27.02.2013 Views

februari2013-1

februari2013-1

februari2013-1

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lintas Peristiwa<br />

6<br />

MediaKeuangan<br />

Vol. VIII | No. 66 / Februari 2013<br />

Masa Penawaran SR-005 Dibuka<br />

08/ 2<br />

Penandatanganan MoU LPSE Kemenkeu<br />

dengan OJK, PPATK dan Komisi Yudisial<br />

05/ 2<br />

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan<br />

Utang kembali membuka masa penawaran Sukuk Negara<br />

Ritel untuk seri SR-005 terhitung sejak 8 Februari sampai<br />

dengan 22 Februari 2013. SR-005 dibuka pada harga at<br />

par sebesar Rp 1 juta dengan minimum pemesanan Rp<br />

5 juta dan maksimum Rp5 miliar. Dengan tenor 3 tahun<br />

dan tanggal setelmen/penerbitan 27 Februari 2013, maka<br />

SR-005 akan jatuh tempo pada 27 Februari 2016. Melalui<br />

SR-005, WNI berkesempatan untuk turut serta dalam<br />

pembiayaan pembangunan melalui investasi yang aman<br />

dan menguntungkan.<br />

Teks: Amelia Safitri Foto: Langgeng W. P<br />

Fitch Rating “Indonesia Beyond Investment<br />

Grade”<br />

07/ 2<br />

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan II Mahendra<br />

Siregar berharap lembaga asing yang berinvestasi dapat<br />

menempatkan lebih banyak analis di Indonesia untuk<br />

menyampaikan situasi yang sebenarnya secara menyeluruh.<br />

“Dan itu (para analis) kunci utama untuk mengirimkan<br />

pesan yang benar. Bahwa di sini tidak selalu dalam keadaan<br />

bagus. Kami juga telah menghadapi banyak tantangan<br />

yang sangat jelas. Tapi kami juga mengerti mengapa kita<br />

bisa bertahan di situasi ini dan apa yang dibutuhkan untuk<br />

mempertahankannya,” paparnya. Ia juga mengapresiasi<br />

usaha good governance yang dilakukan pemerintah, seperti<br />

pencegahan korupsi yang terus ditingkatkan.<br />

Teks: Amelia Safitri Foto: Kukuh Perdana<br />

Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan<br />

Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama Layanan<br />

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Otoritas Jasa<br />

Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan<br />

(PPATK) dan Komisi Yudisial. Terdapat lima poin utama dalam<br />

nota kesepahaman ini, yaitu penerapan Sistem Pengadaan<br />

Secara Elektronik (SPSE), penggunaan aplikasi SPSE,<br />

bantuan teknis pelaksanaan penerapan SPSE, elektronisasi<br />

audit pelaksanaan penerapan SPSE, dan pemberian data/<br />

informasi.<br />

Teks: Amelia Safitri Foto: Anas Nurhuda

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!