Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia ... - usaid
Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia ... - usaid
Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia ... - usaid
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
dAFtAR PeRundAngAn dAn PeRAtuRAn<br />
1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang <strong>Konservasi</strong> Sumber Daya Alam Hayati <strong>dan</strong> Ekosistemnya<br />
2. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan <strong>dan</strong> Tumbuhan<br />
3. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati)<br />
4. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup<br />
5. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan<br />
6. PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan<br />
7. PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam <strong>dan</strong> Kawasan Perlindungan Alam<br />
8. PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru<br />
9. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan <strong>dan</strong> Satwa)<br />
10. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan <strong>dan</strong> Satwa Liar<br />
11. PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan<br />
12. Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endagered Species of Wild Flora & Fauna)<br />
13. Keppres No. 4 Tahun 1993 tentang Satwa <strong>dan</strong> Bunga Nasional<br />
14. Kepmenhut No. 460/Kpts-II/1990 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 62/Kpts-II/1998 Tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar<br />
15. Kepmenhut No. 882/Kpts-II/92 Tentang Penetapan Tambahan Beberapa Jenis Satwa Yang Dilindungi Un<strong>dan</strong>g-Un<strong>dan</strong>g Disamping Jenis-Jenis Satwa Yang Telah Dilindungi<br />
16. Kepmenthut No. 36/Kpts-II/1996 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan <strong>dan</strong> Pelestarian Alam Selaku Pemegang Kewenangan Pelaksanaan (Managment Authoriy) CITES)<br />
17. Kepmenhut No. 617/Kpts-II/1996 tentang Pemasukan Satwa Liar Dari Wilayah Lain Dalam Negara Republik Imdonesia Ke Taman Buru <strong>dan</strong> Kebun Buru<br />
18. Kepmenhut No. 479/Kpts-II/1998 Tentang Lembaga <strong>Konservasi</strong> Tumbuhan Dan Satwa Liar<br />
19. Kepmenhut No. 241/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Izin Kepada Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas Selamanik Banjarnegara, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Sebagai Lembaga<br />
<strong>Konservasi</strong> Ex-situ Satwa Liar Dalam Bentuk Kebun Binatang<br />
20. Kepmenhut No. 242/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Izin Kepada Taman Safari <strong>Indonesia</strong> Sebagai Lembaga <strong>Konservasi</strong> Ex-situ Satwa Liar Dalam Bentuk Kebun Binatang<br />
21. Kepmenhut No. 250/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Bina Wisata Kasang Kulim Pekanbaru Riau Sebagai Lembaga <strong>Konservasi</strong> Ex-situ Satwa Liar Dalam Bentuk Kebun Binatang
Change language