

22 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur pada Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 

BPPMD 

BPPMD Provinsi Jawa Barat 

23 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dinas 

KUKM 

24 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai dalam 

pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan permukiman 

Biro Keuangan 250.000.000,00 CG-4 

Biro Keuangan 225.000.000,00 CG-4 

BPPMD 600.000.000,00 CG-4 

Dinas KUKM 330.000.000,00 CG-4 

Distarkim 233.500.000,00 CG-4 

25 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dinas 

perkebunan 

Dinas Perkebunan 225.000.000,00 CG-4 

26 Peningkatan kemampuan pelatihan pemandu - Meningkatkan kemampuan PNS sebagai pemandu Disnakertrans 300.000.000,00 CG-4 

Wirausaha 

kewirausahaan 

orang 

terhadap masyarakat sebanyak 60 

IV - 119


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

27 Peningkatan kemampuan pelatihan pemandu Meningkatkan kemampuan PNS sebagai pemandu Disnakertrans 300.000.000,00 

Teknologi 

teknologi terhadap masyarakat 

28 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur - Terwujudnya peningkatan kemampuan dan Bapusda 600.000.000,00 CG-4 

Bapusda 

kompetensi aparatur Bapusda 

29 Sosialisasi Penyusunan Angka Kredit Jabatan - Meningkatnya pemahaman Pustakawan terhadap Bapusda 200.000.000,00 

Fungsional 

Perpustakaan 

Pustakawan dan Pengelola penyusunan angka kredit jabatan fungsional 

30 Peningkatan Keahlian SDM Bidang Perpustakaan - Terwujudnya SDM pengelola perpustakaan yang Bapusda 300.000.000,00 

terampil dalam bidang perpustakaan 

31 Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan - Bimtek tentang sistem penatausahaan akuntansi, Bawasda 850.000.000,00 

melalui Bintek 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai 

Permendagri 13/2006 

- Proses penilaian dan penetapan angka kredit (PAK) 

Jafung Auditor Tahun 2008 dan penataan administrasi 

kepegawaian 

- Forkom JFA Bawasda Tingkat Regional Jawa-Bali 

- Bimtek Laporan Keuangan dan Kinerja 

32 Bimbingan Teknis Keprotokolan - Terwujudnya peningkatan pemahaman keprotokolan Biro Umum 275.000.000,00 CG-4 

33 Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi - Terwujudnya pengelolaan keuangan Setda yang Biro Umum 200.000.000,00 CG-4 

Keuangan Setda 

akuntabel, efektif dan efisien 

35 Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas - Terlaksananya diklat pengujian meter arus sebanyak Dinas Indag 500.000.000,00 CG-4 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 20 orang fungsional penera. 


- Terlaksananya diklat pengujian meter air sebanyak 20 

orang fungsional penera. 

- Terlaksananya diklat pengujian meter taksi sebanyak 

20 orang fungsional penera. 

36 Bimbingan teknis teknologi informasi dan - Tersedianya aparatur yang terlatih di bidang teknologi Bapesitelda 300.000.000,00 CG-4 

komunikasi 

informasi dan komunikasi 

37 Bintek implementasi peraturan perundang- Tersosialisasikannya Peraturan perundang-undangan Setwan 75.000.000,00 CG-4 

undangan 

baru 

38 Kegiatan Raker Forkom se Indonesia, Telaksanananya kegiatan Raker Forkom se Indonesia, Setwan 155.000.000,00 

Raker/Musda Forkomkon se Jawa Barat 

Raker/Musda Forkomkon se Jawa Barat 

39 Pelatihan penyusunan Rencana Strategis dan Tersedianya pegawai yang terampil dalam menyusun Setwan 65.000.000,00 CG-4 

LAKIP 

Renstra dan LAKIP 

43 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan Meningkatnya jumlah arsiparis 

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan penata 

dokumen dalam mengelola dokumen 

Meningkatnya wawasan aparatur kearsipan 

Basipda 400.000.000,00 

44 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Meningkatnua kemampuan aparatur kearsipan dalam Basipda 385.000.000,00 CG-4 

Pelestarian Kearsipan 

pengelolaan dan pelestarian kearsipan 

45 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pegawai Basipda 400.000.000,00 CG-4 

Basipda 

Basipda 

46 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan Aparatur Dinas Pendidikan 700.000.000,00 CG-4 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat 

IV - 120

NO. 


ORGANISASI 

47 Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi 

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Disbudpar 


pendidik Aparatur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 


- Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan di Jawa 


Terwujudnya peningkatan kemampuan dan 

kompetensi sumber daya aparatur Disbudpar Prov. 

Jabar 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Disbudpar 300.000.000,00 CG-4 

48 Bimtek Pengelolaan WEB Site Bakorwil Priangan - Meningkatnya pengetahuan IT SDM Bakorwil Priangan 

sebanyak 5 orang 

Bakorwil Priangan 100.000.000,00 CG-4 

49 Peningkatan SDM Rumah Sakit Jiwa Bandung Meningkatnya pengetahuan SDM RSJ Bandung RSJ Bandung 200.000.000,00 CG-4 

50 Bimbingan Teknis untuk Calon Panitia Barang dan 

melalui pendidikan formal 

Terlaksananya bimbingan teknis untuk calon panitia Dispenda 200.000.000,00 CG-4 

Jasa 

pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dispenda 

51 Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan wawasan Meningkatnya kemampuan dan wawasan aparatur Bakorwil Bogor 100.000.000,00 

Sumber Daya Aparatur Bakorwil Bogor 

Bakorwil Bogor dalam pengelolaan data/informasi dan 

teknologi informasi 

52 Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi 

Meningkatnua kemampuan aparatur pengelola Dinas Peternakan 300.000.000,00 

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Dinas 

keuangan dan barang 

Peternakan 

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam 

53 Penyusunan Instrumen Pengukuran Kinerja 

melaksanakan tupoksi 

Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pegawai, Biro Organisasi 500.000.000,00 

Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa terlaksananya sosialisasi instruimen pengukuran 


kinerja pegawai 

KETERANGAN 

IV - 121

NO. 


ORGANISASI 

29 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan 

Kerjasama Daerah 

1 Akselerasi Implementasi Kebijakan Otonomi 

Daerah 

a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan 

ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah dalam 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

b. Meningkatnya fungsi kelembagaan dan 

ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah. 

c. Terwujudnya kelembagaan yang capable dalam 

melakukan kerjasama antar daerah perbatasan 

d. Pemantapan pelaksanaan otda 

e. Terwujudnya pengembangan kerjasama antar daerah 

khususnya di daerah perbatasan 

f. Meningkatnya fungsi kelembagaan dan 

ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah dalam 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

g. Terwujudnya administrasi pemerintahan daerah yang 

efektif dan efisien 

h. Optimalisasi peran Jawa Barat dalam kerjasama 

daerah 

- Terselenggaranya urusan pemerintahan wajib dan 

pilihan secara efektif sesuai ketentuan perundangan 

yang berlaku 

terselenggaranya fasilitasi Penataan Daerah Otonom 

Kab/Kota di Jawa Barat 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

16.087.096.508,00 

Biro Desentralisasi 450.000.000,00 

2 Fasilitasi Penataan Daerah Otonom Kab/Kota di 



3 Fasilitasi Kerjasama Daerah - Berkembangnya kerjasama daerah antara Pemprov 

Jabar dengan pihak ketiga yang berkompeten dalam 

mendukung pemberdayaan potensi daerah 


- Meningkatnya kerjasama antar daerah Provinsi dan 

Kab/Kota, serta melalui forum MPU, APPSI dan 

4 Forum Otonomi Daerah - 

Provinsi Riau 

Terselenggaranya hubungan pemerintahan yang Biro Desentralisasi 325.000.000,00 

efektif, harmonis dalam penyelenggaraan otonomi 

5 Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa 


daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku 

Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan Biro Desentralisasi 400.000.000,00 

6 Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Berkembangnya kerjasama luar negeri (Jerman dan 

Thailand) dalam rangka memanfaatkan potensi daerah 

Biro Desentralisasi 800.000.000,00 CG-4 

KETERANGAN 

IV - 122

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

7 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kab/Kot di - Meningkatnya kinerja perangkat kab/kota di kecamatan Biro Desentralisasi 450.000.000,00 CG-4 

Kecamatan 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah guna memperkuat sinergitas penyelenggaraan 

otda di jawa Barat khususnya dalam peningkatan IPM 

8 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas berkelanjutan - Monitoring pelaksanaan SCBDP di Kab/Kota Biro Desentralisasi 300.000.000,00 CG-4 

untuk Desentralisasi (SCBDP) 

9 Kegiatan Koordinasi, fasilitasi pengendalian - Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan Bakorwil Bogor 225.000.000,00 

Pembangunan Aspek Desentralisasi 

monitoring evaluasi kamtibmas pelaksanaan pilkada, 

pemetaan batas wilayah antar provinsi 

10 Kegiatan Koordinasi, fasilitasi pengendalian Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan Bakorwil Bogor 200.000.000,00 

Pembangunan Aspek Dekonsentrasi dan Tugas monitoring evaluasi dan sinergitas pengadaan tanah 

Pembantuan 

untuk umum, penanganan masalah kependudukan 

11 Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi Pengendalian - 

serta pemantapan keterpaduan penyelenggaraan PPK 

dan desa 

Terselenggaranya silaturahmi umaro dan ulama di Bakorwil Bogor 200.000.000,00 

Pembangunan Aspek Pengembangan Sosial wilayah Bogor 

Dasar 

- Terselenggaranya rakor peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan SDM untuk penyerapan tenaga kerja 

lokal, sosialisasi mitigasi bencana alam dan 

12 Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian 

pelestarian dan pengembangan budaya daerah 

Terselenggaranya silaturahmi umaro dan ulama di Bakorwil Bogor 300.000.000,00 

Pembangunan Aspek Pelayanan Sosial Dasar wilayah Bogor 

Terselenggaranya Rakor PAUD, evaluasi naker, indeks 

kesehatan perdesaan, evaluasi KLB dan HIV/AIDS, 

evaluasi narkoba, evaluasi PMKS, sosialisasi mitigasi 

bencana alam, inventarisasi nilai sejarah dan budaya 

di wilayah Bogor 

13 Kegiatan Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi - Terwujudnya sinergitas dan keterpaduan antar Dibale Bakorwil Bogor 200.000.000,00 

Pengendalian Aspek Sarana Perekonomian 

terkait pusat, provinsi dan kab/kota dalam peningkatan 

investasi daerah, pengembangan bidang indag, 

percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan 

jembatan, pariwisata berkelanjutan, penanganan tata 

ruang bopunjur, pencapaian target peningkatan 

produksi beras, terevaluasinya dan 

terkoordinasikannya pelaksanaan program GRLK di 

Wilayah Bogor 

IV - 123

NO. 


ORGANISASI 

14 Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Pengendalian dan 

Fasilitasi Hubungan Kerjasama Aspek Bina 

Produksi 

15 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dalam Rangka Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan 

- Adanya rekomendasi atas permasalahan peningkatan 

investasi daerah pengembangan bidang percepatan 

pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, 

pariwisata berkelanjutan, penanganan tata ruang 

bopunjur, pencapaian target peningkatan produksi 

beras 5-9% di wilayah Bogor, evaluasi dan koordinasi 

pelaksanaan program GRLK 

- Termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan Program 

GRLK dan capaian peningkatan produksi beras 

Terciptanya koordinasi, sinergitas dan keterpaduan 

pengendalian dalam peningkatan hubungan kerjasama 

dalam bidang pariwisata dan perekonomian lintas 

kab/kota 

- Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi 

penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan 

dekonsentrasi, tugas pembantuan, kesatuan bangsa 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Bakorwil Bogor 300.000.000,00 


16 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di - 

dan linmas serta pemerintahan desa 

Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan Biro Dekonsentrasi 500.000.000,00 

17 


Legalisasi Batas Wilayah Antara Provinsi Jawa - 

Barat dengan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi 

Jawa Barat dengan Provinsi Banten 

Terselenggaranya tertib administrasi batas wilayah Biro Dekonsentrasi 350.000.000,00 

18 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah - 19 SKPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Biro Dekonsentrasi 450.000.000,00 

Daerah/LPPD Tahun 2007 

26 Kab/Kota 

19 Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bakorwil Purwakarta 350.000.000,00 

Pembangunan Bidang Pemerintahan 

Pembangunan Bidang Pemerintahan 

20 Koordinasi, Fasilitasi Pembangunan Bidang Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi Pembangunan Bakorwil Purwakarta 350.000.000,00 


Bidang Kesejahteraan Sosial 

21 Koordinasi, Fasilitasi Pembangunan Bidang Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi Pembangunan Bakorwil Purwakarta 350.000.000,00 

Perekonomian 

Bidang Perekonomian 

22 Fasilitasi dan Koordinasi Program-program Khusus - Terfasilitasinya dan terkoodinasikannya pelaksanaan Bakorwil Priangan 350.000.000,00 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Wilayah program-program khusus Pemerintah Provinsi Jawa 

Priangan 

Barat di Wilaah Priangan 

23 Koordinasi Fasilitasi pembangunan Bidang - Terkoordinasinya dan terfasilitasinya Kabupaten/Kota Bakorwil Priangan 450.000.000,00 

Pemerintahan 

di Bidang Pemerintahan 

24 Koordinasi, Fasilitasi Pembangunan Bidang - Terkoordinasinya dan terfasilitasinya Kabupaten/Kota Bakorwil Priangan 300.000.000,00 

Perekonomian 

di Bidang Perekonomian 

25 Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang - Terkoordinasinya dan terfasilitasinya Kabupaten/Kota Bakorwil Priangan 100.000.000,00 


di Bidang Kesejahteraan Sosial 

26 Fasilitasi Forum Silaturahmi kantor Perwakilan - Terwujudnya pelayanan informasi tentang Kantor Perwakilan 150.000.000,00 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pembangunan Jawa Barat 

KETERANGAN 

IV - 124

NO. 


ORGANISASI 

stakeholders pembangunan asal Jawa Barat di DKI 

27 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival 

Maulid Nusantara III di Jakarta Islamic Centre (JIC) 

28 Fasilitasi pimpinan daerah dalam koordinasi 

pemerintahan dan pembangunan antar provinsi 

dan pusat 

- Meningkatnya peran aktif komunitas masyarakat 

daerah yang ada di Jakarta dalam pembangunan Jawa 


- Terwujudnya pemberian informasi tentang Jawa Barat 

khususnya potensi budaya Islam kepada masyarakat 

Jawa Barat yang ada di Jakarta dan masyarakat luas 

- Terfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan 

pejabat pusat dan daerah dalam APPSI, Rakergub, 

Rakorbangnas, MPU, Publikasi potensi dan 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Kantor Perwakilan 200.000.000,00 

Kantor Perwakilan 667.096.508,00 

29 Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan 

pembangunan Jawa Barat, 

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pembangunan Bakorwil Cirebon 400.000.000,00 

bidang pemerintahan 

bidang pemerintahan 

30 Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pembangunan Bakorwil Cirebon 400.000.000,00 

bidang Perekonomian 

bidang perekonomian 

31 Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pembangunan Bakorwil Cirebon 400.000.000,00 

bidang Kesejahteraan Sosial 

bidang kesejahteraan sosial 

32 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBD Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan APBD Bakorwil Cirebon 350.000.000,00 

Jabar di Wilayah Cirebon 

Jabar di Wilayah Cirebon 

33 Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada - Terdatanya UTJ Struktural ; Terolahnya UTJ Struktural; Biro Organisasi 320.000.000,00 

Setda dan Set. DPRD Provinsi Jawa Barat 

Terumuskannya UTJ Struktural; Tersusunnya UTJ 

Struktural Setda dan Set. DPRD sebanyak 70 buku 

34 Penataan dan Pengembangan Jabatan Fungsional 

Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Provinsi 


- Terevaluasinya pelaksanaan Jafung TA. 2007, 100 

buku; sebanyak 4 kali sosialisasi dan fasilitasi ke 

Kab/Kota; Raker 3 kali; Kep.Gub Jawa Barat 


35 Analisis Beban Kerja (ABK) pada Setda dan Set. - 

Penetapan Formasi Jafung TA. 2009 

Terkumpulnya data ABK; Terolahnya Data ABK Setda Biro Organisasi 300.000.000,00 CG-4 

DPRD Provinsi Jawa Barat 

dan Set. DPRD; Terkonfirmasi dan terumuskannya 

ABK Setda dan Set. DPRD; Tersusunnya ABK Setda 

dan Set. DPRD 150 buku 

36 Penyusunan Uraian Tugas Jabatan Fungsional - Tersusunnya uraian tugas jabatan fungsional umum di Biro Organisasi 150.000.000,00 CG-4 

Umum Non Angka Kredit 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar 

37 Fasilitasi Penyusunan Organisasi Perangkat - Terlaksananya asistensi dan evaluasi rancangan Biro Organisasi 300.000.000,00 CG-4 

Daerah di Kabupaten/Kota 

organisasi perangkat daerah Kab/Kota 

38 Finalisasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah - Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah Biro Organisasi 700.000.000,00 CG-4 



39 Fasilitasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan - Terlaksananya fasilitasi penataan penerapan pola Biro Organisasi 200.000.000,00 CG-4 

Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Khusus pengelolaan keuangan badan layanan umum pada 

Daerah Provinsi Jawa Barat 

Rumah Sakit Khusus Daerah Prov. Jabar 

40 Penyusunan Pedoman dan Penataan - Tersusunnya pedoman dan penataan kelembagaan Biro Organisasi 200.000.000,00 CG-4 

Kelembagaan Non Organisasi Perangkat Daerah 


non organisasi perangkat daerah 

KETERANGAN 

IV - 125


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

41 Penyusunan Bahan Informasi Biro Organisasi - Tersedianya LAKIP Biro, bahan LKPJ, Tap Kinerja, 

rencana kegiatan dan evaluasi kegiatan 


42 Pemantapan Kinerja PPTSP Pemerintah Provinsi - Terselenggaranya PPTSP Pemerintah Provinsi dan Biro Organisasi 100.000.000,00 

dan Kab/Kota di Jawa Barat 

Kab/Kota di Jabar 

43 Fasilitasi Pemantapan SOP SKPD - Terselenggaranya Tatalaksana Kinerja SKPD Biro Organisasi 300.000.000,00 

44 Pemantapan Penerapan Standar Pelayanan - Terciptanya kualitas pelayanan urusan wajib di Provinsi Biro Organisasi 200.000.000,00 

Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi dan Fasilitasi 

Penyusunan SPM di Kab/Kota 

dan Kab/Kota 

45 Fasilitasi Pemantapan dan Penilaian Kinerja Unit - Terselenggaranya penilaian kinerja pelayanan, Biro Organisasi 250.000.000,00 

Pelayanan dan Kompetisi Antar Daerah serta kompetisi antar daerah dan ABDIBAKTITANI 

ABDIBAKTITANI 

46 Forum Komunikasi Pelayanan Publik/Perijinan - Meningkatnya kinerja Yanlik/perijinan Biro Organisasi 150.000.000,00 

Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 

47 Design Kelembagaan Procurement Center - Tersusunnya Design Procurement Center Biro Organisasi 100.000.000,00 

48 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

Penyelenggaraan Analisis Jabatan pada Badan - Hasil analisis jabatan pada Disnakertrans dan Bapeda; Biro Organisasi 100.000.000,00 

Lembaga dan Pembinaan Analisis Jabatan Bintek Analisis Jabatan Kabupaten/Kota 


49 Kegiatan Orientasi Peningkatan Kinerja Terlaksananya Orientasi Peningkatan Kinerja Bakorwil Bogor 75.000.000,00 

Pemerintah Kecamatan se Wilayah Bogor 

Pemerintah Kecamatan se Wilayah Bogor 

50 Kegiatan Orientasi Peningkatan Kinerja Orientasi Peningkatan Kinerja Pemerintah Kecamatan Bakorwil Cirebon 75.000.000,00 

Pemerintah Kecamatan se Wilayah Cirebon 

se Wilayah Cirebon 

51 Kegiatan Orientasi Peningkatan Kinerja Orientasi Peningkatan Kinerja Pemerintah Kecamatan Bakorwil Purwakarta 75.000.000,00 

Pemerintah Kecamatan se Wilayah Purwakarta se Wilayah Purwakarta 

52 Kegiatan Orientasi Peningkatan Kinerja Orientasi Peningkatan Kinerja Pemerintah Kecamatan Bakorwil Priangan 85.000.000,00 

Pemerintah Kecamatan se Wilayah Priangan se Wilayah Priangan 

CG-4 

CG-4 

CG-4 

CG-4 

CG-4 

KETERANGAN 

IV - 126

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

30 Program Pemantapan Pemerintahan dan a. Tertatanya organisasi pemerintah desa 6.197.934.402,00 

Pembangunan Desa 

b. Memantapkan sumber pendapatan dan kekayaan desa 

serta manajemen keuangan desa 

c. Meningkatnya kinerja aparat desa 

d. Terselenggaranya Tugas Pembantuan dari Provinsi ke 

Desa dan dari Provinsi ke Kab/Kota 

e. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan 

pemerintahan antar tingkat pemerintahan 

1 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan 

Desa 

- 17 Ka/Kota dan 1 Kota; 50 pejabat Kab/Kota dan 6 

pejabat provinsi; 5.217 desa dan 624 kelurahan; 150 

desa/kelurahan; 5.841 desa/kelurahan; 2 Pergub; 4 

kades lokasi juara, 4 pejabat Kab, 12 pejabat Provinsi 

- 624 kelurahan; 30 desa perubahan status desa 

menjadi kelurahan; 17 kabupaten/kota 

- 70 pejabat SKPD Provinsi; 350 pejabat SKPD 

Kab/Kota; 70 anggota DPRD Komisi E Kab/Kota 

- 4 SKPD Provinsi; 25 SKPD Kab/Kota; 12 Pejabat 

SKPD Provinsi; 248 SKPD Kab/Kota 


Fasilitasi 

Kelurahan 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Biro Dekonsentrasi 300.000.000,00 CG-4 

3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 


Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 

4 Penunjang Penyelenggaraan Program/Kegiatan 


5 

Tugas Pembantuan di Jawa Barat 

Penunjang Pelaksanaan Program Raksa Desa - Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan BPMD 800.000.000,00 CG-4 

pengelola 

Kabupaten 

Program Raksa Desa pada Pemerintah 

6 Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa - Meningkatnya fasilitasi pembentukan dan peningkatan BPMD 875.000.000,00 CG-4 

(BUMDes) 

peran BUMDes 

7 Penunjang Program Pengembangan Kecamatan - Meningkatnya fasilitasi pengembangan kecamatan BPMD 400.000.000,00 

8 Fasilitsi Peranserta Masyarakat melalui TNI - Terwujudnya peningkatan peranserta masyarakat BPMD 1.000.000.000,00 CG-4 

Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti melalui TMMD dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata 

Siliwangi Manunggal Satata Sariksa 

Sariksa 

9 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Terselenggaranya tugas pembantuan bidang sosial Dinas Sosial 300.000.000,00 

Sosial dari Propinsi ke Desa 

dari Pemprov ke Pemdes 

10 Penyelenggaraan tugas pembantuan dari Provinsi - Terlaksananya Rakor dalam rangka pelaksanaan Dinas Indag 250.000.000,00 

ke Desa di Bidang Perindustrian dan Perdagangan kegiatan tugas pembantuan dari provinsi ke desa 

dibidang perindag di Bandung selama 2 hari, 60 orang. 

11 Kegiatan Peningkatan Kinerja Kepala Desa se 

Wilayah Bogor 


Wilayah Cirebon 


Wilayah Purwakarta 

- Terlaksananya pemantauan harga di 10 desa yang 

tersebar di 10 kabupaten di Jawa Barat. 

Meningkatnya Kinerja Kepala Desa se Wilayah Bogor Bakorwil Bogor 100.000.000,00 CG-4 

Meningkatnya 

Cirebon 

Kinerja Kepala Desa se Wilayah Bakorwil Cirebon 100.000.000,00 CG-4 

Meningkatnya 

Purwakarta 

Kinerja Kepala Desa se Wilayah Bakorwil Purwakarta 100.000.000,00 CG-4 

CG-4 

KETERANGAN 

IV - 127


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

14 Kegiatan Peningkatan Kinerja Kepala Desa se Meningkatnya Kinerja Kepala Desa se Wilayah Bakorwil Priangan 125.000.000,00 CG-4 


Priangan 

15 Kegiatan Orientasi Raksa Desa untuk Satlak Terlaksananya Orientasi Raksa Desa untuk Satlak Bakorwil Bogor 100.000.000,00 CG-4 

Kecamatan, Satlak Desa dan Pendamping se Kecamatan, Satlak Desa dan Pendamping se Wilayah 

Wilayah Bogor 

Bogor 

16 Kegiatan Orientasi Raksa Desa untuk Satlak Terlaksananya Orientasi Raksa Desa untuk Satlak Bakorwil Cirebon 100.000.000,00 CG-4 


Wilayah Cirebon 

Cirebon 

17 Kegiatan Orientasi Raksa Desa untuk Satlak Terlaksananya Orientasi Raksa Desa untuk Satlak Bakorwil Purwakarta 100.000.000,00 CG-4 


Wilayah Purwakarta 

Purwakarta 

18 Kegiatan Orientasi Raksa Desa untuk Satlak Terlaksananya Orientasi Raksa Desa untuk Satlak Bakorwil Priangan 147.934.402,00 CG-4 



Priangan 

IV - 128

NO. 


ORGANISASI 

31 Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 

Daerah 

1 Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan 

Pengelolaan Sumber PAD Kab/Kota di Jawa Barat 

2 Fasilitasi Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi Hasil 

PBB dan BPHTB 

3 Evaluasi Pengelolaan Sumber PAD di Lingkungan 


4 Fasilitasi Tim Koordinasi Ekstensifikasi Wajib 

Pajak dan Intensifikasi PPh Perseorangan serta 

DAU 

5 Fasilitasi dan Koordinasi Intensifikasi Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam 

a. Terwujudnya sinergitas 

kekayaan daerah 

pengelolaan keuangan dan 

b. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan kekayaan 

daerah yang akuntabel, efektif dan efisien 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

11.965.829.353,00 

- Meningkatnya kualitas kinerja kab/kota dalam upaya 

menggali dan mengembangkan potensi sumber PAD, 


yang bersumber dari Pajak Daerah dan retribusi 

daerah secara efektif dan tepat sasaran sesuai 

peraturan perundang-undangan 

Meningkatnya kemauan, pengetahuan dan Biro Desentralisasi 100.000.000,00 

pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan 

serta kemampuan dalam merumuskan dan 

menetapkan strategi peningkatan PAD kabupaten/kota 

se Jawa Barat 

- Membahas berbagai permasalahan dan upaya Biro Desentralisasi 100.000.000,00 

pemecahannya dalam pengelolaan sumber PAD di 

lingkungan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dan strategi 

peningkatan PAD Provinsi Jawa Barat 

Diketahuinya potensi dan jumlah WP secara akurat 

serta optimalnya penerimaan daerah dari dana bagi 

hasil PPh perseorangan dan DAU sesuai penetapan 

APBD Jabar 2008 


Diketahuinya lifting migas bagian provinsi jabar tiap 

triwulan 

Teralokasinya dana bagi hasil migas bagian prov. 

Jabar tiap triwulan 

Teralokasikannya iuran FKDPM setiap triwulan 


- Untuk terlaksananya penatausahaan keuangan daerah Kantor Kas Daerah 100.000.000,00 

6 Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

se Jawa Barat 

7 Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran antara - Untuk terlaksananya data penerimaan dan Kantor Kas Daerah 100.000.000,00 

Kantor Kas Daerah dan PT. Bank Jabar 

pengeluaran yang akurat 

8 Penjualan/Pelepasan Barang Milik/Dikuasai - Aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat Biro Perlengkapan 250.000.000,00 


9 Sensus Barang Daerah VI Tahun 2008 di Biro Perlengkapan Kab/Kota, SKPD dan Aset-aset di Biro Perlengkapan 600.000.000,00 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

10 Pengamanan Administrasi Aset Daerah Aset Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah 



11 Analisis Pendayagunaan Aset Milik/Dikuasai Aset Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Biro Perlengkapan 150.000.000,00 



KETERANGAN 

IV - 129


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

12 Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah - Penyediaan rencana kebutuhan barang setda/SKPD 

(RKBMD/RDKBMD/DKBMD) standar harga, verifikasi 

lapangan, laporan hasil pengadaan barang SKPD, 


evaluasi pengeolaan BMD, serta fasilitasi dan 

koordinasi 

prov/kab/kota 

pengelolaan BMD lingkup Pem. 

13 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD T.A. Biro Keuangan 650.000.000,00 

APBD T.A. 2009 dan Penyusunan Rancangan 2009 dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 

Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD T.A. 

2009 

tentang Penjabaran APBD T.A. 2009 

14 Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan Tersusunya Perda tentang Perubahan APBD T.A. Biro Keuangan 400.000.000,00 

APBD T.A. 2008 dan Penyusunan Rancangan 2008 dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH 

Peraturan KDH 

APBD T.A. 2008 

tentang Penjabaran Perubahan tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2008 

15 Asistensi dan Konsultasi Evaluasi APBD Provinsi Terlaksananya Asistensi dan Konsultasi Evaluasi Biro Keuangan 250.000.000,00 


APBD Provinsi Jawa Barat 

16 Penyusunan Standar Evaluasi Rancangan Perda Tersusunnya Standar Evaluasi Rancangan Perda Biro Keuangan 250.000.000,00 

tentang APBD Kabupaten/Kota 

tentang APBD Kabupaten/Kota 

17 Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Daerah Terlaksananya koordinasi Pengelola Keuangan Daerah Biro Keuangan 275.000.000,00 

SKPD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah SKPD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah 



18 Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Terlaksananya Evaluasi Rancangan Perda tentang Biro Keuangan 325.000.000,00 

Kabupaten/Kota dan Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota dan Evaluasi Rancangan 

Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 



19 Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Terlaksananya Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah Biro Keuangan 200.000.000,00 

Sosial 

dan Bantuan Sosial secara akuntabel 

20 Fasilitasi Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada Terlaksananya fasilitasi Bagi Hasil dan Bantuan Biro Keuangan 300.000.000,00 

Kab/Kota/Kecamatan/Desa dan Penyusunan Keuangan pada Kab/Kota/Kecamatan/Desa dan 

Pelaporan bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Penyusunan 

Keuangan 

Pelaporan bagi Hasil dan Bantuan 

21 Fasilitasi Penatausahaan Belanja Langsung dan Terlaksananya fasilitasi Penatausahaan Belanja Biro Keuangan 300.000.000,00 

Tidak Langsung 

Langsung dan Tidak Langsung 

22 Penyusunan Perencanaan dan Perubahan Tersusunnya perencanaan dan Perubahan Anggaran Biro Keuangan 250.000.000,00 

Anggaran Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai 

23 Penyusunan SPD2D Bulanan, Triwulanan, Tersusunnya SPD2D Bulanan, Triwulanan, Biro Keuangan 250.000.000,00 

Semesteran dan Tahunan 


24 Penyusunan Data Dasar Dana Perimbangan dan Tersusunnya Data Dasar Dana Perimbangan dan Biro Keuangan 450.000.000,00 

Penyusunan Laporan Dana Alokasi Umum (DAU), Penyusunan Laporan Dana Alokasi Umum (DAU), 

Tabungan Perumahan (Taperum), Iuran Wajib Tabungan Perumahan (Taperum), Iuran Wajib 

Pegawai (IWP) dan PPh Pasal 21 

Pegawai (IWP) dan PPh Pasal 21 

25 Penyempurnaan dan pengembangan Sistem Tersedianya sistem penggajian PNS yang lebih Biro Keuangan 250.000.000,00 

Penggajian PNS 

akseptabel 

KETERANGAN 

IV - 130


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

26 Pemutahiran Data Pegawai untuk Basis Terlaksananya pemutahiran Data Pegawai untuk Basis Biro Keuangan 250.000.000,00 

Penyusunan Gaji di lingkungan Pemerintah Penyusunan Gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi 



27 Pelayanan Satu Atap dalam rangka penyelesaian Terlaksananya penyelesaian Kenaikan Pangkat Biro Keuangan 250.000.000,00 

Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), Pensiun dan Otomatis (KPO), Pensiun dan Mutasi dengan lebih 

Mutasi 

cepat dan akurat 

28 Penyusunan Kebijakan Gubernur tentang Tersusunnya kebijakan Gubernur tentang Pengelola Biro Keuangan 150.000.000,00 

Pengelola APBD dan APBN 

APBD dan APBN 

29 Penyelesaian Tindaklanjut Laporan Hasil Terlaksananya penyelesaian Tindaklanjut Laporan Biro Keuangan 200.000.000,00 

Pemeriksaan 

Hasil Pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi 

30 Peningkatan Sinergitas Penyusunan Bahan Terwujudnya Sinergitas Penyusunan Bahan Biro Keuangan 150.000.000,00 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

31 Inventarisasi Laporan Keuangan dan Rekonsiliasi Tersusunnya Inventarisasi Laporan Keuangan dan Biro Keuangan 200.000.000,00 

Penyertaan Modal BUMD 

Rekonsiliasi Penyertaan Modal BUMD 

32 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Terlaksananya Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Biro Keuangan 150.000.000,00 

Dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri 

Dana Dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri 

33 Fasilitasi Pelaksanaan Standar Akuntansi Instansi 

pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 

Anggaran (UAPPA) dan Unit Akuntansi Pengguna 

Anggaran Wilayah (UAPAW) 

34 Penyelesaian dan Pelaporan Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 

35 

Keuangan dan Barang Daerah 

Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

36 Penyusunan Sistem 


dan Prosedur Pengelolaan 

37 Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD Triwulan 

Berdasarkan SPJ dan SP2D dan Penyusunan 

Laporan Pelaksanaan APBD Semesteran 

38 Penyusunan 

Daerah 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

39 Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan Untuk 

Perhitungan Pajak Provinsi dan Kab/Kota 

40 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD T.A. 2007 

Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Standar 

Akuntansi Instansi pada Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Anggaran (UAPPA) dan Unit Akuntansi 

Pengguna Anggaran Wilayah (UAPAW) 

Terlaksananya Penyelesaian dan Pelaporan Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 

dan Barang Daerah 

Tersusunnya Perda tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan 


Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD Triwulan 

Berdasarkan SPJ dan SP2D dan Penyusunan Laporan 

Pelaksanaan APBD Semesteran 

Biro Keuangan 200.000.000,00 





Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Biro Keuangan 250.000.000,00 

Terwujudnya Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan 

Untuk Perhitungan Pajak Provinsi dan Kab/Kota 


Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan 

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

T.A. 2007 


CG-4 

KETERANGAN 

IV - 131


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

41 Fasilitasi Evaluasi Raperda tentang Terlaksnanya Fasilitasi Evaluasi Raperda tentang Biro Keuangan 200.000.000,00 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 

42 Penyusunan Standar Evaluasi Rancangan Perda 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 


43 Evaluasi Raperda dan Raper KDH tentang 

Pertanggungjawaban 


Pelaksanaan APBD 

44 Penyusunan Rencana Kerja dan RKA Biro 

45 

Keuangan Tahun Anggaran 2009 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan 

46 Sosialisasi paket regulasi tentang Pengelolaan 


Tersusunnya Standar Evaluasi Rancangan Perda 



Tersusunnya Evaluasi Raperda dan Raper KDH 



Tersusunnya Rencana Kerja dan RKA Biro Keuangan 

Tahun Anggaran 2009 

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan 

Terlaksananya Sosialisasi paket regulasi tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

47 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah bagi aparatur UPPD dan UPTD di 

Lingkungan Dispenda 






Dispenda 250.000.000,00 

CG-4 

KETERANGAN 

IV - 132

NO. 


ORGANISASI 

32 Program Pengembangan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

a. Menggerakkan peningkatan kerjasama kemitraan, 

pemerintah, swasta dan masyarakat dalam 


b. Mendorong peran dan fungsi masyarakat dan 

kelembagaan masyarakat dalam pembangunan 

c. Mendorong 

perdesaan 

pemanfaatan teknologi tepat guna di 


e. Mendorong 

masyarakat 

penguatan jaringan sosial ekonomi 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

3.809.036.008,88 

1 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersedianya data dasar 5863 desa sebagai bahan 

penyusunan perencanaan pembangunan 

BPMD 106.995.000,00 

2 Perlombaan Desa Terwujudnya evaluasi pemberdayaan masyarakat BPMD 250.000.000,00 

terhadap 18 Desa dan 8 Kelurahan 

3 Fasilitasi penerapan pola tata desa Meningkatnya partisipasi masyarkat dalam BPMD 130.000.000,00 

penyusunan tata ruang di 18 desa 

4 Fasilitasi Penunjang Program Pengembangan Meningkatnya pemantauan dan pengendalian BPMD 333.000.000,00 

Kecamatan 

pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan 

5 Penunjang Tim Koordinasi Penanggulangan Meningkatnya keterpaduan Penanggulangan BPMD 267.295.000,00 

Kemiskinan Daerah (TKPKD) 

Kemiskinan 

6 Penunjang Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkatnya Penanganan dan pemantauan BPMD 361.660.000,00 

RASKIN dan BBMT 

pelaksanaan Beras bagi Rakyat Miskin 

7 Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Meningkatnya peran Kader Pember-dayaan BPMD 77.761.000,00 

Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di 50 

desa/kelurahan 

8 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Meningkatnya peran 120 orang aparat kecamatan BPMD 111.629.000,00 

di Tingkat Kecamatan melalui pendekatan P3MD dalam penyusunan perencanaan partisipatif 

(Pergub 72 tahun 2005) 

pembangunan desa/kelurahan 

9 Penunjang Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Terfailitasinya penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong BPMD 91.610.000,00 

Royong Masyarakat 

Royong Masyarakat 

10 Fasilitasi Penyiapan Masyarakat dalam Terpenuhinya kebutuhan air bersih 1200 KK BPMD 566.227.529,00 

Pemenuhan Air Bersih Perdesaan 

masyarakat miskin di 40 desa. 

11 Fasilitasi Peyiapan Masyarakat dalam Pemenuhan Terpenuhinya kebutuhan rumah sehat dan layak huni BPMD 207.235.000,00 

Rumah Layak Huni 

bagi 100 KK masyarakat perdesaan 

12 Fasilitasi Pemberdayaan Desa Sekitar Hutan Meningkatnya pemahaman 40 orang aparat dan BPMD 115.000.000,00 

masyarakat terhadap manfaat hutan. 

13 Pemasarakatan dan Pengembangan Gelar Terwujudnya promosi peralatan TTG di tingkat BPMD 347.000.000,00 

Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Nasional 

14 Penyusunan Buku Pedoman Pemberdayaan Tersusunnya Buku Pedoman Penyelenggaraan BPMD 141.685.000,00 

Masyarakat 

Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Barat 

15 Penyusunan Buku Pemberdayaan Masyarakat Tersusunnya Buku Pemberdayaan Masyarakat dalam BPMD 105.000.000,00 

Dalam Angka 

Angka 

KETERANGAN 

IV - 133


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

16 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Yansos 170.553.851,11 

dalam Program Sinergitas Peningkatan Kesehatan Program Sinergitas Peningkatan Kesehatan 

Lingkungan 

Lingkungan 

17 Pembinaan Kelembagaan Perpustakaaan Desa/ - Tersedianya pembentukan model perpustakaan desa/ Bapusda 426.384.628,77 

Kelurahan di Jawa Barat 

kelurahan 

- Terlaksananya pembinaan teknis Perpustakaan desa/ 

kelurahan di Jawa Barat 

- Terlaksanya pemutakhiran data base perpustakaan di 


- Terlaksanaya telaahan operasional layanan MUPK 

- Terlaksanya monitoring dan evaluasi budaya baca 

masyarakat di Jawa Barat 

- Terlaksanya pemilihan perpustakaan terbaik di Jawa 


- Menggerakkan peningkatan kerjasama kemitraan, 

pemerintah, swasta dan masyarakat dalam 


- Mendorong peran dan fungsi masyarakat dan 

kelembagaan masyarakat dalam pembangunan 

- Mendorong 

perdesaan 

pemanfaatan teknologi tepat guna di 

- Meningkatkan keterpaduan penanganan kemiskinan 

- Mendorong 

masyarakat 

penguatan jaringan sosial ekonomi 

KETERANGAN 

Penunjang 

IV - 134

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

33 Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk - Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan 2.346.739.000,00 

- Pengerahan, penempatan transmigrasi serta 

kerjasama antar daerah 

- Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat translok 

- Relokasi penduduk daerah genangan Waduk Jatigede 

1 Kegiatan tindak lanjut kerjasama antar daerah 

dibidang ketransmigrasian antara Gubernur Jawa 

Barat dengan Gubernur 9 Provinsi daerah 

penempatan Transmigrasi, koordinasi dengan 

Pusat & 3 Provinsi daerah asal 

2 Kegiatan pengerahan, penempatan penduduk 

daerah genangan Waduk Jatigede 

3 Kegiatan koordinasi pengakhiran status pembinaan 

Transmigrasi lokal, fasilitasi dan mediasi 

penyelesaian sertifikasi lahan warga translok 

KETERANGAN 

- Terlaksananya tindak lanjut kerja sama bidang Disnakertrans 720.393.000 UNGGULAN 

ketransmigrasian dengan 9 Provinsi daerah 

penempatan dalam rangka rencana penempatan 

transmigran asal Jawa Barat pada tahun 2009 

- Terlaksananya relokasi penduduk daerah genangan 

waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang sebanyak 

220 KK melalui program transmigrasi 

- Terfasilitasinya sertifikasi lahan di 21 UPT dalam 

rangka pengakhiran status pembinaan translok di Jawa 



Disnakertrans 378.410.000 PENUNJANG 

4 Fasilitasi Kerjasama Dibidang Ketransmigrasian - Biro Bangsos 467.235.000 PENUNJANG 

IV - 135

NO. 


ORGANISASI 

34 Program Penataan Ruang a. Meningkatnya kinerja pengendalian pemanfaatan 

ruang di lahan sawah 


ruang 

kinerja pengendalian pemanfaatan 

c. Meningkatnya kinerja pengendalian pemanfaatan 

ruang di kawasan lindung 

d. Meningkatnya kinerja koordinasi penataan ruang 

01 Fasilitasi Penyusunan RTRW dan Penataan Ruang 

Kawasan 

- Teridentifikasinya kawasan strategis provinsi Jawa 


- Terfasilitasinya peninjauan kembali dan revisi RTRW 


JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

8.236.045.000,00 

Distarkim 1.629.556.000 

02 Pemanfaatan Ruang Kawasan Jawa Barat - Terfasilitasinya penataan ruang di PKN Distarkim 2.002.144.000 

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 

pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana 

- Terwujudnya sinkronisasi kegiatan penataan ruang 

dalam perwujudan PKW 

03 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Jawa 


07 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Jatinangor 

08 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Wisata Situ 

Ciburuy Kab. Bandung Barat 

09 Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat 

10 Operasionalisasi Infrastruktur Data Spasial Daerah 

(IDSD) Provinsi Jawa Barat 

11 Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 


- Meningkatnya pemahaman aparat dalam kebijakan 

penataan ruang 

- Terkendalinya alih fungsi lahan sawah dan kawasan 

rawan banjir 

- Terkendalinya pemanfaatan ruang di KBU sesuai 

dasar hukum Pergub 

Tersusunnya kebijakan yang detail bagi kawasan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di Jawa Barat 

Tersusunnya rencana yang detail bagi kawasan wisata 

dengan objek situ 

Tersedianya acuan kebijakan penataan ruang daerah 


Terwujudnya opersionalisasi IDSD secara efektif, 

efisien dan optimal dalam rangka mendukung 

penyediaan data spasial Jawa Barat 

Distarkim 1.618.300.000 



Bapeda 1.235.000.000 

Bapeda 355.000.000 

Terkendalinya kinerja pemanfaatan ruang Jawa Barat Bapeda 246.045.000 

KETERANGAN 

IV - 136

NO. 


ORGANISASI 

35 Program Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan 

a. Tersedianya sistem pemantauan pencemaran air dan 

kerusakan lingkungan di wilayah pesisir (intrusi) 

b. Meningkatnya konservasi air bawah tanah. 

c. Tersedianya pola pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan berbasis masyarakat di sekitar 

kawasan TPA 

d. Tersusunnya atau tersosialisasikannya aturan hukum 

maupun aturan teknis pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 

e. Meningkatnya sistem pengendalian pemanfaatan dan 

konservasi air tanah. 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

7.048.992.500,00 

KETERANGAN 

1 Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air - Terkoordinasikannya pengendalian pencemaran air di 


- Tersedianya data base pengendalian pencemaran air 

berbasis GIS 

- Terpanyaunya kualitas air sungai di 7 DAS Prioritas 

BPLHD 850.000.000,00 Unggulan 

Terbangunnya jejaing dan strategi pengendalian 

2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium 

Lingkungan di Jawa Barat 

pencemaran air untuj rencana baku mutu air sasaran di 

DAS Citarum 

- Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan BPLHD 529.000.000,00 

3 Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Program - Terfasilitasinya upaya peningkatan kualitas lingkungan BPLHD 607.000.000,00 Unggulan 

EPCM 

melalui program inovatif dan strategis 

4 Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pesisir - Tersedianya Sistem Pencemaran Pemantauan BPLHD 923.000.000,00 Unggulan 


Pencemaran Air dan Kerusakan Lingkungan di Wilayah 

Pesisir 

5 Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan di Jawa - Tersosialisasikannya aturan hukum maupaun aturan BPLHD 565.000.000,00 


teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan 

6 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya 

lingkungan 

- Tersedianya sistem pemantauan dan pengendalian BPLHD 860.000.000,00 

Keanekaragaman Hayati di Jawa Barat 

kualitas sumberdaya Keanekaragaman Hayati 

7 Kegiatan Kajian Perhitungan Daya Tampung DAS - Tersusunya hasil kajian daya tampung beban BPLHD 470.000.000,00 Unggulan 

dan Waduk Prioritas 

pencemaran air pada DAS dan Waduk Prioritas 

dengan model debit, kualitas air sungai dan model 

kualitas air waduk 

8 Kegiatan Studi Pendahuluan Penentuan Daya - Tersusunya aturan teknis pengendalian kerusakan BPLHD 330.000.000,00 Unggulan 

Dukung Lingkungan Jawa Barat 

lingkungan melalui pengkajian 

9 Kegiatan Mitigasi Kebencanaan Wilayah Pesisir - Tersedianya sistem informasi kebencaan yang mudah BPLHD 350.000.000,00 CG 5 


diakses dan tersosialisaikannya kepada masyarakat 

pesisir Jawa Barat 

10 Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Air Tanah - Terpantaunya penggunaan air tanah dan usaha Distamben 800.000.000,00 

dan Usaha Pertambangan di Jawa Barat 

pertambangan di Jawa Barat 

IV - 137


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

11 Kegiatan fasilitasi peringatan hari-hari lingkungan meningkatnya komunikasi dan pemahaman Biro Yansos 165.894.000,00 

hidup, habitat, dan cinta puspa 

masyarakat mengenai lingkungan 

12 Kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk Biro yansos 255.332.000,00 

dalam rangka pengelolaan sampah 

mengurangi timbulan sampah 

13 Fasilitasi Peningkatan Usaha dan Investasi 

Pemanfaatan Sampah 

- Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam 

pengelolaan persampahan dengan aktivasi 3R skala 

komunal 

- Terkelolanya sampah dengan aktivasi 3R skala 

komunal 

Distarkim 343.766.500,00 

KETERANGAN 

IV - 138

NO. 


ORGANISASI 

36 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan 

Konservasi SDA dan Lingkungan 

1 Kegiatan Pengelolaan Limbah dan B3 di Jawa 


2 Kegiatan Penerapan dan Peningkatan Program 

Kemitraan Lingkungan di Jawa Barat 

3 Kegiatan Penyusunan SoE, ASER dan Statistik 

Lingkungan di Jawa Barat 

4 Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis AMDAL 


5 Kegiatan Pengendalian SDA dan Lingkungan 

Melalui Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat 

Guna (TTG) 

6 Kegiatan Pengendalian Sumber Emisi dan 

Fasilitasi Pengelolaan Kualitas Udara di Jabar 

7 Kegiatan Peningkatan Mitigasi Bencana Alam 

Geologi di Jawa Barat 

8 Kegiatan Penataan dan Konservasi Air Tanah dan 

Pertambangan 

a. Meningkatnya upaya pencegahan dini dan minimisasi 

terhadap dampak banjir, kekeringan dan longsor. 

b. Meningkatnya daya dukung lahan dan mengurangi 

ancaman hama 

c. Tersedianya sistem informasi kebencanaan yang 

mudah diakses. 

d. Terbangunnya sinergitas kegiatan pengelolaan 

lingkungan antar stakeholders 

e. Tersedianya sistem informasi lingkungan yang mudah 

diakses. 

f. Optimalisasi Sistem Manajemen Bencana 

g. Terfasilitasinya upaya peningkatan kualitas lingkungan 

melalui program inovatif atau strategis. 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

9.126.544.700,00 

KETERANGAN 

- Meningkatnya upaya pembinaan dan pemantauan BPLHD 800.000.000,00 Unggulan 

pengelolaan limbah padat dan B3 

- menguatnya kemitraan antara pemerintah dan BPLHD 1.250.000.000,00 Unggulan 

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

- Tersedianya informasi kondisi pengelolaan lingkungan 

hidup tahunan 


- Meningkatnya kinerja komisi AMDAL dan fungsi BPLHD 485.000.000,00 Unggulan 

dokumen AMDAL untuk pengelolaan lingkungan 

- Terfasilitasinya upaya perbaikan pengelolaan BPLHD 1.117.000.000,00 Unggulan 

lingkungan 

lingkungan 

melalui pemanfaatan teknologi ramah 

- Mewujudkan kualitas udara yang lebih baik khususnya 

di wilayah perkotaan atau daerah sensitif 


- Tersedianya 4 peta kawasan rawan Bencana gunung 

api aktif di Gn. Salak, Guntur, Galunggung dan Gn. 

Papandayan 

- Tersedianya informasi / peta daerah rawan gempa di 

awa Barat 

- Terciptanya peringatan dini dalam mitigasi bencana 

geologi dan meningkatnya pemahaman bencana alam 

geologi 

- Terpantaunya lokasi bencana di Jawa Barat 

Distamben 1.788.774.000,00 CG 5 

- 

Satu buah sumur resapan di CAT Bandung-Soreang 

Distamben 1.447.689.700,00 Unggulan 

- Dua buah sumur pantau dan Telemetri di CAT Bogor 

- satu dokumen penataan lahan bekas penambangan 

IV - 139


- satu dokumen laporan pemantauan community 

development kegiatan pertambangan 

ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

9 Kegiatan fasilitasi dan koordinasi kebijakan 

meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Biro Binprod 250.000.000,00 

pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat 

yang dilaksanakan oleh provinsi,kab/kota dan 

10 Kegiatan fasilitasi pengembangan pendidikan 

lingkungan sejak usia dini 

stakeholders dalam rangka pengelolaan sumberdaya 

air 

Tertanamnya kepedulian lingkungan sejak awal Biro Yansos 374.484.000,00 

11 Kegiatan Sosialisasi Penyusunan database non Meningkatnya pemahaman aparat dan masyarakat Biro Yansos 119.597.000,00 

fisik adipura 

untuk mendukung program adipura 

12 Pemantauan pemanfaatan dan pengelolaan migas Terpantaunya pengelolaan panas bumi dan Distamben 300.000.000,00 

hilir dan panas bumi 

pemanfaatan BBM dan pelumas di Jawa Barat 

KETERANGAN 

IV - 140

NO. 


ORGANISASI 

37 Program Pemantapan Kawasan Lindung a. Terbangunnya sistem informasi, monitoring dan 

evaluasi kawasan lindung. 

b. Meningkatnya fungsi dan kualitas kawasan lindung. 

c. Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat di sekitar 

kawasan lindung. 

d. Terfasilitasinya 

lindung. 

sinergitas pemantapan kawasan 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

32.321.431.500,00 

1 Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan, Lahan - Terfasilitasinya pengendalian kerusakan pada kawasan BPLHD 926.000.000,00 

dan Tata Air 

lindung 

2 Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan - Terwujudnya Pemantapan Kawasan Hutan di Jawa 

Barat sebagai Kawasan Lindung 

Dishut 2.216.259.000,00 

3 Kegiatan Pengendalian Kebakaran dan 

- Terpantau dan terkendalinya gangguan keamanan Dishut 4.051.360.000,00 

Pengamanan Hutan Jawa Barat 

hutan secara dini 

4 Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Berkurangnya lahan kritis di Jawa Barat Dishut 21.300.561.500,00 

5 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Tahura Ir. H. - Optimalisasi Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda secara Dishut 1.434.440.000,00 

Djuanda 

kolaboratif dan lestari yang berimplikasi pada 

Meningkatnya fungsi Kawasan Tahura Ir. H. Djuanda 

sebagai Taman Kebanggaan Provinsi Jawa Barat 

6 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan 

Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 

7 Kegiatan Pilot Project Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan (Nilai Intrinsik) Di Taman Hutan Raya 

Ir. H. Djuanda 

- Tertatanya Sumber Daya Hutan yang Mantap Dishut 1.606.015.500,00 

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian 

Sumber Daya Hutan dan Mengembangkan 

Kelembagaan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 

(Model Pemanfaatan Jasa Lingkungan/Nilai Intrinsik di 

Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda) 

Dishut 786.795.500,00 

KETERANGAN 

IV - 141

NO. 


ORGANISASI 

38 Program Peningkatan Pemahaman Dan 

Pengamalan Agama 

1 Pelaksanaan MTQ Tingkat Jawa Barat, 

2 

Pembinaaan dan Pengiriman Khalifah MTQ Jawa 

Barat ke Tingkat Nasional 

Peningkatan Kualitas Khotib/ Mubaligh dan Kader 

Juru Dakwah 

3 Implementasi Pengamalan Agama melalui Safari 

Ramadhan dan Taraweh Keliling 

- Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama 

dalam kehidupan bermasyarakat 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

8.524.574.096,00 

Biro Yansos 5.000.000.000,00 

- Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama di 

masyarakat 

Biro Yansos 2.250.000.000,00 

- Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama di 

kalangan aparatur dan masyarakat 

Biro Yansos 500.574.096,00 

4 Pemetaan Lembaga Keagamaan di Jawa Barat - Tersedianya basis data atau profil mengenai lembagalembaga 

komunitas pendukung pembangunan daerah 

Biro Yansos 774.000.000,00 

secara obyektif; 

- Tersedianya gambaran kondisi, potensi, masalah, dan 

afiliasi ideologi-politik masyarakat Propinsi Jawa Barat 

berdasar komunitas keagamaan 

KETERANGAN 

Unggulan 

Unggulan 

CG1 

CG1 

IV - 142

NO. 


ORGANISASI 

39 Program Peningkatan Kerukunan Hidup Intern 

Dan Antar Umat Beragama 

1 Pembinaan Kerukunan Hidup Intern dan Antar 

Umat Beragama 

- Terfasilitasinya kegiatan intern dan kegiatan antar 

umat beragama. 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

1.072.870.961,00 

Biro Yansos 1.072.870.961,00 

KETERANGAN 

Unggulan 

IV - 143

NO. 


ORGANISASI 

40 Program Penelusuran Sejarah dan Pelestarian 

Nilai-nilai Tradisional 

1 Pembinaan, Pelestarian, dan pengembangan 

Kepurbakalaan, Permuseuman, Sejarah, dan Nilai 

Tradisional 

- Terlaksananya Pembinaa, pelestarian dan 

pengembangan kepurbakalaan, permuseuman, 

sejarah dan nilai tradisional dalam upaya melestarikan 

dan mengembangkan nilai-nilai budaya 

2 Peningkatan Apresiasi Museum - Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap 

permuseuman dalam upaya melestarikan dan 

mengembangkan nilai-nilai budaya daerah 

3 Pelestarian dan Pengembangan Benda Cagar 

Budaya (BCB), Kesejarahan dan Nilai - Nilai 

tradisional 

- Terlestarikannya Benda Cagar Budaya (BCB) sebagai 

peninggalan sejarah dan Nilai Tradisional 

4 Pelestarian dan pengembangan desa budaya - Melestarikan dan Menggali Kearifan Nilai-Nilai Budaya 

Daerah 

Budaya 

serta tersosialisasikannnya konsep Desa 

5 Eksplorasi dan konservasi tinggalan Budaya Jabar - Melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah 

serta tersedianya data - data akurat peninggalan 

bersejarah 

6 Bimbingan teknis Purbakala, Sejarah dan Nilai 

Tradisional bagi Juru Pelihara Situs/ BCB dan 

masyarakat sekitarnya di Jawa Barat 

Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam 

Khasanah Budaya Jawa Barat serta Implementasi 

UU No. 4 tahun 1990 

- Meningkatnya kemampuan para juru pelihara 

Situs/BCB dalam bidang Kepurbakalaan, Sejarah dan 

Nilai Tradisional 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

4.646.076.566,18 

KETERANGAN 


Disbudpar 950.000.000,00 CG 1 

Disbudpar 750.000.000,00 CG 1 

Disbudpar 330.000.000,00 Unggulan 

Disbudpar 251.251.850,00 CG 1 

Disbudpar 300.000.000,00 Penunjang 

7 - Terwujudnya Koleksi buku langka pojok Jawa Barat 

sebagai khasanah budaya Jawa Barat. 

Bapusda 789.824.716,18 Penunjang 

- Terlaksananya sosialisasi koleksi bahan pustaka 

langka dan pojok Jawa Barat 

- TerlaksananyaImplementasi realisasi UU No. 4 th. 

1990 

- Terlaksananya pengadaan buku langka 

IV - 144

NO. 


ORGANISASI 

41 Program Pelestarian Dan Pengembangan 

Bahasa, Aksara Dan Sastra Daerah 

1 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan 

Sastra Daerah 

2 Peningkatan Mutu Pendidikan Kesenian dalam 

Menunjang Apresiasi Bahasa dan Sastra Daerah 

bagi Siswa SD, SMP dan SMA se Jawa Barat 

3 Peningkatan Mutu Guru dalam Pemahaman 

Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah di Sekolah 

4 Pembinaan dan Pengembangan Sumber-Sumber 

Referensi dan Pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Daerah di Sekolah 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

3.752.841.274,73 

KETERANGAN 

- Melestarikan dan meningkatkan apresiasi masyarakat 

thd bahasa, sastra, dan aksara daerah 

Disbudpar 1.625.800.000,00 CG 1 

- Meningkatnya pengetahuan kemampuan dan Dinas Pendidikan 1.000.000.000,00 Penunjang 

keterampilan guru dan siswa TK SD SMP SMA/SMK 

dalam apresiasi seni daerah 

- Meningkatnya kapasitas profesionalisme guru dalam 

mengapresiasi seni daerah di Jawa Barat 

- Meningkatkan kualitas pendidikan kesenian di Jawa 


- Meningkatnya pengetahuan kemampuan pemahaman 

dan keterampilan guru dan siswa TK SD SMP SMA/ 

SMK dalam pembelajaran bahasa aksara dan sastra 

daerah 

- Meningkatnya profesionalisme guru dalam 

pembelajaran bahasa aksara dan sastra daerah 

- Meningkatnya kualitas pendidikan bahasa aksara dan 

sastra daerah 

- Terwujudnya Penyusunan kurikulum silabus dan 

standardisasi pembelajaran bahasa aksara dan sastra 

daerah 

- Terwujudnya penyusunan naskah serta sumber belajar 

dalam pembelajaran bahasa aksara dan sastra daerah 

- Tersosialisasinya dan terdistribusikannya sumber 

belajar bahasa aksara dan sastra kesenian daerah di 



Dinas Pendidikan Penunjang 

IV - 145

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

42 Program Peningkatan Kesadaran Politik a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam politik 

b. Terwujudnya peran dan fungsi organisasi/lembaga non 

pemerintah dalam partisipasi pembangunan politik 

c. Terlaksananya penerapan kode etik berbangsa oleh 

organisasi sosial budaya, ekonomi bisnis, keilmuan 

dan lingkungan. 

2.079.329.405,00 

1 Bimtek Deteksi Dini Potensi Masalah Politik - Tersedianya aparatur Pemerintah Daerah yang mampu Bakesbanglinmas 200.000.000,00 

melaksanakan Deteksi Dini Permasalahan yang 

berkembang di masyarakat 

2 Peningkatan Wawasan Kebangsaan - Terciptanya kerjasama dan kerukunan dalam Bakesbanglinmas 240.000.000,00 

3 Orientasi Pembauran Bangsa Bagi Generasi Muda 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara 

- Terbinanya pembauran bangsa pelajar tingkat SMU, 

SMK dan Pramuka di Kab/Kota di Jawa Barat 


4 Forum Ketahanan Bangsa Dalam Pencegahan 

Konflik 

5 Fasilitasi Kinerja Komunitas Intelijen Daerah 

(KOMINDA) 

6 Fasilitasi Kinerja Forum Kerukunan Umat 

7 

Beragama (FKUB) 

Sosialisasi Peraturan dan Undang-undang Bidang 

Politik bagi Kader Partai Politik di Jawa Barat 

8 Pembuatan Database dan Aplikasi Kepengurusan 

Ormas, LSM dan Parpol di Jawa Barat 

9 Reorientasi pembangunan etika, modal dan 

budaya politik bagi tokoh agama, tokoh 

masyarakat dan organisasi kewanitaan 

- Terbinanya pengurus Ormas, LSM dan Tokoh Pemuda 

di Kab/Kota sebagai kader dalam melakukan 

kewaspadaan terhadap permasalahan yang 

berkembang di masyarakat 

Meningkatnya deteksi dini gangguan terhadap 

kehidupan masyarakat di daerah 

Meningkatnya kinerja Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB) 

- Meningkatnya wawasan dan pemahaman bagi kader 

Parpol tentang Peraturan Perundang-undangan Bidang 

Politik 

- Tersedianya data keberadaan kepengurusan ormas, 

LSM dan Parpol Tingkat Provinsi 






Meningkatnya pemahaman etika, moral dan budaya Bakesbanglinmas 150.000.000,00 

politik bagi tokoh agama, toj\koh masyarakat dan 

organisasi kewanitaan 

KETERANGAN 

IV - 146

NO. 


ORGANISASI 

43 Program Pemeliharaan Ketentraman dan a. Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan 

Ketertiban Umum serta Perlindungan 

masyarakat terhadap bencana dan dampaknya 

Masyarakat 

b. Meningkatnya kapasitas dan kinerja institusi 

penanggulangan bencana alam 

c. Terpeliharanya/terciptanya ketentraman dan ketertiban 

umum masyarakat 

d. Terwujudnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 

umum di daerah perbataan antar provinsi dan antar 

kab/kota 

e. Meningkatnya kemampuan tanggap darurat 

masyarakat dalam menghadapi bencana alam 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

8.726.216.320,00 

1 Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan - Teselamatkannya gedung aset Pemerintah Daerah Dinas Polisi PP 1.800.000.000,00 

Ketertiban Umum (Trantibum) di Jawa Barat - Terlaksananya Patroli/pengamanan gedung dan asset 

milik Pemprov Jabar 

- Tertanggulanginya 

masyarakat 

gangguan Trantib oleh gerakan 

- Terbangunnya Sinergitas Trantibum Pemeliharaan 

Trantibum 

Teknis 

dengan LSM, Ormas, PARPO, Institusi 

2 Optimalisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja - Tersusunnya rencana Strategis dan rencana Dinas Polisi PP 300.000.000,00 CG-4 

se Provinsi Jawa Barat 

Operasional Dinas Pol PP Provinsi Jawa Barat 

- Terevaluasinya kinerja Satpol PP seJabar 

- Terlaksananya Forum Komunikasi Pol PP Jabar 

- Terciptanya profil Pol PP Jabar 

3 Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Terlaksananya kerjasama pemeliharaan Trantibum di Dinas Polisi PP 200.000.000,00 

di Daerah Perbatasan Jabar-Jateng, Jabar-DKI dan daerah perbatasan Jabar-Jateng, Jabar-DKI dan Jabar- 

Jabar-Banten 

Banten; Penyelenggaraan MPU 

4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam - Terlaksananya 10 kali Sosialisasi Pemeliharaan Dinas Polisi PP 400.000.000,00 

Pemeliharaan Trantibum 

Trantibum di Kabupaten/Kota; terpasangnya 20 buah 

Billboard 

5 Peningkatan Kerjasama Operasional - Tedapatnya Juklak/Juknis pemeliharaan Trantibum di Dinas Polisi PP 476.216.320,00 

Penyelenggaraan Ttrantibum dengan unsur Intansi Jawa Barat 

Terkait 

- Terjalinnya kerjasama Operasional dalam bidang 

Trantibum dengan Instansi dan Institusi terkait (Polda, 

Pangdam, kejati, BIN di Jabar) 

6 Peningkatan Disiplin Aparat Pemerintah Provinsi - Terlaksananya peningkatan Disiplin pada Aparat Dinas Polisi PP 300.000.000,00 CG-4 


Pemprov Jabar 

7 Fasilitasi dan Simulasi Pemberdayaan Satuan - Terlatihnya anggota Satuan Linmas dalam rangka Bakesbanglinmas 400.000.000,00 

Linmas 

Kab/Kota 

dalam Penanggulangan Bencana di penanggulangan bencana 

KETERANGAN 

IV - 147

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

8 Pemantapan Tim Reaksi Cepat Anggota Satuan - Tersedianya unsur tim reaksi cepat anggota Satuan Bakesbanglinmas 300.000.000,00 CG-4 

Linmas Kab/Kota dan SKPD Terkait di Jawa Barat Linmas Kab/Kota dan SKPD se Jawa Barat 

9 Pemantapan Bela Negara bagi Lingkim, Lingdik, - Terbinanya warga negara/masyarakat yang mampu Bakesbanglinmas 300.000.000,00 

Lingker dan Ormas di Jawa Barat 

melaksanakan upaya bela negara 

10 Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparat - Meningkatnya kemampuan aparat Tramtib Kab/Kota Bakesbanglinmas 250.000.000,00 

Tramtib Kab/Kota di Jawa Barat 

dalam penanggulangan bencana 

11 Pelatihan Tenaga Fasilitator Penyuluh - Tersedianya tenaga penyuluh kebencanaan yang Bakesbanglinmas 250.000.000,00 

Kebencanaan di Jawa Barat 

terlatih dan profesional di Jawa Barat 

12 Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan 

Linmas 

Tersusunnya kurikulum dan modul pelatihan linmas Bakesbanglinmas 150.000.000,00 

13 Pembuatan Juklak dan Juknis Kelinmasan Tersusunnya juklak dan juknis kelinmasan Bakesbanglinmas 100.000.000,00 

14 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Berkembangnya penyelenggaraan pemeliharaan Biro Desentralisasi 1.800.000.000,00 

Ketertiban Umum di Jawa Barat 

keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Jawa 

Barat melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait, 

termasuk dari pihak Polda Jabar maupun DAM III/Slw, 

serta stakeholder lainnya selaras dengan kebutuhan 

15 Fasilitasi Peningkatan Peran Linmas dalam rangka - Terpeliharanya/terciptanya ketentraman dan ketertiban 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2008 umum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum; 100 

orang peserta dari 26 Kab/Kota 

16 Penanggulangan Ganguan Trantibum dalam 

Mensukseskan Pilkada 2008 

17 Fasilitasi Peran Linmas dan Gelar Pasukan dalam 

Pengamanan Pilgub di Jawa Barat 

- Terciptanya ketentraman masyarakat dan ketertiban 

umum menjelang dan pasca pemilihan Kepala Daerah 


- Terlaksananya rencana Strategis dan rencana 

Operasional Dinas Pol PP Provinsi Jawa Barat 

- Terbinanya masyarakat yang mampu menghadapi 

gangguan ketentraman dan ketertiban 


Dinas Polisi PP 700.000.000,00 


- Terbinanya anggota satuan Linmas dalam 

18 Gladi Trantib Satuan Linmas dalam rangka Pilkada - 

pengamanan Pilkada 

Terwujudnya kesiapan anggota Satuan Linmas untuk 

menanggulangi bencana di Desa/Kelurahan di Jawa 



IV - 148

NO. 


ORGANISASI 

44 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial a. Mendukung penanganan dan pemulihan eks korban 

bencana 

b. Meningkatnya sistem manajemen penanggulangan 

bencana di Jawa Barat 

c. Mendorong peningkatan pembinaan, penyuluhan dan 

bantuan sosial bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial dalam meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan berusaha sehingga 

mampu melaksanakan fungsi sosialnya kembali secara 

wajar sebagai SDM yang berkualitas dan produktif 

d. Menggerakkan peranserta masyarakat dan mengali 

sumber-sumber potensi masyarakat dalam 

penanggulangan masalah kesejahteraan sosial 

e. Mendorong peningkatan kesadaran untuk melestarikan 

nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan 

f. Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana sosial 

g. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam 

penanganan masalah Kesos 

1 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 

Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial 

2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Aspek Kesejahteraan Sosial 

3 Kegiatan Updating dan Analisis Data dan Informasi 

Aspek Kesejahteraan Sosial 

4 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial Janda PKRI serta Pelestarian Nilai-nilai 

Keperintisan, Kepahlawanan dan Kejuangan 

5 Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

Keluarga Berumah Tidak Layak huni 

6 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

7 

Masyarakat Adat 

Peningkatan Penanganan dan Pemulihan Tuna 

Sosial 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

21.436.025.491,34 

Tersusunnya Program/kegiatan Pembangunan Bidang Dinsos 650.236.654,75 

Kesos di Jabar antara Pusat, Provinsi dan 

Kabupaten/Kota Tahun 2009 

Tersusunnya Ealuasi Diri Tahun 2007 dan Dinsos 400.000.000,00 

Terlaksanannya pemantauan pelaksanaan 

program/kegiatan Bidang Kesos. 

Terindefikasinya dan terinventarisir Data PMKS, PSKS 

dan Sasaran Pelayanan lainnya yang akurat 

Dinsos 555.000.000,00 

Tersantuninya 370 orang janda PKRI, 8 keluarga Dinsos 567.490.000,00 

Pahlawan, 26 orang PKRI dan rehabilitasi rumah bagi 

25 orang janda PKRI, saresehan nilai kepahlawanan di 

20 desa. 

Terehabilitasinya 200 rumah keluarga tidak layak huni. Dinsos 300.000.000,00 

Terbinanya 160 orang keluarga masyarakat adat di 2 

(dua) lokasi 

Dinsos 200.000.000,00 

Terbimbingnya 40 orang Tuna Sosial, 30 Orang Dinsos 358.481.500,00 Unggulan 

dengan HIV/AIDS (ODHA), tersosialisasikannya 

Penyakit menular HIV/AIDS kepada 600 orang yang 

diperkirakan berisiko tinggi. 

KETERANGAN 

IV - 149

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

8 Kegiatan Akses Pelayanan bagi Penyandang Terbinanya 20 orang penyandang cacat dan Dinsos 300.000.000,00 Unggulan 

Cacat 

Terlayaninya 6 kelompok (30 orang) usaha bersama 

penyandang cacat serta terkirimkannya 30 orang cacat 

ke PIPRV 

9 Kegiatan Pengembangan Sosial Anak Terbinanya 240 anak putus sekolah di Balai Dinsos 2.375.922.299,73 Unggulan 

Pengembangan Sosial Anak (BPSA), Terlayaninya 

anak jalanan sebanyak 80 anak di Panti sosial Bina 

Karya ( PSBK ) Ciganjeng Ciamis, tersantuninya 220 

anak terlantar yatim piatu di Panti Sosial Asuhan Anak 

(PSAA) Wisma Putra, Marga Waluya dan Tresna Putra 

serta terbantunya 640 anak yang mengalami hambatan 

fungsi sosial di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) 

Cisurupan Garut. 

10 Kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan 

Korban Bencana Alam 

11 Pemberdayaan Keluarga Miskin Dalam Kelompok 

Usaha Bersama 

12 Peningkatan Penanganan Korban Tindak 

13 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Akses Perlindungan Lanjut Usia Terlantar di Luar 

Panti 

Pemantapan Tagana 150 orang, tersdianya buferstcok 

beras 45 ton dan tersedianya lauk pauk berupa 4500 

kornet kaleng dan 3600 kaleng sarden. Serta 

terpulangkannya orang terlantar sebanyak 650 orang, 

terselenggarannya angkutan barang bantuan ke 20 

Kab./Kota. 

Berdayanya 330 KK/KBS keluarga Miskin dan 

meningkatnya penghasilan 

Terehabilitasi dan terlindunginya 30 orang KDRT dan 

terberdayakannya 60 orang KDRT 

Terbinanya 120 orang KBS lansia dan terkirimkannya 

120 orang lansia pada HALUN dan terbantunya 4 

Karang Lansia dan 4 PSTW Swasta. 

14 Kegiatan Pemulihan Sosial Penyandang Cacat Terbinanya mental, sosial, fisik dan keterampilan bagi 

100 orang penyandang cacat dalam Panti selama 10 

bulan. 

15 Peningkatan Kemampuan tenaga Kesejahteraan 

Sosial 

16 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai 

dan Instalasi 

17 Kegiatan Peningkatan Penanganan Lanjut Usia 

Dalam Panti 

Terlatihnya 875 pekerja sosial baik pekerja sosial 

tingkat dasar, lanjutan, teknis manejemen kasi kesos 

tingkat Kecamatan, Kab./Kota dan pejabat fungsional 

Peksos. 

Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana di 7 

Balai/ 12 Instalansi dalam memberikan pelayanan ; 

Informasi Kegiatan Pembangunan dipahami oleh 

perangkat kegiatan 

Terbinanya mental, sosial, fisik dan keterampilan bagi 

360 orang lansia dalam Panti selama 12 bulan. 

18 Kegiatan Peningkatan Penanganan WTS Meningkatnya Kemampuan dan kemampuan dari Eks 

Klien Wanita Tuna Susila dan kesejahteraan dan taraf 

Hidup bagi 340 orang Klien. Selama 5 bulan ( 2 

angkatan) 

Dinsos 500.000.000,00 Unggulan 

Dinsos 400.000.000,00 

Dinsos 200.000.000,00 

Dinsos 250.000.000,00 

Dinsos 1.012.909.003,59 Unggulan 

Dinsos 800.000.000,00 

Dinsos 500.000.000,00 



IV - 150


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

KETERANGAN 

19 Kegiatan peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku- Terlatihnya 30 orang PSM andalan, 32 orang ORSOS Dinsos 300.000.000,00 Unggulan 

pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Bidang Manajemen, 120 org Askesos dan Bantuan 

Kesejaqhteraan Sosial Permanen (BKSP) 

20 Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial bagi Terinformasikannya pembangunan bidang Dinsos 250.000.000,00 

pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 

kesejahteraan sosial melalui media keseniaan 

sebanyak 5 group kesenian tradisional dan melalui 

media elektronik sebanyak 30 stasion Radio di 5 

Kab./Kota serta kegiatan bhakti sosial di 3 kelompok 

masyarakat. 

21 Kegiatan Sosialisasi Pendayagunaan Sumber Terlaksananya sosialisasi Pengumpulan Uang dan Dinsos 78.012.000,00 

Dana Sosial 

Barang (PUB) 60 org di 12 Kab./Kota 

22 Kegiatan Penanganan Gelandangan dan Pengemis Terbinanya 350 org gelandangan dan pengemis Dinsos 2.200.000.000,00 Unggulan 

melalui sistem panti sebanyak 2 angkatan dan 

dipulangkannya 500 org PMKS orang terlantar dan 

pengiriman 15 KK kelokasi transmigrasi 

23 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Terkoordinasinya program bidang pengembangan Bangsos 467.613.951,27 

Pengembangan Sosial di Jawa Barat 

sosial di Jabar 

24 Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Terfasilitasinya penanganan Kepahlawanan, Bangsos 350.000.000,00 

Kepahlawanan, 


Keperintisan dan Kejuangan di keperintisan dan kejuangan di jabar 

25 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Meningkatnya kesaaran masyarakat terhadap Bangsos 314.000.000,00 

Lanjut Usia di Jawa Barat 

penanganan lansia 

26 Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Perda tentang Terfasilitasinya pelaksanaan program penanganan Bangsos 200.558.849,00 

Perlindungan Penyandang Cacat dan Fasilitasi penyandang cacat di Jabar 

Peringatan HIPENCA Tingkat Provinsi Jawa Barat. 

27 Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pencegahan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN) di Jawa Barat 

28 Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi 

Penanggulangan Bencana di Jawa Barat 

29 Kegiatan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial melalui Pemilihan Karang Taruna, Orsos 

dan PSM Tingkat Jawa Barat 

Tumbuhnya solidaritas masyarakat terhadap upaya 

P4GN di jabar 

Bangsos 1.196.407.508,00 

- Optimalnya kinerja Sekretriat Satkorlak PB prov. Jabar Bangsos 570.414.347,00 

- Terkoordinasinya penanganan bencana di Jawa Barat 

Terpilihnya Karang Taruna, PSM dan orsos Teladan 

Tingkat Provinsi Jawa Barat 

Bangsos 138.979.378,00 

IV - 151

NO. 


ORGANISASI 

45 Program Perlindungan Perkembangan Sosial, 

Anak dan Remaja 

1 Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna dalam 

Pelaksanaan usaha Kesejahteraan Sosial 

2 Kegiatan Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak 

Terlantar 

3 Kegiatan Pemulihan Sosial Anak Nakal dan Korban 

Narkotika 

4 Kegiatan Pencegahan Anak Nakal dan Korban 

Narkotika Berbasis Masyarakat 

5 Kegiatan Koordinasi Penanganan Masalah Anak di 


a. Meningkatnya pemahaman tentang hak dan kewajiban 

anak dan remaja serta reproduksi remaja 

b. Mendorong peran lembaga dan pemulihan sosial serta 

penanggulangan anak korban narkoba 

c. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat 

terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba 

d. Mendorong pertumbuhan anak dengan terlindunginya 

hak-hak anak 

- Terlaksananya Bimbingan pemantapan bagi 60 Orang 

Pengurus Karang Taruna , Usaha ekonomis Produktif 

60 Org pengurus Karang Taruna, Terselenggaranya 

pelatihan UKS bagi 60 Orang Pengurus Karang 

Taruna, Terlaksananya Forum Jaringan Ekonomi 

Karang taruna Prov. Jabar sebanyak 70 Org, serta 

terlaksanya Bulan Bhakti Karang taruna Tingkat Jawa 

Barat bagi 125 orang. 

Tersantuninya 30 anak Balita Terlantar di Panti Sosial 

Taman Penitipan Anak (PSTPA), Terbantunya 60 

orang tua anak terlantar serta terbantunya 100 anak 

terlantar berupa pemberian paket dalam hari besar 

Terpulihkannya 75 orang anak nakal di Panti Sosial 

Marsudi Putra Cileungsi Bogor ( PSMP) dan 80 orang 

Eks Korban Narkotika di Balai Pemulihan sosial 

Pamardi Putra ( BPSPP) Lembang 

Terbinanya 35 orang korban narkotik dan terlayaninya 

140 orang anak nakal 

Bersama (KUBE) 

pada 28 Kelompok Usaha 

Terkoordinasinya dan terfasilitasinya program 

perlindungan perkembangan sosial, anak dan remaja 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

3.048.876.767,73 


Dinsos 550.000.000,00 

Dinsos 200.000.000,00 

Dinsos 915.516.954,83 

Bangsos 630.579.812,90 

KETERANGAN 

IV - 152

NO. 


ORGANISASI 

46 Program Pembinaan Lembaga Sosial 

Keagamaan 

1 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Sosial 

Keagamaan 

2 Fasilitasi dan Koordinasi dalam Rangka Bantuan 

Sarana dan Prasarana Keagamaan Pontren, 

Mesjid di Jawa Barat 

3 Pendidikan dan Pelatihan Guru Madrasah Swasta 


- Meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial 

keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan 

dalam pembangunan. 

- Terlaksananya subsidi dan imbal swadaya 

pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana 

kepada lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan. 







JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

4.967.311.167,00 

KETERANGAN 

Biro Yansos 3.267.311.167,00 Penunjang 


Biro Yansos 1.000.000.000,00 

Penunjang 

IV - 153

NO. 


ORGANISASI 

47 Program Pemberdayaan Infrastruktur dan 

Suprastruktur Politik 

1 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat 

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh 

agama 

a. Terwujudnya peran dan fungsi partai politik dalam 

mewujudkan sistem politik yang demokratis 

b. Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD 

- Terserapnya dan terkoordinasikannya berbagai saran 

dan aspirasi untuk merumuskan kebijakan umum 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

38.996.081.630,00 

Setwan 200.000.000,00 

2 Kegiatan Reses - Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat di Setwan 8.700.000.000,00 

daerah Pemilihan untuk 100 orang anggota DPRD 

3 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi terhadap Setwan 14.250.000.000,00 

Dalam dan Luar Daerah 

pelaksanaan 

Undangan 

implementasi/kebijakan Perundang- 

4 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota - Terlaksananya kegiatan In House Training, Workshop Setwan 300.000.000,00 

DPRD 

dan kegiatan sejenis lainnya 

5 Fasilitasi Pengawalan Kegiatan Pimpinan DPRD - Terlaksananya pengawalan dalam kegiatan pimpinan Setwan 100.000.000,00 

6 Biaya fasiltasi dalam rangka kelancaran kegiatan Terlaksananya fasiltasi dalam rangka kelancaran Setwan 100.000.000,00 

pimpinan DPRD 

kegiatan pimpinan DPRD 

7 Sewa tempat/Gedung dalam pelaksanaan kegiatan 

DPRD 

- Tersedianya Tempat/Gedung dalam kegiatan DPRD Setwan 560.000.000,00 

8 Badan Kerjasama Pimpinan DPRD se Indonesia - Pelaksanaan kegiatan Badan Kerjasama Pimpinan Setwan 650.000.000,00 

9 Penyusunan Raperda Prakarsa/Hak Inisiatif DPRD 

DPRD se Indonesia 

- Tersusunnya Raperda Prakarsa/Hak Inisiatif DPRD di Setwan 600.000.000,00 

di Media Massa 

media massa 

10 Kegiatan Parlementaria - Pelaksanaan fasilitasi kegiatan parlementaria Setwan 400.000.000,00 

11 Penyediaan Tenaga Ahli dan Kajian Akademik - Pelaksanaan penyediaan tenaga ahli dan kajian Setwan 300.000.000,00 

12 Fasilitasi dan konsultasi masalah-masalah hukum 

dan administrasi 

akademik dalam rangka fasilitasi kinerja DPRD 

- Tersosialisasikannya aturan hukum dan administrasi Setwan 300.000.000,00 

13 Penyediaan BBM, Pelumas bagi Pimpinan DPRD - Tersedianya BBM, pelumas bagi Pimpinan DPRD dan Setwan 3.750.000.000,00 

dan TLA, Gas bagi Anggota DPRD 

TLA, Gas bagi Anggota DPRD 

14 Pengadaan Pakaian Dinas beserta - Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Setwan 420.000.000,00 

kelengkapannya bagi anggota DPRD 

bagi anggota DPRD 

15 Penyediaan Jasa Kesehatan bagi Anggota DPRD - Terbayarnya Jasa Asuransi Kesehatan bagi Anggota 

DPRD 

Setwan 1.400.000.000,00 

16 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - Lancarnya pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Setwan 500.000.000,00 

17 Fasilitasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur - Terfasilitasinya Pemilihan dan Peresmian Gubernur Setwan 500.000.000,00 

Jawa Barat 2008-2013 (Penyampaian Visi, Misi 

dan Pelantikan) 


18 Penyusunan informasi kegiatan DPRD 

- pelaksanaan penyusunan informasi kegiatan DPRD Setwan 350.000.000,00 

(Bewara/Jurnal) 

(Bewara/Jurnal) 

19 Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada - Meningkatnya peran dan fungsi serta perilaku politik Bakesbanglinmas 146.748.580,00 

partai politik 

Parpol yang dilandasi semangat dan nasionalisme 

KETERANGAN 

IV - 154


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

20 Pemantapan koordinasi, konsultasi mediasi infra - Meningkatnya wawasan dan pemahaman bagi infra Bakesbanglinmas 300.000.000,00 

dan supra struktur politik dalam rangka suksesnya dan supra struktur politik dalam rangka suksesnya 

Pemilu di Jawa Barat 

Pemilu di Jawa Barat 

21 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pilgub dan Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pilgub dan Bakorwil Bogor 125.000.000,00 

Pilkada se Wilayah Bogor 

Pilkada se Wilayah Bogor 

22 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pilgub dan Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pilgub dan Bakorwil Cirebon 125.000.000,00 

Pilkada se Wilayah Cirebon 

Pilkada se Wilayah Cirebon 

23 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pilgub dan Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pilgub dan Bakorwil Purwakarta 125.000.000,00 

Pilkada se Wilayah Purwakarta 

Pilkada se Wilayah Purwakarta 

24 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pilgub dan Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pilgub dan Bakorwil Priangan 175.000.000,00 

Pilkada se Wilayah Priangan 

Pilkada se Wilayah Priangan 

25 Fasilitasi Pengesahan Penggantian Pimpinan dan - Terlaksananya proses penggantian antar waktu Biro Dekonsentrasi 500.000.000,00 

Anggota DPRD Provinsi, Kab dan Kota (Verifikasi 

proses PAW) 

anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota (26 Kab/Kota) 

26 Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur - Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Biro Dekonsentrasi 2.000.000.000,00 

Tahun 2008 

dan Wakil Gubernur pada Tahun 2008; 26 kab/Kota; 

42 orang Tim Desk Pilgub 

27 Desk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan - Terwujudnya penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Biro Dekonsentrasi 1.500.000.000,00 

Walikota/Wakil Walikota di 16 Kab/Kota se Jawa Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di 16 Kab/Kota se 


Jawa Barat; 5 kota dan 11 kabupaten; 42 orang Tim 

Desk Pilkada 

28 Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2007 tentang - Tersosialisasikannya UU No. 22 tahun 2007 tentang Biro Dekonsentrasi 619.333.050,00 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 100 orang peserta 

dri 26 Kab/Kota 

KETERANGAN 

IV - 155

NO. 


ORGANISASI 

48 Program Peningkatan Pemberdayaan 

Perempuan 

1 Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial 

Perempuan Korban Trafiking 

a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas 

organisasi/lembaga perempuan dalam pembangunan 

b. Mendorong peningkatan kualitas dan kuatitas 

perempuan dalam pembangunan 

c. Mendorong pengaurusutamaan gender pada setiap 

aspek kehidupan 

d. Meningkatnya kebijakan yang berbasis gender 

e. Meningkatnya pemahaman dan perlindungan terhadap 

hak-hak perempuan dan anak 

Terlindunginya 40 orang korban trafficking aksidental 

dan terlaksananya pemberdayaan bagi 45 orang 

korban trafficking. 

Terbantunya 1600 orang Wanita Rawan Sosial 

ekonomi melalui Usaha ekonomis Produktif 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

6.339.656.452,82 


2 Kegiatan Bimbingan Usaha Ekonomis Produktif 

bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi 


3 Koordinasi pelaksanaan P2WKSS Meningkatnya Keterpaduan Pelaksanaan program BPMD 156.855.500,00 

P2WKSS di 26 Desa/Kelurahan 

4 Pelatihan P2WKSS Meningkatnya Kemampuan dan keterampilan 650 BPMD 744.814.500,00 

5 Lomba Pelaksanaan P2WKSS 

orang akder P2WKSS di 26 Desa/Kelurahan 

Terpilihnya 12 desa/Kelurahan lokasi Binaan P2WKSS 

berprestasi di 26 Kabupaten/Kota 

BPMD 305.640.000,00 

6 Koordinasi Pelaksanaan Poyandu Meningkatnya Keterpaduan pelaksanaan Posyandu di 

26 Kabupaten/Kota. 

BPMD 145.073.500,00 

7 Pelatihan Kader Posyandu Meningkatnya Kemampuan dan keterampilan 650 BPMD 1.288.001.500,00 

orang Kader Posyandu di 26 Desa/Kelurahan Binaan 

P2WKSS. 

8 Lomba Pelaksanaan Posyandu Terpilihnya 12 Posyandu Terbaik dan 12 Kader BPMD 160.058.000,00 

9 Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kepala 

Posyandu berprestasi.di 26 Kabupaten/Kota 

Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan PEKKA di 4 BPMD 75.960.000,00 

Keluarga 

Kabupaten. 

10 Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Meningkatnya Kemampuan dan keterampilan 120 BPMD 331.986.531,00 

Perempuan Kepala Keluarga 

orang anggota PEKKA di 4 kabupaten Lokasi PEKKA 

11 Forum Wilayah Pemberdayaan Perempuan Kepala Meningkatnya keterpaduan dan sinergitas pelaksanaan 

Keluarga 

PEKKA di 4 Kabupaten. 

12 Sosialisasi Undang-undang Nomor 21 tahun 2003 Meningkatnya wawasan dan pemahaman 100 orang 

tentang Pemilu 

pengurus organisasi Perempuan 

13 Workshop Kaukus Perempuan Politik Indonesia Meningkatnya pemahaman 150 orang anggota KPPI 

(KPPI) 

dalam kehidupan berpolitik 

14 Pembinaan KPPI Kabupaten/Kota Meningkatnya wawasan 100 orang anggota KPPI 

dalam kehidupan berpolitik 

BPMD 133.578.000,00 

BPMD 52.264.000,00 

BPMD 403.185.000,00 

BPMD 102.050.500,00 

KETERANGAN 

IV - 156


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

15 Pendidikan Politik bagi Organisasi dan Kelompok Terlatihnya 100 orang anggota KPPI dan kelompok BPMD 102.050.500,00 

Masyarakat Perempuan 

masyarakat dalam kehidupan berpolitik 

16 Koordinasi Pemulangan Korban Trafficking Meningkatnya keterpaduan program SKPD dan LSM 

di 26 Kab/Kota dalam penanggulangan Trafficking 

BPMD 25.378.000,00 

17 Sosialisasi Undang-undang Nomor 21 tentang 

Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(PTPPO) 

Meningkatnya pemahaman dan wawasan 500 orang 

aparat dan masyarakat dalam peningkatan 

perlindungan terhadap hak-hak Perempuan. 

BPMD 156.898.000,00 

18 Sosialisasi Kota Layak Anak Meningkatnya pemahaman 300 orang aparat dan LSM 

tentang Tata Ruang bagi Anak . 

BPMD 145.918.000,00 

19 Koordinasi Layanan Satu Atap Korban Kekerasan Meningkatnya pemahaman 50 orang aparat Kab/Kota BPMD 24.828.000,00 

Berbasis Gender 

dalam pembuatan Layanan Satu Atap Korban 

20 Fasilitasi Penanganan Trafficking di 

Kekerasan. 

Terfasilitasinya Penanganan Trafficking Bangsos 160.000.000,00 

21 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan sebagai Meningkatnya kualitas Hidup perempuan sebagai Bangsos 251.476.118,40 

Penggerak Masyarakat (Harganas dan Hari Ibu) penggerak masyarakat 

22 Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Optimalisasi Terlaksananya fasilitasi, Koordinasi dan Optimalisasi Bangsos 174.880.000,00 

Pemberdayaan Perempuan dalam Partisipasi Pemberdayaan Perempuan dalam Partisipasi 

Pembangunan 

Pembangunan 

KETERANGAN 

IV - 157

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

49 Program Peningkatan Apresiasi Seni 4.655.712.253,00 

1 Pelestarian, Pengembangan, dan Pemanfaatan 

2 

kelembagaan Sumber Daya Kesenian 

Peningkatan Kualitas dan Kreativitas Seni Budaya 


3 Temu Karya Taman Budaya se Indonesia - Terlaksananya temu karya Taman Budaya se 

Indonesia dalam rangka peningkatan apresiasi 

masyarakat terhadap kesenian daerah 

4 Peningkatan apresiasi seni dan pembinaan serta 

pengembangan seni 

Budaya 

budaya daerah di Taman 

5 Peningkatan Informasi dan Promosi Budaya di 

6 

Anjungan Jawa Barat TMII 

Fasilitasi dan Pembinaan Minat Bakat Seni Kepada 

Masyarakat 

KETERANGAN 

- Melestarikan dan mengembangkan kelembagaan Disbudpar 1.000.000.000,00 Penunjang 

sumber daya kesenian 


thd seni daerah melalui pentas seni kolosal hut RI ke 

63; duta seni pelajar se Jawa Barat; festival kesenian 

tingkat nasional ke VII; festival bunaken; festival reog, 

jaipongan dan karya komponis muda se Jawa Barat 

Disbudpar 1.250.000.000,00 Penunjang 


terhadap 

daerah 

seni daerah melalui pagelaran kesenian 

- Terfasilitasinya promosi budaya Jawa Barat melalui 

anjungan Jawa Barat TMII 

- Terfasilitasinya pembinaan terhadap masyarakat 

melalui minat bakat seni 





IV - 158

NO. 


ORGANISASI 

50 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur berikut 

dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

dengan pemeliharaannya 

Aparatur 


pelayanan 

kinerja aparatur dalam memberikan 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

320.825.355.574,54 

1 Kegiatan 

Perkantoran 

Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan barang dan jasa (Biro perlengkapan) Biro Perlengkapan 8.358.292.215,81 

2 Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan pada Terwujudnya pelayanan penyelenggaraan Biro umum 884.432.604,55 

unit kerja Setda Provinsi Jawa Barat 

ketatausahaan 

3 Kegiatan proses kearsipan di unit kerja Biro-biro 

Lingkup Setda Provinsi Jawa Barat 

Terwujudnya pelayanan penyelenggaraan kearsipan Biro umum 926.691.275,37 

4 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya 

menyurat 

pelayanan penyelenggaraan surat Biro umum 583.836.606,60 

5 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Terwujudnya pelayanan penyelenggaraan administrasi Biro umum 28.369.445.426,98 

Perkantoran 

keprotokolan, 

telekomunikasi 

kerumahtanggaan, sandi dan 

6 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di 

- Terselenggaranya peringatan hari besar nasional dan 

tertentu 

- Terwujudnya pelayanan penyelenggaraan rapat-rapat Biro umum 16.410.042.622,58 

daerah dan luar daerah 

koordinasi dan konsultasi di daerah dan luar daerah 

7 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan - Tercapainya ketepatan pelayanan administrasi Biro umum 1.448.453.735,12 

Setda 

keuangan 

8 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Administrasi perkantoran Biro Kepegawaian 

719.891.848,26 

Perkantoran 

- Penyusunan 

pemerintah 

laporan akuntabilitas kinerja instansi 

- Penyusunan RKA 

- Pengadaan obat-obatan di Poliklinik Setda 

9 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terwujudnya pelayanan pemeliharan sarana dan Biro umum 13.047.682.609,83 

Kantor 

prasarana kantor bagian rumah tangga 

10 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terwujudnya pelayanan pemeliharaan sarana dan Biro umum 1.355.923.173,30 

Sandi dan Telekomunikasi 

prasarana sandi dan telekomunikasi 

11 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang Setwan 14.377.806.683,38 

Perkantoran 

memadai dalam rangka pelaksanaan tugas 

12 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

operasional kantor 

Tersedianya sarana dan prasarana kantor Setwan Setwan 7.533.243.770,55 

Kantor 

dalam mendukung aktivitas anggota DPRD 

13 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang Dinas Pendapatan 34.808.551.604,20 

Perkantoran 




Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas Dinas Pendapatan 1.113.822.650,04 

Kantor 

Pendapatan Daerah 

KETERANGAN 

IV - 159


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

15 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Tersedianya alat tulis kantor, komponen instalasi listrik, Bapeda 5.878.101.888,22 

Perkantoran 

barang cetakan dan penggandaan, jasa jaminan 

pemeliharaan kesehatan PNS, jasa komunikasi 

sumber daya air, dan listrik, sarana media informasi, 

terselenggaranya jasa surat menyurat, terpeliharanya 

kebersihan kantor, tersedianya sarana dan prasarana 

olah raga, perlengkapan kantor, jamuan makan, 

tersusunnya bahan LKPJ Gubernur tahun 2007, RKA 

dan laporan keuangan, koordinasi dan konsultasi 

perencanaan dan terlaksananya kegiatan pembinaan 

para pengelola keuangan dan sekretariat 

16 Kegiatan 

Kantor 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

17 Kegiatan 

Perkantoran 

Penyelenggaraan Administrasi 


Kantor 

19 Kegiatan 

Perkantoran 



Kantor 

21 Kegiatan 

Perkantoran 



Kantor 

23 Kegiatan 

Perkantoran 



Kantor 

25 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi 

Perkantoran 


Kantor 

27 Kegiatan 

Perkantoran 


Meningkatnya kenyamanan kinerja aparatur Bapeda 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

Bapeda 1.138.348.764,24 

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang Bawasda 2.801.773.217,21 



Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Bawasda Bawasda 821.201.057,85 

Meningkatnya sinergitas program dan kegiatan dinas Dinas Pol PP 2.916.396.139,49 

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas Pol PP 1.549.517.910,94 

Terselenggaranya administrasi perkantoran Balitbangda 3.575.352.456,71 

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Balitbangda 696.833.943,38 

- Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang Bapesitelda 3.560.956.400,22 

memadai serta memperlancar pelaksanaan tugas 


- Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang Bapesitelda 654.877.330,69 



Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang Bandiklatda 3.170.355.092,68 

memadai dalam rangka memperlancar tugas 


- Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Bandiklatda 1.931.307.849,88 

- Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang Bakesbanglinmas 1.425.790.918,35 



KETERANGAN 

IV - 160


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

28 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Terselenggaranya pemeliharaan barang inventaris Bakesbanglinmas 803.191.520,85 

Kantor 

dalam rangka efisiensi dan penggunaan sarana 


perkantoran 

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana Bakorwil Bogor 1.795.775.178,57 

Perkantoran 

kantor serta memperlancar tugas operasional kantor 


Kantor 


Perkantoran 


Kantor 


Perkantoran 


Kantor 

35 Kegiatan 

Perkantoran 



Kantor 

37 Kegiatan 

Perkantoran 



Kantor 

39 Kegiatan 

Perkantoran 



Kantor 

41 Kegiatan 

Perkantoran 



Kantor 


Perkantoran 

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana 

kantor serta memperlancar tugas operasional kantor 

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang 












Terlayaninya kegiatan operasional Bakorwil Priangan 

dengan baik 

Terlayaninya kegiatan operasional Bakorwil Priangan 

dengan terpeliharanya sarana prasarana kantor 

Bakorwil Bogor 1.055.185.716,35 

Bakorwil Purwakarta 1.869.502.110,12 

Bakorwil Purwakarta 1.335.358.650,08 

Bakorwil Cirebon 1.914.156.948,50 

Bakorwil Cirebon 785.644.908,19 

Bakorwil Priangan 1.565.710.242,82 

Bakorwil Priangan 517.734.439,41 

Terlaksananya pelayanan prima pada masyarakat Kantor Kas Daerah 1.424.382.560,09 

Terlaksananya pelayanan prima pada masyarakat Kantor Kas Daerah 133.565.376,43 

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang Basipda 1.439.240.962,25 



Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Basipda Basipda 699.545.433,63 

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 

yang memadai serta memperlancar pelaksanaan tugas 


Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang 






Bapusda 2.225.597.750,14 

Bapusda 809.939.533,23 

Kantor Perwakilan 1.602.430.380,10 

KETERANGAN 

IV - 161


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

44 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Berfungsi dan terpeliharanya sarana dan prasarana Kantor Perwakilan 932.427.531,01 

Kantor 

kantor dengan baik 

45 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Tersedianya alat tulis kantor Dinas Pertanian 2.467.380.947,67 

Perkantoran Dinas Pertanian 

- Tersedianya 

kegiatan kerja 

materai-materai dan perangko untuk 

- Terkirimnya surat-surat dinas/dokumen dengan 

instansi lain/UPTD 

- Tersedianya barang cetakan blanko-blanko adm. 

keuangan, kepegawaian, perpustakaan, umum dll 

- Tersedianya penggandaan/foto copy berkas/laporanlaporan 


instansi lain 

administrasi keuangan dinas dan 

- Terealisasinya jasa langganan telepon di Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan prov.Jabar 

- Terealisasinya jasa langganan listrik 

- Terealisasinya jasa langganan air dan pengisian gas 


Perkantoran BPB Padi 

- Terlaksananya kebersihan gedung dan lingkungan 

sekitar kantor 

- Tersedianya alat-alat penerangan kantor 

- Terealisasinya jasa instalasi listrik 

- Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, 

rapat-rapat,tamu dinas. 

- Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 

selama 12 Bulan 

- Terealisasinya langganan surat kabar/majalah untuk 

informasi (12 Bln) 

- Terfasilitasinya untuk koordinasi dan konsultasi di 

dalam dan luar prov. 

- Tersedianya obat-obatan untuk pegawai 

- Terealisasinya langganan internet 

- Tersusunnya laporan-laporan (bulanan, triwulan, 

semesteran dan tahunan) 

- Tersusunnya dokumentasi dan publikasi (1 tahun) 

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Dinas Pertanian 360.491.640,70 

pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada 

UPTD Balai Pengembangan Benih Padi Cihea Provinsi 


- Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 

KETERANGAN 

IV - 162


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

47 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Dinas Pertanian 340.631.296,62 

Perkantoran BPB palawija 



UPTD Balai Pengembangan Benih Palawija Plumbon 





Perkantoran BPB Kentang 


UPTD Balai Pengembangan Benih Kentang 


Pangalengan Provinsi Jawa Barat 




Perkantoran BPT Mekanisasi Pertanian 


UPTD Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi 


Cihea Provinsi Jawa Barat 




Perkantoran BPSBTPH 


UPTD Balai Pengembangan Sertifikasi Benih 


Tananaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa 





Perkantoran BPTPH 


UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan 


Hortikultura Provinsi Jawa Barat 




Perkantoran Bapeltan 


UPTD Balai Pelatihan Pertanian Cihea Provinsi Jawa 




- 

54 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Dinas Pertanian 384.850.362,95 

Perkantoran BPBHAT Pasirbanteng 


UPTD Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan 

Aneka Tanaman Pasirbanteng Provinsi Jawa Barat 



KETERANGAN 

IV - 163


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

55 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Terlaksananya pengecatan dan pelaburan gedung Dinas Pertanian 940.329.293,26 

Kantor Dinas Pertanian 

kantor 

- Terpeliharanya peralatran meubelair 

- Terpeliharanya lingkungan/taman kantor 

- Terpeliharanya pagar dan benteng kantor 

- Terpeliharanya fasilitas kantor 

- Terpeliharanya jaringan internet dan LAN 

- Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon 

- Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 4 

dan 2 

- Tersedianya ban mobil kendaraan dinas 

- Tersedianya pelumas/oli untuk kendaraan dinas 

- Tersedianya bahan bakar untuk kendaraan operasional 


Kantor BPB Padi 


Kantor BPB Palawija 


Kantor BPB Kentang 


Kantor BPT Mekanisasi Pertanian 


Kantor BPSBTPH 


Kantor BPTPH 


Kantor Bapeltan 


Kantor BPBHAT Pasirbanteng 

64 Kegiatan 

Perkantoran 


- Terealisasinya surat-surat kendaraan dinas 

- Terealisasinya asuransi keamanan kendaraan 

- Terealisasinya asuransi gedung kantor 

- Tersedianya tabung pemadam kebakaran 

- Terpeliharanya rumah dinas. 

- Terpeliharanya dokumentasi dan publikasi 

- Terciptanya pemeliharaan/perbaikan halaman 

perkantoran dengan baik dan lancar 















- Untuk 299 orang pegawai terdiri dari : 242 PNS dan 22 

orang TKK dan THL 

Dinas Pertanian 320.521.685,58 





Dinas Pertanian 1.097.940.784,49 



Dinas Peternakan 3.345.321.922,75 

KETERANGAN 

IV - 164

NO. 


ORGANISASI 


Kantor 

- Pengadaan ATK, Barang Cetakan, Materai dan 

perangko, pengiriman paket/dokumen, penyediaan 

jasa administrasi keuangan, pembayaran telepon, 

listrik dan air, jasa kebersihan gedung dan lingkungan, 

jasa instalasi listrik, penyediaan makan dan minuman, 

penyediaan surat kabar dan majalah untuk 12 bulan 

- Rapat Koordinasi dan konsultasi serta koneksitas 

dengan instansi terkait, 26 Kab/kota, antar Provinsi, 

dalam provinsi/ antar SKPD serta dengan Badan 

Legislatif 

- Pengendalian, pengawasan dan pendistribusian surat 

masuk sebanyak 9500 buah 

- Terrealisasinya penerbitan SPM, pengesahan SPJ 

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 

- Adanya DPA perubahan 2008 dan tersusunnya RKA 

2009 sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan 

yang berlaku 

- Tertib Administrasi Penglolaan Pendapatan asli 

Daerah 

- Pemberdayaan Tenaga Kerja Kontrak dan tenaga 

harian lepas sebanyak 22 Orang 

- Terselenggaranya kelancaran surat menyurat dan 

kearsipan selama 1 ( satu ) tahun 

- Peningkatan pengelolaan administrasi Barang, 

Keuangan dan sumber Daya Aparatur selama 1 (satu) 

Tahun 

- Tersusunnya Laporan Bulanan, Triwulanan, 


- Tersusunnya RKBU, RTBU, RKPB dan RTPB untuk 

kebutuhan 14 unit kerja 

- Terpeliharanya gedung kantor dinas 1 unit dan 8 

bangunan gedung kantor UPTD dan 5 instalasi 

- Terpeliharanya mobil jabatan sebanyak 2 unit dan 

kendaraan operasional roda 4 sebanyak 36 unit dan 

roda 2 sebanyak 19 unit 

- Terpeliharanya perlengkapan kantor 144 unit, alat 

berat, meubeuler 1 unit 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Dinas Peternakan 1.750.000.000,00 

66 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di - Terpenuhinya kebutuhan listrik Dinas Peternakan 100.000.000,00 

BPPT Sapi Potong Ciamis 

- Terselesaikannya honorarium TKK dan THL untuk 15 

orang 

- Tersedianya ATK 1 unit 

67 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di - Tersedianya alat elektronika dan listrik 1 unit Dinas Peternakan 59.101.000,00 

BPPT Sapi Potong Ciamis 

- Terawatnya kendaraan operasional 2 unit 

KETERANGAN 

IV - 165

NO. 


ORGANISASI 

68 Penyelenggaran Administrasi Perkantoran di 

BPPTD Margawati dan SPTD Trijaya 

- Terpeliharanya lingkungan dan jaringan air di BPPT 

sapi potong Ciamis 

- Terpeliharaanya bangunan gedung dan rumah dinas 1 

unit 

- Tersedianya lahan sewa lokasi perbibitan ternak 

domba di margawati seluas 27 ha dab trijaya seluas 8 

ha 

- Terpenuhinya kebutuhan listrik 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Dinas Peternakan 100.000.000,00 

69 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di 

BPPT Margawati dan SPTD Trijaya 

- Terawatnya kendaraan operasional 5 unit 

- Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas 

- Terpeliharanya taman dan lingkungan balai 


70 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPPT Terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas 


Sapi Perah Bunikasih Kab. Cianjur 

Peternakan 

71 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPPT Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor BPPT Dinas Peternakan 150.000.000,00 



72 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di - Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telpon selama 13 Dinas Peternakan 100.000.000,00 

BPPT Sapi Perah Cikole 

bulan 

- Terselesaikannya pembayaran upah TKK dan pekerja 

harian selama 13 bulan 


BPPT Sapi Perah Cikole 

- Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan kandang 

- Terpeliharanya lingkungan/taman di lingkungan balai 

dan instalasi 

- Terawatnya kendaraan operasional, peralatan dan 

mesin 


74 Penyelenggaraaan Administrasi Perkantoran Balai - Terlaksananya administrasi perkantoran Dinas Peternakan 47.104.500,00 

Pelatihan Peternakan 

- Terpeliharanya sarana dan prasarana 

- Terpenuhinya kebutuhan listrik 

75 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai - Terawatnya kendaraaan operasional 1 unit Dinas Peternakan 17.275.000,00 

Pelatihan Peternakan 

- Terpeliharanya taman dan lingkungan balai pelatihan 

peternakan 

- Terpeliharanya gedung perkantoran 

76 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di - Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telpon selama 12 Dinas Peternakan 100.000.000,00 

BPPT Unggas Jatiwangi 

bulan 

- Tersedianya kebutuhan ATK 

- Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga 

honorer dan TKK 

77 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di - Terpeliharanya bangunan gedung kantor 1 unit, rumah Dinas Peternakan 150.000.000,00 

BPPT Unggas Jatiwangi 

dinas 1 unit, rumah karyawan 4 kopel (8 unit) dan 

kandang ternak 

- Terpeliharanya kendaraan operasional roda 4 

sebanyak 2 unit, roda 2 sebanyak 1 unit dan peralatan 

penunjang 1 paket 

KETERANGAN 

IV - 166


- Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronika 

sebanyak 1 paket 

ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

78 Penyelenggaraan administrasi perkantoran di - Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telpon selama 12 Dinas Peternakan 59.597.000,00 

BPSPP Cikole 

bulan 

- Tersedianya kebutuhan ATK 

- Terlaksananya pembayaran honorarium TKK dan THL 

untuk 3 orang 

79 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di - Terpenuhinya pengadaan alat listrik dan elektronik Dinas Peternakan 150.000.000,00 

BPSPP Cikole 

sebanyak 1 unit 

- Terawatnya kendaraaan operasional sebanyak 1 unit 

80 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di 

BPPHK Cikole 


BPPHK Cikole 

- Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan 

lingkungan sebanyak 1 unit 

- Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telpon selama 12 

bulan 

- Terlaksananya pembayaran honorarium TKK dan THL 

selama 12 bulan 

- Terlaksananya keikutsertaan rakor laboratorium 

keswan regional dan nasional, rakor laboratorium 

kesmavet, dan rakonteknas 

- Terlaksananya keikutsertaan workshop good laboratory 

practice dan jejaring kerja laboratorium veteriner 


- Terlaksananya keikutsertaan magang pengujian BAH 

di lab. Kesmavet DKI Jakarta dan pengujian penyakit 

hewan di BBVet Yogyakarta 

- Terawatnya kendaraan operasional roda 4 sebanyak 4 

unit dan roda dua 1 unit 

- Terawatnya 4 unit gedung dan lingkungan 


82 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terfasilitasinya 1 tahun kegiatan Dinas Perikanan 1.335.358.650,08 

Perkantoran Dinas Perikanan 

- Terselenggaranya 

prasarana kantor 

1 pkt pemeliharaan sarana 

83 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Terfasilitasinya 1 tahun kegiatan administrasi Dinas Perikanan 89.023.910,01 

Perkantoran Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu perkantoran 

Hasil Perikanan Cirebon 

- Terlaksananya 1 keg pengadaan peralatan dan 

pemeliharaan kantor 


Perkantoran Balai Pengembangan Benih Ikan Laut, perkantoran 

Payau, dan Udang Pangandaran 

- Terfasilitasinya 5 paket pemeliharaan sarana 


prasarana kantor, 1 pkt perawatan kendaraan 

- Terlayaninya 1 keg administrasi perkantoran Dinas Perikanan 89.023.910,01 

Perkantoran Bagai Pengembangan Budidaya Air - Terpeliharanya 1 pkt sarana prasarana aparatur 


Perkantoran Balai Pengembangan Budidaya Ikan perkantoran 

KETERANGAN 

IV - 167


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Laut, Payau dan Udang Sungai Buntu Karawang - Terpeliharanya 1 pkt sarana prasarana aparatur 


Perkantoran Balai Pengembangan Teknologi dan perkantoran 

Penangkapan Ikan dan Potensi Kelautan Cirebon - Terpeliharanya 1 keg pemeliharaan sarana prasarana 

perkantotan 


Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Pantai perkantoran 

Muara Ciasem Subang 

- Terpeliharanya 1 pkt sarana prasarana aparatur 


Perkantoran Balai Pelestarian Perikanan Perairan perkantoran 

Umum Maleber Cianjur 

- Terpeliharanya 10 pkt sarana prasarana aparatur 

90 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terlayaninya 1 keg administrasi perkantoran Dinas Perikanan 89.023.910,01 

Perkantoran Balai Pengembangan Benih Ikan Terpeliharanya 1 pkt sarana prasarana aparatur 


Kantor Dinas Perikanan 

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas Perikanan 1.348.222.605,08 

92 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas Perikanan 133.535.865,01 

Kantor Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil 

Perikanan Cirebon 


Kantor Balai Pengembangan Benih Ikan Laut, 

Payau, dan Udang Pangandaran 


Kantor Bagai Pengembangan Budidaya Air tawar 

Cijengkol Subang 


Kantor Balai Pengembangan Budidaya Ikan Laut, 

Payau dan Udang Sungai Buntu Karawang 


Kantor Balai Pengembangan Teknologi dan 

Penangkapan Ikan dan Potensi Kelautan Cirebon 


Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Pantai Muara 

Ciasem Subang 


Kantor Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum 

Maleber Cianjur 


Kantor Balai Pengembangan Benih Ikan 

Wanayasa Purwakarta 


Perkantoran Dinas Pertambangan dan Energi 

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas Perikanan 65.005.259,09 



Mewujudkan sarana prasarana kantor yang memadai 

serta memperlancar pelaksanaan tugas operasional 

kantor 

Distamben 2.709.420.658,70 

KETERANGAN 

IV - 168


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

101 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Mewujudkan sarana prasarana kantor yang memadai Distamben 613.501.376,45 

Perkantoran Balai Wilayah I Cianjur 


kantor 

102 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Mewujudkan sarana prasarana kantor yang memadai Distamben 569.995.391,63 

Perkantoran Balai Wilayah II Purwakarta 


kantor 

103 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Meningkatnya penyelenggaraan administrasi Distamben 810.537.996,47 

Perkantoran Balai Wilayah III Tasikmalaya 

perkantoran Balai Wilayah III Tasikmalaya 


Perkantoran Balai Wilayah IV Cirebon 

perkantoran Balai Wilayah IV Cirebon 


Perkantoran Balai Wilayah Balai Litbang 

perkantoran Balai Wilayah Balai Litbang 


Kantor Dinas Pertambangan dan Energi 

Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dinas Distamben 2.169.322.175,67 

107 Kegiatan 

Perkantoran 

Penyelenggaraan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan operasional Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan 3.152.386.506,69 


Terpenuhinya kebutuhan operasional Balai Dinas Kehutanan 499.637.792,52 

Perkantoran Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya 

Ir. H. Juanda 

Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda 

109 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan operasional Balai Pelayanan Dinas Kehutanan 1.011.151.374,63 

Perkantoran Balai Pelayanan dan Pengamanan 

Peredaran Hasil Hutan 

dan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan 

110 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Dinas Dinas Kehutanan 531.615.180,99 

Kantor 

Kehutanan 

111 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Balai Dinas Kehutanan 511.104.072,12 

Kantor Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. 

Juanda 

Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda 

112 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Balai Dinas Kehutanan 212.682.572,20 

Kantor Balai Pelayanan dan Pengamanan 

Peredaran Hasil Hutan 

Pelayanan dan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan 

113 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Terlaksananya penyediaan pengadaan ATK (4 Dinas Perkebunan 1.185.083.174,16 

Perkantoran Dinas Perkebunan 

Subdinas, 3 Subbag, 2 Balai) 

- Terlaksananya penyediaan materai dan Prangko (12 

bulan) 

- Terlaksananya penyelenggaraan pengiriman 

paket/dokumen (50 kg) 

- Terlaksananya penyediaan pengadaan barang cetakan 

(12 bulan) 

- Terlaksananya penyediaan penggandaan 

dokumen/bahan (12 bulan) 

- Terlaksananya jasa administrasi keuangan (12 bulan) 

- Terlaksananya penyediaan telepon ( 9 unit nomor, 12 

bulan ) 

KETERANGAN 

IV - 169

NO. 


ORGANISASI 


Perkantoran UPTD BPTP 


Perkantoran UPTD BPBTP 

- Terlaksananya penyediaan listrik ( 3 unit, 12 bulan ) 

- Terlaksananya penyediaan air/ledeng (3 unit, 12 bulan) 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

- Terlaksananya penyelenggaraan jasa kebersihan 

gedung dan lingkungan (1 tahun) 

- Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat (1 

tahun) 

- Terlaksananya penyediaan pengadaan bahan bacaan 

dan peraturan per-UU-an (1 tahun) 

- Terlaksananya penyediaan pengadaan ATK ( 1 tahun) Dinas Perkebunan 178.047.820,01 

- Terlaksananya penyediaan pengadaan materai dan 

prangko ( 12 tahun) 

- Terselenggaranya pengiriman paket/dokumen (50 kg) 

- Tersedianya pengadaan barang cetakan (12 bulan) 

- Terlaksananya pengiriman paket 

- Tersedianya jasa administrasi keuangan (12 bulan) 

- Tersedianya telepon ( 9 unit nomor, 12 bulan) 

- Tersedianya listrik ( 3 unit, 12 bulan) 

- Tersedianya air/ledeng ( 3 unit, 12 bulan) 

- Tersedianya jasa kebersihan gedung & lingkungan (1 

tahun) 

- Tersedianya makan dan minum rapat (1 tahun) 

- Tersedianya bahan bacaan & peraturan Per-UU-an (1 

tahun) 

- Terlaksananya penyediaan pengadaan ATK ( 1 tahun) Dinas Perkebunan 178.047.820,01 

- Terlaksananya penyediaan pengadaan materai dan 

prangko ( 12 tahun) 

- Terselenggaranya pengiriman paket/dokumen (50 kg) 

- Tersedianya pengadaan barang cetakan (12 bulan) 

- Terlaksananya pengiriman paket 

- Tersedianya jasa administrasi keuangan (12 bulan) 

- Tersedianya telepon ( 9 unit nomor, 12 bulan) 

- Tersedianya listrik ( 3 unit, 12 bulan) 

- Tersedianya air/ledeng ( 3 unit, 12 bulan) 

- Tersedianya jasa kebersihan gedung & lingkungan (1 

tahun) 

- Tersedianya makan dan minum rapat (1 tahun) 

- Tersedianya bahan bacaan & peraturan Per-UU-an (1 

tahun) 

KETERANGAN 

IV - 170


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

116 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Terlaksananya pengecatan dan pelaburan (1 unit Dinas Perkebunan 660.914.398,12 

Kantor Dinas Perkebunan 

UPTD & 10 Instansi) 

- Terlaksananya pemeliharaan meubeulair (12 bulan) 

- Terlaksananya pemeliharaan lingkungan/taman (1 unit 

gd kantor & 2 unit UPTD) 

- Terlaksananya pemeliharaan pagar/benteng (1 unit gd 

kantor & 2 unit UPTD) 


bulan) 

pemelliharaan fasilitas kantor (12 

- Terlaksananya pemeliharaan jaringan internet/LAN, 

Komputer/Printer/Laptop/LCD (12 bulan). 

- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/servis (12 


bulan, 8 unit roda 4 & 10 unit roda 2) 

- Terlaksananya pengadaan ban mobil (8 unit kendaraan 

dinas roda 4) 

- Terlaksananya pengadaan pelumas/ oli (12 bulan) 

- Terlaksanaya pengadaan BBM kendaraan dinas (12 

bulan) 

- Terlaksananya pengecatan dan pelaburan ( 1 unit Dinas Perkebunan 178.047.820,01 

Kantor UPTD BPTP 


- Terlaksananya pemeliharaan meubeulair ( 12 bulan ) 


Kantor UPTD BPBTP 





- Terlaksananya pemelliharaan fasilitas kantor ( 12 bulan 

) 


Komouter/Printer/Laptop/LCD ( 12 bulan). 

- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/servis ( 12 



dinas roda 4 ) 



bulan) 

- Terlaksananya pajak kendaraan dinas (8 unit roda 4, 

10 unit roda 2) 

- Terlaksananya pengecatan dan pelaburan ( 1 unit 


- Terlaksananya pemeliharaan meubeulair ( 12 bulan ) 

Dinas Perkebunan 178.047.820,01 

KETERANGAN 

IV - 171

NO. 


ORGANISASI 

109 Kegiatan 

Perkantoran 



Perkantoran Balai Kemetrologian 


Kantor 

112 Kegiatan 

Perkantoran 



Kantor 

114 Kegiatan 

Perkantoran 



116 

Perkantoran Balai Pelatihan Tenaga KUKM 

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Kantor 


Kantor Balai Pelatihan Tenaga KUKM 

118 Kegiatan 

Perkantoran 


119 Kegiatan 

Kantor 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 


Perkantoran Disnakertrans 





- Terlaksananya pemelliharaan fasilitas kantor (12 bulan 

) 


Komouter/Printer/Laptop/LCD ( 12 bulan). 

- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/servis ( 12 



dinas roda 4) 



bulan) 

- Terlaksananya pajak kendaraan dinas (8 unit roda 4, 

10 unit roda 2) 

- Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai 


- Pemeliharaan alat standar untuk 5 (lima) wilayah 

pelayanan 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

Dinas Indag 3.560.956.400,22 

Dinas Indag 1.335.358.650,08 

- Penyelenggaraan administrasi perkantoran - 

- Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang Dinas Indag 2.292.365.682,64 

memadai serta memperlancar pelaksanaan organisasi. 



Dinas Indag Agro 2.668.375.192,38 



Dinas Indag Agro 599.032.542,92 

- Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemenuhan Dinas KUKM 1.335.358.650,08 

sarana administrasi kantor. 

- Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan 

sarana sarana dan prasarana kerja 

Dinas KUKM 445.119.550,03 

- Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemenuhan Dinas KUKM 445.119.550,03 

sarana dan prasarana kerja. 

- Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan 

sarana sarana dan prasarana kerja 

Dinas KUKM 133.535.865,01 

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran BPPMD 1.797.070.654,51 

- Meningkatnya pemeliharaan 

kantor 

sarana dan prasarana BPPMD 585.327.757,09 

- Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang Disnakertrans 1.654.556.606,21 



KETERANGAN 

IV - 172


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

121 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang Disnakertrans 432.277.260,78 

Perkantoran BLK Bekasi 


operasional kantor BLK Bekasi 

122 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang Disnakertrans 1.426.071.788,78 

Kantor Disnakertrans 



123 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang Disnakertrans 273.547.774,35 

Kantor BLK Bekasi 


operasional kantor BLK Bekasi 

124 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor Dinas Dinkes 6.093.184.055,40 

Perkantoran 

Kesehatan 

125 Kegiatan 

Kantor 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinkes 2.467.936.501,38 

126 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Terlaksananya administrasi perkantoran dan RSJ Bandung 803.795.102,96 

Perkantoran 

tersedianya barang dan jasa sesuai kebutuhan 

127 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Terpeliharanya sarana prasarana kantor rumah sakit RSJ Bandung 405.143.363,24 

Kantor 

Jiwa Bandung 

128 Kegiatan 

Perkantoran 

Penyelenggaraan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan operasional RSJ Cimahi RSJ Cimahi 1.645.758.490,70 

129 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpelihranya sarana dan prasarana kantor RSJ RSJ Cimahi 914.866.674,52 

Kantor 

Cimahi 

130 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Meningkatnya pelayanan penunjang kegiatan rumah RS Paru Sidawangi 1.819.577.056,27 

Perkantoran 

sakit 

131 Kegiatan 

Kantor 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Meningkatnya kinerja aparatur RS Paru Sidawangi 957.950.686,01 

132 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Penyelenggaraan administrasi perkantoran dapat Kantor P4 Cirebon 788.997.548,64 

Perkantoran 

berjalan dengan lancar 

133 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Meningkatnya keadaan fisik dan kenyamanan gedung Kantor P4 Cirebon 429.093.465,75 

Kantor 

kantor, rumah dinas, kendaraan operasional 

134 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpnuhinya kebutuhan operasional kantor Dinas Dinas Sosial 5.267.606.982,74 

Perkantoran 

Sosial 

135 Kegiatan 

Kantor 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharnya sarana dan prasarana kantor Dinas Sosial 3.675.307.612,63 

136 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Meningkatnya penyelenggaraan administrasi BPMD 1.144.773.058,68 

Perkantoran 

perkantoran 

137 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Meningkatnya umur ekonomi sarana dan prasarana BPMD 590.518.919,33 

Kantor 

aparatur 

138 Kegiatan 

Perkantoran 

Penyelenggaraan Administrasi - Kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja Distarkim 2.193.202.188,95 

139 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor Dinas Distarkim 124.071.733,14 

Perkantoran BPMKL 

Tarkim 


Kantor 

- Optimalisasi sarana dan prasarana kantor Distarkim 1.456.493.484,43 

KETERANGAN 

IV - 173


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 


Kantor BPMKL 

Terpeliharnya sarana dan prasarana kantor BPMKL Distarkim 98.727.516,20 

142 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dan Dinas PSDA 3.828.028.130,24 

Perkantoran 

mewujudkan 

memadai 

sarana dan prasarana aparatur yang 

143 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang Dinas PSDA 3.560.956.400,22 

Kantor 

memadai serta menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas operasional kantor 

144 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang Bina Marga 3.341.566.419,45 

Perkantoran 



145 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang Bina Marga 1.999.868.180,88 

Kantor 




- Terselenggaranya operasional dan administrasi Dinas Perhubungan 4.560.956.400,22 

Perkantoran Dinas Perhubungan 

perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat : 

pengadaan ATK, materai dan perangko, lampu 

penerangan dan barang pecah belah, pengiriman 

paket/dokumen, penggandaan dokumen/bahan, 

belanja telepon, air, listrik, kebersihan gedung, 

penyediaan makan dan minuman rapat serta rapat 

koordinasi dan konsultasi 


Perkantoran Balai PPKB Wil I 


Perkantoran Balai PPKB Wil II 

- Terselenggaranya operasional dan administrasi Dinas Perhubungan 445.119.550,03 

perkantoran Balai PPKB Wilayah I Dinas Perhubungan 

Provinsi Jawa Barat : pengadaan ATK, materai dan 

perangko, lampu penerangan dan barang pecah belah, 

pengiriman paket/dokumen, penggandaan 

dokumen/bahan, belanja telepon, air, listrik, kebersihan 

gedung, penyediaan makan dan minuman rapat serta 

rapat koordinasi dan konsultasi 


perkantoran Balai PPKB Wilayah II Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Barat : pengadaan ATK, 

materai dan perangko, lampu penerangan dan barang 

pecah belah, pengiriman paket/dokumen, 

penggandaan dokumen/bahan, belanja telepon, air, 

listrik, kebersihan gedung, penyediaan makan dan 

minuman rapat serta rapat koordinasi dan konsultasi 

KETERANGAN 

IV - 174


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

149 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Terselenggaranya operasional dan administrasi Dinas Perhubungan 341.097.853,12 

Perkantoran Balai PPL ASDP 

perkantoran Balai PPL ASDP Dinas Perhubungan 




dokumen/bahan, belanja telepon, air, listrik, kebersihan 

gedung, penyediaan makan dan minuman rapat serta 

rapat koordinasi dan konsultasi 


Perkantoran Balai Wastrumsira 


Perkantoran Balai Udara 


Kantor Dinas Perhubungan 


Kantor Balai PPKB Wil I 


Kantor Balai PPKB Wil II 


perkantoran Balai Wastrumsira Dinas Perhubungan 




dokumen/bahan, belanja telepon, air dan listrik, 

kebersihan gedung, penyediaan makan dan minuman 

rapat serta rapat koordinasi dan konsultasi 


perkantoran Balai Udara Dinas Perhubungan Provinsi 

Jawa Barat : pengadaan ATK, materai dan perangko, 

lampu penerangan dan barang pecah belah, 


dokumen/bahan, belanja telepon, air dan listrik, 

kebersihan gedung, penyediaan makan dan minuman 

rapat serta rapat koordinasi dan konsultasi 

- Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui 

pemeliharaan meubelair, fasilitas kantor, komputer dan 

printer, kendaraan/service, pengadaan ban, 

pelumasan/oil, BBM kendaraan dinas serta PKB, 

pemeliharaan jembatan timbang dan bangunan gedung 

kantor, rumah dinas 

- Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Balai 

PPKB WIl I Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 

melalui pemeliharaan meubelair, fasilitas kantor, 

komputer dan printer, kendaraan/service, pengadaan 

ban, pelumasan/oil, BBM kendaraan dinas serta PKB, 

pemeliharaan jembatan timbang dan bangunan gedung 

kantor 

- Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Balai 

PPKB WIl II Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 

Dinas Perhubungan 1.787.124.639,77 

Dinas Perhubungan 494.104.956,51 

Dinas Perhubungan 445.119.550,03 

KETERANGAN 

IV - 175


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

155 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Balai Dinas Perhubungan 356.095.640,02 

Kantor Balai PPL ASDP 

PPKB WIl II Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 

156 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Balai Dinas Perhubungan 211.823.491,47 

Kantor Balai Wastrumsira 

Wastrumsira Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 

melalui pemeliharaan meubelair, fasilitas kantor, 

komputer dan printer, telepon, listrik, 


airkendaraan/service, pengadaan ban, pelumasan/oil, 

BBM kendaraan dinas serta PKB 

- Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Balai Dinas Perhubungan 198.576.733,66 

Kantor Balai Udara 

Udara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui 

pemeliharaan meubelair, fasilitas kantor, komputer dan 

printer, kendaraan/service, pengadaan ban, 

pelumasan/oil, BBM kendaraan dinas serta PKB 

158 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan BPLHD 1.986.823.372,46 

Perkantoran 

pelayanan 

159 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur berikut BPLHD 855.394.025,46 

Kantor 

dengan pemeliharannya 

160 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Disbudpar 6.164.593.650,06 

161 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Disbudpar 636.926.015,33 

162 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi - Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran di Disbudpar 555.987.256,83 

Perkantoran pada BP. Taman Budaya 

pada BP. Taman Budaya 


Perkantoran BP. Kepurbakalaan, Jarahnitra 

pada BP. Kepurbakalaan, Jarahnitra 



Perkantoran BP. Anjab TMII 

pada BP. Anjab TMII 

166 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Disbudpar 1.593.011.650,42 

Kantor pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kantor pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 



167 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Disbudpar 257.443.794,15 

Kantor pada BP. Museum Negeri Sri Baduga Kantor pada BP. Museum Negeri Sri Baduga 


Kantor pada BP. Taman Budaya 

Kantor pada BP. Taman Budaya 


Kantor BP. Kepurbakalaan, Jarahnitra 

Kantor pada BP. Kepurbakalaan, Jarahnitra 


Kantor di BP. Kemitraan dan Pelatihan Tenaga Kantor pada BP. Kemitraan dan Pelatihan Tenaga 




Kantor BP. Anjab TMII 

Kantor pada BP. Anjab TMII 

172 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor Dinas Dinas Pendidikan 8.902.391.000,56 

Perkantoran pada Dinas Pendidikan Prov. Jabar Pendidikan 

KETERANGAN 

IV - 176


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

173 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan operasional BPTP di Dinas Pendidikan 623.167.370,04 

Perkantoran BPTP di Lingkungan Dinas Lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Jabar 

Pendidikan Prov. Jabar 

174 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan operasional BPG di Dinas Pendidikan 445.119.550,03 

Perkantoran BPG di Lingkungan Dinas Pendidikan 

Prov. Jabar 

Lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Jabar 

175 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan operasional BPPD di Dinas Pendidikan 445.119.550,03 

Perkantoran BPBD di Lingkungan Dinas Lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Jabar 


176 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpenuhinya kebutuhan operasional BPG-PLB di Dinas Pendidikan 445.119.550,03 

Perkantoran BPG-PLB di Lingkungan Dinas Lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Jabar 


177 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas Dinas Pendidikan 2.670.717.300,17 

Kantor pada Dinas Pendidikan Prov. Jabar 

Pendidikan 

178 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas Dinas Pendidikan 890.239.100,06 

179 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor BPG di Dinas Pendidikan 445.119.550,03 

Kantor BPG di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov. 

Jabar 

Lingkungan Dinas Pendidikan 

180 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Dinas Dinas Pendidikan 445.119.550,03 

Kantor BPBD 

Prov. Jabar 

di Lingkungan Dinas Pendidikan BPBD di Lingkungan Pendidikan 

181 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor BPG-PLB Dinas Pendidikan 445.119.550,03 

Kantor BPG-PLB di Lingkungan Dinas Pendidikan 

Prov. Jabar 

di LingkunganDinas Pendidikan 

KETERANGAN 

IV - 177

NO. 


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

51 Program Pembinaan Aparatur Terwujudnya peningkatan keahlian dan kinerja 49.764.989.148,53 

1 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Pengadaan pakaian dinas Pegawai pada Setda Biro Perlengkapan 2.026.588.686,39 

Aparatur 


2 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Terselenggaranya pelayanan peningkatan kapasitas Biro umum 429.604.780,78 

Aparatur 

sumberdaya aparatur bagian rumah tangga 

3 Kegiatan Pelayanan Peningkatan Kinerja Aparatur - Pelayanan kesehatan di poliklinik Setda, Pembelian 

resep dokter di apotik yang ditunjuk, penggantian rawat 

inap PNSD Setda, Penggantian kacamata, 

pelaksanaan general checkup, penyediaan alat 

penunjang medis, penyelenggaraan olahraga di gesat 

dan pakuan, penyediaan sarana/alat olahraga, 

penyelenggaraan POR Setda, penyediaan pakaian 

olahraga, pelayanan permohonan Bapertarum-PNS 

pensiun 

Biro Kepegawaian 1.766.612.306,83 

4 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Biro Kepegawaian 9.961.839.350,91 

Aparatur 

- Pemberian penghargaan bagi PNS aktif 

- Pelaksanaan ibadah haji 

- Pemberian uang duka 

- Pembekalan kerohanian 

- Pembekalan kesenian 

- General Check Up untuk 1000 org PNS Setda 

5 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan 

Aparatur 

Setwan 836.464.541,16 


Aparatur 

Dinas Pendapatan 987.356.791,71 

7 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Terwujudnya peningkatan disiplin dan profesionalisme Bapeda 565.315.938,19 

Aparatur 

aparatur Bapeda melalui : pemberian penghargaan 

kepada pegawai bapeda menjelang masa pensiun 

serta bantuan kepada kegawao yang akan menunaikan 

ibadah haji, peningkatan kesegaran jasman dan 

rohani, peningkatan wawasan , seminar dan lokakarya; 

penyelenggaraan general chek up; penyediaan 

kebutuhan pakaian dinas dan pakaian olah raga 


Aparatur 


Aparatur 

- Sumberdaya aparatur yang sejahtera dan profesional 

yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan dan 

kinerja aparatur 

- Terakomodasinya kesejahteraan PNS, penghargaan, 

pengabdian PNS dan purnabakti 

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur di 

lingkungan Dispol PP Provinsi Jawa Barat 

Bawasda 859.967.384,10 

Dinas Pol PP 734.755.257,76 

KETERANGAN 

IV - 178


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 


Aparatur 

Meningkatnya disiplin dan kemampuan aparatur Balitbangda 554.143.881,96 


Aparatur 

Bapesitelda 321.700.101,07 

12 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Terselenggaranya kegiatan peningkatan disiplin dan Bandiklatda 1.059.967.384,10 

Aparatur 

kemampuan aparatur 

13 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Tersedianya aparatur yang mampu mengembangkan Bakesbanglinmas 423.986.953,64 

Aparatur 

potensi dan kemampuan dalam penyelenggaraan 


pemerintahan 

- Bertambahnya tenaga penatausahaan keuangan Bakorwil Bogor 308.955.759,89 

Aparatur 

daerah 

- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur 

bakorwil Bogor 

- Terpeliharanya kesehatan aparatur Bakorwil Bogor 


Aparatur 



Aparatur 

Bakorwil Cirebon 529.983.692,05 


Aparatur 

- Meningkatnya kinerja Bakorwil Priangan Bakorwil Priangan 307.028.385,87 


Aparatur 

Kantor Kas Daerah 91.863.839,96 


Aparatur 

Basipda 355.956.833,64 

20 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Terwujudnya peningkatan kemampuan dan Bapusda 760.349.936,86 

Aparatur 

kompetensi aparatur Bapusda 

21 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kantor Perwakilan 179.636.912,45 

Aparatur 

kantor perwakilan 

22 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Tersedianya anggaran biaya Diklat Struktural Dinas Pertanian 1.002.386.880,60 

Aparatur Dinas Pertanian 

- Tersedianya anggaran biaya Diklat Fungsional 

- Tersedianya anggaran biaya Pra-Jabatan 

- Tersedianya anggaran biaya Diklat Substantif 

- Terealisasinya seminar dan lokakarya 

- Terealisasinya biaya menjelang masa pensiun PNS 

- Terealisasinya biaya bantuan menunaikan ibadah haji 


Aparatur BPB Padi 

- Terealisasinya biaya pemakaman 

- Tersedianya pengadaan baju seragam dan ongkos 

jahit 

- Terealisasinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 

pegawai 

- Terealisasinya penyusunan laporan-laporan 

- Meningkatkan kualitas aparatur yang memberikan 

pelayanan di bidang pertanian tanaman pangan 


KETERANGAN 

IV - 179


- Mewujudkan keahlian dan kinerja aparatur yang lebih 

baik 

ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

24 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Meningkatkan kualitas aparatur yang memberikan Dinas Pertanian 100.000.000,00 

Aparatur BPB Palawija 



baik 


Aparatur BPB Kentang 



baik 


Aparatur BPSBTPH 



baik 


Aparatur BPTPH 



baik 


Aparatur Bapeltan 



baik 


Aparatur BPBHAT Pasirbanteng 



baik 


Aparatur Kantor BPT Mekanisasi Pertanian 



baik 

31 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Tersedianya sarana bantuan kesehatan , peningkatan Dinas Peternakan 1.041.085.831,76 

Aparatur 

kesejahteraan pegawai, dikllat, penghargaan 

pengabdian PNS dan Purnabakti aparatur Disnak Prov. 

Jabar serta meningkatnya kinerja dan kehadiran 

pegawai naik 98% 

- Penugasan pengiriman diklat teknis sebanyak 70 

orang, administrasi non teknis sebanyak 80 orang dan 

fungsional sebanyak 12 orang 

- Meningkatnya kinerja dan kehadiran pegawai 8 UPTD 

dilingkup Disnak Provinsi Jabar 

- Terinventarisasinya secara tertib dan lengkap aset 

dinas 

Terlaksananya tupoksi dinas secara tertib 

KETERANGAN 

IV - 180


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 

32 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - 1) Bimtek Pengelola Keuangan Daerah 2) Bimtek Dinas Perikanan 872.939.672,40 

Aparatur 

Sistem Akutansi Barang Daerah 3) Sosialisasi 

Peraturan Perundang-undangan 

33 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Meningkatnya keahlian dan kinerja aparatur Dinas Distamben 459.319.199,78 

Aparatur 

Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat 

34 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Meningkatnya keahlian dan kinerja aparatur Dinas Dinas Kehutanan 608.973.681,90 

Aparatur 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat 


Aparatur Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. 

H. Juanda 

Dinas Kehutanan 60.000.000,00 


Aparatur 

- Terlaksananya bantuan biaya diklat struktural (7 orang) Dinas Perkebunan 

- Terlaksananya bantuan biaya diklat fungsioanal (19 

orang) 

- Terlaksananya bantuan biaya pra jabatan (31 orang) 

- Terlaksananya mengikuti seminar/lokakarya (24 orang) 

640.775.016,26 


Aparatur 


Aparatur 


Aparatur Dinas KUKM 


Aparatur 


Aparatur Disnakertrans Provinsi Jawa Barat 


Aparatur BLK Bekasi 

- Terlaksananya masa pengabdian ( 38 orang) 

- Terlaksananya menjelang pensiun ( 38 orang) 

- Terlaksananya THR ( 197 orang) 

- Terlaksananya bantuan biaya pemakaman ( 6 orang) 


bulan) 

peningkatan jasmanai/olahraga (12 

- Terlaksananya kerohanian ( 12 bulan) 

- Terlaksananya general check-up (177 orang ) 

- Terlaksananya pengadaan pakaian (177 stel PNS, 10 

SATPAM) 

- Terfasilitasinya 

orang pegawai. 

administrasi kepegawaian bagi 568 

- Meningkatnya kompetensi SDM aparatur melalui 

fasilitasi keikutsertaan diklat teknis substantif sebanyak 

30 orang. 

- Meningkatnya kinerja aparatur melalui kegiatan 

peningkatan disiplin dan kualitas aparatur.. 

Dinas Indag 1.333.718.093,94 

Dinas Indag Agro 437.466.205,54 

Dinas KUKM 580.116.616,09 

BPPMD 529.277.047,13 



kemampuan aparatur Disnakertrans Disnakertrans 645.237.478,95 


BLK Bekasi 

kemampuan aparatur Disnakertrans Disnakertrans 105.466.754,72 

KETERANGAN 

IV - 181


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 


Aparatur 

Dinkes 2.022.983.084,80 


Aparatur 

- Terwujudnya kesejahteraan PNS RSJ Bandung 385.054.351,62 


Aparatur 

RSJ Cimahi 1.482.846.671,82 


Aparatur 

- Tercapainya program peningkatan SDM RS Paru Cirebon 663.804.574,29 


Aparatur 

- Tercapainya peningkatan kinerja aparatur KP4 Cirebon 193.550.044,34 


Aparatur 

Dinas Sosial 1.244.596.036,29 

49 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Meningkatnya kapasitas dan disiplin aparatur 

BPMD 505.315.777,76 

Aparatur 



Aparatur 

Tertanamnya kesadaran dan disiplin pegawai Distarkim 989.302.891,83 

51 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Meningkatkan kualitas kinerja aparatur melalui Dinas PSDA 913.870.666,26 

Aparatur 

peningkatan kesehatan, latihan dan kesejahteraan 


Aparatur 

Dinas Bina Marga 706.644.922,73 

53 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Terwujudnya peningkatan, kemampuan dan Dinas Perhubungan 2.523.535.015,82 

Aparatur 

kompetensi aparatur dinas Perhubungan Provinsi Jaw 

Barat melalui : bantuan biaya diklat struktural, diklat 

fungsional, prajabatan, diklat substantif, mengikuti 


Aparatur 

seminar, menjelang pensiun, tim peningkatan sumber 

pendapatan daerah, general checkup dan pengadaan 

pakaian dinas 

- Terwujudnya peningkatan keahlian dan kinerja aparatur BPLHD 846.705.587,91 

55 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kemampuan - Terpenuhinya Peningkatan Disiplin dan Kemampuan Disbudpar 395.191.173,04 

Aparatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aparatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 




Aparatur pada BP. Museum Negeri Sri Baduga Aparatur pada BP. Museum Negeri Sri Baduga 


Aparatur pada BP. Taman Budaya 


Aparatur BP. Kepurbakalaan, Jarahnitra 


Aparatur di BP. Kemitraan dan Pelatihan Tenaga 


- Terpenuhinya Peningkatan Disiplin dan Kemampuan 

Aparatur pada BP. Taman Budaya 

Disbudpar 68.853.714,66 

- Terpenuhinya Peningkatan Disiplin dan Kemampuan 

Aparatur BP. Kepurbakalaan, Jarahnitra 

Disbudpar 68.632.888,12 

- Terpenuhinya Peningkatan Disiplin dan Kemampuan Disbudpar 56.584.592,19 

Aparatur di BP. Kemitraan dan Pelatihan Tenaga 


KETERANGAN 

IV - 182


ORGANISASI 

JUMLAH PLAFON 

ANGGARAN 


Aparatur BP. Anjab TMII 

Aparatur BP. Anjab TMII 


Aparatur 


KETERANGAN 

IV - 183

KOP-ppas 2008 - BAPPEDA JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?