VOLUME X | NO 95 / AGUSTUS 2015

VOLUME X | NO. 95 / AGUSTUS 2015ISSN 1907-6320Vol. X No. 95 / Agustus 20151

2MediaKeuangan

Daftar Isi13.Reportase25 Menteri Keuangan LantikTujuh Pejabat Eselon IKemenkeu26 Kemenkeu BerkomitmenTekan GratifikasiWawancara27 Inklusi Keuangan TambahInvestasi PembangunanPotret Kantor30 Demi Menjaga StabilitasSektor KeuanganFigur32 Membela KepentinganRakyatEkonomi Terkini32 Bersatu Mengurangi WaktuTungguKolom Ekonom40 Pelajaran ReformasiBirokrasi dari YunaniGenerasi Emas44 Kisah Tentara Indonesia diNegeri KoreaOpini46 Strategi PengembanganPasar Sukuk NegaraRegulasi48 Subsidi Imbal JasaPenjaminan DukunganPemerintah Bagi PengusahaMikro5 Dari Lapangan Banteng6 Eksposur10 Lintas PeristiwaLaporan Utama13 Kebijakan Tepat SaatEkonomi Melambat16 Infografis18 Industri SejahteraMasyarakat Bahagia21 Pelaku Usaha Sambut BaikPembebasan PPnBM23 Bebas PPnBM, DongkrakPertumbuhan EkonomiDiterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: MenteriKeuangan Bambang PS Brodjonegoro. Ketua Pengarah: Sekretaris JenderalKementerian Keuangan Hadiyanto. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab:Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. Pemimpin Redaksi:Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno,Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief RahmanHakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Hasan Lufthi (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP),Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Etti Dyah Widyati (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK),Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN), Joko Triharyanto (BKF).Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Fr. Edy Santoso, Eko P.W, Tino AdiPrabowo, Andi Al Hakim, Aminuddin Afif, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, PutuChandra Anggiantara, Imam Joedono, Faisal Ismail, Aditya Arifianto. Tim Redaksi: HadiSiswanto, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Rahmat Widiana,Dewi Rusmayanti, Iin Kurniati, Eva Lisbeth, Indri Maria, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya,Arfindo Briyan Santoso, Wardah Adina, Danik Sulistyowati, Krisna, Cahya Setiawan,Nurul Fajar Dwi Yuwono, Mohamad Imron, Muparrih, Shera Betania, Purwito, Pandu PutraWiratama, Gondo Harto, Putra Kusumo Bekti, Victorianus M.I. Bimo Adi, Yeti Wulandari,Novita Asri Hartati, Pradany Hayyu M., Irma Kesuma Dewi, C.S. Purwowidhu, Amelia Safitri,Abdul Aziz, . Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo BriyanSantoso Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, JakartaTelp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: mediakeuangan@kemenkeu.go.id.Inspirasi50 Keikhlasan Sang PegawaiTeladanRenungan52 Peluit TerakhirFilm53 MinionsJalan-jalan54 Memacu Adrenalindengan ParalayangSelebriti56 Belajar Sampai MatiRedaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misipenerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dansubstansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalansepantasnya.Vol. X No. 95 / Agustus 20153

4MediaKeuangan

Dari Lapangan BantengPajak Barang MewahDihapuskanAktivitas ekonomi masih lambat.Akibatnya, kegiatan konsumsimenurun. Pemerintah tidaktinggal diam untuk memperbaikisituasi ini. Beberapa langkahditempuh untuk meningkatkan aktivitasekonomi dalam negeri. Salah satunyadengan menghapus Pajak PertambahanNilai atas Barang Mewah (PPnBM) padasejumlah kelompok barang.Untuk menjaga daya beli masyarakatdi tengah gejala pelambatan ekonomi,Pemerintah melakukan penghapusanatas sebagian barang selain kendaraanbermotor dari objek PPnBM. Peraturanini diberlakukan mulai tanggal 9 Juli2015. Hal ini dianggap perlu, mengingatsebagian besar barang yang tergolongmewah sudah banyak dikonsumsimasyarakat akibat perkembanganekonomi dan kemajuan teknologi yangpesat.Kebijakan ini diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.10/2015 tentang Jenis Barang KenaPajak yang Tergolong Mewah SelainKendaraan Bermotor yang Dikenai PajakPenjualan Atas Barang Mewah. Beberapakelompok barang yang diatur dalamkebijakan ini ialah peralatan elektronik,alat olah raga, alat musik, branded goods,serta perabot rumah tangga dan kantor.Penghapusan PPnBM tentunyamengurangi penerimaan pajak, namunhal ini hanya bersifat jangka pendek.Potensi yang hilang dari penerimaanPPnBM tahun lalu sekitar Rp800 miliar,namun hal ini menimbulkan efek lain,yaitu terciptanya stimulus ekonomi.Produk dalam negeri akan dapat lebihberdaya saing dan produsen dalamnegeri dapat beroperasi lebih banyaklagi.Pemerintah berharap kebijakanini akan memiliki dampak positif danbersifat jangka panjang, tentunya jugadengan efek multiplier . Dengan adanyakebijakan ini, akan mengurangi potensipenyelundupan barang karena hargabarang di dalam negeri menjadi lebihmurah. Selain itu, peningkatan dayasaing produk negeri diharapkan mampumendorong pertumbuhan industri dalamnegeri.Dengan hidupnya industri dalamnegeri, maka akan meningkatkanpertumbuhan industri dan investasi. Haltersebut akan menciptakan tambahanlapangan kerja yang lebih luas bagimasyarakat. Diharapkan dengan adanyakebijakan penghapusan sebagian besarobjek PPnBM ini dapat membantumenjaga stabilitas perekonomian dalamjangka pendek yang selanjutnya dapatmengoptimalisasikan penerimaanperpajakan dalam jangka panjang.Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI#TahukahAnda PPnBM untuk barang tertentu mulai dihapuskan, berlaku mulaitanggal 9 Juli 2015. Kebijakan penghapusan PPnBM diharapkan dapat menaikkandaya beli masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa barangyang terkena penghapusan PPnBM sbb: alat elektronik, peralatan rumah dan kantor,alat musik & olahraga, dll. Menurut Tweeps, adakah barang lain yang lebih baikdihapus PPnBM-nya?tweet@anispammaYg benar2 mewah saja. Tdk semua barangelektronik mewah tapi ada juga yg mewah.Seperti halnya kendaraan@glrhnAlat kesehatan@hanumswariSy setuju utk penghapusan PPnBM krn dptmelindungi konsumen berpenghasilan rendah atashak utk memiliki Barang Mewah #OpiniAndawww.kemenkeu.go.idKementerian Keuangan RI@KemenkeuRIKemenkeu RIVol. X No. 95 / Agustus 20155

EksposurSinergiSekali dalam sebulan, pada hari Jumat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan danPembiayaan Risiko mengadakan program Sinergi. Beberapa kegiatan yang dilakukan antaralain olah raga bersama, capacity building, dan penyerahan penghargaan kepada pegawaiteladan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan meningkatkansemangat kerja sama di antara para pegawai.FotoDok. DJPU6MediaKeuangan

Vol. X No. 95 / Agustus 20157

Eksposur8MediaKeuangan

Amalan-Amalan RamadanRamadan adalah bulan penuh kebaikan. Setiap umat Islam berlomba-lombamenjalankan berbagai amalan baik, tak terkecuali para pegawai di lingkunganKementerian Keuangan. Mulai dari melakukan bakti sosial, membagikan takjil kepadapara pengguna jalan, menyelenggarakan kajian, hingga memberikan santunan kepadaanak yatim yang membutuhkan.FotoPutu Candra,Muhamad Ardani,Anas Nur Huda,dan DjayadiVol. X No. 95 / Agustus 20159

Lintas PeristiwaDaerah30/06Teks dan FotoDJP26/06Teks dan FotoDJPK01/07TeksBagus WijayaFotoBiro KLIRapat Koordinasi KebijakanPengalokasian DAK Tahun 2016Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, BoediarsoTeguh Widodo, mengundang pimpinan unit eselonI Kementerian/Lembaga untuk mengikuti RapatKoordinasi (Rakor) dalam penyusunan kebijakan DanaAlokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2016 di Ruang RapatBali, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Jumat(26/06). Tujuan diselenggarakannya rakor dalam rangkapenyusunan reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukungimplementasi Nawacita serta pencapaian prioritas nasional yangdituangkan dalam tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.DWP Kementerian KeuanganSelenggarakan Bazar RamadhanDharma Wanita Persatuan (DWP) KementerianKeuangan menyelenggarakan Bazar Ramadhanpada tanggal 1 – 3 Juli 2015 di Gedung DhanapalaKementerian Keuangan. Acara yang bertema“Ragam Karya Nusantara Dan Kreasi BusanaMuslim, Bersama siapkan hati menyambut Idul Fitri 1436H”dibuka oleh Menteri Keuangan. Dalam pembukaannya,Menkeu menyampaikan bahwa selain bertujuan menyediakanberbagai produk untuk keperluan Ramadhan dan persiapanIdul Fitri, kegiatan ini juga memiliki sebuah visi yang mulia,yaitu untuk turut memfasilitasi pengembangan UKM. Denganmengusung sebuah ide baru, penyelenggaraan bazar kaliini diupayakan menjadi sarana promosi potensi keunggulanproduk dalam negeri, serta menjadi ajang kompetisi sehat bagipara UKM yang mampu menjadi pemicu untuk meningkatkankualitas produk dalam negeri.Kanwil DJPJakarta UtaraGelar Pelatihane-FakturKurang lebih 150Wajib Pajak Badandan Konsultan Pajakmengikuti pelatihanaplikasi e-Faktur yangdiselenggarakan oleh KantorWilayah (Kanwil) DirektoratJenderal Pajak (DJP) JakartaUtara dengan IkatanKonsultan Pajak Indonesia(IKPI) Pengurus DaerahJakarta Utara di Aula KPPMadya Jakarta Pusat, padaSelasa (30/06). Pelatihanpenggunaan aplikasi e-Fakturini dilatarbelakangi olehbanyaknya Wajib Pajak Badankhususnya para PengusahaKena Pajak (PKP) yang belumpaham tentang pembuatanFaktur Pajak dalam bentukelektronik. Sementara,sejak 1 Juli 2015 ketentuanKeputusan Dirjen Pajakmewajibkan PKP di seluruhwilayah Jawa dan Bali untukmenerbitkan Faktur Pajakdalam bentuk elektronik.10MediaKeuangan

Daerah02/07Teks dan FotoDJPDaerah02/07Teks dan FotoDJBCDirjen Bea dan CukaiMenyerahkan BMN Beras110 Ton untuk RakyatDirektur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Heru Pambudi melaksanakanpenyerahan Barang Milik Negara (BMN) berupa beras eks-hasilpenindakan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau kepadaDirektur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Partogi Pangaribuanpada Kamis (02/07) di Gudang BULOG, Batu Ampar, Batam.Barang hasil penindakan berupa 110,575 ton beras. Barang BMN tersebuttelah diproses penetapan status penggunaannya untuk KementerianPerdagangan sebagai “Cadangan Beras Pemerintah.” Selanjutnya, jikananti diperlukan dapat dipergunakan untuk operasi pasar dalam rangkamembantu masyarakat yang membutuhkan khususnya pada bulan puasadan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H.KPP Pratama Palu GijzelingPenanggung PajakKantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaPalu bekerja sama dengan KepolisianDaerah (Polda) Sulawesi Tengah danLembaga Pemasyarakatan KementerianHukum dan HAM melakukanpenyanderaan (Gijzeling) terhadap dua orangpenanggung pajak PT. UPP yang terdaftardi KPP Pratama Palu, pada Kamis (02/07).Penanggung Pajak tersebut yaitu ST/44th(wanita) sebagai Direktur dan TT/52th (pria)sebagai pemegang saham. Kedua PenanggungPajak disandera di Lembaga PermasyarakatanKelas II A Palu. Sesuai Surat Ketetapan Pajak(SKP) yang telah diterbitkan, perusahaan yangbergerak dibidang perdagangan besar hasilpertanian ini menunggak pajak sebesar Rp3,2miliar.Layanan Bersama Co-locationPermudah StakeholdersDJPB dan DJKNDaerah08/07Teks dan FotoDJPBDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) danDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untukpertama kalinya meresmikan co-location layananbersama rekonsiliasi Laporan Keuangan (LK) dan Aset,bertempat di ruang pelayanan KPKNL Surabaya, padaRabu (08/07). Dengan diresmikannya co-location layananbersama ini, para stakeholder menjadi lebih mudah dalammenjangkau berbagai layanan yang diselenggarakan olehDJPB dan DJKN. Layanan bersama yang diberikan beruparekonsiliasi LK dan Laporan BMN, Layanan informasi terpadubidang Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan PengelolaanPembiayaan, serta Layanan keuangan lainnya termasukadministrasi hibah.Vol. X No. 95 / Agustus 201511

Lintas PeristiwaDaerah09/07Teks dan FotoDJPKanwil DJPJawa Barat IIBagikan TakjilBagi pemudikDaerah08/07TeksDJBCKPPBC Tipe Madya Pabean JuandaGagalkan Penyelundupan TrenggilingKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)Tipe Madya Pabean Juanda menyelenggarakan konferensiPers atas penggagalan upaya penyelundupan eksporjenis barang trenggiling pada Rabu (08/07). Modus yangdilakukan oleh pelaku dalam upaya penyelundupan iniyaitu melaporkan dalam dokumen dan menyamarkan kemasansebagai fresh fish dengan berat total bruto 1.452 kg di gudangcargo Bandara Internasional Juanda. Penggagalan upaya iniberdasarkan kecurigaan dari petugas PT. Jasa Angkasa Semesta(JAS) selaku cargo handling yang kemudian dilaporkan kepadapetugas Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.DJPPR SelenggarakanSosialisasi Revisi TentangAkuntansi Sukuk18/06Teks dan FotoDJPPRKantor Wilayah(Kanwil) DirektoratJenderal Pajak(DJP) Jawa BaratII membagikan300 bungkus paket yangberisi takjil, souvenir danleaflet perpajakan gratisdalam rangka Aksi Simpatikkepada pengendara roda 4(empat) di Rest Area KM 19Bekasi pada Kamis (10/07).Tim Kanwil sampai di Lokasidan langsung melancarkanaksi bagi-bagi takjil seusaimengurus perizinan denganpihak Rest Area. Kondisijalan tol Jakarta-Cikampekterpantau lancar karenajumlah pemudik yangterbilang belum ramai,namun sebagian besarpengendara roda empatyang singgah pada Rest Areatersebut adalah pemudik.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyelenggarakansosialisasi Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 (2015) tentangAkuntansi Sukuk di Auditorium A Gedung Frans Seda DJPPR Kemenkeu, pada Kamis(09/07). Acara tersebut menghadirkan narasumber Ketua Dewan Standar AkuntansiSyariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) dan M. Jusuf Wibisana M. Ec. Ak., CA.,CPA. Dalam sosialisasi ini dipaparkan bahwa dengan adanya Revisi PSAK 110 (2015) diharapkantidak ada lagi keraguan terkait pencatatan Sukuk, sehingga diharapkan dapat meningkatkanminat investor untuk berinvestasi pada Sukuk.12MediaKeuangan

Laporan UtamaKebijakan TepatSaat EkonomiMelambatMulai 9 Juli, pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) padasejumlah kelompok barang. Bagi sebagian kalangan, kebijakan ini dianggap tepat, apalagi dilakukanpada saat ekonomi sedang lesu. Selain berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, industridalam negeri bisa terangkat dan penyerapan tenaga kerja diharapkan meningkat.Dalam konferensi pers yang diadakan pertengahanJuni lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) BambangBrodjonegoro mengungkapkan bahwa melaluipenghapusan PPnBM, pemerintah ingin menjagadaya beli masyarakat dan mendorong industri dalamnegeri. Apalagi sejumlah barang yang dihapuskan pungutanpajaknya telah diproduksi di sini.”Kami ingin menggairahkanindustri dalam negeri,” kata Menkeu. Biaya pengawasan jugamenjadi pertimbangan. Dengan fakta di lapangan bahwa biayapengawasan kepatuhan pajak terhadap sejumlah barang lebihtinggi dari angka pajak yang dihasilkan, maka penghapusanPPnBM menjadi lebih efektif.Di samping itu, penghapusan PPnBM juga dilakukandengan pertimbangan status beberapa barang yang sudahtidak lagi termasuk kategori mewah karena sudah dikonsumsisecara luas oleh masyarakat.”Misalnya televisi. Saat ini sulituntuk mengatakan bahwa televisi adalah barang mewahkarena sudah jadi barang umum dan kebutuhan,” ujar Menkeu.Dalam jumpa wartawan yang berlangsung di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak itu, Menkeu berharap kebijakanini dapat meningkatkan kepatuhan pajak. DihapuskannyaPPnBM dipandang dapat menekan ketidakpatuhan Wajib Pajakdalam membayar pajak. Dengan demikian, dampak positifnyadiharapkan dapat terasa pada optimalisasi penerimaanperpajakan secara umum. Lebih jauh, stabilitas perekonomiandalam jangka pendek diharapkan dapat terjadi dan selanjutnyamendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dalam jangkapanjang.Terakhir, pemerintah juga berharap kebijakan ini dapatmengurangi kecenderungan masyarakat membeli barangbarangyang dihapuskan PPnBM-nya di luar negeri.”Misal tasperempuan, kan kadang ibu-ibu lebih suka beli di Singapurakarena lebih murah. Kalau hilang PPnBM, harga tasnya bisasama dengan di luar negeri,” kata Menkeu.Menkeu memastikan bahwa barang-barang super mewahtetap dikenai PPnBM. Kelompok barang tersebut terdiri atashunian mewah, kapal pesiar (yacht), pesawat terbang, dansenjata api.”Barang super mewah tentunya hanya dikonsumsioleh orang kaya dan mampu beli,” katanya. Kebijakan inidiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.10/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang TergolongMewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PajakPenjualan Atas Barang Mewah.Latar belakangPemerintah dapat memahami pro dan kontra yang terjadidi masyarakat dengan adanya kebijakan penghapusan PPnBM.Hal ini disampaikan Kepala Pusat Kebijakan PendapatanVol. X No. 95 / Agustus 201513

Beberapabarang yangdiatur dalamkebijakanpenghapusanPPnBM.FotoTaufik RahmanNegara, Badan Kebijakan Fiskal, Goro Ekanto,saat ditemui Media Keuangan belum lama.Menurut Goro, pertimbangan suatu barangdikenai PPnBM sebagaimana disebutkandalam Undang-Undang Pajak PertambahanNilai sangat mulia. Yang utama adalah untukmenjaga keseimbangan beban antara konsumenyang berpenghasilan rendah dan tinggi. Disamping itu, pengenaan PPnBM dilakukan untukmengendalikan pola konsumsi atas barang kenapajak yang tergolong mewah, perlindunganprodusen kecil, dan mengamankan penerimaannegara.Dalam prakteknya, pengenaan PPnBMatas suatu barang, terutama atas barangyang pemenuhan kewajiban PPnBM-nya sulitdiawasi, justru menimbulkan kecenderunganWajib Pajak untuk tidak patuh. Kondisi inimengakibatkan penurunan penerimaan negarasecara keseluruhan.”Apalagi jika barang-barangyang tergolong mahal itu tidak dikenai PPnBMdi negara lain, sehingga mendorong sebagianmasyarakat untuk bepergian ke luar negeri untukmembelinya,” kata Goro.Pengenaan PPnBM juga berakibat padasemakin mahalnya harga barang. Denganpengawasan yang sulit dilakukan secaraoptimal, timbul dorongan sebagian oknumpengusaha untuk melakukan penghindaranpajak PPnBM.”Dan penghindaran pajak itujuga dilakukan terhadap pemenuhan kewajibanpajak-pajak lainnya seperti Pajak PertambahanNilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh),” ujarGoro. Dengan demikian, potensi penerimaanpajak yang hilang semakin besar. Di sinilahpenghapusan PPnBM terhadap sebagian barangdiharapkan bisa mengoptimalkan penerimaanpajak secara menyeluruh.Penghindaran pajak yang dilakukan olehsebagian oknum pengusaha juga menyebabkanpersaingan yang tidak sehat, khususnya bagikalangan pengusaha yang sudah patuh. Bilakondisi ini dibiarkan, pengusaha yang patuhmenghadapi ancaman gulung tikar. Efekdominonya adalah hilangnya pekerjaan sebagiankaryawan perusahaan.Yang paling penting dari penghapusanPPnBM, lanjut Goro, adalah antisipasi terhadapgejala perlambatan ekonomi global yang saatini sedang terjadi. Perlambatan ekonomi dapatmemengaruhi nilai tukar rupiah dan memicukenaikan berbagai jenis barang, termasukbarang-barang yang selama ini dikenaiPPnBM.”Kenaikan harga akan mengurangidaya beli masyarakat. Dampak lebih lanjutnyaadalah penurunan produksi dalam negeri,”kata dia. Senada dengan Menkeu, Goro yakinpenghapusan PPnBM atas beberapa jenis barangakan membantu menjaga daya beli masyarakat.Dengan demikian, penghapusan PPnBM dapatmenjaga ketersediaan lapangan kerja secaratidak langsung.Peraturan penunjangKebijakan penghapusan PPnBM ataskelompok barang tertentu dapat mengurangipenerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintahjuga mengeluarkan kebijakan kenaikan tarifpemungutan PPh Pasal 22 atas impor yangdihapuskan pengenaan PPnBM nya menjadi 10persen. Pada saat yang sama, tujuan lainnyaadalah agar dampak peningkatan impor atasbarang yang dihapuskan pengenaan PPnBM-nyadapat dikurangi. Beberapa kelompok barangyang diatur dalam kebijakan ini adalah peralatanelektronik (AC, lemari es, mesin cuci, TV, dankamera), alat olah raga (alat pancing, peralatangolf, selam, dan selancar), alat musik (piano danalat musik electrik), branded goods (pakaian,parfum, aksesoris, tas, arloji, dan barang darilogam), serta perabot rumah tangga dan kantor(karpet, kasur, furniture, porselin, dan kristal).Pemungutan PPh Pasal 22 ini diaturdalam PMK Perubahan Keempat PMK 154/14MediaKeuangan

"KondisiIndonesiasebetulnyatidak sepertidi AmerikaSerikat dannegaramaju lainnyadimanaorangorangnyacenderunglebihrasional."Kadek Dian SutrisnaPMK.03/2010 tentang Pemungutan PajakPenghasilan Pasal 22 Sehubungan denganPembayaran atas Penyerahan Barang danKegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usahadi Bidang Lain. Dalam keterangan pers yangdikeluarkan oleh Pusat Kebijakan PendapatanNegara, Badan Kebijakan Fiskal per tanggal 11 Juni2015, disebutkan latar belakang diterbitkannyaPMK tersebut adalah untuk meningkatkankepatuhan pemenuhan perpajakan Wajib Pajak,khususnya Wajib Pajak yang bergerak di bidangusaha tertentu melalui mekanisme pemotongan/pemungutan PPh.Dari sudut pandang pengamat, kebijakanpenghapusan PPnBM mendapatkan apresiasi.Salah satunya dari Kepala Lembaga PenyelidikanEkonomi dan Masyarakat, Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia, Kadek Dian Sutrisna.Menurut Kadek, sebelum kebijakan penghapusanPPnBM diterapkan, pemerintah perlu secaracermat menetapkan obyek barang yang dianggapcocok dengan karakteristik barang mewah padawaktu tersebut. Prinsip dasar inilah yang harusdipegang.Dengan menetapkan kriteria barangmewah sebagai dasar pembuatan kebijakan,dampaknya akan lebih terasa.”Memang harustahu karakteristiknya seperti apa, sehinggadasar kebijakan penghapusannya berangkatdari definisi barang mewah,” kata Kadek. Darisegi definisi, dia melihat bahwa penetapankarakteristik obyek yang dihapuskan PPnBMsudah cukup tepat. Begitu juga dari segi waktupengambilan kebijakan. Dengan demikian,target yang diharapkan pemerintah untukmeningkatkan konsumsi dan mengejarpertumbuhan ekonomi berpotensi untuk dicapai.Dalam kesempatan yang sama, Kadekjuga sepakat dengan langkah pemerintahmenyesuaikan tarif PPh Pasal 22. Menurutnya,penghapusan PPnBM dan penyesuian tarif PPhPasal 22 dapat dipandang sebagai kebijakan satupaket. Dalam kondisi pertumbuhan konsumsimelambat, Kadek melihat pemerintah bukanhanya berpikir bagaimana mencapai targetpajak, melainkan juga meningkatkan stimulusperekonomian.Pemerintah berekspektasi mendapatkanrevenue dari komponen pajak lain yangdisesuaikan tarifnya. Langkah ini tidak diambiloleh setiap pemerintah di negara-negara lainyang mengalami perlambatan ekonomi.“Adapemerintah yang membabi buta, peningkatanpenerimaan dilakukan dengan menaikkan targetpajak serta merta menjadi 30 persen, sehinggasemua barang terkesan dikenai pajak,” ujar Kadekmencontohkan.Kondisi perekonomian global dan dalamnegeri memang tidak dapat dikatakan prima.Berdasarkan catatan Kadek, Indeks KepercayaanKonsumen pada Juni telah mengalamipenurunan. Jika diprediksi pada semester kedua,leading indicator untuk mengukur konsumsiseperti penjualan sepeda motor dan konsumsilistrik dinilai masih mengalami penurunan. Disamping itu, permintaan semen, makanan danminuman, termasuk rokok juga menurun. Denganmemilih kebijakan seperti ini, Kadek melihatpemerintah memikirkan alternatif menggenjotperekonomian dengan cermat.”Kalau ini kanbenar, bahwa dalam perlambatan ekonomi, jikadihilangkan PPnBM-nya dapat meningkatkankonsumsi masyarakat. Melihatnya harus generalequilibrium. Ini adalah kebijakan yang tepat,” katadia.Efek penggandaPenghapusan PPnBM atas sejumlahkelompok barang menjadikan dispossible incomemasyarakat lebih tinggi, sehingga berpengaruhterhadap konsumsi. Dengan memperhatikanbahwa konsumsi memberikan kontribusi terbesarkepada Produk Domestik Bruto, tentu diharapkanterdapat multiplier effect terhadap keseluruhankondisi perekonomian. Penyerapan tenaga kerjabisa menjadi salah satu akibat efek pengganda.Asalkan kondisinya, Kadek memberikan catatan,pemerintah bisa mengatur atau menjadikankonsumsi lebih stabil.“Kondisi Indonesia sebetulnya tidak sepertidi Amerika Serikat dan negara maju lainnyadimana orang-orangnya cenderung lebihrasional,” kata Kadek. Kecenderungan yangterjadi di masyarakat negara maju, ketika merekamelihat pemerintah melakukan pemotonganpajak saat ini, maka pilihannya adalah menabung.Masyarakat di sana yakin bahwa ke depanpemerintah akan tetap menaikkan pajak untukmenutupi defisit.”Mereka akan berpikir untuktidak menambah konsumsi karena takut ke depanpajak akan naik,” Kadek melanjutkan.Sementara di Indonesia, masyarakatnyacenderung lebih konsumtif. Penurunan pajaklebih berpotensi untuk mendorong konsumsi.Namun, sekali lagi Kadek menekankan bahwapemerintah mempunyai tugas untuk menjagaekspektasi inflasi yang mungkin timbul dimasyarakat.Teks Dwinanda ArdhiVol. X No. 95 / Agustus 201515

Barang Kena PajakYang Tidak LagiMenjadi Objek PPnBMPeralatanElektronik10%-20%LemariPendingin10%PemanasAir10%Monitor10%-20%ACTV10%-20%10%MesinCuci20%MicrowaveOven20%ACMobil20%Kompor20%Proyektor10%AlatFotografi 10%PerekamVideo20%MesinCuci Piring20%MesinPengering16MediaKeuangan

50%TongkatGolfAlatMusik20%Piano Tegak,Grand Piano40%Kursi, Kasurdan Permadani10%AlatPancing30%Bola Golfdan PerlengkapanLain SelainTongkat40%Kaca Kristal30%PerlengkapanSki Air, Papan Layar,Papan Selancar20%Organ, Gitar,dan Keyboard40%Lampu40%Saddlerydan HarnessAlatOlahragaBrandedGoods40%Jam danArloji40%Alas Kaki30%Pakaiandan KacamataSelam30%Menembak:Peluru, Senjata,dan PIstol20%Wewangian40%Tas danPakaianPeralatanRumahdan Kantor40%Porselendan Ubin75%daribatu mutiaradan logammulia40%hasil tempaandari emas, platina,selain perhiasandan keperluan labVol. X No. 95 / Agustus 201517

Laporan UtamaIndustri SejahteraMasyarakat Bahagia18MediaKeuangan

Penghapusan pajakbarang mewahdapat menurunkanharga produk.Dengan begitu,konsumsi domestikmeningkat, lantasperkembanganindustri melonjak.Jelang lebaran, pusat perbelanjaan sesak bagaigudang. Para pengunjung datang bergantianmembeli barang-barang kebutuhan. Takterkecuali branded goods, kian berhamburanpenuh potongan (harga).PergeseranBerkembangnya ilmu pengetahuan danteknologi di era globalisasi ini menjadi salahsatu faktor pendorong perubahan gaya hidupmasyarakat. Implikasinya, terjadi pergeseran nilaipada beberapa jenis barang yang semula dianggapsebagai kebutuhan tersier berubah menjadikebutuhan primer.Kondisi ini membuat konsumen denganekonomi kelas menengah mulai beralih kebarang-barang mewah sehingga meningkatkanterjadinya kesenjangan dengan konsumen kelasbawah. Untuk itu, pada tahun beberapa tahunlalu pemerintah mengeluarkan kebijakan yangbertujuan untuk mengendalikan minat belanjakelas menengah.Kebijakan tersebut diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.011/2013 tentang jenis barang kena pajakyang tergolong mewah selain kendaraan bermotoryang dikenai pajak penjualan atas barang mewah(PPnBM). Tak lama kemudian, aturan tersebutdiubah dalam PMK Nomor 130/PMK.011/2013tentang perubahan atas PMK sebelumnya.Namun yang terjadi di lapangan banyakpenyimpangan. Barang bawaan penumpangyang dibeli dari luar negeri cenderungdiselewengkan, membuat pengawasan kerapsulit dilakukan. Selain itu, ketatnya persainganantara pengusaha taat pajak dengan parapengemplang serta maraknya black market yangmelakukan penyelundupan, menurunkan potensipenerimaan.Ditambah lagi kondisi ekonomi global masihmengalami ketidakpastian. Alhasil, perekonomiantanah air terkena imbas penurunan. Rupiahberada di kondisi memprihatinkan sehingga dayabeli masyarakat merosot signifikan. Tercatat,pada kuartal pertama perekonomian Indonesiamengalami pertumbuhan ke bawah sebesar 4,7persen sementara nilai tukar mencapai kisaran 13ribu rupiah per dolar Amerika.Melihat kondisi ini, pemerintah tak tinggaldiam. Kementerian Keuangan juga tak bungkamdengan mengeluarkan kebijakan mengenaipenghapusan PPnBM atas sejumlah barang untukmeningkatkan konsumsi masyarakat agar tingkatperekonomian kembali meningkat. Regulasitersebut terdapat dalam PMK Nomor 106/PMK.010/2015 tentang jenis barang kena pajakyang tergolong mewah selain kendaraan bermotoryang dikenai PPnBM.Setidaknya ada lima kelompok barang yangdikeluarkan dari kategori barang mewah, yaituperalatan elektronik, alat olahraga, alat musik,peralatan rumah dan kantor maupun brandedfashion seperti pakaian, tas, alroji, dan sebagainya.Sementara itu, barang kena pajak selainkendaraan bermotor yang tetap dipertahankanmenjadi objek PPnBM sebatas barang-barangyang dikonsumsi oleh kelompok masyarakatberpenghasilan sangat tinggi. Kelompok hunianmewah, kapal pesiar, pesawat maupun senjata apitercatat masih dikenai PPnBM dengan besaranpajak antara 20 hingga 75 persen.PotensiMenurut Kepala Pusat Kebijakan PendapatanNegara, Badan Kebijakan Fiskal, Goro Ekanto,kebijakan ini memang berdampak padapemasukan negara tetapi tidak signifikan. “Sayakira potensi yang hilang (dibandingkan) daripenerimaan PPnBM tahun lalu sekitar Rp800miliar tapi kemudian (akan) ada stimulus ekonomi.Barang kita bisa lebih berdaya saing dan produsendalam negeri bisa beroperasi lebih banyak lagi,”Barang yang Tetap Dikenai PPnBMSumber: PMK Nomor 106/PMK.010/2015 (diolah)Kelompok Barang Jenis Barang Batasan TarifPengrajin kayu ukirdi Jepara.FotoLanggeng WahyuTetap 20%350 m 2Hunian Mewah Landed house, apartemen150 m 2Kapal Perahu, kapal pesiar, yacht Tetap Tetap 40% dan 75%Pesawat Balon udara, helikopter, pesawat terbang Tetap Tetap 40% dan 50%Senjata Api Peluru, senjata, pistol Tetap Tetap 40% dan 50%Vol. X No. 95 / Agustus 201519

Penghapusan PPnBM iniditujukan untuk menciptakanbeberapa multiplier effect yangbersifat jangka panjang.ujarnya.Dengan kata lain, penghapusan PPnBM iniditujukan untuk menciptakan beberapa multipliereffect yang bersifat jangka panjang. Pertama,kebijakan ini diprediksi dapat mengurangi potensipenyelundupan barang karena disparitas hargabarang selundupan dari luar dan dalam negerisemakin mengecil atau bahkan lebih rendah.Kedua, kebijakan ini ditujukan untukpeningkatan daya saing produk yang mampumendorong industri dalam negeri, baik yangterkena pengaruh langsung maupun industri lainyang terkait. Ketiga, kebijakan ini diharapkanmampu mendorong industri dalam negeri menjadibasis produksi, baik untuk pasar domestikmaupun pasar internasional.Keempat, tumbuhnya industri dan investasiakan menciptakan lapangan kerja yang lebihluas bagi masyarakat sehingga pengangguranberkurang. Kelima, kebijakan ini berpotensimenurunkan impor dan meningkatkan eksporsehingga diharapkan dapat memperbaiki posisitransaksi perdagangan luar negeri.Salah satu contohnya, penjualan furnitureberbahan dasar kayu jati yang dibuat pengrajinkayu di Jepara. Pada saat kebijakan PPnBM belumdihapuskan, konsumen beralih pada produksejenis (impor) dari negara lain. Maka dari itu,ketika kebijakan ini diterapkan diharapkanindustri dalam negeri menjadi lebih kompetitif.Ketika industri lebih kompetitif, maka pasarakan lebih berkembang dan lapangan kerja lebihterbuka.Selain itu, semakin besar produk, makaharga akan rendah. Semakin turun harga produkmaka tingkat konsumsi masyarakat meningkatdan berpotensi menaikkan penerimaan pajakpertambahan nilai (PPN). Selanjutnya, semakinbanyak barang yang terjual berarti menambahpendapatan perusahaan dan berpotensi padakenaikan penerimaan pajak penghasilan (PPh)pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain,dalam jangka panjang, penghapusan PPnBM ini dapat mengoptimalkanpenerimaan negara.“(Dalam jangka pendek) Dengan turunnya harga produk maka produksidalam negeri bisa meningkat, (sehingga) akan menambah lapangan kerja. Inisalah satu jalan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dengan berlakunyaperaturan ini kita bisa mengeliminasi persaingan tidak sehat antara wajibpajak nakal dan wajib pajak yang sudah patuh,” jelas Goro.Disisi mekanisme pelaksanaan, Direktur Perpajakan 1, DirektoratJenderal Pajak, Irawan mengakui bahwa pihaknya tidak menyiapkan timkhusus yang memeriksa pelaksanaan regulasi penghapusan PPnBM dilapangan. Namun demikian, kata Irawan, Direktorat Jenderal Pajak maupunDirektorat Jenderal Bea dan Cukai akan melakukan koordinasi. Misalnyadalam pemungutan pajak atas importasi barang serta pengawasan wajibpajak melalui pertukaran data, audit dan kegiatan lainnya.“Tetap akan ada perbedaan antara barang selundupan dengan legal,paling tidak dari pajak tapi bukan berarti semua barang impor bisa bebaspajak supaya bebas penyelundupan. Justru pengawasan (impor ilegal) harusdiperkuat. Sama seperti beli handphone, ada yang mau beli di black markettapi tidak semua karena ada orang yang mau yang asli, lebih terjamin,” ujarIrawan.Selanjutnya, untuk mengurangi dampak serbuan barang impor atasbarang mewah yang dihapuskan pengenaan PPnBM-nya, pemerintahmelakukan penyesuaian tarif pemungutan PPh atas impor barang tertentu.Dalam PMK perubahan keempat atas PMK Nomor154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajakpenghasilan pasal 22, pemerintah menaikkan tarifpemungutan yang semula 7,5 persen menjadi 10persen atas impor barang yang dikenakan PPnBM.Pemerintah juga memperluas penunjukanpemungut PPh dan objek pemungutan PPh pasal22. Perluasan pemungut PPh pasal 22 meliputipertama, DJBC atas ekspor komoditas tambangbatubara, mineral logam, dan mineral nonlogam. Kedua, seluruh BUMN dan beberapa anak"Denganturunnya hargaproduk makaproduksi dalamnegeri bisameningkat,(sehingga) akanmenambahlapangankerja. Ini salahsatu jalanmengakselerasipertumbuhanekonomi."Goro Ekantoperusahaan BUMN.Ketiga, industri atau badan usaha yangmelakukan pembelian atas batubara, minerallogam, dan mineral bukan logam. Keempat,industri atau eksportir yang bergerak di sektorkehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,dan perikanan. Kelima, produsen emas batangan.Irawan menambahkan bahwa kekhawatiranutama dalam pelaksanaan penghapusan PPnBMialah tidak tercapainya tujuan untuk mendorongdaya beli masyarakat. “Yang terpenting ialahkonsumsi bisa tumbuh. Kadang orang bergerakditataran persepsi, akhirnya melihat situasiini menunggu dulu. Saya yakin uangnya ada,mau konsumsi tapi menunggu. Sekarang yangpemerintah lakukan memberi insentif, tarifnyaditurunin, dibebasin (pajak) untuk mendorong(konsumsi),” jelasnya.Teks Iin Kurniati20MediaKeuangan

Laporan UtamaPelaku UsahaSambut BaikPembebasan PPnBMFotoDwinanda ArdhiVol. X No. 95 / Agustus 201521

Sejak 9 Juli 2015pembebasan PajakPenjualan atasBarang Mewah(PPnBM) secararesmi diberlakukan.Kebijakan yangdimaksudkan untukmenjaga daya belidan mendorongtumbuhnya industridalam negeriini serta mertamenuai tanggapandari banyak pihaktermasuk pelakuusaha.Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Tutum Rahantamengatakan, barang mewah harusdikategorikan ulang secara berkalaseiring perubahan zaman dantumbuhnya kelas menengah Indonesia. Hasilpengkategorian ulang itulah yang menentukanapakah suatu barang dapat dikurangi, ditambah, ataudihapuskan PPnBMnya. Meski dua barang berbedamemiliki nilai yang sama, harus dilihat lagi apakahbarang tersebut termasuk kebutuhan dasar atausekedar untuk kesenangan dan pendukung statussehingga pajaknya pun harus berbeda.Dicontohkan Tutum, di Indonesia mobilseharusnya tidak lagi diklasifikasikan barangmewah karena memang dibutuhkan untukmobilitas akibat masih buruknya transportasiumum. Namun mobil termasuk barang mewah diSingapura atau Hongkong karena pemerintah keduaNegara tersebut mendorong masyarakatnya naikkendaraan umum yang sudah direncanakan baik danmenaikkan harga kendaraan pribadi.Tutum tak memungkiri kebijakan ini cukupberani dan bermanfaat. Apalagi pembebasanPPnBM juga berlaku untuk barang yang menjadialat bantu dunia kesehatan dan pendidikan sepertikomputer. Artinya pembebasan PPnBM dapat turutmemperbaiki kualitas hidup dan bukan sekedartuntutan gaya hidup. “Suatu barang dapat dikatakanmewah karena kepentingannya, bukan sekedarkarena harganya mahal. Alat pendidikan sepertibuku meskipun mahal bukan barang mewah”ujarnya.Ketua Pelaksana Festival Jakarta Great Sale 2015Ellen Hidayat mengatakan dengan pembebasanPPnBM diharapkan harga di Indonesia dapatbersaing dengan negara tetangga sehingga produkbranded lebih banyak yang masuk. Dengan demikianvariasi merek makin banyak dan tenant mix di pusatbelanja makin menarik. Pada akhirnya pusat belanjaIndonesia akan sejajar dengan pusat belanja negaratetangga terutama dari sisi ketersediaan brandedproducts. Tentunya pusat belanja juga akan menjadidaya tarik untuk meningkatkan pariwisata.Menurut Ellen konsumen Indonesia yangberbelanja ke luar negeri cukup banyak. “Bilanantinya para retailer produk branded bisamembuktikan harga produknya dapat sebandingdengan harga di negara tetangga, tentunya sejumlahkonsumen segmen menengah ke atas ini jugaharus dilayani”, kata Ellen. Hal ini akan mendorongkonsumen untuk berbelanja produk branded diIndonesia. Selain itu, keberadaan produk impor yangberaneka ragam tentu akan membuka lapanganpekerjaan yang lebih luas.Di sisi lain Ellen berharap kebijakan pembebasanPPnBM juga dibarengi dengan kecepatanpenanganan pengeluaran barang impor daripelabuhan. Dengan begitu konsumen Indonesia jugadapat memperoleh produk new arrival dengan lebihcepat dan tepat waktu. Apalagi selama ini konsumenIndonesia termasuk peka terhadap barang baru.Ditemui di tempat berbeda, Sekretaris JenderalAsosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri)Abdul Sobur memperkirakan penjualan produkmebel untuk pasar dalam negeri bisa tumbuhsekitar 20 persen. Amkri juga optimis akan terjadipeningkatan omzet menjadi Rp7-8 triliun darisekarang Rp6 triliun. “Bayangkan satu orangkonsumen bisa seolah dapat diskon 40 persen.Ekonomi bisa running dan multiplier effect terjadilebih cepat. Negara tetap aja mendapat untung tapidari pajak” kata Sobur.Dijelaskan Sobur lebih lanjut saat ini banyakkondominium, hotel, apartemen, hingga villa yangdibangun dan semuanya memerlukan mebel.“Tidak ada satupun dari mereka yang ingin lesehan,bahkan sekarang ada rumah dijual sepaket denganinteriornya. Industri ini otomatis akan bergairahkarena harganya lebih terjangkau bagi konsumen”,jelasnya.Ditanya mengenai pengaruh gengsimasyarakat yang lebih memilih merek luar, Soburmengatakan bahwa itu tugas lain yaitu kampanye.Ia mencontohkan di Jepang produk impor dariluar Jepang umumnya lebih murah. Meski begitumasyarakat Jepang tetap lebih senang membelibarangnya sendiri yang relatif lebih mahal dengankualitas yang sama. Fanatisme tersebut terbangunkarena ada unsur nasionalisme. DitambahkanSobur agar dapat bersaing mutu produk mebellokal juga harus ditingkatkan. “Masyarakat yanglevel pendidikannya tinggi memiliki apresiasi tinggipada barang pilihan yang tidak kalah dengan barangimpor”, tuturnya.Lebih jauh Tutum mengingatkan untukmeningkatkan gairah belanja dalam negeripemerintah harus mengoptimalkan semua dimensi.Tak hanya melakukan pembinaan peningkatankualitas produk, namun juga menekan struktur biayayang lain seperti perijinan, efisiensi transaksi, danmelakukan pembinaan branding serta pemasaran.Atmosfer wisata belanja dengan sendirinya akanterbentuk. “Saya tidak menjamin harga di dalamnegeri bisa lebih murah dibanding di luar negeri,namun setidaknya konsumen jadi memiliki alternatiflain”, tutup Tutum.Teks Irma Kesuma22MediaKeuangan

Laporan UtamaBebas PPnBM, DongkrakPertumbuhan EkonomiPajak adalah sumber penerimaan terbesarnegara. Bagaimana bisa salah satukomponen pajak dihapuskan? Tentu sajalogikanya akan mengurangi pendapatannegara. Namun Kemenkeu beranimengambil sebuah strategi untuk mendongkrakpenerimaan pajak. Kebijakan penghapusanPPnBM pun digulirkan. Kontroversi tak membuatKemenkeu pesimis mengambil langkah ini.Untuk lebih menggali kebijakan tersebut, simakperbincangan Media Keuangan dengan KepalaPusat Kebijakan Pendapatan Negara Goro Ekantoberikut ini.Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi telahmengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 mengenai pembebasan Pajak Penjualan atasBarang Mewah (PPnBM). Pro-kontra tentu tak terelakkan.Apa latar belakang Pemerintah menerapkan kebijakanpenghapusan PPnBM?Pertama, filosofi pengenaan PPnBM inisebenarnya diperuntukkan bagi barang yangbukan termasuk kebutuhan pokok, harganyamahal, dan dikonsumsi oleh masyarakattertentu untuk menunjukkan status sosial. Adabeberapa barang yang sudah tidak sesuai denganperkembangan zaman. Misalnya, televisi sekarangsudah tidak bisa dikategorikan lagi sebagaibarang mewah. Kedua, selama ini pengenaanPPnBM tidak bisa mengawasi barang tentenganKepala PusatKebijakanPendapatanNegara GoroEkanto.FotoBagus WijayaVol. X No. 95 / Agustus 201523

Penurunanpenerimaanpajak,khususnyaPPnBM,biasanya lebihbersifat jangkapendek.Pemerintahberharapkebijakan iniakan memilikidampak positiflebih luas danbersifat jangkapanjang.(barang yang gampang diperjualbelikan). Jadicenderung malah diselewengkan sehinggamembuat penerimaan pajak akan turun. Ketiga,ini bertujuan untuk menghindari persainganyang tidak sehat antara wajib pajak yang patuhdan wajib pajak yang nakal. Keempat, kondisiekonomi yang lesu akan menggerus ekonomimasyarakat. Dengan adanya kebijakan ini,diharapkan akan mendongkrak konsumsimasyarakat. Saya kira itu empat alasan mengapaPPnBM ini dicabut.Berapa perhitungan jumlah penerimaan pajak yanghilang dari penerapan kebijakan ini?Dengan mengacu pada penerimaan PPnBMtahun lalu untuk barang-barang yang dihapuskanPPnBM-nya, jumlah penurunan PPnBM berkisarantara Rp800-900 miliar. Namun penurunantersebut diperkirakan akan tertutup dengankenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai(PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai akibatkenaikan kepatuhan wajib pajak.Beberapa pengamat di media menilai kebijakanpenghapusan PPnBM ini kurang tepat karena dapatmengurangi penerimaan pajak. Apa saja multipliereffect yang bisa didapatkan dari penerapan kebijakanini?Penurunan penerimaan pajak, khususnyaPPnBM, biasanya lebih bersifat jangka pendek.Pemerintah berharap kebijakan ini akan memilikidampak positif lebih luas dan bersifat jangkapanjang. Sebelum PPnBM dihapuskan, tingkatpenyelundupan barang ke Indonesia sangattinggi. Selain itu, pengawasan pajak juga tidakmudah dilakukan. Kebijakan ini dirumuskanmengatasi permasalahan tersebut. Efekselanjutnya, diharapkan produk dalam negerimengalami peningkatan sehingga mendoronginvestasi dan pertumbuhan industri. Tentu sajaini bisa menciptakan lapangan kerja yang luasbagi masyarakat.Setelah kebijakan ini diterapkan, berapa perkiraanpotensi pendapatan yang bisa diperoleh negara?Besar potensi pendapatan yang akandiperoleh negara sulit diperkirakan secaraakurat. Namun, logika ekonominya, penghapusanPPnBM akan menyebabkan harga jualbarang menjadi lebih murah sehingga akanmeningkatkan daya beli konsumen. Denganadanya peningkatan konsumsi, maka akanmendorong produksi barang oleh industriterkait. Peningkatan produksi dan penjualandisertai kepatuhan pengusaha dalam memenuhikewajiban pajaknya akan berdampak padapeningkatan penerimaan pajak, khususnya PPndan PPh.Ada sejumlah opini yang berkembang di masyarakatbahwa kebijakan ini justru semakin meningkatkanjumlah impor. Apa upaya Pemerintah untuk tetapmelindungi industri dalam negeri?Pemerintah tentunya menyadari bahwakebijakan ini berpotensi meningkatkan imporyang mungkin disebabkan karena kenaikanpermintaan atas barang yang dihapuskanPPnBM-nya. Untuk mengantisipasi hal itu, padasaat yang bersamaan Pemerintah mengenakanPPh Pasal 22 atas impor barang-barang yangdihapus PPnBM-nya dengan tarif sebesar 10persen. Tarif ini lebih tinggi dari yang dikenaiatas impor produk lainnya. Penghapusan PPnBMyang dibarengi dengan upaya pembatasanimpor ini diharapkan dapat mendorong industridalam negeri untuk dapat lebih meningkatkanproduksinya.Apakah Pemerintah pernah melakukan koordinasidengan kalangan para pengusaha sebelumnya?Menteri Keuangan beberapa kali melakukanpertemuan dengan asosiasi pengusaha terkaitpenetapan kebijakan ini. Para pengusahajuga setuju terhadap langkah Pemerintah ini,karena selama ini pengawasan pajak untukbarang tentengan (barang mewah yang mudahdibawa) itu agak susah. Jadi mereka sangatmendukung dengan ide penghapusan PPnBMini. Selain itu, Menteri Keuangan juga telahmempertimbangkan berbagai masukan, tidakhanya dari kalangan pelaku usaha, tetapi jugadari kalangan akademisi, ekonom, dan instansilain yang terkait.Apa harapan setelah diberlakukannya PMK Nomor 106/PMK.010/2015 mengenai pembebasan PPnBM?Dengan turunnya harga produk diharapkanproduksi dalam negeri bisa meningkat. Ini salahsatu jalan untuk mengakselerasi pertumbuhanekonomi. Kemudian, produksi yang meningkattadi diharapkan juga akan menambah lapangankerja. Dengan berlakunya peraturan inimudah-mudahan kita bisa mengeliminasi ataumenghilangkan persaingan yang tidak sehatantara wajib pajak yang nakal dan wajib pajakyang sudah patuh sehingga harga bisa bersaingsecara sehat.Teks Pradany Hayyu24MediaKeuangan

ReportasePejabat Eselon IKemenkeu.FotoAnas Nur HudaMenteri Keuangan Lantik TujuhPejabat Eselon I KemenkeuMenteri Keuangan BambangP.S. Brodjonegoro melantiktujuh pejabat Eselon I dilingkungan KementerianKeuangan di Aula DjuandaKementerian Keuangan, Jakarta,Rabu (1/7). Tiga dari tujuh pejabattersebut dilantik karena mutasi jabatan,sementara empat lainnya memperolehpromosi jabatan.Pelantikan ini sesuai denganKeputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 98/M Tahun 2015 tentangPemberhentian dan Pengangkatan daridan Dalam Jabatan Pimpinan TinggiMadya di Lingkungan KementerianKeuangan.Sejumlah pejabat yang mengalamimutasi jabatan yaitu pertama,Hadiyanto, diberhentikan denganhormat dari jabatan lamanya sebagaiDirektur Jenderal Kekayaan Negarauntuk kemudian diangkat menjadiSekretaris Jenderal. Kedua, VincentiusSonny Loho, diberhentikan denganhormat dari jabatan lamanya sebagaiInspektur Jenderal, untuk kemudiandiangkat menjadi Direktur JenderalKekayaan Negara. Terakhir, KiagusAhmad Badaruddin, diberhentikandengan hormat dari jabatan lamanyasebagai Sekretaris Jenderal untukkemudian diangkat menjadi InspekturJenderal.Selanjutnya, pejabat yangmengalami promosi jabatan yaitupertama, Heru Pambudi, diangkatmenjadi Direktur Jenderal Bea danCukai. Kedua, Ken Dwijugiasteadi,diangkat sebagai Staf Ahli BidangPeraturan dan Penegakan Hukum Pajak.Ketiga, Suryo Utomo, diangkat sebagaiStaf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak.Terakhir, Puspita Wulandari, diangkatsebagai Staf Ahli Bidang PengawasanPajak.Dalam sambutannya usaipelantikan, Menkeu mengungkapkanbahwa mutasi dan promosi jabatanmerupakan hal yang biasa dilingkungan Kementerian Keuangan.“Sebagai satu organisasi besar, denganstruktur yang juga besar, mutasi,promosi adalah hal yang biasa sebagaibagian dari dinamika organisasi,”ungkapnya.Khusus kepada DirekturJenderal Bea dan Cukai yang barusaja dilantik, Menkeu berpesan agardapat melindungi produk-produkdalam negeri dari serbuan barangbarangimpor ilegal. Selain itu, ia jugaberharap agar Dirjen Bea dan Cukaijuga dapat melakukan pemberantasanperedaran pita cukai palsu. “Tentunyajuga melakukan penegakan hukum,terutama terhadap kasus-kasus cukaipalsu yang masih banyak beredar diwilayah Indonesia,” jelasnya.Teks Amelia SafitriVol. X No. 95 / Agustus 201525

ReportasePenandatangananKomitmenPengendalianGratifikasi.FotoAnas Nur HudaKemenkeu BerkomitmenTekan GratifikasiKementerian Keuangan(Kemenkeu) berkomitmenmenekan perilaku koruptifdalam gratifikasi. Sebagaisimbol dukungan pada haltersebut, para pejabat Eselon I dilingkungan Kemenkeu menandatanganispanduk yang menunjukkan komitmenuntuk mengendalikan gratifikasi.Pada acara PenandatangananKomitmen Pengendalian Gratifikasi,Menteri Keuangan (Menkeu) BambangP.S. Brodjonegoro menegaskan bahwakomitmen ini tidak sekedar berlakudi atas kertas saja. Komitmen ini jugaharus disertai implementasi berupakesadaran diri untuk tidak memberimaupun menerima sesuatu yangberpotensi menjadi gratifikasi.“Ada kebiasaan tanda pemberian,tanda terima kasih kepada petugasatau aparat, bisa bentuk barang atauuang. Pemberian inilah gratifikasi. Ininegatif dan memicu perilaku koruptifdi kemudian hari. Potensi perilakukoruptif inilah yang ingin kita cegahmelalui komitmen pengendaliangratifikasi,” ungkap Menkeu di AulaDjuanda, Kementerian Keuangan,Jakarta, Rabu (24/06).Sebenarnya menurut Menkeu,pengendalian gratifikasi dilingkungan Kemenkeu sendiri sudahdilaksanakan sejak beberapa tahunyang lalu. Buktinya, Kemenkeumendapatkan penghargaan dariKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Selama dua tahun beturut-turutmemperoleh penghargaan dari KPKsebagai Kementerian/Lembaga (K/L)yang melaporkan gratifikasi yangdilimpahkan menjadi hak milik negaradi tahun 2012, dan sebagai instansipelapor gratifikasi terbesar pada 2013,”papar Menkeu.Untuk itu, Menkeu memberikanapresiasi kepada seluruh pegawaiKemenkeu yang telah membuktikankomitmennya atas pengendaliangratifikasi. Meskipun disisi lain,Kemenkeu masih punya PekerjaanRumah untuk mengendalikan tindakangratifikasi di lingkungannya. “Sayaberharap kita selalu aware ataspandangan masyarakat. Berbenahmenjadi aparatur yang bersih,” ujarnya.Dalam kesempatan yang sama,Ketua KPK Taufiequrachman Rukimengapresiasi komitmen Kemenkeudan berharap kegiatan ini bukansekedar seremonial. “Ini merupakanbentuk awal komitmen bagi semuaelemen Kemenkeu untuk menciptakanIndonesia yang bebas dari korupsi.”Ketua KPK mengingatkan pulajika para pejabat terlanjur menerima,maka mereka harus segera melaporkangratifikasi tersebut kepada KPK. “Jikaterlanjur menerima, Anda harus segeramelaporkan pada KPK dalam waktupaling lama 30 hari kerja,” katanya.Sebagai informasi, acara ini jugadihadiri oleh Ketua OmbudsmanDanang Girindrawardana, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi,serta para pejabat eselon dariKementerian Keuangan.Teks Novita Asri26MediaKeuangan

WawancaraInklusi KeuanganTambahInvestasi PembangunanBeberapa tahun terakhir, inklusikeuangan marak dibicarakan.Tujuannya adalah untukmeniadakan segala hal yangmenghambat masyarakat dalammemanfaatkan layanan jasa keuangan.Apalagi, tidak teraksesnya layanankeuangan selama ini disebabkan berbagaifaktor. Tidak hanya soal orang miskinyang tidak punya uang untuk menabung,tetapi juga ketersediaan layanan yangbiasanya jauh dari pedesaan danmahalnya ongkos menabung di bank.Lalu sejauh mana sebenarnyaupaya ini dapat meningkatkan ekonomimasyarakat dan pembangunannasional? Berikut petikan wawancaraMedia Keuangan dengan DirekturLembaga Penelitian Ekonomi danMasyarakat Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia (LPEM UI), IKadek Dian Sutrisna Artha.Bagaimana relasi inklusi keuangan dengankesejahteraan masyarakatt?Inklusi keuangan adalah bagaimanamasyarakat terutama golongan bawahbisa mengakses produk institusikeuangan, baik perbankan, pasarkeuangan, maupun yang lainnya.Secara teori ekonomi, semakin banyakmasyarakat yang menggunakan produkkeuangan biasanya kesejahteraanmasyarakat semakin baik. Misalnyatabungan yang juga menjadi simpanannasional dapat menjadi dana untukpembangunan dalam bentuk investasi.Sehingga, semakin banyak akses dansemakin banyak penggunaan produkakan semakin mendorong pertumbuhanekonomi.Selain itu, kalau masyarakatmenengah ke bawah memiliki aksesyang baik ke pasar keuangan, akanterjadi pemerataan distribusi,pendapatan, dan kemiskinan. Denganmereka tahu bagaimana menggunakanjasa keuangan, mereka akan memilikimanajemen keuangan yang baik.Mereka akan berpikir bagaimanamenabung dan meminjam uang dariperbankan atau pasar keuangan lainnyauntuk investasi sebagai usaha keluardari kemiskinan.Seperti apa inklusi keuangan di negara-negaralain?Di Indonesia jumlah orang yangmemiliki akun di pasar keuangan formalbaru 20 persen. Di Malaysia sudah 66,7persen. Kita lebih sebanding denganVietnam yang bahkan masih di ataskita sedikit. Begitu juga dengan jumlahrumah tangga yang memiliki tabunganbaik di institusi keuangan maupun noninstitusi keuangan hanya 48 persen.Di negara-negara maju rasionyalebih tinggi. Misalnya di Jepang, akseske pasar finansial sudah sangat baik.Mereka bahkan mereka memiliki postbank yang menjangkau hingga kepedesaan. Di Indonesia kantor posbelum dioptimalkan, baru sebatasuntuk kirim surat dan wesel saja. DiJepang kantor pos beroperasi sepertibank dan cabangnya mencapai pelosok(remote area). Dengan demikian,desa juga menjadi tempat potensialuntuk menggali dana masyarakatsehingga dapat digunakan sebagaisumber pembiayaan keuangan negaradan bahkan sumber pembiayaaninfrastruktur.Nah, karena di Indonesia iklusikeuangan masih rendah, makatabungan domestik untuk membiayaiinvestasi pun menjadi rendah.Akibatnya kita masih sangat tergantungpembiayaan dari luar. Begitu pula diEropa. Transaksi yang menggunakanuang tunai relatif sedikit. Semuanyamenggunakan e-money berupa kartu.Untuk mendapatkan kartu tersebutotomatis semua masyarakat harusmemiliki akun di bank.Apakah sulit membangun cashless society?Kita jangan dulu ke cashless society.Memperkenalkan masyarakat denganperbankan di Indonesia Timur sajamasih kurang. LPEM pernah melakukanVol. X No. 95 / Agustus 201527

penelitian di Papua. Hasilnya, melek keuangan(financial literacy) di sana masih rendah.Pengetahuan, akses, dan penggunaan produkkeuangan terutama perbankan sangat terbatas.Hal ini tentu sangat memengaruhi keberhasilanbeberapa program pemerintah yang dibuat disana. Misalnya program bantuan usaha.Mereka tidak mengerti bagaimana caramentransfer dan menyimpan uang. Hal yangpaling mendasar adalah mereka belum begitupaham cara mengatur uang. Berapa persenuntuk tabungan dan berapa persen untukkonsumsi. Akibatnya beberapa program menjaditidak efektif dan tidak berkelanjutan. Merekaberpikir punya uang hanya untuk konsumsi dantidak ada yang untuk ditabung.Perbankan di daerah sana tugasnya lebihberat dibanding di sini dengan masyarakatyang sudah melek keuangan. Sementara didaerah Jawa saat ini targetnya bukan inklusikeuangan lagi, tetapi bagaimana membuatinovasi keuangan berbasis elektronik sehinggamasyarakat dapat mengakses perbankandimana-mana.Apakah penyesuaian terhadap inovasi perbankanmemakan waktu lama?Seharusnya tidak, tetapi tetap tergantungpermintaan masyarakat. Pengenalan teknologidan inovasi keuangan tidak bisa dilakukansecara secara drastis. Harus ada proses edukasidan sosialisasi yang baik sehingga masyarakatmengenal produknya, tahu manfaatnya danakhirnya menggunakannya.Sama dengan produk keuangan asuransi.Ada beberapa faktor yang menyebabkan lowregistration rate pada Badan PenyelenggaraanJaminan Sosial (BPJS). Pertama, sebagianmasyarakat tidak memiliki cukup informasimengenai manfaat asuransi. Kedua, pendapatan28MediaKeuangan

Di Indonesiatimur, ketikapemerintahmembuatprogrampengentasankemiskinantetapimasyarakatnyasendiritidak tahubagaimanamenggunakanbantuan yangdiberikan, disinilah perluperan swasta.Kadek Dian Sutrisna ArthaFotoBagus Wijayamereka rendah. Biasanya orang yangpendapatannya bisa mencukupi kebutuhandasar baru berpikir memiliki asuransi. Kalaumakan saja belum cukup apalagi membayarasuransi. Kasus asuransi ini juga berlaku untukproduk-produk keuangan yang lain.Apa faktor lain yang menghambat inklusi keuangan?Faktor penting lain adalah penambahaninfrastruktur agar institusi keuangan kita bisamengakses masyarakat pedesaan. Selama inimereka lebih banyak berhubungan denganinstitusi non formal. Masih banyak masyarakatyang memilih meminjam uang pada lintah daratatau tengkulak karena lebih mudah diakses.Mereka tidak perlu memberikan jaminan apa-apakalau mau meminjam uang. Mereka minta bisacepat mendapat pinjaman dengan syarat yangmudah.Kelompok masyarakat mana yang perlu diprioritaskandalam program inklusi keuangan?Sebenarnya di setiap daerah sangatheterogen kebijakannya. Ada yangmenggunakan kebijakan kultural ada yangmenggunakan pendekatan agama. Misalnyaperbankan bisa memperkenalkan produknyapada kelompok ibu-ibu pengajian.Pendekatan peningkatan inklusikeuangan tidak bisa dengan one for all secaranasional. Harus disesuaikan dengan tingkatperkembangan masing-masing daerah. Jangansampai di Papua perbankan mengenalkanAnjungan Tunai Mandiri (ATM) terlebih dahulu,bisa gegar budaya. Proses edukasi manajemenkeuangan belum selesai mereka sudahdikenalkan dengan ATM. Target mengurangikemiskinan, mendorong pertumbuhan danpemerataan tidak akan tercapai. Mereka malahakan menggunakan uangnya ke arah yang lebihkonsumtif.Bagaimana bila dikaitkan dengan perlambatan ekonomisaat ini?Indonesia memiliki masalah savinginvestment gap. Kita membiayai gap ini dariinvestasi luar atau mengeluarkan obligasipemerintah yang dibeli asing. Kalau inklusikeuangan tinggi, targetnya tabungan nasionaljuga tinggi sehingga ketergantungan terhadapperekonomian global atau pembiayaan dari luarmenjadi lebih terbatas.Kondisi ekonomi saat ini secara keseluruhansangat dipengaruhi perekonomian global yangbelum pulih. Ada risiko pembalikan arus modalkarena bank sentral AS Federal Reserve (The Fed)akan menaikkan tingkat suku bunganya. Apalagisaat ini obligasi pemerintah hampir 40 persendimiliki asing sehingga sangat rentan terhadapgejolak global. Kalau di domestik kita memilikisimpanan yang tinggi, maka gejolak global tidakakan terlalu berpengaruh.Partisipasi swasta terhadap program iklusikeuangan seperti apa ?Pengembangan finansial tergantung dimanadan bagaimana level pembangunan di setiapdaerah. Kalau bicara masyarakat Jawa atauJakarta kita sudah bicara inovasi keuangan.Isunya bukan lagi soal meningkatkan simpanantetapi bagaimana meningkatkan efisiensi.Perbankan harus mendukung e-budgetingpemerintah. Cashless dengan e-money jugabutuh peran swasta. Selain lebih efisien,menghitung pendapatannya juga akan lebihmudah.Di Indonesia timur, ketika pemerintahmembuat program pengentasan kemiskinantetapi masyarakatnya sendiri tidak tahubagaimana menggunakan bantuan yangdiberikan, di sinilah perlu peran swasta.Investor dan swasta perlu melakukan koordinasiagar program-program pemerintah ini efektif.Misalnya, bank tidak hanya memberikan kredittetapi juga aktif memberikan edukasi. Jadi yangterpenting adalah pemetaan kondisi di masingmasingdaerah. Program inklusi keuangan tidakbisa sama untuk semua daerah padahal levelpembangunannya berbeda.Apa saja indikator sebuah negara “melek” keuangan ?Kalau indikator makro adalah beraparasio simpanan nasional terhadap GrossDomestic Product (GDP). Namun sebenarnyainklusi keuangan ini relatif berkaitan denganpemerataan dan akses masyarakat. Harusnyaindikatornya adalah sejauh mana masyarakatdengan pendapatan rendah memiki akses keinstitusi keuangan. Hal ini sesuai dengan definisiinklusi keuangan yaitu proses dimana kelompokmasyarakat bawah bisa mengakses jasa institusikeuangan.Teks Irma Kesuma DewiVol. X No. 95 / Agustus 201529

Potret KantorDemi MenjagaStabilitas Sektor KeuanganPusat Kebijakan Sektor KeuanganPusat KebijakanSektor Keuanganhadir mewakiliKementerianKeuangan(Kemenkeu)sebagai tuntutandalam fungsipengawasan danpengaturan sektorkeuangan.Negeri ini memiliki Otoritas JasaKeuangan (OJK) untuk melakukanpengaturan dan pengawasan jasasektor keuangan. Cikal bakal OJKadalah Badan Pengawas Pasar Modaldan Lembaga Keuangan yang berada di bawahMenteri Keuangan. Saat OJK terbentuk, tidaksemua pengatur sektor keuangan dilepas olehKemenkeu. Kemenkeu masih memiliki peranyang melekat pada sektor keuangan. Untukitu, digagaslah pembentukan Pusat KebijakanSektor Keuangan (PKSK) yang berada di bawahBadan Kebijakan Fiskal (BKF).Kepala PKSK, Basuki Purwadi, denganramah menerima Media Keuangan untukmenjelaskan seluk beluk unit yang dipimpinnyaini. Basuki yang dilantik menjadi kepala pusatpada 6 Februari 2015 ini mengungkapkanhambatan yang dialami pada masa awalpembentukan PKSK. Proses pembentukan inidiakui Basuki tidaklah mudah. BerdasarkanUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,pengaturan dan pengawasan pasar modalharus mulai beralih ke OJK pada 31 Desember2012. Dengan demikian, seharusnya PKSKsudah harus terbentuk dan mulai bekerjapada 1 Januari 2013. “Untuk membentuk suatuunit di kementerian baru, koordinasinya tidakhanya dengan kementerian yang bersangkutan,namun juga dengan Kementerian PemberdayaanAparatur Negara (MenPAN). Ada pembahasanmengapa unit tersebut harus dibentuk. Inisemuanya butuh waktu,” jelas Basuki.Untuk menjembatani masa transisi tersebut,Menteri Keuangan akhirnya membentuk TimPerumusan Kebijakan Sektor Keuangan (TPKSK)yang berada di bawah tanggung jawab KepalaBKF. Sembari berkoordinasi dengan MenPANterkait berdirinya PKSK, TPKSK ini bekerjadengan diketuai oleh Isa Rachmatarwata (saatini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakandan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal).“Sumber daya manusia TPKSK ini diambil dariberbagai unit eselon I, kebanyakan dari BKF,”tambahnya. Akhirnya, Oktober 2014 MenPANtelah menyetujui pembentukan PKSK di bawahlingkup BKF.Gedung BadanKebijakan Fiskal.FotoDok. Biro KLI30MediaKeuangan

MenteriKeuanganmeminta PKSKmenciptakandanmewujudkangrand designsektor jasakeuangan diIndonesia.Basuki PurwadiFotoArfindo BriyanKoordinasi Kuat“Untuk menjagasistem keuangan,dibutuhkan koordinasiyang kuat. Nggakmungkin dong BankIndonesia jalansendiri, LembagaPenjamin Simpananjalan sendiri, atauKemenkeu jalansendiri,” tambahBasuki. Untuk itu, dibentuklah ForumKoordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).FKSSK ini rutin melakukan pertemuan, baikpertemuan bulanan maupun pertemuantiga bulanan. “Kami yang menggodok danmenyiapkan rapat, apa saja yang mau dibahas,juga menentukan lokasi rapat. Semuapembahasan dikumpulkan di sini,” jelas Basuki.Sejak TPKSK terbentuk, berbagai rapatsudah dilakukan. Pembahasan utama yang saatini sedang gencar dibahas adalah penyusunanRancangan Undang-Undang Jaring PengamanSistem Keuangan (RUU JPSK). JPSK ini dibentukuntuk pencegahan krisis dan mekanismepenyelesaian krisis. “JPSK merupakan payungyang sifatnya penting sekali. Kita tidak pernahtahu dan tidak akan pernah mengharapkanmengalami krisis, seperti krisis yang dialamitahun 1997-1998. Dampaknya bukan hanyasektor perekonomian tetapi seluruh sektor. Jadisifatnya preventif,” jelasnya.Perjalanan perumusan RUU JPSK tersebuttentu saja tidak mudah. Bagaimana menyatukanempat suara, yaitu Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS,dalam satu mufakat adalah suatu tantangantersendiri. Meskipun BI dan OJK dan memilikiUU sendiri yang mengatur hal tersebut, namundalam konteks stabilitas sistem keuangantentu semuanya tidak bisa berjalan masingmasing.“Dalam proses penyusunannya, kamimelihat empat semangat yang sama. Wajarlahada diskusi dan perdebatan dalam prosesharmonisasi. Harapan saya, tidak lama lagiakan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyatuntuk segera dilakukan pembahasan,” kataBasuki.Struktur OrganisasiBasuki menganalogikan PKSK ini sepertibayi yang baru lahir. Meskipun masih berumur11 bulan, namun kinerjanya sangatlah kompleks.PKSK ini terdiri dari satu kepala pusat dan limakepala bidang. Masing-masing kepala bidangmembawahi tiga subbidang ditambah bidangtata usaha. Lima bidang itu adalah bidangpengembangan industri keuangan konvensional,bidang pengembangan keuangan syariah,bidang pengembangan keuangan inklusif,bidang pemantauan sistem keuangan, danbidang dukungan kesekretariatan FKSSK.Basuki yang membawahi 30 orangpegawai ini menjabarkan secara singkat tugasutama PKSK. Pertama, bagaimana menggali,meneliti, dan mempelajari rekomendasikebijakan pengembangan industri keuanganbaik konvensional dan syariah. Kedua,pengembangan keuangan yang inklusif, yaitubagaimana caranya mengedukasi masyarakatagar bisa menggunakan jasa sektor keuangan.Ketiga, pemantauan stabilitas sistem keuangan.Pemantauan ini dengan bentuk memberikanreport kepada pimpinan sebanyak tiga kalisehari. Di samping itu, juga ada laporanmingguan dan bulanan. Laporan tersebutmeliputi informasi pergerakan harga saham danpergerakan nilai rupiah.Target dan harapanDalam tahun 2015, Basuki memiliki targetdi bidang regulasi. Saat ini sudah ada limaRUU yang masuk Program Regulasi Nasional(Prolegnas) 2015, antara lain RUU PerubahanPerbankan, RUU Perubahan BI, RUU PerubahanPasar Modal, RUU Perubahan Dana Pensiun, danRUU Penjaminan. Dalam menjalankan tugasnya,Basuki bersama jajaran para staf berusahamemberikan yang terbaik bagi institusi. Iaoptimis dapat menjalankan amanah danmengejar target kerja dengan sebaik-baiknya.“Menteri Keuangan meminta PKSKmenciptakan dan mewujudkan grand designsektor jasa keuangan di Indonesia. Bayangkan,ini kan luas sekali, meliputi bidang perbankankonvensional, syariah, keuangan inklusif,danberikut juga pemeliharaannya,” tuturnya.Saat ditanya mengenai harapan terhadap unityang dipimpinnya, berikut penuturannya,“Semoga PKSK bisa menjadi kantor yang baikdan bermanfaat. Secara internal, kami sangatterbantu sekali dengan adanya sumber dayamanusia yang luar biasa. Tidak hanya luar biasadari segi kompetensi, tapi juga komitmen.Kebanyakan dari mereka masih muda. Sayasangat beruntung,” kata Basuki sembaritersenyum.Teks Pradany HayyuVol. X No. 95 / Agustus 201531

FigurMembelaKepentinganRakyatMekar Satria UtamaHidup bukan sekedar mencari materi semata. Mekar Satria Utama buktikan iabela kepentingan rakyat dengan mengabdi pada negara.32MediaKeuangan

FotoArfindo Bagus Wijaya BriyanVol. X No. 95 / Agustus 201533

Puluhan tahun lalu, di wilayahTanjung Karang BandarLampung, terdapat sebuahkeluarga yang hidup sangatsederhana. Sehari-hari, dalamsatu kamar mungil, mereka terbiasatidur bersama. Tak jarang jika saatmakan tiba, sebutir telur pun dibagiempat untuk seluruh anggota keluarga.Tersebutlah Mekar Satria Utama,salah satu anak yang tinggal di sepetakrumah dinas milik pemerintah di sana.Kesederhanaan hidup yang dirasakananak pasangan Ahmad Bastari Halikdan Rosmini ini justru tak membuatnyamenyerah dan putus asa.Dibesarkan oleh sosok ibuyang disiplin dan menomorsatukanpendidikan, pria kelahiran Kotabumi, 23Juni 1968 seolah haus menuntut ilmu.Alhasil, anak pensiunan pegawai negerisipil (PNS) ini berhasil masuk jajaransekolah favorit sejak duduk di bangkusekolah dasar hingga perguruan tingginegeri.Ikuti jejakNama merupakan doa dan harapanorang tua. Mekar Satria Utama memilikimakna membela kepentingan rakyattugas satria utama. Benar saja, pascalulus dari Universitas PadjajaranBandung, pria yang memiliki panggilanToto ini tergerak mengikuti jejak ayahdan sang kakak yang telah berprofesisebagai abdi negara.“Saya lihat abang saya bagus di situ(Kementerian Keuangan). Pekerjaannyamenantang dan punya tanggungjawab yang cukup besar. Hasilnya bisadimanfaatkan oleh orang lain (membelakepentingan rakyat),” ungkapnya.Toto juga mengakuiketertarikannya bergabung diKementerian Keuangan yakni adanyakesempatan melanjutkan pendidikanke jenjang yang lebih tinggi di luarnegeri untuk mengembangkan potensidiri. “Awalnya itu yang mendorongsaya masuk (bekerja di KementerianKeuangan).”Setelah diterima di KementerianKeuangan, Toto tidak langsungditempatkan di unit terkait. Anakkeempat dari lima bersaudara inisebelumnya harus mengikuti DiklatPenyesuaian Tugas Angkatan Ketiga,spesialisasi keahlian pajak selama 1,5tahun bersama 150 orang calon pegawailainnya. Setelah itu, sekitar tahun 1994,Toto ditempatkan sebagai pelaksana diKantor Pelayanan Pajak Bogor.Tak lama berselang, Toto dipercayasebagai Kepala Seksi Keberatan PajakPenghasilan, Bidang Pajak Penghasilan,Kantor Wilayah VII Direktorat JenderalPajak Jawa Barat, Bandung. Saatitulah, Toto mendapat kesempatanmeneruskan sekolah ke luar negeri.Beruntung, Toto diterima melanjutkanpendidikan di Universitas Texas, Austin,sekolah akuntansi terbaik kelima diAmerika Serikat.Selepas memperoleh gelarMaster of Professional Accountingpada Desember 1999, lelaki yang hobimembaca serial silat ini kembali ketanah air. Penggemar Kho Ping Hoo inikemudian ditempatkan pada DirektoratPerencanaan dan Potensi Perpajakan.Lalu,pada tahun 2002 Toto diangkatsebagai Kepala Seksi Penyiapan SistemPerpajakan.Kala itu, Toto menjadi salah satuanggota tim yang membentuk LargeTaxpayer Office (LTO), kantor modernpertama yang dibentuk oleh DirektoratJenderal Pajak (DJP). Pendirian LTOini merupakan salah satu bentukpelaksanaan reformasi birokrasi untukmenggali potensi pajak demi menambahpenerimaan negara.“Saya bekerja menyusun sistemnya,membuatkan aplikasi, mengaturkegiatan kerjanya. Tahun 2002, sayamasuk (dipercaya) sebagai Kepala SeksiPengawasan dan Konsultasi KantorPelayanan Pajak Wajib Pajak BesarSatu,” jelas Toto. Setelah pembentukanLTO, DJP membentuk Kantor WilayahKhusus. Toto lantas ditempatkan diKantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi,Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II.Di tahun 2008, Toto dipercayasebagai Kepala Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Tiga. Satutahun kemudian, Toto diamanahkansebagai Kepala Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar Satu. Selanjutnyatahun 2011, Toto memperolehkepercayaan sebagai Tenaga PengkajiBidang Pembinaan dan PenertibanSumber Daya Manusia, DJP.Tepat satu tahun setelahnya,Toto dipercaya sebagai Kepala KantorWilayah DJP Kalimantan Selatandan Tengah. Terakhir, pada Maret2015, Toto diangkat sebagai DirekturPenyuluhan, Pelayanan dan HubunganMasyarakat, DJP.Anti konflikToto mengalami tantangan terberatselama bekerja ketika ia menjabatsebagai Kepala Kantor Wilayah DJPKalimantan Selatan dan Tengah. Padawaktu itu, Toto harus menghadapiwajib pajak yang mempunyai usahabesar tetapi mereka belum patuhmembayar pajak.“Permasalahan berat bagi sayabagaimana meningkatkan tingkatkepatuhan wajib pajak tanpa harusmenimbulkan konflik. Harus berhatihatisupaya tidak menimbulkangelombang besar. Bagaimana supayakeselamatan orang-orang di lapanganbenar-benar terjaga. Jangan sampainanti pegawai kita malah mengalamikesulitan, terancam keamanannya,”katanya.Guna mengatasi permasalahantersebut, Toto membina komunikasidengan berbagai pihak. Salah satunyadengan meminta bantuan pihak ketigauntuk menjembatani komunikasiantara pihak DJP dengan wajib pajakyang mangkir. “Dalam pertemuan(dibicarakan) bagaimana menyelesaikanpermasalahan tunggakan pajak yangdimiliki. Alhamdulillah melalui persuasi"Permasalahan beratbagi saya bagaimanameningkatkan tingkatkepatuhan wajib pajaktanpa harus menimbulkankonflik."34MediaKeuangan

Fotodok. Bagus WijayaTTL:Kotabumi, 23 Juni 1968PENDIDIKAN:Sarjana EkonomiKetataniagaan UniversitasPadjajaran (1993), Masterof Professional Accounting(MPA) Universitas Texas,Austin, Amerika Serikat(1999)RIWAYAT JABATAN:Kepala KPP penanamanModal Asing Tiga (2008-2009) – Kepala KPP WajibPajak Besar Satu (2009-2011)– Tenaga Pengkaji BidangPembinaan dan PenertibanSumber Daya Manusia (2011-2012), Kepala Kantor WilayahDJP Kalimantan Selatan danTengah (2012-2015), DirekturPenyuluhan, Pelayanandan Hubungan Masyarakat(2015-sekarang)seperti itu, jalan (selesai).”Toto yakin, ke depan, Instruksi Presidententang pengamanan aparat pajak akan mampumenjadi solusi terbaik. Peraturan tersebutditujukan sebagai pengaman hukum bagiaparat pajak. Ketika petugas pajak melakukanpenagihan pajak, mereka dapat terlindung daritindakan kriminalisasi, baik yang dilakukanoleh wajib pajak maupun aparat penegakhukum lainnya. “Masalahannya bukan terkaitteknis perpajakannya, tapi bagaimana kita bisamenjaga harmonisasi dalam pelaksanaan tugas.”Sementara itu, dari sisi kehumasan,pihaknya tengah fokus dalam mensosialisasikaninformasi perpajakan melalui programpendidikan. Sebelumnya, DJP sudahmemasukkan pengetahuan dasar mengenaiperpajakan melalui jenjang pendidikan dasardan menengah.Kali ini, DJP bekerja sama denganKementerian Pendidikan dan Kebudayaanserta perguruan tinggi memasukkan unsurpengetahuan perpajakan ke dalam kurikulumpendidikan tinggi. Adapun konteks pembahasanyang akan dilakukan lebih konkret danmendalam, seperti apa saja kegiatan perpajakan,bagaimana penghitungan atau penyuluhannya,bagaimana business process, hukumperpajakan ataupun seperti apaakuntansi perpajakan.Disamping itu, Toto jugamendukung tahun pembinaanperpajakan yang telah dicanangkanoleh Presiden RI beberapa waktulalu. Untuk mensukseskan gerakantersebut, menurut Toto, pihaknyatelah memberikan penghargaanbagi para wajib pajak maupuninstansi yang telah memberikandata-data yang mendukungkegiatan perpapajakan.Sampai dengan saat ini,tercatat tak kurang dari 500lembaga/instansi yang telahbekerja sama dengan DJP untukmemberikan data-data terkaitperpajakan. Hal ini dilakukan untukmenyokong persiapan tahun 2016sebagai tahun penegakan pajak.Bukan hanya materiSuami dari Kepala KPP Tebet,Ana Astuti Nugrahaningsih iniyakin bahwa keluarga sangatberpengaruh pada kehidupanpribadinya. Sang ibu, kata Toto, memberikanpendidikan dasar yang baik serta kasihsayang yang besar pada dirinya dan saudarasaudaranya.“Ibu sudah meninggal, tinggal ayah sayasekarang. Ayah memberi pelajaran besarmengenai integritas. Ayah (bekerja) di DinasPekerjaan Umum, namanya lahan basah tapikami tidak pernah mengalami kondisi seperti itu(tidak korupsi). Jadi (ayah) mengajarkan bahwaada hal lain yang harus kita pertahankan dalamhidup, bukan hanya itu (materi),” ungkap Totodengan mata berkaca-kata.Seperti kedua orangtuanya, Toto jugamenyayangi kedua putrinya, Azlia MabellaLabitta dan Callista Zara Aurelia. Seringkali,Toto menemani Azlia, salah satu putri yangmemiliki kelebihan spektrum autis untukmenonton pertunjukan musik Korea. “Kesukaananak saya itu Korea. Setiap kali band Koreadatang, harus nonton dan ditemani ayahnya.Yang penting bagi saya, anak saya aman,beruntung hidupnya dan selalu berbahagiasampai akhir zaman.”Teks Iin KurniatiVol. X No. 95 / Agustus 201535

Ekonomi TerkiniBersatuMengurangiWaktu TungguPresiden Jokowimeminta agardwelling time diPelabuhan TanjungPriok dapatdipangkas dari 5,5menjadi 4,7 hari.Hal ini disampaikanPresiden saatmelakukankunjungan kerja kePelabuhan TanjungPriok, Jakarta,Rabu (17/6).Sebagaimanadikutip dari lamanSekretariat Kabinet,www.setkab.go.id,sekalipun takbisa menyamai,Presiden berharapwaktu tunggubarang keluardari pelabuhandi Indonesia bisamendekati negaranegaratetanggaagar bisa bersaing.Menurut Presiden, proses dwelling timedi Pelabuhan Tanjung Priok merupakanyang terlama di Asia.“Ini menyangkut18 kementerian dan lembaga yangsemuanya berada di Tanjung Priok.Banyak sekali. Ini kita mau rapatkan dulu,”katanya.Dari monitoring media melalui dashboardManajemen Strategi Komunikasi Biro Komunikasidan Layanan Informasi Kementerian Keuangan,sejumlah pejabat yang terkait diketahui telahmerespons arahan Presiden ini. MenteriKoordinator Bidang Kemaritiman, IndroyonoSusilo, kepada media mengatakan bahwapemerintah akan segera menerapkan dua langkahutama untuk mengatasi persoalan dwelling time.Keduanya adalah memperkuat perangkat lunakdan sistem di pelabuhan Tanjung Priok danmencari simpul-simpul yang bisa mempercepatproses di sektor perdagangan dan perhubungan.Sementara itu, Menteri Perdagangan,Rahmat Gobel menyebutkan akan menindaksemua importir yang baru mengurus izin ketikabarangnya masuk ke pelabuhan. Salah satupenyebab lamanya waktu dari bongkar muathingga barang keluar adalah pengurusan izinimpor barang yang dilakukan setelah barangsampai di pelabuhan. Karena masih diurus,barang terpaksa menginap di pelabuhan sehinggamenyebabkan proses bongkar muat yang lainterhambat.MenteriPerhubungan (Menhub),Ignatius Jonan, di tempat berbeda, mengusulkanagar presiden menerbitkan Keputusan Presiden(Keppres) yang menunjuk kepala otoritaspelabuhan (OP) untuk menjadi koordinator18 kementerian dan lembaga yang melakukanpengoperasian di Pelabuhan Tanjung Priok.Berdasarkan Keppres tersebut, kepala OP akanmenjadi koordinator pelayanan satu atap dipelabuhan. Menhub juga mengusulkan agarpendapatan pegawai di 18 kementerian danlembaga yang bekerja di Pelabuhan TanjungPriok disamakan. Dengan kedua hal ini, Menhubmeyakini, seluruh langkah perbaikan untukmenurunkan dwelling time akan lebih cepat.Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino,menyampaikan bahwa PT Pelindo II sebagaioperator pelabuhan Tanjung Priok telahmelakukan berbagai pembenahan. PT Pelindo IIantara lain telah membangun layanan berbasisInformation and Communication Technology (ICT).Dengan sistem ICT, seluruh tahapan pelayanan,mulai dari permintaan, perencanaan, pelaksanaan,monitoring hingga sistem pembayaran dapatdirencanakan dan dikontrol melalui suatu sistemyang terintegrasi.Yang juga terkait dengan persoalan dwelling36MediaKeuangan

time adalah KementerianKeuangan, terutama melaluiDirektorat Jenderal Beadan Cukai. MenteriKeuangan BambangBrodjonegoro kepadamedia mengatakanbahwa DirektoratJenderal Bea dan Cukai(DJBC) berupaya untukmemberikan pelayanankepabeanan yang baik dantidak menghambat waktuproses bongkar muathingga keluar pelabuhan.Menkeu juga menyebutkanbahwa salah satu masalahpelayanan impor di PelabuhanTanjung Priok adalahlamanya proses pre clearance diKementerian Perhubungan.Capaian DJBCUntuk turut menekan angkadwelling time, DJBC telah melakukansejumlah upaya. Dalam siaran persyang dikeluarkan tanggal 23 Juni lalu,Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Beadan Cukai Supraptono mengatakanbahwa upaya tersebut terdiri atas upayayang bersifat operasional dan dalambentuk kebijakan.Upaya-upaya yang bersifatoperasional meliputi pre customsclearance, customs clearance, dan postcustoms clearance. Dalam upaya precustoms clearance, sejumlah langkahyang akan diambil adalah mendorongtingkat pemanfaatan fasilitas prenotificationuntuk jalur prioritas,melakukan koordinasi dengan importiruntuk percepatan penyampaianPemberitahuan Impor Barang (PIB),melakukan koordinasi berkala denganMenkeu menyebutkan bahwa salahsatu masalah pelayanan impor diPelabuhan Tanjung Priok adalahlamanya proses pre clearance diKementerian Perhubungan.penerbit lartas (pembentukan PusatPenanganan Perizinan Impor EksporTerpadu/P3IET) di Pelabuhan TanjungPriok, dan mengusulkan penyempurnaansistem Indonesia National Single Window,antara lain dengan percepatan jaringandan penambahan fitur.Di samping itu, dalam rangkamenjalankan upaya perbaikan pada tahapcustoms clearance, beberapa hal yangdilakukan adalah percepatan penyerahanhardcopy PIB, mandatori programpenyerahan Dokumen Pelengkap Pabean(Dokap) Online, percepatan pelaksanaanpemeriksaan fisik, dan mendorongpercepatan implementasi zonasi TargetPenampungan Sementara (TPS).Upaya-upaya lain yang juga akandilakukan adalah monitoring penarikankontainer untuk periksa fisik dariterminal bongkar ke tempat pemeriksaanfisik, penertiban petugas lapanganPerusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan(PPJK), dan pengadaan dua unit hi-coscan baru untuk Terminal JICT danpenambahan dua unit hi-co scan untukNew Kalibaru Port.Sementara itu, untuk fasepost customs clearance, DJBC akanmendorong implementasi delivery order(DO) online di shipping line, mendorongintegrasi TPS shipping line, tracking, danbank dalam memberikan layanan postclearance serta pemanfaatan layanan 7kali 24 jam.Dari sejumlah upaya operasionaltersebut, terdapat beberapa capaian.Pada tahap pre customs clearance, dari103 perusahaan jalur prioritas, saat ini 69perusahaan telah memanfaatkan fasilitaspre-notification. Hal ini sebagai dampakdari pendampingan (asistensi) yangdilakukan oleh Kantor Pelayanan UmumBea dan Cukai (KPUBC) Tanjung Priok.Kemudian, pendampingan juga dilakukanterhadap 67 importir jalur hijau yangpre-clearance dan jumlah kontainernyatinggi. Tujuannya mempercepat prosespenyerahan PIB. KPUBC Tanjung Prioksaat ini juga telah berhasil membuataplikasi pendukung APA (Analyzing PointApplication) pada Unit Analyzing Pointuntuk melakukan pemantauan terhadapjumlah dokumen Analyzing Point yangmasuk, sehingga dapat lebih cepatdirespons setiap hari.Pada tahap customs clearance, telahterjadi penurunan waktu penyerahanhardcopy dokumen PIB jalur merahdan jalur kuning sebagai dampak daripendampingan (asistensi) yang dilakukanoleh KPUBC Tanjung Priok (dari 1,72hari pada Bulan Januari menjadi 1,2hari pada Bulan Juni). Di samping itu,telah ditetapkan 653 perusahaan JalurMKH (Merah-Kuning-Hijau) yangmenggunakan program mandatoriDokumen Pelengkap Pabean Online(Dokap Online) dalam rangka percepatanpenyampaian hardcopy dokumen PIBdengan ketentuan paling lambat 24 jamsetelah mendapatkan nomor pendaftaranPIB.Penurunan juga terjadi pada waktupemberitahuan Jalur Merah sampaidengan barang siap periksa fisik,termasuk waktu penarikan kontainer dariterminal bongkar ke tempat pemeriksaanfisik (Januari 3.96 hari, Februari 3.9 hari,Maret 3.01 hari, April 2.67 hari, Mei 3.01hari, dan Juni—sampai dengan tanggal15—2.71 hari). Sosialisasi kepada petugaslapangan PPJK khusus jalur merah dalamrangka mempercepat penyiapan baranguntuk pemeriksaan fisik juga telahdilakukan.Capaian pada post customs clearanceberupa koordinasi dengan AsosiasiPengusaha Tempat PenimbunanSementara Indonesia dan pengusahaTPS. Tujuan dari koordinasi ini adalahmempercepat pengeluaran barangsetelah mendapatkan izin dari DJBC.Dorongan kebijakanDi samping upaya-upaya bersifatoperasional, DJBC juga akan mendorongdari sisi kebijakan. DJBC berkomitmenuntuk melakukan koordinasi lebihVol. X No. 95 / Agustus 201537

intensif dengan Kementerian/ Lembaga/ Badanserta entitas terkait dalam rangka peningkatanpelayanan dan pengawasan dengan cara berbagi(sharing) informasi atas risiko pelaku usaha.Koordinasi ini penting guna menciptakanmanajemen risiko yang terintegrasi dan handal.Bersama dengan Kementerian KoordinatorBidang Perekonomian dan KementerianKoordinator Bidang Maritim, DJBC jugamelakukan upaya koordinatif antara lainmenyederhanakan perizinan yang tumpangtindih, melakukan evaluasi atas perizinan yangdapat diverifikasi di luar pelabuhan dengan tujuanmempercepat dwelling time, dan melakukanoptimalisasi pengajuan perizinan sebelumkedatangan sarana pengangkut.DJBC juga akan mendorong penerbitanInstruksi Presiden terkait hasil stakeholderminilab, yaitu standardisasi manajemen risiko,standardisasi perhitungan dwelling time,penetapan Service Level Agreement (SLA), danoptimalisasi operasional 24 jam sehari dan7 hari seminggu. Yang juga penting adalahmengembalikan fungsi pelabuhan sebagaitempat kegiatan bongkar muat dan tempatpenimbunan sementara, bukan sebagai tempatpenimbunan umum (warehousing) dengan tetapmemperhatikan aspek keadilan.Sebagai contoh jika ditemukan terdapatkesengajaan pelaku usaha menimbun barangcukup lama di pelabuhan, maka perlu dilakukanlangkah penyegeraan pengeluaran barang denganberdasarkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga. Terakhir, DJBC berkomitmen untukmelakukan penyegeraan implementasi joint gateuntuk beberapa TPS dalam satu kawasan pabean.KOMENTAR PAKARI Kadek Dian SutrisnaKepala Lembaga Penyelidikan Ekonomidan Masyarakat (LPEM) UILPEM pernah mengadakan studi tentanglogistic cost. Bagi investor, yang palingpenting sebenarnya bukan physicalinfrastructure, tetapi soft infrastructure.Yang termasuk di dalamnya antara lain soalgovernance, transparansi, dan penegakan aturanhukum. Untuk urusan dwelling time, saya melihataspek governance-nya bermasalah.Yang terlibat di Pelabuhan Tanjung Priokuntuk pengiriman barang ini banyak instansi,sehingga biaya logistiknya menjadi tinggi. Disamping itu, yang juga menjadi “barang mewah”adalah koordinasi antarinstansi. Di duniainvestasi, saat ini sudah ada layanan satu pintu.Saya berpikir penanganan urusan dwelling timeharusnya dibuat seperti itu juga.Tidak perlu pengusaha mengurus izinpergudangan di institusi ini, lalu izin ekspor diinstitusi lain. Dibuka saja izin satu pintu. Hal iniakan mempercepat proses dan mengurangi cost.Kedua, selain soft infrastructure, yang jugapenting adalah penggunaan teknologi. Koordinasiantarinstansi yang mewah tadi sebenarnyabisa difasilitasi dengan teknologi. Tidak perluinvestor datang ke sebuah instansi dan kemudiankeeseokan harinya datang lagi ke institusi lainuntuk mengurus proses yang sama lagi.Dwelling time pada intinya adalah efisiensiproses dan biaya. Kalau logistic cost ditransferdalam bentuk tingkat harga, maka harga ekspordan impor kita sudah tidak kompetitif dengannegara lain. Kalau kita mau meningkatkan dayasaing, maka harus dikurangi cost-nya.Teks Dwinanda Ardhi38MediaKeuangan

Vol. X No. 95 / Agustus 201539

Kolom EkonomPelajaran Reformasi Birokrasidari YunaniOleh: Joko Tri Haryanto*Memasuki tahun ke-6 periodekrisis Yunani, parlemensecara resmi mengesahkanundang-undang pemangkasanpegawai negeri sipil (PNS)demi memuluskan pengucuran danatalangan (bailout) sebesar 7 miliarEuro. Hal tersebut senada denganrekomendasi International MoneteryFund (IMF) sebagai pihak pemberidana talangan yang mensyaratkanadanya efisiensi birokrasi melaluipemangkasan PNS. Berdasarkan UUyang resmi disahkan, sekitar 25 ribuPNS Yunani yang menyandang statusguru dan polisi sontak akan kehilanganpekerjaan alias dirumahkan. Haltersebut menyulut kemarahan publik.Ribuan demonstran turun ke jalan danberteriak di depan gedung parlemenmenyuarakan aspirasi masing-masing.Mereka berpendapat seharusnyapemerintah dan parlemen memilikikeberanian dalam negosiasi berbagaipersyaratan yang diajukan IMF. Dalamketerangannya, pemerintah justruberanggapan sebaliknya. Merekaberpendapat bahwa apa yang merekalakukan saat ini demi perbaikan negaradi masa depan, mengingat krisissepertinya belum menunjukkan tandatandapemulihan.Sebelum membantu negaranegarayang terkena krisis, sesuaidengan Konsensus Washington, IMFselalu menyarankan negara-negara40MediaKeuangan

pasien untuk mengimplementasikan10 elemen sebagai berikut: 1) disiplinfiskal; 2) prioritas pengeluaran publik;3) reformasi pemungutan pajak; 4)liberalisasi finansial; 5) kebijakan luarnegeri yang mendorong persaingan; 6)liberalisasi perdagangan; 7) mendorongkompetisi antara perusahaan asing dandomestik untuk menciptakan efisiensi;8) mendorong privatisasi; 9) mendorongiklim deregulasi; 10) pemerintahmelindungi hak kekayaan intelektual.Layaknya lembaga keuanganinternasional, berbagai persyaratanyang diajukan tersebut memang sudahmenjadi prosedur standar dalam setiapskema bailout krisis di suatu negara.Secara umum, IMF akan selalubekerja melalui 3 skema yaitu: 1)mekanisme monitoring regulerterhadap kinerja dan kerangkakebijakan nilai tukar mata uangmasing-masing negara anggota; 2)pemberian kredit lunak kepada negaranegarayang sedang mengalami krisis;dan 3) penyediaan tenaga ahli danpelbagai dukungan lainnya bagi negarayang sedang melakukan pembenahankebijakan ekonomi.Pelajaran krisisSecara umum, reformasi birokrasimasuk dalam elemen prioritaspengeluaran publik, dimana belanjanegara yang tidak efisien khususnyabelanja aparatur, ditengarai menjadisalah satu penyebab serius munculnyakrisis di suatu negara. Hal yangsama dulu juga terjadi di Indonesiapada periode krisis 1997/1998 yangpada gilirannya menandai lahirnyaera reformasi. Dan jika ditelaahlebih mendalam, apa yang sekarangdirekomendasikan kepada Yunani,sejatinya tidak berbeda dengan apayang dulu direkomendasikan kepadaPemerintah Indonesia. Dan yang pastirekomendasi tersebut sekiranya selarasdengan semangat reformasi birokrasiyang gencar digelorakan saat ini.Jika pemerintah dan parlemendi Yunani menerjemahkan efisiensibirokrasi melalui aksi rasionalisasibesar-besaran di tubuh PNS, maka diIndonesia, kebijakannya diterjemahkandalam bahasa reformasi birokrasi.Dengan semangat reformasi birokrasitersebut, maka ke depan pemerintahberusaha menciptakan iklim PNSyang kompeten dalam menyongsongera kompetisi, mengingat hingga kinibirokrasi di Indonesia sering dipandangsebagai profesi lahan korupsi semataataupun profesi tanpa mengenalkompetensi. Akibatnya, belanja aparaturselalu dijadikan tolok ukur inefisiensiAPBN setiap tahunnya. Hingga 2006,beban belanja pegawai yang mencapaiRp73,3 triliun dalam APBN, meningkatmenjadi Rp112,8 triliun dalam APBN2008. Tahun 2010 belanja tersebutsudah meroket hingga Rp148,1 triliundan terakhir dalam APBNP 2014,pemerintah menganggarkan belanjapegawai sebesar Rp258,4 triliun.Jika diperhatikan, alokasi tersebutbahkan sudah hampir mendekatibesaran alokasi belanja subsidi BBMserta transfer ke daerah yang bersifatmengikat.Secara nasional, pemerintahsebetulnya sudah memiliki road mapreformasi birokrasi melalui PeraturanPresiden (Perpres) Nomor 81 Tahun2010 Tentang Grand Desain ReformasiBirokrasi 2010-2025. Peraturantersebut dilatarbelakangi oleh bencanakrisis ekonomi Indonesia tahun 1998yang pada gilirannya memunculkanera reformasi. Era reformasi menuntutadanya berbagai keterbukaan,transparansi dan akuntabilitas di semualini kebangsaan, yang dimulai di bidanghukum, politik, ekonomi dan birokrasiyang dikenal sebagai reformasigelombang pertama. Perubahantersebut dilandasi oleh keinginansebagian besar masyarakat untukmewujudkan pemerintahan demokratisdan mempercepat terwujudnyakesejahteraan rakyat yang didasarkanpada nilai-nilai dasar sebagaimanatertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Di dalam latar belakangpenyusunan Perpres tersebut,reformasi bidang birokrasi dianggappaling tertinggal perkembangannyajika dibandingkan dengan pelaksanaanreformasi bidang politik, ekonomi,dan hukum. Oleh karenanya, padatahun 2004, pemerintah menegaskankembali pentingnya penerapanprinsip-prinsip clean governmentdan good governance yang secarauniversal diyakini menjadi prinsipyang diperlukan untuk memberikanpelayanan prima kepada masyarakat.Berkaitan dengan hal tersebut, programutama yang dilakukan pemerintahadalah membangun aparatur negaramelalui penerapan reformasi birokrasi.Dengan demikian, reformasi birokrasigelombang pertama pada dasarnyasecara bertahap mulai dilaksanakanpada tahun 2004.Pada tahun 2011, seluruhkementerian dan lembaga (K/L)serta pemerintah daerah (Pemda)ditargetkan telah memiliki komitmendalam melaksanakan prosesVol. X No. 95 / Agustus 201541

Tahun ini, Yunanisudah memasukitahun ke-6periode krisis.Fotohuffingtonpost.comIlustrasihenewstribe.comreformasi birokrasi. Pada tahun 2014 secarabertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemdatelah memiliki kekuatan untuk memulaiproses tersebut, sehingga pada tahun 2025,birokrasi pemerintahan yang profesionaldan berintegritas tinggi dapat diwujudkan.Dalam definisi pemerintah, reformasi birokrasibermakna sebagai sebuah perubahan besardalam paradigma dan tata kelola pemerintahanIndonesia. Selain itu, reformasi birokrasi jugabermakna sebagai sebuah pertaruhan besarbagi bangsa Indonesia dalam menyongsongtantangan abad ke-21.Jika berhasil dilaksanakan dengan baik,reformasi birokrasi akan mencapai tujuanyang diharapkan, antara lain mengurangi danakhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaankewenangan publik oleh pejabat di instansiyang bersangkutan, menjadikan negarayang memiliki most-improved bureaucracy,meningkatkan mutu pelayanan kepadamasyarakat, meningkatkan mutu perumusandan pelaksanaan kebijakan/program instansi,meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalampelaksanaan semua segi tugas organisasi,menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif,proaktif, dan efektif dalam menghadapiglobalisasi serta dinamika perubahanlingkungan strategis.Akan tetapi, jika gagal dilaksanakan,reformasi birokrasi hanya akan menimbulkanketidakmampuan birokrasi dalam menghadapikompleksitas yang bergerak secaraeksponensial di abad ke-21, antipati, trauma,berkurangnya kepercayaan masyarakatterhadap pemerintah, dan ancaman kegagalanpencapaian pemerintahan yang baik (goodgovernance), bahkan menghambat keberhasilanpembangunan nasional. Reformasi birokrasiberkaitan dengan ribuan proses tumpangtindih (overlapping) antarafungsi-fungsi pemerintahan,melibatkan jutaan pegawai, danmemerlukan anggaran yangtidak sedikit.Selain itu, reformasibirokrasi pun perlu menataulang proses birokrasi daritingkat (level) tertinggi hinggaterendah dan melakukanterobosan baru (innovationbreakthrough) dengan langkahlangkahbertahap, konkret,realistis, sungguh-sungguh,berpikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking),perubahan paradigma (a new paradigm shift),dan dengan upaya luar biasa (business not asusual). Oleh karena itu, reformasi birokrasinasional perlu merevisi dan membangunberbagai regulasi, melakukan modernisasiberbagai kebijakan dan praktek manajemenpemerintah pusat dan daerah, sertamenyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintahdengan paradigma dan peran baru. Upayatersebut membutuhkan suatu grand design danroad map reformasi birokrasi yang mengikutidinamika perubahan penyelenggaraanpemerintahan sehingga menjadi suatu livingdocument.Upaya reformasi birokrasi tersebutsekiranya menjadi urgent mengingat berbagaikeberhasilan reformasi di bidang lainnyatelah membawa negara ini menuju level yanglebih tinggi. Reformasi bidang politik dalamkurun waktu 10 tahun terakhir telah berhasilmeletakkan landasan politik bagi kehidupandemokrasi di Indonesia. Suksesnya pelaksanaanPemilu 2004 dan 2009 telah menjadikanIndonesia sebagai salah satu barometernegara demokrasi terbesar di dunia. Dalambidang ekonomi, reformasi juga telah mampumembawa kondisi ekonomi yang semakin baik,sehingga mengantarkan Indonesia kembali kedalam jajaran middle income countries. Olehkarena itu, demi visi pelayanan publik berkelasdunia, sekiranya ide-ide positif dan segar darimasing-masing kepala daerah menjadi sebuahkewajiban. Demikian pula dukungan dari seluruhmasyarakat dan stakeholders lainnya demimenjadikan aparat pemerintahan setangguh dansekompeten swasta.*Peneliti di BKF, Kementerian Keuangan42MediaKeuangan

Vol. X No. 95 / Agustus 201543

Generasi EmasKisah TentaraIndonesia diNegeri KoreaSuasana bulanRamadan danlebaran di kampunghalaman teramatdirindukan oleh YoniHerdian Yogaswara.Tahun ini akanmenjadi lebarankedua tentara dikesatuan TentaraNasional IndonesiaAngkatan Udara(TNI AU) itu dinegeri seberang,Korea Selatan.Yoga, panggilanakrabnya, tengahmenyelesaikanpendidikan doktoraldi Korea AdvancedInstitute of Scienceand Technology(KAIST) denganbeasiswa dariLembaga PengelolaDana Pendidikan(LPDP). Kerinduanitu sedikit terobatidengan keberadaanistri dan ketigaanak yangmendampinginyamenjalanipendidikan.banget dengan suasanasahur dan berbuka di tanah air,”kata Yoga pada awal perbincangandengan Media Keuangan“Kangenmelalui fasilitas Skype beberapawaktu lalu. Di Daejeon, kota tempat Yoga dankeluarganya tinggal, bulan Ramadan tak berbedadengan bulan-bulan lainnya. Terkadang, untukmenciptakan suasana rumah, sang istri, PipitPitriani, memasak kolak dan panganan khaskampung halaman. Pada akhir pekan, merekajuga mengikuti kegiatan buka bersama yangdiselenggarakan oleh komunitas muslim di sana.Berpuasa di negeri Korea diakui Yoga sangatmenantang. Selain jatuh di musim panas, waktupuasa di sana juga berlangsung lama, sekitar 18jam. Di samping itu, dengan komposisi pendudukyang beragama hanya sekitar 40 persen, ibadahibadahkeagamaan cenderung dianggap tidakumum. Urusan mencari makanan halal pun sangatsulit.Namun, Yoga masih bersyukur karenaprofessor pembimbingnya memberikan dispensasidalam hal studi. Pada hari normal, terkadang Yogaharus berada di laboratorium untuk melakukanpenelitian selama hampir 20 jam. ”Pada bulanpuasa, saya bisa kembali ke rumah sebelum adzanMaghrib dan kembali keesokan harinya sekitarjam sembilan,” ujar pria kelahiran Cicalengka, JawaBarat, 24 September 1979 itu.Sekolah sambil mengasuh anakYoga saat ini tengah duduk di semestertiga pada program doktoral di DepartemenAerospace Engineering. Empat bulan setelah tibadi Korea Selatan, istri dan ketiga anak laki-lakinyamenyusul. ”Kami tinggal di apartemen yangberada di tengah-tengah antara kampus saya danistri,” kata dia.Sang istri yang bekerja sebagai dosen diUniversitas Pendidikan Indonesia saat ini jugatengah berjuang meraih gelar S3 di ChungnamNational University. Sambil sekolah, keduanyabahu membahu mengasuh Rasyid (9), Irsyad (7),dan Khalifa (5) yang masih duduk di bangku SDdan TK. Yang menarik, ketiga anak mereka justrubisa berkomunikasi menggunakan bahasa Koreajauh lebih lancar dari orang tuanya.Tantangan hidup di negara orang makin besardengan keterbatasan finansial. Living allowanceLPDP menjadi andalan utama keluarga Yogakarena sang istri hanya mendapatkan tuitionscholarship. Di samping itu, Yoga juga memutuskanuntuk membatasi pengunaan gajinya sebagaitentara selama menempuh studi karena masalahnilai tukar dan biaya transfer. ”Cukup berat untukmengaturnya, tetapi alhamdulillah bisa ditutupidengan bekerja sebagai tutor di UniversitasTerbuka di Korea Selatan. Istri saya juga dimintamembantu mengajar bahasa Indonesia oleh temankampusnya,” kata tentara dengan pangkat kaptenitu.Peluru kendali jarak jauhKetertarikan untuk mendalami sistempemandu dan kendali pada peluru kendali(Guidance and Control System of Missile/GCSM)menjadi alasan Yoga belajar sampai ke negeriKorea. Selain karena sudah terlibat dalam risetsenjata dan amunisi sejak awal berdinas di TNI AU,penguasaan GCSM juga merupakan tolak ukurkemajuan teknologi pertahanan suatu negara.Keputusan untuk melanjutkan pendidikanbukannya tanpa pengorbanan. Yoga harusmerelakan pangkat militernya tertundadibandingkan rekan seangkatan. Keterbatasandata riset juga menjadi tantangan karena dia tidakdiizinkan bergabung dalam riset laboratoriumnya.Riset tersebut bernilai strategis dan sensitifserta menyangkut keamanan informasi negaratempatnya belajar.”Bahkan saya dilarangmemasuki laboratorium di seberang ruangansaya dengan ancaman deportasi,” ungkaplulusan terbaik program magister Program StudiAeronautika and Astronautika di Institut TeknologiBandung tersebut. Sebagai tentara, Yoga dapatmemahami peraturan di kampusnya. Namun, padasaat yang sama, usahanya melakukan penelitianmenjadi ekstra keras karena dia harus mencaridata mentah secara mandiri.Di kampusnya, Yoga mendalami bidangoptimal guidance system of missile. Secara umumyang dia pelajari adalah tentang cara kerja peluru44MediaKeuangan

Cherry BlossomFestival bersamaKeluarga.Korean Societyof Aeronauticaland SpaceSciences (KSAS)2014 SpringConference.FotoDok. Pribadimenambahkan peluru kendali jarak jauhkedalam sistem pertahanan udara,”ujarnya.Pada kondisi terbaik, pertahananudara bisa dilakukan dengan senjatapertahanan udara jarak pendek, pelurukendali jarak menengah, peluru kendalijarak jauh, dan pesawat udara. Yangdimiliki Indonesia saat ini adalah pesawatudara dan senjata pertahanan udara jarakpendek. Sementara, peluru kendali untukpertahanan udara jarak sedang danjarak jauh masih sangat membutuhkanpengembangan lebih lanjut.kendali jarak jauh. ”Ketika ada sebuahamunisi yang ditembakkan, maka tugassaya adalah membuat peluru ini tahuposisinya terhadap sasaran, kemudianmerancang bagaimana amunisi ini bisabergerak menuju sasaran tersebut,” katapria yang lama berdinas di LaboratoriumSenjata dan Amunisi, Dinas Penelitiandan Pengembangan TNI AU tersebut.Tujuan penelitiannya adalah ketepatanperkenaan amunisi terhadap sasaran,baik itu sasaran bergerak maupunsasaran diam.Obyek penelitian yang diambilYoga masih sangat jarang didalamidi Indonesia. Menurut Yoga, jikaberbicara mengenai GCSM di Indonesia,pertanyaan utamanya adalah bagaimanabisa membuat peluru kendali ituberfungsi. Pertanyaan selanjutnyaadalah mengapa harus peluru kendali.Penguasaan teknologi peluru kendali,kata Yoga, adalah batasan suatu negarasudah memiliki teknologi pertahananyang dapat diandalkan. ”Negara yangmumpuni pertahanan militernyapasti sudah menguasai GCSM,” Yogamelanjutkan.Secara khusus, teknologi pelurukendali sangat penting untuk negarayang wilayahnya sangat luas sepertiIndonesia. Pada pertahanan wilayahudara, Yoga memberikan contoh, yangdibutuhkan adalah pertahanan yangterintegrasi. “Pertahanan udara sekarangkan bertumpu pada pesawat tempur dansenjata pertahanan udara jarak pendek.Kalau kita mengandalkan pertahananudara hanya dengan itu, effort-nyaterlalu besar dibandingkan dengan kitaHarapanYoga termasuk perwira batchpertama di korps TNI yang berangkatdengan skema pembiayaan dari LPDP.Dia memandang bahwa di tubuh TNI,pendidikan luar negeri masih kurang,terutama bidang sains, teknologi,rekayasa dan manufaktur. Keberadaanbeasiswa LPDP dapat menyumbangbanyak hal untuk meningkatkan kualitassumber daya manusia (SDM) paratentara. ”Tentara butuh kemajuan dalamhal kualitas SDM yang didapatkan daripendidikan luar negeri,” katanya.Dari kampus KAIST, Yogaberkomitmen untuk membawa pulangilmu yang didapatnya dan masih langkadi Indonesia. Dia sangat berharap dapatmenyelesaikan pendidikan dan melewatiseluruh tantangannya dalam waktu 3atau 3,5 tahun. Tujuannya mulia. ”Kedepan, saya harus mampu berkontribusidalam riset dan pengembanganindustri teknologi pertahanan untukmeningkatkan harkat, martabat,wibawa, dan kehormatan Indonesiadi mata dunia,” kata Yoga mengakhiriperbincangan.Gedung A.A. Maramis II Lt. 2Jl. Lap. Banteng Timur No. 1Jakarta 10710Telp/Faks. (021) 3846474E-mail. lpdp@depkeu.go.idTwitter/Instagram. @LPDP_RIFacebook. LPDP Kementerian Keuangan RIYoutube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RITeks Dwinanda ArdhiVol. X No. 95 / Agustus 201545

OpiniStrategiPengembanganPasar SukukNegaraOleh: Eri HariyantoPeran Surat Berharga SyariahNegara (SBSN) atau SukukNegara sebagai salah satuinstrumen pembiayaanAnggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) semakinmeningkat dari waktu ke waktu. SesuaiUndang-Undang nomor 19 tahun 2008,tujuan penerbitan SBSN adalah untukmembiayai defisit APBN termasuk untukpembiayaan proyek-proyek Pemerintah.Peran SBSN semakin terasa ketikapemerintah menerapkan kebijakananggaran ekspansif untuk mendorongpertumbuhan ekonomi. Kebijakanpemerintah untuk meningkatkanbelanja tentu bukan hanya didukungpenerimaan pajak dan non pajak tetapijuga instrumen pembiayaan termasukSukuk Negara.Indikasi menguatnya peran SukukNegara dalam pembiayaan APBN dapatdilihat dari meningkatnya jumlahpenerbitan Sukuk Negara dari tahunke tahun. Berdasarkan data DirektoratPembiayaan Syariah, Direktorat JenderalPengelolaan Pembiayaan dan Risiko(DJPPR), penerbitan Sukuk Negara saatpertama diterbitkan tahun 2008 hanyasebesar Rp4,7 triliun dan pada tahun2015 direncanakan mencapai Rp90triliun lebih. Total penerbitan SukukNegara sampai dengan akhir bulan Mei2015 sebesar Rp247,5 triliun.Penerbitan Sukuk Negara saatini lebih banyak dipergunakan untukpembiayaan proyek infrastrukturdibandingkan dengan pembiayaandefisit APBN secara umum. AdanyaSukuk Negara sebagai instrumenpembiayaan diharapkan dapatmenambah kapasitas pemerintah dalampembangunan infrastruktur.Dengan memperhatikan faktafaktabahwa penerbitan Sukuk Negaramengambil peranan penting dalamkeuangan negara, maka pemerintahselalu berupaya menerbitkan SukukNegara yang sesuai target APBN secaraefisien. Kondisi tersebut dapat dicapaiapabila pasar Sukuk Negara berkembangdengan baik.Menuju Pasar SBSN yang Efisien, Aktif, danLikuidTerciptanya pasar modal yangefisien, aktif, dan likuid sangatbergantung dengan kondisi makroekonomi, kebijakan fiskal dan monetersuatu negara. Kondisi makro ekonomi46MediaKeuangan

yang stabil akan mendorong terciptanyapertumbuhan ekonomi dan tabunganmasyarakat di lembaga-lembagakeuangan. Hal ini juga akan mendorongtumbuhnya investor-investorindividu maupun institusi yang inginmengembangkan asetnya melalui pasarmodal. Kondisi makro ekonomi yangstabil perlu dipertahankan agar pasarmodal dapat tumbuh dengan baik daninvestor nyaman berinvestasi.Investor memerlukan informasiyang transparan dan tepat waktu dalampengambilan keputusan berinvestasi.Ketersediaan informasi akan mendorongterciptanya pasar Sukuk Negara yangefisien. Menurut Husnan (2001:264)pasar modal yang efisien didefinisikansebagai pasar yang harga-hargasekuritasnya mencerminkan informasiyang relevan. Semakin cepat informasibaru tercermin pada harga sekuritas,semakin efisien pasar modal tersebut.Untuk menopang penerbitanSukuk Negara yang semakin besarjumlahnya, selain memerlukan pasarSBSN yang efisien juga diperlukankondisi pasar yang aktif dan likuid.Pasar Sukuk Negara yang aktif dapatterbentuk apabila jumlah investorsebagai penawar (bider) maupunjumlah Sukuk Negara yang ditawarkan(offers) jumlahnya memadai. PasarSukuk Negara yang aktif dapatmembentuk pasar Sukuk Negarayang likuid dimana terdapat banyakpenawaran dan pembelian sehinggaperdagangan mudah diselesaikan.Kondisi pasar Sukuk Negara yang idealtersebut akan mengurangi risikorisikoinvestor seperti risiko pasar danrisiko likuiditas. Berkurangnya profilrisiko akan menambah kepercayaanPenerbitan Sukuk Negara saat inilebih banyak dipergunakan untukpembiayaan proyek infrastrukturdibandingkan dengan pembiayaandefisit APBN secara umum.investor sehingga dapat menguranginilai imbalan yang diminta oleh investor.Pada akhirnya hal ini akan berdampakpada efisiensi biaya penerbitan SukukNegara.Strategi Pengembangan Pasar Sukuk NegaraUpaya pengembangan pasar SukukNegara yang efisien, aktif dan likuidterus dilakukan agar penerbitan SukukNegara dalam jumlah yang mencukupidengan biaya yan g efisien dan risikoyang terkendali dapat dilakukansecara berkesinambungan. Beberapalangkah yang dapat dilakukan untukmewujudkan hal tersebut.Pertama, menjaga transparansiinformasi pengelolaan Sukuk Negara.Investor memerlukan informasipengelolaan Sukuk Negara terutamaterkait profil kebijakan pemerintah,pengelolaan utang secara umum,maupun jadwal penerbitan SukukNegara dalam periode tertentu.Pemerintah termasuk DJPPR saat initelah melakukan tranparansi informasiyang diperlukan oleh investor melaluiberbagai media. Investor dapatdengan mudah mengetahui kebijakanpemerintah terkait pengelolaan utangsecara umum maupun Sukuk Negara.Investor juga dapat melihat bahwa saatini utang pemerintah sudah dikeloladengan baik sehingga rasio utangberada pada level aman. Transparansiinformasi ini perlu dipertahankan agarinvestor semakin yakin menempatkanportofolio investasinya pada SukukNegara.Kedua, pengembangan basisinvestor dan inovasi produk. Pemerintahjuga perlu mengembangkan basisinvestor Sukuk Negara yang heterogenagar pasar Sukuk Negara semakin likuid.Investor yang memiliki kebutuhanjenis instrumen, penilaian risiko, danhorison investasi yang berbeda akanmendorong likuiditas suatu pasar.Untuk itu, pemerintah perlu terusmengembangkan basis investor baikdomestik, internasional, ritel maupuninstitusi. Investor institusi sektorkeuangan syariah perlu mendapatperhatian khusus karena saat inipartisipasinya masih sangat kecil.Selain itu, investor kalangan menengahke bawah juga perlu mendapatperhatian agar semakin banyak yangberpartisipasi. Hal ini juga mendukungpengembangan keuangan inklusif. Untukitu pemerintah juga perlu melakukaninovasi produk sesuai dengan preferensiinvestor.Ketiga, pembentukan PrimaryDealers System (PDS) SBSN. PDSadalah suatu kesepakatan antarapemerintah selaku pengelola SBSNdengan para dealer yang terdiri daribank dan/atau perusahaan sekuritasuntuk mengembangkan pasar SBSN.Adanya PDS akan mengurangi risikopasar karena setiap dealer diwajibkanmenyampaikan penawaran dalam setiaplelang penjualan SBSN. Selain itu dealerwajib memperdagangkan SBSN yangdimilikinya di pasar sekunder dalamjumlah tertentu. Kewajiban tersebutakan membantu Pemerintah dalammemenuhi target penerbitan SBSN danmendorong likuiditas SBSN di pasarsekunder.Terakhir, pengembangan helpdeskSukuk Negara. Sebagai upaya diseminasiinformasi kepada masyarakat umumdan antisipasi kebutuhan informasicalon investor, maka diperlukansarana prasarana pendukung. Caloninvestor akan merasa nyaman biladapat memperoleh informasi dari satutempat secara cepat dan tepat. Untukitu pemerintah perlu mengembangkansuatu helpdesk yang merupakan centrepoint yang memberikan informasi ataubantuan kepada para calon investor danmasyarakat umum.*Pegawai di DJPPR, Kementerian KeuanganVol. X No. 95 / Agustus 201547

RegulasiSubsidi Imbal Jasa PenjaminanDukungan PemerintahBagi Pengusaha MikroRiviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2015 tentang Tata CaraPelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat MikroGuna mendorong berkembangnyasektor usaha mikro, Pemerintahmenunjukkan dukungannyadengan memberikan subsidiimbal jasa penjaminan (IJP) dalamprogram Kredit Usaha Rakyat (KUR)Mikro. Pengusaha yang sebelumnyatidak layak untuk mendapatkanpinjaman dari perbankan (belumbankable) karena tiadanya agunan, dapatmemenuhi persyaratan jaminan dariperusahaan penjamin melalui programKUR.Sebagai insentif, Pemerintahmemberikan subsidi IJP sebesar 3persen kepada perusahaan penjaminandengan plafon kredit yang dijamindibatasi sampai dengan Rp25 juta.Ketentuan tersebut ditetapkan melaluiPeraturan Kementerian Keuangan (PMK)Nomor 105/PMK.05/2015 tentang TataCara Pelaksanaan Imbal Jasa PenjaminanKredit Usaha Rakyat Mikro.Diawali perjanjian kerja samaPenetapan subsidi imbal jasapenjaminan didasari oleh ketentuanPasal 8 Keputusan Presiden RI Nomor 14Tahun 2015 tentang Komite KebijakanPembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah (UMKM). Pasal tersebutmenyebutkan bahwa ketentuanmengenai imbal jasa penjaminan untukpelaksanaan kebijakan pembiayaan bagiUMKM diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan dengan memperhatikankebijakan yang ditetapkan oleh KomiteKebijakan.Komite Kebijakan yang diketuaioleh Menteri Koordinator BidangPerekonomian dan kementerian terkaitbertugas memberikan arahan kebijakanKUR dalam pengusulan KPA dan targetpenyaluran KUR serta memberikansaran mengenai IJP. Selain itu, KetuaKomite Kebijakan Pembiayaan BagiUMKM juga bertugas menetapkan/menunjuk perusahaan penjaminan agarbisa menjadi perusahaan penjamin KUR.Perusahaan penjaminan yang telahditunjuk diharuskan membuat perjanjiankerjasama penjaminan KUR Mikrodengan Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) pada Kementerian teknis. Setelahditunjuk, perusahaan penjaminan wajibmenyampaikan rencana penjaminantahunan KUR Mikro yang memuatrencana penjaminan untuk periode satutahun anggaran.Rencana penjaminan tersebutdibuat berdasarkan penjaminan KURMikro yang masih berjalan padatahun anggaran berikutnya dan targetpenyaluran tahunan KUR Mikro yangtelah ditetapkan Komite Kebijakan.Penyampaian rencana penjaminantahunan tersebut paling lambatdisampaikan pada minggu pertamabulan Januari.Kewajiban lain yaitu mengajukanpermohonan pembayaran IJP KUR Mikrokepada Kuasa Pengguna Anggaransetiap bulan April dan Oktober setiaptahunnya. Data pendukung permohonanpembayaran berupa surat permohonanpembayaran IJP KUR Mikro, rinciantagihan IJP KUR Mikro, kuitansi, salinansertifikat penjaminan, dan arsip datakomputer penjaminan KUR Mikro.Selanjutnya, KPA melakukanverifikasi berdasarkan data debituryang terdapat dalam Sistem InformasiKredit Program (SIKP). ApabilaSIKP belum ditetapkan, data yangdigunakan bisa mengacu pada dataperusahaan penjaminan. Prosesverifikasi bisa dibantu oleh BPKP denganmemperhatikan kesepakatan bersamaKPA dan standar prosedur operasionalyang ditetapkan oleh KPA.Proses berikutnya yaknimembayarkan subsidi IJPkepada perusahaan penjaminan.Perhitungan pembayaran IJP-KURmempertimbangkan besaran IJP-KURMikro dikalikan rasio penjaminan(coverage ratio) dikalikan outstandingKUR Mikro. Penghitungan ini berbedapada PMK sebelumnya (PMK Nomor190/PMK.05/2014) dimana IJP-KURdihitung berdasarkan besaran IJP-KUR dikalikan jumlah plafon KUR yangdijamin oleh pemerintah.PemeriksaanPerusahaan penjamin wajibmenyampaikan laporan, informasi dan/atau data terkait pelaksanaan pejaminanKUR Mikro kepada BPKP setiaptahun untuk diperiksa. Apabila dalampemeriksaan ditemukan penyaluranKUR Mikro yang tidak sesuai denganketentuan perundang-undangan, maka48MediaKeuangan

Alur PMK IJP-KURMikroPenetapan KPAPenganggaranPembayaranDana/PelaporanIJP KUR mikro yang telah terbayarkanharus dikembalikan oleh perusahaanpenjamin ke kas negara. Ini merupakanketentuan baru yang belum diatursebelumnya di dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2014.PenutupBerdasarkan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang UsahaMikro, Kecil dan Menengah, usahamikro adalah usaha produktif milikorang perorangan dan atau badan usahaperorangan yang memenuhi kriteria asetmaksimal Rp50 juta dan omzet maksimalRp300 juta dalam satu tahun. Dari totalpengusaha mikro, kecil dan menengahsebanyak 56,5 juta usaha, 98,9 persen diantaranya merupakan usaha mikro (dataKementerian Koperasi dan UKM, 2014).Meskipun jumlahnya tidaksedikit, pelaku usaha dalam kategorimikro sering mendapatkan hambatandalam mendapatkan akses perbankankarena tidak memiliki agunan sebagaisalah satu prasyarat mendapatkankucuran dana. Untuk mengatasi haltersebut, sejak tahun 2007 Pemerintahtelah meluncurkan program KURyang bertujuan meningkatkan aksespengusaha UMKM pada sumberpembiayaan dengan mekanismepenjaminan kredit. Program ini terbuktitelah mengentaskan jutaan pengusahaUMKM menjadi nasabah komersialdengan nilai non performing loan yangrelatif kecil yaitu di bawah 5 persen.Dukungan Pemerintah denganmemberikan subsidi IJP kepadaperusahaan penjamin merupakanmekanisme yang cukup efektif untukmembantu pengusaha mikro denganmemperhatikan prinsip-prinsip kehatihatianbank. Pengaturan IJP yangberdasarkan outstanding kredit danbukan berdasarkan plafon dirasa lebihfair karena nilai kredit yang outstandingmerupakan risiko yang akan ditanggungperusahaan penjaminan.Melalui dukungan tersebut,diharapkan dapat menurunkan sukubunga kredit mikro karena risiko yangditanggung oleh bank semakin kecildengan adanya jaminan dari perusahaanpenjaminan. Ditambah lagi dengantingkat suku bunga yang lebih rendah,program KUR Mikro diharapkan lebihbanyak dimanfaatkan oleh pengusahamikro sebagai penggerak perekonomianIndonesia.Teks Budi SulistyoVol. X No. 95 / Agustus 201549

InspirasiKeikhlasanSangPegawaiTeladanBekerja tanpa pamrih.Itulah yang selalu menjadipegangan kuat TriYuliarto. Keikhlasannyadalam bekerja membuatTri, begitu sapaanakrabnya, terpilih menjadipegawai terbaik dilingkungan DirektoratJenderal Anggaran.Tri dibesarkan di lingkungan keluarga yangsederhana. Sang ayah bertugas di SukuDinas Kebersihan DKI Jakarta, sedangkanibu memikul tanggung jawab sebagai iburumah tangga. Menghabiskan masa kecil diCawang Jakarta Timur, Tri hidup dengan nilai-nilaikedisiplinan yang diterapkan oleh kedua orangtuanya. “Kamu harus jujur. Kalau jujur, kamu akanselalu dihormati orang,” kata Tri menirukan pesanorang tuanya. Kedisplinan dan kejujuran yangkental ini terus ia bawa hingga ke lingkungan kerja.Selepas lulus dari SMA Negeri 14 JakartaTimur, Tri mengikuti seleksi pegawai negeri sipilKementerian Keuangan. “Saya tahu infonya dariteman-teman. Waktu itu tesnya di Senayan,”kenangnya. Beruntung Tri berkesempatanmengikuti tes tersebut. Saat itu merupakanterakhir kalinya penerimaan calon pegawai lulusanSMA di Kementerian Keuangan. Setelah lulus, Trisebenarnya bercita-cita melanjutkan pendidikandi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Namunsayangnya ia tidak lolos seleksi. Kekecewaan itutidak berlangsung lama, tahun 1985 Tri dinyatakanlolos seleksi menjadi pegawai KementerianKeuangan.Perjalanan KarierMengawali karier dari pegawai golongan IIA,Tri ditempatkan di Direktorat Dana Luar Negeripada Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri.50MediaKeuangan

Tri Yuliarto.FotoBagus WijayaDengan adanya perampingan organisasipada tahun 1988, Direktorat JenderalMoneter Luar Negeri dihapuskan dandigabung dengan Direktorat JenderalAnggaran (DJA). Perjalanan karier Triterus naik secara bertahap melaluikenaikan pangkat berkala hingga menjadigolongan IIIA setelah ia menamatkanstudi S1 dan melalui diklat penyesuaian.Perjalanan karier yang dihadapiTri tak selamanya mulus. Pria yangdikaruniai satu putra dan dua putri inidipromosikan sebagai Kepala SubseksiAnggaran Departemen Kehakiman IIpada Direktorat Pembinaan AnggaranII pada tahun 1997. Setelah itu mutasimenjadi Kepala Subseksi Anggaran IIC-1/B pada tahun 2001. Pada tahunyang sama, Tri mengalamai penyesuaianjabatan menjadi Koordinator PelaksanaAnggaran II C-1/B. Selanjutnya, DJAkembali mengalami reorganisasi denganmeniadakan jabatan KoordinatorPelaksana. Tri akhirnya kembali menjadipelaksana. Tri menganggap hal iniadalah bagian dari perjalanan hidup yangharus dilalui. Tanpa berputus asa, Tritetap bekerja memberikan yang terbaikbagi institusi. Pada tahun 2013 DJAmengeluarkan penetapan jabatan AnalisAnggaran. Berdasarkan masa kerjanya,Tri akhirnya diangkat sebagai AnalisAnggaran Senior hingga saat ini.Menerima Penghargaan Mahana PrajaSemangat Tri untuk terusmemberikan yang terbaik bagi institusiakhirnya diapresiasi pada tahun 2015.Tri patut berbangga hati karena berhasilmeraih anugerah Juara I Pegawai TerbaikDirektorat Jenderal Anggaran kategoripelaksana. Tri mengaku tak tahu saatdicalonkan sebagai salah satu kandidatdalam pemilihan tersebut. “Tiba-tiba sayadipanggil panitia untuk pengambilan foto.Foto tersebut akan dipasang di spandukpada masing-masing unit di lingkunganDJA. Esoknya panitia mendatangi tiapruangan dengan membawa kotak suara.Hari berikutnya, saat perhitungansuara saya mendapat informasi dariteman-teman kalau saya berada di posisipertama. Kaget juga, mana mungkin sayamenang,” katanya sembari tertawa.Saat diumumkan sebagai PegawaiTerbaik pada Rapat Kerja yang dipimpinoleh Direktur Jenderal Anggaran, Tridianugerahi Penghargaan Mahana PrajaTahun 2014 beserta piagam. Perasaansenang dan takjub tak percaya punbercampur menjadi satu. Uniknya, saatdiminta memberikan sambutan ataspenganugerahan tersebut, Tri hanyamengucapkan tiga kalimat singkat,yaitu innalillahi wa innailaihi rojiun,alhamdulillah, dan terima kasih. “Sayamengucapkan innalillahi karenamendapat predikat pegawai terbaikmerupakan beban buat saya. Denganbegitu, saya harus selalu menjaga sikapagar selalu melakukan hal-hal yang baik.Sebenarnya saya belum pantas untukdibilang yang terbaik, masih banyakkekurangan yang saya miliki,” ujar Tri.Mengidolakan Mantan Dirjen AnggaranPribadi Tri yang rendah hati dansederhana tercermin dari sosok yangia kagumi selama ini. “Yang menjadiinspirasi saya dalam bekerja adalah ayahsaya. Beliau merupakan seorang pekerjayang ulet. Di kalangan rekan kerjanya,beliau dikenal selalu menghargaipendapat dan kontribusi orang lain,”ujarnya. Selain sang Ayah, Tri jugamengidolakan mantan Direktur JenderalAnggaran Achmad Rochjadi. “Beliauadalah sosok yang sangat saya hormatikarena kejujuran dan ketegasannya.Beliau menjalin hubungan yang baikdengan atasan, sesama pejabat, bahkanbawahan hingga teman-teman cleaningservice. Pokoknya tidak pandang kelasdalam bersosialiasi,” jelasnya.Sama halnya dengan pegawailainnya, Tri memiliki harapan lebihterhadap institusi ini. Ia berharap, sistemremunerasi yang ada saat ini dapatditinjau kembali. Artinya, remunerasitidak diberikan berdasarkan gradesaja, namun juga dibarengi denganmasa kerja golongan. Menurutnya, halini dimaksudkan agar kesejahteraanseluruh pegawai Kementerian Keuangantercukupi. “Saya juga berharap agarsistem promosi dan mutasi menjadi lebihtransparan dan objektif. Diharapkanbisa mengedepankan unsur kapabilitas,pangkat, dan masa kerja, bukan karenafaktor lainnya,” kata Tri sembaritersenyum.Pria yang berdomisili di CimanggisDepok ini bersyukur dengan apa yangtelah ia raih. “Kesuksesan menurut sayaadalah bisa berguna untuk sesama,”begitu jawab Tri saat ditanya mengenaimakna kesuksesan. “Kesuksesan bukanberarti berlimpah harta. Harta yangbanyak bisa saja menjadi cobaan kalauhanya dipakai untuk foya-foya,” ujarnyamenutup pembicaraan dengan MediaKeuangan.Teks Pradany HayyuVol. X No. 95 / Agustus 201551

RenunganIlustrasishoot-film.comPeluitTerakhirPeluit kereta api berbunyi nyaring,tanda perjalanan akan segeradimulai. Aku menggamit tangankedua orangtuaku, hendaknaik kereta. Orang-orangmenyebutnya kereta kehidupan. Meskitak mengerti maksudnya, aku tak ambilpusing. Bagiku ini adalah kali pertamadan sudah tentu sangat menyenangkan.Senyum lebar tak pernah lepas daribibirku. Ibu dan ayah duduk di kiri dankanan, mengapit aku yang tak bisa diambertanya ini itu. Mereka tentu akanselalu di sini, setia membersamaikuhingga perjalanan usai. Menjawab setiappertanyaan. Membantuku di setiapkesulitan.Orang-orang bergantian naik danturun. Beberapa dari mereka turutserta menjadi teman seperjalanan yangmenyenangkan. Membuat perjalanan inisemakin asik dan seru. Namun, beberapadari mereka sungguh menyebalkan. Takjarang meninggalkan air mata kesedihan.Meski lebih banyak yang memberikanair mata bahagia, keceriaan, danharapan. Perjalanan ini membuatkuingin berlama-lama bersama mereka.Tak terburu hendak sampai di tempattujuan.Namun, tak pernah terlintas dalampikiranku. Pada stasiun berikutnya,ibu dan ayah pamit untuk turun.Sungguh kupikir mereka akan terusmembersamaiku hingga perjalanan iniusai. Inilah saatnya, kata mereka, untukmengakhiri perjalanan. Mereka bilangini kereta kehidupanku, jadi aku yangakan menyelesaikannya sendiri. Segenapsesak dan air mata, kulepas mereka.Meninggalkan lubang besar di hati.Menganga.Kereta terus saja melanjutkanperjalanannya. Tak peduli padaku yangmenangis sesenggukan. Orang-orangjuga terus datang dan pergi. Beberapadari mereka mengobati rasa sakitselepas kepergian orangtuaku. Beberapayang lain hanya datang tanpa menyapa,bahkan aku tak tahu persis di sebelahmana mereka duduk dalam gerbongkereta. Sisanya datang hanya untukmemberi kesedihan, menambah sakitpada hati yang terluka.Ya, di kereta ini aku dikenalkan padaperjumpaan dan perpisahan. Bahkan kiniaku tahu, bagaimana rasanya jatuh cinta,apa itu air mata, serta bagaimana rupakecewa. Lihatlah, bahkan aku jauh lebihdewasa sekarang. Kau lihat siapa yangduduk di sebelahku? Ya, seorang spesialyang berjanji akan terus menemanikusepanjang perjalanan ini. Menjadialasan bagiku untuk terus melanjutkanperjalanan ini hingga usai.Satu hal yang aku lupa tanyakanpada ayah dan ibu dulu. Kapankah keretaini akan sampai pada tempat tujuannya?Lihatlah, kereta ini sudah semakinringkih sekarang. Bunyi peluitnya taklagi senyaring dulu. Barangkali tujuankereta ini sudah semakin dekat. Ah,bukan tak mungkin ayah dan ibu puntak tahu kereta ini akan berjalan hinggakapan. Yang kutahu pasti, kereta iniakan berhenti di suatu tempat, sebentarlagi. Mengakhiri perjalanan panjangdengan peluit terakhirnya.Dalam senyap aku berbisik: Duhaikereta kehidupan, tolong sampaikanjika stasiun pemberhentian terakhirsudah dekat. Aku harus bersiap-siap.Kau tahu kenapa? Ini rahasia ya. Kataibu dulu, di stasiun terakhir aku harusberpenampilan paling baik. MenjumpaiDia yang berkenan memberikan tiketkereta ini secara cuma-cuma.*terinspirasi dari pesan singkatseorang teman.Teks Farida Rosadi52MediaKeuangan

BukuStuart, Kevin, dan Bob, minionsyang menjadi cikal bakal darifilm sekuel Despicable Me darisutradara Pierre Coffin, dan KyleBalda, hadir meramaikan bursafilm box office pada musim panas 2015ini. Perjalanan minions digambarkansudah ada di planet ini lebih lamadari manusia, mulai dari bumibelum terbentuk, masa prasejarah,zaman batu, hingga masa sekarang.Mereka berbeda tetapi memilikitujuan yang sama yaitu melayani danmembahagiakan majikan yang palingkeji yang mereka temukan. Itulah alasanminions dilahirkan. Mencari majikansangat lah mudah bagi minios, yangsulit justru mempertahankannya. Itulahmasalah yang dihadapi minions darimasa ke masa.Misi mereka mencari majikanmembuat minions menjadi bagian dariperadaban dengan perbudakan terbesardalam sejarah. Melayani Raja Mesirkuno yang kejam, hingga era Napoleon,dan mereka terus mencari majikanyang kejam untuk bisa dilayani. Merekakelihatannya tak pernah menemukanmajikan yang tepat. Bertahuntahunlamanya minions membangunperadaban mereka sendiri. Namunmereka menyadari satu hal, tanpamajikan mereka tak punya tujuan. Olehkarena itu, minions menjadi murungdan sedih. Jika terus berlanjut lebihlama, minions akan binasa.Stuart, Kevin, dan Bob adalahtiga dari minions yang akhirnyamemutuskan pergi berpetualangdemi menemukan majikan yang tepat.Setelah melalui berbagai rintangan,akhirnya mereka berhasil mencapaikota New York dengan perahu kayu.Di New York, minions bertemu denganmajikan baru mereka yang teramatkejam bernama Scarlet. Scarletmemiliki ambisi menjadi Ratu Inggrissejak berumur lima tahun.Misi pertama yang diberikanScarlet kepada minions adalahmerebut mahkota Ratu Inggris.Dalam perjalanan menyelesaikan misitersebut, minions bukan membantuScarlet dalam memuluskan rencanajahatnya memiliki mahkota ratu,malahan Bob diangkat menjadi RajaInggris karena berhasil menarik pedangdalam batu (berdasarkan mitos terkenalInggris, ‘Sword In The Stone’). Scarletmerasa tertipu dan menganggapmereka pengkhianat. Di sisi lain,Stuart, Kevin, dan Bob mendapatkanpenghargaan dari Ratu karena telahberjasa membawa keadilan dankeamanan di Inggris.Menariknya, film Minionsdisutradari oleh Pierre Coffin yangberdarah Indonesia. Ia memasukkandua kata dalam bahasa Indonesia dalamdialog, yaitu saat Kevin mengucapkan“Kemari” sewaktu menunggutumpangan ke Orlando dan “TerimaKasih” saat Bob menerima penghargaandari Ratu Inggris di akhir tayangan.Film animasi yang menghibur ini layakditonton pada akhir pekan bersamakeluarga. Tingkah lucu Stuart, Kevin,dan Bob mampu menjadi obat rindupara penggemar berat minions darikalangan tua hingga muda.Peresensi Krishna Pandu PradanaJudul: MinionsGenre: Komedi, Animasi, KeluargaSutradara: Pierre Coffin, Kyle BaldaProduser: Chris Meledandri, Janet HealyProduksi: Universal PicturesDurasi: 90 MenitRating: Semua Umur (SU)Pemain: Sandra Bullock, Jon Hamm,Steve Carell, Katy Mixon,Hiroyuki Sanada PierreCoffin, Chris Renaud.Vol. X No. 95 / Agustus 201553

WisataMEMACUADRENALINDENGANPARALAYANG“Pada hitungan ketiga kita mulai lari dan diujung landasan angkat kaki tinggi-tinggi.”54MediaKeuangan

KediamanAlmarhum Affandiyang sekarangmenjadi museum.FotoAdhi KurniawanSetelah menempuh perjalananhampir 4 jam dari Jakarta, siangitu saya tiba di perkebunan tehGunung Mas Puncak, CisaruaBogor. Di salah satu bagianperkebunan dibangun kompleksagrowisata yang menawarkan beragamaktivitas luar ruang, salah satunyaparalayang. Olahraga dirgantara inibeberapa tahun terakhir menjadiatraksi yang diminati para wisatawan.Meski cuaca berkabut, antreanwisatawan yang ingin mencobaparalayang tetap mengular. Karenabelum memiliki lisensi terbang, sayaharus tandem bersama penerbangberlisensi. Saya diberikan disclaimerletter berisi pernyataan bahwaterbang dengan paralayang adalahatas keinginan sendiri dan siapmenanggung segala risiko. Paralayangsepenuhnya mengandalkan tenagaangin sebagai penggerak. Penerbangdituntut bisa membaca arah angindan mengendalikan parasut sehinggabisa melayang dengan baik danmemperhatikan keselamatan.Kecepatan angin yang ideal adalah0-20 kilometer per jam. Lebih dari itu,sebaiknya penerbangan ditunda.Petugas memasang tali pengamanyang mengikat badan saya ke flightsuit, berbentuk tas ransel besar danberfungsi sebagai tempat duduk.Saya dipasangkan dengan penerbangsenior, Opa David namanya. Pria asalTimor itu membentangkan parasut ditanah dan merapikan tali penghubungke flight suite. Berbeda dengan terjunpayung di mana parasut baru dibukasetelah lompat dari pesawat danmelayang bebas di udara, pada olahragaparalayang parasut dibuka sejak hendaktake-off.“Pada hitungan ketiga kita mulailari dan di ujung landasan angkat kakitinggi-tinggi”, Opa David memberiinstruksi. Dia berkomunikasi melaluihandy talkie dengan petugas yangberwenang memberi ijin take-off.Setelah semua oke, petugas tersebutmemberi isyarat dengan mengacungkanibu jari. Kami segera berlari ke ujunglandasanagar parasut mengembang.Adrenalin semakin memuncak demimelihat posisi kami ada di bukit yanglumayan tinggi. Ketika kaki tak lagimenjejak tanah dan badan sepenuhnyaberada di udara, ketakutan yangsemula saya rasakan berubah menjadiketakjuban.Paralayang bermanuver dengancepat. Dalam sekali ayunan yang kuatparalayang naik cukup tinggi. Setelahposisi stabil, Opa David mengizinkanuntuk memotret. Segera saya siapkankamera. Mesjid At-Taawun, landmarkkawasan Puncak, menjadi bidikanpertama saya. Menyenangkan sekalirasanya leluasa merekam keindahanbentang alam Puncakdari ketinggian1.500 kaki.Kontur perkebunan teh yangberbukit-bukit tampak mempesonadiselingi jalur berkelok Jalan Raya Posyang dibangun atas inisiatif Daendelsdua abad silam. Bangunan villa danhotel tampak seperti miniatur mainanrumah-rumahan. Di batas cakrawalatampak samar suasana perkotaanBogor. Angin berhembus sepoi sehinggagerakan paralayang terasa halus.Hampir 10 menit Opa Davidmembawa saya bermanuver di udara.Saatnya melakukan pendaratan. OpaDavid perlahan mengurangi ketinggian.Beberapa meter sebelum menjejaktanah, kami mengangkat kaki agartidak selip dan bertumpu pada bantalanflight suit untuk mendarat. Wuuss..paralayang mendarat dengan mulus dilapangan berumput. Mantap!Menurut Opa David, tahun 1997 diabersama Federasi Aero Sport Indonesiamulai memperkenalkan paralayangsebagai aktivitas wisataolahraga.Awalnya, hanya wisatawan TimurTengah yang berminat. Memasukitahun 2011 barulah wisatawan domestikmulai tertarik. Kini, berbagai eventkejuaraan paralayang tingkat nasionaldan internasional sering diadakan ditempat ini.Teks Adhi KurniawanVol. X No. 95 / Agustus 201555

SelebritiBelajarSampaiMatiBagi sebagian public figure,materi bukan lagi hal yang dicari.Justru, berbagi pengalamandan pengetahuan menjadikebahagiaan tersendiri.FotoDianita SuliastutiMengenakan t-shirt berbalut jaket dancelana jeans, pria yang dikenal sebagaimodel, pemain sinetron sekaliguspresenter ini duduk bersila di lantai,di antara tiga orang muridnya. Inilahgaya santai Ryan Syehan saat mengajar kelas privatacting, presenting dan modeling di sebuah pusatkebugaran.Berawal saat melihat para pendatang baruyang tampak kaku ketika melakukan adegan, priakelahiran Jakarta, 10 Oktober 1982 silam, tergerakuntuk membantu mereka. Akting, menurut Ryan,bukan sekedar apa yang diucapkan secara verbalnamun merupakan satu kesatuan dengan ekspresi,emosi dan penjiwaan. “Akting itu seperti darah, uratnadi dan nafas menjadi satu kesatuan. Jadi, kalauacting harus total.”Untuk itulah, lelaki yang memulai karirnyasebagai model sampul majalah wanita ini bersediaberbagi pengetahuan dan pengalaman di dunia seniperan. “Ilmu yang kita kasih ke orang lain itu bukanhilang tetapi aku merasa makin dalam (matang).Yang terpenting, orang mau belajar karena kalauberhenti belajar selesai hidupnya. Belajar itu sampaimati,” ujarnya.Sejak itulah, Ryan pun kerap diminta menjadipengajar tamu di sekolah broadcasting milik HelmyYahya di Bandung. Tak hanya itu, Ryan juga sempatdiminta mengajar di manajemen artis ‘Intermodel’serta sejumlah tempat lainnya.Namun sekarang, pria yang pernah membintangisinetron Cowok Pasar Baru ini mengaku lebihmenyukai mengajar kelas privat. “Kalau sanggarkebanyakan muridnya, (jadi) tidak fokus. Di sini akuarahin, aku bikin labelnya, aku warnain. Packagingnyaaku bentuk. Murid yang sudah aku cetak(karakternya), aku salurin,” ungkapnya.Pada dasarnya, metode pengajaran yangdilakukan Ryan merupakan penggabungan antarateori dan praktek langsung. Ryan berupayamengusung konsep fun dengan membangun suasanasantai dan akrab, tidak seperti guru dan murid.Ryan pun menyesuaikan metodenya dengan gayabelajar masing-masing siswanya karena setiap orangmemiliki karakter dan pribadi yang berbeda.Ke depan, Ryan ingin menciptakan pelakuentertainment bukan hanya selebriti yang serbainstan tetapi juga seniman berkualitas. “Impian akumembuat sekolah acting dimana production housedapat mengambil (orang-orang berbakat) di sini.Semoga dunia entertainment Indonesia makin majudan bisa sejajar dengan Hollywood,” jelasnya.Teks Iin Kurniati56MediaKeuangan

Vol. X No. 95 / Agustus 201557

58MediaKeuangan