4 MediaKeuangan Vol. VIII | No. 66 / Februari 2013 Salam dari Menteri Keuangan KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Beragam Tantangan Sektor Penerimaan Penerimaan dari sektor perpajakan (terdiri atas penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai) mendanai lebih dari 70 persen belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Setiap tahun, target penerimaan dari kedua sektor ini juga selalu meningkat. Tahun ini, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memegang peranan besar dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak sebesar Rp1.042,3 triliun dan target penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp150,7 triliun. Kerja keras dan cerdas menjadi kunci untuk menjawab tantangan target dari bidang penerimaan. Untuk itu, pada tahun 2013, DJP telah menyiapkan sejumlah langkah strategis di bidang kebijakan, peningkatan kepatuhan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). DJP juga belajar dari pengalaman tahun lalu. Banyaknya permasalahan yang terjadi pada proses penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Drop Box dan rencana proses penerimaan SPT Tahunan melalui Collection Point kemungkinan menyebabkan antrian panjang. Oleh karena itu, mereka bertekad menggiatkan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing. Tujuan perekaman melalui metode ini adalah mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP, mengurangi pertemuan langsung antara WP dengan petugas pajak, serta meminimalisasi dampak antrian dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT. Bagi WP, penyampaian SPT akan menjadi semakin mudah. Sementara bagi pegawai DJP, beban pengolahan SPT menjadi lebih ringan. Dari sektor kepabeanan dan cukai, tantangan pencapaian target penerimaan juga coba dijawab. Pada tahun 2012 lalu, DJBC berhasil melampaui target penerimaan hingga 114 persen. Keberhasilan ini tentu dapat dijadikan “modal” untuk mencapai target 2013. Tantangan penerimaan dari bea keluar antara lain adalah harga komoditas ekspor yang selama ini menjadi andalan seperti Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya serta barang-barang mineral. Krisis ekonomi global sedikit banyak diprediksi masih akan memberikan pengaruh terhadap harga www.kemenkeu.go.id @KemenkeuRI Kementerian Keuangan Republik Indonesia komoditas ini dan efeknya terhadap jumlah bea keluar yang bisa dikumpulkan. Sementara tantangan bea masuk adalah semakin banyaknya Free Trade Agreement (FTA) yang diberlakukan. Salah satu dampak FTA adalah makin banyaknya barang masuk ke Indonesia tanpa perlu membayar bea masuk. Penerimaan negara dari sektor cukai juga memiliki tantangan tersendiri. Pemerintah tampaknya perlu benarbenar melakukan kajian mendalam jika bermaksud mengenakan cukai terhadap barang lain, di luar rokok dan minuman beralkohol. Yang tidak kalah penting juga perlunya peningkatan pengawasan agar tidak ada potensi bea masuk dan bea keluar yang terlewatkan. Selain tema penerimaan negara, kami juga hadir dengan sajian lain. Perbincangan dengan Kuasa Khusus Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan tentang kebijakan lindung nilai atau hedging utang kami hadirkan pada rubrik Wawancara. Sementara pada rubrik Profil, Anda dapat membaca perjalanan karier Plt. Staf Ahli Kebijakan Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional yang baru saja dilantik, Andin Hadiyanto. Dari daerah kami hadir dengan liputan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Pajak Pratama Jayapura. Jangan lewatkan pula kisah dua orang pegawainya, Wahyu Pebriansyah dan Danang Nur Widayat, yang menempuh perjalanan menuju medan sulit dan rawan konflik pada akhir tahun 2012 lalu untuk memperbaiki administrasi pencatatan penerimaan negara dalam Modul Penerimaan Negara. Yang tidak kalah penting, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pembaca setia. Majalah Media Keuangan baru-baru ini berhasil meraih penghargaan Silver Winner untuk kategori The Best of Government Inhouse Magazine dari Serikat Perusahaan Pers. Dalam Semangat Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari, besar harapan kami Majalah Media Keuangan dapat semakin meningkat mutunya. Selamat membaca! Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menkeu RI Agus DW Martowardojo. Ketua Pengarah: Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Yeti Wulandari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan, Makmun Syadullah. Redaktur Unit Eselon I: Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Adya Asmara Muda (BKF), Windraty Ariane Siallagan (Ditjen PBN), Sri Marjati (DJP), Rinto Setiawan (DJBC), Octa Dwinanda (DJKN), Wawan Ismawandi (BPPK), Budi Prayitno (Itjen), Syahruddin (DJPU), Fachroedy Junianto (DJPK) Tim Redaksi: Rahmat Widiana, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Alphani N, Zachrony, Nico Aditia, Bagus Wijaya, Langgeng Wahyu P, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan, Eva Lisbeth, Syahrul R, Hega S, Pradany H, Athiah L, Farida R Desain Grafis dan Layout: Wardah Adina, Dewi Rusmayanti, Dianita Suliastuti. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda (Gedung E) Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Telp : (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. e-mail: mediakeuangan@depkeu.go.id Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya. 5 MediaKeuangan Vol. VIII | No. 66 / Februari 2013
Change language