peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun ... - djmbp

Recommendations

Info

- 16 - Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dapat dilakukan dengan penyebarluasan pemahaman tentang B3. BAB IX KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT Pasal 35 Pasal 36 (1) Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan B3. (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disediakan oleh penanggung jawab kegiatan pengelolaan B3. (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disampaikan melalui media cetak, media elektronik dan atau papan pengumuman. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X PEMBIAYAAN Pasal 37 Biaya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam : a. Pasal 6 ayat (6), Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3) ,Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau
- 17 - sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Pasal 26, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 38 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 35 dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan berat dan ringannya jenis pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII GANTI KERUGIAN Pasal 39 (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
Page 1 and 2: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDON
Page 3 and 4: - 3 - 10. Peraturan Pemerintah Nomo
Page 5 and 6: - 5 - 16. Instansi yang bertanggung
Page 7 and 8: Pasal 7 - 7 - (2) Kewajiban registr
Page 9 and 10: Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13
Page 11 and 12: Pasal 19 - 11 - b. pengangkutan, ta
Page 13 and 14: - 13 - (2) Uji kesehatan sebagaiman
Page 15: - 15 - Setiap orang yang melakukan
Page 19 and 20: Pasal 42 - 19 - Apabila pada saat d
Page 21 and 22: PENJELASAN ATAS - 21 - PERATURAN PE
Page 23 and 24: Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Ang
Page 25 and 26: - 25 - diperoleh nilai temperatur p
Page 27 and 28: f. Cukup jelas g. Cukup jelas - 27
Page 29 and 30: Pasal 6 - 29 - n. Teratogenik (tera
Page 31 and 32: Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Cukup jelas
Page 35 and 36: Pasal 17 Pasal 18 Cukup jelas Ayat
Page 37 and 38: Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Ayat (4)
Page 39 and 40: Pasal 29 Pasal 30 Ayat (2) Ayat (3)
Page 41 and 42: Pasal 36 Ayat (2) Ayat (3) - 41 - b
Page 45 and 46: - 45 - 8 62-53-3 Anilin Anilene; Be
Page 47 and 48: 32 7637-07- 02 33 7726-95- 6 - 47 -
Page 49 and 50: - 49 - 54 50-00-0 Formalin (larutan
Page 51 and 52: - 51 - 182 - C2H2FBr3 *) Tribromofl
Page 53 and 54: No No. Reg. Chemical Abstract Servi
Page 55 and 56: - 55 - 3 36,268; Spanon; Fundal; Gu
Page 57 and 58: 16 56-38-2 Parathion (seluruh 17 12
Page 59 and 60: - 59 - 32 - CFC-112 Tetrachlorodifl

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun ... - djmbp

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?